Ludruk di tengah perubahan: Siasat survival-kreatif di zaman Reformasi (1)

IKWAN SETIAWAN

 

Bertahan di zaman yang berubah

Bagi banyak orang dan pelaku kultural, era Reformasi yang ditandai oleh tumbangnya rezim negara otoriter-militeristik memberikan sedikit harapan bagi berkembangnya kehidupan ekspresif yang terbebas dari kekangan dan aturan doktriner rezim negara. Semangat kebebasan untuk memperoleh kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera menjadi wacana dominan yang dihembuskan oleh aktor-aktor intelektual dan politisi. Perbaikan sistem perundang-undangan, otonomi daerah, penyelenggaraan pesta demokrasi yang lebih transparan, dan dibentuknya banyak komisi, menjadi penanda-penanda yang tampak menghantarkan harapan-harapan baru bagi masyarakat. Keterbukaan menjadi kata kunci yang menghadirkan menggunungnya mimpi terhadap perbaikan hidup. Transparansi anggaran dan pembagian keuangan yang (katanya) semakin merata mendorong lahirnya euforia terhadap perbaikan nasib masyarakat di tengah-tengah gelombang globalisasi yang semakin biasa.

Kontes 2

Para transvesti Karya Budaya siap unjuk kebolehan

Namun, apa yang tidak bisa dipungkiri dari praktik kehidupan bernegara di zaman Reformasi adalah penerapan ekonomi-politik neoliberalisme yang mengedepankan mekanisme pasar sebagai acuan utama. Deregulasi kebijakan negara dalam urusan-urusan publik menjadi norma berikutnya yang harus diusahakan oleh rezim negara di era Reformasi. Meskipun tidak menjalankan sepenuhnya, pemerintah secara bertahap mulai mengurangi anggaran untuk sektor publik, baik di sektor pertanian, BBM, kesehatan, maupun kebudayaan. Memang, pemerintah masih menganggarkan uang negara untuk membantu dan menyokong sektor publik, tetapi tidak lagi sepenuhnya karena tekanan lembaga-lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, yang menanamkan orang-orangnya di pemerintahan. Dalam iklim yang demikian, sektor swasta diidealisasi sebagai penyokong utama pertumbuhan ekonomi. Masyarakat semakin didorong untuk masuk dan membiasakan diri dalam peradaban pasar dengan menikmati benda-benda industrial yang semakin massif dan murah. Mereka dibiasakan dengan wacana-wacana kompetisi yang semakin mengedepankan skills dan pengetahuan sebagai kekuatan utama. Bahkan, sektor kebudayaan tradisional/rakyat yang di masa rezim Orde Baru diposisikan sebagai tameng ideologis terhadap pengaruh-pengaruh negatif budaya asing, mulai pula digerakkan oleh mekanisme pasar. Industri budaya pop yang ditopang oleh teknologi digital—seperti VCD dan DVD—berkembang semakin pesat dan menjangkau wilayah-wilayah desa, tak terkecuali wilayah yang menjadi basis pendukung kesenian rakyat.

Lawak 2

Para pelawak yang ‘mencairkan’ malam

Tahun 2009 oleh pemerintah pusat dicanangkan sebagai Tahun Industri Kreatif di mana “seni pertunjukan” menjadi salah satu prioritas yang akan dikembangkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan para seniman dan masyarakat pendukungnya. Untuk semakin memperkuat dan memberdayakan industri kreatif, mulai tahun 2011 berdiri Kementeriaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang khusus menggawangi industri pariwisata, industri budaya, dan ekonomi kreatif sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional berbasis kekuatan kreativitas masyarakat.[i] Dalam idealisasi pemerintah, industri kreatif dipahami sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan kerja dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta industri tersebut. Sebanyak 14 sub-sektor industri kreatif juga telah ditetapkan, yaitu industri periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, video film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangan. Tujuan ideal tersebut memang masuk akal, karena masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk kreativitas, khususnya seni pertunjukan lokal yang apabila dikelola dengan baik bisa menjadi penopang munculnya ekonomi kreatif. Sayangnya, pemerintah sampai saat ini belum mempunyai desain operasional terkait bagaimana mengembangkan industri kreatif dengan aktor para seniman rakyat.

Dalam praktiknya, orientasi utama dari kebijakan industri kreatif adalah menumbuhkan industri massa yang bisa menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi devisa negara. Sementara, orientasi untuk menegosiasikan identitas bangsa dan masyarakat lokal harus larut dalam tumpukan simulakra yang mengusung makna seolah-olah tradisional. Selain itu, titik-tekan dari kebijakan ini akhirnya hanya terpusat pada industri bermodal di kota besar, seperti film, televisi, animasi, iklan, maupun fashion. Seni pertunjukan tradisional dibiarkan berjalan sendiri tanpa kejelasan kebijakan yang menaunginya. Para seniman rakyat harus berkompetisi secara lebih ketat dengan kesenian-kesenian industrial berbasis digital. Tentu ini menghadirkan hambatan tersendiri bagi para pelaku kesenian rakyat yang hanya bermodalkan kemampuan estetik turun-temurun dan modal finansial yang pas-pasan. Akibatnya, zaman Reformasi yang menumbuhkan harapan bagi banyak pihak, ternyata menjadi kondisi yang ikut mempercepat kepunahan banyak kesenian rakyat yang di masa Orde Baru masih bertahan.

remo 1

Tari remo

Meskipun banyak kelompok ludruk yang akhirnya harus gulung tikar karena kalah bersaing dengan hiburan modern seperti orkes dangdut, di Jawa Timur masih ada beberapa grup ludruk yang bisa survive dengan melayani tanggapan terop. Hengky Kusuma pernah membuat rangking grup ludruk di Jawa Timur berdasarkan intensitas tanggapan terop mereka, yakni: (1) Ludruk Karya Budaya Mojokerto; (2) Ludruk Budhi Wijaya (Mojokerto); (3) Ludruk Mustika Jaya (Jombang); (4) Ludruk Karya Baru (Mojokerto); dan, (5) Ludruk PutraWijaya (Jombang).[ii] Namun, berdasarkan informasi terbaru, Ludruk Karya Baru Mojokerto sudah menyalip Ludruk Karya Budaya dalam hal kuantitas pertunjukan. Data tersebut mengimplikasikan beberapa hal. Pertama, bahwa di tengah-tengah ketenaran kesenian industrial, masih ada grup ludruk yang bisa mempertahankan eksistensinya dengan beragam strategi. Mereka pandai membaca bahwa sebagian masyarakat masih ada yang merindukan pertunjukan ludruk. Kedua, tentu para pengelola dan para seniman menemukan formula strategis bagaimana memperkenalkan dan menjadikan kelompok ludruk mereka bisa dicintai oleh calon penanggap.

Keberhasilan kelompok-kelompok ludruk di atas untuk mempertahankan dan memperluas eksistensi pertunjukannya di tengah-tengah masyarakat yang sedang berubah menjadi semakin modern memang cukup membanggakan. Dari data awal diperoleh informasi bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari beberapa kelebihan dari masing-masing kelompok. Pertama, kelima kelompok tersebut sudah memiliki manajemen yang rapi. Dalam artian, terdapat kepengurusan dan mekanisme organisasi yang dijalankan dalam grup ludruk. Termasuk, misalnya, bagaimana mereka membuat semacam ‘kantor perwakilan’ di beberapa kota yang masyarakatnya dianggap memiliki potensi untuk nanggap ludruk. Kantor perwakilan tersebut bertugas menjadi perantara antara grup dengan calon penanggap. Selain itu, ada juga kelompok yang secara rutin membuat rapat evaluasi internal selama setahun, terkait kekurangan dan permasalahan yang terjadi. Kedua, grup-grup tersebut memiliki properti pertunjukan yang lengkap, dari lampu, geber yang indah hingga kostum yang beragam. Ketiga, grup-grup itu memiliki para seniman/wati yang sudah berpengalaman dan mumpuni serta berpotensi untuk membuat para penonton senang, baik dari aspek lawakan, kidung, ataupun tandakannya. Keempat, mereka berani melakukan perombakan estetik di beberapa bagian pertunjukan, meskipun tidak berani merubah pakem secara keseluruhan. Keberanian untuk melakukan perubahan estetik inilah yang akan kami telusuri lebih jauh lagi. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, kelompok ludruk berani memasang tarif Rp. 6.000.000 sampai Rp. 7.000.000 untuk setiap pementasan terop. Bisa juga lebih, antara Rp. 9.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000, tergantung jauh atau dekatnya lokasi pertunjukan.

lakon 2

Dalam sebuah lakon

Paling tidak, keberhasilan kelima kelompok ludruk tersebut bisa menjadi bahan awal terkait aspek-aspek apa saja yang bisa dieksplorasi lebih lanjut untuk mengembangkan pertunjukan ludruk dalam perspektif industri kreatif. Salah satu hal yang menguntungkan adalah bahwa sejak kelahirannya, ludruk bisa bersikap adaptif dan melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam model pertunjukan agar kesenian ini bisa tetap survive dan memberikan kontribusi ekonomi bagi para seniman/watinya serta kontribusi kultural bagi pengembangan nilai-nilai kerakyatan. Dalam kondisi politik yang suram maupun dalam kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan, para seniman dan kelompok ludruk mampu terus berkontestasi, meskipun jumlah mereka yang mampu dan mau bersiasat tidaklah banyak.

Dalam pusaran masalah

Seperti kami sampaikan sebelumnya, permasalahan utama yang dihadapi oleh para seniman/wati ludruk adalah pergeseran dan perubahan selera kultural masyarakat yang dulu menjadi pewaris pasif atau penyangga eksistensinya. Dari permasalahan tersebut muncul permasalahan-permasalahan lain yang menjadikan banyak kelompok ludruk gulung tikar, atau hidup segan mati tak mau. Permasalahan tersebut bisa dikategorikan kepada permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal berkaitan dengan sejumlah hambatan dan masalah yang berlangsung dalam kehidupan para pelaku dan kelompok ludruk. Sementara, permasalahan eksternal berhubungan dengan kondis-kondisi di luar kehidupan pelaku dan kelompok, tetapi memiliki implikasi terhadap perkembangan ludruk di tengah-tengah masyarakat.

Masalah-masalah internal

Permasalahan internal pertama, menurut pengakuan Isbandi Wibowo (Cak Bowo), Ketua Ludruk Baru Budi Mojokerto, adalah tuntutan ekonomi yang tidak bisa dipenuhi dari penghasilan ludruk, sehingga banyak seniman ludruk terpaksa berhenti dan memilih pekerjaan lain (Musyawir, 2013). Bisa dibayangkan kalau sebuah kelompok ludruk hanya manggung satu kali dalam satu bulan, betapa kecil honor yang mereka peroleh karena uang pertunjukan tersebut harus dibagi rata kepada para anggota kelompok berdasarkan peran masing-masing.  Secara umum para pelaku ludruk mendapatkan honor Rp. 50.000 – Rp. 100.000 setiap pertunjukan. Menjadi wajar kalau mereka kemudian memilih pekerjaan lain dan tidak lagi berminat bermain ludruk. Atau, kalaupun tidak keluar dari kelompok, mereka akan mencari pekerjaan lain dan tetap ikut pentas ludruk untuk menyalurkan bakat kesenimanan mereka. Pilihan untuk keluar dari dunia ludruk merupakan pilihan eksistensial bagi para seniman karena mereka tidak mungkin lagi menggantungkan kehidupan dari honor pertunjukan. Tidak banyak seniman yang bertahan dalam kondisi tersebut. Mereka yang bertahan biasanya adalah mereka yang memiliki pekerjaan lain sebagai penopang kebutuhan hidup sehari-hari.

Penonton anak 3

Penonton yang masih setia, anak-anak dan kaum remaja.

Permasalahan internal yang kedua adalah banyaknya kelompok ludruk yang hanya berbekal NIK (Nomor Induk Kesenian) dari dinas terkait, tetapi tidak memiliki keanggotaan tetap. Menurut Hengky Kusuma, mudahnya seseorang mendapatkan NIK menjadikan persaingan di kalangan ludruk makin sengit.[iii] Betapa tidak, kelompok ludruk yang memiliki NIK di Surabaya maupun kota-kota lain jumlahnya ratusan. Sebagian besar mereka bukan seniman. Kalau mereka dapat tanggapan, tinggal comot kenalannya ala kadarnya. Bahkan mereka berani banting harga. Kelompok ludruk inilah yang oleh kalangan seniman ludruk disebut ludruk plang nama, karena hanya memiliki plang nama di depan rumah juragan yang menjadi sekretariat, tanpa memiliki anggota tetap. Masih menurut Hengky, kebiasaan “pemain comotan” berpotensi merusak dan mematikan ludruk, karena salah satu yang menguatkan eksistensi ludruk adalah komitmen anggotanya.[iv] Para anggota yang memiliki komitmen tinggi terhadap kelompok tidak mudah tergoda untuk mau dibon oleh kelompok lain. Namun demikian, komitmen tersebut memang sangat sulit diwujudkan karena para pelaku juga membutuhkan tambahan penghasilan untuk menyambung hidup. Akhirnya, yang terjadi adalah seleksi alam. Mereka yang asal tampil begitu mendapat tanggapan, tanpa kemampuan seni ludruk yang mumpuni akan tumbang dengan sendirinya. Di Surabaya juga mengidap penyakit serupa. Tak heran kelompok-kelompok ludruk di kota yang disebut-sebut sebagai kota ludruk ini, satu persatu berguguran. Kelompok ludruk yang masih bertahan pun hanya sedikit mendapat tanggapan.

Lawak 2

Kebiasaan nge-bon pemain juga berimplikasi kepada kurang kuatnya ikatan institusional sebagai penyebab utama kehancuran sebuah kelompok. Bagi juragan/pimpinan ludruk plang/papan nama, tradisi nge-bon memang lebih menguntungkan, karena mereka tidak harus repot-repot memikirkan pengembangan kualitas anggota dan relatif lebih murah dalam pembiayaan. Mereka tidak harus memikirkan nasib anggota, semisal bagaimana menyediakan pakaian atau kebutuhan untuk lebaran. Namun, ketiadaan ikatan dan komitmen para pelaku menjadikan usaha-usaha pengembangan mandeg atau bahkan tidak terpikirkan, sehingga ketika sepi tanggapan, kelompok tersebut akan mati dengan sendirinya.

Yang ketiga adalah struktur pertunjukan ludruk yang terkesan sangat tradisional/kuno, sehingga generasi muda mulai enggan menontonnya dan lebih senang menonton pertunjukan dangdut koplo yang menjamur di wilayah kebudayaan Arek. Kesenian modern memang menawarkan tontonan yang tidak membutuhkan pikiran njlimet untuk menikmatinya serta menjanjikan ekstase-ekstase untuk mengusir sejenak kejenuhan hidup. Selain itu, musik modern maupun film lebih menawarkan sesuatu yang bersifat baru ketimbang ludruk yang terkesan jadul. Apalagi cerita yang diangkat masih banyak mengambil dari legenda-legenda yang sangat berjarak dengan para penonton dari kalangan kaum muda. Cerita dengan latar waktu kolonial tentu sangat bertolak-belakang dengan latar waktu saat ini, di mana penjajahan sudah tidak ada lagi. Sejatinya, para seniman/wati ludruk bisa mementaskan lakon yang tidak kalah dahsyat dengan sinetron maupun film. Tentu saja, hal itu membutuhkan pemikiran-pemikiran intelektual dari kalangan ludruk untuk bisa menciptakan lakon yang bersifat up to date. Kedekatan cerita dengan kehidupan sehari-hari yang aktual, paling tidak, bisa menjadi daya tarik tersendiri dari sebuah kelompok ludruk.

Masalahnya adalah banyak seniman ludruk malas ketika diajak untuk berlatih atau berpikir untuk menemukan terobosan-terobosan kreatif dalam berkarya. Kenyataan ini menjadikan pertunjukan ludruk terkesan stagnan, minim inovasi. Henricus Supriyanto pernah melontarkan usulan kepada para seniman dan kelompok ludruk di Malang perihal pelatihan, tetapi mengalami kegagalan:

“Kalau untuk urusan mengajak para seniman ludruk latihan rutin sebelum pertunjukan atau di saat waktu senggang, saya sudah berulangkali mengusulkan ke mereka. Tapi, masalah utamanya adalah mereka itu punya pekerjaan untuk menyambung hidup. Maka, ketika saya mengajak, mereka bertanya dapat uang transportasi-akomodasi atau tidak. Ini yang membuat repot untuk diajak berkembang para seniman itu. Selain itu, mereka selalu beralasan, kalau main ludruk itu yang penting tahu jalan ceritanya secara umum, sebagaimana disampaikan sutradara, selebihnya adalah spontanitas dan kecerdasan di atas panggung, makanya ndak perlu pelatihan-pelatihan khusus.”(Wawancara, 8 Agustus 2014)

Memang tidak mudah mengubah pola pikir para seniman ludruk yang sudah terbiasa dengan model acting spontan dan improvisasi berdasarkan arahan sutradara. Selain itu, dalam keyakinan para seniman, pakem dalam pertunjukan ludruk memiliki kekhasan yang tidak mudah untuk di-ubah, karena perubahan dalam struktur pertunjukan—termasuk mengubah ke dalam bahasa Indonesia, misalnya—akan menghilangkan karakteristik ludruk sebagai kesenian egaliter yang merakyat. Pemahaman ini yang menyebabkan sulitnya terobosan kreatif tentang pertunjukan dalam pengembangan ludruk.

anak penonton

Menikmati ludruk

Keempat, durasi pertunjukan ludruk yang relatif lama—antara pukul 21.00 sampai menjelang subuh, 03.30 WIB—ikut pula berkontribusi terhadap keengganan warga untuk menontonnya. Mereka yang sudah terbiasa dengan kesenian pop yang ringkas/praktis tentu akan berpikir sekian kali untuk pergi begadang menonton pagelaran ludruk. Apalagi mereka yang mempunyai tanggung jawab pekerjaan keesokan harinya. Menanggapi permasalahan tersebut, dua seniman ludruk, DS Yono dan Soewito, menawarkan pemendekan/peringkasan/pemadatan durasi pertunjukan ludruk menjadi 2 jam saja.

Jika biasanya pentas ludruk dimulai pukul 21.00 WIB hingga menjelang subuh, ludruk baru  tidak bisa lebih dari dua jam saja. Pemendekan itu penting agar pertunjukan lebih efektif, tidak membuang-buang waktu pemainnya, juga waktu penonton yang esoknya harus kembali bekerja…Orang sekarang butuh hiburan yang temponya tidak terlalu lama. Jadi pementasan ludruk harus bisa menjawab dan membaca kebutuhan ini…pemadatan tak harus meninggalkan tahap-tahap seperti ngremo dan kidungan dalam pertunjukan. (Surya, 6 Mei 2007)

Memang benar, terobosan dalam bentuk pemendekan/peringkasan/pemadatan durasi pertunjukan memang menjanjikan penghematan waktu bagi para penonton ludruk, utamanya bagi generasi muda dan kelompok warga yang bekerja di ranah kantoran. Meskipun demikian, dari segi tampilan estetik, akan banyak unsur-unsur ludruk yang dihilangkan, khususnya cerita. Realitas itulah yang menjadi kekhawatiran para seniman ludruk lainnya. Keinginan untuk mendapatkan penonton demi mempertahankan eksistensi ludruk di tengah-tengah perubahan budaya masyarakat hanya menghasilkan reduksi-reduksi yang sangat banyak dari aspek-aspek pertunjukan ludruk. Akibatnya, tidak banyak seniman ludruk yang mengikuti pola pemendekan/peringkasan waktu pertunjukan tersebut.

anak penonton 2

Regenerasi penonton

Kelima, regenerasi dalam kelompok ludruk yang seret karena tidak banyak generasi muda yang tertarik untuk ikut bermain dalam pertunjukan ludruk. Hal ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Akibatnya, para pemain ludruk sebagian besar berasal dari generasi tua yang berusia 50 sampai dengan 70 tahun. Kesan ludruk yang ndeso atau ketinggalan zaman serta tidak sesuai dengan selera estetik kaum muda bisa jadi merupakan faktor ketidaktertarikan para pemuda untuk bergabung dalam kelompok ludruk, meskipun mereka sudah diiming-imingi honor dari setiap pertunjukan. Seret-nya regenerasi sebenarnya tidak semata-mata berasal dari minimnya minat generasi muda, tetapi juga karena sistem manajemen keanggotaan dalam kelompok ludruk. Eko Edy Susanto menerangkan:

Karena manajemen kesenian ini kebanyakan…tradisional dan cenderung kekeluargaan. Jadi jika ingin memasukkan satu personel muda, misalnya, harus memperhitungkan secara masak. Apalagi kalau harus menggusur personel yang lebih. Ini pertimbangan serius, tidak bisa dilakukan seperti dalam organisasi di pemerintahan atau swasta. Tapi, kalau ada personel yang memang sudah tidak mampu dalam segala hal, baru ada regenerasi. (Surabaya Post, 20 September 2008)

Memang, selama ini usia para personel ludruk yang relatif tua tidak menjadi permasalahan serius, karena mereka masih mampu melakukan atraksi panggung secara maksimal. Meskipun demikian, minimnya regenerasi juga bisa memunculkan beberapa persoalan yang merugikan sebuah kelompok. Pertama, minimnya pemain berusia muda bisa mengurangi minat penonton dari generasi muda yang diharapkan menjadi penonton ataupun calon penanggap pontensial di masa mendatang yang akan tetap menjadikan ludruk survive. Saat ini mungkin belum terasa, tetapi di masa mendatang bisa jadi sangat merugikan. Kedua, kalau dalam benar-benar tidak ada generasi muda yang berminat menjadi pemain ludruk dan pada saat bersamaan banyak pemain tua yang sudah tidak sanggup lagi untuk pentas, bisa dipastikan kelompok ludruk akan gulung tikar.

Permasalahan internal keenam yakni kurangnya figur intelektual yang bisa mengatur aspek-aspek manajemen kelompok ludruk serta melahirkan inovasi—baik dalam hal lakon, tata panggung, maupun model pertunjukan—yang bisa menjadikan pertunjukan ludruk tetap dicintai. Hal itu diperlukan karena rata-rata seniman/wati ludruk masih berpikiran konvensional, dalam artian sekedar menjalani pertunjukan sesuai dengan pakem yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga mereka kurang bisa beradaptasi dengan perubahan selera kultural masyarakar.

Masalah-masalah eksternal

Permasalahan eksternal pertama yang semakin memarjinalisasi kesenian ludruk adalah populeritas budaya pop-industrial dengan bermacam variannya. Sebenarnya permasalahan ini mulai berlangsung sejak rezim Orde Baru menerapkan pembangunan industrial, di mana salah satu implikasinya adalah menguatnya budaya populer dalam masyarakat, dari kota hingga desa. Apalagi pada pertengahan Orde Baru, televisi swasta mulai diperkenalkan dan semakin menjamur di era Reformasi. Selain itu, bermacam jenis budaya populer baru berorientasi massif, seperti musik pop, game on line, play station, dan film, menjadikan generasi muda, mulai berpikir-ulang untuk menonton ludruk. Dengan kata lain, masyarakat desa sebagai penikmat ludruk tengah mengalami perubahan orientasi selera kultural sebagai akibat massifnya penyebaran budaya metropolitan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita tidak bisa lagi mengkonstruksi masyarakat dan budaya desa semata-mata dalam wacana dan praktik kultural yang berorientasi tradisional. Kita tidak mungkin lagi memosisikan kesenian rakyat dan ritual sebagai kekuatan adiluhung yang bisa mempengaruhi pola pikir dan mendorong mereka untuk menolak kehadiran modernitas dan globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Para pengelola dan seniman ludruk sebenarnya sangat memahami kondisi ini. Namun, tidak semua dari mereka yang mampu berbuat banyak, dalam artian bisa menyiasati permasalahan tersebut dengan menemukan terobosan-terobosan baru dalam pertunjukan.

Lawak 3

Permasalahan kedua adalah kurang seriusnya perhatian dari pihak pemerintah terhadap pengembangan dan pemberdayaan ludruk. Pemerintah, di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi belum bisa menemukan kebijakan strategis bagaimana harus mengembangkan dan memberdayakan para seniman/wati ludruk yang tersebar luas di Mojokerto, Jombang, Malang, maupun Surabaya. Dengan nada ironis, Eko Edy Susanto atau biasa disapa Cak Edy Karya, Ketua Ludruk Karya Budaya Mojokerto, mengatakan:

“Bisa dikatakan, pihak pemkab (Mojokerto, pen) tidak pernah memberi perhatian kepada kami, Karya Budaya, dan grup-grup ludruk lainnya. Kesannya, hanya kalau dibutuhkan kami diperhatikan, setelah tidak dibutuhkan ndak ada yang mau nengok (memperhatikan, pen). Bahkan, Karya Budaya ini tercatat sebagai ludruk kota, artinya secara administratif keberadaannya ada di Kota Mojokerto. Karena, pada waktu mau ngurus kepentingan administratif itu pihak Pemkab tidak ada yang mau ngurus. Akhirnya, ada pejabat dari Pemkot yang bilang ke saya untuk ngurus administratif pendiriaannya melalui dinas kota saja. Itulah, makanya saya juga buka membuka sekretariat di kota, tetapi markas Karya Budaya ya di Cangguh, masuk wilayah kabupaten.”[v]

Dari kasus kecil di atas sudah gamblang bahwa aparat negara yang mestinya menjadi penanggung jawab bagi keberlangsungan program dan aktivitas kebudayaan secara sistematis, ternyata tidak memiliki tanggung jawab (atau, lebih tepatnya ingin melepaskan tanggung jawab). Hal ini tentu menjadi ironi tersendiri, karena ketika kedatangan para pejabat yang lebih tinggi posisinya dalam urusan kebudayaan, mereka seringkali mengatakan bahwa Kabupaten Mojokerto mempunyai potensi kesenian ludruk yang luar biasa. Mentalitas “asal bapak senang” (ABS) yang pernah berkembang pesat di zaman Orde Baru, ternyata masih dipelihara hingga masa Reformasi. Realitas pengabaian tanggung jawab negara terhadap pengembangan ludruk melalui kebijakan dan program yang terpola inilah yang memunculkan rasa pesimis, bahkan ketidakpercayaan, terhadap kekuasaan negara, khususnya dalam hal kebudayaan.

Kenyataan di atas pula yang menunjukkan “dekonstruksi ala birokrasi” terhadap konsep keadiluhungan kesenian rakyat sebagai penopang budaya bangsa. Dalam banyak kesempatan—baik dalam rangka seminar maupun festival—mereka selalu mengkampanyekan pentingnya “melestarikan” kesenian daerah sebagai medium yang memiliki kekayaan filosofis berupa kearifan lokal dan merekatkan ikatan komunalisme sebagai modal sosial dalam mengarungi gelombang peradaban baru. Dengan bangga pula mereka meminta generasi muda untuk mau berpartisipasi dalam proyek pelestarian budaya daerah demi meneguhkan identitas lokal. Ironisnya, mereka menunda dan menghancurkan semua harapan normatif untuk pelestarian kesenian daerah dengan tidak membuat kebijakan strategis-operasional bagi pengembangan dan pemberdayaan kesenian-kesenian yang ada, sehingga para pelakunya merasa berjuang sendirian. Mereka memang mendanai seminar dan festival, tetapi melupakan hakekat sesungguhnya dari konsep pengembangan yang menuntut keajegan dan kejelasan program yang meliputi banyak aspek; dari pelaku, estetika, inovasi, hingga masyarakat pendukungnya. Dengan kata lain, pengagungan keunikan dan karakteristik kesenian daerah hanya menjadi topeng bagi ketidakseriusan dan ketidakmampuan rezim negara dalam mengembangkan dan memberdayakan kesenian-kesenian yang berasal dari rakyat.

Lakon

Tragisnya, di wilayah yang dulunya sangat identik dengan ludruk, Surabaya, pemerintah ternyata sudah mulai melupakan jejak-jejak historis ludruk sebagai medium perjuangan ataupun tanda identitas kultural masyarakat. Berikut ini kami cuplikkan sebuah berita tentang ironi kesenian ludruk di tengah-tengah peringatan hari jadi ke-709 Surabaya (2002).

Kesenian ludruk yang sempat menjadi jati diri kota arek ini bagaimanapun memiliki kontribusi terhadap identitas Kota Surabaya…Namun, ketika kota…ini sedang memperingati hari jadinya…justru kesenian ini terabaikan oleh pemerintah kota. Beruntung! Di tengah-tengah hiruk-pikuk panggung hiburan, big sale, atau arak-arakan pawai artis pada puncak peringatan  hari jadi kota, komunitas Arek (Pusura—Putra Surabaya…) yang dipunggawai Cak Kadar (alm, pen), tidak melupakan jati dirinya sebagai wong ludruk. “Tidak seteng pun uang dari pemerintah,” tutur Cak Kadar…mengenai pentas ludruk Karya Budaya…di halaman Kantor Pusura, Jalan Yos Sudarso, Surabaya…Ide menghadirkan tontonan ludruk…kata Cak Kadar, karena selama ini penguasa kota tidak responsif terhadap kesenian tradisi yang melekat pada jati diri arek. Padahal, kesenian itu telah memberikan kontribusi terhadap perjalanan sejarah kota ini. (Kompas, 4 Juni 2002)

Orientasi untuk menjadikan Surabaya sebagai metropolitan berwarna industri dan perdagangan berimplikasi pada sikap ahistoris para aparat pemerintah terhadap kontribusi penting ludruk bagi sejarah kota. Mereka melupakan bahwa kesenian ludruk ikut menjadi pembentuk identitas Arek yang sampai sekarang diakui sebagai identitas kultural Surabaya. Cerita historis ludruk yang ikut menggelorakan semangat perjuangan melawan kolonial Belanda maupun Jepang seolah hendak disingkirkan dari memori kolektif masyarakat karena aparat pemerintah enggan menggelar pertunjukan sehingga Pusura harus membiayainya sendiri. Sekali lagi, ironi-ironi tersebut tidak bisa dilepaskan dari keengganan pemerintah untuk memformulasi kebijakan maupun menyediakan anggaran bagi pengembangan ludruk di wilayah masing-masing. Kalaupun ada, sangatlah parsial dan formalistik, sehingga tidak mampu menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

Menyikapi stagnansi dan kemunduran seni pertunjukan ludruk, beberapa institusi kesenian semi-otonom, seperti Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT), dan Taman Budaya Jawa Timur (TBJT) pernah melakukan kegiatan-kegiatan konstruktif untuk memecah kebekuan eksistensi ludruk. DKS, misalnya, membuka kran bagi kelompok ludruk untuk pentas dua kali sebulan, tetapi program ini tidak ada gaungnya, dalam artian tidak mampu menarik animo masyarakat Surabaya untuk kembali merindukan ludruk di tengah-tengah citarasa estetik industrial yang mereka rasakan. Masyarakat metropolitan Surabaya yang sudah terbiasa dengan kehidupan konsumeristik mall dan plasa adalah masyarakat yang memiliki habitus dan citarasa kultural yang bergerak secara dinamis dan cepat. Mereka terhubung dengan jaringan-jaringan peradaban selera global yang semakin cepat masuknya ke dalam pikiran dan batin melalui perdaban digital dan android. Akibatnya, mereka sangat sulit untuk diajak menikmati pertunjukan ludruk yang berasal dari masa silam. Kesan yang muncul dari kegiatan tersebut adalah sekedar kegiatan formal untuk mengisi kekosongan aktivitas pertunjukan ludruk. Pernah pula diadakan festival bagi grup-grup ludruk di Surabaya, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan.[vi] Pada tahun 2003, TBJT menyelenggarakan sarasehan dan pelatihan ludruk se Jawa Timur,[vii] tetapi, lagi-lagi, tidak menelorkan perubahan penting bagi pemberdayaan para seniman/wati ludruk.

tari remo transvesti 2

Kegiatan festival memang diselenggarakan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang menjadi basis bagi eksistensi kelompok ludruk. Pemerintah provinsi sejak era 1990-an sampai sekarang masih menggelar festival ludruk se-Jawa Timur. Pada tahun 2011, tepatnya 22-24 November 2011, pemerintah kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Festival Ludruk se-Kabupaten Sidoarjo yang dimaksudkan untuk membangkitkan-kembali kejayaan ludruk di wilayah ini, seperti yang berlangsung pada masa Orde Baru. Festival ini diikuti oleh 10 kelompok ludruk yang eksis di Sidoarjo, di antaranya Ludruk Karya Jaya (Wonokalang, Sidoarjo), Delta Caraka (Anggaswangi, Sukodono), Warna Jaya (Suwelo, Balungbendo), Bintang Warna (Kedung Wonokerto, Prambon), Murni Wijaya (Candi Pari, Porong), Surya Buana (Singkalan, Balungbendo), Delta Budaya (Kemangsen, Balungbendo), Sumberjaya (Suwalo, Balungbendo), dan Sinar Wijaya (Kemuning, Tarik).[viii] Dalam even yang lebih besar, pada 2-4 Desembar 2012, Pemkab Jombang menyelenggarakan Festival Ludruk se-Jawa Timur. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut hanya menjadi “jawaban reaksioner” rezim negara di tingkat regional terhadap kegelisahan para seniman ataupun budayawan sehingga hanya menjadi “perayaan tanpa pemberdayaan”. Artinya, dalam ajang festival-festival tersebut ukuran keberhasilan hanya dilihat dari kacamata kemeriahan acara, dari penonton yang banyak ataupun dari massifnya liputan media. Akibatnya, orientasi untuk membuat program yang bisa memberdayakan kehidupan seniman dan kelompok ludruk tidak digarap dengan maksimal. Dengan kata lain, festival-festival ludruk hanya menjadi gebyar sesaat yang menghabiskan anggaran di akhir tahun. Memang, bukan sekedar festival yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pemberdayaan ludruk, tetapi perhatian konstruktif dari pemerintah.

Penjual kacang

Kesetiaan penjual kacang

Menurut Ayu Sutarto, teater-teater tradisional yang masih bisa survive di negara-negara lain, seperti teater Noh dan Kabuki di Jepang, mendapatkan perhatian luar biasa dari pemerintah.[ix] Sementara, di Indonesia, pemerintah lebih memperhatikan investasi ekonomi dan bukannya investasi budaya yang sangat penting bagi generasi muda. Ketidakseriusan pemerintah dalam mengembangkan dan memberdayakan ludruk di masing-masing kabupaten berakibat pada kekurangsiapan mereka dalam mengawal perkembangan industri kreatif berbasis seni pertunjukan rakyat. Padahal, di negara-negara maju, industri kreatif berbasis seni pertunjukan benar-benar dikembangkan secara maksimal melalui paket-paket kebijakan yang memberikan peluang pada para aktor kultural untuk terus berkembang serta mendapatkan keuntungan ekonomis dari aktivitas estetik mereka. Sayangnya, para seniman ludruk masih menjadi liyan yang dirangkul untuk dijadikan sekedar alasan pembenar retorik tentang keunggulan budaya lokal atau sebagai persyaratan untuk menurunkan anggaran. Sejak dicanangkan pada tahun 2008, kebijakan industri kreatif belum menyentuh akar permasalahan di level bawah dan hanya terdengar dan terkesan manis—atau mungkin di-manis-manis-kan. Tidak ada program operasional yang bisa dirasakan oleh para pelaku ludruk dan kesenian-kesenian rakyat lainnya. Sebagai wacana, industri kreatif masih menjadi konsumsi para elit birokrasi di Jakarta yang sudah terbiasa dengan industri bermodal besar, seperti film dan televisi. Sementara, seni pertunjukan bermodal pas-pasan masih belum dilirik.

Kontes 1

Para transvesti meramaikan panggung

Permasalahan eksternal kedua adalah persepsi sebagian masyarakat, khususnya kaum santri, yang menempatkan kesenian ludruk sebagai kesenian yang tidak sesuai dengan ajaran agama karena memainkan tokoh transvesti (banci) sebagai tokoh perempuan. Padahal, kalau dilacak secara historis, pelibatan para lelaki yang berperan sebagai perempuan sebenarnya untuk menyiasati ketidaksukaan sebagian ulama terhadap pemain perempuan. Permasalahan ini tentu harus diuji lagi secara mendalam karena memang sebagian masyarakat yang lain, khususnya para penggemar ludruk, tidak pernah mempermasalahkannya. Karena kehadiran mereka bisa menjadikan suasana panggung semakin cair dan gelak tawa penonton pun mengalir. Para transvesti ini biasanya muncul dalam adegan remo gaya wanita dan dalam tandakan/campursari. Pada saat menembangkan lagu-lagu campursari itulah suara mereka mirip sekali dengan suara perempuan, bahkan terkadang lebih merdu. Semakin merdu suara dan semakin atraktif gaya mereka di atas panggung, penonton semakin senang dan memberikan saweran semakin banyak. Peristiwa ini tentu menguntungkan mereka karena akan mendapatkan uang tambahan serta menjadikan kelompok ludruk mereka semakin terkenal dan ramai akan job. Selain itu, mereka juga memerankan tokoh-tokoh perempuan dalam lakon. Bahkan, banyak kelompok ludruk yang tidak memakai pemain perempuan. Jadi, persoalan stigma terhadap para pemain ludruk transvesti memang tidak akan membuat ketua grup meniadakan mereka dari pertunjukan.

Catatan akhir

[i] Lihat, “Pemerintah Kembangkan Proyek Percontohan; UKMK Industri Kreatif Atasi Dampak Krisis”, diunduh dari: http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=9004&Itemid=708, 4 Pebruari 2011.

[ii] Lihat, “Kidung Cinta, Ludruk Kota”, tersedia di: http://dongengdalam.blogspot.com/2008/02/kidung-cinta-ludruk-kota.html, diunduh 5 Oktober 2013.

[iii] Ibid.

[iv] Lihat, “Kebiasaan Pemain Comotan Dikritik”. Radar Mojokerto, 31 Desember 2010.

[v] Wawancara, 12 November 2013.

[vi] Op.cit. “Kebiasaan Pemain Comotan Dikritik”.

[vii] Lihat, “Satu Dasawarsa Lagi Ludruk Dikhawatirkan Punah”, Kompas (halaman Jawa Timur), 23 Mei 2003

[viii] Informasi ini kami unduh dari, “Festival Ludruk Kabupaten Sidoarjo”, tersedia di: http://brangwetan.wordpress.com/2011/11/21/festival-ludruk-kabupaten-sidoarjo/, diunduh 1 April 2012.

[ix] Op.cit. “Satu Dasawarsa Lagi….”

Share This:

About Ikwan Setiawan 160 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*