Neo-eksotisisme untuk pengembangan kesenian etnis dalam kendali rezim wisata: Konsep, praktik, dan kritik (bagian-2)

IKWAN SETIAWAN & ANDANG SUBAHARIANTO

Pertunjukan spektakuler: Festivalisasi kesenian etnis

Upaya lain untuk mengembangkan dan memberdayakan kesenian etnis di Banyuwangi adalah membuat event spektakuler dengan menambilkan penampil secara massif, sehingga menyuguhkan pesona visual yang eksotis. Salah satu acara yang digelar adalah Parade Gandrung Sewu (PGS) atau yang sekarang berganti Festival Gandrung Sewu (FGS). Event ini tidak menghadirkan 1000 penari gandrung terob yang biasa menari dengan para penggemar. Alih-alih, FGS menghadirkan 1000 lebih penari perempuan dan lelaki berusia remaja dari perwakilan SMP dan SMA se-Banyuwangi. Konsep utama yang diusung ini adalah kegiatan psudo-pelestarian di mana lebih dari 1000 siswa dilatih untuk menari gandrung sesuai dengan tema setiap tahunnya. Melalui cara tersebut, para siswa diidealisasi bisa belajar gerakan tari gandrung tanpa harus menjadi penari pertunjukan terob. Koreografi gandrung massal inilah yang disuguhkan kepada ribuan penonton di Pantai Boom Banyuwangi. Berbeda dengan BEC yang mengemas kesenian tradisional dalam bentuk karnaval fashion, FGS tetap mempertontokan karya koreogrfis gandrung dengan judul-judul tari yang masih sesuai dengan pakem. Makna tradisional yang sudah diperbarui terlihat jelas dari karya koreografi yang tidak lagi diperuntukkan kepada kalangan tertentu yang nanggap, tetapi untuk memuaskan hasrat visual para wisatawan.

Hasil gambar untuk Parade Gandrung Sewu 2012
Parade Gandrung Sewu 2012

Dari dokumen konsep Gandrung Sewu 2012, kami melihat tujuan utama dari acara ini adalah mempromosikan wisata budaya dengan menggunakan kesenian tradisional yang dianggap sebagai identitas Banyuwangi.. Dalam dokumen itu dikatakan bahwa acara ini berusaha memberikan “wajah baru” Banyuwangi sering diidentikkan dengan gandrung dan kesenian ini secara khusus dipilih untuk “menceritakan” Banyuwangi kepada Indonesia dan dunia melalui sebuah sendratari yang disuguhkan untuk menggambarkan kekayaan budaya dan pariwisata. “Wajah baru” merupakan metafora tentang transformasi kebijakan budaya di Banyuwangi yang mengutamakan transformasi fleksibel budaya tradisional untuk dijadikan komponen utama industri pariwisata. “Menceritakan” merupakan “misi khusus” yang diemban oleh gelaran massal ini untuk mempromosikan kehebatan Banyuwangi sebagai daerah yang memiliki kekayaan budaya dan keindahan alam. Kesenian yang cukup populer di Banyuwangi ini diposisikan sebagai “agen khusus” karena mendengar namanya banyak orang luar yang sudah tahu sehingga ketika dikemas dalam bentuk sendratari massal diharapkan mereka mau berkunjung. Sekali lagi, konsep itu sejak awal menegaskan bahwa acara ini tidak ada hubungannya dengan regenerasi atau pelestarian gandrung terob.

Sebagai pertunjukan publik spektakuler, para koreografer FGS masih mengikuti pakem pertunjukan gandrung dalam hal gerakan tari, musik, dan tembang. Hal itu dilakukan agar makna historis gandrung yang diyakini tetap terjaga, meskipun diperuntukkan untuk konsumsi wisatawan. Adapun tema-tema yang diangkat adalah Jejer Gandrung (2012), Paju Gandrung (2013), Seblang Subuh (2014), Podho Nonton (2015), Seblang Lukinto (2016), Kembang Pepe (2017), Layar Kumendung (2018), dan Panji Sunangkoro (2019). Jejer Gandrung yang ditarikan 1088 penari yang berasal dari siswa SD hingga SMA dan penari profesional dari sanggar seni menceritakan sejarah lahirnya kesenian gandrung dari ritual Seblang—bersih desa di Desa Olehsari dan Bakungan di mana seorang penari perempuan mengalami kesurupan—hingga masa kolonial yang digunakan sebagai alat perjuangan melawan penjajah Belanda. Pilihan tema tersebut bertujuan untuk mengingatkan para penari remaja dan penonton akan sejarah panjang gandrung yang harus tetap diingat karena berkaitan dengan kontribusi penting kesenian terhadap perkembangan awal Banyuwangi. Meksipun demikian, Wolbers (1992: 278-283) berargumen bahwa makna perjuangan dan perlawanan yang dilakukan para pejuang melawan Belanda sebagaimana ditafsir oleh beberapa budayawan (para pakar budaya) berdasarkan tembang-tembang dalam pertunjukan gandrung tampak berlebihan karena kontekstualisasinya dengan keadaan nyata sulit ditemukan. Tafsir tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari memori penderitaan di masa kolonial.

Hasil gambar untuk Parade Gandrung Sewu 2014
Parade Gandrung Sewu 2014

Pilihan untuk tetap menggunakan pakem gandrung dalam event Gandrung Sewu bisa dibaca sebagai usaha diskursif  pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk menunjukkan ke publik bahwa mereka memiliki perhatian untuk mempertahankan dan melestarikan pakem dan makna historis gandrung. Dengan demikian, meskipun dijadikan event wisata budaya, publik masih akan menilai bahwa pemerintah kabupaten masih memiliki keseriusan dalam mengelola dan mengembangkan kesenian rakyat. Kecerdasan strategi ini di satu sisi mampu menghilangkan tuduhan negatif bahwa Bupati Anas memanfaatkan gandrung semata-mata untuk tujuan komersial. Di sisi lain, pemertahanan makna historis dan pakem gandrung dalam bentuk tarian massal akan memunculkan minat para wisatawan untuk menonton. Pesona gandrung yang dikemas secara massif terbukti mampu menarik kehadiran ribuan penonton, meksipun mayoritas dari mereka berasal dari Banyuwangi. Para penonton dari luar Banyuwangi sebagian besar datang karena ingin menikmati tarian massal di Pantai Boom. Novi Budihastuti, wisatawan dari Jakarta yang yang datang bersama keluarganya pada Gandrung Sewu 2019, 12 Oktober 2019, mengatakan bahwa mereka sudah 3 kali datang menonton karena atraksi tarinya keren. Gerak gemulai seribu lebih penari membuat mereka merinding karena pesona yang cukup kuat (Fanani, 2019).  Bagi warga metropolitan, keindahan visual tarian gandrung dari para penari muda cukup memukau karena ada makna eksotika yang tetap bernuansa tradisional tanpa banyak mengalami trasformasi.

Keberhasilan FGS dengan formula festivalisasi kesenian etnis tanpa meninggalkan pakem dalam sajian pertunjukannya mendorong pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk menggelar event-event spektakuler lain, seperti Festival Angklung Caruk, Festival Kuntulan Caruk, Festival Lalare, Festival Batik Banyuwangi, dan yang lain. Pertimbangan untuk memperkenalkan kekayaan kesenian etnis Banyuwangi dan meramaikan industri pariwisata merupakan alasan utama diselenggarakannya banyak festival tersebut. Model neo-eksotisisme melalui festivalisasi kesenian etnis memang tampak menjanjikan. Pelibatan anak-anak, kaum remaja, dan kaum muda dalam event festival memberikan sebuah harapan akan terjaminnya regenerasi dan mengurangi ketakutan akan hilangnya kekayaan budaya lokal. Tidak adanya transformasi yang menghasilkan perubahan signifikan dalam hal pakem kesenian atau perubahan bentuk secara total, seperti model karnaval, merupakan keuntungan kultural dari formula festivalisasi. Mengapa? Karena para peserta bisa belajar kesenian-kesenian etnis  yang diposisikan sebagai pendukung identitas lokal Banyuwangi di tengah-tengah kecintaan mereka terhadap kesenian global. Mereka diharapkan memiliki pengetahuan dan skill koreografi gandrung dan kesenian-kesenian lainnya sehingga bisa meneruskannya di tengah-tengah komunitas. Negosisasi dan penawaran makna dan bentuk kesenian tradisional kepada para wisatawan domestik dan mancanegara menjadi diplomasi lembut untuk memberikan kesan positif terhadap keindahan dan keunikan eksotis Banyuwangi, sehingga mereka diharapkan mau menyarankan keluarga dan sahabat agar mau berkunjung ke kabupaten ini.

Gandrung Sewu Banyuwangi - @dhafikhalid
Festival Gandrung Sewu 2019

Sayangnya, wacana yang menempatkan festivalisasi kesenian etnis sebagai tindakan ‘pemajuan kebudayaan’, sebagaimana disampaikan oleh Bupati Anas ketika memberikan sambutan pada FGS 2019, perlu dikritisi. Wacana tersebut merujuk kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di mana pemerintah memimpin usaha untuk menjadikan kebudayaan lokal dan nasional semakin berkembang dan maju melalui langkah strategis dan praksis, termasuk pelestarian dan pemberdayaan. Kalau membicarakan pelestarian, hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana keberlanjutan sebuah kesenian dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regenerasi menjadi isu penting dalam usaha pelestarian. Memang, pemerintah kabupaten memerintahkan setiap kecamatan mengirim siswa SMP dan SMA untuk mengikuti latihan selama beberapa kali agar mereka bisa menarikan tarian yang akan dipertontonkan dalam FGS. Namun, pelatihan itu hanya dilakukan untuk keperluan festival, bukan untuk mendidik calon penari gandrung terob. Beberapa informasi yang kami himpun dari penari gandrung senior seperti Temu dan Poniti menyebutkan bahwa regenerasi penari gandrung terob semakin sulit dilakukan karena stigma negatif akan minuman beralkohol dan prostitusi. Selain itu, banyak perempuan muda yang berlatih di sanggar seni bukan untuk menjadi penari gandrung terob, melainkan untuk menjadi penari yang melayani job pentas oleh institusi pemerintah ataupun permintaah manajemen hotel di Banyuwangi. Dengan kata lain, kemeriahan FGS dengan beragam liputan media dan kilatan blits kamera para fotografer dan wisatawan tidak berkorelasi secara positif dengan regenesari kesenian gandrung terob. Para penari yang berasal dari sanggar seni yang memiliki hubungan baik dengan Dinas Kebudayan dan Pariwisata dan manajemen hotel memang akan mendapatkan banyak job pertunjukan. 

Kesenian etnis dalam event kolaborasi

Tidak hanya dijadikan sumber kultural untuk melakukan karnaval dan festival, kesenian Osing, seperti tari gandrung dan musik tradisional, juga dimanfaatkan oleh para kreator event untuk dikolaborasikan dengan kesenian lain yang berasal dari budaya asing. Salah satu yang cukup terkenal adalah kolaborasi musik Banyuwangi dalam event Banyuwangi Jazz Festival (selanjutnya disingkat BJF) yang digelar pada 2012 dan mulai tahun 2013 hingga sekarang berganti nama menjadi Banyuwangi Beach Jazz Festival (selanjutnya disingkat BBJF). BJF digelar di Gesibu Taman Blambangan, Kota Banyuwangi, sedangkan BBJF digelar di Pantai Boom. Konsep utama yang ditawarkan acara ini adalah “wajah baru” Banyuwangi sebagai The Sunrise of Java. Acara ini diharapkan, seperti halnya dengan Gandrung Sewu, bisa‘menceritakan Banyuwangi kepada Indonesia dan dunia’. Jazz mewakili kebebasan ekspresi juga apresiasi atas pencapaian musikalitas. Jazz punya cara unik untuk berkomunikasi dengan audience-nya. Begitupun Banyuwangi dengan semangat barunya untuk menampilkan keunikan dan pesonanya. Untuk itulah, musik jazz akan dipertemukan dengan musik Banyuwangi yang cukup rancak dan dinamis. Penampil utama dalam BJF adalah beberapa artis jazz ibukota bersama grup musik mereka masing-masing, seperti Syaharani & the Queenfireworks, Rieka Roslan & Reza The Groove, Monita Tahalea & Friends.

Hasil gambar untuk banyuwangi beach jazz festival
Suasana Banyuwangi Beach Jazz Festival 2019

Konsep ideal untuk mempertemukan musik Banyuwangi dengan jazz, nyatanya, tidak sepenuhnya terpenuhi. Hanya ada 2 komposisi kolaboratif antara beberapa musisi jazz dengan musisi gamelan Osing. Sementara, Syaharini, Rieke Roslan, dan Monita Tahalea tidak membawakan komposisi berbasis Osing. Meskipun demikian, harapan Bupati Anas agar masyarakat dan seniman Banyuwangi bisa “bercakap-cakap” dengan musik lain memang bisa terpenuhi. Setidaknya, BJF bisa menceritakan bahwa di bumi timur Jawa terdapat pula usaha kreatif untuk mendialogkan musik etnis dan jazz, meskipun hal itu bukan hal baru lagi bagi para musisi Banyuwangi. Para leluhur mereka sejak zaman kerajaan dan kolonial sudah terbiasa berdialog dengan musik Bali, Jawa, Cina, maupun Eropa. Menurut kami, kesadaran rezim Anas untuk memanfaatkan potensi musik Banyuwangi dengan cita rasa baru seperti jazz merupakan pintu masuk untuk memunculkan kreativitas baru yang berorientasi hibriditas estetik. Eksotika musik Banyuwangi, baik dalam hal instrumen maupun lagu, bisa dikolaborasikan secara lentur dengan genre musik dari luar negeri sehingga bisa menjadi garapan baru yang diharapkan memperkaya budaya lokal.

Dalam kerangka festival, apa yang dibutuhkan memang bukan sebuah karya rumit dengan komposisi yang penggarapannya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Festival idealnya memang menjadi event selebrasi untuk menunjukkan ke dunia luar, tampilan- monumental yang digarap dengan model atraktif, eye-cathcing, dan menarik untuk dijepret kamera sehingga mudah disiarkan sebagai berita, tentu dengan ditambahi wacana-wacana bombastis. Masalahnya, BJF tidak dimaksudkan sebagai ajang unjuk kebolehan karya musikal tradisional maupun musik hibrid hasil ciptaan para musisi Banyuwangi. Ajang ini, menurut kami, sekedar mengikuti trend penyelenggaraan musik jazz di daerah, seperti Ngajogjazz, dan memberikan sentuhan “tidak biasa” bagi jagat musik Banyuwangi sehingga dalam aspek promosi lebih mudah. Targetnya, seperti sudah disampaikan, adalah menarik minat wisatawan untuk datang ke Banyuwangi, termasuk para musisi nasional maupun internasional yang diharapkan bisa berkolaborasi dengan musisi lokal.

Hasil gambar untuk banyuwangi beach jazz festival
Banyuwangi Beach Jazz Festival 2018

Ramainya liputan media tentang BJF mendorong Bupati Anas memerintahkah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menggelar BBJF pada tahun 2013. Suasana Pantai Boom yang eksotis ketika malam hari diharapkan mampu memperbear animo calon penonton. Sebagai tanggapan atas kritik atas kurangnya kolaborasi musikal antara musisi dan penyanyi jazz dengan musisi dan penyanyi tembang etnik Banyuwangi, panitia acara meminta penari dan penyanyi gandrung senior, Mak Temu, bersama para musisi gamelan Banyuwangi untuk berkolaborasi dengan Syaharini. Tentu saja, mereka tidak bisa menolak permintaan tersebut. Selain karena ada perintah dari dinas, mereka juga berharap akan mendapatkan rezeki dari proyek kolaborasi musikal tersebut.

Dalam tataran ideal, konsep BBJF memang bisa membuat para peneliti budaya berdecak kagum terhadap kemampuan dan kecerdasan Bupati Anas dalam memanfaatkan kesenian Banyuwangi. Pertama, BBJF bisa mempromosikan potensi lokal, semisal Pantai Boom dan tempat-tempat eksotis lainnya. Kedua, kolaborasi musisi jazz Jakarta dengan musisi lokal Banyuwangi akan menjadi penanda penting terciptanya harmoni peradaban, sebuah jembatan untuk menggali kearifan lokal melalui pendekatan dialog musikal. BBJF bisa selalu memberikan ruang bagi musik lokal untuk melebur dengan irama jazz agar menghasilkan sebuah pengalaman musikikal yang menarik. Sebagai kelanjutan dari BJF, BBJF memang didesain lebih sempurna, baik dalam hal tujuan yang bersifat diskursif dan tampilan pada saat pagelaran. Apa yang sangat tipikal dari wacana yang dikembangkan oleh Bupati Anas adalah keinginan untuk memadukan kekayaan musik lokal dengan musik internasional sebagai sebuah usaha kreatif untuk membangun harmoni peradaban. Ritme harmonis yang terbentuk dari dialog musikal tersebut, diharapkan mampu menghadirkan sensasi musikal yang bisa mengangkat derajat musik etnis.

Bupati Anas meyakini kedua konsep tersebut sebagai rumus untuk mempromosikan keunikan budaya dan pariwisata di tingkat nasional maupun global, termasuk menikmati objek wisata alam eksotis, melalui kolaborasi musikal. Sebagai program, BBJF idealnya bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan para seniman lokal. Namun, apakah benar pagelaran ini berimplikasi kepada semangat pemberdayaan tersebut? Apalagi, sebagai sebuah pagelaran, BBJF 2013 memang sukses. Hal itu terbukti dari meriahnya acara yang digelar di Pantai Boom. Kehadiran Syaharani, Tompi, Sandy Sundoro, Glenn Fredly dan beberapa musisi jazz lainnya, menambah daya-jual acara ini. Harga tiketpun bisa dipastikan tidak bisa dibeli oleh masyarakat Banyuwangi yang berasal dari warga biasa, yakni Rp. 300.000 untuk kelas  festival, Rp. 500.000 untuk VIP, dan Rp. 1.000.000 untuk VVIP. Tampilan panggung dan teknologi multimedia yang melengkapinya menjadikan debur ombak Pantai Boom semakin ramai oleh rancak tampilan musikal. Selain itu, liputan media massa semakin mempertegas posisi penting BBJ dalam ajang pertunjukan jazz di tanah air.

Beach Jazz Festival alias Jazz Pantai Banyuwangi yang berlangsung di Pantai Marina Boom Banyuwangi, Sabtu malam (9/8), berlangsung sukses.
Banyuwangi Beach Jazz Festival 2019

Salah satu keunikan yang diekspos media adalah kolaborasi musisi jazz Jakarta dan musisi lokal Banyuwangi yang dianggap menawarkan sensasi musikal. Liputan ini sangat sesuai dengan keinginan diskursif rezim AAA.

Salah satu keunikan dari acara Banyuwangi Jazz Beach Festival ini adalah penyertaan tradisi lokal dengan musik jazz. Penyanyi kawakan Syaharani misalnya, setelah menyanyikan lagunya, ia melakukan kolaborasi dengan seniman tradisional untuk menyanyikan lagu khas Banyuwangi yang berjudul Pethetan. Suara berat Syaharani, berpadu dengan suara sinden Mbok Temu, diiringi alunan musik dan para penari yang warna warni. Suasana mistik nan indah pun mengalir dan sangat menghibur. Inilah yang dinamakan Jazz Indonesia. (Johanesrendy, 2013)

Berita tersebut menghadirkan wacana keunikan kolaborasi musikal yang masih memunculkan atmosfer eksotis. Apa yang menarik dicermati adalah bahwa kolaborasi musikal yang dilakukan hanya sekedar sebagai pelengkap untuk menandai kehadiran musik etnis dalam ajang BBJF. Mengapa kami katakan demikian? Karena Mbok Temu beserta para musisi Banyuwangi hanya berkolaborasi dengan Syaharini dan kelompoknya, tetapi tidak dengan penyanyi-penyanyi lain seperti Trio Lestari (Glenn Fredly, Sandhy Sondoro, dan Tompi). Itupun Syaharini hanya menyanyikan satu lagu Banyuwangian, Pethetan. Artinya, kehadiran Mbok Temu dan para musisi lainnya hanya menjadi penanda formal bahwa mereka telah melakukan kolaborasi musikal, itupun demi kepentingan BBJF, bukan untuk pengembangan musikal ke tataran lebih lanjut. Kenyataan itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena yang terpenting bagi rezim Anas adalah munculnya citra dan wacana bahwa mereka telah berusaha mendialogkan dan memperkaya musik etnis Osing, bukan semangat pemberdayaan yang sebenarnya dalam ranah kultural. Dengan kata lain, transformasi dan hibriditas musikal untuk membangun harmoni peradaban hanyalah kumpulan label untuk menarik mempercantik pemberitaan oleh jurnalis demi mempromosikan keunggulan wisata. Kepentingan itupula yang mendorong panitia mendatangkan para musisi jazz top dari Jakarta. Kehadiran mereka di ajang BBJF inilah yang sebenarnya menjadi nilai jual utama karena akan ramai diliput oleh media.

Di balik semua keberhasilan dan pemberitaan BBJF di media, kami bisa katakan bahwa pagelaran tersebut tidak pernah bertujuan untuk memberdayakan kehidupan para seniman/wati tradisi. Nama besar Mbok Temu yang telah mengharumkan nama Banyuwangi sejak Orde Baru melalui bermacam pagelaran gandrung yang ia ikuti ternyata tidak berimplikasi pada besarnya honor dari panitia. Sejak proses latihan selama 2 minggu hingga pelaksaan BBJF, Mbok Temu hanya mendapatkan honor sebesar Rp. 500.000. Sementara, para musisi lokal hanya mendapatkan Rp. 300.000. Memang, mereka tidak akan melawan keputusan terkait jumlah honor tersebut, karena apalah daya mereka sebagai seniman lokal yang tidak mempunyai kekuasaan politis. Namun, kenyataan ini menegaskan bahwa ketika para musisi jazz Jakarta mendapatkan puluhan juta rupiah dari BBJF, para musisi lokal menjadi pemanis yang dipuja-puja tetapi tanpa apresiasi yang layak. Lebih jauh lagi, kenyataan ini menunjukkan secara terang-benderang bahwa rezim Anas belum mempunyai kebijakan terkait pemberdayaan kesenian dan para seniman/wati lokal, meskipun jangkauan pemkab adalah industri pariwisata.

Dalam kendali industri pariwisata

Sebagaimana kami sebut dalam pembahasan di atas, menggerakkan industri pariwisata merupakan motivasi utama dalam penciptaan banyak event wisata budaya berbasis kesenian etnis, bukan untuk pelestarian apalagi pemberdayaan para pelaku. Memang benar ada sebagian seniman yang merasakan rezeki ekonomi melalui keterlibatakan mereka dalam event festival, parade, carnival, ataupun pertunjukan di hotel dan resort. Namun, mayoritas seniman rakyat masih tetap bergerak sendiri untuk melestarikan kesenian etnis. Neo-eksotisisme, dengan demikian, bukan merupakan formula ideal bagi pelestarian dan pengembangan kesenian rakyat karena kurang memberikan dampak positif bagi kehidupan para seniman. Alih-alih, formula tersebut memberikan dampak positif terhadap  pertumbuhan industri pariwisata di Banyuwangi. Pertumbuhan tersebut bisa dilihat, misalnya, dari peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah ini dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang kami olah dari berbagai sumber, pada tahun 2013 wisatawan domestik yang mengunjungi Banyuwangi sejumlah 1.057.952 orang. Tahun 2018 terjadi lonjakan jumlah wisatawan domestik berkunjung, yakni 5.039.934 orang.  Rata-rata para wisatawan domestik ketika berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi menghabiskan uang sebesar 1.638.000 rupiah. Jumlah kunjungan wisatawan mancangeara juga mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2013 wisawatan mancanegara yang berkujung sebanyak 10.462 orang, meningkat signifikan menjadi 127.420 orang pada tahun 2018. Mereka rata-rata menghabiskan uang sebesar 3.700.000 rupiah.

Hasil gambar untuk banyuwangi beach jazz festival
Banyuwangi Beach Jazz Festival 2019

Fakta itulah yang mendorong para investor jasa pariwisata mulai mengembangkan usaha mereka di Banyuwangi. Beberapa hotel berbintang telah dibangun, seperti Hotel Santika, Hotel Aston, El Royale Hotel, Hotel Dialoog, Sahid Osing Kemiren, dan Illira Hotel. Sebelum dikembangkannya B-Fest, di Banyuwangi hanya ada beberapa hotel biasa seperti Hotel Surya, Hotel Mirah, Hotel Slamet, dan beberapa hotel lainnya yang tersebar di kota kecamatan. Beberapa resort hadir melengkapi hasrat eksotis wisatawan terhadap keindahan alam.  Beberapa resort yang menawarkan eksotika Gunung Ijen adalah Jiwa Jawa Resort dan Ijen Resort and Villas di kawasan Gunung Ijen, Banyuwangi. Usaha rumah makan, restoran dan kafe yang mengusung makanan khas Osing juga berkembang. Beberapa bahkan berlokasi di kawasan pedesaan yang tidak terlalu jauh dari kota, seperti Rumah Makan Kemarang di Desa Tamansuru, Kecamatan Glagah. Kehadiran industri jasa perhotelan, resort, restoran, dan kafe merupakan bukti bahwa ada geliat industri pariwisata dengan budaya lokal dan keindahan alam sebagai menu utamanya.

Kehadiran investasi besar di Banyuwangi tentu harus didukung dengan beragam event yang pariwisata berbasis budaya lokal dan keindahan alam, sehingga wisatawan tertarik datang dan tinggal lebih lama. Tidak mengherankan bahwa kehadiran hotel-hotel berbintang di Banyuwangi berkorelasi langsung dengan peningkatan jumlah event wisata dalam B-Fest yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2012 terdapat 10 event. Jumlah itu meningkat menjadi 15 event pada tahun 2013, 23 event pada tahun 2014, 36 event pada tahun 2015, 53 event pada tahun 2016, 56 event pada tahun 2017, 77 event pada tahun 2018, dan 121 event pada tahun 2019. Tentu saja, kondisi itu akan memberi keuntungan komersil kepada para pengusaha hotel, resort, restoran, dan usaha-usaha lainnya. Memposisikan B-Fest sebagai event tourism dengan beragam event wisata budaya dan wisata olah raga yang dikombinasikan dengan keindahan alam menjadi menjadi strategi cerdas yang dipilih Bupati Anas dalam 2 periode kepemimpinannya. Mengikuti trend yang berlangsung di ranah global, dia meyakini bahwa event tourism bisa meningkatkan pendapatan daerah dan komunitas lokal seiring kedatangan wisatawan yang akan mengalokasikan biaya selama berkunjung, mampu meningkatkan citra daerah di mata wisatawan maupun komunitas lokal, dan bisa mendukung pemasaran destinasi wisata.  

Hasil gambar untuk Festival Gandrung Sewu 2018
Festival Gandrung Sewu 2018

Gebrakan yang dilakukan Bupati Anas melalui B-Fest dengan liputan media yang cukup luas dan perubahan-perubahan positif dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terbukti mampu mempengaruhi mayoritas warga masyarakat. Pendekatan efektif ke aparat birokrat, pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas terbukti mampu mengarahkan perspektif dan orientasi warga Banyuwangi dalam mengembangkan kesenan etnis dan ekspresi budaya lainnya dalam bingkai pariwisata. Dalam catatan kami, pada tahun 2011, ketika BEC diselenggarakan untuk pertama kalinya, banyak seniman menolak dengan dalih mengganggu pelestarian kesenian lokal dan tidak mencerminkan nilai positif. Suara-suara kritis itupun hilang dengan sendirinya dan semua program wisata budaya dengan formula neo-eksotisisme dalam bingkai wisata eventberjalan dengan sukses tanpa adanya penolakan dari warga Banyuwangi. Sebagai bukti penerimaan konsensual, pemerintah desa dan warga komunitas berlomba-lomba untuk membuat event wisata budaya berbasis desa atau kesenian dan budaya khas mereka. Ada kebanggaan tersendiri ketika event yang mereka buat bisa masuk ke dalam agenda B-Fest karena selain akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah kabupaten, desa mereka juga akan terkenal karena diliput media massa sehingga pada event berikutnya akan banyak wisatawan yang datang.

Transformasi dan komodifikasi eksotisisme lokalitas, termasuk kesenian etnis di dalamnya, ke dalam moda festival, karnaval, dan pertunjukan spektakuler untuk mendukung industri pariwisata sudah menjadi rumus baku yang diyakini oleh Bupati Anas. Bahkan, banyak pemerintah daerah di Indonesia yang belajar dari keberhasilan Banyuwangi dalam mengelola industri pariwisatanya. Salah satu yang dikedepankan untuk menonjolkan keberhasilan B-Fest adalah kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat dan pelaku budaya. Wacana itu berulangkali disampaikan oleh Bupati Anas dalam setiap kesempatan ketika memberikan sambutan. Titik tekannya adalah bahwa event B-Fest bertumpu pada pemanfaatan SDM dan sumber daya institutisonal lokal dalam mendesain beragam event. Selain itu data statistik berupa peningkatan pendapatan per kapita sebagai dampak dari pertumbuhan industri pariwisata selalu dibanggakan. Sejak dimulainya B-Fest pada tahun 2012 hingga 2016, misalnya, terjadi peningkatan signifikan pendapatan per kapita per tahun. Tahun 2012 pendapatan per kapita sebesar 26, 84 juta per orang per tahun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 30, 08 juta per orang per tahun pada 2013, 33, 63 juta pada 2014, 37,78 juta pada 2015, dan 41, 46 juta pada tahun 2016. Mobilisasi wacana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan komunitas serta pelaku budaya sebagai dampak positif B-Fest adalah semakin menguatnya dukungan publik terhadap kepemimpinan Bupati Anas. Secara politik, semua prestasi yang dicapai selama memimpin Banyuwangi juga akan menjadi investasi politik yang menguntungkannya di masa mendatang.

Festival Gandrung Sewu 2018

Apa yang harus dicatat adalah bahwa mobilisasi dan komodifikasi etnisitas di setiap wilayah ke dalam wisata event budaya memang berhasil menghadirkan wisatawan domestik dari daerah lain ataupun wisatawan mancanegara, namun  klaim-klaim generalis terkait kontribusi ekonominya perlu diuji. Beberapa kajian yang menunjukkan bahwa kontribusi event tourism terhadap pengembangan ekonomi lokal relatif kecil karena banyak event yang tidak melibatkan warga miskin (Mukwada & Dhlamini, 2012). Kalau beragam event dalam B-Fest bisa meningkatkan derajat hidup para seniman di Banyuwangi, tentu kami tidak akan mendengar cerita sedih mereka yang harus berjuang keras untuk survive. Lebih dari itu, dampak positif klaim pelestarian kesenian etnis melalui beragam tampilan dalam event B-Fest perlu direvisi karena kenyataanya pemerintah kabupaten Banyuwangi tidak memiliki program yang sistematis dan terukur untuk melestarikan gandrung terob, angklung, dan kesenian lainnya. Banyak sanggar seni yang dikelola secara modern bergerak atas inisiatif mereka sendiri. Sanggar seni gandrung terob pun semakin berkurang dari waktu ke waktu. Ini menegaskan bahwa semua perayaan dan keramaian industri wisata berbasis budaya lokal tidak didesain untuk mempertahankan dan melestarikan kesenian etnis yang berorientasi komunal, karena yang terpenting adalah mentransformasinya ke dalam paket-paket wisata.

Simpulan

Semakin seringnya studi banding pemerintah kabupaten atau provinsi lain ke Banyuwangi menunjukkan bahwa formula neo-eksotisisme dalam pengembangan kesenian etnis dan ekspresi budaya lainnya memang dianggap masuk akal dan bisa diterapkan. Pemerintah daerah lain antusias karena banyak potensi kesenian yang bisa dikembangkan di daerah mereka dan selama ini mereka belum menemukan formula yang tepat. Neo-eksotisisme menjadikan keunikan dan keberbedaan bentuk dan makna yang dimiliki oleh kesenian-kesenian etnis di setiap daerah menjadi modal dan sumber kultural untuk dikomodifikasi dengan prinsip transformasi lentur dalam beragam produk wisata budaya dengan moda karnaval, festival, dan pertunjukan spektakuler. Proses tersebut menjadi mungkin bukan hanya karena kesiapan pemerintah dalam menyiapkan regulasi dan mengkampanyekan wacana keuntungan yang diperoleh warga komunitas dari event-event wisata budaya. Lebih dari itu, para seniman, pelaku adat, dan warga komunitas dalam kehidupan sehari-hari sudah mengalami ambivalensi dan hibriditas kultural di mana aspirasi menjadi modern untuk mendapatkan keuntungan dalam hidup juga kuat, selain kehendak untuk mempertahankan budaya leluhur. Dalam kondisi demikian, kebijakan untuk menciptakan produk-produk budaya spektakuler dan mewah berbasis kesenian etnis pun diterima. Apa yang terpenting bagi mereka adalah masih dikenalinya tanda etnis dalam event-event wisata budaya sehingga mereka masih bisa sedikit berbangga. Inilah realitas kebudayaan di tengah-tengah trend industri pariwisata yang memobilisasi dan mengkomodifikasi etnisitas ataupun lokalitas.

Hasil gambar untuk Festival Gandrung Sewu 2017
Festival Gandrung Sewu 2017

Formula neo-ekostisisme dalam pengembangan kesenian etnis memiliki beberapa keuntungan. Bagi rezim negara formula tersebut memudahkan pemerintah daerah untuk me-repackage kekayaan kesenian dalam bentuk produk-produk wisata karena mereka tidak harus terbebani semua nilai historis dan makna kultural yang pada masa lalu mengikat sebuah komunitas. Apalagi warga komunitas pendukung sebuah kesenian juga sudah banyak berubah dalam memahami makna kesenian etnis. Apa yang dieksploitasi kemudian adalah makna-makna eksotis yang masih bisa ditemukan dalam beragam tampilan glamour sebuah event, sehingga kerinduan para wisatawan akan makna tradisional dipenuhi melalui makna-makna baru. Dengan demikian, mobilisasi kehebatan fungsi solidaritas komunal dan makna luhur sebuah kesenian cukup dilontarkan dalam tuturan-tuturan lisan yang terus disuarakan oleh para pejabat maupun seniman. Sementara, dalam pertunjukan, keindahan visualitas dengan makna lebih lentur merupakan pilihan utama. Para wisatawan yang ingin menikmati keindahan visual etnis pun sejatinya tidak punya banyak kesempatan untuk membaca atau belajar sejarah sebuah kesenian. Apa yang mereka butuhkan adalah kehebatan, keberbedaan, dan keunikan yang bisa dirasakan dari sebuah event wisata budaya. Bagi pihak swasta yang berinvestasi di sektor hotel, resort, restoran, dan yang lain, semakin banyaknya event-event neo-eksotis yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama para seniman dan warga masyarakat akan memberikan keuntungan besar karena para wisatawan membutuhkan jasa dan fasilitas yang mereka sediakan. Itulah mengapa, pemerintah daerah diharapkan terus melakukan terobosan kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan kesenian etnis sebagai materi wisata event budaya. Dengan demikian, pemerintah dan pihak swasta merupakan dua faksi yang akan mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar, meskipun pemerintah selalu berargumen sekaligus berdalih bahwa keuntungan itu dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.

Neo-eksotisisme memang mampu menjadikan para seniman dan warga masyarakat yang bersekapat dengan konsep karnival dan festival bergairah untuk terus mengembangan potensi yang mereka miliki. Mobilisasi wacana penguatan identitas lokal sekaligus peningkatan pendapatan seinman dan warga merupakan kombinasi diskursif yang selalu dikampanyekan. Memang, para seniman dan warga yang terlibat akan mendapatkan keuntungan. Namun, kalau dibandingkan dengan keuntungan para investor yang menanamkan investasi di bidang jasa pariwisata, keuntungan mereka tentu tidak sebanding. Para seniman dan warga masyarakat adalah subjek yang memang diarahkan untuk selalu berada dalam relasi subordinat dengan pemerintah daerah sehingga mereka memilih untuk menunggu dan mengharap job dari acara-acara pemerintah, alih-alih membuat karya sendiri. Kondisi ini bisa menjebak mereka dalam format berkesenian dalam rangka dengan produk-produk baku bernuansa neo-eksotis sesuai dengan keinginan pemerintah. Di Banyuwangi, banyak para seniman yang sudah berperilaku dan berprinsip demikian. Adapun para seniman rakyat yang mencoba bertahan dengan konsep pertunjukan tradisional, akan semakin termarjinalisasi karena karya mereka tidak sesuai dengan format neo-eksotis. Itulah mengapa, meskipun sangat bagus digunakan untuk pengembangan berorientasi wisata budaya, formula neo-eksotisisme tidak akan berdampak besar kepada kesenian etnis yang masih berorientasi pada pemertahanan pakem dan makna-makna luhur dari masa lalu. Konsekuensinya adalah pemerintah dan swasta akan meningkatkan peran seniman dan warga yang bersepakat dengan formula neo-eksotis, sementara untuk mereka yang tidak bersepakat, berada di ruang marjinal adalah sebuah kepastian.

* Tulisan ini merupakan versi bahasa Indonesia dari makalah berjudul “Neo-Exoticisim as Indonesian Regional Government’s Formula for Developing Ethnic Arts:  Concept, Practice, and Criticism” yang kami presentasikan dalam The 4th International Conference of Arts, Language, and Culture, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 14 November 2019. Terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristek Dikti (kini, Kemendikbud) yang telah memberikan dana penelitian yang salah satu output nya adalah tulisan ini. Versi bahasa Inggris akan terbit dalam Prosiding yang diterbitkan oleh Atlantis Press.

Pustaka rujukan

Al-Zo’by, M. (2019). Culture and the politics of sustainable development in the GCC: identity between heritage and globalization. Development in Practice. doi: 10.1080/09614524.2019.1602110.

Anderson, W. (2015). Cultural tourism and poverty alleviation in rural Kilimanjaro, Tanzania. Journal of Tourism and Cultural Change, 13(3): 208–224. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14766825.2014.935387.

Andriansyah, M. (2013, September 7). Banyuwangi Ethno Carnival Tampil dengan The Legend of Kebo-keboan. Merdeka.com. Retrieved from: Tersedia di https://www.merdeka.com/peristiwa/banyuwangi-ethno-carnival-tampil-dengan-legend-of-kebo-keboan.html.

Aschroft, B. (2015). Towards a postcolonial aesthetics. Journal of Postcolonial Writing, 51(4): 410-421. doi: http://dx.doi.org/10.1080/17449855.2015.1023590.

Aschroft, B. (2001a). Post-colonial Future: Transformation of Postcolonial Culture. London: Continuum.

Aschroft, B. (2001b). Post-colonial Transformation. London: Routledge.

Banks, M. (2018). Creative economies of tomorrow? Limits to growth and the uncertain future. Cultural Trends, 27(5): 367-380. doi: 10.1080/09548963.2018.1534720.

Bassil, N. R. (2018). A critique of western representations of ISIS: deconstructing contemporary Orientalism. Global Change, Peace & Security. doi: 10.1080/14781158.2018.1481828.

Beck, E., Charania, M., Al-Issa, F. A., & Wahab, S. (2017). Undoing Islamophobia: Awareness of Orientalism in Social Work. Journal of Progressive Human Services, 28(2): 58-72, doi: 10.1080/10428232.2017.1310542.

Belfiore, E. (2018). Whose cultural value? Representation, power and creative industries. International Journal of Cultural Policy. doi: 10.1080/10286632.2018.1495713.

Behr, A., Brennan, M., & Cloonan, M. (2016). Cultural value and cultural policy: some evidence from the world of live music. International Journal of Cultural Policy, 22(3): 403-418. doi: 10.1080/10286632.2014.987668 .

Bhabha, H. (1994). The Location of Culture. London: Routledge.

Bhabha, H. (1992). The World and the Home. Social Text, No. 31/32: 141-153.

Bhabha, H.(1997). Editor’s Introduction: Minority Maneuvers and Unsettled Negotiations. Critical Inquiry, 23(3): 431-459.

Bille, T., Grønholm, A., & Møgelgaard, J. (2016). Why are cultural policy decisions communicated in cool cash?. International Journal of Cultural Policy, 22(2): 238-255. doi: 10.1080/10286632.2014.956667.

Carr, A., Ruhanen, L., & Whitford, M. (2016). Indigenous peoples and tourism: the challenges and opportunities for sustainable tourism. Journal of Sustainable Tourism, 24(8-9): 1067-1079. doi: 10.1080/09669582.2016.1206112.

Cetin, G., & Bilgihan, A. (2015). Components of cultural tourists’ experiences in destinations. Current Issues in Tourism, doi: 10.1080/13683500.2014.994595.

Chianeh, R. H., Chiappa, G. D., & Ghasemi, V. (2018). Cultural and religious tourism development in Iran: prospects and challenges, Anatolia. doi: 10.1080/13032917.2017.1414439.

Comaroff, J. L., & Comaroff, J. (2009) Ethnicity, Inc. Chicago: The University of Chicago Press.

Craik, J. (2007). Re-Visioning Arts and Cultural Policy: Current Impasses and Future Directions. Canberra: The Australian National University Press.

Croes, R., & Semrad, K. J. (2015). The Relevance Of Cultural Tourism As The Next Frontier For Small Island Destinations. Journal Of Hospitality & Tourism Research, 39(4): 469–491. doi: 10.1177/1096348013491599.

Croes, R., Lee, S. H., & Olson, E. D. (2013) Authenticity in tourism in small island destinations: a local perspective. Journal of Tourism and Cultural Change, 11(1-2): 1-20. doi: 10.1080/14766825.2012.759584.

Dhareshwar, V. (1998). Valorizing the Present: Orientalism, Postcoloniality, and the Human Sciences. Cultural Dynamics, 10(2): 211-231.

du Cros, H. (2009). Emerging Issues for Cultural Tourism in Macau. Journal of Current Chinese Affairs, 38(1): 73-99.

During, Simon. (2000). Postcolonialism and Globalization: Towards A Historioization Of Their Inter-Relation. Cultural Studies,14(3/4): 385-404.

Eleonora Belfiore (2016) Cultural policy research in the real world: curating “impact”, facilitating “enlightenment”. Cultural Trends, 25:3, 205-216, DOI: 10.1080/09548963.2016.1204050 

Elmarsafy, Z., Bernard, A., Attwell, D. (Eds). (2013). Debating Orientalism. London: Palgrave MacMilan.

Enwezor, O. (2010). Modernity and Postcolonial Ambivalence. South Atlantic Quarterly,  109(3): 595-620. doi: 10.1215/00382876-2010-008.

Eriksen, T. H. 2010. Ethncitiy and Nationalism: Anthropological Perspectives. New York: Pluto Press.

Fanani, A. (2019, Oktober 22). Aksi Penari di Gandrung Sewu Bikin Merinding Wisatawan. Detik.com. Retrieved from: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4743852/aksi-penari-di-gandrung-sewu-banyuwangi-bikin-merinding-wisatawan?single=1.

Font, X., & McCabe, S. (2017). Sustainability and marketing in tourism: its contexts, paradoxes, approaches, challenges and potential. Journal of Sustainable Tourism, 25(7): 869-883. doi: 10.1080/09669582.2017.1301721.

Frey, Bruno.2000. Arts and Economics: Analysis of Cultural Policy. Berlin: Springer. 

Gandhi, L. (1998). Postcolonial Theory: A Critical Introduction. New South Wales: Allen & Unwin Publishing.

García, L. G., Fernández, G. A. M., & Lópezguzmán, T. (2019). Cultural Tourism And Flamenco In The City Of Cordoba (Spain). Journal Of Quality Assurance In Hospitality & Tourism, doi: 10.1080/1528008x.2019.1579077. 

Gibson, L., & Edwards, D. (2016). Facilitated participation: cultural value, risk and the agency of young people in care. Cultural Trends, 25(3): 194-204. doi: 10.1080/09548963.2016.1204049.

Greenfeld, L. (2006). Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture. Oxford: Oneworld.

Grydehøj, A. (2012). Negotiating heritage and tradition: identity and cultural tourism in Ærø, Denmark. Journal of Heritage Tourism, 7(2): 113-126.

Hadley, S., & Belfiore, E. (2018) Cultural democracy and cultural policy. Cultural Trends, 27(3):  218-223. doi: 10.1080/09548963.2018.1474009.

Haans, R. F. J., & van Witteloostuijn, A. (2018). Expected job creation across the cultural industries: a sectoral division and its implications for cultural policy. International Journal of Cultural Policy, 24(1): 45-67. doi: 10.1080/10286632.2015.1128420.

Harootunian, H. (2010). ‘Modernity’ and the claims of untimeliness. Postcolonial Studies, 13(4): 367-382.

Hesmondhalgh, D., & Pratt, A. C. (2005). Cultural industries and cultural policy. International Journal of Cultural Policy, 11(1): 1-13. doi: 10.1080/10286630500067598.

Herrero-Prieto, L. C., & Gómez-Vega, M. (2017). Cultural resources as a factor in cultural tourism attraction: Technical efficiency estimation of regional destinations in Spain. Tourism Economics, 23(2): 260–280. doi: 10.1177/1354816616656248.

Hsiao, T., & Chuang, C. (2015). The cooperation model between tourism development and traditional culture: new perspectives on regional context. Journal of Tourism and Cultural Change, doi: 10.1080/14766825.2015.1020811.

Huggan, Graham. 2001. The Postcolonial Exotic: Marketing the Margins. London: Routledge.

Johanesrendy. (2013, November 20). Banyuwangi Beach Jazz Festival 2013, Keren!. Detik.com. Retrieved from:    http://travel.detik.com/read/2013/11/20/142000/2417733/1025/banyuwangi-beach-jazz-festival-2013-keren.

Jones, T. (2013). Culture, Power, and Authoritariansim in the Indonesian State: Cultural Policy Across Twentieth Century to the Reform Era. Leiden: Brill.

Jones, T. (212). Indonesian Cultural Policy in the Reform Era. Indonesia, 93: 147-176.

Kantanen, T., & Tikkanen, I. (2006). Advertising in low and high involvement cultural tourism attractions: Four cases. Tourism and Hospitality, 6(2): 99–110.

Kastenholz, E., Eusẽbio, C., & Carneiro, M., J. (2013). Studying factors influencing repeat visitation of cultural tourists. Journal of Vacation Marketing, 19(4): 343–358 .

Khalid, M. (2011). Gender, orientalism and representations of the ‘Other’ in the War on Terror. Global Change, Peace & Security, 23(1): 15–29.

Kim, J. (2008). Barcelona’s Cultural Tourism Promotion Strategy. International Journal of Tourism Sciences, 8(1): 89-105. doi: 10.1080/15980634.2008.11434606.

Kline, C,, Brulla, B., Rubright, H., Green, E., & Harris, E. (2016). An exploratory study of expectation–importance–performance analysis with cultural tourists in Havana, Cuba. Tourism and Hospitality Research, 16(1): 19–34.

Kolig, E., Angeles, V. SM., & Wong, S. (Eds). (2010). Identity at in Crossroad Civilizations: Ethnicity, Nationalism, and Globalism in Asia. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Krishna, S. (2009). Globalization & Postcolonialism: Hegemony and Resistance in the Twenty-first Century. London: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Krishnaswamy, R., & Hawley, J. C. (Eds). (2008). The Postcolonial and The Global. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Kumar, M. K. (2011). (An)other Way of Being Human: ‘indigenous’ alternative(s) to postcolonial humanism. Third World Quarterly, 32(9): 1557-1572.  

Lacy, J. A., & Douglass, W. A. (2002). Beyond authenticity: The meanings and uses of cultural tourism. Tourist Studies, 2(1): 5–21.

Langsted, J. (1989). Double Strategies in a Modern Cultural Policy. Journal of Arts Management and Law, 19(4): 53-71. doi: 10.1080/07335113.1989.10593788.

Lewis, C. (1996). Woman, Body, Space: Rio Carnival and the politics of performance. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, 3:1, 23-42.

Lim, C. C., & Bendle, L. J. (2012). Arts tourism in Seoul: tourist-orientated performing arts as a sustainable niche market. Journal of Sustainable Tourism, 20(5): 667-682. doi: 10.1080/09669582.2011.636817.

Lindsay, J., & Liem, M. H. T. (Eds). (2012). Heirs to World Culture: Being Indonesian 1950-1965. Leiden: KITLV Press.  

Liu, G., & Chen, J. S. (2014). A Dynamic Model for Managing Cultural Tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, doi: 10.1080/10941665.2014.904805.

Loomba, Ani. 2000. Colonialism/Postcolonialism. London: Routledge.

López, Alfred J. 2001. Posts and Pasts: A Theory of Postcolonialism. New York: State University of New York Press.

Loukaitou-Sideris, A., & Soureli, K. (2012). Cultural Tourism as an Economic Development Strategy for Ethnic Neighborhoods. Economic Development Quarterly, 26(1): 50-72. doi: 10.1177/0891242411422902.

Maleševič, S. (2006). Identity as Ideology: Understanding Ethnicity and Nationalism. New York: Palgrave Macmillan.

Manchester, H., & Pett, E. (2015). Teenage Kicks: Exploring cultural value from a youth perspective. Cultural Trends, 24(3): 223-231. doi: 10.1080/09548963.2015.1066078.

Mulcahy, K. V. (2006) Cultural Policy: Definitions and Theoretical Approaches. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 35(4): 319-330.

Mulcahy, K. V. 2017. Public Culture, Cultural Identity and Cultural Policy. New York: Palgrave Macmillan.

Marcuse, P. (2004). Said’s Orientalism: A Vital Contribution Today. Antipode, 36(5): 809-817.

Martínez-Pérez, Á., Elche, D., García-Villaverde, P. M., & Parra-Requena, G. (2018). Cultural Tourism Clusters: Social Capital, Relations with Institutions, and Radical Innovation. Journal of Travel Research, 1–15. doi: 10.1177/0047287518778147.

May, S., Modood, T., & Squires (Eds). (2004). Ethnicity, Nationalism and Minority Right. Cambridge: Cambridge University Press.

Mbaiwa, J. E., & Sakuze, L. K. (2009) Cultural tourism and livelihood diversification: The case of Gcwihaba Caves and XaiXai village in the Okavango Delta, Botswana. Journal of Tourism and Cultural Change, 7(1): 61-75. doi: 10.1080/14766820902829551.

Mennell, S. (1981). Cultural Policy and Models of Society, Loisir et Société / Society and Leisure, 4(2): 212-227. doi: 10.1080/07053436.1981.10753596.

Mokoena, L. G. (2019). Cultural tourism: cultural presentation at the Basotho cultural village, Free State, South Africa. Journal of Tourism and Cultural Change, doi: 10.1080/14766825.2019.1609488.

Mukwada, G., & Dhlamini, S. (2012). Challenges of Event Tourism in Local Economic Development: The Case of Bethlehem, South Africa, Journal of Human Ecology, 39:1, 27-38, doi: 10.1080/09709274.2012.11906496.

Norbu, D. 2003. Culture and the politics of Third World Nationalism. London: Routledge.

Oancea, A., Florez-Petour, T., & Atkinson, J. (2018). The ecologies and economy of cultural value from research. International Journal of Cultural Policy, 24(1): 1-24. doi: 10.1080/10286632.2015.1128418.

Oman, S. (2019). Leisure pursuits: uncovering the ‘selective tradition’ in culture and well-being evidence for policy. Leisure Studies. doi: 10.1080/02614367.2019.1607536.

Özel, Ç. H., & Kozak, N. (2012). Motive Based Segmentation of the Cultural Tourism Market: A Study of Turkish Domestic Tourists, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 13(3): 165-186, doi: 10.1080/1528008X.2012.645199

Pennington, J. W., & Thomsen, R., C. (2010). A Semiotic Model of Destination Representations Applied to Cultural and Heritage Tourism Marketing. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 10(1): 33-53. doi: 10.1080/15022250903561895.

Peters, M., Siller, L., & Matzler, K. (2011). The resource-based and the market-based approaches to cultural tourism in alpine destinations. Journal of Sustainable Tourism, 19(7): 877-893. doi: 10.1080/09669582.2010.547198.

Pravaz, N. 2008. Where Is the Carnivalesque in Rio’s Carnaval?: Samba, Mulatas and Modernity. Visual Anthropology, 21: 95–111, DOI: 10.1080/08949460701688775.

Rath, S. P. (2004). Post/past-‘Orientalism’ Orientalism and its dis/reorientation. Comparative American Studies An International Journal,2(3): 342-359. doi: 10.1177/1477570004045596.

Said, E. W. (2004). Orientalism Once More. Development and Change, 35(5): 869–879.

Said, E. W. (2003). Orientalism. London: Penguin Books.

Said, E. W.(1985). Orientalism Reconsidered. Rase and Class, XXVII(2): 1-15.

Salazar, N. B. (2012). Community-based cultural tourism: issues, threats and opportunities. Journal of Sustainable Tourism, 20(1): 9-22. 

Seeger, Sean (2017): Martin Amis, neo-Orientalism, and hubris. Postcolonial Studies. doi: 10.1080/13688790.2017.1406792.

Setiawan, I., & Subaharianto, A. (2018). Never-ending Local Beauty: Neo-Exoticism in Tourism Activities and Online Media Narratives. Proceedings ofThe 3rd International Conference on Art, Language, and Culture. doi: 10.2991/icalc-18.2019.28.

Setiawan, I., Tallapessy, A., & Subaharianto, A. (2017a). The Mobilization of Using Cultures and Local Governments’ Political Economy Goals in Post-Reformation Banyuwangi. Humaniora, 29(1): 12-23.

Setiawan, I., Tallapessy, A., & Subaharianto, A. (2017b). Exertion of Cultures and Hegemonic Power in Banyuwangi: The Midst of Postmodern Trends. Karsa, 25(1): 147-178. doi: 10.19105/karsa.v25i1.1118.

Setiawan, I. (2012). Budaya Nasional di Tengah Pasar: Konstruksi, Dekonstruksi, Rekonstruksi. Kawistara, 2(1): 58-72.

Smith, A. D. (2009). Ethno-symbolism and Nationalism: A cultural approach. London: Routledge.

Smith, A.D. (1998). Nationalism and Modernism: A critical survey of recent theories of nations and nationalism. London: Routledge.

Spencer, P., & Wollman, H. (2002). Nationalism: A Critical Introduction. London: Sage Publications.

Sylvester, C. (1999). Development studies and postcolonial studies: disparate tales of the ‘Third World’. Third World Quarterly, 20(4): 703-721.

Throsby, D. (2010). The Economics of Cultural Policy. Cambridge: Cambridge University Press.

Tyukhteneva, S. (2015). Art and ethnic identity: On the Example of the Culture of the Altai People. Anthropology & Archeology of Eurasia, 54(3): 58-78. doi: 10.1080/10611959.2015.1194691

Venn, C. (2006). The Postcolonial Challenge: Toward Alternatif Worlds. London: Sage Publications.

Venn, C. (2000). Occidentalism: Modernity and Subjectivity. London: Sage Publications.

Ventura, L. (2016). The “Arab Spring” and Orientalist Stereotypes: The Role of Orientalism in the Narration of the Revolts in the Arab World. Interventions. doi: 10.1080/1369801X.2016.1231587.

Villarroya, A. (2012). Cultural policies and national identity in Catalonia. International Journal of Cultural Policy, 18(1): 31-45. doi: 10.1080/10286632.2011.567330.

Walmsley, B. (2018). Deep hanging out in the arts: an anthropological approach to capturing cultural value. International Journal of Cultural Policy, 24(2): 272-291, doi: 10.1080/10286632.2016.1153081.

Wallace, G., & Russell, A. (2004). Eco-cultural tourism as a means for the sustainable development of culturally marginal and environmentally sensitive regions. Tourist Studies, 4(3): 235–254. doi: 10.1177/1468797604057326.  

Wise, P. (2002). Cultural policy and multiplicities. International Journal of Cultural Policy, 8(2): 221-231, DOI: 10.1080/1028663022000009614.

Wolbers, Paul Arthur. 1992. “Maintaining Using identity through musical performance; seblang and grandung of Banyuwangi, East Java (Indonesia)”. Thesis for Ph.D. Illinois: University of Illinois at Urbana-Champaign.

Xie, Y., & Xu, J. (2004). Cultural Tourism vs Tourist Culture: Case of Domestic Tourism in Modern Beijing, Tourism Recreation Research, 29(2): 81-88. doi: 10.1080/02508281.2004.11081446.

Yamaguchi, K. (2012). Rationalization and concealment of violence in American responses to 9/11: Orientalism(s) in a state of exception. Journal of Postcolonial Writing, 48(3): 241–251.

Yang, L. (2011). Cultural tourism in an ethnic theme park: tourists’ views. Journal of Tourism and Cultural Change, 9(4): 320-340. doi: 10.1080/14766825.2011.628026.  

Young, R. J. C. (2012). Postcolonial Remains. New Literary History, 43(1): 19-42.

Young, R. J. C. (2003). Postcolonialism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Young, R. J. C. (1995). Colonial Desire: Hybridity, culture, and race. London: Routledge.

Yun, H. J., & Zhang, X. (2015). Cultural conservation and residents’ attitudes about ethnic minority tourism. Tourism and Hospitality Research. doi: 10.1177/1467358415610624.

Zemtsovsky, I. I. (1996). The Articulation of Folklore As a Sign ofEthnic Culture.  Anthropology & Archeology of Eurasia, 35(1): 7-51.

Zeppel, H. (2002). Cultural Tourism At The Cowichan Native Village, British Columbia. Journal Of Travel Research, 41: 92-100.

Share This:

About Ikwan Setiawan 200 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*