Karnavalisasi Using: Proyek kultural rezim negara di abad pasar

IKWAN SETIAWAN

ANDANG SUBAHARIANTO

 

Download artikel versi PDF

Meng-karnaval-kan dan meng-global-kan Using

Apa yang menarik dari realitas hibriditas kultural adalah adanya usaha untuk terus menegosiasikan tradisi leluhur oleh masyarakat. Posisi tersebut bisa menjadi kekuatan kultural-politis bagi keberadaan dan keberdayaan mereka dalam kehidupan yang semakin modern. Namun demikian, kuatnya hasrat untuk terus menghidupkan budaya lokal bisa diinkorporasi oleh rezim negara. Negara yang mengadopsi ekonomi politik neoliberalisme memosisikan budaya lokal sebagai modal untuk mengembangkan pariwisata budaya dengan tujuan akumulasi kapital dan investasi. Cara pandang pasar menjadi dominan dalam kebijakan-kebijakan budaya berorientasi hibrid. Dalam tulisan ini kami akan membahas program-program kultural berbasis lokalitas Using yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi dari tahun 2011 sampai 2013 dengan  tujuan untuk mempromosikan potensi wisata, baik keindahan alam maupun kekayaan budaya. Kami memang tidak membahas agenda wisata budaya yang semakin meriah pada tahun-tahun sesudah 2013 karena penelitian kami memang dilaksanakan pada periode 2011-2013.

Masyarakat Using secara historis memang sudah menjadi masyarakat hibrid, sejak zaman kerajaan hingga zaman kolonial. Mereka dengan mudah menyerap budaya asing yang dianggap tidak merugikan, mengolanya, dan, selanjutnya, menciptakan budaya baru hibrid yang dilabeli budaya Using. Janger, gandrung, kuntulan, musik angklung, maupun musik kendang kempul merupakan bukti hibriditas budaya yang berlangsung dalam masyarakat Using. Rujak soto dan rawon-pecel adalah penanda kuliner hibrid yang biasa dikonsumsi masyarakat Banyuwangi. Masyarakat dan budayawan memposisikan proses dan produk kultural tersebut sebagai kekuatan dan keliatan Using di tengah-tengah pengaruh budaya asing. Hasnan Singodimayan, budayawan Using, mengatakan:

“Inilah cara orang Blambangan mempertahankan tradisi. Pertimbangannya, kalau pengaruh asing dilawan, kami pasti kalah. Namun, kalau dibiarkan, kami akan didominasi. Pilihan paling pas adalah kami menyerap budaya asing dan menyinkretiskannya.” (Kompas, 25 November 2012, hlm. 1)

Sebagai siasat kultural, hibriditas—atau yang dalam terminologi agama disebut sinkretisme—oleh para pemikir poskolonial memang diposisikan sebagai pilihan tepat untuk mengganggu kuasa dominan asing yang hendak menguasai sebuah masyarakat. Meniru dan menyerap sebagian budaya asing untuk diolah kembali dalam bentuk budaya hibrid tanpa meninggalkan sepenuhnya budaya tradisi bisa digunakan untuk melawan kuasa mutlak kekuatan atau budaya asing. Dalam konteks terkini, masyarakat Using tidak pernah alergi dengan apa-apa yang berbau modern, karena mereka bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sekaligus untuk terus memperkuat subjektivitas kultural mereka tetap dengan warna Using, meskipun juga tidak sepenuhnya.

Orientasi dan praktik kultural masyarakat yang semakin hibrid dan keinginan untuk meng-global-kan budaya Using menggerakkan Bupati Abdullah Azwar Anas (selanjutnya disingkat Bupati AAA) untuk membuat kebijakan dan program budaya yang juga bernuansa hibrid. Dengan branding “Banyuwangi The Sunrise of Java, sejak 2011 Bupati AAA menggelar agenda Banyuwangi Festival yang bertujuan untuk mempertemukan atau menjembatani yang tradisi dan modern” sebagai modal utama untuk menggerakkan sektor pariwisata budaya. Kebijakan ini memang bisa menarik minat para pewarta media dan fotografer untuk menghadiri parade ataupun karnaval yang diselenggarakan pemerintah kabupaten, tetapi masih jauh dari usaha untuk memperkuat dan memberdayakan budaya Using itu sendiri.

Banyuwangi Ethno Carnival 2011

Pada awal bulan Juli 2011, ketika Bupati Anas mengundang kalangan seniman dan budayawan untuk membahas masalah Banyuwangi Ethni Carnival (selanjutnya disingkat  BEC). Sikap pro dan kontra mewarnai pertemuan tersebut. Mereka yang pro berargumen bahwa JFC hanya sekedar konsultan untuk bisa mendatangkan turis sebanyak-banyaknya dengan atraksi karnaval yang tetap berbasis budaya Using. Pesertanya tetap masyarakat dan seniman Banyuwangi. Sementara, bagi yang kontra, BEC dianggap hanya menghambur-hamburkan uang untuk kegiatan yang tidak jelas arah pengembangannya. Alex Jokomulyo, misalnya, mengatakan:

“BEC itu hanya akan menggusur atau, bahkan, membunuh kesenian tradisi, seperti gandrung, janger, karena alokasi dana yang cukup besar, sekitar 700 juta, sehingga menyedot anggaran pengembangan kesenian tradisional. Bayangkan kalau uang segitu diberikan untuk seniman, pasti lebih semarak. Kami juga bisa bikin yang lebih besar dari JFC, bukan hanya parade fashion yang terkesan etnis dengan iringan musik disco. Kalau sampai acara itu jadi dilaksanakan, saya dan para seniman akan melawan. Saya bersedia berada di barisan depan. Jadi, tombak cucukan. Hati-hati kalau ada ontran-ontran di Banyuwangi. Bupati harus berhati-hati.”1

Senada dengan Alex, Lang Lang Sitegar, seorang pegiat budaya Banyuwangi, berujar: “Acara ini harus ditolak dan dilawan karena hanya menjadi ajang kegiatan tanpa pemberdayaan kesenian Banyuwangen” (Wawancara, 22 Juli 2011). Untuk menunjukkan resistensi terhadap rencana diselenggarakannya BEC, para aktivis dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi mengadakan dialog budaya, demonstrasi, dan tenda keprihatinan.

Wacana dan aksi resisten yang dilakukan oleh para pegiat budaya, aktivis mahasiswa, maupun seniman, pada dasarnya, merupakan bentuk protes terhadap ketidakjelasan arah kebijakan budaya yang diambil oleh rezim AAA. Keberlimpahan potensi kesenian yang ada dalam masyarakat tidak dipahami dalam kerangka pemberdayaan, tetapi hanya dieksploitasi secara simbolik untuk dijadikan bahan mentah bagi acara karnaval. Celakanya, Anas menggandeng Dynand Faris yang nota-bene orang non-Banyuwangi, sehingga dianggap tidak mengerti apa-apa tentang budaya Using. Dalam idealisasi mereka, mestinya AAA menggandeng para budayawan, tokoh adat, maupun seniman yang benar-benar mengerti apa dan bagaimana kesenian dan budaya Using, sehingga tidak terkesan hanya menghambur-hamburkan uang. Meskipun demikian, cara pandang mereka juga bisa dianggap bernada etnosentris karena menegasikan realitas persinggungan budaya orang-orang non-Banyuwangi dengan kesenian dan budaya Using yang memungkinkan pihak-pihak luar untuk berpartisipasi dalam pengembangan budaya Banyuwangi yang sudah berlangsung sejak lama.

Terlepas dari pro dan kontra, acara ini tetap dilaksanakan. Berikut kami kutip paparan Bupati AAA dalam pidato sambutannya pada acara Padang Ulan di Pelinggihan, Dinas Pariwisata dan Budaya, 21 Juli 2011. Kami sengaja mengutipnya agak panjang agar kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap terkait cara pandang rezim baru ini dalam memosisikan budaya lokal di tengah-tengah arus besar pasar pariwisata.

“…saya berharap dinas mulai bekerja untuk mendekatkan kesenian dengan pariwisata. Ini perlu dilakukan biar potensi kesenian kita bisa sejalan dan memberdayakan kehidupan pariwisata. Biar pariwisata kita tidak hanya menjual keindahan alam, seperti kawasan Ijen dan Plengkung…Ke depan, sekali lagi, kita tidak hanya menjual keindahan alam, tetapi juga kekayaan seni kita. Terkait hal itu, terkait pariwisata, kita perlu membuat jaringan internasional, kita perlu menarik perhatian dunia. Maka dari itu…22 Oktober nanti kita akan menyelenggarakan Banyuwangi Ethno Carnival. Saya sengaja menggandeng pengelola Jember Fashion Carnival. Kita tahu sebelum ada JFC, Jember siapa yang kenal. Saat ini JFC sudah mempunyai jaringan dengan 180 fotografer seluruh dunia. Hotel-hotel di Jember full, sudah di-booking semua. Jaringan ini yang kita butuhkan untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya kita ke dunia. Maka dari itu, saya minta jangan ada lagi perdebatan seputar BEC. Para seniman tradisional jangan khawatir, kita tidak akan menghilangkan karakter tradisi kita. Sekali lagi kita tidak akan menghilangkan karakter tradisi kita. BEC ini untuk mempromosikan kekayaan budaya kita. Terus, untuk acara yang benar-benar tradisi, kita akan kembali menyelenggarakan Festival Kuwung. Kita tampilkan semua kekayaan tradisi Banyuwangi. Jadi, sekali lagi, kita harus kompak untuk mengembangkan kesenian dan budaya Banyuwangi. Kita harus menunjukkan ke dunia luar bahwa kita masyarakat yang berbudaya.” (cetak miring kami)

Dari pidato AAA, jelas sekali, bahwa motivasi untuk “menjual aset kesenian dan budaya” mendorong lahirnya BEC. Jaringan fotografer internasional yang sudah dimiliki JFC diharapkan bisa memperkenalkan budaya Banyuwangi kepada dunia global, sehingga para wisatawan mancanegara mau berbondong-bondong hadir. Rupa-rupanya, Bupati Anas sangat tertarik oleh gemerlap blitz kamera seperti yang terjadi di JFC dan penuhnya hotel di Jember ketika acara itu berlangsung. Mereka lupa, bahwa JFC hanya menjadi gebyar sesaat dan tidak berpengaruh pada keberlanjutan wisata di Jember. Namun, naluri untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari BEC dalam paradigma pasar menjadikannya tidak menghiraukan resistensi yang muncul.

Kami melihat kebijakan BEC yang diambil oleh Anas sebagai pergeseran dalam formasi kebijakan budaya rezim negara yang di satu sisi mengadaptasi pasar pariwisata global dan esensialisasi konsep pelestarian budaya. BEC merupakan bentuk hibriditas paradigmatik dalam pemberdayaan budaya lokal yang memasukkan unsur-unsur budaya global—konsep karnaval fashion—sebagai makna baru yang diarahkan pada kepentingan ekonomi. Kekuatan makna budaya lokal diinvestasi dengan makna global dengan cara meminjam tampilan luar sang lokal untuk kemudian mengubahnya dalam tampilan wah fashion yang sangat menarik. Tampilan baru sang lokal inilah yang diharapkan minat para wisatawan internasional maupun domestik untuk datang setiap tahun ke Banyuwangi.

Sementara, untuk konsep pelestarian, Festival Kuwung yang dilaksanakan pada akhir tahun diposisikan sebagai ruang ekspresi segala pernik kultural beraroma tradisional. Meskipun demikian, festival ini juga tetap diarahkan untuk mendatangkan wisatawan. Dengan demikian, konsep esensial pun sudah diintervensi dengan motivasi ekonomi. Dalam konsep esensial, budaya lokal diposisikan sebagai atraksi kultural khas yang dimiliki sebuah daerah yang bisa dipertontonkan ke khalayak penonton, sehingga mereka akan mendapatkan hiburan visual dan akan mengenang kekayaan kulural yang dimiliki daerah tersebut. Adapun secara politis, esensialisasi budaya Banyuwangi dalam format Festival Kuwung juga akan menjadikan masyarakat penonton yang sebagian besar adalah warga Banyuwangi sendiri memosisikan Bupati AAA sebagai pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya lokal serta berkenan memberikan hiburan kepada warganya. Target pragmatisnya adalah mendapatkan simpati dan kesepakatan konsensual dalam pemerintahannya.

Menariknya, beberapa budayawan yang selama ini memang sering diundang Pendopo, memberikan legitimasi terhadap rencana kapitalisasi dan komodifikasi budaya Using tersebut karena diyakini bisa semakin mengembangkan dan memperkenalkannya ke ranah global untuk kepentingan pariwisata. Hasnan Singodimayan, misalnya, dalam pernyataan tertulisnya menegaskan:

Yang akan ditonjolkan dalam Banyuwangi Ethno Carnival itu hanya 3 komponen, yaitu gandrung, kundaran, dan jinggoan. Sebab ketiga komponen itu punya latar belakang sejarah yang berbeda. Gandrung merupakan akar sejarah yang membumi dari Blambangan. Kundaran merupakan proses yang bersumber dari pesantren, berasal dari hadrah kuntulan. Sedang, jinggoan bersumber dari akar budaya Bali dan Mataram. Barangkali bukan suatu kebetulan, jika ketiganya merupakan aset yang punya potensi untuk digarap perdana. Sebab nilai estetisnya sangat dominan dalam bentuk visiografisnya, bisa dibaca selintas sebagai hiburan. Banyuwangi pernah dinilai oleh pengamat budaya nasional sebagai ranah carnival dengan sejumlah upacara adatnya, mulai dari Endog-endogan, Kebo-keboan, Ider Bumi, Puter Kayun, Gredoan, musik patrol, dan banyak lagi. Maka, sudah sepantasnya jika gagasan Bupati Abdulah Azwar Anas tentang BEC memperoleh tanggapan positif oleh semua pihak. Sebab gagasan itu merupakan penilaian tentang masa depan budaya Banyuwangi untuk dilontarkan bersama. Kalau perhitungan dunia Barat sudah sedemikian rupa tentang Indonesia, maka gagasan untuk membuat BEC merupakan ide yang cemerlang untuk didukung, bukan sekedar realisasi negatif tanpa dasa. Sebab era globalisasi telah melanda pada setiap ujung dunia, terutama ranah budaya.

Pilihan terhadap kesenian Using—gandrung, kundaran, dan jinggoan—untuk digarap pada BEC yang pertama, sekali lagi, menunjukkan kuatnya rezim kebenaran budaya Using di kalangan birokrat maupun budayawan. Berbeda dengan AAA yang memberikan argumen “ekonomi pariwisata”, Hasnan berusaha mendukung BEC dengan legitimasi “historis-kultural”. Bahwa ketiga kesenian tersebut memiliki akar historis dan makna kultural yang begitu hebat dan sekaligus menjadi aset berharga. Lebih hebat lagi, BEC bagi Hasnan merupakan “penilaian tentang masa depan budaya Banyuwangen” yang harus bisa berkompetisi di ranah global, meskipun hanya menjadi sekedar “hiburan”.  Wacana-wacana pujian kepada kecemerlangan dan kecerdasan sang bupati pun dilontarkan oleh Hasnan sekaligus mengajak warga Banyuwangi untuk mendukung BEC. Pujian ini merupakan karakteristik suara budayawan yang berusaha memberikan simpati dan keberpihakan kepada rezim yang tengah berkuasa. Yang pasti, suara budayawan senior seperti Hasnan, merupakan bentuk dukungan dan legitimasi terhadap kebijakan budaya yang ditempuh Bupati AAA dalam masa kepemimpinannya. Dukungan ini sekaligus menjadi ‘penangkal’ suara-suara resisten terhadap rencana pelaksanaan BEC. Ironisnya, entah hal ini terkait dengan suara Hasnan atau tidak, beberapa penentang yang pada awalnya getol menolak pelaksanaan BEC mau ikut terlibat dalam acara tersebut. “Ya gimana lagi, Mas, lha disuruh lurahe, ya kami ndak bisa menolak,” tutur seorang penentang ketika kami menanyakan keterlibatan mereka dalam acara tersebut.

bec 2

Ketika kami menghadiri BEC, 22 Oktober 2011, yang dimulai dari Taman Blambangan dan berakhir di depan  Gedung DPRD Banyuwangi, kesan pertama yang muncul adalah “copy-an” dari event JFC di Jember. Bahkan untuk urutan pertama yang tampil adalah para model dan drumb band dari JFC. Pesona kultural Gandrung, Kuntulan/Kundaran, dan Jinggoan, hanya menjadi sekedar parade kostum bercorak Banyuwangi dengan sentuhan karnaval mode ala JFC. Memang, hasrat untuk mengeruk keuntungan ekonomi dari aspek pariwisata yang diasumsikan akan meningkat setelah event BEC telah menjadikan Anas dan rezimnya begitu bersemangat untuk menggelar event tersebut, tanpa dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Akibatnya, meskipun ada rombongan penari gandrung dan kuntulan/kundaran—sebagian besar pelajar SMA yang dimobilisasi, kesenian tradisi hanya menjadi “pemanis” biar dikatakan berbeda dengan JFC, tetapi secara substansi dan konsep tetaplah sama.

Menjadi wajar kalau banyak kalangan akademis ataupun masyarakat Banyuwangi yang masih pro dan kontra dalam memandang urgensi pelaksanaan dan konsep BEC. EM, 32 tahun, seorang guru di salah satu SMA Negeri di Banyuwangi, berpendapat:

“BEC itu tidak perlu dilaksanakan. Ngapain, lha, cuma meniru populeritas JFC dan Batik Solo Carnival. Kalau mau narik wisatawan ndak begitu caranya, itu kan hanya gebyar sesaat, ndak menyentuh persoalan di akar rumput. Apalagi biayanya sangat besar. BEC itu hanya foya-foya. Mendingan anggaran itu dibuat mengentaskan permasalahan kemiskinan.”2

Didik, usia sekitar 40 tahun, seniman angklung, mengatakan:

“BEC itu maunya meniru JFC yang di Jember itu. Baik sebenarnya niatnya, menggaet wisatawan. Sejauh apapun mencoba meniru fashion di Jember, ndak bisa. Lha, di sana itu sudah profesional banget, bagus banget. Saya sempat melihat, karena rumah saudara saya di Kaliwates. Sebenarnya, kalau mau di Banyuwangi itu dikembangkan acara yang mengangkat tradisi yang ada, Using, misalnya. Fokuskan ke situ. Kalau ingin kontemporer, ya, kontemporer sekalian. Masuknya unsur gandrung, janger, maupun kuntulan itu terlalu dipaksa. Malah, jadi ruwet, ndak fokus. Lihat saja, gladih bersih sudah dari jam 1 sampai jam 3 belum selesai hanya memadukan yang tradisi dan yang kontemporer. Jadi, kalau mau yang khas, ya, yang khas sekalian. Kalau mau kontemporer ya kontemporer sekalian.”3

Adapun Ardian, pengurus salah satu partai, berpendapat lebih moderat:

“BEC ini tidak mungkin digagalkan, meskipun banyak yang menentang, termasuk para mahasiswa. Lha, itu sudah menjadi program promosi pariwisata, termasuk Dewan juga ndak mungkin membatalkan. Memang, maunya Bupati Anas itu instan, cepat terkenal di mancanegara. Mestinya, ndak perlu meniru JFC sampai-sampai menjadikan mereka konsultan. Tapi, ya, sudah terlanjur. Mestinya, konsepnya diperjelas, diintegrasikan dengan program yang lain. Misalnya, disiapkan paket selama 1 minggu yang memanfaatkan titik-titik kesenian di Banyuwangi. Sehingga, para wisatawan jadi tahu kekayaan budaya Banyuwangi yang sebenarnya. Ataul BEC di-pas-kan dengan musim wisatawan, misalnya April-Juli.”4

Bahkan, salah satu pejabat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi—maaf nama tidak kami sebutkan—menganggap acara tersebut tidak punya konsep yang jelas (Wawancara, 21 Oktober 2011). Begitupula Hasnan yang semula mendukung, pada akhirnya, harus berkeluh kesah tentang karnaval yang hanya menjiplak JFC (Wawancara, 21 Oktober 2011). Meskipun demikian, masyarakat Banyuwangi yang memang sudah terbiasa menonton pagelaran seni sangat antusias menonton BEC. Sampai-sampai kami harus terjebak dalam kemacetan selama 2 jam ketika BEC selesai digelar.

Rezim AAA, rupa-rupanya, berusaha memberdayakan budaya Using dalam ranah ekonomi pariwisata yang dibayangkan akan mendatangkan keuntungan kapital—yang tentunya menguntungkan birokrat. Sebagian besar budayawan yang telah ikut mengkonstruksi ke-Using-an secara esensialis telah masuk ke dalam jejaring diskursif rezim AAA yang berusaha memaksimalkan pemasukan modal berbasis politik identitas. Dengan kata lain, perjuangan mereka yang mengatasnamakan keluhuran makna kultural dalam budaya Using, ternyata harus menyepakati keinginan birokrat neoliberal yang hendak menampilkan kekayaan budaya tradisi sekedar sebagai hiburan untuk mendatangkan pemasukan modal. Para budayawan yang seringkali menjadi narator bagi keadiluhungan budaya Using di mata para peneliti yang datang wilayah ini, nyatanya, pada saat BEC bertransformasi sebagai juru bicara rezim untuk melegitimasi kehendak-kehendaknya. Sekali lagi, kenyataan ini merupakan repetisi dari kenyataan serupa yang berlangsung pada era Orde Baru.

Banyuwangi Ethno Carnival 2012: <