Neo-eksotisisme dan Rezim Kebenaran: Pemberdayaan Budaya Lokal dalam Mekanisme Pasar dan Ekonomi-Politik Birokrasi di Banyuwangi Festival

IKWAN SETIAWAN & ANDANG SUHABARIANTO

Pendahuluan

Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tercatat sebagai wilayah yang industri pariwisatanya berkembang pesat. Salah satu model yang dikembangkan adalah wisata budaya (cultural tourism): aktivitas pariwisata yang menginkorporasi dan mengkomodifikasi budaya etnis, seperti kesenian, pakaian adat, kuliner, festival, museum, ritual, kerajinan, termasuk taman tematik dan peninggalan budaya, yang mengutamakan signifikansi otentisitas di tengah-tengah modernitas (Salazar, 2012; Hsiao & Chuang, 2015; Croes & Semrad, 2015; Lacy & Douglass, 2002; Croes, et al, 2013; Yang, 2011). Dalam trend global, wisata budaya melalui bermacam atraksi budaya etnis menarik minat wisatawan, sehingga banyak negara memprioritaskan pengembangannya (Grydehøj, 2012; Özel & Kozak, 2012; du Cros, 2009; García, et al, 2019; Kline, et al, 2016; Lim & Bendle, 2012; Chianeh, et al, 2018; Xie & Xu, 2004).

Memahani trend global tersebut, Bupati Abdullah Azwar Anas, sejak 2010 hingga sekarang, memimpin jajaran birokrasinya untuk mengelola potensi wisata yang ada di Banyuwangi, sembari menggandeng para investor. Hasilnya, Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten dengan pengelolaan wisata terbaik melalui Banyuwangi Festival (selanjutnya disingkat B-Fest). B-Fest menginkorporasi kekayaan budaya lokal—khususnya yang berasal dari komunitas Using—dan mengkomodifikasi mereka dalam bermacam event spektakuler untuk menyukseskan ekonomi pariwisata berbasis mekanisme pasar, sekaligus memberikan keuntungan politis kepada rezim Anas (Setiawan, et al, 2017a, 2017b). Untuk menyukseskan B-Fest, Pemkab Banyuwangi menggunakan formula neo-eksotisisme dengan memanfaatkan budaya lokal serta keindahan alam untuk menyukseskan kepentingan ekonomi pemerintah dan investor melalui bermacam event yang menarik minat wisatawan untuk datang (Setiawan & Subaharianto, 2019). Neo-eksotisisme juga dijadikan pijakan untuk memberdayakan kesenian etnis Using secara lentur berdasarkan prinsip pasar dengan cara mengemas-ulang dalam bentuk event pariwisata seperti karnaval, festival, dan pertunjukan kolaboratif demi meningkatkan kunjungan wisata dan investasi yang menguntungkan secara ekonomis (Setiawan & Subaharianto, 2020).

Bertambahnya acara dalam B-Fest dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pemkab Banyuwangi menggunakan formula festivalisasi berbasis mekanisme pasar pariwisata sebagai model pemberdayaan budaya lokal berdimensi ekonomis. Mengikuti pemikiran Foucault (1980), neo-eksositisme kami asumsikan sebagai rezim kebenaran (regime of truth) di mana bermacam wacana terkait budaya lokal dalam mekanisme pasar diproduksi, disebarluaskan, dan dijadikan patokan oleh penguasa  dan aparat birokrasi sampai level desa dalam mengambil kebijakan pemberdayaan. Selain itu, model neo-eksotisisme juga mempengaruhi pola pikir dan keterlibatan para pelaku budaya, seperti seniman, sehingga cara pandang ekonomi menjadi hegemonik. Memang, model tersebut menghasilkan bermacam event semarak, dari kota hingga desa di Banyuwangi, tetapi perlu kiranya ditelaah dan dikritisi dampak yang sebenarnya terhadap pengembangan budaya lokal, apakah benar-benar menguntungkan para pelaku dan masyarakat ataukah hanya memberdayakan penguasa dan pengusaha.    

Kerangka Teoretis dan Metodologis

Secara positif wisata budaya diwacanakan bisa mengurangi kemiskinan (Anderson, 2015), mengkonservasi budaya (Yun & Zhang, 2015), mengembangkan ekonomi dan mendiversifikasi matapencaharian (Loukaitou-Sideris & Sourelli, 2012; Mbaiwa & Sakuze, 2009), dan memberdayakan komunitas pribumi (Wallace & Russell, 2004; Carr, et al, 2016). Semua kebaikan tersebut bisa dicapai melalui pendekatan berbasis sumberdaya budaya dan berbasis pasar yang tepat (Peters, et al, 2011; Kastenholz, et al, 2013; Herrero-Prieto & Gómez-Vega, 2017; Mokoena, 2019), manajemen inovatif (Cetin & Bilginan, 2014; Martínez-Pérez, et al, 2018), dan pemasaran kreatif (Pennington & Thomsen, 2010; Font & McCabe, 2017). Namun, apa yang tidak bisa boleh diabaikan adalah kepentingan negara dalam menjalankan bermacam program wisata budaya untuk mewujudkan tujuan ekonomi. Kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara tentu akan menghasilkan devisa yang tidak sedikit dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepentingan komunitas untuk menegosiasikan budaya lokal di tengah-tengah trend keseragaman global, di satu sisi, dan hasrat pemerintah untuk mengakumulasi keuntungan melalui industri pariwisata ya berbasis budaya lokal, di sisi lain, menjadi warna dari eksotika pascakolonial (Huggan, 2001). Eksotisisme yang di masa lalu menjadi bagian Orientalisme untuk mendukung kekuasaan kolonial dengan cara men-stereotipisasi manusia dan budaya Timur (Said, 2003, 2004), di masa kini dipahami sebagai potensi ekonomi oleh pemerintah dan swasta melalui industri pariwisata dan industri budaya (Commarof & Commarof, 2009). Maka, pelestarian budaya etnis penting untuk menyiapkan sumber kreatif bagi program wisata budaya. Selain secara ekonomis, pemerintah juga diuntungkan secara politis, karena etnisitas bisa memperkuat nasionalisme sebagai produk modernisme (Smith, 1998), tetapi tetap membutuhkan simbolisme dan mobilisasi kultural (Eriksen, 2010; Smith, 2009).

Ketika kapitalisme neoliberal diadopsi ke dalam sistem ekonomi-politik, kebijakan budaya pun ikut berubah. Secara ideal, kebijakan budaya bisa menjadi regulasi pemerintah bagi pemberdayaan budaya yang melibatkan partisipasi publik untuk menumbuhkan demokrasi kultural (Mulcahy, 2017; Hadley & Belfiore 2018; Belfiore 2016), memperkuat nilai budaya (Behr, et al, 2017; Walmsley 2018; Oman 2019; Manchester & Prett 2015; Oancea, et al, 2018), dan menyuburkan identitas nasional (Villarroya, 2012; Al-Zo’by, 2019). Namun, kebijakan budaya di era pasar juga membawa kepentingan bisnis (Wise, 2002; Banks, 2018; Throsby, 2010; Frey, 2000; Bille, et al, 2016; Hesmondhalgh & Pratt, 2005; Haans & van Witteloostuijn, 2018). Mekanisme pasar dengan dukungan regulasi negara—sebagai karakteristik utama sistem ekonomi neoliberalisme—diposisikan sebagai aturan tertinggi yang akan menentukan popularitas atraksi dan destinasi wisata di sebuah negara atau daerah. Dalam kerangka demikian, pemerintah daerah menerapkan prinsip kelenturan untuk menginkorporasi dan mengkomodifikasi kekayaan budaya ke dalam industri pariwisata yang tidak hanya bisa menarik wisatawan, tetapi juga investor. Eksotika budaya etnis dieksploitasi dan pada saat bersamaan dikampanyekan sebagai bentuk pelestarian.

Kerangka teoretis di atas akan kami gunakan untuk menganalisis data hasil observasi dalam aktivitas wisata budaya di Banyuwangi dari tahun 2012-2019. Pertama-tama, kami akan menganalisis bagaimana praktik formula neo-ekostisisme dalam beragam event spektakuler dalam B-Fest. Kedua, analisis kami arahkan kepada pengarug B-Fest kepada pemberdayaan budaya lokal di tingkat desa yang difasilitasi Pemkab Banyuwangi. Ketiga, kami akan menelaah dampak neo-ekotisisme terhadap kepentingan ekonomi-politik rezim penguasa dan pemodal. Dengan model analisis demikian, kritik terhadap kebijakan merupakan warna dominan yang kami hadirkan dalam tulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

B-Fest merupakan progam tahunan yang memayungi bermacam event wisata budaya, wisata keindahan alam, dan wisata olah raga di Banyuwangi. Ajang ini dirintis sejak tahun 2011 dan diformalkan sejak tahun 2012. Tahun 2012 terdapat 10 event. Jumlah itu meningkat menjadi 15 event pada 2013, 23 event pada 2014, 36 event pada 2015, 53 event pada 2016, 56 event pada 2017, 77 event pada 2018, dan 121 event pada 2019. Sebagian besar event dalam B-Fest adalah wisata budaya yang menjual eksotika lokalitas dalam prinsip kelenturan. Karakteristiknya adalah komodifikasi secara transformatif dengan cara memegahkan dan mengglamorkan tampilan visual budaya lokal melalui beragam festival dan karnaval. Prinsip komodifikasi transformatif menggusur substansi budaya lokal, tetapi menguntungkan industri pariwisata.

Karnavalisasi Budaya Lokal

Dimulai tahun 2011, Bupati Anas dengan menggandeng Jember Fashion Carnival (JFC) menggelar Banyuwangi Ethno Carnival (selanjutnya disingkat BEC), event karnaval fashion pertama di Banyuwangi dengan tema keragaman dan kekayaan etnis serta keindahan alam. Sampai tahun 2019, BEC masih diselenggarakan dengan tema yang selalu berganti setiap tahunnya. Budaya lokal, seperti kesenian dan ritual, mengalami proses reduksi karena hanya dijadikan peragaan busana di jalanan. Gandrung, misalnya, kehilangan estetika pertunjukan yang biasa disajikan dari selepas Isya’ sampai menjelang Subuh serta makna-makna kultural yang membentuk identitas Using. Ritual agraris Barong Kemiren, Kebo-keboan dan Seblang pun dijauhkan dari makna keterikatan petani dengan kekuatan adikodrati karena hanya dijadikan pernik busana mewah yang menghadirkan keindahan visual bagi penonton, jurnalis, dan fotografer. Peragaan busana dalam karnaval itulah yang diposisikan sebagai produk tranformatif budaya lokal yang memunculkan makna neo-eksotis, melampaui makna adiluhungnya.

Neo-eksotisisme menjadikan pengembangan budaya lokal tidak lagi beorientasi kepada usaha strategis untuk melestarikan, tetapi menawarkannya kepada pasar wisata budaya. Prinsip transformasi-lentur memungkinkan visualisasi etnis-glamor dalam bentuk karya busana yang memberikan makna etnisitas baru yang tidak lagi berasal dari praktik kultural secara konvensional. Rezim Anas tidak memiliki beban untuk melakukan komodifikasi karena mereka meyakini bahwa format karnaval dibutuhkan untuk menghubungkan budaya lokal dengan budaya global sekaligus menyesuaikan dengan kepentingan pasar pariwisata sehingga bisa menarik kehadiran wisatawan dan para investor di bidang perhotelan, restoran, dan yang lain. Meskipun ada makna dan pengetahuan lokal yang dimusnahkan, ramainya jumlah penonton dan luasnya liputan media, baik media televisi, cetak, maupun online, memberikan bukti bahwa event glamor dengan makna neo- eksotis bisa menjadi agenda wisata spektakuler. Pemberitaan media menjadi kekuatan diskursif untuk terus membesarkan keberhasilan rezim Anas mengelola B-Fest.

Masyarakat desa dengan beragam budayanya diposisikan sebagai sumber kreativitas yang perlu diajak masuk ke dalam logika pasar wisata yang menuntut keatraktifan dan peringkasan dinamis dalam banyak wujud. Formula neo-eksotisisme dalam BEC sudah menghasilkan banyak karya oleh para desainer dan diperagakan para talent sebagai wujud reproduksi, reduplikasi, dan reaktualisasi ragam budaya lokal. Kaum muda pun bisa mengaktualisasikan diri dalam berbagai peran dalam ajang wisata budaya, dari desainer, talent, hingga sukarelawan. Namun, apakah benar semua itu bisa menjadi cara untuk mempertahankan identitas Using? Identitas etnis terhubung dengan substansi historis-kultural yang mengikat serta dijalankan melalui aktivitas ritual, kebahasaan, dan kesenian yang cukup intens. Sementara, B-Fest hanya ajang tahunan, sehingga tidak akan pernah menyentuh substansi penguatan identitas secara konvensional, karena sebagai event ia menawarkan banyak makna baru yang lebih lentur dan cair, tetapi tetap dalam bingkai ekonomi pariwisata yang menekankan perayaan visualitas. Konsep pemberdayaan lebih tepat disematkan karena memang menjadikan budaya lokal sebagai bahan atraksi wisata yang dikatakan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

Bupati Anas memiliki perspektif visioner dalam memosisikan pariwisata dan budaya lokal. BEC merupakan pintu masuk bagi wisatawan untuk menikmati bermacam kesenian, ritual, kuliner, kerajinan tangan, dan keindahan alam, seperti Gunung Ijen, Taman Nasional Sukamade, Taman Nasional Alas Purwo, Pantai Pulau Merah, dan tempat indah lainnya. Bagi Bupati Anas, kekayaan budaya Banyuwangi harus dimanfaatkan secara transformatif dengan menjadikannnya karnaval yang bisa dipertontonkan kepada wisatawan domestik maupun internasional. Mobilisasi makna tradisional harus dimasukkan ke dalam format karnaval global yang spektakuler. Apa yang terpenting adalah “membagikan” keunikan dan keberbedaan kesenian lokal yang sudah diformat dalam citarasa global melalui format karnaval, bukan lagi format aslinya. Eksotisisme yang pada masa kolonial dikonstruksi dan disebarluaskan oleh para penulis, peneliti, dan aparat pemerintah kolonial untuk memperkuat proyek Orientalisme, di era ekonomi pasar bebas ditawarkan secara terbuka setelah dikemas-ulang oleh pemerintah di negara pascakolonial seperti Indonesia.

Untuk menormalisasi kepentingan ekonomi pasar pariwisata, rezim Anas memiliki beberapa argumen paradigmatik. Pertama, BEC mementingkan “eksplorasi konsep” dan “kekuatan tema” alih-alih mengeksploitasi tubuh, seperti karnaval di Brazil yang mengesploitasi tubuh wanita sebagai tontonan. Di sini ada wacana pentingnya pengetahuan untuk mengeksplorasi tampilan busana dari budaya lokal, sehingga tidak sekedar ‘menjual’ tubuh. Kedua, rezim Anas memosisikan BEC dan acara-acara lain dalam B-Fest sebagai “investasi kebudayaan” yang mengidealisasi program wisata budaya berkontribusi terhadap penguatan budaya nasional dan memperkokoh kebangsaan. Namun, sebenarnya, rezim Anas hanya memosisikan event wisata budaya sebagai sarana untuk menjual hasil komodifikasi neo-eksotis budaya Banyuwangi kepada masyarakat nasional dan internasional. Sementara, kegiatan sistemasis untuk melestarikan dan mengembangkan budaya etnis masih kurang. Kalau kata “investasi” dimaknai sebagai mengalokasikan dana untuk mendapatkan keuntungan, apa yang dikatakan Bupati Anas memang benar, bahwa dengan menggelar bermacam event wisata budaya neo-eksotis, Pemkab Banyuwangi mendapatkan keuntungan berupa pemasukan dari sektor wisata.

Pertunjukan Spektakuler: Festivalisasi Seni Etnis

Upaya lain untuk memberdayakan budaya lokal di Banyuwangi adalah membuat acara spektakuler berbasis kesenian etnis dengan penampil dalam jumlah massif, sehingga menyuguhkan pesona visual yang eksotis. Salah satu acara yang digelar adalah Parade Gandrung Sewu atau yang sekarang berganti Festival Gandrung Sewu (FGS). Acara ini tidak menghadirkan 1000 penari gandrung terob yang biasa menari dalam hajatan warga, alih-alih, 1000 lebih penari perempuan dan lelaki berusia remaja perwakilan SMP dan SMA se-Banyuwangi. Konsep utama yang diusung ini adalah kegiatan seolah-olah pelestarian di mana lebih dari 1000 siswa dilatih untuk menari gandrung sesuai dengan tema setiap tahunnya. Melalui cara tersebut, para siswa diidealisasi bisa belajar gerakan tari gandrung tanpa harus menjadi penari pertunjukan terob. Koreografi gandrung massal inilah yang disuguhkan kepada ribuan penonton di Pantai Boom Banyuwangi. FGS tetap mempertontokan karya koreogrfis gandrung dengan judul-judul tari yang masih sesuai dengan pakem. Makna tradisional yang sudah diperbarui terlihat jelas dari karya koreografi yang tidak lagi diperuntukkan kepada kalangan tertentu yang nanggap, tetapi untuk memuaskan hasrat visual para wisatawan. Tujuan utama acara ini adalah mempromosikan wisata budaya dengan menggunakan kesenian etnis yang dianggap sebagai salah satu ikon identitas Banyuwangi. Kesenian yang cukup populer di Banyuwangi ini diposisikan sebagai “agen khusus” karena banyak orang yang sudah tahu sehingga ketika dikemas dalam bentuk sendratari massal diharapkan mereka mau berkunjung.

Para koreografer FGS masih mengikuti pakem pertunjukan gandrung dalam hal gerakan tari, musik, dan tembang. Secara ideal itu dilakukan agar makna historis gandrung tetap terjaga, meskipun diperuntukkan untuk konsumsi wisatawan. Adapun tema-tema yang diangkat adalah Jejer Gandrung (2012), Paju Gandrung (2013), Seblang Subuh (2014), Podho Nonton (2015), Seblang Lukinto (2016), Kembang Pepe (2017), Layar Kumendung (2018), dan Panji Sunangkoro (2019). Pilihan tema tersebut bertujuan untuk mengingatkan para remaja dan penonton akan sejarah panjang gandrung yang berkaitan dengan perjuangan di era kolonial Belanda. Meksipun demikian, Wolbers (1992: 278-283) berargumen bahwa makna perjuangan sebagaimana ditafsir oleh beberapa budayawan berdasarkan tembang-tembang dalam pertunjukan gandrung bisa dikritisi karena kontekstualisasinya sulit ditemukan.

Pilihan menggunakan pakem dan tembang gandrung dalam FGS bisa dibaca sebagai usaha rezim Anas untuk menunjukkan ke publik bahwa mereka memiliki perhatian untuk melestarikan pakem dan makna historis gandrung. Dengan demikian, meskipun dijadikan wisata budaya, publik masih menilai rezim Anas memiliki keseriusan dalam mengelola kesenian rakyat. Kecerdasan strategi ini di satu sisi mampu mengurangi tuduhan negatif bahwa Bupati Anas memanfaatkan gandrung semata-mata untuk tujuan komersial. Di sisi lain, pertunjukan massal gandrung diharapkan bertujuan menarik kehadiran ribuan penonton, meksipun mayoritas dari mereka berasal dari Banyuwangi. Para penonton dari luar Banyuwangi sebagian besar datang karena ingin menikmati tarian massal di Pantai Boom. Adapun para wisatawan asing yang selalu (di)hadir(kan?), baik dalam FGS ataupun BEC, menurut informasi dari beberapa sumber, adalah wisatawan yang hendak ke atau turun dari Gunung Ijen. Atau, bisa juga mahasiswa asing yang sedang ada program di Banyuwangi. Kehadiran para wisatawan mancanegara tersebut penting untuk mencitrakan BEC sebagai ajang bergengsi yang menarik perhatian dunia internasional.

Keberhasilan FGS dengan formula festivalisasi kesenian etnis tanpa meninggalkan pakem dalam sajian pertunjukannya men dorong pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk menggelar event-event spektakuler lain, seperti Festival Angklung Caruk, Festival Kuntulan Caruk, Festival Lalare, Festival Batik Banyuwangi, dan yang lain. Model neo-eksotisisme melalui festivalisasi kesenian etnis memang tampak menjanjikan. Pelibatan kaum muda dalam event festival tampak memberikan harapan akan terjaminnya regenerasi budaya lokal. Para peserta bisa belajar kesenian-kesenian etnis yang diposisikan sebagai pendukung identitas lokal. Mereka diharapkan memiliki skill koreografi gandrung dan kesenian-kesenian lainnya. Negosisasi makna dan bentuk kesenian etnis kepada para wisatawan domestik dan mancanegara merpakan soft diplomacy untuk memberikan kesan positif terhadap keindahan dan keunikan eksotis Banyuwangi.

Sayangnya, wacana festivalisasi kesenian etnis sebagai tindakan pemajuan kebudayaan, sebagaimana disampaikan oleh Bupati Anas ketika memberikan sambutan pada FGS 2019, perlu dikritisi. Wacana tersebut merujuk kepada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di mana pemerintah memimpin usaha untuk menjadikan kebudayaan berkembang dan maju melalui langkah strategis dan praksis, termasuk pelestarian dan pemberdayaan. Kalau membicarakan pelestarian, hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana keberlanjutan sebuah kesenian dari satu generasi ke generasi berikutnya.. Memang, Pemkab memerintahkan setiap kecamatan mengirim siswa SMP dan SMA untuk mengikuti latihan selama beberapa kali agar mereka bisa menarikan tarian yang akan dipertontonkan dalam FGS. Namun, pelatihan itu hanya dilakukan untuk keperluan festival, bukan untuk mendidik calon penari gandrung terob. Maka, kemeriahan FGS dengan liputan media dan kilatan blits kamera para fotografer dan wisatawan tidak berkorelasi secara positif dengan regenesari gandrung terob.

Ragam Festival di Desa

Dampak kemeriahan dan pemberitaan BEC yag cukup, mendorong warga dan perangkat desa berlomba-lomba untuk membuat event lokal. Tujuan utamanya adalah agar masuk dalam agenda B-Fest sehingga bisa mendapatkan dana dari Pemkab Banyuwangi. Jawaban normatif penyelenggara ketika kami tanya tujuan penyelenggaraa festival budaya tingkat desa adalah untuk memberdayakan budaya lokal dan merintis industri pariwisata berbasis- komunitas yang menyejahterakan. Tentu saja, jawaban tersebut menjadi bagian formasi diskursif pemberdayaan budaya lokal sebagaimana diwacanakan oleh rezim Anas. Masyarakat dan perangkat desa, dengan demikian, memosisikan BEC dan formula neo-eksotisismenya sebagai rezim kebenaran yang bisa ditiru dalam bentuk program wisata budaya unik yang ada masing-masing desa.

Beberapa acara level desa yang sudah masuk agenda B-Fest adalah Festival Ngopi Sepuluh Ewu, Festival Sego Lemeng & Kopi Uthek, Festival Puter Kayun, Festival Bambu Gintangan, dan yang lain. Festival Ngopi Sepuluh Ewu merupakan acara yang digelar oleh warga Desa Wisata Osing, Kemiren. Tidak terlalu istimewa, para tamu disuguhi kopi dan minuman ala ndeso lainnya serta makanan berat dan makanan ringan. Kaum muda-mudi pun bercengkrama di kursi yang disediakan di pinggir jalan. Acara dilengkapi dengan gelaran tari ataupun musik etnis oleh para seniman dari sanggar yang sudah dikontrak. Ironisnya, seringkali yang dipentaskan bukan berasal dari sanggar di kawasan Kemiren. Mayoritas pengunjung adalah warga dari desa tetangga dan wisatawan dari kota. Fakta menariknya adalah bahwa masyarakat Kemiren tidak memiliki kebun kopi, sehinnga kopi yang disediakan berasal dari salah perkebunan. Acara ini mendapatkan liputan media karena labelnya yang unik.  Tidak jauh berbeda, Festival Sego Lemeng & Kopi Uthek juga menyuguhkan kopi yang gulanya digigit. Nasi lemeng adalah semacam nasi bakar yang awet sebagai makanan para pengangkut belerang. Sama seperti acara di Kemiren, Festival yang diselenggarakan pada pagi hingga siang hari ini juga dilengkapi dengan gelaran tari dan pertunjukan musik etnis dari kelompok di luar kawasan Licin. Lagi-lagi, tidak ada yang cukup spesial dari event ini. Labelisasi festival dengan nama unik dan penyelenggaraan acara di desa merupakan kekuatan kultural dan ekonomis acara-acara tersebut, sehingga banyak media yang meliput.

Keterlibatan pemerintah dan warga desa dalam BEC selalu diklaim sebagai keberhasilan rezim Anas untuk menggerakkan partisipasi dari bawah dalam menyukseskan wisata budaya berbasis komunitas. Selain itu, Bupati Anas dan aparat birokrasinya selalu mengungkapkan wacana “keterlibatan warga” dalam setiap event dalam BEC. Wacana itu memang mengarah kepada konsep pariwisata-berbasis-komunitas, sebuah aktivitas pariwisata yang menjadikan warga komunitas atau masyarakat lokal sebagai subjek yang terlibat secara langsung dalam perencanaan dan eksekusi di lapangan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan atraksi yang membuat wisatawan nyaman. Konsep keterlibatan yang ditawarkan Anas merupakan perwujudan ideal dari wisata berbasis komunitas. Bahwa semua pihak harus terlibat memang sudah menjadi tuntutan karena merekalah yang akan menentukan kualitas apapun yang akan diberikan kepada wisatawan. Penempatan warga masyarakat sebagai ‚ujung tombak pemasaran wisata‛ menegaskan peran dan kontribusi strategi dalam mekanisme keterlibatan, sehingga mereka akan secara sadar melakukan tanggung jawab. Sayangnya, belum ada kajian mendalam tentang dampak ekonominya karena festival di desa, apalagi hanya berlangsung setahun sekali. Lagipula, kalaupun ada wisatawan kota yang menginap, mereka tidak tinggal di rumah warga, tetapi di hotel-hotel berbintang atau home stay yang bagus. Mereka pun berbelanja di pusat oleh-oleh yang ada di kota. Wacana yang selalu dimobilisasi adalah keberhasilan pertumbuhan ekonomi secara makro dan peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dalam Kendali Pasar Pariwisata dan Ekonomi-Politik Birokrasi

Meningkatkan industri pariwisata merupakan tujuan utama dalam pemberdayaan budaya Banyuwangi melalui banyak event transformatif-lentur dalam B-Fest. Bukan untuk pelestarian budaya lokal apalagi pemberdayaan para pelaku. Memang benar ada sebagian seniman yang merasakan rezeki ekonomi melalui keterlibatakan mereka dalam event festival, parade, carnival, ataupun pertunjukan di hotel dan resort. Namun, mayoritas seniman gandrung, janger, maupun jaranan masih tetap bergerak sendiri untuk melestarikan kesenian etnis. Neo-eksotisisme, dengan demikian, bukanlah formula ideal bagi pelestarian budaya lokal karena menghilangkan keutuhan estetika dan substansi filosofisnya bagi masyarakat dan kurang memberikan dampak positif bagi kehidupan para seniman. Alih-alih, formula tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri pariwisata di Banyuwangi. Pertumbuhan tersebut bisa dilihat, misalnya, dari peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 wisatawan domestik yang mengunjungi Banyuwangi sejumlah 1.057.952 orang. Tahun 2018 terjadi lonjakan jumlah wisatawan domestik berkunjung, yakni 5.039.934 orang. Rata-rata para wisatawan domestik ketika berkunjung ke Banyuwangi menghabiskan uang sebesar 1.638.000 rupiah. Jumlah kunjungan wisatawan mancangeara juga mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2013 wisawatan mancanegara yang berkujung sebanyak 10.462 orang, meningkat signifikan menjadi 127.420 orang pada tahun 2018. Mereka rata-rata menghabiskan uang sebesar 3.700.000 rupiah.

Para investor jasa pariwisata pun mengincar pertumbuhan luar biasa tersebut sebagai peluang usaha. Beberapa hotel berbintang telah dibangun, seperti Hotel Santika, Hotel Aston, El Royale Hotel, Hotel Dialoog, Sahid Osing Kemiren, dan Illira Hotel. Dan, yang baru saja beroperasi di tahun 2020 adalah Kokoon Hotel. Beberapa resort hadir melengkapi hasrat eksotis wisatawan terhadap keindahan alam, seperti Jiwa Jawa Resort dan Ijen Resort and Villas di kawasan Gunung Ijen. Usaha rumah makan, restoran dan kafe yang mengusung makanan khas Using juga berkembang. Beberapa bahkan berlokasi di kawasan pedesaan yang tidak terlalu jauh dari kota, seperti Rumah Makan Kemarang di Desa Tamansuru, Kecamatan Glagah. Kehadiran industri jasa perhotelan, resort, restoran, dan kafe merupakan bukti bahwa ada geliat industri pariwisata dengan budaya lokal dan keindahan alam sebagai menu utamanya.

Kehadiran investasi besar di Banyuwangi tentu harus didukung dengan beragam event yang pariwisata berbasis budaya lokal dan keindahan alam, sehingga wisatawan tertarik datang dan tinggal lebih lama. Tidak mengherankan bahwa kehadiran hotel-hotel berbintang di Banyuwangi berkorelasi langsung dengan peningkatan jumlah event wisata dalam B-Fest yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Tentu saja, kondisi itu akan memberi keuntungan komersil kepada para pengusaha hotel, resort, restoran, dan usaha-usaha lainnya. Maka, kita bisa membuat logika kritis bahwa peningkatan jumlah event B-Fest merupakan usaha rezim Anas untuk terus menghidupkan industri perhotelan, karena tanpa banyaknya wisatawan, tingkat hunian hotel akan turun sehingga bisa menimbulkan kerugian. Mengikuti mekanisme pasar pariwisata yang bersinergi dengan pemodal menjadi jaminan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Gebrakan yang dilakukan Bupati Anas melalui B-Fest dengan liputan media yang cukup luas dan perubahan-perubahan positif dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terbukti mampu mempengaruhi mayoritas warga masyarakat. Pendekatan efektif ke aparat birokrat, pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas terbukti mampu mengarahkan perspektif dan orientasi warga Banyuwangi dalam mengembangkan budaya lokal dalam mekanisme pasar pariwisata. Meskipun tidak didukung data detil tentang kontribusi penting B-Fest terhadap peningkatan kesejahteraan warga dan pelaku budaya, Pemkab seringkali melemparkan angka statistik secara umum untuk menunjukkan keberhasilan mereka. Sejak dimulainya B-Fest pada tahun 2012 hingga 2016, misalnya, terjadi peningkatan signifikan pendapatan per kapita per tahun. Tahun 2012 pendapatan per kapita sebesar 26, 84 juta per orang per tahun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 30, 08 juta per orang per tahun pada 2013, 33, 63 juta pada 2014, 37,78 juta pada 2015, dan 41, 46 juta pada tahun 2016. Mobilisasi wacana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan komunitas serta pelaku budaya sebagai dampak positif B-Fest adalah semakin menguatnya dukungan publik terhadap kepemimpinan Bupati Anas. Secara politik, semua prestasi yang dicapai selama memimpin Banyuwangi juga akan menjadi investasi politik yang menguntungkannya di masa kepemimpinannya dan di masa mendatang. Tahun 2016, misalnya, Anas dengan mudah terpilih kembali menjadi Bupati Banyuwangi untuk periode kedua kepemimpinannya. Selain itu, prestasi luar biasa dari B-Fest juga akan menjadi catatan positif untuk karir politik setelah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Banyuwangi. Apa yang tak kalah pentingnya adalah bahwa segala kelemahan Anas dan rezimnya—seperti kasus tambang emas Tumpang Pitu yang ditolak warga—tidak akan dihiraukan publik secara luas.

Apa yang harus dicatat adalah bahwa mobilisasi dan komodifikasi etnisitas di setiap wilayah ke dalam wisata event budaya memang berhasil menghadirkan wisatawan domestik dari daerah lain ataupun wisatawan mancanegara, namun klaim-klaim generalis terkait kontribusi ekonominya perlu diuji. Beberapa kajian yang menunjukkan bahwa kontribusi event tourism terhadap pengembangan ekonomi lokal relatif kecil karena banyak event yang tidak melibatkan warga miskin (Mukwada & Dhlamini, 2012). Kalau beragam event dalam B-Fest bisa meningkatkan derajat hidup para seniman di Banyuwangi, tentu kami tidak akan mendengar cerita sedih mereka yang harus berjuang keras untuk survive. Lebih dari itu, dampak positif klaim pelestarian kesenian etnis melalui beragam tampilan dalam event B-Fest perlu direvisi karena kenyataanya pemerintah kabupaten Banyuwangi tidak memiliki program yang sistematis dan terukur untuk melestarikan gandrung terob, angklung, dan kesenian lainnya. Banyak sanggar seni yang dikelola secara modern bergerak atas inisiatif mereka sendiri. Sanggar seni gandrung terob pun semakin berkurang dari waktu ke waktu. Ini menegaskan bahwa semua perayaan dan keramaian industri wisata berbasis budaya lokal tidak didesain untuk melestarikan kesenian etnis yang berorientasi komunal, karena yang terpenting adalah mentransformasinya ke dalam paket-paket wisata.

Simpulan

Neo-eksotisisme menjadikan keunikan dan keberbedaan budaya lokal menjadi modal dan sumber kreatif untuk dikomodifikasi dengan prinsip transformasi lentur dalam beragam produk wisata budaya dengan moda karnaval, festival, dan pertunjukan spektakuler. Bagi rezim negara formula tersebut memudahkan pemerintah daerah untuk mengemas-ulang kekayaan budaya dalam bentuk produk wisata karena mereka tidak harus terbebani semua nilai historis dan makna kultural yang pada masa lalu mengikat sebuah komunitas. Apa yang dieksploitasi kemudian adalah makna-makna eksotis yang masih bisa ditemukan dalam beragam tampilan visual glamor, sehingga kerinduan para wisatawan akan makna tradisional dipenuhi melalui makna-makna baru. Bagi pihak swasta yang berinvestasi di sektor hotel, resort, restoran, dan yang lain, semakin banyaknya event-event neo-eksotis yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama para seniman dan warga masyarakat akan memberikan keuntungan besar karena para wisatawan membutuhkan jasa dan fasilitas yang mereka sediakan. Itulah mengapa, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan terobosan kreatif dalam memanfaatkan kesenian etnis sebagai materi wisata event budaya. Dengan demikian, pemerintah dan pihak swasta merupakan dua faksi yang akan mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar, meskipun pemerintah selalu berargumen sekaligus berdalih bahwa keuntungan itu dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.

Neo-eksotisisme memang menjadi rezim kebenaran yang membuat birokrat dan masyarakat mengusung konsep karnival dan festival dengan alasan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Mobilisasi wacana penguatan identitas lokal sekaligus peningkatan pendapatan seinman dan warga merupakan kombinasi diskursif yang selalu dikampanyekan. Namun, kalau dibandingkan dengan keuntungan para pemodal, keuntungan mereka tentu tidak sebanding. Para seniman dan warga masyarakat adalah subjek yang memang diarahkan untuk selalu berada dalam relasi subordinat dengan rezim penguasa sehingga mereka memilih untuk menunggu dan mengharap job dari acara-acara pemerintah. Kondisi ini bisa menjebak mereka dalam format berkesenian dalam rangka dengan produk-produk baku bernuansa neo-eksotis sesuai dengan keinginan pemerintah. Itulah mengapa, meskipun bagus digunakan untuk pengembangan berorientasi wisata budaya, formula neo-eksotisisme tidak akan berdampak besar kepada budaya lokal yang masih berorientasi pada pemertahanan pakem dan makna-makna luhur. Konsekuensinya adalah pemerintah dan swasta akan meningkatkan peran seniman dan warga yang bersepakat dengan formula neo-eksotis, sementara untuk mereka yang tidak bersepakat, berada di ruang marjinal adalah sebuah kepastian.

* Tulisan ini merupakan makalah dalam Prosiding Seminar Dies Natalis ke-36 ISI Yogyakarta. Untuk sitasi:

Setiawan, Ikwan & Andang Suhabarianto. 2020. “Neo-eksotisisme dan Rezim Kebenaran: Pemberdayaan Budaya Lokal dalam Mekanisme Pasar dan Ekonomi-Politik Birokrasi di Banyuwangi Festival.” Dalam Kreativitas & Kebangsaan, Seni Menuju Paruh Abad XXI, Prosiding Seminar Dies Natalis ke-36 ISI Yogyakarta, Editor Mike Susanto, M. Kholid A.R. & Zulisih M., hlm. 445-463. Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta.

Referensi

Al-Zo’by, M. 2019. “Culture and the politics of sustainable development in the GCC: identity between heritage and globalization.” Development in Practice. doi: http://doi.org/10.1080/09614524.2019.1602110.   

Anderson, W. 2015. “Cultural tourism and poverty alleviation in rural Kilimanjaro, Tanzania.” Journal of Tourism and Cultural Change, 13(3): 208–224.

Banks, M. 2018. “Creative economies of tomorrow? Limits to growth and the uncertain future.” Cultural Trends, 27(5): 367-380.

Behr, A., Brennan, M., & Cloonan, M. 2016. “Cultural value and cultural policy: some evidence from the world of live music.” International Journal of Cultural Policy, 22(3): 403-418.

Bille, T., Grønholm, A., & Møgelgaard, J. 2016. “Why are cultural policy decisions communicated in cool cash?” International Journal of Cultural Policy, 22(2): 238-255.

Carr, A., Ruhanen, L., & Whitford, M. 2016. “Indigenous peoples and tourism: the challenges and opportunities for sustainable tourism.” Journal of Sustainable Tourism, 24(8-9): 1067-1079.

Cetin, G., & Bilgihan, A. 2015. “Components of cultural tourists’ experiences in destinations.” Current Issues in Tourism, doi: http://doi.org/10.1080/13683500.2014.994595.  

Chianeh, R. H., Chiappa, G. D., & Ghasemi, V. 2018. “Cultural and religious tourism development in Iran: prospects and challenges.” Anatolia. doi: http://doi.org/10.1080/13032917.2017.1414439.  

Comaroff, J. L., & Comaroff, J. 2009. Ethnicity, Inc. Chicago: The University of Chicago Press.

Croes, R., & Semrad, K. J. 2015. “The Relevance Of Cultural Tourism As The Next Frontier For Small Island Destinations.” Journal Of Hospitality & Tourism Research, 39(4): 469–491.

Croes, R., Lee, S. H., & Olson, E. D. 2013. “Authenticity in tourism in small island destinations: a local perspective.” Journal of Tourism and Cultural Change, 11(1-2): 1-20.

du Cros, H. 2009. “Emerging Issues for Cultural Tourism in Macau.” Journal of Current Chinese Affairs, 38(1): 73-99.

Eriksen, T. H. 2010. Ethncitiy and Nationalism: Anthropological Perspectives. New York: Pluto Press.

Font, X., & McCabe, S. 2017. “Sustainability and marketing in tourism: its contexts, paradoxes, approaches, challenges and potential.” Journal of Sustainable Tourism, 25(7): 869-883.

Foucault, Michel. 1980. “Truth and Power”. Dalam Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, disunting Colin Gordon. New York: Pantheon Books. hlm. 109-133.

Frey, Bruno. 2000. Arts and Economics: Analysis of Cultural Policy. Berlin: Springer.

García, L. G., Fernández, G. A. M., & Lópezguzmán, T. 2019. “Cultural Tourism And Flamenco In The City Of Cordoba (Spain).” Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism. doi: http://doi.org/10.1080/1528008x.2019.1579077.  

Grydehøj, A. 2012. “Negotiating heritage and tradition: identity and cultural tourism in Ærø, Denmark.” Journal of Heritage Tourism, 7(2): 113-126.

Hadley, S., & Belfiore, E. 2018. “Cultural democracy and cultural policy.” Cultural Trends, 27(3): 218-223.

Haans, R. F. J., & van Witteloostuijn, A. 2018. “Expected job creation across the cultural industries: a sectoral division and its implications for cultural policy.” International Journal of Cultural Policy, 24(1): 45-67.

Hesmondhalgh, D., & Pratt, A. C. 2005. “Cultural industries and cultural policy.” International Journal of Cultural Policy, 11(1): 1-13.

Herrero-Prieto, L. C., & Gómez-Vega, M. 2017. “Cultural resources as a factor in cultural tourism attraction: Technical efficiency estimation of regional destinations in Spain.” Tourism Economics, 23(2): 260–280.

Hsiao, T., & Chuang, C. 2015. “The cooperation model between tourism development and traditional culture: new perspectives on regional context.” Journal of Tourism and Cultural Change, doi: http://doi.org/10.1080/14766825.2015.1020811.  

Huggan, Graham. 2001. The Postcolonial Exotic: Marketing the Margins. London: Routledge.

Kastenholz, E., Eusẽbio, C., & Carneiro, M., J. 2013. “Studying factors influencing repeat visitation of cultural tourists.” Journal of Vacation Marketing, 19(4): 343–358 .

Kline, C,, Brulla, B., Rubright, H., Green, E., & Harris, E. 2016. “An exploratory study of expectation–importance–performance analysis with cultural tourists in Havana, Cuba.” Tourism and Hospitality Research, 16(1): 19–34.

Lacy, J. A., & Douglass, W. A. 2002. “Beyond authenticity: The meanings and uses of cultural tourism.” Tourist Studies, 2(1): 5–21.

Lim, C. C., & Bendle, L. J. 2012. “Arts tourism in Seoul: tourist-orientated performing arts as a sustainable niche market.” Journal of Sustainable Tourism, 20(5): 667-682.

Loukaitou-Sideris, A., & Soureli, K. 2012. “Cultural Tourism as an Economic Development Strategy for Ethnic Neighborhoods.” Economic Development Quarterly, 26(1): 50-72.

Manchester, H., & Pett, E. 2015. “Teenage Kicks: Exploring cultural value from a youth perspective.” Cultural Trends, 24(3): 223-231.

Martínez-Pérez, Á., Elche, D., García-Villaverde, P. M., & Parra-Requena, G. 2018. “Cultural Tourism Clusters: Social Capital, Relations with Institutions, and Radical Innovation.” Journal of Travel Research, 1–15.

Mbaiwa, J. E., & Sakuze, L. K. 2009. “Cultural tourism and livelihood diversification: The case of Gcwihaba Caves and XaiXai village in the Okavango Delta, Botswana.” Journal of Tourism and Cultural Change, 7(1): 61-75.

Mokoena, L. G. 2019. “Cultural tourism: cultural presentation at the Basotho cultural village, Free State, South Africa.” Journal of Tourism and Cultural Change, doi: http://doi.org/10.1080/14766825.2019.1609488.  

Mukwada, G., & Dhlamini, S. 2012. “Challenges of Event Tourism in Local Economic Development: The Case of Bethlehem, South Africa.” Journal of Human Ecology, 39(1): 27-38.

Mulcahy, K. V. 2017. Public Culture, Cultural Identity and Cultural Policy. New York: Palgrave Macmillan.

Oancea, A., Florez-Petour, T., & Atkinson, J. 2018. “The ecologies and economy of cultural value from research.” International Journal of Cultural Policy, 24(1): 1-24.

Özel, Ç. H., & Kozak, N. 2012. “Motive Based Segmentation of the Cultural Tourism Market: A Study of Turkish Domestic Tourists.” Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 13(3): 165-186.

Peters, M., Siller, L., & Matzler, K. 2011. “The resource-based and the market-based approaches to cultural tourism in alpine destinations.” Journal of Sustainable Tourism, 19(7): 877-893.

Pennington, J. W., & Thomsen, R., C. 2010. “A Semiotic Model of Destination Representations Applied to Cultural and Heritage Tourism Marketing.” Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 10(1): 33-53.

Said, E. W. 2004. “Orientalism Once More.” Development and Change, 35(5): 869–879.

Said, E. W. 2003. Orientalism. London: Penguin Books.

Salazar, N. B. 2012. “Community-based cultural tourism: issues, threats and opportunities.” Journal of Sustainable Tourism, 20(1): 9-22.

Setiawan, I. & Subaharianto, A. 2020. “Neo-Exoticism as Indonesian Regional Government’s Formula for Developing Ethnic Arts: Concept, Practice, and Criticism.” Proceedings of 4th International Conference on Arts Language and Culture. doi: https://doi.org/10.2991/assehr.k.200323.020

Setiawan, I. & Subaharianto, A. 2019. “Never-ending Local Beauty: Neo-Exoticism in Tourism Activities and Online Media Narratives.” Proceedings of the 3rd International Conference on Art, Language, and Culture. doi: http://doi.org/10.2991/icalc-18.2019.28.  

Setiawan, I., Tallapessy, A., & Subaharianto, A. 2017a. “The Mobilization of Using Cultures and Local Governments’ Political Economy Goals in Post-Reformation Banyuwangi.” Humaniora, 29(1): 12-23.

Setiawan, I., Tallapessy, A., & Subaharianto, A. 2017b. “Exertion of Cultures and Hegemonic Power in Banyuwangi: The Midst of Postmodern Trends.” Karsa, 25(1): 147-178.

Smith, A. D. 2009. Ethno-symbolism and Nationalism: A cultural approach. London: Routledge.

Smith, A.D. 1998. Nationalism and Modernism: A critical survey of recent theories of nations and nationalism. London: Routledge.

Throsby, D. 2010. The Economics of Cultural Policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Villarroya, A. 2012. Cultural policies and national identity in Catalonia. International Journal of Cultural Policy, 18(1): 31-45.

Wallace, G., & Russell, A. 2004. Eco-cultural tourism as a means for the sustainable development of culturally marginal and environmentally sensitive regions. Tourist Studies, 4(3): 235–254.

Walmsley, B. 2018. “Deep hanging out in the arts: an anthropological approach to capturing cultural value.” International Journal of Cultural Policy, 24(2): 272-291.

Wise, P. 2002. “Cultural policy and multiplicities.” International Journal of Cultural Policy, 8(2): 221-231.  

Wolbers, Paul Arthur. 1992. “Maintaining Using identity through musical performance; seblang and grandung of Banyuwangi, East Java (Indonesia).” Thesis for Ph.D. Illinois: University of Illinois at Urbana-Champaign.

Xie, Y., & Xu, J. 2004. “Cultural Tourism vs Tourist Culture: Case of Domestic Tourism in Modern Beijing.” Tourism Recreation Research, 29(2): 81-88.

Yang, L. 2011. “Cultural tourism in an ethnic theme park: tourists’ views.” Journal of Tourism and Cultural Change, 9(4): 320-340.

Yun, H. J., & Zhang, X. 2015. “Cultural conservation and residents’ attitudes about ethnic minority tourism.” Tourism and Hospitality Research. doi: http://doi.org/10.1177/1467358415610624.  

Foto Cover diambil dari: https://kumparan.com/kumparannews/ribuan-penari-festival-gandrung-sewu-banyuwangi-sukses-bikin-merinding-1s2hVrdCiDN

Share This:

About Ikwan Setiawan 207 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*