Senyum manis penguasa Orde Baru: Mekanisme kultural rezim otoriter-koruptif dan kebangkitannya di era politik post-truth (2-habis)

IKWAN SETIAWAN

 

Gairah membangkitkan Orde Baru di era post-truth[1]

Merujuk pada Oxford Dictionary, Andrey Miroshnichenko (2017) mendefinisikan post-truth sebagai keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini dibandingkan daya tarik emosi dan keyakinan personal. Tahun 2016, kata ini cukup populer, terutama digunakan dalam hubungannya dengan reeferendum Inggris Raya untuk meninggalkan Uni Eropa dan pilpres AS. Dalam kedua kasus tersebut, fakta mapan, pengetahuan rasional, dan pengecekan-cekatan terbukti tak berguna. Bahkan, jurnalisme yang mengedepakan akuntabilitas dan keterikatan kepada fakta seolah hilang. Semua narasi yang penting secara sosial kehilangan kredibilitasnya. Buruknya, keseluruan ide tentang kebenaran menjadi kabur.[2] Mobilisasi hal-hal bombastis yang tidak didukung oleh data faktual menjadi kegemaran para politisi atau lembaga think-tank ketika berbicara atau berkampanye melalui media arus utama (baik cetak, radio, maupun televisi), media online, dan media sosial.

Al-Rodhan (2017) mengutarakan bebeapa karakteristik politik post-truth, yakni: (a) mengaduk-aduk masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional; (b) mengabaikan data dan fakta; (c) mengutamakan dan mem-viral-kan berita yang belum tentu kebenarannya atau, bahkan, palsu; (d) mengkombinasikan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang masih butuh diuji lagi kebenarannya; (e) mobilisasi narasi fiktif tentang figur atau peristiwa tertentu; dan (f) memoles ketidakjujuran dalam membangun opini untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam peradaban televisual, online, android, dan media sosial. Berkembangnya politik post-truth juga tidak bisa dilepaskan dari kegagalan institusi atau organisasi politik dalam meyakinkan publik tentang permasalahan-permasalahan tertentu yang tengah menjadi isu-isu besar dalam masyarakat. Kondisi inilah yang menurut Paul Cho (2017) menjadikan politik desas-desus ala post-truth menjadi biasa. Para politisi post-truth mengisi kurangnya kepercayaan publik dengan menuduh analisis komprehensif yang dilakukan para pakar sebagai sihir yang ditujukan untuk membuat rakyat bingung. Selama Brexit, misalnya, para ekonom dikritik terlalu men-njlimet-kan masalah yang sederhana dan dicap sebagai peramal yang membual.

(https://tirto.id/cinta-dan-benci-untuk-soeharto-cpd8)

Kemampuan para politisi post-truth berjalin-kelindan dengan hasrat manusia mencari pandangan yang sesuai dengan pandangan mereka dan kemudian mengambilnya untuk mendukung bias yang sudah ada sebelumnya. Media yang sedari awal tidak ingin kehilangan rezeki ekonomi, tidak berani mengambil risiko kehilangan para pelanggannya. Kondisi tersebut menjadikan para politisi post-truth mendapatkan keuntungan untuk selalu muncul di depan publik melalui pemberitaan sembari menghindari pihak-pihak yang sejatinya memiliki pandangan “yang lebih bisa dipercaya.” Akibatnya, para politisi yang kontra dengan para demagog[3] tersebut bisa mendapati usaha mereka berantakan karena “efek bumerang”; sebuah kondisi di mana individu-individu yang menerima informasi yang kurang mengenakkan tidak serta-merta mau melawan pandangan mereka. Alih-alih, mereka akan mendukung opini awal yang sudah disebarkan oleh para demagog. Penyebarluasan post-truth dan politisasinya sangat terbantu oleh teknologi terbaru, tak terkecuali media televisi, media internet, ataupun media sosial. Massifnya tradisi post-truth memang menjadi krikil tersendiri dalam perkembangan politik dewasa ini.[4] Apa yang menjadi masalah adalah tingkat literasi masyarakat yang belum bisa sepenuhnya membaca berita atau informasi di media sosial secara kritis, sehingga seringkali malah mem-viral-kan apalagi kalau sesuai dengan pandangan politik mereka.

Perkembangan tak terkendali dari politik post-truth bisa menghadirkan bahaya berkelanjutan dalam kehidupan bangsa dan antarbangsa karena kebenaran sudah bukan lagi menjadi orientasi bersama. Catatan “Editorial” The Star, 27 Desember 2016, menarik untuk dipahami.[5] Hilangnya kepercayaan terhadap institusi-institusi yang memroduksi kebenaran merupakan “bencana bagi sistem demokrasi.” Memang, fakta saja tidak cukup. Dalam hal perubahan iklim, misalnya, tidak ada kebijakan yang secara otomatis dibuat. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengimbangkan kebutuhan untuk hidup dengan generasi masa depan atau mengutamakan peningkatan ekonomi jangka pendek yang melawan fakta konsekuensi jangka-panjang degradasi lingkungan bergantung sepenuhnya di mana kita menempatkan prioritas. Fakta harus ditafsir melalui lensa moral. Tanpa fakta, tidak ada debat demokratis. Jika kita merasa tidak bisa percaya apa yang dikatakan 98% ilmuwan tentang pemanasan global, kita akan rentan terhadap pengaruh demagog yang akan melawan semua bukti dan alasan perubahan iklim. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan karena demokrasi dan ilmu pengetahuan akan mengalami kemunduran secara global. Yang lebih mengerikan adalah, seperti apa yang dikatakan Hannah Arendt, “subjek ideal hukum totalitarian bukanlah Nazi yang meyakinkan atau komunis yang berdedikasi, tetapi orang-orang yang dalam pikirannya perbedaan antara fakta dan fiksi, benar dan salah, tidak lagi ada.”

Budaya politik post-truth inilah yang tengah dan akan menjadi tantangan desain kebangsaan Indonesia, ketika jutaan warga semakin terbiasa dengan media sosial[6] melalui android yang semakin terjangkau harganya. Banyak berita yang beredar di media online dan media sosial selama beberapa tahun terakhir memiliki kecenderungan untuk menggunakan pola-pola post-truth untuk menggiring publik ke dalam permainan isu dan desas-desus yang mengabaikan kebenaran-kebenaran terkait permasalahan-permasalahan tertentu. Kehadiran dan populeritas politik post-truth yang dimanfaatkan oleh individu-individu atau pihak-pihak tertentu bisa memunculkan ketidaksehatan kehidupan berbangsa yang berujung pada ketidakmenentuan sistem bernegara.

Related image

(https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/02/2018/dinahkodai-tommy-soeharto-partai-berkarya-ajak-klan-cendana-bersatu)

Salah satu isu yang perlu kita cermati dalam hubungannya dengan politik post-truth adalah gairah untuk membangkitkan-kembali kejayaan Orde Baru dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya terkait berdirinya Partai Berkarya—yang jelas-jelas menjadikan Suharto dan segala prestasinya sebagai ideologi—besutan Tommy Suharto beberapa politisi yang kecewa dengan Golkar. Lebih dari itu, membuncahnya wacana tentang “kebaikan Orde Baru”, “kesejahteraan di era Orde Baru”, “swasembada pangan di era Orde Baru”, “pembangunan untuk rakyat”, “minimnya korupsi di era Orde Baru”—atau kalau semua dirangkum bisa dikatakan “enak zamanku, toh”—mulai dimainankan dalam kerangka politik post-truth. Mengapa demikian? Diakui atau tidak masih banyak warga negara yang menyimpan residu diskursif dan memori kolektif tentang pembangunaisme Orde Baru. Ini yang digunakan para demagog pemuja Suharto dan Orde Baru untuk terus menyebarluaskan gagasan-gagasan mereka. Setidaknya, mereka bisa mengaduk-aduk emosi warga tanpa harus memberikan penjelasan mendetil tentang kebiadaban Suharto. Dari situlah mereka akan mendapatkan keuntungan politik lanjutan. Apalagi, ada juga elit-elit politik lain di luar Partai Berkarya yang juga mewacanakan kehebatan dan keunggulan Suharto sehingga layak diberikan gelar Pahlawan Nasional serta program-program pembangunannya bisa diterapkan di masa kini dan mendatang.

Penguatan wacana yang dimobilisasi terus-menerus bisa memberikan pengetahuan yang salah terkait kejayaan Orde Baru, khususnya kepada kaum remaja dan generasi muda yang tidak terlalu mengenal sejarah kekejaman rezim Suharto. Ketika mereka hanya mendapatkan wacana kebaikan rezim Suharto dengan bermacam capaiannya yang disebarluaskan melalui media online dan media sosial, apa yang ditakutkan adalah mereka akan diarahkan untuk menjai generasi ahistoris karena tidak memahami lebih lanjut soal permasalahan dan kebengisan Orde Baru. Salah satu yang memprihatinkan dan harusnya menjadi concern banyak lembaga negara, termasuk kaum intelektual adalah bahwa kampanye kebangkitan Orde Baru tersebut ditujukan pula untuk menyerang-balik capaian-capaian penting gerakan Reformasi. Kalau wacana-wacana tersebut dibiarkan berkembang tanpa adanya kritik bisa jadi bisa menjadi ancaman tersendiri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya.

Kita bisa belajar bagaimana para demagog memainkan isu kebangkitan PKI setiap kali mendekati event politik di Indonesia.[7] Menurut saya, ini juga bagian dari kampanye untuk menghilangkan ketertarikan masyarakat untuk mengungkap yang sebenarnya siapa dalang di balik tragedi berdarah 65 karena mereka dijejali dengan narasi kekejaman. Berita seputar kekejaman PKI (peristiwa 65 dan Madiun 48) di bermacam media online tanah air serta bombardir status medsos—facebook, twitter, instagram, path, grup WA, dan lain-lain—yang meminta masyarakat, khususnya umat Islam, mewaspadai kebangkitan partai berlambang palu arit ini dengan beragam justifikasi naratif menciptakan menimbulkan suasana yang seolah-olah genting. Yang sangat khas dari booming PKI di media sosial dan media online adalah pernyataan dan berita terkait bahaya laten komunis, kebangkitan komunis, 60 juta pengikut PKI,[8] kekejian PKI pada para jendral, komunis musuh umat Islam, komunis tidak mengakui Pancasila, kekejaman PKI di peristiwa Madiun, rezim Jokowi dipengaruhi kekuatan komunis, dan yang lain. Anehnya mobilisasi wacana tersebut dilakukan ketika TAP MPRS No. 25 1966 tentang pelarangan penyebaran ideologi komunisme di Indonesia belum dicabut, sehingga kalaupun ada kebenaran informasi tentang kebangkitan PKI semestinya aparat kepolisian dan militer bisa langsung menindak karena mereka memiliki kelengkapan struktur sampai tingkat kecamatan. Ironisnya, ada pihak-pihak purnawirawan tentara (AD) yang ikut menyebarluaskan informasi seputar bahaya bangkitnya PKI di media sosial. Tentu saja, kita bisa melihat adanya target khusus dari penyebarluasan informasi tersebut, seperti untuk meningkatkan sentimen emosional pengguna media sosial dan menjadikan mereka abai terhadap fakta-fakta lain terkait peristiwa 65, misalnya pembunuhan massal terhadap anggota, simpatisan, atau yang dituduh terlibat PKI dan siapa dalang itu semua.

Kemampuan mengaduk-aduk anggota dalam sebuah grup WA, misalnya, dengan sentimen kebencian yang terus dipelihara sejak rezim Orde Baru hingga saat ini tentang kekejaman PKI tanpa menghadirkan wacana atau pengetahuan pembanding, mendorong berkembangnya kesepakatan terhadap kebenaran yang melampaui kebenaran itu sendiri, sebuah post-truth, karena data-data historis terbaru tentang tragedi 1965 tidak lagi dianggap penting. Bahkan data-data dari lapangan terkait pembunuhan massal 65 dan penderitaan keluarga korban dianggap tidak relevan. Dengan mobilisasi wacana ke-PKI-an yang membabi-buta menjadikan hasrat untuk berpengetahuan secara rasional terabaikan. Yang saya maksudkan hasrat untuk berpengatuan secara rasional adalah bahwa semestinya bangsa ini menumbuhkan keinginan untuk membuka “sisi gelap” sejarah 65 yang berdasarkan temuan analisis yang lebih beragam, bukan hanya mengandalkan pengaburan wacana historis sebagaimana dilakukan rezim Orba yang menjadikan fakta pembantaian massa tidak diajarkan kepada para pewaris Republik ini.  Berapa jumlah korban sebenarnya dari pembantaian tersebut, sampai sekarang masih simpang siur,[9] sehingga secara akademis perlu untuk ditemukan kejelasannya agar masyarakat tahu secara lebih komprehensif tragedi ini.

Sayangnya, hasrat berpengetahuan sebagian penggiat sejarah atau aktivis kemanusiaan yang semestinya bisa menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi faktual terkait tragedi 65 guna melengkapi dan memperluas perspektif masyarakat malah dituduh ingin membangkitkan-kembali komunisme. Bahkan, di media sosial dan media online heboh pernyataan Panglima TNI soal perintah menonton bareng film G 30 S/PKI atau berita tentang adanya institusi yang mengimpor 5 ribu senjata atas nama Presiden Joko Widodo lebih menarik untuk diikuti dan disebarluaskan ketimbang mengutuk keras pembubaran acara seminar akademis terkait 65 di LBH Jakarta yang jelas-jelas telah membunuh nalar intelektual bangsa ini atau ketimbang menemukan kepentingan sebenarnya di balik mobilisasi tersebut.[10] Apa yang tidak dipikirkan adalah betapa usaha-usaha konstruktif untuk rekonsiliasi tragedi 65 yang melibatkan pihak-pihak yang pernah terlibat menjadi berantakan dengan mobilisasi wacana tersebut. Adalah sebuah warisan yang buruk bagi generasi mendatang ketika mereka harus mendapatkan informasi sepihak yang berasal dari warisan rezim militeristik Orde Baru yang diyakini dan diteruskan sampai dengan saat ini.

Perkembangan terkini di Indonesia terkait politisasi tragedi 65 dan peristiwa-peristiwa lain seperti gerakan 212 berbasis informasi penistaan agama oleh Ahok yang mengaduk-aduk sisi emosional masyarakat, khususnya mayoritas yang bersepakat dengan isu-isu yang dihembuskan oleh figur penting atau kelompok tertentu di tanah air, menunjukkan betapa peradaban politik bangsa ini sudah masuk ke dalam era “politik post-truth,” politik pasca-kebenaran. Mobilisasi kebangkrutan Negara karena hutang yang bertambah di banyak media online yang kontra pemerintah juga menjadi contoh lain betapa para penggerak post-truth terus berusaha mengaduk-aduk kehidupan sosial dan politik bangsa ini. Fakta bertambahnya utang dijadikan senjata untuk menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ironisnya, banyak grup WA yang menyebarkan berita dari media online yang mengutip narasumber yang memang sejak awal berseberangan dengan rezim.[11] Tidak adanya keberimbangan informasi tentang penyebab hutang dan jumlah utang yang ditanggung rezim saat ini dari rezim sebelumnya menjadikan masyarakat yang sedari awal benci dengan Presiden Joko Widodo terpanggil sentimen dan emosinya. Bahkan, usaha pemerintah untuk memberikan bantuan kepada warga Rohingya di Myanmar juga dianggap pencitraan oleh para politisi yang memusuhi Presiden.[12]

 

Simpulan

Para pemuja Orde Baru bisa memainkan isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan budaya kontemporer yang berlangsung dalam masyarakat untuk dimobilisasi secara terus menerus melalui media online dan media sosial. Kebenaran bukanlah hal penting karena yang penting mereka bisa nunut, ikutan, alam euforia politik post-truth untuk mencari panggung baru sehingga tujuan untuk kembali berkontestasi dalam jagat politik nasional dan dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Mungkin ada yang menganggap bahwa Orde Baru tidak mungkin bisa bangkit lagi. Namun, di era post-truth yang dahsyat ini, semua serba mungkin. Siapa yang pernah menyangka bahwa seorang Trump bisa menjadi presiden Amerika Serikat. Para demagog bisa menggunakan panggung politik post-truth untuk terus berkampanye, termasuk melalui media online dan media sosial.

Keunggulan media sosial yang dengan cepat bisa menyebarkan informasi tertentu ke jutaan manusia di sebuah negara, atau bahkan antarnegara, menjadikannya piranti baru yang berperan penting dalam perkembangan politik post-truth di era peradaban digital dan internet dewasa ini. Kecanggihan dan kecepatan media sosial dalam menyebarkan sebuah informasi, terlepas benar atau tidaknya, seringkali menjadikannya ‘rujukan pertama’ bagi para pengguna, ketimbang media online, apalagi cetak yang semakin sepi peminatnya saat ini. Kelihaian dalam memilih kalimat, kata, ungkapan, dan gambar yang bombastis menjadikan status yang dibuat seseorang atau kelompok tertentu di media sosial akan menyebarluas dan dalam sekejap menjadi viral, apalagi kalau berkaitan dengan isu-isu politik atau SARA yang mengendap dalam alam bawah sadar masyarakat. Tidak terhitung lagi, berita terkait perpolitikan nasional yang dimainkan melalui budaya politik post-truth, sehingga kita yang semestinya mengembangkan rasionalitas, menjadi bingung dan ragu harus bagaimana menyikapi trend tersebut. Bahkan, tidak sedikit intelektual—dosen dan mahasiswa—yang terjebak dalam lingkaran berita yang diliputi “tabir kepalsuan”, meminjam lagu Rhoma Irama.

Media sosial, sejatinya, memiliki fungsi-fungsi konstruktif dalam mengembangkan demokrasi dan memperkuat politik kebangsaan di sebuah negara. Selama revolusi Mesir, Januari-Pebruari 2011, media sosial seperti twitter, facebook, dan mailist group menjadi andalan mahasiswa dan rakyat untuk memperkuat wacana dan memperluas gerakan perlawanan untuk meruntuhkan rezim otoriter Housni Mubarak.[13] Artinya, kecanggihan dan kecepatan media sosial bisa menjadi ajang konsolidasi demokrasi yang tidak bisa semata-mata mengandalkan pertemuan langsung karena ketatnya kontrol rezim negara terhadap aktivitas politik warganya.[14] Sentimen kebangsaan bisa terus dipupuk melalui media sosial, khususnya melalui event-event olahraga, tagar solidaritas bencana alam, status kebhinekaan, ekspose keberhasilan pembangunan, dan yang lain. Bahkan, dalam banyak kasus, media sosial sekarang digunakan untuk memromosikan kekayaan pengetahuan, teknologi, dan budaya lokal/pribumi masyarakat di tengah-tengah menguatnya budaya global,[15] yang tentunya bisa menumbuhkan sense of solidarity dan sense of belonging para pengguna android terhadap kekuatan bangsanya.

Dalam lingkup Indonesia, misalnya, banyak kaum muda yang menjadikan media sosial untuk memromosikan kekayaan budaya lokal dan pesona alam daerah mereka masing-masing. Inisiatif-inisiatif yang tumbuh di wilayah lokal ini menandakan bahwa sebagai bagian tak terpisahkan dari proses globalisasi, kaum muda itu mampu memanfaatkan dan memaksimalkan peradaban android melalui media sosial untuk menyebarluaskan kekayaan alam dan dinamika budaya lokal yang masih eksis. Cara tersebut memang tidak bombastis, tetapi mampu menjadi kekuatan soft diplomacy yang terbukti efektif. Demikian pula dalam hal solidaritas bencana, media sosial memainkan peran cukup signifikan karena kecepatannya mampu menggiring rasa empati publik dan bisa segera mengumpulkan donasi untuk meringan penderitaan para korban.

Sangat disayangkan ketika budaya politik post-truth menjadi lebih dominan dan menggeser peran strategis media sosial. Diakui atau tidak, bangsa ini memang masih menyimpan banyak permasalahan yang bisa dikomodifikasi oleh individu atau kelompok tertentu untuk kemudian diledakkan melalui viral di media sosial. Persoalan SARA, misalnya, bisa setiap saat dimanfaatkan untuk “memobilisasi kecemasan dan ketakutan” komunitas tertentu apabila individu atau kelompok yang berbeda dalam hal agama atau suku berkuasa. Mobilisasi semacam itulah yang, pada akhirnya, akan me-recall sentimen identitas yang menjadi struktur dalam sebuah komunitas, karena sama-sama merasakan keterancaman yang sebenarnya diintrodusir melalui bermacam informasi. Di era post-truth, politik identitas yang semestinya bisa menjadi kekuatan konstruktif untuk melawan penindasan kekuatan dominan yang ingin mengeksploitasi kekayaan alam sebuah negara dan daerah atau memarjinalkan komunitas tertentu (Walter, 2010; Wane, 2009; Wilkes, 2006; Windbore, 2006; Todd, 2003), berubah menjadi kekuatan destruktif untuk memusuhi sesama anak bangsa yang semestinya bahu-membahu mengatasi masalah perbedaan untuk memromosikan kesetaraan sebagai sebuah bangsa. Apa yang menakutkan adalah ketika budaya politik post-truth menjadi ajang bagi individu atau kelompok tertentu untuk mengeruk kepentingan ekonomi-politik mereka dan mengabaikan bangunan kebangsaan.

Politik post-truth akan menjadikan komunitas, masyarakat, dan bangsa rentan terhadap mobilisasi kepentingan yang sejatinya bukan untuk memberdayakan mereka. Kecenderungan yang terjadi adalah memelihara dendam, kecemasan, dan ketakutan yang akan menghalangi perwujudan persatuan nasional. Sayangnya, yang diuntungkan dari keadaan ini bukanlah warga atau rakyat, tetapi kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan dan memobilisasi bermacam informasi tendensius. Di sinilah, peran penting Negara dan Wakil Rakyat dibutuhkan, khususnya dalam menelorkan UU dan kebijakan yang berujung pada penguatan literasi publik. Manusia-manusia akademis, pegiat LSM, dan para aktor di masyarakat perlu terus menyebarluaskan gerakan literasi, baik gerakan membaca, menulis, ataupun media literacy. Gerakan literasi merupakan salah alternatif untuk mengurangi dampak buruk politik post-truth bagi Indonesia. Selain itu, organisasi-organisasi mahasiswa bisa mulai membuat komunitas analitis terhadap kecenderungan arah media sosial untuk kemudian menyebarluaskan hasil analsis mereka ke publik yang lebih luas. Menggunakan media sosial untuk menyerang-balik politik post-truth bisa dilakukan oleh para intelektual, anggota LSM, atau para pelaku di tengah-tengah rakyat dengan cara memberikan informasi atau pengetahuan yang lebih komprehensif kepada publik. Setidaknya, pihak-pihak yang memiliki kemampuan literasi dan kemampuan membangun wacana kontra Orde Baru dengan terus membeberkan dosa-dosa ekonomi, politik, sosial, dan budaya bisa memaksimalkan media online dan media sosial untuk terus ikut bekontestasi dalam membangun kebangsaan dan kenegaraan.

* Tulisan ini merupakan makalah yang saya sampaikan dalam Seminar Nasional “Melawan Lupa: Menelusuri Jejak KKN Orde Baru”, diselenggarakan BEM UNTAG Banyuwangi, 11 Januari 2019.

 

Catatan akhir:

[1] Sebagian besar pembahasan tentang elaborasi politik post-truth saya ambil dari Ikwan Setiawan. 2017. “Media sosial, politik post-truth, dan tantangan kebangsaan”. Bisa diakses di: http://matatimoer.or.id/2017/09/25/media-sosial-politik-post-truth-dan-tantangan-kebangsaan/

[2] Secara historis, kondisi post-truth memang masih menyisakan perdebatan, khususnya terkait kebenaran itu sendiri. Dalam dunia posmodern, misalnya, kebenaran tidak bisa lagi diukur berdasarkan pendapat pakar atau kelompok tertentu. Kebenaran adalah sesuatu yang bersifat relatif dan subjektif karena kebenaran sebagaimana digambarkan oleh modernisme adalah sesuatu yang sejak kelahirannya bersifat Western-oriented. Sangat mungkin, cara pandang posmodern itulah yang menyeruak terkait kasus Brexit dan Trump. Grace Russo Bullaro (2017) mengatakan bahwa orang-orang yang berada dalam dua faksi politik tersebut lebih suka berbicara dari posisi posmodernis terkati subjektivitas. Artinya, mereka memiliki opini mereka sendiri, tanpa memiliki sumber fakta karena mereka tidak percaya lagi kepada fakta atau kebenaran, selain karena fakta-fakta dan kebenaran-kebenaran versi mereka juga eksis. Bagi mereka, kebenaran mereka sendiri lebih benar ketimbang segala hal yang dikabarkan sebagai fakta dan slogan posmodernis usang, “persepsi adalah realitas”, menang. Meskipun kebenaran memang bersifat relatif, tetapi mengabaikan kebenaran dengan mengaburkannya dengan fiksi dan narasi emosional jelas menjadi bahaya tersendiri karena akan menciptakan individu atau kelompok yang mudah sekali disulut atau membela kepentingan tertentu ketika ada mobilisasi informasi yang menyentuh atau menyulut emosi publik. Padahal mobilisasi tersebut belum tentu kebenarannya, tetapi biasanya menyinggung identitas atau keyakinan tertentu yang dianut kelompok sasaran kampanye informasi sepihak.

[3] Pimpinan politik yang mencari dukungan dengan dengan mendekati hasrat dan prasangka populer ketimbang menggunakan argumen rasional.

[4] Cora Pfafferott (2017) memaparkan bahwa pemunculan istilah post-truth memang tidak bisa dilepaskan dari kekhawatiran pihak-pihak yang berada dalam kelompok “mapan,” para penjaga kebenaran, yang mulai khawatir dengan kehadiran kelompok “populis” dalam gerakan sosial dan politik. Lebih jauh lagi ia mengatakan bahwa banyak politisi, jurnalis, intelektual berpengaruh, dan ilmuwan yang berada dalam kelompok mapan ini, di mana media tradisional seperti televisi, surat kabar cetak, dan radio menjadi instrumen pentingnya. Apa yang harus diperhatikan adalah kebenaran itu bersifat dinamis dan selalu berada dalam ruang kontestasi; selalu dilawan dan ditafsir secara berbeda ketika berada dalam kehidupan masyarakat. Kebenaran politik yang dimapankan selama ini toh juga penuh kepentingan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Itulah mengapa lahir gerakan politik populis yang menggunakan media baru seperti media online dan media sosial untuk mengampanyekan kepentingan mereka, meskipun harus menggunakan berita palsu atau mobilisasi berita yang mengaduk-aduk emosi publik. Memang benar, bahwa kehadiran post-truth melalui bisa dibaca sebagai semakin semaraknya proses berdemokrasi dan bisa dikendalikan dengan munculnya kelompok mapan melalui media-media baru.

[5] “Lessons from the Year of Post-Truth Politics,” The Star, December 27, 2016, https://www.thestar.com/opinion/editorials/2016/12/27/lessons-from-the-year-of-post-truth-politics-editorial.html.

[6] Di Indonesia, berdasarkan data per Agustus 2017, terdapat 115 juta pengguna Facebook per bulannya, sebuah jumlah yang fantastis. Sementara, pengguna aktif Instagram adalah 45 juta. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan pasat yang sangat potensiak untuk media sosial. Lihat, “Ini Jumlah Pengguna Facebook dan Instagram di Indonesia,” Detik, 15 Agustus 2017, https://inet.detik.com/cyberlife/d-3599839/ini-jumlah-pengguna-facebook-dan-instagram-di-indonesia.

[7] Pembahasan tentang hoax kebangkitan komunisme saya ambil dari Ikwan Setiawan, “Media Sosial, politik post-truth, dan tantangan kebangsaan.” Op.cit.

[8] Mayjen Purnawirawan Kivlan Zen dengan lantang mengatakan kepada publik bahwa di Indonesia saat ini ada 15 juta pengikut dan simpatisan, dengan anak cucunya bisa mencapai 60 juta orang. Perkataan Kivlan ini terbilang aneh, karena anak dan cucu PKI pun dikaim menjadi bagian kebangkitan PKI sekarang. Sumber mana yang ia gunakan juga tidak jelas sama sekali. Anehnya, media juga tidak mengklarifikasinya lebih jauh. Untuk memperkuat argumennya tentang kebangkitan PKI, Kivlan menegaskan, “Motifnya ingin berkuasa. Ingin mengubah menjadi negara komunis, menjadi negara diktator, melarang adanya demokrasi dan tidak ada Tuhan.” Mungkin Kivlan perlu turun ke bawah berjumpa langsung dengan anak-anak dan cucu PKI yang sudah banyak bergelar haji. Mungkin Kivlan perlu membaca kembali sejarah tokoh-tokoh komunis, seperti H. Misbach dan Tan Malaka. Lihat, “Kivlan Zen Sebut Ada 60 Juta Pengikut PKI di Indonesia,” Viva, 19 September 2017, http://www.viva.co.id/berita/nasional/958378-kivlan-zen-sebut-ada-60-juta-pengikut-pki-di-indonesia.

[9] Menurut keterangan Tempo, sampai 2016, belum ada kepastian jumlah sebenarnya dari pembunuhan massal terhadap anggota, simpatisan, atau pihak yang dituduh PKI. Dugaan jumlah korban dari ribuan, ratusan ribu, hingga jutaan. Versi Komisi Pencari Fakta yang dibentuk Presiden Sukarno pada Desember 1965, yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Mayjen Soemarno, jumlah korban 80 ribu jiwa. Namun Sukarno tak yakin jumlah itu dan menanyakan kepada anggota tim Oei Tjoe Tat dan ia mengatakan sekitar 5 sampai 6 kali lipat dari yang disampaikan Soemarno. Menurut versi Komnas HAM 2012, jumlah korban berkisar antara 500 ribu hingga 3 juta. Sementara media asing seperti Washington Post menyebut korban berjumlah 500 ribu dan New York Times menyebut kisaran angka 300 ribu. Lihat, “Berapa Sebenarnya Korban Pembantaian Pasca G 30 S 1965”, Tempo, 18 April 2016, https://nasional.tempo.co/read/763665/berapa-sebenarnya-korban-pembantaian-pasca-g30s-1965#EoV6yjokBP2hBprQ.99 .

[10] Ariel Heryanto, salah satu intelektual Indonesia yang mengajar di Australia, menyatakan bahwa kalau diruntut lagi, isu bahaya laten komunis mulai menyeruak dan menjadi booming sejak tahun 1988, ketika Soedharmono dilantik menjadi Wakil Presiden. Militer beranggapan bahwa Soedharmono “tidak bersih”. Untuk membuktikan keseriusan protesnya, militer mengusulkan Jaelani Naro. Bahkan, sebagai bentuk protes, Sarwo Edhi Wibowo, salah satu penumpas PKI 65, mengundurkan diri dari DPR dan mengingatkan adanya infiltrasi komunis di eselon tertinggi pemerintahan. Inilah awal kampanye anti-Soedharmono yang dikaitkan dengan komunis. Isu “bangkitnya komunis” bangkitnya komunis yang mulai menyeruak sejak 2016 memang masih harus diurai lagi, khususnya untuk menemukan siapa yang bermain di dalamnya. Namun, dari Simposium Nasional Tragedi 1965 (18-19 April 2016), bisa dipantau bahwa antarjendral dan antarpurnawirawan jendral tengah terjadi masalah. Yang satunya bicara keterbukaan dan dialog dengan para korban 65, yang satunya mengecam campur tangan asing untuk menuntaskan kasus ini. Tidak mengherankan menjelang pembukaan ada gerombolan yang menyerang acara. Tidak mungkin mereka bisa masuk ke acara tanpa sponsor elit di tingkat atas.  Lihat, Ariel Heryanto. “Kapan Kambuhnya Bahaya Komunis?”, CNN Indonesia, 10 Mei 2016, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160510094659-21-129620/kapan-kambuhnya-bahaya-pki/.

[11] Cek misalnya berita-berita berikut, “Gerindra: Jokowi Harus Insyaf dan Nyatakan Indonesia Bangkrut,” Jitunews, http://www.jitunews.com/read/59370/gerindra-jokowi-harus-insyaf-dan-nyatakan-indonesia-bangkrut; “Utang Per Mei 2017 Capai Rp. 3.600 Triliun Indonesia Di Ambang Bangkrut,” Eramuslim, https://www.eramuslim.com/berita/nasional/utang-per-mei-2017-capai-rp-3-600-triliun-indonesia-diambang-bangkrut.htm#.WchrvMajfIU.

[12] “Prabowo Sebut Bantuan Indonesia untuk Rohingya Hanya Pencitraan Jokowi”, Kompas, 16 September 2017, http://nasional.kompas.com/read/2017/09/16/14095231/prabowo-sebut-bantuan-indonesia-untuk-rohingya-hanya-pencitraan-jokowi.

[13] Christopher Wilson. “Digital Media in the Egyptian Revolution: Descriptive Analysis from the Tahrir Data Sets.” International Journal of Communication, Vol. 5(2011): 1248-122; Anne Alexander and Miriyam Aouragh. “Egypt’s Unfinished Revolution: The Role of the Media Revisited.” International Journal of Communication, Vol. 8 (2014): 890–915.

[14] Xueqing Li, Francis L.F. Lee, and Ying Li. “The Dual Impact of Social Media Under Networked Authoritarianism: Social Media Use, Civic Attitudes, and System Support in China.” International Journal of Communication, Vol. 10(2016): 5143–5163.

[15] Sylvia A. Owiny, Khanjan Mehta, and Audrey N. Maretzki. “The Use of Social Media Technologies to Create, Preserve, and Disseminate Indigenous Knowledge and Skills to Communities in East Africa.” International Journal of Communication, Vol. 8(2014): 234-247.

Daftar bacaan

Acciaioli, Greg. 1985. “Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia”. Canberra Anthhropology, Vol. 8 (1 & 2), hlm. 148-172.

Bhabha, Hommi. 1994. The Location of Culture. London: Routledge.

Boggs, Carl. 1984. The Two Revolution: Gramsci and the Dilemas of Western Marxism. Boston: South End Press.

Boothman, Derek. 2008. “Hegemony: Political and Linguistic Sources for Gramsci’s Concept of Hegemony,” dalam Richard Howson & Kylie Smith (eds). Hegemony: Studies in Consensus and Coercion. London: Routledge.

Fontana, Benedetto. 2008. “Hegemony and Power in Gramsci,” dalam Richard Howson & Kylie Smith. Hegemony: Studies in Consensus and Coercion. London: Routledge.

Foucault, Michel. 2013. Archaeology of Knowledge. London: Routledge.

Foucault,. 1998. The Will to Knowledge, The History of Sexualities Volume 1 (English trans. Robert Hurley). London: Penguin Books.

Foucault, Michel. 1984. “Truth and Power”. Dalam Paul Rainbow (ed). Foucault Reader. New York: Panthean Books.

Foucault, Michel. 1981. “The Order of Discourse”, Inaugural Lecture at the College de France, 2 Desember 1976, dipublikasikan kembali dalam Robert Young (ed). Untying the Text: A Post-Structuralist Reader. Boston: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Foucault, Michel. 1980. Power/Knowledge. Brighton: Harvester.

Gramsci, Antonio. 1981. “Class, Culture, and Hegemony,” dalam Tony Bennett, Graham Martin, Collin Mercer, & Janet Woolacott (eds). Culture, Ideology, and Social Process. Batsford: The Open University Press.

Howson, Richard & Kylie Smith. 2008. “Hegemony and the Operation of Consensus and Coercion,” dalam Richard Howson & Kylie Smith (Eds). Hegemony: Studies in Consensus and Coercion. London: Routledge.

Jones, Todd. 2012. “Indonesian Cultural Policy in the Reform Era”. Indonesia, hlm. 147-176.

Kleden, Ignas. 1988. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES.

Setiawan, Ikwan. 2011. “Modernitas, Lokalitas, dan Poskolonialitas Masyarakat Desa di Era 80-an.” Literasi, Vol. 1, No. 1, hlm. 117-134.

Setiawan, Ikwan. 2013. “Membuka Layar Impian: Budaya Poskolonial dalam Film Era 2000-an”. Disertasi belum dipublikasikan. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Todd, Anne Marie. 2003. “Environmental Sovereignty Discourse of the Brazilian Amazon: National Politics and the Globalization of Indigenous Resistance.” Journal of Communication Inquiry, Vol. 27(4), hlm. 354-370.

Wane, Njoki Nathani. 2009. “Indigenous Education and Cultural Resistance: A Decolonizing Project.” Curriculum Inquiry, Vol. 39(1), hlm. 159-178.

Walter, Maggie. 2010. “Market Forces and Indigenous Resistance Paradigms”, Social Movement Studies, Vol. 9(2), hlm. 121-137.

Wilkes, Rima. 2006. “The Protest Actions of Indigenous Peoples: A Canadian-U.S. Comparison of Social Movement Emergence.” American Behavioral Scientist, Vol. 50(4), hlm. 510-525.

Windborne, Janice. 2006. “New Laws, Old Values: Indigenous Resistance to Children’s Rights in Ghana.” Atlantic Journal of Communication, Vol. 14(3), hlm. 156–172.

Sumber Internet 

Al-Rodhan, Nayef. 2017. “Post-truth Politics, the Fifth Estate, and the Securitization of Fake News”, Global  Policy Journal, http://www.globalpolicyjournal.com/blog/07/06/2017/post-truth-politics-fifth-estate-and-securitization-fake-news;

“Berapa Sebenarnya Korban Pembantaian Pasca G 30 S 1965”, Tempo, 18 April 2016, https://nasional.tempo.co/read/763665/berapa-sebenarnya-korban-pembantaian-pasca-g30s-1965#EoV6yjokBP2hBprQ.99 

Bullaro, Grace Russo. 2017. “Donald Trump and the Era of Post-Truth”, http://www.lavocedinewyork.com/en/news/2017/05/18/donald-trump-and-the-era-of-post-truth/

Cho, Paul. 2017. “Technology and Its Role in the Post-Truth World”, http://www.foxhedgehog.com/2017/03/technology-and-its-role-in-the-post-truth-world/

Davies, William. 2016. The Age of Post-Truth Politics, New York Times, https://www.nytimes.com/2016/08/24/opinion/campaign-stops/the-age-of-post-truth-politics.html?mcubz=3.

Erdianto, Kristian. “Kontras Paparkan 10 Kasus Pelanggaran HAM yang Diduga Melibatkan Soeharto”. Kompas.com. 25 Mei 2016. https://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/07220041/Kontras.Paparkan.10.Kasus.Pelanggaran.HAM.yang.Diduga.Melibatkan.Soeharto?page=all.

“Gerindra: Jokowi Harus Insyaf dan Nyatakan Indonesia Bangkrut,” Jitunews, http://www.jitunews.com/read/59370/gerindra-jokowi-harus-insyaf-dan-nyatakan-indonesia-bangkrut

Heryanto, Ariel. “Kapan Kambuhnya Bahaya Komunis?”, CNN Indonesia, 10 Mei 2016, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160510094659-21-129620/kapan-kambuhnya-bahaya-pki/.

“Ini Jumlah Pengguna Facebook dan Instagram di Indonesia,” Detik, 15 Agustus 2017, https://inet.detik.com/cyberlife/d-3599839/ini-jumlah-pengguna-facebook-dan-instagram-di-indonesia.

Miroshnichenko, Andrey. 2017. “The post-truth world: how social media destroy the absolutism of the “objective” truth”, Human as Media, https://human-as-media.com/2017/02/22/the-post-truth-world-how-social-media-destroy-the-absolutism-of-the-objective-truth/.

Mukhti, M.F. 2015. “Riwayat Masuknya Modal Asing ke Indonesia”. https://historia.id/modern/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVy1

“Kivlan Zen Sebut Ada 60 Juta Pengikut PKI di Indonesia,” Viva, 19 September 2017, http://www.viva.co.id/berita/nasional/958378-kivlan-zen-sebut-ada-60-juta-pengikut-pki-di-indonesia.

Kresna, Mawa. “Gurita Bisnis Keluarga Soeharto”. Tirto.id., 26 Januari 2018. https://tirto.id/gurita-bisnis-keluarga-soeharto-cDN6.

 

Ilustrasi cover: https://www.merdeka.com/peristiwa/begini-cara-presiden-soeharto-pilih-jenderal-untuk-panglima-tni.html

Share This:

About Ikwan Setiawan 171 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*