Neo-eksotisisme untuk pengembangan kesenian etnis dalam kendali rezim wisata: Konsep, praktik, dan kritik

IKWAN SETIAWAN & ANDANG SUBAHARIANTO

Pengantar

Dalam hal kebudayaan, salah satu karakteristik Indonesia di era 2000-an adalah pertumbuhan pesat wisata budaya yang menjadikan budaya etnis/lokal sebagai salah satu penopangnya. Wisata budaya merupakan aktivitas pariwisata yang menginkorporasi dan mengkomodifikasi budaya etnis, seperti kesenian, pakaian adat, kuliner, festival, museum, ritual, kerajinan, termasuk taman tematik dan peninggalan budaya, yang mengutamakan signifikansi otentisitas di tengah-tengah modernitas (Salazar, 2012; Hsiao & Chuang, 2015; Croes & Semrad, 2015; Lacy & Douglass, 2002; Croes, et al, 2013; Yang, 2011). Di Indonesia, wisata budaya yang secara geneaologis sudah ada sejak era kolonial dengan masyarakat dan budaya Bali sebagai destinasi unggulannya terus dikembangkan melalui program-program yang bisa menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Dalam Rancangan Strategis Kementerian Pariwisata 2014-2019 yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, wisata budaya merupakan jenis wisata yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan bersama-sama dengan wisata alam (bahari, ekologi, dan petualangan), wisata agama, warisan leluhur, kuliner dan belanja, wisata kota dan desa, dan wisata MICE (meeting, incentives, conference, and exhibition). Pilihan itu tentu tidak bisa dilepaskan dari trend global di mana wisata budaya melalui keunikannya dalam menghadirkan bermacam budaya etnis menarik minat para wisatawan, sehingga banyak negara memprioritaskan pengembangannya (Grydehøj, 2012; Özel & Nazmi Kozak, 2012; du Cros, 2009; Kim, 2008; Zeppel, 2002; García, et al, 2019; Kline, et al, 2015; Lim & Bendle, 2012; Chianeh, et al, 2018; Xie & Xu, 2004).

Pemerintah daerah di Indonesia berlomba membuat program wisata budaya dengan memanfaatkan keragaman budaya etnis yang seringklai dilabeli “tradisional”. Dalam konteks masyarakat pascakolonial, seperti Indonesia, menemukan budaya yang benar-benar tradisional dan otentik, tentu, sulit. Sistem dan praktik sosio-kultural, ekonomi, edukasi, dan politik sejak era kolonial hingga pascakolonial diwarnai oleh proses mimicry/mockery terhadap budaya dominan, sehingga memunculkan keberantaraan, dualitas, dan hibriditas kultural sebagai strategi survival di tengah-tengah hegemoni modernitas dan kompleksitas permasalahan yang berkembang (Bhabha, 1992, 1994, , 1997; Sylvester, 1999; Kumar, 2011; Enwezor, 2010; Harootunian, 2010; Young, 2012, 2003, 1995; Treacher, 2005; Ghandi, 1998; Venn, 2006, 2000; Schwarz & Ray, 2005; Loomba, 2000; López, 2001) serta globalisasi di segala bidang kehidupan (During, 2000; Krishnaswamy & Hawley, 2008; Krishna, 2009). Masyarakat pascakolonial secara apropriatif dan kreatif melakukan pembacaan-ulang terhadap pengetahuan dan budaya Barat untuk kemudian ditransformasi ke dalam ruang dan mekanisme lokal/nasional (Aschroft, 2001a, 2001b, 2015). Meskipun tidak mungkin bisa lepas dari pengaruh budaya modern, poskolonialitas menyediakan kesempatan bagi individu dan komunitas untuk terus mempraktikkan budaya tradisional atau etnis yang masih ada dan berkembang, sembari mendefinisikan subjektivitas dinamis.

Banyuwangi Ethno Carnival
Banyuwangi Ethno Carnival 2017

Salah satu daerah di Indonesia yang berhasil melakukan beragam aktivitas wisata budaya adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak tahun 2011, di bawah kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas (lebih dikenal dengan panggilan Bupati Anas), kabupaten ini berhasil mengukuhkan dirinya sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional, yang diterima pemerintah kabupaten Banyuwangi. Tahun 2016, misalnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperoleh penghargaan internasional UNWTO di Barcelona. Program unggulannya adalah Banyuwangi Festival (selanjutnya disingkat B-Fest) di mana  rezim Anas menginkorporasi beragam budaya lokal—khususnya yang berasal dari komunitas Osing, salah satu komunitas dominan di Banyuwangi selain Jawa dan Madura—dan mengkomodifikasi mereka dalam event-event glamour yang untuk menyukseskan tujuan ekonomi pariwisata, sekaligus memberikan keuntungan politis kepada si bupati (Setiawan, et al, 2017a, 2017b). Setiawan & Subaharianto (2018), berdasarkan analisis di media online,  berargumen bahwa B-Fest memproduksi neo-eksotisisme, sebuah strategi diskursif dan praksis untuk menghasilkan citra, makna, dan pengetahuan tentang keindahan budaya lokal yang tidak semata-mata mengkonstruksi etnisitas dan solidaritas. Neo-eksotisisme merupakan penggunaan keragaman budaya lokal—serta keindahan alam—untuk menyukseskan kepentingan ekonomi yang diigerakkan oleh pemerintah dan investor. Unutk melegitimasi tujuan ekonomi di balik aktivitas wisata budaya, pemerintah dan aktor lokal seringkali menggunakan dalil pelestarian yang juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, meskipun kalkulasi yang jelas dan transparan tidak pernah diberikan.

Berangkat dari argumen tersebut kami ingin memperluas pembahasan terkait neo-eksotisisme sebagai formula diskursif yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam mengkomodifikasi dan mentransformasi kesenian etnis di Banyuwangi sebagai salah satu penopang utama industri pariwisata. Secara spesifik kami akan: (1) mendiskusikan lebih detil lagi konsep-konsep yang ditawarkan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi terkait pemberdayaan kesenian lokal yang disesuaikan dengan trend industri pariwisata di level global; (2) dinamika dan permasalahan yang muncul dalam pemberdayaan kesenian etnis dengan menggunakan formula neo-eksotisisme; dan, (3) kuatnya kepentingan industri pariwisata neoliberal. Keunggulan formula transformasi bentuk budaya etnis ke dalam praktik pariwisata yang selama diandalkan dan dikampanyekan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi perlu dikritisi untuk menemukan aspek-aspek yang bersifat kontradiksi dalam pengembanan kesenian etnis.  

Wisata budaya dan neo-eksotisisme: Kerangka teoretis dan metodologis

Dalam banyak literatur dikatakan bahwa  wisata budaya bisa membawa dampak positif, termasuk untuk mengurangi kemiskinan (Anderson, 2015), konservasi kultural (Yun & Zhang, 2015), mengembangkan ekonomi dan diversifikasi mata pencaharian (Loukaitou-Sideris & Sourelli, 2012; Mbaiwa & Sakuze, 2009), dan memberdayakan komunitas pribumi yang secara kultural dan ekologis rentan (Wallace & Russell, 20014; Carr, et al, 2016). Semua dampak positif itu bisa diperoleh melalui beberapa setrategi seperti pendekatan berbasis sumberdaya budaya dan berbasis pasar yang tepat (Peters, et al, 2011; Kastenholz, et al, 2013; Herrero-Prieto & Gómez-Vega, 2017; Mokoena, 2019), manajemen yang baik dan inovatif (Liu & Chen, 2014; Cetin & Bilginan, 2014; Martínez-Pérez, et al, 2018), dan pemasaran yang kreatif (Kantanen & Tikkanen, 2006; Pennington & Thomsen, 2010; Font & McCabe, 2017). Namun, apa yang tidak bisa boleh diabaikan adalah kepentingan negara dalam menggerakkan dan menjalankan bermacam program wisata budaya untuk mewujudkan tujuan ekonomi. Kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara tentu akan menghasilkan devisa yang tidak sedikit dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

Duet Fitri Carlina-Danang DA Panaskan BEC 2018
Banyuwangi Ethno Carnival 2018

Motivasi komersial mendorong pemerintah Indonesia menjalankan program wisata budaya dengan mamanfaatkan kekayaan budaya etnis yang bisa ditransformasi secara lentur ke dalam rumus kapitalisme pariwsata. Kepentingan komunitas dan intelektual untuk menegosiasikan budaya tradisional-eksotis sebagai kekuatan strategis untuk merawat identitas di tengah-tengah trend keseragaman kultural global, di satu sisi, dan kehendak Negara untuk mengeruk keuntungan komersil melalui bermacam aktivitas industri pariwisata dan industri budaya berbasis budaya lokal, di sisi lain, menjadi warna dari eksotika pascakolonial (Huggan, 2001). Ekostisisme sebagai bagian diskursif Orientalisme untuk mendukung proyek kolonialisme digunakan untuk men-stereotype dan menundukkan manusia, masyarakat, dan budaya Timur (Said, 2003, 2004, 1985; Marcuse, 2004; Elmarsafy, et al, 2003), dipahami sebagai potensi ekonomi yang bisa dikomodifikasi oleh pemerintah untuk dijadikan tontonan, destinasi, dan produk komersil. Beragam ekspresi budaya etnis yang bernilai ekonomi tinggi dikemas dalam program industri pariwisata dan produk industri budaya, ethnicity inc. (Commarof & Commarof, 2009).  Dalam format demikian, pelestarian budaya tradisional menjadi penting karena bisa menjadi sumber kreatif untuk penciptaan banyak program unggulan wisata budaya. Kesenian tradisional, ritual, pakaian adat, dan yang lain, menjadi kekuatan sekaligus sumber kultural untuk menarik kedatangan wisatawan. Pengembangan budaya lokal seperti kesenian juga akan bingkai tidak cara konvensional, tetapi melalui terobosan-terobosan program yang bisa digunakan melegitimasi konsep dan praktik pelestarian sekaligus mengakumulasi keuntungan dari pariwisata.

Bagi negara pascakolonial, salah satu masalah kultural dominan adalah bagaimana memposisikan subjektivitas dalam lalu-lintas budaya global yang membawa masuk beragam budaya dari negara-negara maju dan di tengah-tengah adopsi sistem kapitalisme neoliberal yang bisa mempengaruhi orientasi dan praksis kehidupan berbangsa. Memang, masih ada kehendak kuat dari komunitas etnis untuk tetap meyakini, menegosiasikan, dan mempraktikkan budaya lokal/tradisional sebagai penanda kultural dan pengikat solidaritas, meskipun mereka juga sudah terbiasa dengan gaya hidup dan bermacam produk budaya global. Pemerintah, tentu saja, diuntungkan karena salah satu kontribusi penting etnisitas adalah memperkuat konstruksi nasionalisme sebagai produk modernisme (Smith, 1998; Greenfeld, 2006), tetapi tetap membutuhkan simbolisme dan mobilisasi kultural (Eriksen, 2010; May, et al, 2004; Kolig, et al, 2009; Smith, 2009; Spencer & Wollman, 2002: 57-93; Maleševič, 2006; Norbu, 1992). Ketika kapitalisme neoliberal diadopsi ke dalam sistem ekonomi-politik Indonesia pasca-Reformasi, kebijakan budaya seringkali tumpang-tindih antara satu ideal dengan ideal-ideal lainnya; berkontribusi pada terciptanya kondisi ambivalensi berlapis. Secara konstruktif, kebijakan budaya semestinya bisa menjadi usaha strategis dan sistematis pemerintah untuk membuat regulasi tentang pengembangan dan pemberdayaan budaya yang melibatkan partisipasi publik untuk menumbuhkan secara bentuk demokrasi kultural (Mulcahy 2006, 2017; Hadley & Belfiore 2018; Mennell 1981; Belfiore 2016; Langsted 1989; Gibson & Edwards 2016), memperkuat nilai budaya (Behr, et al, 2017; Walmsley 2018; Oman 2019; Manchester & Prett 2015; Oancea, et al, 2018; Belfiore 2018), dan menyuburkan identitas nasional (Villarroya 2012; Al-Zo’by 2019). Meskipun demikian, kebijakan budaya di era peradaban pasar selalu membawa beragam kepentingan bisnis untuk akumulasi modal sebesar-besarnya (Wise 2002; Banks 2018; Throsby 2010; Craik 2007; Frey 2000; Bille, et al, 2016; Hesmondhalgh & Pratt 2005; Haans & van Witteloostuijn, 2018).

Banyuwangi Ethno Carnival 2018

Di Indonesia, kebijakan budaya secara historis memang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan nasional yang dikendalikan oleh negara. Di era Sukarno, keinginan untuk memiliki budaya nasional mendorong para intelektual dan seniman berlomba menawarkan konsep kultural dari ragam budaya dunia yang sesuai dengan pilihan ideologi partai (Lindsay & Liem,  2012), meskipun pada akhirnya tetap memasukkan budaya etnis dalam kebijakan kebudayaan (Jones, 2013: 272). Sementara, pada era Orde Baru, di bawah kepemimpian Suharto, kebijakan budaya nasional diarahkan untuk mendukung proyek pembangunan nasional berorientasi liberal, tetapi tidak menghendaki kebebasan mutlak, sehingga kebudayaan tetap berada dalam kendali pemerintah, termasuk budaya etnis (Jones, 2012: 157-161). Di era Reformasi, kebijakan budaya merupakan transformasi kebijakan di era Orde Baru yang mengutamakan pengembangan budaya nasional, tetapi pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengelola budaya etnis (Jones, 2012: 175-176) dan mulai diperkuat keterhubungannya dengan mekanisme ekonomi pasar (Setiawan, 2012). Ideal untuk memperkuat nasionalisme melalui budaya bangsa yang membutuhkan kebijakan serius untuk pelestarian dan pengembangan, misalnya, harus berbenturan dengan industri pariwisata dan industri budaya berorientasi pasar. Hukum pasar dengan dukungan regulasi negara—sebagai karakteristik utama sistem ekonomi neoliberalisme—diposisikan sebagai aturan tertinggi yang akan menentukan popularitas atraksi dan destinasi wisata di sebuah negara atau daerah. Dalam kerangka demikian, pemerintah daerah dengan kekuasaannya, memakai prinsip kelenturan untuk menginkorporasi dan mengartikulasikan kekayaan budaya ke dalam prorgram-program industri pariwisata yang tidak hanya bisa menarik wisatawan, tetapi juga investor. Eksotika budaya etnis dieksploitasi dan pada saat bersamaan dikampanyekan sebagai bentuk pelestarian.

Kerangka konseptual di atas akan kami gunakan untuk menganalisis data hasil observasi terlibat dalam aktivitas wisata budaya di Banyuwangi dari tahun 2012-2019 serta data sekunder dari online news media. Pertama-tama kami akan mendiskusikan bagaimana konsep transformasi lentur kesenian etnis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi sehingga tidak lagi dipertontonkan dalam format konvensional. Alih-alih, kesenian etnis ditransformasi secara mewah ke dalam banyak event wisata budaya yang secara visual menarik sehingga bisa menarik minat para wisatawan untuk datang. Kedua, kami akan menganalisis bagaimana praktik formula neo-ekostisisme dalam event-event megah di Banyuwangi. Dari analisis tersebut, kritik terhadap kelemahan formula yang diyakini bisa mendongkrak ekonomi pawisata tersebut bisa dilakukan. Sebagai sebuah formula, neo-ekostisisme bukan ditujukan untuk mengkritisi cara pandang kolonial terhadap keberbedaan budaya etnis yang berbeda secara stigmatik dari budaya modern atau untuk melawan keberadaan perspektif Orientalisme yang digunakan pihak-pihak berkepentingan di negara maju dalam merepresentasikan permasalahan yang ada di negara sedang berkembang, seperti persoalan politik (Ventura, 2016; Seeger, 2017; Bassil, 2018; Yamaguchi, 2012) dan sosio-kultural (Rath, 2004; Beck, et al, 2018; Khalid, 2011; Dhareshwar, 1998). Alih-alih, pemerintah secara sadar memobilisasi wacana pentingnya kesenian tradisional dan mentransformasi kesenian tradisional secara glamor untuk menyokong kebijakan budaya dan pariwisata demi mengeruk keuntungan komersil yang selalu saja dikampanyekan memberikan manfaat ekonomi untuk rakyat kebanyakan. Dalam posisi itulah kami akan mengeksplorasi, mengkonseptualisasi, dan mengkritisi neo-eksotisisme.

Karnavalisasi dan fashion-isasi kesenian etnis

Bupati Banyuwangi, Anas, sejak 2011 sudah memikirkan secara serius bagaimana menjadikan kekayaan budaya etnis, termasuk kesenian, sebagai bahan dan sumber kreatif program-program wisata budaya yang bisa menjadikan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk mengunjungi kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini. Baginya pelestarian kesenian rakyat berbasis etnis Osing, Jawa, Madura, dan etnis-etnis lainnya harus berdampak ekonomi, baik kepada peningkatan pendapatan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cara-cara konvensional seperti menggelar pertunjukan kesenian rakyat sebagaimana dilakukan warga Banyuwangi, dirasakan tidak bisa lagi menarik perhatian wisatawan dari luar Banyuwangi dan mancanegara. Apa yang dibutuhkan adalah event wisata yang bisa diliput oleh media secara nasional dan internasional. Pilihan pertama yang ia pilih adalah memformulasi moda festival sebagai basis kegiatan kesenian dan budaya etnis. Pilihan ini terinspirasi oleh Jember Fashion Carnival (JFC), sebuah event karnaval busana dari bermacam etnis di dunia yang diselenggarakan di Kota Jember, Jawa Timur. Kepopuleran dan liputan luas JFC oleh media nasional dan internasional menjadikan Bupati Anas tergiur untuk meng-copy event tersebut di Banyuwangi dengan content yang berbeda. Tahun 2011, Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) menjadi event carnval fashion pertama di Banyuwangi dengan tema keragaman dan kekayaan etnis serta keindahan alam sebagai sumber kultural untuk untuk dijadikan fashion mewah. Fokus kepada budaya etnis inilah yang menjadi pembeda BEC dengan JFC. Sampai tahun 2019, BEC masih diselenggarakan dengan tema yang selalu berganti setiap tahunnya.

Menteri Puan Maharani Buka Banyuwangi Ethno Carnival
Banyuwangi Ethno Carnival 2017

Dalam kerangka karnaval, eksotika kesenian etnis, seperti gandrung, tidak lagi disuguhkan sebagai pertunjukan terob secara utuh di mana para penari perempuan akan menari bersama seorang para pemaju laki-laki (penggemar yang ikut menari) dengan iringan ensemble gamelan Banyuwangi. Keunikan koreografis dan etnomusikologis yang biasanya disajikan dari malam hingga menjelang Subuh, tidak akan ditemui dalam BEC karena prinsip transformasi dan komodifikasi etnisitas hanya membutuhkan keglamoran fashion dengan pernik-pernik kesenian. Tampilan fashion itulah yang diposisikan sebagai produk tranformatif dari kesenian etnis yang memunculkan makna eksotik baru, melampaui makna kesenian itu sendiri. Fashion-isasi kesenian etnis merupakan formula utama dalam moda karnaval untuk mentransformasi dan memproduksi makna eksotis baru melalui visualitas mewah dan megah, tetapi sebenarnya lepas dari keseluruhan makna dalam pakem pertunjukan dan kehilangan makna historis yang dilekatkan kepadanya. Keakraban, kegairahan, kedinamisan, male gaze, dan gender struggle yang bisa dimaknai dari pertunjukan gandrung terob menghilang karena apa yang muncul dalam karnaval adalah fashion mewah yang dikenakan para talent. Segala makna perjuangan di era kolonial sebagaimana dikonstruksi, diidealisasi, dan dikampanyekan beberapa ahli budaya Osing, tidak pernah bisa ditemukan, kecuali dalam narasi lisan MC yang menyampaikannya di depan para penonton. Untuk mendekatkan kepada makna gandrung, pertunjukan fashion show tersebut diiringi oleh musik live yang mengusung musik asli gandrung. Selain itu, pada pembukaan BEC 2011, puluhan penari gandrung non-terob yang berasal dari sanggar tari–komunitas seni yang menyelenggarakan pendidikan tari informal—membuka fashion show dengan menari di jalan raya.

Neo-eksotisisme, dengan demikian, menjadi formula berisi kerangka diskursif sebagai acuan dalam pengembangan kesenian tradisional dan ekspresi kultural lain yang tidak lagi beorientasi kepada usaha strategis dan serius untuk melestarikan, tetapi menawarkannya kepada pasar wisata yang cukup terbuka untuk aktivitas wisata budaya. Meskipun kesenian rakyat memiliki kekayaan makna simbolik yang ikut membentuk kekuatan budaya sebuah etnis (Tyukhteneva, 205; Zemtsovsky,1996), prinsip transformasi lentur memudahkan kreativitas yang mengadopsi popularitas budaya global, seperti karnaval, untuk kemudian diisi dengan muatan lokal yang sudah dimodifikasi untuk memberikan hiburan visual. Visualisasi etnis-glamor menjadi dasar penciptaan karya-karya fashion yang ditampilkan dan disuguhkan kepada penonton sekaligus memberikan makna etnisitas baru yang tidak lagi berasal dari praktik kultural konvensional. Flexibilitas makna dan wacana etnisitas memang bertentangan dengan prinsip tradisional dalam memandang kesenian yang diposisikan tidak sekedar sebagai hiburan tetapi juga sebagai penguat identitas. Pada BEC 2011 dan BEC 2012, beberapa kelompok seniman dan pakar budaya Using memprotes karnavalisasi kesenian dan budaya etnis karena akan memarjinalisasikan kesenian yang asli. Namun, setelah didekati dan diberi penjelasan khusus oleh Bupati Anas dan pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait tujuan karnaval untuk memperkenalkan budaya Banyuwangi ke tingkat nasional dan internasional, mereka pun tidak lagi melancarkan protes.

Hasil gambar untuk banyuwangi ethno carnival 2019
Banyuwangi Ethno Carnival 2019

Birokrat kebudayaan dan pariwisata bisa dipastikan tidak memiliki beban untuk melakukan komodifikasi kesenian untuk wisata karnaval. Meskipun ada makna dan pengetahuan etnis yang dimusnahkan dari sebuah kesenian, ramainya jumlah penonton dan luasnya liputan media, baik media televisi, cetak, maupun online, memberikan bukti bahwa event glamor dengan makna-makna eksotis baru yang memberikan keindahan visual bisa menjadi agenda wisata spektakuler. Sebagai argumen diskursif untuk menghindari kritik dan resistensi dari para seniman rakyat, pemerintah dan kreator seringkali mengatakan bahwa gelaran karnaval neo-eksotis yang mereka sajikan sama sekali tidak mengubah makna kesenian etnis yang sedang dijadikan tema garapan. Namun, sejatinya, wacana yang mereka konstruksi menunjukkan tumpang-tindih pemahaman yang belum selesai, tetapi perlu segera disebarluaskan demi melegitimasi pelaksanaan sebuah event. Hal itu bisa dilihat dengan jelas, misalnya, dari konsep BEC 2012 yang mengusung tema Re-Barong. Tema tersebut diturunkan ke dalam beberapa konsep seperti (1) rekonstruksi, menata-ulang dari segi bentuk tanpa merubah nilai-nilai asli yang terkandung di dalamnya; (2) redefinisi, merumuskan dan meluruskan pemahaman diri; (3) reproduksi, mempertahankan jatidiri melalui jalan memperbanyak diri; (4) reaktualisasi, mengaktualisasikan diri kembali; dan, (5) revolusi, percepatan penataan, perumusan, pertahanan, dan aktualisasi diri. 

Barong Kemiren yang menjadi tema BEC 2012 merupakan kesenian sakral yang digelar di Desa Kemiren, Desa Wisata Osing. Kesenian dengan tampilan utama topeng raksasa kepala naga (barong) yang terbuat dari kayu berdasarkan tuturan turun-temurun sudah ada sejak abad ke-17. Kesenian ini biasa digunakan untuk ritual ider bumi (walking around the village) yang merupakan rangkaian dari ritual bersih desa (the purification of village). Tentu saja, ada proses sejarah panjang yang telah dilewati oleh kesenian ini. Selain itu, warga Desa Kemiren juga memiliki keyakinan tertentu terkait fungsi sakral barong sebagai sarana untuk memohon perlindungan dari berbagai macam bala (penyakit, bencana, dan gangguan). Ketika kompleksitas sejarah dan fungsi sakral Barong Kemiren dipertemukan dengan konsep rekonstruksi, redefinisi, reproduksi, reaktualisasi, dan revolusi dalam Re_Barong, kita dihadapkan pada kemegahan konsep karnaval yang seolah bisa memahami keinginan tradisional masyarakat, tetapi sejatinya mendekonstruksi semua ideal tersebut dalam kerangka karnaval yang sedari awal kelahirannya di Eropa sudah berusaha menghancurkan kemapanan makna, meskipun hanya sehari.  

Hasil gambar untuk banyuwangi ethno carnival 2012
Banyuwangi Ethno Carnival 2012

Rekonstruksi yang dipahami sebagai menata-ulang bentuk tanpa mengubah nilai-nilai sakral, misalnya, memang terdengar ideal. Pertunjukan Barong Kemiren memang memiliki nilai-nilai kosmologis-sakral yang mengikat warga desa di tengah-tengah modernitas yang mereka alami. Namun, makna kesakralan tersebut hadir ketika pertunjukan berlangsung dalam ritual dengan bentuk barong yang asli. Ketika figur barong hanya dijadikan sumber kultural untuk aktivitas pembuatan fashion spektakuler, bisa dipastikan nilai-nilai sakral itu menguap bersama riuh massa penonton dan blitz kamera para jurnalis dan fotografer. Apa yang tampak adalah bukan konsep redefinisi, tetapi konstruksi baru, di mana yang sakral hanya menjadi pintu masuk untuk menghasilkan makna, “kesakralan transformatif dalam format global” yang sudah disesuaikan dengan trend wisata karnaval. Alasan yang digunakan untuk melegitimasi pilihan karnaval adalah mengenalkan yang lokal ke yang global. Dalam pidato sambutan di event BEC 2012, Bupati Anas dengan lugas mengatakan:

BEC ini menjadi jembatan antara modernitas dan lokalitas, karena BEC akan menyajikan tema yang setiap tahun berganti dari adat lokal….Tahun ini mengambil tema Re_Barong Osing Kemiren. Barong ini mempunyai makna penting dalam sejarah Banyuwangi. Yang nantinya bentuk aslinya akan ditampilkan, dan direproduksi dalam bentuk desain yang ditata-ulang oleh anak-anak kita. Inilah persembahan yang akan terus kami lakukan. (dikutip dalam Tallapessy, 2018). 

Pernyataan Bupati Anas merupakan representasi dari wacana besar wisata budaya berbasis event karnaval yang selalu mengkomodifikasi kekayaan kultural Banyuwangi. Bridge merupakan konsep metaforis yang mengkonstruksi rezim negara di level lokal yang berusaha menjembatani dan mentransformasi masyarakat desa dan masyarakat kota, antara budaya tradisional dan budaya modern—modernitas dan lokalitas. Pola pikir demikian mengesankan adanya oposisi biner yang hendak dilampaui sekaligus dimaksimalkan oleh rezim negara dalam hal masyarakat dan budaya. Masyarakat desa dengan beragam kesenian dan tradisi lainnya merupakan sumber kreativitas baru yang bisa menarik perhatian wisatawan. Selain itu, masyarakat desa dengan kekayaan kulturalnya perlu ditransformasi, diajak masuk ke dalam logika dan hukum pasar wisata yang menuntut keatraktifan dan peringkasan yang tidak monoton serta selalu berubah dalam banyak wujud, meskipun tetap mengambil inspirasi dari akar budaya, sekecil apapun.

Hasil gambar untuk banyuwangi ethno carnival 2012
Banyuwangi Ethno Carnival 2012

Dalam bingkai tersebut, peran rezim negara menjadi sentral karena mereka memposisikan diri sebagai pemimpin yang mengerti apa-apa yang terbaik bagi masyarakat desa, termasuk memberdayakan kesenian tradisi ke dalam hukum ekonomi pariwisata. Eksotisisme kesenian dan tradisi lainnya perlu dieksploitasi secara fleksibel agar bisa memenuhi selera estetik wisatawan. Formula neo-eksotisisme itulah yang secara konsisten dijalankan dalam setiap ajang BEC. Banyak karya yang sudah dihasilkan oleh para desainer dan diperagakan para talent. Kenyataan kreatif tersebut sesuai dengan konsep reproduksi dan reaktualisasi. Ideal “memperbanyak diri” dalam reproduksi memang sesuai dengan kenyataan di mana BEC dan banyak event lainnya dalam B-Fest berhasil memberikan makna neo-eksotis kepada ribuan penonton yang hadir atau jutaan pembaca beritanya di media atau penikmat visualitasnya dalam beragam platform media online dan media sosial. Kaum muda pun bisa mengaktualisasikan diri dalam berbagai peran dalam ajang wisata budaya, dari desainer, talent, hingga sukarelawan. Namun, apakah benar semua itu bisa menjadi cara untuk mempertahankan identitas komunitas Osing? Identitas etnis terhubung substansi makna historis dan kultural yang mengikat serta dijalankan melalui aktivitas ritual, kebahasaan, dan kesenian yang cukup intens. Sementara, B-Fest hanya event tahunan yang lebih modern, sehingga tidak akan pernah menyentuh substansi pemertahanan dan penguatan identitas etnis, karena sebagai event ia menawarkan banyak makna baru yang lebih lentur dan cair, tetapi tetap dalam bingkai ekonomi pariwisata yang menekankan perayaan visualitas. Pemerintah kabupaten Banyuwangi menyadari bahwa masyarakat juga sudah mulai terbiasa dengan modernitas dan aktivitas pariwisata sejak Orde Baru, sehingga mayoritas dari mereka pun dengan mudah akan menerima formula karnaval, apalagi diliput secara luas oleh media yang tentu menjadikan nama kabupaten ini semakin baik dan populer.

Hasil gambar untuk banyuwangi ethno carnival 2013
Banyuwangi Ethno Carnival 2013

Inkorporasi dan trasformasi kesenian etnis ke dalam bentuk fashion show carnival memang tidak bisa dilepaskan dari konteks nasional dan internasional yang menempatkan ajang carnival sebagai wisata budaya berbasis event spektakuler sebagai trend global. Fashion-isasi kesenian etnis, kemudian, bukan hanya menjadi event regional dan nasional yang mengajak masyarakat lokal memahami apa-apa yang terjadi di ruang global. Lebih dari itu, event seperti BEC diidealisasi bisa memperkenalkan kekayaan budaya global ke ruang global. Bupati Anas dalam banyak kesempatan menyebarluaskan gagasan itu kepada publik. Dalam press release BEC 2013 dengan tema The Legend of Kebo-keboan, Bupati Anas mengatakan

“Karnaval adalah salah satu cara efektif untuk mempromosikan pariwisata daerah. Karena itulah, BEC ini digelar … Ketika karnaval lain sibuk menarik tema dari luar ke dalam, Banyuwangi malah sebaliknya, yaitu menggali apa yang dimiliki di dalam untuk diperkenalkan ke luar. Kita ingin membagi kebudayaan lokal untuk masyarakat global … BEC lebih mengeksplorasi konsep dan kekuatan tema ketimbang terjebak pada karnaval yang mengeksploitasi tubuh. Seperti karnaval di Brazil yang mengesploitasi tubuh wanita sebagai tontonan … Kita sering bertanya berapa investasi untuk membangun gedung, tapi mengabaikan investasi kebudayaan yang sangat penting untuk memperkokoh pondasi bangsa ini.” (Andriansyah, 2013)

Sebagai pemimpin muda yang cerdas, Bupati Anas memiliki perspektif visioner dalam memosisikan pariwisata dan budaya lokal. Event neo-eksotis BEC hanyalah menjadi pintu masuk bagi wisatawan untuk menikmati bermacam kesenian, ritual, kuliner, kerajinan tangan, dan keindahan alam, seperti Gunung Ijen, Taman Nasional Sukamade, Taman Nasional Alas Purwo, Pantai Pulau Merah, dan tempat-tempat indah lainnya. Hal itu berarti bahwa menggerakkan dan meramaikan industri pariwisata eksotis menjadi tujuan utama BEC, dari 2011 hingga kini. Menyajikan tampilan karnaval yang berbeda menjadi kekuatan konsep komersil yang bisa menarik kedatangan wisatawan. Keberbedaan yang dibanggakan itu berupa format karnaval yang mengeksplorasi keragaman budaya lokal. Bagi, Bupati Anas, kekayaan budaya Banyuwangi harus dimanfaatkan secara transformatif dengan menjadikannnya karnaval yang bisa dipertontonkan kepada wisatawan domestik maupun internasional. Mobilisasi makna tradisional dari kesenian etnis tidak cukup disajikan sebagai tampilan eksotis yang berbeda dari musik Barat. Lebih dari itu, makna tradisional itu harus dimasukkan ke dalam format karnaval global yang secara visual tampak spektakuler. Neo-eksotisisme yang dikonstruksi dalam karnaval seperti BEC, dengan demikian, diorientasikan untuk membawa produk wisata budaya ke ruang nasional dan global, “membagikan kebudayaan lokal untuk masyarakat global”. Bupati tidak lagi berbicara bagaimana cara mempertahankan kesenian etnis di tengah-tengah trend kesenian global yang masuk ke Banyuwangi. Apa yang terpenting adalah “membagikan” keunikan dan keberbedaan kesenian lokal yang sudah diformat dalam citarasa global melalui format karnaval, bukan lagi format aslinya.  Bagi kami, penggunaan kata “membagikan” ini menunjukkan betapa baiknya pemerintah kabupaten Banyuwangi—dan juga pemerintah kabupaten lain yang memiliki perspektif serupa—karena keunikan budaya lokal disajikan kepada warga internasional demi memenuhi target industri wisata. Ekotisisme yang pada masa kolonial dikonstruksi dan disebarluaskan oleh para penulis, peneliti, dan aparat pemerintah kolonial untuk memperkuat proyek Orientalisme, di era ekonomi pasar bebas ditawarkan secara terbuka setelah dikemas-ulang oleh pemerintah di negara pascakolonial seperti Indonesia.

Hasil gambar untuk banyuwangi ethno carnival 2013
Banyuwangi Ethno Carnival 2013

Untuk melegitimasi kepentingan komersil BEC—dan ini juga berlaku untuk kegiatan-kegiatan serupa dalam B-Fest—Bupati Anas mengutarakan beberapa argumen konseptual yang cerdas, tetapi perlu dikritisi. Pertama, ia mengatakan bahwa BEC mementingkan untuk ‘eksplorasi konsep’ dan ‘kekuatan tema’ ketimbang karnaval yang mengeksploitasi tubuh, seperti karnaval di Brazil yang mengesploitasi tubuh wanita sebagai tontonan. Komentar tersebut sebenarnya tidak perlu, karena apa yang dilakukan BEC—juga JFC—adalah meniru trend yang berkembang di Karnaval Rio De Jeneiro Brasil. Apalagi, menurut Lewis (1996), keberadaan talent perempuan dalam Rio Carnival secara konstan berkembang melalui pengelakan kuasa, pengetahuan, dan nilai sosial tentang bagaimana seharusnya perempuan memahami tubuh mereka. Para penampil perempuan semata-mata mengelabuhi sistem makna dan kuasa, tetapi juga mampu mempertontonkan kepura-puraan, sehingga carnival ini juga bisa menjadi situs perlawanan. Sementara, Pravas (2008) berargumen bahwa melalui konsep dan praktik hibriditas, Rio Carnival menegaskan karakter “demokratis rasial” dari budaya Samba yang berasal dari subjektivitas Afro-Brasilian bisa digunakan untuk menegosiasikan nilai alternatif dan memperbaiki kuasa yang tidak seimbang. Jadi, Carnival Rio tidak bisa secara mutlak dimaknai sebagai event untuk mempertontonkan tubuh perempuan. Kalaupun harus menunjukkan keunggulan, tidak perlu memberikan komentar negatif tentang karnaval model yang ditiru. Lagipula, di BEC juga banyak talent perempuan yang terlibat dan mereka juga harus memamerkan tubuh yang dibalut pakaian modifikasi dari beragam kesenian dan ekspresi budaya lain.

Kedua, Bupati Anas memosisikan BEC dan acara-acara lain dalam B-Fest sebagai ‘investasi kebudayaan’. Tentu istilah ini bagus karena memposisikan program wisata budaya yang ada di Banyuwangi sebagai kontribusi penting terhadap budaya lokal dan budaya nasional yang akan memperkokoh fondasi kebangsaan. Sayangnya, Bupati Anas hanya memosisikan event wisata budaya sebagai sarana untuk menjual neo-eksotisisme budaya Banyuwangi kepada masyarakat nasional dan internasional. Sementara, kegiatan sistemasis untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian rakyat masih sangat kurang. Tidak ada, misalnya, pelatihan gandrung, sehingga para penari perempuan yang mau menari di terob pun semakin langka. Kalau kata “investasi” dimaknai sebagai mengalokasi dana untuk mendapatkan keuntungan, apa yang dikatakan Bupati Anas memang benar, bahwa dengan menggelar bermacam event wisata budaya neo-eksotis, pemerintah kabupaten Banyuwangi mendapatkan keuntungan berupa pemasukan dari sektor wisata.

Share This:

About Ikwan Setiawan 182 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*