KORUPTOR BUDIMAN: Transformasi dan normalisasi korupsi dalam sebuah satir

IKWAN SETIAWAN

Sebelum Reformasi 1998, sosok perempuan pelaku teater yang saya kagumi adalah Ratna Sarumpaet. Kedatangannya pada tahun 1997 masih melekat dalam ingatan saya. Keberaniannya menggugat ketidakadilan yang dialami kaum buruh dan kaum miskin melalui monolog Marsinah Menggugat di STAIN Jember menjadi inspirasi yang luar biasa untuk meyakini proses kultural dalam teater sebagai bentuk perjuangan melawan kedzaliman penguasa Orde Baru. Monolog politik yang disuguhkan Ratna mampu menumbuhkan keyakinan bahwa berteater dan berkebudayaan tidak bisa menegasikan persoalan penindasan, ketidakadilan, dan kekerasan yang dilakukan rezim otoriter. Meskipun tanpa harus berafiliasi ke partai atau kelompok ideologis tertentu, para penggiat teater kampus memiliki kesadaran etis untuk terus menyuarakan permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dua puluh dua tahun setelah pertunjukan Marsinah Menggugat, tepatnya 5 November 2019, saya kembali menikmati monolog politik yang dipersembahkan oleh perempuan penggiat teater. Tidak tanggung-tanggung, saya menikmati tiga pertunjukan yang dipersembahkan oleh tiga perempuan muda; satu pelajar SMA dan dua mahasiswa. Tentu saja pilihan tematik yang berbeda. Koruptor Budiman persembahan Teater Pandawa SMAN 5 Jember serta Kursi dan Aku Sang Presiden persembahan Dewan Kesenian Kampus (DKK) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Monolog politik yang dimainkan ketiga perempuan memiliki keragaman tema, meskipun masih dalam kerangka besar “kesemrawutan politik” di tanah air. Koruptor Budiman menjadi semacam satir terhadap masih maraknya kasus korupsi di era pasca Reformasi. Kursi menjadi sindiran terhadap para wakil rakyat yang begitu bahagia dan sejahtera dengan kursi mereka. Sementara, Aku Sang Presiden, meskipun ditulis di masa Orde Baru, wacana-wacana yang disampaikan masih kontekstual dengan kondisi masa kini.

Untuk menghormati pilihan naskah politik ketiga perempuan tersebut dan komunitas teater/seni tempat mereka berproses kreatif, saya, pertama-tama, akan menganalisis pertunjukan Koruptor Budiman. Sama dengan tulisan sebelumnya, tentang Kayong, saya masih menggunakann kerangka teoretis representasi, untuk mengunkap konstruksi wacana terkait korupsi. Tidak lupa pembacaan kontekstual akan melengkapi telaah kritis terhadap konstruksi diskursif dalam teks pertunjukan. Selain itu, yang tidak boleh diabaikan adalah analisis terkait posisi ideologis pertunjukan monolog politik ini.

Robin Hood-isme untuk para koruptor

Seorang perempuan muda berpakaian hitam dan berjilbab merah marun duduk di tengah panggung. Lampu temaram perlahan-lahan menjadi agak terang. Replika Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia terpasang di sebelah kanan si perempuan muda. Setelah beberapa menit membiarkan tubuh dan pikirannya terhubung dengan atmosfer panggung sederhana di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Jember (UNEJ), ia pun mulai mengalirkan ungkapan demi ungkapan secara lantang. Ia adalah seorang koruptor yang mendatangi kantor pengadilan, meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka.

‘’Tolong tangkap saya… Saya ingin jadi koruptor yang baik dan benar …. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain, tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau pingin sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor justru ada di pengadilan. Kita nggak bakalan diperlakukan macam maling ayam. Paling ditanyai sedikit-sedikit basa-basi minta bagian hasil korupsi. Tak ada ruginya kalau kita berbagai rezeki sama hakim jaksa polisi. Anggap saja zakat buat mereka. Toh itu juga bukan uang kita.’’

Tidak ada beban sama sekali ketika si koruptor melontarkan omongan itu. Dengan sadar ia meyakinkan banyak petugas pengadilan bahwa ia adalah “koruptor yang baik dan benar”. Apakah ada koruptor seperti si perempuan yang belum dijadikan tersangka alias belum ada proses penyelidikan di KPK atau lembaga penegak hukum lainnya atau belum dinyatakan buron mau dengan sukarela menyerahkan diri? Tentu tidak ada. Apa yang kemudian menjadi reasoning adalah bahwa pengadilan merupakan “persembunyian paling aman”. Sebuah sindiran keras ia lontarkan tanpa beban, bahkan dengan senyum “ngece” karena para penegak hukum melihat koruptor sebagai ‘juragan’ atau ‘orang kaya’ yang memiliki harta berlimpah, setidaknya terhitung “milyar”. Wajar kalau ia mengatakan tidak rugi kalau harus “berbagi rezeki” dengan hakim, jaksa, dan polisi. Yang lebih menohok, ia menganggap uang yang diberikan kepada penegak hukum sebagai “zakat”, sebuah ajaran suci dalam ajaran agama Islam.

Tentu saja penulis naskah ini tidak asal njeplak menulis teks ejekan satiris yang cukup telanjang. Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, bahwa proses penegakan hukum masih belum bersih dan masih belum bisa berjalan dengan benar sepenuhnya. Entah sudah berapa kasus suap dan korupsi yang melibatkan penegak hukum. Entah sudah berapa milyar uang negara digunakan untuk acara sosialisasi atau kampanye pencegahan dan pemberantasan KKN. Menjadi wajar kalau dikatakan bahwa berada di institusi penegak hukum merupakan jaminan keamanan. Dalam konteks tersebut kata ‘zakat’ benar-benar menjadi ejekan yang sangat memalukan. Karena seringkali perilaku korup dianggap wajar dan ada anggapan bahwa selagi digunakan untuk kepentingan agama semua diperkenankan. Bagi saya, penggunaan ungkapan “zakat” etika, merupakan kritik tajam atas kebobrokan penegak hukum yang benar-benar mengalami kemiskinan moral, dan sifat terpuji. Apalagi dalam ajaran agama, hasil dari penarikan zakat memang diberikan kepada orang miskin. Secara material, para penegak hukum tersebut adalah orang-orang yang sudah mendapatkan gaji dari Negara. Ketika mereka mau menerima pembeian koruptor atau orang lain yang bermasalah dengan kasus hukum, berarti mereka memosisikan diri sebagai orang miskin yang wajib di bantuk. Ini bisa dibaca sebagai penghinaan atas eksistensi diri mereka sendiri yang sebenarnya sudah mendapatkan gaji dan fasilitas dari Negara.

Wacana “bagi-bagi rezeki” dan “zakat” merupakan konstruksi yang bisa dikatakan berani karena menggunakan dua formasi yang sudah umum dalam masyarakat. Bagi-bagi rezeki biasa diarahkan kepada praktik yang dilakukan orang-orang dengan harta melimpah atau baru saja dapat rezeki yang cukup banyak. Praktik ini juga berkaitan dengan zakat yang dibebankan kepada orang-orang yang sudah mampu. Untuk mereka yang kaya tentu ada mekanisme tersendiri terkait zakat yang harus mereka bayarkan. Keberanian penulis teks menginkorporasi dan mengartikulasikan dua praktik populer yang berkaitan dengan kedermawanan dan religiusitas orang-orang mampu diperkuat oleh ekspresi perempuan koruptor yang tidak merasa bersalah dan berdosa sama sekali. Seperti para koruptor beneran yang cengengesan ketika mengenakan rompi oranye di Gedung KPK.

Tidak hanya berhenti pada reasoning “bagi-bagi rezeki” dan “zakat”, si perempuan koruptor juga menghadirkan pembenaran-pembenaran lain yang melegitimasi praktik korupsi yang ia lakukan.

 “Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru, yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih benalu bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan. Seperti pembangunan, korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmati buat sendiri. Kami ikut nyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, iuran tujuhbelasan. Banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan, dan diminta bicara di pengajian.’’

Dengan mimik muka penuh percaya diri komposisi tubuh berdiri laksana orang bijak, si koruptor perempuan melakukan proses contrasting yang menghadirkan banyak legitimasi. Tanpa rasa malu, ia mengatakan koruptor seperti dirinya sebagai “aset bangsa”, bukan “benalu bangsa”. Istilah “benalu” secara sosial dilekatkan kepada individu-individu yang kehadirannya di dalam sebuah kelompok atau komunitas merugikan pihak lain karena hanya bisa mengeruk keuntungan tanpa bekerja keras. Dalam pemahaman tersebut koruptor secara sah merupakan “benalu bangsa” karena jelas-jelas merugikan kepentingan negara dan bangsa serta menjadikan program-program nasional dan regional. Yang lebih parah adalah mereka melakukan pengerukan kekayaan negara yang semestinya bisa digunakan untuk banyak aktivitas pembangunan. Akibatya, banyak proyek pembangunan atau program-program sosial negara dikerjakan tidak sesuai dengan standar kelayakan. Kenyataan ini tentu menjadikan kualitas proyek pembangunan bermutu rendah.

Namun, rasionalisasi kritis demikian dimentahkan oleh si perempuan koruptor dengan nada sinis: bahwa koruptor adalah “aset bangsa”. Beberasa alasan yang ia gunakan adalah bahwa korupsi “menggerakkan roda perekonomian”, “uang jadi terdistribusi”, dan “terjadi pemerataan”. Semua ungkapan tersebut merupakan aspek efektifitas ekonomi yang terjadi ketika korupsi berlangsung, baik di tingkat nasional maupun regional. Logikanya adalah bahwa dengan korupsi yang melibatkan “kongkalikong” antara pejabat negara dengan individu dan swasta, uang anggaran segera bisa dicairkan dan proyek-proyek pembangunan segera bisa dikerjakan. Para kontraktor akan bisa segera membeli bahan bangunan, misalnya, kepada toko bangunan yang mempekerjakan banyak buruh. Proyek segera dibangun dengan melibatkan banyak buruh pula.  Dengan demikian, roda ekonomi bisa bergerak dengan baik, sehingga manfaat ekonominya bisa dirasakan semua pihak, dari sumber korupsi hingga buruh. Reasoning “uang jadi terdistribusi” dan “terjadi pemerataan” memenuhi azas kepatutan.

Argumen Fadli Zon memang dilontarkan untuk membuat komparasi masa lalu, Orde Baru, dan masa kini, pasca Reformasi. Pada masa Orde Baru, tindakan yang kini dikatakan korupsi—penyediaan dana non budgeter—justru bisa mengerakkan pembangunan. Logika ini jelas digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik yang Kalau kita kaitkan dengan kondisi kontekstual, kita dengan mudah menemukan ungkapan-ungkapan serupa yang dilakukan oleh elit politik terkait legitimasi terjadinya korupsi yang dikaitkan dengan aspek ekonomi. Fadli Zon, elit Gerindra, misalnya, pernah mengatakan dengan tegas:

“Mana yang kita pilih? Tidak ada korupsi, tidak ada pembangunan atau sedikit korupsi ada pembangunan. Di beberapa negara berkembang, korupsi itu justru jadi ‘oli’ pembangunan… Dulu (di era Orde Baru, pen) ada dana non budgeter tapi ada pembangunan. Untuk pembangunan jalan dan sebagainya. Nah sekarang korupsinya banyak tapi tak ada pembangunan.”[1]

Apa menjadi salah satu sumber korupsi dan tidak pernah dikatakan sebagai tindakan salah karena diperkuat dengan aturan pemerintah. Inilah yang menjadikan praktik korupsi berjamaan dilindungi di masa Orde Baru. Fadli Zon lupa bahwa di era ini, kata atau wacana korupsi tidak diizinkan untuk dipergunakan secara luas dalam perbincangan publik. Karena bisa mengancam eksistensi dan kemapanan rezim Suharto. Untuk semakin memperkuat argumennya, Fadli menggunakan kasus di beberapa negara berkembang di mana korupsi bisa menjadi ‘oli’ pembangunan, semacam pelumas yang melancarkan kerja mesin pembangunan. Apa yang terpenting bagi dia adalah anggaran bisa diserap untuk proyek pembangunan atau program pemerintah lainnya, sehingga warga negara bisa merasakan. Korupsi yang memberikan keuntungan berlipat kepada para koruptor tidak menjadi masalah karena tujuannya adalah untuk menjalankan pembangunan.

Lebih dahsyat lagi ketika si perempuan koruptor mengatakan bahwa dampak positif korupsi bukan hanya dinikmati oleh aparat penegak keadilan, tetapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Dengan penuh kegembiraan, si perempuan mengatakan bahwa uang hasil korupsinya digunakan juga untuk “menyantuni anak-anak yatim”, “membantu korban bencana”, “menyokong olahraga”, dan “iuran tujuh belasan”. Dengan gamblang pula si perempuan mengatakan itu semua sebagai cara “mengelabuhi”, sehingga masyarakat akan memosisikan koruptor sebagai inividu-individu baik yang harus dihormati dan, kalau perlu, diminta memberi sambutkan ketika ada “pengajian”. Proyek kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan itulah yang menjadikan banyak koruptor masih dihormati oleh para pendukungnya atau oleh masyarakat yang memang pernah merasakan kebaikannya. Tidak mengherankan, meskipun Suharto dan kroni-kroninya adalah koruptor terbesar di Republik ini, tetapi masih banyak warga negara yang merindukannya. Tidak mengherankan pula di banyak wilayah, koruptor diposisikan sebagai pahlawan oleh warga atau komunitas pendukungnya. Wacana “Robin Hood-isme” yang disematkan kepada kedirian koruptor merupakan usaha diskursif untuk menegosiasikan sisi baik mereka sebagai manusia yang telah merampok uang negara demi kebaikan manusia-manusia lain yang membutuhkan. Tentu ini merupakan posisi terhormat yang disematkan kepada koruptor di balik segala kejahatan mereka. Untuk melengkapi posisi tersebut, pemberian kesempatan kepada koruptor untuk memberikan sambutan dalam “pengajian” merupakan kehebatan yang luar biasa.

Satir terhadap penghormatan koruptor dalam praktik sosial dan keagamaan merupakan respons kreatif-kritis terhadap realitas dalam masyarakat di mana banyak koruptor masih dihormati. Posisi mereka belum sehina maling biasa ataupun maling ayam.[2] Ini semua terjadi karena para koruptor sebagai orang kaya memang ditempatkan dalam struktur sosial elit di tengah-tengah masyarakat. Investasi sosial dan kegamaan berupa bermacam sumbangan secara kultural mampu mengeliminasi citra buruk mereka di mata masyarakat. Apalagi, mereka aktif dalam bermacam kegiatan tersebut. Maka, tidak mengherankan kalau banyak koruptor juga pandai dalam hal melafalkan perintah agama, meskipun secara substansial tidak bisa menerapkan. Tidak mengherankan kalau para koruptor masih bisa tersenyum ketika berada di depan kamera jurnalis. Pantas kiranya dikatakan bahwa para koruptor itu “sudah putus urat malunya”, apalagi di dalam penjara mereka masih bisa hidup dalam kemewahan dengan nyogok ke petugas lembaga permasyarakatan.[3] Selain itu, hukuman yang tidak terlalu memberatkan kepada para koruptor menjadi pemicu hilangnya rasa malu tersebut. Penerimaan kembali oleh lembaga negara—untuk mereka yang menjadi aparatur sipil negara—serta oleh masyarakat, tentu menjadikan para koruptor tidak pernah menampakkan rasa malu, seperti yang dihadirkan oleh si perempuan koruptor dalam monolog ini. Bermacam bentuk investasi sosial dan kultural dengan moda Robin Hood-isme yang menjadikan koruptor diterima dan dihormati dalam masyarakat tentu patut menjadi perhatian KPK dan lembaga penegak hukum karena pengabaiannya tidak menjadikan para koruptor merasa jera dan malu.  

Menjadi koruptor yang ‘Pancasilais’, ‘demokratis’, dan ‘agamis’

Salah satu kelemahan mendasar dari monolog ini adalah kurang tergarapnya efek di luar permainan pelaku, khususnya ketika harus menggambarkan suasana kerumunan, demonstrasi, dan tuntutan kepada si perempuan. Misalnya, ada sebuah adegan di mana si perempuan harus melayani pertanyaan banyak wartawan tentang demonstrasi mahasiwa. Semestinya, harus ada suara pertanyaan wartawan yang bisa berada di luar arena permainan, dari para ilustrator musik, misalnya. Jadi, antara satu ungkapan dengan ungkapan lain tidak terkesan terputus dan tidak nyambung. Menurut saya, penyiasatan teknis hanya dengan merancakkan ilustrasi musik tidak cukup. Penghadiran audio pertanyaan wartawan tentu akan cukup membantu para penikmat untuk mengikuti alur cerita.

Dalam menanggapi pertanyaan wartawan, si perempuan dengan tenang dan tetap tersenyum, tanpa dosa, menjawab sebagai berikut.

‘’Naif, bila para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara. Nanti malah repot mesti bikin buuanyak penjara. Karena 70% warga republik ini pasti akan masuk penjara. Tidaklah itu hanya akan menghabiskan Anggaran Belanja Negara? Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan buat mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata.”

Penggunaan istilah “naif” yang ditujukan kepada para mahasiswa pendemo menegaskan bahwa koruptor memiliki posisi moral dan intelektual yang jelas. Seperti si perempuan yang memiliki kalkulasi logis betapa ide untuk memenjarakan semua koruptor adalah tidak benar. Mengapa demikian? “Karena 70% warga Republik ini pasti akan masuk penjara”. Bagaimana bisa? Karena banyak pelaku korupsi yang membagi hasil korupsinya untuk keluarga, masyarakat, komunitas agama, para penegak hukum, dan yang lain. Biaya untuk memenjarakan koruptor dengan demikian lebih mahal karena pemerintah harus membuat begitu banyak penjara dan menyediakan anggarannya. Maka, ketika uang negara dikorupsi dan dibagi-bagikan kepada masyarakat secara “adil dan merata”. Logika inilah yang, sekali-lagi, memporak-porandakan nalar intelektual para mahasiswa dalam memahami masalah korupsi. Bahwa terdapatk kompleksitas yang tidak bisa diselesaikan secara singkat, karena berkaitan dengan formasi wacana dan praksis dalam masyarakat yang sudah dianggap kebenaran. Di sinilah, kita bisa menemukan sebuah tantangan untuk kaum akademisi dan aktivitas anti korupsi agar lebih jeli melakukan penelitian tentang praktik korupsi, sehingga apapun aksi yang mereka lakukan bisa setidaknya mengingatkan publik akan bahaya kejahatan extra ordinary itu.

Tanpa kajian serius yang melibatkan penelitian lapangan ataupun pustaka, kita akan terus menemukan logika diskursif para koruptor yang sudah berbuat banyak untuk kehidupan rakyat, penegak hukum, aparatur sipil negara, dan yang lain. Wacana “adil dan makmur” sebagaimana dilontarkan si perempuan koruptor, bisa menjadi reasoning untuk memainkan isu-isu ideologis kebangsaan dan kenegaraan yang lebih luas.

“Itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai Pancasila. Atau biar terdengar lebih trendy: itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai trias politica, dalam demokrasi mesti ada distribusi kekuasaan yang sama antara eksekutif-legislatif-judikatif. Korupsi yang demokratis pun begitu: eksekutif-legislatif-judikatif dapat kesempatan dan keuntungan yang sama. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan semua orang berebut ingin naik menikmati. Karena itulah, memberantas korupsi sama saja menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya. Bisa menimbulkan keonaran para demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, tentu saja saya tak ingin itu terjadi. Saya koruptor cinta damai.’’

Setelah memobilisasi argumen kemanusiaan, keagamaan, dan kebangsaan, kini si koruptor memainkan kecanggihan nalarnya dalam hal Pancasila dan demokrasi. Korupsi yang adil dan beradab diposisikan sebagai praktik yang sesuai dengan Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Membawa masuk praktik korupsi ke keyakinan ideologis bangsa ini, tentu cukup berani. Namun, nalar kreatif koruptor bisa saja menembus bermacam kemungkinan. Dan, pertunjukan monolog ini dengan jeli memotretnya. Pancasila tentu memerintahkan pemerintah dan semua warga negara berbuat adil dan berperilaku beradab. Tuntutan etis tersebut memang menjadi fondasi ideal untuk mewujudkan cita-cita hidup bersama dalam naungan NKRI. Masalahnya, sampai saat ini, cita-cita hidup bersama yang dilimpahi kesejahteraan belum menjadi kenyataan. Maka, ketika para koruptor bisa memberikan sedikit uang untuk membantu kehidupan mereka yang membutuhkan, pada titik itulah, mereka bisa mengatakan telah melakukan korupsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila; koruptor ‘Pancasilais’.

Lebih berani lagi, ketika si koruptor menghubungkan secara berani praktik korupsi yang ia jalani dengan demokrasi yang dipilih oleh Republik ini. Baginya, korupsi yang demokratis adalah korupsi yang bisa dirasakan oleh mereka yang berada dalam ranah eksekutif-legiskatif-yudikatif. Ini tentu sudah menjadi rahasia umum. Aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan, yang semestinya membantu KPK untuk memberantas dan mencegah korupsi banyak tersangkut kasus korupsi.[4] Dari pihak eskekutif, jumlah yang tersangkut korupsi pun cukup memprihatinkan. Tidak hanya berasal dari menteri dan arapatnya, tetapi juga kepala daerah.[5]  Jumlah koruptor dari legislatif lebih mencengangkan lagi. Sejak berdiri hingga tahun 2018, sudah tercatat 220 wakil rakyat terjerat kasus korupsi.[6] Semua fakta itu mengindikasikan bahwa korupsi sudah menjadi tradisi dalam institusi sebagai ‘trias politica’ yang seharusnya menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dengan berseloroh, si koruptor mengatakan bahwa pemberantasan korupsi bisa “menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi.” Sekali lagi, kita bisa temukan kualitas satir yang menohok dan menghantam kebobrokan praktik bernegara oleh para penegak hukum, pemerintah, dan legislatif.

Argumen si koruptor—yang membawa-bawa narasi Pancasila dan demokrasi—inilah  yang membuat suasana semakin kacau. Para wartawan mendesak maju untuk mengajukan pertanyaan. Dan, di kesempatan yang sama, para demonstran mulai merangsek masuk, membuat suasana semakin panas. Sayangnya, adegan ini tidak cukup tergambarkan dalam pertunjukan monolog. Semestinya, suara gaduh tersebut cukup dihadirkan dari balik layar, tetapi si perempuan bisa memberikan respons atas kegaduhan tersebut. Meskipun demikian, menarik untuk menyimak pernyataan lanjut si perempuan menghadapi desakan wartawan dan mahasiswa. Ia dengan lantang mengatakan bahwa para koruptor juga bisa melakukan penggalangan massa untuk aksi besar-besaran. Kalau para koruptor sehari saja melakukan aksi mogok, maka semua kantor, dari kantor kelurahan hingga Istana Negara menjadi sepi. Selain itu, pelayanan publik dan birokrasi terhenti, pabrik-pabrik tidak beroperasi, dan, bahkan, WC umum pun tidak akan ada yang ngurusi. Ancaman si koruptor menunjukkan bahwa korupsi sudah menguasai sendi-sendi negeri. “Bagaimana cara kalian membasmi? Kalian seperti mengamputasi tubuh sendiri,’’ ujar si perempuan koruptor. Artinya, ketika ada gerakan untuk membasmi praktik korupsi di Indonesian, dampak negatifnya begitu besar karena negeri ini seperti berhenti bergerak karena tubuh yang penuh korupsi akan diamputasi. Sebagai solusi, si koruptor pun mengajak kepada seluruh warga untuk mulai menerima korupsi sebagai tradisi yang menggerakkan perekonomian dan pembangunan.

Meskipun seluruh negeri geger dengan pengakuan dan populeritas si perempuan koruptor, ia tetap merasa bangga karena sudah mengaku dan menyerahkan diri. Dengan cara demikian, ia bisa merasa lebih santai menghadapi hukuman. Meskipun dihujat banyak pengamat dan di-demo banyak mahasiswa (lagi-lagi adegan ini tidak muncul dalam bentuk suara), si koruptor tetap merasa benar dengan semua keputusan dan omongannya. Baginya, negeri ini sudah bobrok dan sulit untuk disembuhkan.

‘’Saya tak cari sensasi dengan semua ini … Saya justru ingin memberikan tauladan, bahwa koruptor pun bisa menjadi seorang yang budiman. Kalau pun maling, dia maling yang budiman. Seperti Robin Hood. Atau jadi Zoro, kalau sebagai koruptor kita kian peduli pada wong cilik. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan wong cilik? Sebab partai-partai politik tak pernah mikirin nasib wong cilik yang terus-menerus terpuruk dalam kemiskinan. Karena itulah, wahai para koruptor yang beriman, marilah kita tingkatkan amal dan taqwa kita dengan membantu negeri ini, supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir batin. Negeri ini tak bisa diselamatkan, kecuali dengan mempercepat proses pembusukan. Koruptor macam kita mesti mendukung proses itu. Bila tidak, negeri ini akan terus nggak jelas seperti ini. Ini negeri seolah-olah, seperti dikatakan Parakitri T Simbolon. Semuanya jadi serba seolah-olah dan seakan-akan. Seolah-olah demokratis. Seolah-olah negeri hukum. Seolah-olah agamawan. Seolah-olah intelektual. Seakan-akan menteri, padahal pengusaha. Seakan-akan penyair, padahal setengah pengangguran. Tak heran, seorang yang sudah resmi menyandang predikat koruptor pun, masih bisa berpenampilan tenang penuh senyum mirip rohaniawan seperti saya.’’

Ia mengungkap kembali wacana Robin Hood-isme karena baginya sudah tidak ada lagi pihak yang mau memperhatikan wong cilik. Partai politik yang menghabiskan dana besar dari anggaran Negara tidak pernah memikirkan mereka. Hanya sibuk untuk memperbesar suara dan memperkaya partai serta para wakil rakyatnya. Mereka bersepakat untuk memikirkan diri sendiri dari uang Negara. Kengerian-kengerian itulah yang menurut si koruptor harus diatasi secara benar dan bijak. Maka, seruan kepada para koruptor yang “beriman” agar mereka giat beriman dan beramal dengan tujuan agar Republik ini semakin tenggelam. Sebuah seruan moral beraroma kebrengsekan karena ia melihat bahwa Negara ini sudah tidak bisa tertolong lagi, selain meneggelamkan dan mempercepat proses pembusukannya. Ungkapan tersebut merupakan “apatisme akut” yang juga dirasakan banyak warga negara Indonesia menyadari betapa akutnya praktik korupsi di dalamya. Hanya dengan cara demikianlah, bangsa dan negeri ini bisa melakukan perubahan dalam kehidpan bernegara dengan aturan-aturan yang lebih jelas.

Tanpa perubahan berarti, meskipun menyakitkan, negeri ini selamanya akan menjadi negeri seolah-olah. Pada tahapan ini, kita bisa menemukan kecanggihan retorik si koruptor dengan menyitir pendapat pakar. Fungsi wacana pakar ini melegitimasi semua formasi wacana terkait koruptor budiman yang sejak awal ia tebarkan ke penonton. “Seolah-olah demokratis” merupakan serangan terbuka kepada sistem dan praktik pemerintahan yang secara prosedur memang sudah menerapkan demokrasi, tetapi kenyataan menunjukkan belum menyentuh aspek substansial dari demokrasi itu sendiri. Hak-hak warga negara masih banyak yang diabaikan. Kaum minoritas masih terpinnggirkan. Keadilan masih jauh dari harapan. Para pemodal besar ramai-ramai masuk partai politik dan menjadi anggota DPR/D. “Seolah-olah negeri hukum” menjadi sindiran keras terhadap pelaksanaan proses penegakan hukum yang masih membutuhkan kerja keras. Seringkali tuntutan hukum kepada warga kelas bawah jauh dari tuntutan terhadap mereka yang berasal dari kelas atas. Bahkan, para narapidana kelas kakap bisa menikmati fasilitas mewah dengan cara kongkalilong dengan petugas penjara. “Seolah-olah agamawan” menegaskan betapa banyak di Republik ini para tokoh agama yang masih belum bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran yang mereka dakwahkan. Mereka berdakwah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan kepentingan politik. “Seolah-olah intelektual” secara telanjang mengkritisi perilaku intelektual yang seharusnya berada di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka, tetapi sebagian besar memilih tidur dengan nyaman dengan fasilitas Negara. Mereka memilih menerbitkan banyak publikasi, tetapi hanya untuk kepentingan pengetahuan itu sendiri, bukan untuk menyelesaikan atau memberikan alternatif atas permasalahan warga. Ironisnya, banyak dari intelektual yang mendedikasikan hidup dan pemikirannya untuk perusahaan-perusahaan  besar. Apakah semua tindakan mereka lebih baik dari tindakan para koruptor? Tentu tidak. Bahkan, secara logis mereka lebih mengerikan karena sudah tahu benar prinsip dan pengetahuan yang melingkupi bidang masing-masing.

Selain wacana “seolah-olah” atau pseudo, pertunjukan ini juga menawarkan wacana “seakan-akan”. Hampir sama dengan prinsip pertama, wacana “seakan-akan” menghantam penyakit kronis birokrasi berbasis partai politik di Indoensia. “Seakan-akan menteri, padahal pegusaha” mengingatkan kita tentang praktik oligarki di mana para pemodal masuk ke dalam lingkaran partai politik dan kekuasaan birokrasi untuk menjamin kepentingan ekonomi mereka, siapapun penguasanya. Dengan langkah demikian, sudah menjadi tradisi, ada menteri yang berasal dari pengusaha. Bahkan, saat ini, wakil rakyat pun semakin banyak yang berasal dari pengusaha. Sangat mungkin mereka akan memanfaatkan kedudukan guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Tragisnya, si perempuan koruptor dengan nada nyinyir pun mengatakan bahwa ada orang yang seolah olah menjadi penyair tetapi sebenarnya pengangguran. Tentu saja, para sastrawan tidak usah marah terhadap kritik ini. Apa yang disampaikan koruptor adalah satir. Namun, kita juga tidak menutup mata atas para sastrawan memang hidup dalam ketidakmenentuan ekonomi , sehingga sering mereka harus berjuang, pontang-panting, untuk mnccukupi kehidupan. Bahkan, dalam beberapa kasus ada yang harus menggadaikan idealisme mereka agar demandapatkan uang. Kondisi “seolah-olah” dan “seakan-akan” itulah yang menjadi legitimasi diskursif ketika si perempuan koruptor mengatakan bahwa menyandang predikat koruptor masih bisa “berpenampilan” tenang, dan penuh senyum, sehingga bisa mirip rohaniwan.

Lalu, apakah ada yang salah dengan menjadi koruptor yang dengan tegas mengakui kejahatannya dibandingkan mereka yang bersembunyi dalam kerangka “seolah-olah” dan “seakan-akan”? Pada pertanyaan itulah logika pertunjukan monolog ini dibuat. Sebagai pertunjukan satir, semua kebaikan dan kedermawanan seorang koruptor diposisikan sebagai keunggulan dan keutamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ‘Pancasilais,’ ‘demokratis,’ dan ‘agamis’. Alur naratif tersebut pada akhirnya diarahkan kepada ajakan etis untuk “menghargai koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa tapi banyak harta yang bersaja mempercepat proses pembusukan seluruh sampah negeri ini.” Ucapan itu dilantangkan untuk menegaskan bahwa meskipun tindakan korupsi merugikan negara, tetapi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kebanyakan, birokrat, penegak hukum, dan wakil rakyat. Meskipun akan menyebabkan pembusukan, setidaknya akan ada evolusi untuk menghasilkan “pembuahan” agar muncul “tunas-tunas koruptor yang lebih bertanggungjawab terhadap nasib bangsanya.” Regenerasi koruptor dan mata rantai tiada putus praktik korupsi pun menjadi nilai ideal yang akan membahagiakan para koruptor.

Epilog

Pertunjukan Koruptor Budiman ditutup dengan adegan reflektif si perempuan koruptor yang menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Namun, dia masih merasa heran karena para aparat keamanan tidak berani menangkapnya. Dengan nada satir ia mengatakan:

“Barangkali para aparat hukum itu memang benar-benar percaya, bahwa koruptor seperti saya ini memang asset bangsa yang mesti dilindungi. Hingga, meskipun koruptor seperti saya sudah berada di dalam penjara, masih saja terus diberi keleluasaan untuk secara sistemik melakukan korupsi dengan baik dan benar, serta secara murni dan konsekuen…”

Sebagai sebuah penutup, tuturan si koruptor merupakan tamparan keras terhadap aparat keamanan dan penegak hukum lainnya yang masih belum berani 100% melakukan pembersihan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perlu dicatat, naskah ini ditulis pada tahun 2006 di mana pemberantasan korupsi memang masih terasa begitu berat. Untuk beberapa tahun terakhir, tentu, sudah banyak perubahan berarti. Meskipun demikian, kita juga menyaksikan betapa KPK dan lembaga penegak hukum lainnya masih harus berjuang lebih serius lagi untuk memberantas dan mencegah tindak korupsi yang masih menjadi common enemy di Republik ini. Adanya kekhawatiran beberapa pihak terkait langkah politik dan hukum Presiden Joko Widodo terkait KPK juga perlu diperhatikan.

Setidaknya, pertunjukan Koruptor Budiman mengingatkan kita semua bahwa korupsi bisa bertransformasi menjadi banyak kebaikan yang—seolah-olah—berkontribusi kepada kehidupan masyarakat. Para koruptor juga bisa bertransformasi menjadi—seakan-akan—subjek yang peduli kepada permasalahan sosial, agama, bangsa, dan negara. Satir yang disajikan melalui tokoh perempuan koruptor menjadi pengingat bagi kita semua bahwa korupsi bisa muncul dalam ragam wujud yang menyentuh sisi rasional dan batin publik, sehingga mereka bisa saja memaklumi dan menganggapnya wajar. Prinsip transformasi dan normalisasi itulah yang bisa memastikan “regenerasi korupsi” sejak dalam pikiran karena banyak orang menganggapnya wajar dan penting, sekaligus bermanfaat untuk kemaslahatan bersama. Dalam kondisi demikian, semua lambang negara—sepertihalnya replika Burung Garuda dalam pertunjukan—dan konstitusi tidak akan berarti apa-apa karena korupsi sudah menjadi bagian dari struktur batin yang mewujud dalam tindakan sehari-hari.

Download artikel versi PDF

Untuk sitasi:

Setiawan, Ikwan. 2019. “Koruptor Budiman: Transformasi dan normalisasi korupsi dalam sebuah satir”. http://matatimoer.or.id/2019/12/10/koruptor-budiman-transformasi-dan-normalisasi-korupsi-dalam-sebuah-satir/.

Catatan akhir

[1] Nur Khafifah. (2015, 30 Mei). “Fadli Zon: Korupsi Justru Jadi ‘Oli’ Pembangunan”. https://m.detik.com/news/berita/d-2929613/fadli-zon-korupsi-justru-jadi-oli-pembangunan.      

[2] M.A. Wijaya. (2013, 9 Mei). “Kejagung: Di Indonesia Koruptor Masih Dihormati daripada Maling Ayam.” https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/05/09/mmio9e-kejakgung-di-indonesia-koruptor-lebih-dihormati-daripada-maling-ayam.

[3] Dw.com. (2019, 8 Januari). “Putusnya Urat Malu Para Koruptor Demi Memperkaya Diri”. https://www.dw.com/id/putusnya-urat-malu-para-koruptor-demi-memperkaya-diri/a-46994000.

[4] Abdul Azis. (2017, 22 Agustus). “Daftar Panjang Penegak Hukum yang Jadi Pesakitan KPK.” https://tirto.id/daftar-panjang-penegak-hukum-yang-jadi-pesakitan-kpk-cu7S.

[5] S. Gerintya. (2018, 12 April). “Dalam 13 Tahun 56 Kepala Daerah Jadi Terpidana Korupsi.” https://tirto.id/dalam-13-tahun-56-kepala-daerah-jadi-terpidana-korupsi-cHDy

[6] D. Irawan (2018, 18 September). “Sejak KPK Berdiri, 220 Wakil Rakyat Korup Dijerat.” https://news.detik.com/berita/4216860/sejak-kpk-berdiri-ada-220-wakil-rakyat-korup-dijerat.

Share This:

About Ikwan Setiawan 200 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*