DPC GMNI Jember: Usut Tuntas Dugaan Penyelewengan Anggaran Pemakaman Jenazah Covid-19

Menyikapi kasus dugaan penyelewengan anggaran pemakaman jenazah Covid-19 di Jember, DPC GMNI mengeluarkan “Pernyataan Sikap” yang mengecam tindakan yang melibatkan Bupati Hendy dan beberapa pejabat Pemkab Jember tersebut. Mereka juga menuntut penyelesaian kasus tersebut seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Berikut ini kami sampaikan secara utuh pernyataan sikap tersebut.

Pernyataan Sikap tentang Bupati dan Beberapa Pejabat Jember yang Menerima Honor Pemakaman Jenazah Covid-19

Praktik Korupsi di Indonesia sudah sering kali kita dengar sejak kita lahir menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), salah satu penyebab adanya praktik tersebut ialah karena budaya korupsi yang sudah mendarah daging dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Orde baru berkuasa. Kita pahami bersama bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak sendi-sendi perekonomian, karena kejahatan korupsi yang terjadi secara masif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara, bahkan tak jarang mengakibatkan rakyatnya jatuh ke jurang kemiskinan. Praktik korupsi tidak akan pernah hilang dari negeri ini jika para pejabatnya selalu mempertontonkan praktik korupsi, hal ini dapat kita lihat dengan fenomena yang terjadi belum lama ini.

Ditengah kondisi Indonesia yang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19, ada beberapa pejabat yang tega melakukan praktik korupsi. Sebut saja korupsi yang dilakukan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada tahun lalu, ia menerima suap senilai Rp. 24,6 miliar dari perusahaan yang ingin melakukan ekspor Benih lobster yang seharusnya komoditas tersebut dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mencukupi kebutuhan dasar rakyatnya. Masih ditahun yang sama pada bulan Desember lalu eks Menteri Sosial Juliari Batubara juga melakukan praktik korupsi berbentuk suap senilai Rp. 32 miliar dengan mengebiri paket Dana Bantuan Sosial untuk rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.

Selain praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara tersebut dalam kondisi wabah Covid-19 seperti ini, muncul lagi hal serupa yang membuat rakyat Indonesia menjadi geram. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Jember akhir-akhir ini. Publik Jember dikagetkan  oleh  tindakan Bupati Jember Jawa Timur Hendy Siswanto, yang menerima honor dari pemakaman setiap jenazah Covid-19 di Kabupaten Jember. Mengutip dari berita yang diterbitkan oleh Antaranews.com dengan judul “Bupati dan pejabat Jember terima honor tim pemakaman jenazah COVID-19” dalam berita tersebut Bupati Hendy membenarkan soal penerimaan honor sebagai tim pemakaman jenazah Covid-19 tersebut dan menegaskan hal itu sesuai aturan yang berlaku. Besaran honor yang didapat oleh Bupati Hendy ialah senilai Rp. 100.000 tiap jenazah yang dimakamkan, terhitung sejak 5 bulan terakhir sudah menyentuh angka 705 korban yang artinya Bupati Hendy mendapatkan honor sebesar Rp. 70.500.000. Honor tersebut didapatnya karena dia menjabat sebagai Pengarah dalam tim struktural yang dibuatnya dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/107/1.12/2021 tentang Petugas Pemakaman Covid-19 Pada Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit yang ditanda tangani sejak 30 Maret 2021.  

Penetapan honor tersebut dirasa sangat janggal dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Jika kita mengacu pada SK Bupati Jember No :188.45/95.1/12/2020 Tentang Besaran Harga Satuan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2021. Lampiran SK tersebut pada bagian 1.5.1 Honorarium Tim Pelaksanan Kegiatan yang menyebutkan ketentuan pemberian honor Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dilakukan per bulan dan masing-masing jabatan dengan nominal yang berbeda-beda. Hal tersebut juga diperkuat dengan Lampiran I Perpers No.33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional pada bagian tabel 1.1 pada kolom 1.5 bahwa untuk pemberian honor ialah setiap orang per bulan. Sementara berdasarkan bukti pembayaran Bupati dan 3 pejabat yang masuk struktur tim pemakaman diberikan ialah per volume, sehingga patut dipertanyakan apa dasar penetapan honor Bupati dan 3 pejabat  tersebut mendapatkan honor senilai Rp.100.000 per setiap pemakaman jenazah?

Penerimaan Honor Bupati Jember dan 3 pejabat lainya dinilai tidak etis dan irasional serta menyalahi asas kepantasan dan kepatutan karena disaat kondisi masyarakat jember yang sedang terhimpit oleh berbagai permasalahan terkhususnya pada bidang ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19, justru para pejabat tersebut menerima honor dengan nilai yang cukup fantastis. Sedangkan keterangan dari tim lapangan yang melaksanakan pemakaman, ada beberapa dari mereka yang belum menerima bayaran atas hasil kerja kerasnya selama beberapa bulan dan akhirnya banyak tenaga pemakaman yang mengundurkan diri dari pekerjaannya, padahal jika dilihat dari kinerjanya dalam proses pemakaman jenazah Covid-19 seharusnya yang lebih pantas mendapatkan honor ialah para relawan pemakaman bukan para pejabatnya. Meskipun total honor senilai Rp. 282.000.000 yang diterima oleh Bupati Jember dan 3 Pejabat lainnya sudah dikembalikan ke kas daerah, namun kasus tersebut mengandung unsur dugaan tindakan penyelewengan anggaran pemakaman jenazah Covid-19, maka kasus tersebut harus  tetap diusut secara tuntas dan diproses secara hukum.

Di lain sisi sikap Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi  dikutip dari berita KOMPAS.com yang berjudul “Bupati Jember Minta Maaf Soal Honor 70 Juta, Ketua DPRD: Kami Tetap Panggil Pejabatnya” pada 30 Agustus 2021, menyatakan mengapresiasi permintahan maaf Bupati Hendy kepada puluhan anggota DPRD Jember pada Rapat Paripurna RPJMD. Sikap tersebut sangat disayangkan dan terkesan mentolelir kasus penerimaan honor Bupati Jember dan 3 Pejabat yang diduga melakukan penyelewengan anggaran pemakaman jenazah Covid-19. Kasus penerimaan honor dari anggaran pemakaman Covid-19 yang dilakukan Bupati Jember dan 3 Pejabat lainya bagaimanapun tidak bisa selesai  dengan permintaan maaf dan dibiarkan begitu saja karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Meskipun sampai saat ini pihak berwenang belum menetapakn status bahwa Bupati dan 3 pejabat lainnya melakukan tindakan penyelewengan anggaran atau tindakan korupsi, kami sangat menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh para pejabat tersebut. Seharusnya kita semua dapat memahami satu sama lain bahwa dalam keadaan seperti ini yang dibutuhkan ialah sifat bergotong-royong melawan dan saling membantu dalam menangani segala dampak yang timbul akibat pandemi Covid-19. Sebagai bangsa yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan menumpas segala tindakan yang berpotensi menindas rakyat, maka kami DPC GMNI Jember menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mengecam tindakan Bupati Jember Hendy Siswanto dan 3 Pejabat lainnya yang terlibat dalam kasus penerimaan honor pemakaman jenazah Covid-19, dengan  memanfaatkan situasi Pandemi Covid-19 untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menggunakan anggaran pemakaman jenazah Covid-19.

2. Mengecam sikap Ketua DPRD Itqon Syauqi yang mengapresiasi permintaan maaf Bupati Hendy Siswanto atas kasus tersebut.

3. Mendorong Polres Kabupaten Jember dan pihak berwenang lainnya dalam mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran pemakaman jenazah Covid-19, serta menyelesaikan kasus tersebut melalui proses hukum yang ideal tanpa adanya intervensi dari pihak manapaun yang berpotensi menggagalkan.

4. Mengajak seluruh masyrakat Kabupaten Jember untuk bersama-sama mengawal kasus tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan.

Jember, 8 September 2021

Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember

Dyno Suryandoni (Ketua)

Yuyun Nur Robikhah (Sekretaris)

About Matatimoer 26 Articles
Adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penelitian budaya dan pemberdayaan komunitas

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*