Reog Pandhalungan: Politik wacana media, kekuasaan, dan proyek identitas Jember

IKWAN SETIAWAN

 

Download artikel versi PDF

22 Juli 2018, ketika hawa dingin pagi masih menyelimuti kulit, dengan mata yang masih menahan kantuk, saya membuka salah satu grup WA. Seorang anggota grup mengirim beberapa foto dari koran Radar Jember (Erje) yang menampilkan satu halaman penuh acara Ambulu Pandhalungan Spektakuler (selanjutnya disingkat APS). Acara ini diselenggarakan Erje pada 21 Juli 2018 bekerjasama dengan salah satu pengusaha sukses Ambulu. Saya sebenarnya kurang tertarik memberikan komentar atau tanggapan terkait acara itu. Beberapa hari yang lalu ketika salah seorang kawan mengirim poster APS di media sosial dan meminta tanggapan, saya hanya memberikan emoticon tertawa. Apalagi selama ini Erje memang terkenal sebagai event organizer acara berlabel Pandhalungan, seperti Pandhalungan Night Show (selanjutnya disingkat PNS) yang diselenggarakan pada awal tahun 2017. Melalui pemberitaan-pemberitaannya, Erje juga mem-blow up penyebarluasan wacana seni budaya Pandhalungan. Kenyataan ini berkesesuaian dan berjalin-kelindan dengan kehendak Bupati Faida yang ingin menjadikannya identitas dan branding untuk kabupaten yang terkenal dengan tembakaunya ini. Tidak mengherankan kalau pada acara PNS 2017 media lokal terbesar di Jember ini juga mem-blow up melalui pemberitaannya. Melalui sebuah tulisan, Pandhalungan Night Show untuk Siapa?, saya mengkritisi acara itu, khususnya terkait urgenitas dan kepentingan siapa sebenarnya yang tengah dimainkan melalui gelaran yang juga dikatakan luar biasa melalui pemberitaan itu.[1] Entahlah, saya juga tidak mengerti mengapa PNS tidak dilaksanakan pada awal tahun ini. Apakah sudah ditiadakan? Yang muncul malah APS pada bulan Juli. Acara yang sekaligus dikatakan sebagai rangkaian ulang tahun ke-19 Erje ini juga mendapatkan space pemberitaan yang cukup mencolok, dilengkapi foto-foto warna-warni yang menggambarkan ramainya acara.

Ketika membuka foto-foto di grup WA, saya juga mendapatkan foto warna-warni yang menggambarkan kemeriahan APS. Namun, saya tidak heran, karena seperti acara-acara berlabel Pandhalungan yang lain, pemberitaannya pasti sengaja di-besar-kan dengan tujuan agar mobilisasi wacana identitas yang diprogramkan rezim penguasa Jember pada periode ini bisa menyebarluas, membentuk opini di dalam benak masyarakat, dan memperkuat pengaruhnya terhadap warga Jember. Untuk melegitimasinya, dipampang pula foto Bupati beserta para tamu undangan. Setelah meikmati beberapa foto mencolok dari kegiatan APS, mata saya berhenti kepada judul berita: BUPATI DISAMBUT REOG PANDHALUNGAN SPEKTAKULER. Sejenak saya terdiam, berusaha memahami apa yang dimaksudkan dengan REOG PANDHALUNGAN SPEKTAKULER. Kemarahan kawan penggiat dan pelatih reyog di Universitas Jember, Kang Jarkasi, di dalam grup tersebut membuat saya tersadar, ada sesuatu yang bermasalah dengan berita Erje, Minggu, 22 Juli 2018 ini.[2]  Pikiran kritis saya langsung tertuju pada usaha untuk membuat wacana baru yang mendukung mobilisasi identitas dan seni budaya Pandhalungan di Jember. Ada usaha untuk menunjukkan bahwa reyog pun bisa dilabeli Pandhalungan. Asumsi kritis itulah yang mendorong saya untuk membuat status di laman FB  dengan judul “APA BENAR ADA REOG PANDHALUNGAN?”. Ternyata ratusan tanggapan masuk dan status itu dibagi lebih dari 20 kali sampai pukul 22.30 WIB, 22 Juli 2018.

Untuk memperluas dan memperdalam isu-isu penting yang belum sempat dielaborasi dalam tulisan status tersebut, seperti bagaimana hubungan penamaan “Reog Pandhalungan” dengan kehendak dan kebijakan Bupati untuk menjadikan Pandhalungan sebagai identitas dan seni budaya khas Jember, saya memutuskan menulis artike ini. Dalam tulisan ini, saya akan menggunakan beberapa perspektif kritis seperti wacana-kuasa Foucauldian dan hegemoni Gramscian. Perspektif Foucauldian[3] akan berguna untuk menelaah bagaimana wacana “Reog Pandhalungan” dibentuk dalam pemberitaan dan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan untuk mengkampanyekan identitas dan seni budaya Pandhalungan yang digagas oleh rezim penguasa dan didukung sepenuhnya oleh Erje. Pandangan Gramsci[4] tentang kekuasaan yang dibangun melalui beragam aparatus seperti media dan budaya berkontribusi terhadap pembacaan terkait bagaimana isu Pandhalungan dimainkan melalui media kolaborator rezim penguasa untuk memperkuat political positioning di tengah-tengah publik serta kemungkinan-kemungkinan resistensi yang dilakukan subjek kultural terhadap usaha itu. Adapun metode analisis Critical Discourse Analysis/CDA Fairclough[5] akan membantu menganalisis data primer berupa berita Erje di atas dan data-data skunder terkait berita-berita seputar Pandhalungan, komentar kawan-kawan di status FB saya, dan pendapat beberapa pelaku reyog terkait isu reog Pandhalungan. Tiga tahapan analisis akan digunakan dalam tulisan ini, yakni analisisis tekstual, diskursif, dan sosio-kultural. Analisis tekstual menekankan pada bagaimana wacana dibentuk dalam struktur teks secara keseluruhan melalui konstruksi subjek, kelompok, topik, ataupun situasi. Analisis praktik diskursif akan menelaah bagaimana proses produksi (koherensi teks dan tujuannya), konsumsi, dan distribusi teks. Termasuk dalam praktik diskursif adalah bagaimana tanggapan pembaca  dan para seniman reyog di Jember. Adapun analisis sosi0-kultural akan menjernihkan hubungan konstruksi wacana dalam teks dengan kondisi sosio-historis, khususnya terkait bagaimana praktik kekuasaan di Jember, melalaui analisis situasional, institusional, dan sosial. Dari keseluruhan analisis kita akan bisa mengetahuai ideological positioning yang dimainkan Erje melalui berita itu di tengah-tengah usaha rezim penguasa untuk memapankan kepentingannya.

Berawal dari judul: Menemukan proyek identitas

Sebagaimana saya katakan sebelumnya, judul berita yang menyematkan istilah “Reog Pandhalungan Spektakuler” merupakan akar dari permasalahan yang perlu ditelaah lebih lanjut. Maka, saya, pertama-tama, akan membahas persoalan istilah dalam judul berita sebelum masuk ke analisis isi berita. Dalam sebuah berita media, judul merupakan satu komponen penting dan tidak bisa hanya diposisikan sebagai usaha untuk mencari sensasi, meskipun seringkali hal itu tidak bisa dihindari. Judul memberikan pengantar kepada pembaca akan isi berita, sehingga dari membaca judul saja, mereka sudah bisa memutuskan apakah akan meneruskan membaca atau tidak. Lebih dari itu, judul merupakan bentuk kebahasaan yang mengkonstruksi wacana awal, sebelum wacana-wacana lain dalam isi berita. Pemahaman terakhir inilah yang bisa kita telisik lebih jauh lagi, khususnya terkait kelemahan—untuk tidak mengatakan kengawuran—redaksional dalam membuat istilah baru reog Pandhalungan.

Radar 2

Mungkin ada sebagian pihak yang menduga bahwa penyematan itu terkait dengan gelaran reyog dalam acara APS. Kalau makna itu yang memang diinginkan Erje, tentu redaksional reog Pandhalungan menjadi kurang tepat. Baik penulis berita, editor, ataupun redaktur Erje pasti paham bahwa judul “Bupati Disambut Reog dalam Ambulu Pandhalungan Spektakuler” akan lebih tepat kalau makna yang dimaksudkan adalah gelaran reyog dalam acara APS. Mengapa penulis berita, editor, dan redaktur tidak memilih judul terakhir? Dalam perspektif Foucauldian, bahkan satu kata pun akan berkontribusi kepada pembentukan wacana. Erje tidak memilih judul terakhir, tentu saja bukan sebuah ketidaksengajaan. Bagaimana bisa para profesional yang sudah jelas-jelas tahu perbedaan makna leksikal antara “Bupati Disambut Reog Pandhalungan Spektakuler” dan “Bupati Disambut Reog dalam Ambulu Pandhalungan Spektakuler” melakukan ketidaksengajaan? Artinya, memang ada kesadaran dan kesengajaan untuk menulis judul dengan istilah tersebut. Persoalan inilah yang akan saya gunakan sebagai pintu masuk.

Tanpa analisis kebahasaan yang canggih sekalipun kita akan tahu bahwa istilah “Reog Pandhalungan Spektakuler” bermakna reog Pandhalungan yang spektakuler. Pelabelan dan makna leksikal yang menyebarluas ke publik itulah yang menjadi permasalahan karena berkaitan erat dengan aspek historis, budaya, dan, bahkan, hukum. Reyog memiliki sejarah panjang dalam budaya masyarakat Ponorogo. Tidak hanya berkaitan dengan gerakan tari gagah, tetapi juga berkorelasi dengan kritik dan resistensi serta kompleksitas persoalan ideologis dan politik dari era kerajaan Majapahit hingga saat ini. Bagi para pelaku reyog, kesenian ini bukan sekedar karya estetik, tetapi gerakan kultural yang menunjukkan eksistensi ke-Ponorogo-an di manapun mereka berada saat ini. Termauk para pelaku reyog di Jember yang nota bene berasal dari migrasi orang-orang Ponorogo dan sekitarnya ke wilayah timur Jawa di era kolonial. Para migran itu beranak-pianak dan tetap menhubungkan memori dan subjektivitas mereka dengan Ponorogo melalui kesenian reyog. Meskipun mereka hidup di Jember, identitas ke-Ponorogo-an tetap berusaha dijaga dan diekspresikan. Itulah mengapa pakem reyog di Jember juga mengikuti pakem yang berkembang di Ponorogo. Kalaupun ada tambahan, itu hanya menjadi kembangan, tanpa harus mengubah pakem. Dan, yang pasti, mereka tidak pernah punya niatan untuk mengubah nama reyog Ponorogo dengan reyog-reyog lainnya.

Sementara, reog Pandhalungan kalau dimaknai adalah karya seni reyog yang memiliki karakteristik dalam bentuk tarian, model pertunjukan, kostum, dan makna-makna filosofis terkait dengan budaya Pandhalungan. Nah, masalahnya apakah gelaran reyog dalam APS itu sudah menampilkan gerakan-gerakan atau model pertunjukan yang berbeda secara estetik dan filosofis dengan reyog Ponorogo? Masalahnya lagi, adakah atau bagaimanakah karakteristik estetika seni Pandhalungan yang sudah diketahui publik atau sudah dikaji oleh para akademisi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu saya munculkan dalam tulisan ini karena bisa digunakan untuk melihat akar persoalan ke-ngawur-an Erje dalam memunculkan istilah reog Pandhalungan.

Berdasarkan informasi dari beberapa penonton dan peserta bazar dalam hajatan APS, apa yang ditampilkan oleh kelompok reyok dari Pontang Ambulu tidaklah berbeda dengan pertunjukan reyog Ponorogo. Artinya, tidak ada sesuatu yang baru yang membedakan reog Pandhalungan dengan reyog Ponorogo. Dan, memang, sebagaimana saya katakan sebelumnya, tidak ada niatan untuk mengubah pakem karena kesenian ini merupakan salah satu penanda identitas ke-Ponorogo-an di Jember selatan. Adalah sebuah kekonyolan—atau, bahkan, lebih tepatnya, kebodohan—ketika para seniman hendak menambahkan label Pandhalungan pada nama reyog. Kecintaan mereka terhadap kesenian ini bukanlah kecintaan seniman yang sudah puas ketika mendapatkan bayaran sehabis pentas. Berdasarkan observasi yang saya lakukan dan perbincangan bersama para pelaku ketika menghadiri pagelaran di wilayah selatan, kerukunan dan solidaritas untuk bersama-sama melestarikan kesenian warisan moyang lebih penting ketimbang uang honor. Bahkan, para juragan reyog rela merogoh kocek untuk menggenapi honor para seniman yang terlibat pertunjukan.

Kalau memang ada pengaruh budaya Pandhalungan terhadap pagelaran reyog, tentu dengan mudah bisa diidentifikasi estetika tari atau model pertunjukan seperti apa yang mempengaruhi. Sementara, karakteristik estetika Pandhalungan dalam bidang kesenian belum bisa diidentifikasi dengan jelas. Para pembela identitas ini selalu mengatakan bahwa karakteristik utamanya adalah adanya perpaduan seni Jawa dan Madura. Yang seringkali dijadikan contoh adalah musik patrol, ludruk atau topeng, hadrah, jaranan, dan beberapa kesenian lainnya. Kalau kita telisik lagi musik patrol bukanlah tradisi Jawa, tetapi tradisi Madura. Lalu di manakah aspek estetika Mataraman atau Ponorogoan yang masuk dalam kesenian ini sehingga ada pembenar untuk mengatakannya sebagai kesenian Pandhalungan. Kalaupun ada grup patrol yang memakai label Pandhalungan itu lebih karena trend proyek identitas di Jember ditangkap sebagai peluang untuk ikut merayakan dan meramaikannya. Demikian pula dengan ludruk yang lebih banyak dipentaskan dalam bahasa Madura dengan struktur dan model pertunjukan yang tidak jauh berbeda. Ludruk Jember merupakan ekspresi kultural yang berasal dari nenek moyang warga Madura di mana mereka sangat familiar dengan kesenian Arek ini. Untuk mengekspresikan memori dan kecintaan terhadap ke-Madura-an mereka memainkan ludruk dalam bahasa Madura. Sesekali bahasa Jawa memang masuk dalam pertunjukan, tetapi bukan sesuatu yang dominan. Mayoritas pemainnya juga berasal dari keturunan migran Madura. Tidak mengherankan kalau para pelaku ludruk enggan kalau kesenian mereka disebut kesenian Pandhalungan. Mereka lebih senang disebut ludruk Jemberan, kesenian ludruk yang ada di Jember.

Memang benar bahwa ada beberapa elemen khas yang muncul dalam kesenian-kesenian etnis yang berkembang di Jember. Ludruk, misalnya, menggunakan bahasa Madura dalam pertunjukannya karena mayoritas pelaku dan penanggapnya berasal dari etnis Madura. Wayang kulit, misalnya, berkembang dengan adegan-adegan perkelahian yang dinamis. Tapi apakah hal itu bisa digunakan untuk memunculkan istilah baru, wayang Pandhalungan? Mayoritas dalang wayang di Jember menolak labelisasi itu karena dianggap tidak tepat karena tidak memiliki landasan historis dan tradisi yang kuat. Seperti halnya ludruk, para seniman wayang lebih senang menyebut wayang kulit yang berkembang Jember. Kalau dalam estetika saja Pandhalungan belum bisa mewujud, apakah harus dipaksakan melabelkannya pada kesenian-kesenian lain di Jember yang memiliki akar etnis dan tradisi yang kuat seperti reyog?

Ironisnya lagi, judul yang ditulis dalam huruf kapital dan ditebalkan dengan ukuran yang cukup besar itu ternyata tidak mewakili isi berita. Awalnya saya berharap bahwa isi berita akan memberikan gambaran deskriptif tentang reog Pandhalungan. Nyatanya, setelah saya penthelengi tidak ada kalimat, klausa, ataupun frasa yang mencantumkan istilah baru tersebut. Berikut saya kutipkan satu paragraf yang memunculkan istilah reog.

Tambah malam, Reog Ponorogo Singo Budoyo Pontang Ambulu tampil memberikan sambutan penghormatan pada Bupati Faida. Ya, bupati hadir ditemani sejumlah kepala dinas dan Forkompimda Jember. (Radar Jember, 22 Juli 2018, hlm. 28, cetak tebal saya)

Dari kalimat pertama paragraf di atas dengan jelas yang dimunculkan adalah “reog Ponorogo”. Kata “reog” muncul lagi dalam keterangan foto yang menjelaskan atraksi kesenian reog oleh SMPN 1 Ambulu. Anehnya, sampai akhir isi berita, tidak ada lagi istilah reog Pandhalungan yang muncul, begitupula reog Ponorogo. Artinya, memang tidak ada niat dari penulis berita ini untuk memberikan penjelasan singkat—apalagi gamblang—terhadap makna reog Pandhalungan.

Kategori berita seperti ini jelas berita “kurang bijak—untuk tidak mengatakan menyesatkan. Mengapa? Karena antara judul dan isinya tidak nyambung. Mengapa? Karena Erje dalam beritu  itu tidak memberikan penjelasan sama sekali. Pembaca hanya disuguhi istilah “reog Pandhalungan” tanpa mendapatkan penjelasan apa-apa, tetapi hanya cerita soal atraksi reog Ponorogo menyambut kehadiran sang pemimpin Jember, Faida. Satu-satunya yang mengubungkan labelisasi reog Pandhalungan dengan isi berita adalah bahwa APS ini menghadirkan produk dan seni budaya Pandhalungan. Artinya reog dianggap menjadi bagian dari seni budaya Pandhalungan. Asumsi ini pun bermasalah, karena mayoritas pelaku reyog juga tidak mau kesenian mereka dikategorikan ke dalam bagian seni budaya Pandhalungan. Bupati Faida memang mengkampanyekan seni budaya Pandhalungan sebagai ciri khas Jember. Sayangnya, proyek ini terlalu tergesa-gesa karena tanpa melalui riset mendalam dan hanya mendengarkan segelintir elit birokrat serta sekelompok seniman, akademisi, dan pedagang kuliner yang berhimpun dalam sebuah perkumpulan. Pemahaman Pandhalungan sebagai “periuk besar” yang menampung bermacam seni dan budaya pendatang serta memungkinkan mereka saling berakulturasi jelas keluar dari pemahaman warga yang memaknainya sebagai hasil kawin-campur Madura-Jawa, Madura-China, Madura-Arab, ataupun Madura-Eropa.[6]

Respons pelaku reyog

Pertanyaannya, apakah pihak Erje sudah berkomunikasi dengan seniman reyog di Jember selatan ataupun seniman yang hadir pada gelaran APS untuk membuat label tersebut? Sebelum menulis status di akun FB, saya berkomunikasi dengan Edy Suryanto, penggiat di Sardulo Manunggal, sebuah komunitas yang menghimpun paguyuban dan para seniman reyog di Jember. Dia sedang dalam perjalanan ke Surabaya. Mendengar berita tersebut, Edy yang juga memimpin Paguyuban Reog Sardulo Mulang Joyo ini mengatakan bahwa tidak ada panitia ataupun pihak Erje yang menghubunginya terkait penamaan reog Pandhalungan. Dengan nada marah dan jengkel Edy mengatakan bahwa penamaan itu geblek. Dalam terminologi Jawa, kepleg adalah sebuah kata sifat yang menjelaskan kebodohan yang terlalu dari seseorang. Kemarahan Edy tentu bisa dipahami karena jauh hari sebelum munculnya istilah reog Pandhalungan, dalam beberapa kali kesempatan ngobrol di rumahnya di Dukuh Dempok, Wuluhan, saya mendengarkan bagaiamana ia menolak keras penyematan identitas Pandhalungan untuk Kabupaten Jember.[7] Apalagi ketika label Pandhalungan ditambahkan kepada kesenian Rakyat asal Ponorogo ini.

Saya juga berkomunikasi dengan Jarkasi, pelatih reog Sardulo Anurogo, Universitas Jember. Jarkasi adalah pihak pertama yang membuat status kemarahan di akun FB nya terkait labelisasi reog Pandhalungan. “Dibeli berapa judul berita seperti ini? Apa memang gak pernah baca literasi tentang kesenian ini”, begitulah ungkapan kemarahan yang ia unggah ke akun FB-nya. “Dibeli berapa” merupakan ekspresi kemarahan yang terhadap sesuatu yang sudah sulit dinalar dengan akal sehat sehingga hanyalah orang-orang yang bisa dibeli dengan uang yang akan melakukannya. Ungkapan itu tentu ditujukan kepada pilihan penulis untuk memunculkan istilah reog Pandhalungan. Lebih jauh lagi juga ditujukan Kemarahan tersebut sangat wajar karena Jarkasi adalah pelatih reyog yang berasal dari Ponorogo dan dari masa kecil hingga saat ini mengabdikan energi kreatifnya untuk mengembangkan kesenian ini di Jember. Ia bersama beberapa pelatih lainnya mencurahkan pikiran dan tenaga kreatifnya untuk mengembangkan kesenian reyog di Universitas Jember. Entah sudah berapa event kesenian dan kebudayaan yang ia ikuti bersama Sardulo Anurogo. Belum even-even pertunjukan reog di desa di kawasan Jember selatan di mana ia sering diundang untuk ikut berpartisipasi, baik untuk memukul kendang ataupun memberi masukan. Ketika saya menanyakan adakah pihak dari Erje yang mengubunginya soal labelisasi itu dengan tegas ia mengatakan tidak. Dengan lantang Jarkasi mengatakan bahwa penyebutan reog Pandhalungan itu ahistoris. Ungkapan ini menegaskan ketidamauan dan ketidakmampuan penulis berita untuk membaca literatur dan referensi terkait sejarah reyog Ponorogo, baik yang printed maupun online yang jumlahnya cukup banyak.  Akibatnya, berita yang ditulisnya tidak pekah sejarah, termasuk sejarah masuknya reyog di Jember yang sudah berlangsung sejak era kolonial.

Pertanyaan serupa saya ajukan kepada Suharto “Mak Ndon”, dosen Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Ternyata tidak ada pihak panitia ataupun wartawan Erje yang menghubunginya. Suharto meneliti sejarah perkembangan reyog Ponorogo di Jember. Ia mengatakan bahwa selama melakukan penelitian lapangan dan lacakan referensial, tidak pernah ada istilah reog Pandhalungan. Artinya, reog Pandhalungan adalah istilah yang ahistoris dan tidak kontekstual meskipun dipaksakan oleh pihak Erje. Lebih lanjut, Suharto mengatakan bahwa beberapa “pentholan” reyog di Jember menelponnya ketika berita Erje terbit. Mereka marah, tetapi Suharto mengingatkan agar tetap tenang serta mengedepankan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Tentu saja, ekspresi kemarahan para pelaku reyog di Jember bisa dimaklumi. Apa yang perlu diketahui oleh pihak Erje adalah bahwa jumlah seniman reyog di Jember tidak hanya puluhan, tersebar luas di Jember selatan dan sebagian kecil kota serta wilayah utara. Mereka bukanlah tipe seniman yang puas setelah mendapatkan honor. Para seniman reyog adalah seniman yang NGGETIH. Mereka rela berkorban untuk melestarikan dan mengembangkan reyog agar tetap ada dan mengisi ruang-ruang kultural Jember. Bagi mereka, reyog bukan sekedar, tetapi kebudayaan yang mengikat identitas ke-Ponorogo-an. Mereka tentu tidak rela pihak yang tidak pernah ikut memperjuangkan reyog di bumi multikultural Jember ini tetiba memunculkan nama baru yang jelas-jelas ditolak. Penolakan tersebut diekspresikan melalui beragam kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, dan protes di dalam tanggapan di akun FB saya dan akun FB Jarkasi. Beberapa warga biasa juga mengekspresikan keheranan mereka melalui komentar di akun FB saya terkait penamaan yang aneh tersebut. Bahkan beberapa akun mengajak para pelaku reyog untuk membuat gerakan.

Yang menarik adalah bahkan para seniman yang ikut pentas dalam APS juga menolak pelabelan yang dilakukan oleh Erje. Salah satu pentholan reyog yang ikut dalam APS berinisial M memberikan klarifikasi melalui tanggapan dalam akun FB Jarkasi. Berikut saya kutip tanggapan M.

“Injih Pak Jarkasi kulo injih kaget kok diberitakan kados ngaten. Padahal di malam itu tidak ada istilah kata reog Pandhalungan dan tidak ada konfirmasi sama pelaku reognya karena saya dan teman-teman ada di sana. Monggo diluruskan Pak Jarkasi agar tidak terjadi kesalahan dalam memberi judul.”

Sebagai pelaku, M juga cukup kaget ketika membaca berita di Erje. Karena tidak ada konfirmasi sebelumnya. Bahkan pada malam ketika pertunjukan digelar, tidak muncul istilah reog Pandhalungan.M sendiri juga tidak sepakat dengan judul yang dibuat pihak Erje. Klarifikasi ini sekaligus untuk menjernihkan persoalan dan kasak-kusuk di antara penggiat reyog di Jember selatan. Dengan tegas M dalam tanggapan lainnya mengatakan bahwa memang benar tidak ada reog Pandhalungan sebagaimana ditulis Erje. Penegasan ini sekaligus memperkuat kecurigaan kritis bahwa Erje sebagai penyelenggara memang sengaja membuat labelisasi kesenian reyog yang disesuaikan dengan proyek identitas Pandhalungan yang sedang digalakkan oleh Bupati Faida.

Mengapa harus (dimunculkan) reog Pandhalungan?

Maka, ketika para pelaku, pelatih, pakar, dan penggemar reyog sejak awal tidak menghendaki penyematan label  Pandhalungan meskipun Bupati ngotot menyematkannya sebagai karakteristik seni budaya Jember, kita patut bertanya mengapa Erje nekat menulis judul berita yang memunculkan nama reog Pandhalungan? Pertanyaan ini tentu membutuhkan elaborasi tekstual-kontekstual. Artinya, kita butuh menelaah struktur tekstual berita yang mengkonstruksi wacana partikular yang berkaitan dengan penyematan terma “reog Pandhalungan” serta menghubungkannya dengan kondisi-kondisi kontekstual terkait kebijakan Bupati dalam hal kebudayaan.

Sejak paragraf awal, berita ini sudah memperkenalkan apa yang disebut “seni Pandhalungan” sebagai sesuatu yang spektakuler. Tidak hanya berhenti di situ, pada paragraf ke-5 ketika menggambarkan kedatangan Bupati Faida, berita ini menjabarkan bahwa BupatiFaida sengaja menyempatkan hadir ke acara puncak semarak HUT Radar Jember ke-19, karena memiliki misi yang sama: menguatkan produk lokal dan seni budaya Pandhalungan. “Kita akan kuat karena produk lokal dan, tentunya, seni khas Jember, Pandhalungan”, tuturnya. Dari jabaran itulah kita bisa melihat mengapa Erje memunculkan istilah “reog Pandhalungan”. Apa yang perlu diketahui adalah bahwa sejak 2016, Bupati Faida sudah mengkampanyekan Pandhalungan sebagai seni budaya khas Jember yang dengan demikian ikut berkontribusi bagi identitas masyarakatnya. Meskipun dari berbagai wacana publik yang disampaikan belum ada kejelasan tentang maknanya dalam pandangan Bupati, dari pernyataan beberapa pejabat bawahannya, rupa-rupanya apa yang dipahami sebagai Pandhalungan adalah sebuah ‘periuk besar’ tempat bertemunya bermacam seni dan budaya etnis.

Dalam pemahaman demikian, seni budaya Pandhalungan dimaknai sebagai ikon untuk mem-branding kekayaan budaya Jember. Wajar kiranya kalau Bupati mendukung kegiatan-kegiatan besar yang mengusung label Pandhalungan, sebagaimana saya sampaikan pada awal tulisan ini. Meskipun Festival Budaya Pandhalungan dan Pandhalungan Night Show sudah tidak dilaksanakan, tetapi masih ada Pentas Seni Budaya Pandhalungan pada akhir 2017.[8] Dan, pada tahun ini Erje menyelenggarakan APS. Artinya, dalam pemikiran Bupati, budaya Pandhalungan masih bisa terus dikampanyekan agar semakin banyak warga Jember yang tahu dan menyepakatinya, meskipun itu bukan persoalan mudah. Wajar kiranya kalau pernyataannya Bupati Faida masih memosisikan seni budaya Pandhalungan akan menjadi faktor yang menjadikan Jember “kuat”—sebuah penegasan harapan. Dengan mengungkapkan akan kuat dengan produk lokal dan seni Pandhalungan, Bupati Faida berusaha menegaskan kepada para tamu undangan dan warga penonton yang hadir bahwa ada idiom kultural yang bisa menyatukan dan memperkuat solidaritas serta bisa digunakan untuk kepentingan lain seperti pariwisata.

Radar 3

Maka, pemunculan nama reog Pandhalungan merupakan bentuk kontribusi dan dukungan Erje terhadap kampanye seni budaya Pandhalungan yang dilakukan rezim penguasa Jember saat ini. Erje ingin menegaskan bahwa media ini masih bersama-sama Bupati Faida dan aparatusnya dalam mengkampanyekan dan memperjuangkan identitas budaya Pandhalungan. Pemilihan judul dan labelisasi reog Pandhalungan, dengan demikian, memang ditujukan kepada warga Jember pembaca Erje agar mereka menangkap pesan diskursif bahwa reog adalah bagian dari keragaman seni budaya Pandhalungan. Dengan demikian, diharapkan mereka akan memiliki persepsi yang sama bahwa bahkan kesenian yang sudah memiliki akar kuat dalam masyarakat keturunan Ponorogo di Jember bisa dimasukkan ke dalam formasi identitas budaya Pandhalungan. Bagi warga yang sudah terlanjur mengamini identitas Pandhalungan, tentu mereka akan setuju-setuju saja, meskipun kalau diajak berbincang lebih dalam lagi tentang kekonyolan memasukkan reyog sebagai bagian seni budaya Pandhalungan tentu tidak berani. Terbukti ketika ada polemik labelisasi reog Pandhalungan, dalam amatan saya, dua grup FB yang membawa label Pandhalungan tidak berani melakukan diskusi untuk membahas permasalahan tersebut. Sangat mungkin mereka tidak berani berpolemik karena melihat respons kemarahan para pelaku reyog atas labelisasi ngawur tersebut.

Dalam posisi demikian, Erje merupakan aparatus yang berusaha mendukung usaha Bupati Faida untuk menyukseskan penyebarluasan identitas budaya Pandhalungan—sekaligus mendapatkan keuntungan darinya—di tengah-tengah masyarakat Jember yang belum tentu mau menerima begitu saja. Diharapkan melalui kesenian khas Pandhalungan, masyarakat Jember akan memberikan dukungan politik kepada Bupati Faida apalagi rasan-rasan terhadap kepemimpinannya semakin  menguat karena tidak banyak kemajuan yang didapatkan masyarakat. Meskipun, sebagaimana saya katakan, ada sebagian kecil warga atau seniman yang menyetujui kampanye Pandhalungan, tetapi mayoritas mereka tidak menyetujui. Para seniman yang menyetujuinya adalah mereka yang diajak koordinator dalam proyek-proyek kegiatan untuk menyukseskan kampanye tersebut. Itupun dalam kasus reog Pandhalungan mereka juga tidak menyetujuinya. Demi untuk memberikan sokongan politis kepada keinginan rezim penguasa, Erje melakukan tindakan ahistoris dan ngawur karena memunculkan istilah reog Pandhalungan tanpa mau terlebih dahulu bertanya ataupun mempelajari sejarah kesenian ini di Jember. Yang lebih berbahaya lagi adalah potensi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Erje dengan memunculkan istilah tersebut. Mengapa? Karena pada tahun 2004 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberikan hak cipta “Reyog Ponorogo” kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jadi, ketika perorangan, kelompok, ataupun institusi yang memberikan nama baru terhadap kesenian ini tanpa ada perubahan atau perbedaan mendasar bisa dianggap melanggar hukum. Ironis memang, demi mendukung kekuasaan manusia-manusia terpilih yang mengelola Erje harus membuat judul berita yang berpotensi menimbulkan polemik dan masalah di tengah-tengah para seniman reyog di Jember yang mayoritas tidak mendukung identitas Pandhalungan.

Catatan simpulan: Mempertanyakan kualitas Pandhalungan

Mungkin Erje tidak pernah menyangka bahwa respons mayoritas pelaku reyog di Jember sedemikian marahnya. Mungkin mereka mengira bahwa mayoritas seniman sudah menyepakati identitas Pandhalungan karena bupatilah yang mengkampanyekan. Erje lupa bahwa mayoritas seniman dan pelaku budaya acuh tak acuh dengan kampanye dan, bahkan, cenderung menolak dan tidak menyetujuinya. Dengan demikian, pemunculan dan labelisasi reog Pandhalungan ini merupakan blunder kerja jurnalistik yang dilakukan Erje. Tentu ini akan menjadi catatan bagi para seniman, pemerhati budaya, dan, tentu saja, Rakyat yang punya daulat kebudayaan, bukan penguasa. Meskipun penguasa ngotot melegitimasi seni budaya Pandhalungan sebagai identitas komunal masyarakat Jember, mereka sebenarnya tidak bisa mendapatkan dukungan kultural-politis. Mengapa? Karena mayoritas masyarakat Jember masih ingin bersolidaritas dan hidup dalam alam kultural etnis mereka. Ruang pencampuran memang ada di wilayah kota, tetapi di mayoritas desa, masyarakat lebih asyik dengan identitas etnis mereka. Selain itu, banyak seniman yang tahu bahwa “proyek identitas Pandhalungan” yang tengah digairahkan hanyalah memberikan manfaat kepada segelintir dari mereka yang memiliki jalur ke dinas-dinas terkait. Lagipula, tidak ada kejelasan program pemberdayaan kesenian dan budaya lokal ketika pemerintah mengusung kebijakan identitas Pandhalungan ini.

Dari kasus ini kita bisa mengukur bagaimana isi dan kualitas dari identitas budaya Pandhalungan yang diperjuangkan oleh rezim penguasa dan didukung oleh segelintir seniman dan akademisi. Sebagai konstruksi seni budaya khas yang dikampanyekan secara luar biasa dan menyerap anggaran yang tidak sedikit, nyatanya, Pandhalungan kedodoran dari segi isi, konsep, bentuk, dan praksis. Mayoritas pendukung identitas ini hanya bermain-main dalam ranah klaim tanpa didukung penelitian mendalam di tengah-tengah masyarakat. Blunder jurnalistik reog Pandhalungan ini bisa kita gunakan untuk mempertanyakan dan mengkritisi konsep dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten. Jangan sampai ke depan ada klaim serupa seperti sholawat Pandhalungan, ludruk Pandhalungan, wayang Pandhalungan, dan nama-nama lainnya. Selain itu, tatapan kritis bisa kita gunakan untuk mengingatkan bahwa fungsi media semestinya bisa mencerahkan, bukan malah menyesatkan para pembacanya.

Seni dan budaya bukanlah sekedar perayaan-perayaan dalam pesta pagelaran yang dikatakan spektakuler. Lebih dari itu, seni dan budaya adalah penyemai solidaritas dan komunalisme masyarakat dari beragam etnis dan entitas percampurannya. Kalaupun Pandhalungan dimaknai sebagai percampuran yang menghasilkan budaya baru, bukti-bukti kulturalnya masih sulit dideskripsikan dengan jelas. Kalaupun dipaksakan ada dengan bukti-bukti seadanya, seperti bahasa, itupun berlangsung di wilayah kota. Pun secara bahasa banyak masyarakat menyebutnya bahasa Jawa atau Jawa Jemberan. Adalah kekonyolan yang absurd ketika ada pihak-pihak yang meneruskan labelisasi Pandhalungan untuk kesenian-kesenian berbasis etnis yang berkembang di Jember. Yang saya khawatirkan adalah semakin banyak seniman yang akan bergerak untuk memprotes labelisasi yang tanpa didasari penelitian mendalam dan hanya dijadikan medium kekuasaan.

Catatan akhir

[1] Baca, Ikwan Setiawan. 2017a. “Pandhalungan Night Show untuk Siapa?”. http://matatimoer.or.id/2017/12/11/pandhalungan-night-show-untuk-siapa/

[2] ‘Bupati Disambut Reog Pandhalungan”, Radar Jember, 22 Juli 2018,hlm.28.

[3] Michel Foucault. 1981. “The Order of Discourse”, Inaugural Lecture at the College de France, 2 Desember 1976, dipublikasikan kembali dalam Robert Young (ed). Untying the Text: A Post-Structuralist Reader. Boston: Routledge & Kegan Paul Ltd.; Michel Foucault. 1980. Power/Knowledge. Brighton: Harvester; Foucault, Michel. 2013. Archaeology of Knowledge. London: Routledge; Michel Foucault. 1984. “Truth and Power”. Dalam Paul Rainbow (ed). Foucault Reader. New York: Panthean Books.

[4] Antonio Gramsci. 1971. Selections from the Prison Book. London: Lawrence and Whilshart.

[5] Fairclough, Norman. 1995. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. Essex: Longman.

[6] Baca, Ikwan Setiawan. 2016. “Mengapa Harus Pandhalungan: Konstruksi dan Kepentingan dalam Penetapan Identitas Jember”. http://matatimoer.or.id/2016/12/10/mengapa-harus-pendalungan-konstruksi-dan-kepentingan-dalam-penetapan-identitas-jember/

[7] Baca, Ikwan Setiawan. 2017b. “Jagongan Kebudayaan: Membangun ruang dan komunikasi kultural”. http://matatimoer.or.id/2017/07/20/jagongan-kabudayan-membangun-ruang-dan-komunikasi-kultural/

[8] Untuk kritik terhadap kampanye Pandhalungan dalam acara ini, baca Eko Suwargono. 2017. “Sedikit kritik tentang kampanye identitas Pandhalungan untuk Jember”. http://matatimoer.or.id/2018/01/14/sedikit-kritik-tentang-kampanye-identitas-pandhalungan-untuk-jember/

Share This:

About Ikwan Setiawan 160 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*