Teater publik OTAK BATU: Kritik terhadap absurditas birokrasi budaya

IKWAN SETIAWAN

Saya seringkali membayangkan para penggiat teater di Jember menggelar pertunjukan di tempat umum, disaksikan banyak orang yang tidak memahami seluk-beluk estetika teater modern. Ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri karena tingkat pemahaman penonton yang berbeda. Kalau penontonnya hanya mereka yang berasal dari kampus, ada frekuensi berpikir yang serupa, meskipun tidak sedikit penonton dari golongan mahasiswa dan dosen yang bingung memahami makna pertunjukan teater. Pertunjukan teater publik bisa menantang nalar kreatif pelaku karena harus membuat persembahan yang bisa, setidaknya, menarik perhatian orang-orang awam.  Apalagi kalau bisa membuat mereka paham. Tentu saja, tantangan tersebut bukan sesuatu yang mustahil untuk dijawab melalui karya. Apa yang menjadi syarat utama adalah kemauan dan kemampuan pelaku teater untuk menangkap kegelisahan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Mereka juga harus berkenan untuk mempelajari karakteristik kultural masyarakat yang tinggal di kawasan yang akan dijadikan tempat pertunjukan. Hal itu akan membantu para pelaku teater untuk mendesain lakon dan pertunjukan yang bisa dinikmati.

Anak-anak yang membawa jaranan dari pelepah pisang bersiap untuk arak-arakan dalam RUG 2019

Keberanian Suharsono, S.Sn, aka Sony Cimot untuk menggelar pertunjukan berjudul Otak Batu di dalam gelaran multirupa Rampak Ujung Gethekan (RUG), Lojejer, 29 Desember 2019, layak diapresiasi sebagai usaha kreatif untuk membawa teater ke hadapan ratusan warga desa. Lelaki yang sehari-hari mengajar di salah satu SMA swasta dan berjualan barang antik di belakang Johar Plaza Jember menghadirkan tubuh dan geraknya di tengah-tengah masyarakat desa, di tengah-tengah seniman Rakjat yang akan meramaikan RUG. Meskipun hanya berlangsung lima belas menit, apa yang disajikan Cimot selaku sutradara dan aktor bisa menarik perhatian publik, khususnya melalui beberapa adegan sederhana yang sesungguhnya biasa dilakukan oleh warga desa.

Melawan otak batu

Adegan awal dimulai di pertigaan sebelum lokasi pertunjukan. Si aktor membawa daun pisang yang berfungsi sebagai payung. Di tengah pertigaan, ia menyambut para seniman Rakjat yang berjalan dari arah pedhanyangan (malam sesepuh desa), menuju lokasi pertunjukan. Tanpa banyak berkata ia mempersilahkan para seniman lewat. Apa yang dihadirkan dalam adegan di pertigaan ini merupakan ironi dari kekurangpedulian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) atau di beberapa daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) terhadap permasalahan dan perkembangan para seniman Rakjat. Di tengah-tengah kampanye pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanahkan UU No. 5 Tahun 2017, para seniman masih harus berjuang sendiri. Memang benar terdapat dinas yang semestinya mengayomi, melindungi, dan mengembangkan kesenian dan budaya lokal. Namun, itu semua terasa menyesakkan. Dinas hanya menjadi lembaga pemerintahan yang dari tahun ke tahun tidak beranjak dari menjalani rutinitas program yang kurang menyentuh aspek pengembangan. Inilah yang menciptakan kondisi absurd. Artinya, para birokrat sebenarnya sudah memiliki panduan untuk menjalankan kerja-kerja kebudayaan, tetapi mereka memilih untuk mengulangi program yang mudah dieksekusi; sekedar menghabiskan anggaran.

Aktor berpayung daun pisang, menyambut para seniman Rakjat di pertigaan

Sony Cimot yang terbiasa ngluyur dan bersilaturahmi dengan komunitas seni di desa memahami permasalahan yang dirasakan oleh para seniman. Dinas sebagai representasi Negara belum hadir di tengah-tengah mereka. Memang, para seniman sudah terbiasa bertahan sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui Disparbud. Namun, para birokrat budaya juga memiliki tanggung jawab sesuai dengan amanah undang-undang. Tidak mengherankan kalau banyak seniman yang hanya tahu Disparbud sebagai tempat untuk mendapatkan nomor induk. Sindiran keras ini menegaskan bahwa para pelaku budaya tidak merasakan kontribusi Disparbud, sedangkan mereka juga membayar pajak. Realitas itulah yang ditangkap dan diserap oleh Cimot dan ditransformasi ke dalam adegan membaya payung dari daun pisang sebagai ironi.

Aktor mulai memaikan batu

Setelah para seniman Rakjat menyiapkan diri di lokasi, aktor pun mengikutinya. Di tempat pertunjukan, ia membawa batu yang dijadikan properti. Ia bergerak ke sana kemari membawa batu itu. Kadang ia tampak keberatan. Tidak jarang pula ia taruh batu itu di atas kepalanya. Terdapat beberapa tasfir atas adegan ini. Ketika si aktor ber-acting keberatan membawa batu, saya membacanya sebagai beban yang ditanggung para seniman Rakjat dalam mengembangkan kesenian dan budaya lokal. Mereka yang selalu disebut sebagai pelestari, ternyata tidak memiliki nasib yang baik apabila dikaitkan dengan kebijakan Negara. Banyak pejabat pemerintah selalu mengatakan bahwa budaya bangsa adalah jatidiri bangsa yang tidak boleh dianggap remeh. Budaya lokal sebagai elemen utama pembentuk budaya bangsa dikatakan sebagai filter terhadap budaya asing. Bahkan, Undang-undang Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017 juga telah dibuat dengan argumen bahwa budaya bangsa harus dikembangkan dan dimajukan untuk kepentingan bangsa.

Kadang ia merasakan beban yang berat

Tetap saja para pelaku budaya lokal menjadi subjek yang harus mengatasi bermacam permasalahan. Ketika mereka tertatih-tatih unutk survive, Negara tidak mampu membuat kebijakan yang sistematis dan terukur. Undang-undang hanya menjadi legitimasi terhadap program-program formal yang kurang menyentuh substansi masalah di tingkat bawah. Hibah memang disiapkan, tetapi sasarannya hanya kelompok yang memiliki legalitas hukum karena alasan akuntabilitas keuangan. Kenyataannya, banyak kelompok kesenian Rakjat yang belum mempunyai legalitas sehingga mereka tidak pernah mendapatkan hibah dari pemerintah pusat. Yang lebih mengerikan adalah belum ada kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bisa menjamin keberlangsungan ekosistem budaya. Ironisnya, relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan juga tidak jelas. Alasan otonomi daerah menjadi dasar kurang sinergisnya hubungan pusat-daerah. Apa yang berlangsung kemudian adalah absurditas. Para birorkat budaya bekerja berdasarkan aturan dan kebijakan yang tidak menyentuh akar permasalahan. Mereka menjalankan itu sebagai rutinitas yang tidak memiliki orientasi pemertahanan dan pengembangan budaya. Dalam kondisi demikian, para seniman dan pelaku budaya masih harus dan terus berjuang sendiri.  

Ingin rasanya memecah otak batu

Mereka ingin sekali memecahkan kebuntuhan yang tidak mampu dijawab oleh Negara, sepertihalnya si aktor yang hendak membenturkan batu itu ke kepalanya. Namun, itu semua begitu berat karena Negara memiliki kekuasaan besar. Batu, dengan demikian, menjadi representasi dari otak batu birokrat budaya yang begitu kaku, keras kepala, semaunya sendiri, tidak mengindahkan masukan, dan sekedar menyelesaikan program. Di Jember, wujud dari otak batu tersebut mewujud dalam bentuk ketidakperdulian mereka terhadap usulan-usulan konstruktif yang disampaikan seniman ataupun institusi seperti Dewan Kesenian Jember (DeKaJe). Wilayah ini memiliki banyak potensi seni dan ekspresi kultural lainnya. Sayang sekali, para birokrat tidak memiliki visi kreatif dan lebih memilih jalur absurd, seperti menyelenggarakan acara yang tidak jelas orientasi pengembangannya. Tawaran untuk eksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru dalam pemajuan diabaikan. Yang lebih menjengkelkan adalah mereka sering menunjuk sanggar seni langganan ke pergelaran di tingkat provinsi maupun pusat. Ini tentu melanggar prinsip pengembangan yang seharusnya bisa mewadahi komunitas-komunitas seni di Jember, bukan hanya sanggar yang bisa diajak kongkalikong untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Otak batu harus selalu dilawan dengan langkah-langkah kultural

Walaupun demikian, para seniman tidak boleh kehilangan kekuatan dan solidaritas. Karena kalau mereka sudah melupakan solidaritas dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, maka nasib mereka semakin tidak jelas dan hanya di-ombang-ambing-kan oleh para birokrat. Tanpa kekompakan, mereka mudah di-adu-domba oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan dan tidak memperhatikan program pengembangan. Otak batu birokrat budaya memang menjengkelkan, tetapi kritik dan resistensi harus selalu diberikan dan disuarakan secara publik. Para seniman dan institusi kebudayaan memiliki kekuatan strategis untuk memberikan tekanan kepada para birokrat. Dalam posisi itulah, pertunjukan OTAK BATU bisa dikatakan ikut menyebarkan wacana resistensi terhadap absurditas kerja para birokrat. Usaha estetik resisten ini, sesederhana apapun, merupakan bagian strategis dari formasi gerakan dan wacana yang bertujuan menunjukkan kelemahan penyelenggaraan kerja-kerja pemajuan kebudayaan yang dijalani pemerintah.

Kejelian teatrikal dan tantangan ke depan

Bagi saya, pilihan Cimot untuk memasukkan daun pisang dan batu patut diapresiasi karena menandakan kejelian dalam memahami benda yang biasa dalam kehidupan warga. Daun pisang adalah hasil alam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, dari kepentingan sehari-hari hingga ritual. Daun pisang juga biasa digunakan sebagai payung ketika hujan bagi warga yang tidak sempat membawa payung buatan pabrik. Dalam pemahaman demikian, daun pisang bisa dibawa ke dalam pertunjukan dengan makna yang lebih kritis dan kontekstual. Puluhan seniman yang lewat di pertigaan adalah representasi mereka yang terus berjuang untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi kesenian. Kehadiran birokrat semestinya bisa memberikan kepastian kepada segala aktivitas kebudayaan. Sayangnya, itu semua masih jauh dari harapan. Apa yang terjadi adalah mereka cenderung menjalani rutinitas program agar memenuhi tuntutan pekerjaan, tetapi kurang berdampak bagi kehidupan komunitas seni. Daun pisang, dengan demikian, menjadi elemen ironi yang menghantam kebekuan dan kekakuan pola pikir para birokrat.

Solidaritas antarseniman harus terus diperkuat

Samahalnya dengan daun pisang, batu adalah benda populer multifungsi dalam kehidupan masyarakat, dari desa hingga kota. Orang juga memahami batu sebagai sesuatu yang keras dan berat, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa dihancurkan. Bahkan, tetesan air pun bisa menjadi kekuatan yang menghancurkan batu, meskipun butuh waktu yang lama. Batu yang diangkat oleh si aktor adalah representasi bermacam persoalan yang membelenggu para seniman dan kekakuan pola pikir para birokrat. Memang, tidak semua warga dan seniman yang hadir paham apa yang dimaksudkan si aktor, tetapi, setidaknya, mereka bisa memahami makna konvensional batu yang berat, keras, tetapi juga bisa hancur. Pada makna itulah, saya menjumpai pesan resisten terhadap absurditas kerja dan kinerja para birokrat budaya. Tantangan ke depan yang harus dijawab oleh Sony Cimot adalah bagaimana agar pertunjukan teater publik yang ia lakoni sebagai pilihan eksistensial-kreatif mampu menyampaikan pesan-pesan kritis kepada para penonton. Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan memunculkan ungkapan-ungkapan sederhana, tidak terlalu detil, yang sekiranya bisa menghubungkan tampilan teatrikal yang dimainkan dengan permasalahan-permasalahan kontekstual. Dengan cara itulah, Cimot bisa—dan juga para penggiat teater lainnya—memperluas medan pengaruh dari pertunjukan teater publik yang ia mainkan, sekaligus memperjuangkan kesadaran sosial bagi masyarakat terhadap apa-apa yang tengah mereka hadapi. Sejatinya, kelahiran teater berasal dari masyarakat dan kalau teater semakin menjauh dari masyarakat, pasti ada sesuatu yang harus dibenahi, baik dalam hal pemahaman maupun laku. Itulah salah satu tantangan besar dalam ber-teater dan ber-kebudayaan.

Share This:

About Ikwan Setiawan 181 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*