Tidak Ada Moralitas Objektif Universal: Wawancara dengan Homi K. Bhabha

Homi K. Bhabha
Paula Erizanu

Bisakah kita berbicara tentang yang universal di dunia multikultural? Apakah semuanya relatif? Siapa yang benar, dan bagaimana kita menentukannya? Bagaimana kita berkolaborasi ketika budaya berbeda pada apa yang mereka anggap sebagai moral yang harus dilakukan? Kami berbincang dengan Homi K. Bhabha–pemikir poskolonialisme, Profesor Sastra dan Bahasa Inggris dan Amerika, serta Direktur Pusat Humaniora Mahindra di Universitas Harvard–tentang bagaimana dia melihat moralitas di dunia global.

Apa pandangan Anda tentang gagasan bahwa mungkin ada moralitas subjektif atau objektif?

Saya pikir akan sangat sulit membincang kasus moralitas objektif jika kita menggunakan kata “objektif” dalam arti yang kuat, baik untuk mengartikan moralitas universal ataupun moralitas dasar yang dipahami dan diterima oleh semua orang di mana pun di dunia yang mengglobal.

Ironisnya, saya pikir masalah ini muncul karena individu dan institusi sadar akan adanya nilai moral dan tatanan normatif yang saling bertentangan, bahkan tidak dapat dibandingkan–subjektif dan objektif, pribadi dan publik–tetapi, karena berbagai alasan strategis atau mendesak, mereka ingin mewajarkannya, menjadikannya sebangun atau konsensual.

Dengan berbicara tentang “individu dan institusi”, saya kira saya sudah mengaburkan batas antara publik dan privat, “subjektif” dan “objektif”. Banyak dari gerakan politik krusial di zaman kita–Black Lives Matter, MeToo–menampilkan keseimbangan moral yang bermasalah antara moralitas pribadi dan publik, etika profesional. Ketika ada ketidakseimbangan yang sangat besar dalam kekuasaan gender, ketika seseorang berada dalam posisi untuk mengubah keadaan orang lain, “kesepakatan” seksual adalah persoalan yang sangat bermasalah. Kita tidak harus menjadi pemangsa yang kasar untuk menyadari bahwa kita mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari rekan kerja atau klien atau teman, dan menempatkan mereka dalam situasi yang “tidak mungkin”. Kekuasaan kelembagaan sedang dikerahkan–betapapun halus atau signifikannya–untuk mencapai kepatuhan yang dipaksakan atau hasil yang eksploitatif.

Kita harus benar-benar memikirkan masalah ini dari perspektif apa artinya ketika kita mengatakan bahwa orang ditempatkan pada posisi “tidak mungkin” yang terus-menerus memberi keseimbangan antara pilihan subjektif dan keputusan objektif.

Tentu saja terdapat perbedaan skala antara “rahasia negara” yang mungkin perlu dirahasiakan, atau “ditutup-tutupi” untuk urusan keamanan negara, dan “rahasia pribadi” yang tidak boleh dibocorkan oleh pasangan dalam suatu hubungan untuk memastikan keamanan hubungan. Dalam kedua kasus tersebut, terdapat kurangnya transparansi yang memengaruhi “lembaga” dan hak seseorang untuk mengetahui, menghakimi, dan bertindak. “Kebohongan” yang dilakukan oleh negara seringkali berada di luar kendali kita; tetapi kebohongan yang dilakukan dalam suatu relasi melemahkan orang yang dibohongi; tidak memungkinkan mereka untuk melakukan penilaian dan bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Namun dalam kedua kasus tersebut, menutup-nutupi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap “kebenaran” yang objektif atau “fakta” yang tidak dapat disangkal, meskipun itu mungkin kasusnya. Menutup-nutupi, pribadi atau publik, memberikan batasan yang tidak adil pada agensi seseorang, pada hak seseorang untuk bertindak sesuai dengan kerangka acuan etis kita.

Saya membaca dalam wawancara Anda tentang kasus di mana komunitas Hindu menolak menjadi Kristen karena para pendeta Kristen bukan vegetarian. Apakah ini contoh benturan budaya terkait moral?

Tidak, menurut saya ini lebih merupakan “benturan budaya” (istilah Anda) tentang masalah politik. Ketika petani India Utara melawan tekanan untuk pindah agama dengan mengatakan, “kami tidak akan masuk Kristen karena kami adalah vegetarian dan firman Tuhan tidak dapat diucapkan oleh non-vegetarian, dan Anda, orang Kristen, makan daging”, para petani menggunakan fatwa agama untuk menghindari nasib politik. Berpindah agama akan membuat mereka tersisih, bertentangan dengan komunitas budaya dan kondisi material kehidupan sehari-hari mereka. Strategi mereka adalah terjemahan strategis dari keyakinan religius dalam kerangka argumen politik. Ini adalah cara menolak konversi tanpa menyebabkan pelanggaran politik kepada kekuatan kekaisaran yang gigih. Mereka mengatakan sesuatu seperti, “kami bukannya tidak patuh; Anda menempatkan kami dalam situasi yang mustahil”: sebuah cara yang sangat terampil untuk menegaskan hak pilihan subaltern Anda dalam konteks kekuatan hegemoni yang luar biasa.


Michelle Moody Adams berpendapat bahwa kita terlalu menekankan pada perbedaan moralitas (mungkin moralitas pribadi daripada publik) di seluruh dunia. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini?

Saya tidak selalu bersepakat dengan pandangan itu, tetapi saya bersimpati untuk masalah yang coba dibahasnya. Tentu saja dia benar bahwa di banyak budaya, dan sebagian besar masyarakat, ada keharusan moral yang tampaknya disebarkan ke semua pihak, dan lintas batas. Terlepas dari keyakinan pribadi kita, kita membutuhkan asumsi semacam itu untuk membangun sistem bersama pemerintahan global yang legal dan politis, dan jika kita ingin membangun tatanan moral global dalam kaitannya dengan hak asasi manusia dan kesalahan manusia. Ini layak dan perlu.

Bagaimanapun, moralitas bukan hanya tentang perbedaan kepercayaan dan norma budaya; perbedaan moral tidak dibangun untuk selamanya; mereka adalah efek dan produksi dari interpretasi diskursif antar-pribadi atau antar-subjektif dalam ulang-alik musyawarah dialogis dan pengambilan keputusan. Jadi keyakinan atau kebiasaan moral yang mungkin “terlihat” atau “terbaca” sebagai sangat mirip, mungkin memiliki signifikansi nilai moral dan budaya yang sangat berbeda–nilai sosial dan nilai diri–ketika mereka dimobilisasi untuk kepentingan “kasus” tertentu, konteks dan subjek. Perbedaan moral tidak ditulis di atas batu bahkan dalam satu budaya atau komunitas mana pun, meskipun Hukum, Gereja, Pendidikan, dan Pemerintah berupaya untuk menciptakan kesetaraan yang formal dan homogen.

Berbohong di Bangalore mungkin memiliki implikasi dan gaung yang sangat berbeda dari berbohong di Boston. Dalam kedua kasus tersebut, ada penipuan, pengkhianatan, dan keputusan untuk menipu. Berbagai kondisi historis dan lembaga penafsiran yang membingkai kasuistis keadaan semuanya menyatu dan memberi kita gambaran yang lebih berantakan daripada yang mungkin diharapkan dari sudut pandang politik, hukum, atau filosofis formal.

Apa implikasinya bagi konvensi hak asasi manusia?

Mereka yang menegaskan hakikat moralitas absolut tidak menyadari seberapa besar kekuasaan–kekuasaan politik dan pribadi–bercampur ke dalam gagasan moral. Orang yang sama yang akan berlutut di gereja dan berdoa untuk gagasan Tuhan tentang cinta dan persaudaraan universal akan pergi dan membunuh orang kulit berwarna, atau akan melakukan kekerasan terhadap the untouchable (orang-orang Dalit, orang-orang kelas bawah yang tidak masuk dalam sistem kasta di India, pen). Jadi, moralitas harus dipahami dalam konteks kekuasaan dan otoritas di samping keadaan, kasus, bentuk penafsiran.

Moralitas adalah rekomendasi yang tercerahkan tentang bagaimana menjalani hidup kita dengan secara adil dan bertanggung jawab terhadap orang lain. Namun, pada saat bersamaan, masalah moralitas bercampur dengan kekuatan politik, dengan masalah pengaruh. Kondisi itu membuat orang cemas dan gugup dengan kondisi mereka, sehingga membuat mereka merasa seperti hidup di dunia yang tidak aman dan terancam. Ini adalah paket yang jauh lebih kompleks daripada yang dapat dipahami dalam istilah moralitas universal di satu sisi, atau moralitas objektif dan subjektif di sisi lain.

Untuk sejumlah alasan hukum dan politik yang penting, kami ingin mengikuti UDHR (Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Universial Hak-hak Asasi Manusia, pen) dan secara mutlak mendukung pandangan bahwa semua orang dilahirkan sederajat, bahwa semua orang memiliki martabat dasar, dan oleh karena itu berhak atas perlindungan dan ketentuan hak asasi manusia. Karena itu, kita tahu dari pengalaman panjang dan pahit bahwa terlalu sering negara menemukan cara-cara melanggar hak asasi rakyatnya sendiri dan hak orang dan negara lain. Mereka melakukannya dengan semacam impunitas internasional. Dan, jika saya boleh berkata, itulah ketidakcocokan kolusif.

Tampaknya selalu ada bentuk arsitektur hukum–betapapun baiknya–yang menjadikan kesempurnaan sebagai musuh kebaikan, dan itu berarti dengan murah hati. Di sisi negatif, perintah eksekutif dan keadaan pengecualian adalah musuh kebaikan. Lihatlah cara di mana hak asasi manusia warga Meksiko di perbatasan Texas dilanggar setiap hari. Izinkan saya merujuk pada komentar terbaru dalam New York Times yang menempatkan masalah ini secara tajam dan berani:

“Faktanya para migran itu sebagian besar menjadi korban sistem imigrasi yang rusak. Mereka pada umumnya bukan pembunuh besar, pemerkosa atau anggota geng. Kebanyakan tidak membawa narkoba. Mereka telah belajar bagaimana membuat klaim suaka, seperti yang diizinkan oleh hukum.”

Migran dan minoritas, di seluruh dunia, tidak mendapatkan hak-hak yang diberlakukan untuk memastikan bahwa dunia tidak akan pernah lagi menghadapi bencana politik dan kekosongan moral Perang Dunia Kedua, namun setiap kali kita mengatakan Jangan Lagi … ..Ada lagi dan lagi dan lagi….

Jadi jika kita berbicara tentang komunitas yang menindas, katakanlah, minoritas seksual, apakah kita tidak berbicara tentang pertanyaan moral, tetapi tentang kekuasaan?

Tidak. Ini adalah pertanyaan tentang memahami peran yang dimainkan oleh kekuasaan, atau yang dimainkan oleh ideologi lain, dalam moralitas seksual. Agama-agama tertentu memiliki dekrit moralnya sendiri; mereka akan mengatakan bahwa orang yang memiliki identitas seksual atau gender tertentu melanggar hukum Tuhan.

Jadi saya pikir masalah moralitas tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang obyektif, subjektif, atau universal. Namun, ketika kita melihat praktik tertentu, yang melibatkan penilaian moral, maka kita mulai melihat kepentingan politik dan dilema etika.

Ini adalah pertanyaan tentang menyeimbangkan tekanan moral yang berbeda. Mereka dapat didasarkan pada sistem nilai, sistem agama, atau sistem politik yang berbeda. Bagaimanapun, sesuatu seperti aborsi di negara-negara Katolik menjadi pertanyaan di mana Gereja menjalankan kekuasaannya, dan juga kekuatan sekulernya. Mereka yang didukung oleh Gereja, atau yang dipilih oleh Gereja, akan mengambil posisi anti aborsi karena mereka juga memiliki kepentingan politik dalam hal ini.

Tapi bukankah politik tidak bermoral ini menutupi dirinya sebagai moral? Bukankah kita terlalu menghargai mereka yang menggunakan wacana moral untuk membenarkan kepentingan atau prasangka mereka sendiri dengan mengatakan bahwa moralitas bercampur dengan politik?

Itu kesimpulan yang aneh! Sebaliknya, saya akan mengatakan, bahwa untuk mewaspadai alkemis moralitas–baik secara jelas atau tidak disadari “bercampur” dengan berbagai kepentingan politik, kebiasaan sosial dan penilaian budaya–adalah kebalikan dari membenarkan prasangka. Untuk mengambil perspektif dan pandangan aspek dari setiap posisi moral (atau penilaian) adalah untuk memahami mengapa ia memegang kekuasaan dan mengapa itu persuasif. Jika menurut kita ini adalah sistem nilai yang positif dan progresif, kita meningkatkannya; jika dengan memahami kekuatan persuasifnya kita melihatnya sebagai tindakan kasar atau tidak adil, kita menentangnya. Ke mana pun kita pergi, tidak ada pilihan selain membenamkan diri kita ke dalam perdebatan moral yang kompleks dan problematis.

Diunduh dan diterjemahkan dari:
“There is No Universal Objective Morality”.
https://iai.tv/articles/there-is-no-universal-objective-morality-homi-bhabha-auid-1251



Share This:

About Ikwan Setiawan 206 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*