Kearifan lokal yang (selalu tampak di-)indah(-indah-kan)

Beberapa hari sebelum Lebaran, lagi ramai di media online dan medsos soal sabuk LV yang dikenakan anak mantan orang nomor 1 di Republik ini di sebuah poster medsos. Pemakaian sabuk itu menjadi ramai–sampai-sampai petinggi partai menyeret nama Presiden RI (salah satu hal paling lucu, konyol, sekaligus tragis dalam konteks Indonesia)–gegara pada saat bersamaan si anak mantan presiden itu tengah berwacana soal kriteria pemimpin milenial yang salah satunya adalah “harus paham sektor ekonomi kreatif” dan “menghargai kearifan lokal”.

Ketika ramai di-bully di medsos, si empunya LV pun membela diri bahwa dirinya tidak pernah berpura-pura dengan apa yang ia kenakan yang penting dia tetap konsisten mengkampanyekan kearifan lokal (https://m.detik.com/…/bersabuk-lv-di-poster-kearifan-lokal-…). Tentu saja sikap itu patut kita acungi jempol karena ada figur elit yang terbiasa hidup dalam kecukupan fasilitas–yang sudah mulai digadang-gadang sebagai calon presiden ataupun wapres di masa mendatang–memiliki visi untuk memerhatikan dan memberdayakan kearifan lokal. Sayangnya, ia sendiri tidak bisa mengelaborasi jawaban yang asyik terkait pemahamannya terhadap apa dan bagaimana kearifan lokal yang bisa dikembangkan di Indonesia.

Apa yang lucu dan tidak diantisipasi oleh si pembuat poster–yang tentu saja berasal dari kalangan spesial–adalah pemunculan LV yang mahal itu bersama-sama dengan istilah “kearifan lokal”. Memang ada wacana hibriditas kultural dalam kehadiran LV dan kearifan lokal bahwa di tengah-tengah kemondernan dan kemewahan produk budaya Barat yang dikonsumsi oleh figur elit di Indonesia, masih ada semangat, keinginan, dan impian untuk (sekedar?) mengkampanyekan kearifan lokal yang dianggap penting dalam kehidupan bangsa ini. Masalahnya, ketika tidak ada fakta-fakta yang menunjukkan keberpihakan dari si figur terhadap kearifan dan budaya lokal, pada saat itulah, kehadiran LV dan istilah “kearifan lokal” dalam poster hanya akan dibaca sebagai kontradiksi yang keterlaluan oleh warganet.

Dengan kata lain, “kearifan lokal” hanya dijadikan penanda yang digunakan untuk membangun dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kepatutan dan kecakapan si figur sebagai calon pemimpin yang tengah ditawarkan ke publik oleh keluarganya. Bahwa ia diwacanakan memiliki kepedulian terhadap kearifan dan kekayaan budaya lokal. Blunder wacana pun terjadi ketika LV yang mahal itu dimunculkan karena publik membaca poster itu sebagai pesan politik yang hanya memobilisasi istilah wacana kearifan lokal tetapi esensi yang sebenarnya tetaplah tidak ada keberpihakan terhadap yang lokal itu sendiri. Maka, kehadiran LV sekaligus menjadi penanda yang mendekonstruksi kekuatan kearifan lokal itu sendiri. Apalagi sebelum istilah itu muncul, sudah didahului dengan pernyataan “harus paham sektor ekonomi kreatif”, sebuah wacana yang memang berorientasi kepada kapitalisme pasar.

Sebenarnya, wacana dan retorika yang ia bangun melalui poster medsos secara genealogis bukanlah sesuatu yang baru. Menurut Setiawan (2012), pada masa kepemimpinan SBY, kebijakan budaya yang diambil juga seolah-olah ingin tetap memperhatikan kearifan dan budaya lokal bangsa ini di tengah-tengah gerak kapitalisme pasar yang diadopsi Negara. Kenyataannya, tidak ada desain budaya yang komprehensif dan poweful yang menunjukkan keberpihakan terhadap kekuataan budaya lokal (https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/3952/3227). Artinya, ada repetisi pemahaman terkait bagaimana menempatkan sekaligus memanfaatkan budaya dan kearifan lokal dalam gerak cepat peradaban pasar: menjadi pemanis yang harus selalu “di-indah-indah-kan” tetapi minim substansi. Kearifan lokal hanya digunakan untuk menandakan bahwa masih ada figur elit yang membicarakannya. Sekali lagi, membicarakannya sedangkan implementasinya masih jauh api dari panggang.

Kalau kita telisik lebih jauh lagi, kecenderungan itu memang menjadi kesukaan para penguasa. Rezim Orde Baru, misalnya, sangat getol mengkampanyekan budaya nasional berbasis budaya daerah adilihung. Namun, kenyataannya mereka hanya memanfaatkannya untuk memperkuat kekuasaan sembari menggunakannya untuk memfilter budaya asing yang sebenarnya mereka undang sendiri melalui bermacam investasi dan keterbukaan impor produk kultural dari negara-negara maju. Selain itu rezim juga tidak memiliki kebijakan yang terpilih dengan baik terkait bagaimana memperkuat kearifan dan budaya lokal secara baik, karena sejatinya yang ada dalam ideal mereka adalah budaya kapitalistik yang diarahkan Negara.

Bagaimana dengan rezim negara saat ini. Memang sudah ada UU Pemajuan Kebudayaan yang disahkan pada tahun 2017. Namun, sampai dengan saat ini, kita masih menyaksikan ketiadaan blue print yang cemas tentang budaya lokal yang sangat dominan dalam UU tersebut. Menurut Setiawan (2017) semua kerangka ideal yang dituliskan dan diwacanakan menyisakan banyak hambatan dari kalangan birokrasi itu sendiri. Kondisi ini, lagi-lagi, hanya akan menjadikan budaya lokal manis dan indah diperbincangkan dalam selebrasi penanda, tanpa substansi (petanda) yang jelas dan tegas dalam implementasinya (http://matatimoer.or.id/…/pemajuan-kebudayaan-hambatan-ham…/).

Ketika kearifan lokal hanya di-indah-indah-kan oleh figur elit dan rezim negara tanpa substansi pengembangan yang jelas, maka kita hanya akan menikmati inflasi dan surplus “kearifan lokal” yang selalu dinyanyikan oleh para penyanyi bersuara fals tetapi menganggap diri mereka paling pintar bernyanyi. Sementara para penyanyi yang sebenarnya hanya bisa menangis dan terpaksa bertepuk tangan.

Namun, jangan anggap warga hanya diam menikmati apa-apa yang tengah terjadi karena perlahan tapi pasti mereka mulai bisa membuka kerak-kerak kepalsuan yang disimpan secara manis. Jangan anggap warga bodoh, hanya manut dan manggut-manggut terhadap retorika politik yang sedang disusun dengan mengkomodifikasi kearifan dan budaya lokal. Paling tidak, melalui media sosial mereka sudah berani menyuarakan pendapat mereka: pendapat yang seringkali membuat panas elit dan para pendukungnya, sehingga seringkali dikatakan sebagai politisasi oleh pasukan cyber lawan politik. Lucu juga, ketika mereka juga sering melakukan hal yang sama dengan berwacana di media sosial dan media online, apalagi ketika membela junjungan yang tengah di-bully.

Salam hormat,

Matatimoer Institute, 17 Juni 2018.

Share This:

About Matatimoer 8 Articles
Adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penelitian budaya dan pemberdayaan komunitas

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*