Kardisme dan kekonyolan politik di sebuah negeri

IKWAN SETIAWAN

Awalnya

Masyarakat Jembar Manah, yang menjadi bagian dari negeri Sabdo Palon, sangat familiar dengan istilah “KARDI” yang merupakan singkatan dari karepe dibik, semaunya sendiri. Ungkapan ini berasal dari kasanah bahasa Madura tetapi mayoritas warga Jembar Manah meskipun dari etnis non-Madura mengerti maknanya. Kardi biasanya digunakan untuk melabeli orang yang berbicara atau bertindak semaunya sendiri; mengabaikan kepatutan umum yang berlaku dan tidak menghiraukan aturan-aturan berlangsung dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Orang-orang yang berperilaku kardi biasanya memilih untuk mengabaikan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat karena mereka memiliki tujuan tertentu yang tidak bisa dicapai dengan cara-cara umum. Itulah mengapa muncul pula ungkapan turunan, “KARDIMAN”, singkatan dari karepe dibik mannyaman, semaunya sendiri nyaman. Kardi ini dalam ucapan sehari-hari lebih bermakna negatif meskipun tidak sampai berdampak pada gangguan sosial. Maksudnya, sebagai label sosial, kardi ini menyasar individu-individu yang dalam berkata maupun bertindak tidak mengindahkan aturan dan kepatutan yang berlangsung dalam sebuah masyarakat. Jadi, yang terkena dampaknya adalah individu-individu terkait. Namun, apabila perilaku “semaunya sendiri yang penting nyaman” ini dilakukan oleh banyak individu, bisa jadi akan memunculkan keresahan sosial atau, bahkan, dalam level tertentu bisa menyebabkan konflik horisontal. 

Lalu apa itu KARDISME? Saya sengaja menambahkan “isme” di belakang kardi untuk menegaskan bahwa perilaku semaunya sendiri berpotensi menjadi keyakinan atau kerangka pikir yang dianut, diyakini, dan dilakoni individu atau sekelompok individu yang merasa bahwa keinginan atau tujuan mereka tidak bisa dicapai dengan cara-cara umum.  Mereka  berpandangan dan berkeyakinan bahwa untuk mewujudkan tujuan-tujuan individual maupun kelompok perlu dilakukan dengan cara-cara yang menabrak nalar awam (common sense). Itulah mengapa saya memosisikan kardisme sebagai keyakinan atau kerangka berpikir yang menjadikan perilaku kardi sebagai sesuatu yang ideal. Dengan kata lain, kardisme sekaligus bisa menjadi ideologi yang ikut berkontribusi terhadap berlangsungnya perilaku dan tindakan individual dalam masyarakat. Ideologi di sini saya pahami sebagai keyakinan atau pemikiran yang membentuk pola pikir, perilaku, dan tindakan manusia-manusia yang meyakininya serta disebarluaskan melalui bermacam produk representasional. Pengerasan dan pemapanan sebuah ideologi oleh individu atau kelompok individu yang disatukan oleh kepentingan dan tujuan komunal melalui bermacam produk dan praktik representasional bisa berdampak pada semakin massifnya pengaruh kepada publik yang lebih luas, meskipun tidak semua warga masyarakat bisa terpapar dan tepengaruh. 

Pun yang ilmiah ditolak

Alkisah sebuah negeri antaberanta Sabda Palon baru saja menyelesaikan hajatan besar pemilihan umum untuk memilih Lurah Negeri dan Wakil Rakyat yang melibatkan penyelenggara pemilihan, para elit, parpol, dan, tentunya, Rakyat. Setelah selesai pemilihan, ternyata kondisi negeri Sabda Palon cukup riuh dengan peristiwa dan wacana yang menyebarluas di media sosial. Ada kelompok elit dan pendukungnya yang merasa menang dan mengklaim sana mengklaim sini dengan begitu percaya diri. Siapapun yang dianggap tidak menguntungkan klaim tersebut akan dituduh melakukan kecurangan. Kondisi di negeri inilah yang mendorong saya untuk menggunakan dan memodifikasi konsep kardisme untuk melihat perilaku dan tindakan elit politik yang bertentangan dengan nalar awam. Kardisme ini bisa kita gunakan untuk ‘menikmati’ perilaku dan tindakan elit dan kelompok pendukungnya yang merasa paling benar dan pantas melakukan tindakan apapun demi memuaskan hasrat dan kehendak mereka. Sayangnya, tindakan tersebut tidak sesuai dengan kaidah atau kepatutan dalam kehidupan politik yang lazim. Bahkan, bisa menabrak nilai kewajaran dan terkesan tidak punya malu. Perlu ditegaskan bahwa saya bukanlah pakar politik, jadi apa yang saya lakukan adalah membaca peristiwa pasca pemilihan di Sabda Palon, khususnya Pemilihan Lurah Negeri (PILUN), dengan kacamata budaya yang bisa jadi tidak sesuai dengan perspektif ilmu politik murni. Dalam cara pandang budaya, peristiwa politik di mana banyak aktor atau elit dan para pendukung melakukan tindakan-tindakan representasional dan praksis seperti membuat status di  media sosial atau memberi keterangan publik merupakan peristiwa kultural yang memadukan bermacam tanda, wacana, simulasi, dan kepentingan. Peristiwa-peristiwa kultural itulah yang saya asumsikan mengonstruksi kardisme yang melibatkan para elit dan pendukungnya demi memuaskan hasrat menjadi dominan dan, selanjutnya, hasrat berkuasa. 

Dari berita-berita yang disiarkan secara luas oleh televisi, media daring, media cetak, dan, tidak ketinggalan, media sosial, bisa diidentifikasi beberapa karakteristik yang didukung peristiwa-peristiwa politik yang menjadikan elit-elit tertentu menikmati dan menjalankan kardisme.  Mereka menganggap diri dan kelompok mereka sudah bertindak secara benar atau, bahkan, paling benar. Bukan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, tetapi data yang berasal dari kalangan internal yang keberadaannya tidak perlu dijelaskan secara profesional. Yang penting ada dan di-ada-kan untuk mendukung klaim-klaim yang dilakukan kelompok mereka demi memuaskan junjungan. Ironisnya, ketika ditantang oleh lembaga cek suara (LCS) yang kredibel—setidaknya dalam sejarah survei di Sabda Palon—mereka tidak berani terbuka, bahkan diajak untuk sama-sama membuka data pun tidak berani menampakkan batang hidungnya. Yang lebih menyesakkan dada adalah kenyataan terkait sikap beberapa elit—yang dengan cepat di-amini oleh para pendukung mereka—menganggap lembaga survei yang tidak memberikan pendapat, data, maupun temuan yang mereka sebagai “pembohong”, “pengkhianat rakyat”, atau label-label keji lainnya, sehingga perlu minggat dari bumi Sabda Palon. Apa yang menggelikan adalah munculnya caci-maki kepada LCS yang sebenarnya menunjukkan ketidakwajaran pikiran. Mengapa demikian? Apa hak dia mengatakan seperti itu kepada para peneliti cek suara yang hanya melakukan tugas penelitian terkait PILUN. Bukankah mereka juga warga negara yang sah dan berhak tinggal di negerinya? Menyuruh minggat sama dengan melakukan ujaran kebencian sekaligus mengusir yang tentu memberikan rasa tidak nyaman kepada para peneliti cek suara. Dalam konteks yang lebih luas, hal itu bisa dibaca sebagai ketidaksiapan dan ketidakdewasaan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan benegara. 

Selain menolak data yang disuguhkan beberapa LCS, para pendukung elit yang terlibat PILUN di negeri ini sungguh membuat banyak orang tertawa terpingkal-pingkal. Betapa tidak, ada pendukung calon Lurah Negeri yang dianggap kharismatik dan nasionalis itu yang melaporkan beberapa LCS ke Pejabat Keamanan Negeri (PKN) karena dituduh memengaruhi dan menyesatkan opini publik. Apa yang patut dipertanyakan adalah reasoning yang mendorong mereka melakukan tindakan konyol dan absurd tersebut. Bagaimana bisa tindakan akademis berupa penelitian hitung cepat dituduh menyesatkan opini publik? Mereka hanya ingin memberikan informasi ke publik dengan menggunakan kerangka teori dan kerja metodologis yang jelas, sehingga tidak bisa dituntut secara hukum ketika menyebarkan informasi hasil hitung cepat dengan melampirkan prosentase suara. Apalagi keberadaan mereka dan penyampian informasi hitung cepat dijamin undang-undang. Dengan demikian, adalah kebodohan akut ketika mereka melaporkan LCS-LCS tersebut. Apalagi, mereka juga sudah mendapatkan ketetapan dari institusi hukum negeri untuk menayangkan hasil hitung cepat pada pukul 15.00. Tapi, peristiwa tersebut menuntun kita untuk tertawa betapa kardi-nya para pelapor tersebut. Kardisme itu muncul karena kebenaran yang disampaikan oleh LCS-LCS survei kredibel tidak sesuai dengan apa-apa yang mereka impikan: kemenangan junjungan mereka sebagaimana selama ini diyakini dan diyakinkan kepada publik.

Bisa dipastikan, ketika hasil hitung cepat itu menguntungkan junjungan meraka, pelaporan dan tuduhan macam-macam terhadap LCS pasti tidak dilakukan. Pengalaman pada salah satu pemilihan Lurah Daerah, calon kelompok ini menang dalam hitung cepat, mereka tidak pernah protes dan, bahkan, membuat pidato kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat. Inilah yang menjadi bukti ketidakwajaran dan ketidakpatutan pola pikir dan tindakan politik mereka; melawan kebenaran umum terkait proses hitung cepat. Mereka berperilaku kardi karena hasil hitung cepat tidak sesuai dengan ekspetasi. Nalar awam—khususnya buat orang-orang yang menggunakan akal sehat yang sebenarnya, bukan akal sehat politik—tentu akan membaca kebodohan itu sebagai bukti betapa akutnya kardisme menjangkiti batin dan pikiran mereka.  Kita jadi tahu bagaimana kualitas para pendukung calon Lurah Negeri itu. Betapa tidak, hal yang sudah dibakukan dalam teori dan metode ilmiah sekalipun masih mereka salahkan hanya untuk memuaskan hasrat berkuasa junjungannya. 

Kardisme sebagai virus

Apa yang lebih berbahaya adalah ketika kardisme menyebar dan menular kepada orang-orang yang semestinya bisa menggunankan akal sehat mereka, baik mereka yang berasal dari kalangan terdidik—secara sipil maupun militer—dan mereka yang mendaku diri sebagai ulama serta pendukung awam. Salah satu ciri mereka telah terpapar dan tertular virus kardisme adalah mereka selalu ngotot bahwa temuan yang mereka miliki lebih valid, telah terjadi kecurangan massif, deligitimasi lembaga penyelenggara pemilihan umum, dan kehendak untuk melakukan people power di negeri Sabda Palon.  

Salah bukti kuat penularan tersebut adalah salah seorang mantan Mpu yang dengan percaya diri mengklaim hasil hitung cepat LCS berkebalikan dengan hasil hitung cepat tim internal mereka. Bahkan dia berani mengatakan bahwa hasil suara sementara di salah satu daerah gemuk berkebalikan dengan hasil tim internal mereka. Dia pula yang berbicara tentang kemungkinan melakukan people power jika terjadi kecurangan secara massif. Sejak sebelum PILUN, si mantan Mpu ini sudah mengungkapkan kemungkinan people power dan mempengaruhi pola pikir para pendukungnya. Padahal si mantan Mpu adalah tokoh yang ikut mengantarkan bangsa di negeri ini menuju gerbang perubahan dari kekuasaan Raja Diktator. Ini sungguh memprihatinkan karena kebencian terhadap calon Lurah Negeri petahana dan kelompok koalisinya serta proses politik yang tidak menguntungkan dirinya selain menjadi ketua salah satu lembaga negara yang dipangkas kekuasaanya telah menjadikan figur publik ini gagal mengembangkan dan menyebarluaskan pemikiran akademis yang bernas dan mencerahkan. Yang lebih buruk lagi adalah semua omonganya  bisa memunculkan kesan negatif terhadap lembaga keagamaan yang pernah ia pimpin. Untungnya sesepuh dan pimpinan organisasi itu segera membuat pernyataan publik yang lebih sejuk. Memang, di tengah-tengah orang yang terpapar kardisme harus ada orang-orang yang siap memberikan wacana tanding agar kewarasan nalar publik tetap terjaga dan tidak ikut-ikutan ngawur. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika seruan akan kecurangan dan delitigimasi lembaga penyelenggara pemilihan uum sebagaimana diserukan si mantan guru besar dan salah satu pengacara sekaligus penggerak demonstrasi disepakati oleh mayoritas pendukung calon Lurah Negeri yang kalah dalam hitung cepat, pasti bisa runyam dan menyedihkan kehidupan bangsa Sabdo Palon yang sudah terbelah ini. Benturan horisontal menjadi ancaman yang menakutkan. 

Narasi kecurangan juga digemakan melalui warganet pendukung calon Lurah Negeri dengan membuat tagar  yang ditujukan untuk meminta bantuan pengamat internasional dan sekaligus para pakar teknologi informasi internasional untuk turut campur dalam pemilihan umum di Sabdo Palon. Sebelum pemilihan Lurah Negeri dan pasca pemilihan, tagar tersebut di-viral-kan di twitter dan media sosial lainnya. Sungguh tindakan yang absurd. Bukankah sudah banyak pengamat internasional yang ikut mengamati proses pemilihan umum di Sabdo Palon? Bukankah dunia internasional juga tahu bagaimana perjuangan bangsa ini untuk menyukseskan pemilihan umum yang diklaim sebagai salah satu pemilu serentak terbesar di jagat ini? Tentu saja para pakar IT juga tidak begitu bodoh untuk menanggapi isu peretasan server lembaga penyelenggara pemilihan umum karena mereka juga sudah membaca data-data yang bersliweran di media online internasional. Jadi, pem-viral-an tagar tersebut terbukti gagal dan hanya menjadikan para pengusungnya—yang banyak juga yang berpendidikan tinggi—bahan cemoohan dari warganet dari kubu yang bersebrangan. Logika sempit-pendek menjadikan mereka yang merasa dicurangi bergerak cepat untuk mem-viral-kan tagar hanya dengan melihat postingan di media sosial tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Kardisme model ini jelas menabrak logika awam tentang pentingnya kecerdasan media sosial hanya gegara mereka dimainkan aspek emosionalnya dalam gelanggang politik pasca-kebenaran.  

Konyolnya, ada lembaga keagamaan yang dianggap mewakili suara salah satu umat, ikut-ikutan meminta penghentian hasil hitung cepat oleh LCS yang disiarkan secara luas oleh stasiun televisi dan media online karena lebih banyak menimbulkan mudharat di tengah-tengah masyarakat. Realitas ini tentu saja menyedihkan sekaligus konyol, karena para intelektual yang terlibat dalam proses survei maupun hitung cepat tidak asal njeplak. Mereka harus mematuhi kerja-kerja metodologis yang terukur dengan jelas. Lagipula, apa pentingnya lembaga keagamaan tersebut ikut campur tangan terlalu berlebihan pada proses politik yang sebenarnya berlangsung dengan gembira? Hanya gegara ada calon Lurah Negeri dan kelompoknya yang merasa rugi dengan hasil hitung cepat, lembaga tersebut langsung mengatakan melihat potensi permasalahan. Ini adalah logika yang lucu dan menyalahi kebenaran umum yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Sudah lebih dari 10 tahun, metode cek suara dan hitung cepat sudah dilakukan dan terbukti tidak menyebabkan masalah serius. Lha, kok sekarang tiba-tiba lembaga keagamaan itu meminta penghentian penayangan hasil hitung cepat. Apakah karena di lembaga keagamaan tersebut ada aktor-aktor yang bersimpati atau bahkan ikut mengkampanyekan calon Lurah Negeri yang kalah dalam hasil hitung cepat? Menuduh hasil hitung cepat sebagai penyebab kemudharatan adalah kekonyolan yang sekaligus menunjukkan kekurangtepatan cara pikir. Inilah yang menegaskan bahwa kardisme bisa menjadi virus yang merusak akal sehat manusia apalagi kalau ditujukan untuk mempertontonkan kengototan tanpa dasar yang jelas. Kasihan sekali orang berilmu yang terpapar virus ini. Nama baik mereka benar-benar berada level terendah dalam pandangan publik.

Yang lebih akut lagi adalah klaim dan perayaan kemenangan secara sepihak tanpa menghiraukan data-data yang diberikan LCS-LCS. Hasil hitung cepat tersebut malah dituduh tidak akurat, bahkan penuh kebohongan. Untuk memperkuat klaim, kesan bahwa ada ketidakberesan dalam proses pemilihan Lurah Negeri dimunculkan, sehingga mereka perlu segera melakukan klaim. Mereka menggemakan narasi kecurangan membabi-buta yang jelas-jelas ditujukan untuk mendelegitimasi lembaga penyelenggara pemilihan umum. Para penyelenggara sudah berjuang keras untuk menyukseskan proses demokrasi, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Sementara, pihak yang menang berdasarkan hitung cepat beberapa LCS santai, elit yang merasa paling benar melakukan klaim, deklarasi, dan perayaan yang melibatkan para pendukungnya yang sudah terpapar kardisme. Tidak cukup di situ, elit itu juga mendeklarasikan diri sebagai Lurah Negeri antaberanta ketika lembaga penyelenggara pemilihan umum belum mengumumkan siapa pemenangnya. Ini tentu levelnya terlalu akut, atau “kenemenen“. Bukankah lembaga penentu pemenang belum mengeluarkan keputusan resmi lha kok dia sudah mendaku diri sebagai pemimpin? Sudah begitu para pendukungnya memekikkan takbir yang tidak pada tempatnya, bahkan ada yang mempertontonkan kebodohan dengan memekikkan ucapan suci yang biasa dikumandangkan waktu hari raya terbesar agama mayoritas di negeri Sabdo Palon. Deklarasi menjadi pemimpin tentu sah-sah saja, meskipun kurang patut. Menghitung sendiri dan mendeklarasikan diri sendiri sebagai pemimpin adalah bentuk kenekatan akut, nggegeh mongso, terlalu terburu-buru. Penolakan terhadap kenyataan hasil cek suara dan hitung cepat, deklarasi kemenangan, dan deklarasi sebagai Lurah Negeri bisa dibaca sebagai usaha elit tersebut dan para pendukung fanatiknya untuk memenuhi wacana publik sehingga mereka akan mendapatkan legitimasi adanya kecurangan ketika lembaga penyelenggara pemilu menyatakan hasil yang berkebalikan berdasarkan hitung manual.  

Menyelamatkan akal sehat yang sebenarnya

Kalau memang ia dan kelompoknya tidak suka dengan hasil hitung cepat beberapa LCS, mengapa tidak menunggu keputusan sah dari lembaga penentu dengan melakukan aksi-aksi simpatik? Bukankah kalau kemenangan itu terjadi, pasti tidak akan diberikan ke pihak lawan? Kalaupun ada kecurangan kan bisa menempuh mekanisme yang sudah diatur secara konstitusional? Bukankah membangun asumsi kecurangan massif akan memunculkan persoalan baru di masyarakat? Semua pertandingan politik di Sabdo Palon pasti ada aturannya. Dan, elit yang berusaha mengabaikan aturan dengan melakukan tindakan-tindakan yang semaunya sendiri memang layak dikatakan meyakini dan menikmati kardisme. Mereka memang menolak kenyataan (delusi) politik yang terjadi, tetapi penolakan tersebut jelas dikerangkai oleh pola pikir yang menganggap dirinya paling benar dan abai terhadap kewajaran sosial dan aturan permainan. Sejarah bangsa Sabdo Palon akan mencatat betapa ada elit dan pendukungnya yang demi memuaskan hasrat menjadi pemimpin melakoni perbuatan-perbuatan yang di luar batas kewajaran sosial dan politik serta memberikan hiburan konyol gratis kepada publik. Dalam kondisi tersebut, menjadi sakit tentu lebih muliah ketimbang harus merayakan kekonyolan kelas wahid di tengah-tengah mayoritas yang masih ber-akal sehat.

Bagi para pendukung  yang masih menyisakan akal sehat, sudah semestinya berpikir cerdas agar tidak tertular virus kardisme. Tidak malah ikut-ikutan memamerkan kekonyolan di media sosial. Mendukung dan mencintai elit politik itu sah-sah saja. Namun, menjadi kardi gegara mengabaikan akal sehat terkait kekonyolan tentu sangat disayangkan. Sikap kesatria dalam kompetisi, termasuk kesiapan untuk menerima apapun hasilnya, baik menang ataupun kalah, harus dikedepankan. Mengedepankan kerja-kerja berbasis nalar dan kepatutan politik–seperti mengawal penghitungan suara dari awal hingga akhir—akan menjadikan dukungan lebih bermakna dan bersifat kesatria ketimbang ikut larut alam kardisme politik. Tentu saja banyak orang di Sabdo Palon tidak ingin melihat semakin banyaknya subjek konyol yang demi hasrat  berkuasa menegasikan kepatutan sosial dan aturan-aturan konstitusional yang berlaku.

Share This:

About Ikwan Setiawan 171 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*