Pembabatan Hutan (di Banjoewangi) dalam Foto-foto Kolonial: Pembukaan Lahan Perkebunan, Pribumi, dan Kuasa Pengusaha Eropa

IKWAN SETIAWAN

Huggan & Tiffin (2015) mengingatkan bahwa membicarakan krisis ekologis tidak boleh mengabaikan proses panjang kolonialisme yang banyak mengubah lanskap wilayah jajahan melalui praktik pertanian dan perkebunan non-domestik dan pertambangan demi mememuhi hasrat kapitalistik manusia-manusia barat ekspansionis. Menggunakan logika kolonialisme yang menyatu dengan rasisme, penjajah menempatkan wilayah-wilayah baru yang cukup subur dan kaya sumberdaya mineral menjadi medan yang harus dieksploitasi dengan menggunakan tenaga manusia pribumi ataupun manusia yang didatangkan dari benua/negara lain sesuai dengan kehendak mereka.

Hutan belantara di kawasan Banjoewangi, Djember, dan Bondowoso pun tidak luput dari hasrat dan kehendak ekspansionis-kapitalistik mereka. Sejak 1870, sebagai wilayah “frontier” yang belum banyak dikelola mulai diekspansi oleh pengusaha perkebunan dan pertanian kolonial secara bergelombang (Nawiyanto, 2012: 81). Wilayah yang cukup subur karena proses alam dari humus hutan dan abu letusan gunung cukup ideal untuk dijadikan wilayah perkebunan. Pembabatan hutan dilakukan untuk menjadikan kawasan hutan itu sebagai perkebunan kopi dan karet, dua komoditas yang laku keras di pasar internasional. Kedahsyatan hutan yang banyak disebut dengan konsep lisan “alas gung liwang liwung”, hutan belantara, berdasarkan kompleksitas isi hutan–dari bermacam pohon hingga semak, hewan liar hingga serangga–dan hal-hal aneh yang seringkali dianggap terjadi di dalamnya (angker), tidak berlaku bagi nalar modern manusia-manusia berbaju dan bercelana putih. Kalau perlu hewan penghuni hutan seperti harimau, rusa, dan banteng diburu.

Hutan belantara bagi mereka adalah kawasan geografis yang harus ditundukkan dengan orientasi dan praktik modern berbasis ritme percepatan Revolusi Industri. Maka, batang-batang besar pun dirubuhkan, dipotong-potong. Semak-semak pun dibersihkan. Bibit kopi dan karet pun disemaikan untuk kemudian ditanam dilahan bekas hutan. Kawasan pemukiman pun disiapkan untuk pihak manajemen perusahaan dan buruh. Logika dan formula inilah yang perlahan tapi pasti mengoyak dan melukai kekuatan dan karakteristik hutan di kawasan Karesidenan Besoeki.

Menelisik foto-foto dari era 1910-an hingga 1930-an yang tersedia di Digital Collection, Leiden University Libraries, kita bisa mengetahui bagaimana pengusaha Eropa secara rakus membuka belantara di kawasan barat–daerah Kalibaru–dan kawasan selatan Banjoewangi. Menurut Nawiyanto (2012: 82), dari 1910-1940 terjadi perluasan lahan perkebunan dan pertanian di Banjoewangi seperti di Kalibaru, Grajagan, Sanggaran, dan Bajulmati. Mereka bukanlah manusia-manusia Romantik yang menempatkan hutan belantara di lereng dan kaki gunung sebagai ruang geo-kultural untuk menemukan keluasan batin dan pikir, melampaui nalar mekanik. Mereka adalah manusia-manusia yang dengan riang gembira menjadikan belantara sebagai sumber kehidupan yang menggerakkan roda ekonomi-industrial dan memakmurkan tanah air nun jauh di sana.

Lalu, bagaimana proses pembabatan pohon di belantara itu? Apakah manusia Eropa yang melakukannya? Ataukah manusia-manusia pribumi? Sampai saat ini, mungkin karena keterbatasan foto yang disediakan untuk diakses secara gratis, saya belum menemukan gambar tentang proses pembabatan hutan dan orang-orang yang melakukannya. Menurut cerita turun-temurun dari orang tua mertua saya di Semboro yang berasal dari kawasan sekitar Prambanan, para pribumilah yang diminta untuk menenang pohon-pohon besar hutan untuk kemudian dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Bermacam cerita pun menyertai proses penebangan pohon-pohom besar. Sampai-sampai para penebang harus melakukan ritual khusus agar para penjaga ghaib pohon itu memperkenankan pohon-pohon itu ditebang. Cerita yang sama saya dapatkan di kawasan Balung, Jember. Itu cerita lisan yang dituturkan secara turun-temurun, soal kebenarannya tentu kita harus memahami situasi kontekstual ketika warga pribumi yang tidak terbiasa dengan logika industrial harus melakukan tindakan yang bisa mengganggu relasi mereka dengan alam.

Beberapa individu berpakaikan putih, kemungkinan warga Eropa (dua lelaki, satu perempuan) berfoto di lahan yang baru saja dibabat, di Soember Baroe, Kalibaroe. Sumber foto: Digital Collection, Leiden University Libraries

Foto-foto yang tersedia adalah foto ketika proses pembabatan sudah selesai. Hamparan lahan baru dengan batang-batang pohon besar yang bergeletakan. Tidak jarang subjek Eropa masuk dalam “frame” dengan pose tertentu, seperti tampak pada foto di atas. Kehadiran mereka bisa dibaca sebagai usaha penandaan untuk menunjukkan bahwa mereka berhasil membabat kawasan liar dan segera akan menjadi perkebunan subur yang sangat menguntungkan. Kebahagiaan itu tentu perlu diabadikan dan dikirimkan ke kerabat dan manajemen perusahaan di Eropa. korporasi kolonial tersebut yang diharapkan akan merasakan kebahagiaan serupa. Bahwa perjalanan panjang orang-orang Eropa ke bumi Banjoewangi akan membawa kesejahteraan ekonomi, bukan hanya untuk mereka yang tinggal di kawasan perkebunan, tetapi juga untuk mereka yang setiap saat menghirup udara Amsterdam dan kota-kota lain di Belanda.

Hamparan lahan di Kali Klatak yang disiapkan untuk perkebunan, dipublikasi sekira 1926. Sumber foto: Digital Collection, Leiden University Libraries

Sementara warga pribumi adalah buruh-buruh yang diberikan upah untuk menjalankan kerja pembabatan sebagaimana diinstruksikan oleh para toean dan pihak manajemen perusahaan. Maka, kedirian mereka tidak perlu dimasukkan ke dalam frame foto, karena mereka adalah liyan yang menempati posisi subordinat dalam mekanisme korporasi kolonial, tidak bisa menempati posisi setara. Absensi atau “dispeopling”–meminjam konsep Behdad (2013)–subjek pribumi penebang pohon memberikan keleluasaan untuk menunjukkan skala keberhasilan usaha awal untuk merintis perkebunan. Selain itu, para penikmat foto di Eropa bisa memperluas tatapan mereka terhadap kawasan-kawasan tropis tanpa harus diganggu oleh keberadaan penduduk pribumi. Mereka tetaplah berada dalam posisi superior.

Kalaupun dilibatkan, posisi dominan dalam gambar akan tetap diberikan ke subjek Eropa. Seperti dalam foto pembabatan hutan di Banjoewangi selatan, beberapa pekerja pribumi tanpa baju, berada di belakang sambil berdiri. Di samping mereka tampak beberapa tukang yang menjaga kuda para toean. Sementara tiga subjek pengusaha Eropa berpakaian putih-putih duduk di bagian depan, di atas kayu gelondongan, di belakang mereka tampak beberapa pegawai perkebunan dari kalangan pribumi juga tengah duduk. Bagaimanapun kondisinya, para toean harus duduk dalam posisi yang lebih tinggi dan dominan. Para pegawai pribumi, meskipun mereka adalah bagian dari birokrasi dan manajemen perebunan kolonial, tetap harus berada ‘di belakang’ para toean.

Para toean Eropa, pegawai pribumi, tukang kuda, dan juru tebang di wilayah pembabatan Banjoewangi selatan. Dipublikasikan sekira 1910. Sumber foto: Digital Collection, Leiden University Libraries.

Komposisi fotografis ini memang menghadirkan subjek kolonial secara lengkap: toean Eropa, pegawai pribumi, tukang kuda, warga pribumi juru tebang. Penghadiran ini bukan sekedar usaha teknis tukang potret untuk memunculkan komposisi seimbang. Mengikuti pendapat Protschky (2015: 13-14), bisa saja kita berasumsi bahwa komposisi tersebut juga menandakan semangat kesetaraan subjek Eropa dan pribumi sebagaimana digemakan oleh para pejuang liberal melalui Politik Etis awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Kamera tukang potret menjadi elemen penting untuk melihat bagaimana dampak ideologis kebijakan tersebut bagi kehidupan di koloni, baik dalam kehidupan ekonomi, politik, maupun kultural, khususnya manusia-manusia pribumi.

Para pegawai pribumi merupakan pegawai yang disiapkan melalui reformasi pendidikan agar bisa menjalankan kerja-kerja birokratis dan manajerial, sehingga mereka bisa menempati kelas menengah. Meskipun demikian, untuk posisi-posisi penting, manusia-manusia Eropa lebih diprioritaskan. Menjadi wajar kalau foto tersebut menunjukkan bahwa masih ada peta konseptual atau semacam kode etis bagaimana harus menempatkan relasi di antara mereka dalam komposisi piktorial yang tidak melanggar kepatutan norma kolonial. Penggambaran itu bisa jadi sejalan dengan realitas bahwa rezim Wilhelmina sendiri masih setengah hati dengan kebijakan Politik Etis untuk Hindia-Belanda: warga pribumi, baik pegawai perkebunan, tukang kuda, dan juru tebang boleh hadir dalam frame, tetapi posisi mereka tetap harus “diatur” dan “disesuaikan.”

Apa yang patut dicermati dari foto-foto itu adalah kondisi hutan pasca pembabatan. Puluhan ribu hektar hutan dibabat. Meskipun dimaksudkan untuk mengabarkan prestasi berupa hasil kerja yang selama beberapa tahun ke depan akan memberikan keuntungan melimpah, foto-foto tersebut menegaskan betapa rakusnya manusia modern Eropa yang digerakkan nalar industrial. Entah berapa banyak jumlah pohon besar yang harus ditebang dan dipotong-potong demi menyiapkan perkebunan. Entah berapa banyak semak belukar yang harus disingkirkan. Entah berapa banyak satwa dan serangga yang harus mencari tempat tinggal baru atau bahkan mati. Meskipun kawasan tersebut ditanami karet ataupun kopi, habitat domestik jelas berubah, dan juga berkontribusi kepada masalah ekologis secara global.

Para pengusaha Eropa telah memberikan contoh bagaimana mengeksploitasi kawasan hutan belantara untuk kepentingan kapitalistik mereka. Perkebunan mereka pun diwarisi oleh pemerintah RI melalui program nasionalisasi. Manamejen perusahaan diganti oleh pejabat pribumi, tetapi mekanisme perkebunan tetap saja berlanjut. Selain itu, pemerintah Republik sampai saat ini juga memberikan izin untuk pembukaan lahan-lahan baru, baik oleh swasta maupun BUMN untuk kepentingan perkebunan dan pertambangan yang semakin massif.

Kepentingan ekonomi selalu menjadi alasan utama di balik semua praktik pembabatan hutan, meskipun harus mengorbankan keselamatan ekologis yang sekaligus bisa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Memang, kolonialisme telah membuka pintu bagi krisis ekologis, tetapi kehendak pemerintah kita untuk terus melanggengkan warisan eksploitasi alam dengan mengabaikan keberlanjutan ekologis, tentu saja harus dikritisi, karena berdampak buruk bagi lingkungan, manusia, budaya, dan kehidupan itu sendiri.

Rujukan

1. Behdad, Ali. (2013). The Orientalist Photograph. In Ali Behdad & Luke Gartlan (Ed). Photography’s Orientalism: New Essays on Colonial Representation. California: Getty Publications.

2. Huggan, Graham & Helen Tiffin. (2015). Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animal, Environment. London: Routledge.  

3. Nawiyanto. (2012). Berakhirnya Frontier Pertanian: Kajian Historis Wilayah Besuki, 1870-1970. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 14(1): 77-98.

4. Protschky, Susie. (2015).  Camera Ethica: Photography, modernity and the governed in late-colonial Indonesia. In Susie Protschky (Ed). Photography, Modernity and the Governed in Late-colonial Indonesia, pp. 11-40. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Foto cover: Pembabatan hutan di wilayah selatan Banjoewangi. Sumber foto: Digital Collection, Leiden University Library

About Ikwan Setiawan 217 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*