Hasrat Menguasai Dewan Kebudayaan Jember Melalui Restu Bupati

IKWAN SETIAWAN

Ada yang menarik dari Press Release Dewan Kebudayaan Jember (DeKaJe) 19 Agustus 2021 yang mempertanyakan sikap Bupati Jember, Hendy Siswanto, terkait pengajuan SK lembaga yang diketuai Dr. Eko Suwargono, M.Hum ini. Dikatakan terdapat pihak tertentu yang beberapa kali menemui Ketua DeKaJe dan mengatakan meminta dukungan untuk menjadi Ketua Umum. Pihak itu secara gamblang mengatakan “sudah direstui Bupati,” “sudah diminta beberapa kali oleh Bupati untuk jadi Ketua DeKaJe,” dan “sudah dipanggil Bupati untuk segera diberikan SK Ketua DeKaJe.” Selain itu, berdasarkan informasi yang saya terima, pihak tersebut juga sudah memperkenalkan dan diperkenalkan sebagai calon Ketua DeKaJe kepada komunitas tertentu. 

Fakta adanya pihak yang mengaku sudah direstui dan sudah disiapkan SK oleh Bupati Hendy menarik disikapi dalam beberapa perspektif dan bisa jadi memunculkan asumsi-asumsi negatif di benak publik terkait kepemimpinan Bupati Hendy dalam mengelola kebudayaan. 

Orang tersebut bisa jadi adalah bagian dari lingkaran bupati: orang dekat atau mungkin tim sukses atau apalah. Menjadi wajar kalau ia merasa punya modal politik yang bisa dipamerkan kepada pelaku seni dan budaya di Jember, termasuk kepada Ketua Umum DeKaJe. Yang menurut saya sangat lucu adalah “mengapa di era demokrasi saat ini masih ada orang yang membawa kemana-mana restu bupati untuk urusan kesenian dan kebudayaan.” Apakah ia berpikir bahwa restuisme tersebut bisa menjadikan seniman atau pengurus DeKaJe akan merasa kagum atau terpesona? Mungkin bagi sebagian pihak yang berpikiran oportunis dan pragmatis, pernyataan itu cukup memukau dan memikat. Orang-orang model seperti itu biasanya selalu menempatkan keuntungan personal sebagai alasan untuk mendukung figur tertentu yang dirasa mendapatkan dukungan penguasa. Namun, bagi seniman dan pengurus DeKaJe yang sudah terbiasa berjuang dan paham dengan kinerja birokrasi terkait kebudayaan Jember, omongan itu memunculkan kegelian.

Bahkan, kalau dipikir lebih jernih lagi, apa yang dilakukan oleh pihak tersebut bisa memberikan dampak negatif terhadap kepemimpinan Bupati Hendy. Mengapa demikian? Karena bisa saja memunculkan asumsi di masyarakat bahwa Bupati Jember tengah menyiapkan orang dekat ataupun tim sukses untuk mengisi jabatan-jabatan yang berkaitan dengan publik. Publik bisa saja bertanya-tanya:  

“Apa benar Bupati Hendy seperti itu? Kok sampai segitunya Bupati ingin menguasai lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan seni dan budaya, ada apa gerangan? Apakah ada kepentingan ekonomi atau politik tertentu?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar muncul. Apalagi baru saja masyarakat Jember disuguhi pemilihan Ketua PERSID dan KONI yang juga dimenangkan oleh kerabat Bupati Hendy, meskipun diklaim sudah mengikuti prosedur organisasi.

Memang, tidak ada aturan yang melarang anggota keluarga, kerabat, orang dekat dan tim sukses Bupati menjadi Ketua DeKaJe. Namun persoalan itu lebih berkaitan dengan “kepatutan institusional” dan “kepatutan  kultural”. Yang saya maksudkan dengan kepatutan institusional adalah bahwa sebagai lembaga kebudayaan, DeKaKe sudah memiliki “mekanisme demokratis” untuk memilih, mengangkat dan memberhentikan ketua dan pengurus yang lain, termasuk Dewan Pakar. Jadi, kalau pihak itu ujug-ujug (tiba-tiba) mengatakan Bupati sudah merestui dan menyiapkan SK, tentu itu menunjukkan dirinya adalah orang yang tidak paham dan tidak mau mengikuti mekanisme organisasi berupa kongres atau kongres luar biasa.

Rampak Ujung Gethekan 2019, Lojejer, Wuluhan (Dok. Ikwan’S)

Lalu, bagaimana mungkin orang yang tidak paham dan tidak mau mengikuti mekanisme organisasi mau memimpin lembaga yang programnya mencakup banyak aktivitas pemajuan kebudayaan? Kalau hasrat berkuasanya tidak terlalu dominan, tentu orang itu bisa berkomunikasi secara baik-baik dengan cara mengajak ketua dan pengurus DeKaJe berdiskusi. Bisa mengikuti kegiatan lembaga agar tahu bagaimana seluk-belukmya serta bisa mengetahui dinamika pelaku seni dan budaya di Jember. Ia juga bisa melakukan silaturahmi ke para seniman dan pelaku seni budaya Jemberan. Biar ia tahu bahwa kegiatan DeKaJe itu bukan hanya menggelar pertunjukan atau membuat rekaman musik di studio. Biar dia bisa mengukur pikiran dan batinnya, patut atau tidak menjadi Ketua Umum DeKaJe. Itulah yang saya katakan “kepatutan kultural”.

Yang lebih parah, dengan mengatakan Bupati Hendy sudah memanggilnya untuk segera diberikan SK sejatinya malah mencoreng kredibilitas pemimpin yang memiliki slogan #wes wayahe mbenahi, sudah waktunya membenahi Jember. Mengapa demikian? Ya karena secara implisit mengatakan bahwa Bupati Hendy tidak tahu (atau, tidak mau tahu?) mekanisme organisasi DeKaJe, khususnya dalam hal pemilihan ketua dan pengurus. Dan, lebih parah lagi kalau publik beranggapan bahwa Bupati Hendy berbuat sewenang-wenang dengan tidak menghormati mekanisme organisasi DeKaJe.

Lalu, apakah bupati tidak tahu tentang mekanisme itu. O, tentu saja ia tahu karena dalam silaturahmi pada Maret 2021 pengurus DeKaJe sudah menjelaskan tentang banyak hal termasuk kepengurusan dan mekanisme organisasi. Bahkan, dalam pertemuan itu Bupati mempersilahkan pengurus DeKaJe melanjutkan kegiatannya, termasuk lanjut dengan kepengurusan yang sudah ada ataupun melakukan pemilihan pengurus melalui kongres.

Kalau benar Bupati segera memberikan SK kepada pihak tersebut, maka hal itu malah bisa membuat pelaku seni dan budaya beranggapan Bupati kurang arif,  kurang bijak, atau, bahkan, “otoriter”. Dengan kata lain, ucapan pihak tersebut merupakan tindakan ceroboh yang bisa saja membuat wacana publik bahwa Bupati Jember saat ini melakukan tindakan yang mengabaikan mekanisme kelembagaan DeKaJe. Dan lebih parah lagi kalau sampai mereka menilai bahwa Bupati Hendy “kurang atau tidak demokratis”. Apalagi ini berkaitan dengan kebudayaan yang melibatkan rasa dan estetika. Bisa saja masyarakat menilai ada kepentingan ekonomi dan politik tertentu kalau Bupati benar-benar memberikan SK pihak tersebut. Mungkin kesenian dan para seniman bisa menjadi pintu masuk untuk membicarakan anggaran ataupun penguatan citra politik.

Celakanya, pihak yang menemui Dr. Eko Suwargono, M.Hum. itu mungkin masih berpikir bahwa pengurus DeKaJe akan langsung manut ketika ia menyebut “restu Bupati”. Mungkin ia tidak tahu kalau DeKaJe tidak berada dalam kekuasaan Bupati secara langsung, tetapi hanya berhubungan secara koordinatif untuk urusan pemajuan budaya. Mungkin ia berpikir pengurus DeKaJe menikmati honor dari APBD sehingga akan tunduk dengan mendengar restu bupati untuknya, padahal tidak sama sekali. Atau mungkin, ia tidak tahu bahwa pengurus DeKaJe bukanlah orang-orang bodoh dan penakut dalam menghadapi manuver seperti itu. Di DeKaJe ada akademisi, seniman, pelaku budaya dan warga masyarakat yang terbiasa berpikir dan bertindak merdeka tanpa harus takut bersebrangan dengan kekuasaan.

Hal lain yang juga perlu dipikirkan adalah bahwa saat ini semakin banyak warga yang acuh tak acuh dengan orang-orang yang suka pamer bahwa mereka berada dalam lingkar kekuasaan. Banyak warga masyarakat yang muak dengan perilaku seperti itu karena tidak memberikan nilai tambah atau aspek konstruktif apapun kepada kehidupan masyarakat. Publik bukan orang bodoh yang akan segera menyetujui dan “manut” dengan kehendak orang yang dekat kekuasaan. “Kowe iku sopo?”, kamu itu siapa, begitu kira-kira ucapan yang bisa ditujukan ke orang itu. Mungkin pihak tersebut perlu berpikir dengan akal sehat bahwa semakin sering ia mengumbar ungkapan “restu Bupati” hanya membuat pengurus, dewan pakar, dan para pelaku budaya serta masyarakat mencatat  tindakan itu sebagai tindakan buruk yang kontra produktif dengan keinginan Bupati untuk membenahi Jember. Dan, kalau memang Bupati Hendy memberikan SK Kepengurusan DeKaJe kepada pihak tersebut tanpa melalui mekanisme demokrasi yang sesuai AD/ART, maka itu akan dicatat publik sebagai tindakan otoriter dalam kebudayaan atau memaksakan hasrat berkuasa melalui restu bupati. Mari kita tunggu sambil ngopi apa yang akan terjadi.

Jagongan santai sebagai sarana komunikasi DeKaJe dengan pelaku dan penikmat seni (Dok. Ikwan’S)

Saran saya untuk Ketua dan pengurus DeKaJe, tetap saja melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar aturan di tengah pandemi. Perkuat silaturahmi dengan para seniman rakyat dan pelaku budaya sembari melakukan kerja-kerja pemajuan kebudayaan yang mungkin dikerjakan. Sesederhana apapun itu. Kegiatan-kegiatan budaya dijamin dalam Undang-undang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, sebaiknya Ketua dan pengurus DeKaJe mengintensifkan diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember untuk mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan di tengah ketidakjelasan sikap Bupati Hendy dan tingkah pola pihak yang mengaku mendapat restu tersebut.  Juga, tidak ada salahnya bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Yang tidak boleh dilupakan adalah mempercepat proses untuk mendapatkan akta notaris sebagai landasan hukum organisasi, meskipun sejatinya kerja-kerja pemajuan kebudayaan tidak terlalu risau dengan aspek formalitas. Namun, akta notaris, setidaknya, bisa digunakan oleh DeKaJe ketika menjalin kerjasama dengan lembaga atau organisasi tertentu yang mensyaratkan legalitas secara hukum. Selebihnya, biarkan pihak itu dan para pendukungnya berkoar-koar tentang restu Bupati Hendy, Ketua dan pengurus DeKaJe lebih baik jagongan bersama para seniman dan pelaku budaya di dusun-dusun. Siapa tahu dari diskusi santai tersebut bisa muncul gagasan karya atau pertunjukan komedi tentang orang-orang yang masih suka pamer kekuasaan dan perilaku otoriter di tengah iklim demokrasi dan perjuangan budaya. Tentu saja, karya itu akan menjadi kreativitas yang lebih mulia. 

Rujukan

“DKJ Mempertanyakan Sikap Bupati Jember dalam Press Release-nya”. https://besuki.id/budaya/dkj-mempertanyakan-sikap-bupati-jember-dalam-press-release-nya/.

“DeKaJe Pertanyakan Sikap Bupati Jember.” https://www.pedomanindonesia.com/dekaje-pertanyakan-sikap-bupati-jember/.

“Press Release DKJ Mempertanyakan Sikap Bupati Jember Terkait Pengajuan SK Pengurus”. http://bersamamedia.com/article/press-release-dkj-mempertanyakan-sikap-bupati-jember-terkait-pengajuan-sk-pengurus.

About Ikwan Setiawan 224 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*