PEMAGARAN ‘BINATANG LIAR’ BELAMBANGAN: Penjinakan Elan Egalitarian/Anarkistis dalam Pembentukan Identitas Using

DWI PRANOTO

 

Download artikel versi PDF

Satu-satunya alternatif analitis yang layak adalah menganggap identifikasi diri sebagai titik memperlakukan pembagian suku sebagai ‘pada dasarnya adalah politik asal-usul’. Identitas etnik pada pembacaan ini adalah proyek politik. Manakala, seperti Michael Moerman nyatakan, masyarakat bukit di Thailand seperti Karen, Tai, Lawa, Palaung, dan T’in berada dalam situasi ekologis yang mengikuti suatu pilihan ‘di antara dasar-dasar utama dan simbol-simbol etnisitas (seperti) agama dan tipe pertanian, begitu juga diantara lambang-lambang seperti dialek, makanan, dan pakaian’, pertanyaan kuncinya adalah perhitungan apa yang menentukan pilihan tersebut.[1]

Seperti sebagian besar orang Banyuwangi yang lahir tahun 1970-an, saya beranggapan bahwa Using dan Belambangan adalah sama. Artinya, Belambangan adalah nama kerajaan dan Using adalah identitas penduduknya. Oleh karenanya Using sebagai identitas penduduk asli Banyuwangi tidak lagi perlu dipertanyakan. Seolah-olah secara alamiah penduduk asli Banyuwangi adalah Using.

Namun kira-kira pada akhir 1990-an pandangan saya tersebut terguncang ketika bertemu dengan dua orang Banyuwangi yang sudah tua, yang sebenarnya rumah tinggal mereka hanya sepelemparan batu dari rumah saya. Kedua orang itu adalah Akhmad Aksara, budayawan Banyuwangi, dan Endro Wilis, pengarang lagu daerah Banyuwangi angkatan pertama. Mereka berdua menolak disebut orang Using dan begitu marah ketika saya menyebut orang Banyuwangi adalah orang Using. Akan tetapi penjelasan kedua orang tua tersebut tidak memuaskan saya.

Saat ini tidak ada angka pasti mengenai berapa banyak jumlah orang Using, dan tidak juga diketahui dengan pasti persebarannya. Namun dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2010 Using telah diklasifikasikan sebagai kelompok etnik tersendiri yang sejajar dengan Jawa dan Dayak.  Institute Southeast Asian Studies (ISEAS) Working Paper#1 (2014) hanya menyebut bahwa Using diklasifikasikan sebagai kelompok etnik tersendiri karena berbeda.

Sebagian besar peneliti menganggap identitas Using diturunkan langsung dari masa Blambangan. Padahal, jika mencermati dokumen-dokumen sosial yang tersimpan dalam produk-produk budaya dan kronik-kronik lama sejarah, semisal syair-syair kuno Seblang dan Gandrung serta Babad Blambangan dan Babad Bayu, dapat dipastikan tidak ditemukan satupun istilah Using untuk menyebut masyarakat Blambangan atau masyarakat Banyuwangi asli. Di dalam syair lama, sebelum tahun 1970, lagu-lagu daerah Banyuwangi yang dikarang oleh Mohamad Arief, Mahfud, dan Endro Wilis juga tidak ditemukan istilah Using. Istilah Using untuk menyebut masyarakat Belambangan atau masyarakat Banyuwangi asli baru ditemukan pertama kali pada paruh pertama abad 20 dalam tulisan sarjana Belanda, de Stoppelaar dan John Scholte.

Tulisan ini berupaya, melalui studi literatur,  mengungkap perilaku sosial dan politik masyarakat Belambangan pada suatu kurun masa sekitaran abad 18 (ini juga mencakup batasan geografis)  dan nilai-nilai yang menjadi basis dalam mengkonstruksi identitas Using pada abad 20. Pengungkapan interaksi antara Belambangan dengan Bali dan Mataram, interaksi antar kelompok dan golongan masyarakat Belambangan menjadi langkah krusial untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku sosial dan politik pada masa itu. Pada sisi lain, proses pembentukan identitas Using tak dapat dilepaskan dari konteks politik yang terjadi pada awal tercetusnya gagasan pembentukannya pada tahun 1970-an, yang mana kejadian politik tersebut sangat menentukan kebijakan politik kebudayaan nasional. Pengungkapan perilaku sosial dan politik pada masa Belambangan dan pengungkapan nilai-nilai sosial yang melandasi pembentukan identitas Using menjadi penting mengingat asumsi yang terus menerus dibangun dan dikokohkan untuk menyokong keberadaan identitas Using adalah keterkaitan Belambangan dan Banyuwangi sebagai singularitas historis yang linear.

gandrung ngamen

Masalah terbesar dalam melakukan bahasan dalam tulisan ini adalah ketakmampuan penulis membaca teks-teks dan arsip-arsip berbahasa Belanda yang pasti akan memberikan wawasan dan informasi melimpah mengenai sejarah Belambangan guna memperdalam dan menajami pembahasan.Oleh karenanya, mengandalkan karya terjemahan teks-teks dan arsip-arsip tersebut, dan juga kajian-kajian non bahasa Belanda, yang jumlahnya sangat sedikit tentu dapat mempengaruhi kedalaman dan ketajaman pembahasan dalam tulisan ini. Namun demikian, pengambilan perspektif yang berbeda dengan juga secara relatif memposisikan kelompok masyarakat umum pada latar depan sejarah, dalam pembahasan tentang Belambangan, mungkin dapat menawarkan suatu alternatif diantara kajian-kajian yang lebih banyak bersudut pandang “istana sentris”.

Belambangan yang Berangasan

Bahwa daerah Belambangan maupun Lumajang, yang kedua-duanya oleh Susuhunan dalam Traktat dari tahun 1743 diserahkan, dan yang pernah dimiliki oleh beliau, terungakap dengan jelas dari Memori Ossenberch, Vos, dan dari van der Burgh, serta dari catatan-catatan tentang Bondowoso (Majalah I.T.L. Vk VI) . . .

Maka van Rijk, Komandan dari Pasuruan yang pertama-tama mengambil alih Belambangan, dan daerah-daerahnya di sebelah selatan diambil alih oleh empat orang prajurit dan 1 orang prajurit pemain alat tambur, yang sambil duduk di atas sebuah cikar yang ditarik sapi, meminkan alat tamburnya tanpa henti-hentinya dan dengan begitu mengusir musuh-musuhnya.

Akan tetapi tak lama setelah itu, rakyatnya yang terdorong oleh rasa benci membunuh semua orang Belanda dalam perkemahan mereka. Para prajurit ditumbuk dalam penumbuk-penumbuk padi hingga meninggal.[2]

Bayangkan, orang macam apa yang memasukan manusia ke dalam lesung untuk kemudian ditumbuk berulang kali sampai mati! Untuk tujuan tulisan ini, tidak penting apakah cerita tutur yang kemudian dituliskan oleh Hageman dan selanjutnya dikutip lagi dalam arsip Belanda adalah peristiwa yang benar telah kejadian atau tidak. Kita juga harus mengabaikan komentar dari pihak Belanda bahwa cerita yang kemudian dianggap menjadi dasar Belanda untuk memperlakukan semua penduduk Belambangan sebagai budak dan merusak serta menghancurkan wilayah Belambangan adalah sebagai upaya untuk menjelek-jelekan Belanda. Apa yang perlu digaris bawahi dari cerita itu adalah wong Belambangan digambarkan berwatak dan berperilaku berangasan.Watak atau perilaku berangasan ini tercakup sepenuhnya atau merupakan cerminan dari tingkat peradaban dan kebudayaan yang terbelakang, belum dicahayai oleh tata nilai dan norma sosial yang menghaluskan budi pekerti. Pendeknya tidak beradab.

Watak berangasan dam keterbelakangan wong Blambangan tidak hanya dalam cerita itu, tapi terus di(re)produksi dengan berbagai versi. Dr. F.Epp (1849) menyebut wong Belambangan sebagai “berhati baik, manusia-manusia alam yang belum rusak, sangat kuat dalam memahami keindahan tetapi mereka juga percaya sekali pada tahayul dan tidak berpengalaman, bodoh kekanak-kanakan”.[3] Apa yang disampaikan oleh Dr. F. Epp sama sekali bukan pujian, tapi merupakan gambaran bahwa wong Belambangan belum matang secara kultural. Sedangkan Roorda van Eysinga (1850) dengan gamblang menyebut wong Belambangan “setengah biadab”.[4] Adapun Dr. de Stoppelaar, seperti Dr. F. Epp, secara lebih halus menyatakan keterbelakangan wong Belambangan sebagai bukan petani yang baik, namun penjelajah hutan yang baik dan pemburu yang gagah berani.[5] Secara implisit de Stoppelaar menggambarkan bahwa tingkat peradaban dan kebudayaan wong Belambangan masih berada pada tahap berburu dan meramu, belum menerapkan pertanian. Tidak hanya orang-orang Eropa saja yang menggambarkan wong Belambangan sebagai terbelakang, Candranegara, Bupati Kudus, pada tahun 1860 menyatakan “ngangge tembung Jawi nanging cara dhusun,”[6]  bahasa yang dituturkan oleh wong Blambangan adalah bahasa Jawa tapi cara desa. Bahkan baru beberapa tahun lalu, seorang sarjana lulusan perguruan tinggi negeri mengatakan bahwa bahasa orang Banyuwangi adalah bahasa yang digunakan untuk binatang.

Watak berangasan dan keterbelakangan wong Belambangan juga tercermin dalam istilah “Osing” yang digunakan orang luar untuk menyebut wong Blambangan. Osing/Using, sebutan eksonim untuk wong Belambangan ini, menurut Sri Margana berasal dari orang-orang Bali yang maknanya adalah wong Belambangan tidak tercakup dalam penggolongan sistem kasta Hindu Bali, bahkan tidak termasuk dalam kasta paria sekalipun.[7] Penyebutan wong Belambangan sebagai wong Osing sama saja menyatakan bahwa wong Blambangan lebih rendah dari manusia, bahkan bisa jadi adalah binatang. Reputasi keliaran dan kebuasan wong Belambangan semakin menjadi-jadi ketika dalam salah satu dari serial perang Bayu yang ganas wong Blambangan memakan musuhnya. Diberitakan setelah pertempuran di Songgon 18 Desember 1771 yang menghancurkan pasukan Belanda, tubuh Vaandrig van Schaar, komandan pasukan, diseret ke benteng Bayu. Di markas pejuang Bayu, isi perut van Schaar dikeluarkan dan ditelan oleh seorang Bugis, Kraeng Dono, dalam suatu ritual yang disebut oleh orang Eropa sebagai diabolical meal (jamuan setan).[8]

Wayang Beber tentang Damar WUlan 1

Namun cerita paling menyebar dan bertahan sampai lebih dari satu abad tentang betapa berangasannya wong Belambangan adalah cerita Damarwulan. Cerita Damarwulan, menurut H.J. de Graaf[9] ditulis oleh Pangeran Pekik, putra dari Raja Surabaya yang tua dan buta yang kerajaannya ditaklukan Mataram dengan membendung dan meracuni sungai Kali Mas. Sebagai keturunan Ampeldenta, orang pesisir yang punya pengetahuan luas, Pangeran Pekik merebut hati Sultan Agung dengan pembawaannya yang halus dan wajah yang tampan. Di Mataram ia ditempatkan di lingkungan kraton, kadipaten atau kasurabayan, dan dikawinkan dengan adik Raja Mataram, Ratu Pandan Sari. Pangeran Pekik diangkat sebagai orang dalam keraton, menjadi sentana kerajaan yang diberi peran menjadi agen kebudayaan yang salah satu tugas adalah menaklukan Giri melalui diplomasi kultural. Berdasar peran yang diemban, menjadi mungkin bila cerita Damarwulan yang ditulis oleh Pangeran Pekik adalah karya yang berfungsi sebagai pemagaran kultural terhadap Belambangan. Genealogi Minakjinggo, tokoh antagonis dalam Damarwulan, yang berhulu leluhur pada seekor anjing dapat dimaknai sebagai upaya menghancurkan landasan legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Belambangan itu. Bagaimanapun landasan kekuasaan yang sah seorang raja pada masa itu membasis pada kesilsilahan. Sementara Minakjinggo yang berasal-usul seekor anjing; dicirikan sebagai orang berwajah anjing yang berjalan timpang dan berperangai buruk, suka mabuk-mabukan dan cabul; adalah gambaran dari orang liar yang barbar dan biadab. Cap keterbelakangan peradaban dan kultural terhadap Blambangan, yang direpresentasikan melalui sosok Minakjinggo, mempunyai dua fungsi bagi Mataram. Pertama adalah menghancurkan daya tarik Blambangan guna mencegah para kawulanya, yang notabene adalah tenaga kerja penggerak mesin ekonomi dan militer kerajaan, untuk melarikan diri dari Mataram ke Blambangan. Fungsi kedua adalah memberikan landasan bagi Mataram untuk memperlakukan wong Belambangan sebagai bukan manusia, tapi semacam binatang buruan, sehingga penjarahan-penjarahan yang dilakukan terhadap Belambangan dan penggropyokan wong Belambangan untuk dijadikan budak di Mataram bukanlah kekejaman terhadap manusia.

Apa yang perlu diingat, keberangasan dan keterbelakangan wong Belambangan adalah dari perspektif kerajaan Mataram, Kompeni Belanda, dan Bali. Stigma, labeling, atau cap merepresentasikan suatu relasi antara Belambangan dengan tiga kekuatan dominan tersebut. Stigma atau labeling merupakan bentuk sangsi terhadap perilaku wong Belambangan yang tidak mau tunduk secara politik dan kultural terhadap Mataram dan Kompeni. Di samping itu, stigma juga menjadi landasan tindakan untuk melakukan “pemberadaban” melalui kampanye-kampanye kultural seperti islamisasi dan “penghukuman-penghukuman” militer.

Pemberontakan-pemberontakan yang Keras Kepala                                         

Sejarah wong Belambangan adalah sejarah peperangan. Sejarah tentang kekeraskepalaan yang tak tersembuhkan. Perang Bayu (1771 – 1773) yang ganas boleh dikatakan sebagai perlawanan paling sengit wong Belambangan terhadap kekuasaan VOC yang disokong oleh Mataram. Dipicu oleh kecurangan yang dilakukan oleh keraton Belambangan yang tidak membayar kerbau penduduk, harga candu yang mencekik, dan korupsi pembagian beras[10], penduduk berbondong-bondong naik ke hutan Bayu di lereng Raung untuk mendukung kepemimpinan Rempeg atau Jagapati yang mengklaim dirinya sebagai Agung Wilis. Perang Bayu mungkin salah satu pertempuran yang menguras tenaga, nyawa, dan harta benda VOC di Indonesia. Kekeraskepalaan para pejuang Bayu yang tak dapat ditundukan melalui ekspedisi militer langsung akhirnya diakhiri dengan strategi militer siegewar semirip yang digunakan oleh Julius Caesar ketika mengepung kota-benteng perbukitan, Alesia, markas persekutuan suku-suku Gallia. Kompeni mengepung Bayu yang terletak di tanah tinggi lereng Raung seraya memblokade jalur-jalur yang digunakan untuk mengangkut pasokan-pasokan logistik, terutama pangan dan senjata. Pantai-pantai yang diduga sebagai pelabuhan “tikus” sarang pendukung logistik pejuang Bayu digeledah dan dihancurkan, sawah-sawah dan lumbung-lumbung dibakar. Para pejuang yang kelaparan akhirnya turun dan menyerah, namun sebagiannya lebih memilih untuk melarikan diri ke hutan-hutan yang lebih dalam dan wilayah-wilayah terpencil sampai ke pulau Nusa Barong di laut selatan.[11]

Sebelum Perang Bayu, saat armada Kompeni yang bersiap untuk menundukan Belambangan masih terumbang-ambing di laut utara Jawa, perang terhadap pendudukan kekuasaan kerajaan Mengwi sudah berkobar. Wong Belambangan, bersama orang Bugis dan China, memburu orang-orang Bali. Ketika para prajurit Kompeni yang mendarat di Banyualit pada Maret 1766 dan memasuki Kota mereka menemukan pemandangan mengerikan, kepala dan mayat manusia berserakan. Kotabeda dan kemudian Kabakaba, dua orang penguasa Belambangan wakil Kerajaan Mengwi juga terbunuh. Sri Margana menduga pembantaian orang Bali ini berkait erat dengan pola konflik politik dalam istana Belambangan yang didasarkan oleh sentimen etnik dan kultural yang direpresentasikan oleh keturunan permaisuri yang Jawa dan beranasir Islam berhadap-hadapan dengan keturunan selir yang Bali dan beranasir Hindu.[12] Namun apa yang menarik adalah para pemburu orang Bali dalam pergolakan yang mengerikan ini tidak hanya wong Belambangan, tapi juga melibatkan orang Bugis, Melayu, dan China. Spekulasi mengenai pergolakan yang didasari oleh segregasi etnis dan budaya semakin meragukan menyusul pecahnya pemberontakan Agung Wilis kurang setahun kemudian di mana pengikut Agung Wilis terdiri dari beragam etnis, Melayu, Bugis, China, Jawa, Sumbawa, dan Bali. Hal ini diperkuat oleh dugaan bahwa Agung Wilis sendiri telah Islam dan dibakarnya perkampungan Islam Pagon oleh pasukan Kompeni  dalam pertempuran.

Mungkin saja konflik politik dalam istana didasari oleh sentimen etnis dan budaya, namun sentimen ini tampaknya harus disingkirkan jika berkait dengan peranserta para saudagar dan para jelata lokal. Perburuan dan pembantaian terhadap orang-orang Bali yang dimulai sebelum berlabuhnya armada Kompeni di Banyualit mungkin harus dicari sebabnya pada kebijakan penguasa Bali (Mengwi) di Belambangan berkait dengan pajak, upeti, pengerahan kerjapaksa (corvee) dan wajib militer, serta perbudakan terhadap penduduk Belambangan, termasuk kebijakan perdagangan di Ulupampang. Bagaimanapun, kebijakan penguasa Mengwi di Belambangan saat itu sangat ditentukan oleh keadaan kerajaan Mengwi sendiri yang membutuhkan biaya perang melawan Karangasem dan Buleleng. Kebijakan monopoli perdagangan di pelabuhan Ulupampang yang diterapkan I Gusti Kuta Beda[13] telah memicu keresahan para saudagar dan bahkan Inggris. Peran serta orang Bugis dan China dalam perburuan dan pembantaian orang Bali sangat mungkin dipicu oleh kebijakan monopoli Kuta Beda yang merugikan mereka. Sementara peran serta jelata tidak dapat dipisahkan oleh kebutuhan Mengwi untuk menggenjot pendapatan dan kebutuhan prajurit guna menghadapi peperangan melawan Karangasem dan Buleleng yang melahirkan penindasan terhadap para jelata di Belambangan. Kondisi ketertindasan dan sempitnya peluang ekonomi ini pulalah yang membuat pemberontakan Agung Wilis, yang meletus kurang dari setahun setelahnya, terhadap kekuasaan VOC mendapat banyak dukungan dari para jelata dan para sudagar lintas etnis. Diawali dengan seruan pembangkangan terhadap kewajiban kerjapaksa yang dibebankan oleh Kompeni, Agung Wilis kemudian melakukan pemberontakan bersenjata terhadap Kompeni.

Motif bebas dari penindasan dan sempitnya peluang ekonomi pada dua pergolakan di Belambangan tahun 1766 kembali berulang pada pemberontakan Bayu yang dipimpin Rempeg. Pemberontakan Bayu tak dapat dilepaskan dari perlakuan kalangan istana yang memeras terhadap para jelata dan monopoli perdagangan yang dilakukan VOC. “Kembalinya Wilis” dalam diri Rempeg atau Jagapati tak saja menjadi legitimasi genealogis dan kosmologis kepemimpinan Jagapati. Pemilihan ruh Agung Wilis sebagai pelindung Jagapati, bagaimanapun, merupakan strategi cerdik untuk memanfaatkan kepribadian kharismatik Wilis yang terbangun melalui popularitas di kalangan jelata. Agung Wilis, saya kira, adalah simbol pembebas mirip messiah atau ratu adil[14] di kalangan para jelata Belambangan. Popularitasnya di kalangan jelata baik ketika menjabat Patih Kiwa maupun setelah dipecat, terlebih peran kepemimpinannya dalam menyeru pembangkangan dan mengobarkan terhadap kompeni, mengonfirmasi kuatnya kharisma messiatik Agung Wilis. Melalui siasat “kesusupan” Agung Wilis, Jagapati memanggil para jelata dan mengorganisirnya sebagai kekuatan perang melawan keraton dan Kompeni.

Wilayah Pinggiran: Masyarakat, Kondisi Alam, dan Sistem Politik

Etimologi Blambangan atau Balambangan, dijelaskan oleh Atmosudirdjo sebagai berikut: nama Balambangan ditemukan pertama kalinya dalam Negara Kertagama 1365. Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, vol. 2, merujuk pada Kawi-Balineesch Woordenboek yang menjelaskan kata lambwang (Jawa dan Indonesia: lambung) berarti pinggir atau batas … [15]

Para pelancong hanya bisa mencapai wulayah ini menyisir laut atau melewati jalur darat yang sulit dan dipenuhi dengan batuan vulkanik beku, menysuri celah setapak penuh belukar di dataran antara Baluran dan Ijen… Jalan sempit dari Catapang (Ketapang) ke pos Bagnoumatie (Bajulmati) adalah jalan yang hanya diketahui oleh penduduk asli; karena banyak jejak yang telah hilang di hutan. Jalan setapak ini bahkan hampir tidak cukup lebar untuk satu orang: berbatasan pada kedua sisinya diliputi oleh ilalang tebal yang tingginya sembilan hingga sepuluh kaki, yang semakin menambah bahaya perjalanan ini, karena harimau yang tersembunyi bisa tiba-tiba menyerang setiap saat.[16]

Bali maupun Mataram memandang Belambangan sebagai cadangan sumber daya kerajaan. Bali yang berjarak lebih dekat, dan dikelilingi laut, tidak saja berupaya untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber tenaga manusia yang tersedia di Belambangan. Selat Bali yang strategis, secara militer adalah pintu masuk utama untuk penyerangan ke Bali oleh penguasa-penguasa yang kuat di sebelah barat, adalah titik penting untuk dikuasai guna menjaga kedaulatan. Di samping itu selat Bali juga strategis secara ekonomi karena menjadi salah satu jalur pelayaran menuju pulau-pulau penghasil komoditas paling berharga di dunia saat itu, rempah-rempah. Pelabuhan Ulupampang yang terletak relatif di tengah antara Batavia dan pulau-pulau penghasil rempah-rempah di timur dan secara alami dapat menjadi tempat berlindung dari badai merupakan pelabuhan antara yang ramai dengan kegiatan perdagangan berbagai ras, karenanya dapat menjadi  sumber ekonomi bagi kerajaan. Sementara bagi Mataram yang merupakan kerajaan padi yang relatif murni dan terletak jauh di barat, Belambangan adalah sumber tenaga manusia yang dapat digunakan untuk keperluan militer, tenaga kerja, dan perbudakan. Hambatan medan alam yang jauh dan berat dari Mataram ke Belambangan membuat Mataram sulit untuk terus-menerus mengontrol Belambangan secara politik dan militer dan hanya dapat melakukan ekspedisi-ekspedisi penjarahan dan pembudakan. Ketakmampuan mengontrol secara politik dan militer ini ditutupi Mataram dengan melakukan serangan kultural melalui pembentukan stereotipe Blambangan yang berangasan. Tanggapan sengit Belambangan atas serangan kultural Mataram ini dapat dibaca dalam babad Tawang Alun dalam adegan perang tanding kanuragan antara guru spiritual Belambangan, Wangsakarya, dengan guru spiritual Mataram, Kadilangu saat Raja Belambangan menghadap raja Mataram di paseban keraton. Perang tanding dibuka dengan kecongkakan Kadilangu yang mengubah keris Wangsakarya, Si Gagak, menjadi air dan meminumnya yang kemudian ditanggapi Wangsakarya dengan memanggilnya keluar dari tubuh Kadilangu dalam wujud keris kembali hingga menjebol tubuh guru spiritual Mataram itu berakhir dengan maklumat Belambangan yang menyatakan sebagai kerajaan merdeka sebelum pulang kembali ke Belambangan dengan menghumbalangkan pohon-pohon besar di jalanan.

Menurut I Made Sudjana, dalam Nagari Tawon Madu, masyarakat Belambangan terbagi menjadi dua golongan – wadwa agung dan wadwa alit – dan golongan asing seperti Bugis dan China.[17] Wadwa Agung adalah semua keluarga keturunan Tawang Alun, sedangkan wadwa alit adalah rakyat. Konsep penggolongan masyarakat oleh I Made Sudjana tersebut menimbulkan kesan bahwa bahwa ada peran dan status sosial yang terbagi secara ajeg dalam masyarakat. Relasi wadwa agung dan wadwa alit nampak merepresentasikan relasi tinggi-rendah atau menguasai-dikuasai secara konstan. Namun kenyataannya sangat mungkin tidak demikian. Bukti pertama paling mencolok mata adalah ketakstabilan politik dalam istana kerajaan Belambangan. Pembahasan mengenai ketakstabilan politik dalam istana kerajaan Belambangan selalu menitikberatkan pada konflik yang disebabkan oleh ambisi politik elit keluarga kerajaan. Peran rakyat jelata dalam konflik tersebut belaka diletakan sebagai lampiran yang tidak penting atau bahkan dihapuskan. Dengan kata lain, tidak ada peran yang dapat dimainkan oleh rakyat jelata kecuali sebagai pengikut para elit kerajaan. Apa yang kerap diabaikan adalah peran rakyat jelata sebagai penyangga ekonomi dan militer dalam relasi wadwa agung – wadwa alit dalam kaitan ini. Ambisi, dan bahkan hak atas tahta berdasarkan pewarisan genealogis, tanpa disokong oleh besarnya dukungan rakyat yang signifikan adalah cek kosong belaka. Selain sebagai bala prajurit yang berperan sangat penting dalam menentukan besarnya kekuatan militer, rakyat adalah kekuatan ekonomi sesungguhnya dari kerajaan dan para elite masyarakat sehingga kekuatan politik kerajaan dan elite dapat ditentukan oleh banyaknya wadwa atau pengikut. Sangat luasnya wilayah Belambangan yang topografinya banyak berupa hutan dan bukit-bukit terjal dengan kepadatan penduduk yang jarang, I Made Sudjana memperkirakan 5 -6 orang per kilometer persegi atau 1 keluarga[18], menyediakan banyak daerah yang relatif tak bertuan bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk pindah karena tekanan kewajiban penyerahan pajak dan upeti atau kerja paksa yang berat guna membentuk pemukimam baru yang relatif bebas, semakin menjadikan rakyat sebagai faktor paling berharga untuk membangun kekuasaan politik. Terbentuknya dusun Gambiran karena perpindahan kelompok masyarakat pada masa Tawang Alun, mengalirnya masyarakat dari berbagai desa – seperti dari Grajagan, Pakis, Gambiran, ke Bayu–, dan tentu saja, perpindahan dari Kedawung/Puger ke Bayu menyusul perseteruan Tawang Alun dengan Mas Wila, hanyalah sedikit contoh yang terekam dalam catatan sejarah dari kemungkinan melimpahnya peristiwa-peristiwa serupa yang sebagian besarnya tak terekam. Perpindahan penduduk ke daerah baru untuk membuka pemukiman baru adalah salah satu bentuk perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang menekan, selain pembangkangan dan perlawanan fisik, yang mengakibatkan konsekwensi serius bagi penguasa karena hilangnya pendapatan ekonomi, sumber tenaga kerja paksa, dan sumber tenaga militer yang dapat menggerogoti kekuasaan politiknya. Selain wadwa alit, dalam konteks Belambangan, kelompok masyarakat pendatang, seperti Bugis dan China – walaupun secara konsep, menurut I Made Sudjana – tidak mempunyai peranan politik – kerap berada di tengah-tengah pusaran konflik politik. Kepentingan-kepentingan ekonomi menjadi salah satu dorongan utama bagi para kelompok pendatang tersebut untuk mengambil posisi politik dalam suatu konflik. Peran serta kelompok pendatang dalam perburuan dan pembantaian orang-orang Bali yang dipicu  kebijakan monopoli perdagangan Kuta Beda di Ulupampang, pemberian dukungan pada pemberontakan Agung Wilis dan dalam Perang Bayu karena monopoli perdagangan VOC, adalah contoh nyata betapa kelompok pendatang tersebut ikut memainkan peran politik di Belambangan.

Posisi penting wadwa alit dan kelompok pendatang dalam membentuk postur politik di Belambangan juga tak lepas dari sistem politik Belambangan yang semirip segmentary state[19] – walaupun tak persis sama seperti dalam masyarakat Alur, Afrika, yakni suatu sistem politik di mana lingkup kedaulatan politik dan lingkup kekuasaan ritual tidak berhubungan – yang memungkinkan terdistribusinya peluang membangun kekuatan politik kepada sejumlah elit masyarakat secara relatif berimbang. Sistem segmentary state di Belambangan diperlonggar oleh keluasan dan topografi wilayah yang tidak didukung oleh memadainya sarana dan prasarana ruas jalan yang menghubungkan antara berbagai daerah dengan pusat kerajaan. Karenanya kontrol politik terhadap daerah-daerah menjadi sulit dilakukan oleh pusat kerajaan. Hal ini memungkinkan terjadinya pembangkangan-pembangkangan di daerah-daerah hingga aliansi-aliansi politik antara daerah dengan anggota elit istana yang tak terantisipasi sejak dini, atau bahkan tak dapat tertangani walaupun sudah terendus dari awal. Terbangunnya kekuatan politik Agung Wilis yang digalang dari dukungan wadwa alit dan kelompok pendatang, baik sebelum maupun sesudah masa pengasingannya di Bali, tercipta dalam sistem politik segmentary state yang diperkuat dengan keluasan wilayah dan kondisi topografi. Apa yang dimaksud dalam hal ini adalah sistem segmentary state relatif memberikan ruang alternatif  bagi wadwa alit dan kelompok pendatang untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya tanpa terlalu mencemaskan ancaman tindakan penghukuman yang bakal ditimpakan oleh istana kepada mereka.

Barangkali Belambangan, khususnya wilayah yang  masuk kabupaten Banyuwangi sekarang, boleh disebut sebagai wilayah Zomia kecil. Suatu wilayah pinggiran bagi kerajaan-kerajaan di Bali dan sekaligus kerajaan Mataram dengan kondisi alam bergunung-gunung atau dataran tinggi dan lembah berpesisir di mana hutan-hutannya yang lebat, lereng-lereng yang terjal, dan teluk-teluk kecil yang tersembunyi telah menjadi halangan alam paling menyulitkan bagi Mataram dan Bali untuk dapat mengontrol wilayah ini secara mutlak. Bagi Mataram, Belambangan adalah zona penyangga yang dapat menjadi pilihan alternatif bagi keraton dalam memenuhi kekurangan tenaga kerja dan pasukan prajurit dengan melakukan penggeropyokan penghuninya untuk ditawan sebagai budak dan dibawa ke pusat kerajaan. Pada sisi lain, kerajaan-kerajaan Bali memandang Belambangan, disamping sebagai zona penyangga ekonomi, juga sebagai bumper terluar kedaulatannya di mana perairan yang memisahkan keduanya, selat Bali, merupakan parit pertahanan alami yang strategis. Tak hanya punya arti strategis secara militer sebagai parit alami, Selat Bali yang merupakan salah satu jalur pelayaran menuju pulau-pulau penghasil komoditas paling berharga di dunia pada saat itu – rempah-rempah – mempunyai nilai ekonomi penting untuk menambal kas kerajaan yang kerap bocor karena peperangan endemik antar kerajaan di Bali.

Sebagaimana banyak wilayah pinggiran yang letaknya jauh dari pusat kekuasaan, dan diperparah halangan alam[20], Belambangan yang tak pernah benar-benar dapat dikontrol  oleh suatu kekuasaan politik membentangkan ruang luas bagi para pendatang yang menghindar dari negara/kerajaan yang lazimnya membebani kawulanya dengan pajak, upeti, kerja paksa, wajib militer, dan praktik perbudakan. Di samping menghindar dari negara, dorongan untuk mencari peluang ekonomi juga mendamparkan para pendatang ke Belambangan. Para pendatang – seperti Melayu, Bugis, China – hidup berdampingan dengan wong Belambangan yang terlebih dulu mukim, pertama-tama, dalam hubungan ekonomi. Orang-orang Bugis, Melayu, dan China yang berprofesi sebagai pedagang, saudagar, dan pelaut, sehingga mayoritasnya tinggal di pesisir, membutuhkan komoditas hasil hutan, pertanian, dan perladangan yang diproduksi oleh wong Belambangan yang sebagian besarnya menyebar tinggal di pedalaman berbukit-bukit. Interaksi sosial antara wong Belambangan dengan para pendatang yang pertama-tama didasari kepentingan bisnis ini selanjutnya berkembang menjadi politis dan, sangat mungkin, juga kultural. Peran serta para pendatang yang bersekutu dengan wong Belambangan dalam pemberontakan-pemberontakan melawan dominasi kekuasaan merupakan bukti paling telak jika interaksi keduanya tidak belaka urusan bisnis.

Jika kemudian tampak masih ada mengesankan semacam pemisahan antara para pendatang dengan wong Belambangan, dan ini tak terhindarkan, sebenarnya bukan maksud dari tulisan ini. Pemisahan atau pengelompokan hanya digunakan untuk keperluan tekhnis guna memperlihatkan terjalinnya interaksi di dalam masyarakat Belambangan yang sudah terlanjur kerap dipersepsikan terbagi menjadi kelompok-kelompok etnis. Dalam hal ini saya memberanikan diri untuk menduga dan menyatakan pemisahan berdasar identitas etnis dalam konteks masyarakat Belambangan sebelum tertanamnya kekuasaan VOC/Belanda di Belambangan adalah konsep yang ilusif. Pemisahan berdasarkan identitas etnis tercipta berdasarkan prasangka-prasangka yang dibangun oleh kompeni yang salah satunya terepresentasi dalam pencatatan data tawanan-tawanan mereka yang dipilah berdasarkan identitas etnis. Nafsu pengadministrasian manusia yang luar biasa dari kompeni ini mungkin tidak terlalu terkendala jika menyangkut ciri-ciri fisik. Namun wabah kebingungan dengan serta merta menjangkit manakala berupaya untuk mengidentifikasikan mengenai agama yang dianut. Kasus paling nyata adalah kebingungan untuk menentukan agama yang dianut oleh Agung Wilis dan Danuningrat. Sampai hari ini perdebatan mengenai agama apa yang dipeluk oleh dua orang pemuka Belambangan tersebut masih simpang-siur. Apakah Hindu atau Islam? Saya menduga kedua orang tersebut menganut agama “aliran” heterodoks. Jika Hindu adalah Hindu heterodoks, Hindu yang menyempal dari segala otoritas ortodoksi Hindu Bali. Demikian juga jika Islam, yakni Islam yang menyempal dari otoritas ortodoksi Islam Mataram. Sifat heterodoks ini di samping merupakan ekspresi dari ketakmautundukan terhadap ortodoksi agama manapun, juga mengungkapkan kelenturan untuk dapat menerima dan menyerap praktik-praktik keberagamaan yang berbeda-beda. Heterodoksi agama ini sangat boleh jadi merupakan fenomena kultural yang menjadi fakta sosial dalam masyarakat Belambangan. Oleh karenanya interaksi antar kelompok etnis, sekali lagi saya ingatkan bahwa pemisahan ini hanya untuk keperluan tekhnis, berlangsung tanpa tembok kultural dan berlangsung secara cair. Kebebasan relatif untuk berusaha secara ekonomi, kebebasan relatif dari pajak dan upeti yang terlalu membebani, dari kerja paksa, wajib militer, dan perbudakan, merupakan cita-cita yang mereka perjuangkan bersama, dan nikmati bersama jika kondisi memungkinkan. Oleh karenanya, wong Belambangan adalah semua masyarakat yang mukim di wilayah Belambangan tanpa pandang bulu apa identitas etnis mereka. Jika kemudian terjadi pemisahan lokasi permukiman diantara mereka bukan disebabkan oleh pengelompokan etnis, tapi karena pilihan masuk akal yang didasari oleh mata pencaharian mereka. Bugis, Melayu, dan China memilih tinggal di pesisir karena mereka berprofesi sebagai pelaut, pedagang, dan sudagar. Wong Belambangan tinggal di pedalaman karena mata pencaharian mereka sebagai pengolah tanaman, pemburu, dan pengumpul hasil hutan. Namun demikian, saya menduga, pemisahan permukiman ini tidak sangat kaku atau ketat sebagai pengelompokan baku. Tidak, sampai VOC benar-benar bercokol di Belambangan.

Jejak dari bercampur-baurnya berbagai etnis di Belambangan sangat mungkin dapat ditelusuri dalam bahasa yang digunakan di Belambangan yang terus diwariskan sampai Benyuwangi hari ini, walaupun sudah pasti telah mengalami berbagai perubahan di sana-sini. Pengidentifikasian asal-usul diksi yang diserap hingga membentuk bahasa yang hari ini populer disebut bahasa Osing akan memberikan informasi yang berguna untuk merekonstruksi sumbangan yang diberikan oleh berbagai etnis dalam membentuk bahasa tersebut. Karakter egaliter yang dinyatakan dengan ketiadaan tingkatan dalam bahasa Osing mencerminkan struktur sosial yang relatif egalitarian dalam masyarakat Belambangan.

Watak masyarakat yang egalitarian bukan hanya berkait dengan longgarnya stratifikasi sosial, tapi juga menyangkut resistensi terhadap bentuk-bentuk kekuasaan yang dianggap tumbuh terlalu kuat hingga dapat melahirkan sifat totaliter. Pemberontakan-pemberontakan di dalam istana yang kerap dan hampir selalu terjadi mengiringi setiap pergantian penguasa tidak dapat dilihat belaka karena ambisi individu atau sentimen etnis tanpa memperhitungkan sebab-sebab keberpihakan rakyat sebagai basis kekuaan militer dan sumber ekonomi riil. Pada kasus lain, Nagari Tawon Madu menginformasikan masyarakat kerap meninggalkan penguasa-pengusas supra desa dan membangun permukiman baru dengan membuka hutan karena kewajiban terhadap penguasa yang dipikul mereka di permukiman sebelumnya terlalu membebani.

Belambangan dengan kekuasaan yang terpusat pada nagari, yang merupakan wilayah kerajaan di mana kontrol penguasa dapat bekerja relatif efektif, menyisakan daerah jawikuta, wanadri, dan pasisiran[21] yang luas dan sulit dikontrol, jika tak otonom. Kondisi wilayah yang bergunung-gunung dan berhutan lebat dengan kepadatan penduduk yang jarang dan berpencar merupakan kondisi yang sesuai bagi tumbuhnya masyarakat egalitarian. Pada sisi lain, wilayah Belambangan yang dapat dikatakan terisolir membuat dua kekuatan yang lebih besar di sebelah Timur dan Barat, Bali dan Mataram, tidak dapat benar-benar menguasai dan mengontrol wilayah Belambangan. Sebagai wilayah yang tidak sepenuhnya terkontrol oleh suatu kekuasaan, baik internal maupun eksternal, membuat Belambangan menjadi wilayah suaka bagi beragam pendatang penghindar negara/kerajaan dan pencari peluang ekonomi. Heterodoksi kultural (agama) merupakan elemen katalis dalam cairnya interaksi sosial antara para pendatang dan penduduk yang terlebih dahulu menghuni.

Bercokolnya VOC/Belanda di Belambangan menandai suatu proses  perubahan sosial dalam masyarakat Belambangan. Perubahan lanskap secara geografis dengan pembangunan ruas-ruas jalan, dan kemudian jalur kereta api, yang menghubungkan antar lokasi dalam wilayah Belambangan dan menghubungakan Belambangan dengan wilayah luar memudahkan kekuasaan kolonial mengontrol secara efektif seluruh wilayah Belambangan. Kontrol secara fisik melalui patroli-patroli dan tindakan-tindakan penghukuman yang dipermudah dengan terbangunnya ruas-ruas jalan ini semakin lengkap dengan dilaksanakannya pengadministrasian penduduk melalui pencacahan dan pengkatagorian identitas. Pendudukan daerah-daerah pegunungan atau dataran tinggi dengan mendatangkan tenagakerja-tenagakerja dari luar untuk diperkerjakan pada proyek-proyek perkebunan mempersempit ruang gerak masyarakat Belambangan untuk mendapatkan lokasi perpindahan yang sesuai untuk hidup secara bebas dan, mungkin, menyusun rencana perlawanan. Di samping itu, migrasi besar-besaran penduduk dari wilayah mataraman dan Madura yang disponsori pemerintah kolonial memperlemah resistensi kultural masyarakat Belambangan yang jumlahnya jauh berkurang drastis pasca Perang Bayu yang menghancurkan, baik karena bedil pasukan kompeni, wabah penyakit, kelaparan, maupun migrasi ke luar Belambangan. Namun demikian, pukulan terakhir terhadap spirit egalitarian Belambangan belum lagi dihantamkan, belum sebelum proyek konstruksi identitas Using di Banyuwangi dimulai, disemai, ditanam, hingga masa tuaian yang melahirkan kehebohan segala rupa pesta karnaval.

Pembentukan Identitas Using  

Di bawah kebijakan minoritas baru, bagaimanapun, ada keuntungan mendasar baru untuk identitas “Zhuang”: politik baru dan pos-pos administratif, akses istimewa untuk sekolah-sekolah tekhnik dan pendidikan tinggi, dan pembebasan dari kebijakan “satu anak”. Tiba-tiba, nilai tunai suatu identitas Zhuang resmi meroket pada suatu titik di mana hal itu lebih dari pengkompensasian untuk kemungkinan stigma, dan identitas baru diterima.[22] 

Pembentukan identitas Using berlangsung dalam proses panjang yang benihnya muncul bersamaan dengan awal perjuangan memposisikan bahasa Using sebagai “bahasa” pada tahun 1970. Awal proses pembentukan identitas Using juga tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik nasional pada masa awal pemerintahan Orde Baru yang sedang gencar mengkampanyekan faham anti komunis. Peristiwa paling menentukan dalam proses ini adalah kunjungan Presiden Soeharto ke Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Pada kunjungan tersebut Soeharto dihibur dengan sajian tari-tarian daerah dan kesenian angklung Banyuwangi. Soeharto terkesan dan bertanya apakah jenis kesenian ini juga digunakan oleh PKI? Bupati Banyuwangi pada saat itu, Joko Supaat Selamet yang mendampingi Soeharto mengiyakan. Lantas Presiden Soeharto berpesan kepada Bupati Supaat agar kesenian tersebut dikembalikan pada “asli”nya. Pesan Presiden Soeharto tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Supaat dengan menyusun buku Selayang Pandang Blambangan yang merupakan upaya menghimpun data sejarah dan etnografis Blambangan. Bupati Supaat juga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati SK No. um/1698/50 tertanggal 19 Mei 1970 untuk mengatur keberadaan kesenian daerah.  Keputusan Bupati ini menjadi landasan legal untuk melakukan upaya mengembalikan keaslian kesenian-kesenian Banyuwangi yang direpresentasikan dengan tindakan-tindakan sensor, pelarangan, kodifikasi kesenian-kesenian Banyuwangi. Produk kesenian paling parah terkena SK tersebut adalah lagu-lagu daerah Banyuwangi yang diciptakan oleh penggubah-penggubah yang dianggap komunis. Lagu-lagu Mohamad Arief dan Endro Wilis tak lagi dinyanyikan oleh warga Banyuwangi. Sebelum lagu-lagunya menghilang M.Arief lebih dulu “dihilangkan” paksa dan sampai hari ini tidak diketahui nasibnya. Sementara Endro Wilis yang sempat merasakan dinginnya lantai penjara Lowokwaru, Malang, harus meredam rasa marah karena sejumlah syair lagu karangannya, setelah melalui sensor, mengalami perubahan. Ketika dikasetkan nama Endro Wilis sendiri harus dihilangkan dari lagu-lagu ciptaannya. Kemarahan Endro Wilis ini terkekspresikan dalam catatan yang ia tulis di bawah lembar kertas syair lagu karangannya Mbok Irat. Dalam lembar syair dan notasi lagu yang menceritakan kekhawatirannya mengenai gawatnya situasi 1965 di Banyuwangi, pada saat itu ia berdinas di ketentaraan di Kalimantan ketika pecah konflik Indonesia – Malaysia, Wilis menulis, “Syair aslinya sudah dihancurkan oleh kawan yang . . . (diganti total tanpa idzin!) / tidak bisa menghargai hak pribadi orang lain. / Maka sekarang saya buat sya’ir baru ini dan saya nyatakan bahwa sya’ir yang di luar ini adalah pelanggaran!!”.[23]

Pada tahun 1970-an lagu-lagu daerah Banyuwangi mengalami perubahan besar. Syair-syair yang ditulis pada awal tahun 1970-an dan sesudahnya tak lagi berisi kritik dan keberpihakan pada yang tertindas seperti pada sebelum 1965. Bernard Arps (2009) menulis “Pada awal 70-an, di bawah bupati pertama masa Orde Baru, genre musik Banyuwangi dibangkitkan lagi – dengan suatu konteks politik yang berbeda secara radikal dan tanpa ‘Genjer-genjer’. . .”.[24] 

Tahun 1970-an barangkali merupakan suatu periode penting dalam kebijakan politik kebudayaan Orde Baru. Pada masa itu, disamping berlangsung kampanye masif anti komunis, pemerintah juga direpotkan dengan apa yang mereka sebut sebagai westernisasi. Pengaruh budaya barat (hippies) yang ditandai dengan gaya hidup anak muda yang suka teler dan berrambut gondrong tersebut dianggap membahayakan negara karena meracuni anak muda dengan obat-obatan terlarang, sex bebas, dan – paling penting – mendorong anak muda untuk bersikap tidak hormat kepada orang tua. Hal yang terakhir menjadi paling penting, menurut Aria Wiratma Yudhistira (2010), karena akan merusak hubungan orang tua (bapak) dengan anak yang merupakan idealisasi simbolik dari hubungan pemerintah (presiden sebagai bapak) dan rakyat (sebagai anak). Guna membendung pengaruh westernisasi, pemerintah melakukan sejumlah kebijakan politik kultural yang diantaranya adalah merevitalisasi nilai-nilai budaya daerah, seperti yang secara monumental disimbolkan dengan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) hingga razia rambut gondrong yang menggelikan.

Dalam konteks Using, pesan Presiden Soeharto kepada Bupati Supaat untuk mengembalikan kesenian Banyuwangi pada keasliannya mempunyai dua tujuan sekaligus, yakni merevitalisasi nilai-nilai budaya daerah sekaligus kampanye anti komunis. Pencarian keaslian ini kemudian menjadi proyek pembentukan identitas Using yang upaya pertamanya adalah menegaskan perbedaan kebudayaan Banyuwangi dari kebudayaan-kebudayaan lain melalui bahasa. Dalam Arps (2010) buku Selayang Pandang Blambangan memuat suatu tekad untuk menjadikan ragam tuturan yang digunakan orang Banyuwangi menjadi bahasa, “Sesungguhnya dialek Jawa-Osing bukanlah dialek tetapi sudah dapat disebut sebagai bahasa, yaitu BAHASA OSING”.[25] Bahasa dalam pembentukan identitas di sini menjadi elemen penting yang berperan sebagai penanda dengan fungsi menjadi media ekspresi kultural yang khas dan sekaligus menjadi batas etnisitas.

Malalui upaya memposisikan tuturan Using sebagai bahasa proyek pembentukan identitas etnik dimulai. Perjuangan kebahasaan, yang kemudian mendapatkan landasan akademiknya dalam disertasi Suparman Herusantosa yang berpijak pada pandangan emik, lantas berlanjut pada upaya kodifikasi kebahasaan, mencari karakteristik dan asal-usul yang digali dari peristiwa-peristiwa penting sejarah, menginventaris dan menafsir produk-produk kultural, dan tentu saja, kampanye di ruang publik serta pendidikan. Usaha-usaha kodifikasi bahasa Using dilakukan melalui sarasehan-sarasehan, diskusi-diskusi. Puncak dari kodifikasi tersebut adalah penerbitan buku Kamus Bahasa Using (2002), Pedoman Umum Ejaan Bahasa Using (2002), dan Tata Bahasa Baku Bahasa Using (2002), yang ketiganya disusun oleh budayawan Banyuwangi paling gigih dan otoritatif, Hasan Ali, dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dari sekian penggalian peristiwa sejarah Blambangan sebagai asal-usul historis Using kemudian ditemukan Perang Bayu sebagai peristiwa historis paling ikonik. Watak patriotisme-heroik orang Blambangan yang digali dari Perang Bayu tersebut menjadi karakteristik utama dari identitas Using. Sebagai konsekwensinya, produk-produk kebudayaan kuno Blambangan, seperti Seblang dan Gandrung ditafsir sebagai ekspresi heroik. Selanjutnya watak patriotisme-heroik ini terus direproduksi  melalui syair-syair lagu daerah seperti Isun Lare Using dan Umbul-Umbul Blambangan. Penemuan heroisme ini penting untuk menciptakan kebanggaan terhadap identitas Using. Kebanggan adalah elemen afektif penting dalam identitas seperti dinyatakan oleh Amartya Sen (2007), “Rasa memiliki identitas bukan hanya bisa menjadi sumber lahirnya kebanggaan dan kebahagiaan, melainkan pula sumber tumbuhnya kekuatan dan kepercayaan diri. Karakter patriotisme-heroik juga, dengan mengikuti Johan Galtung, digunakan sebagai alat legitimasi atau pembenaran untuk tindakan-tindakan kekerasan budaya. Berkait dengan kebanggaan ini Hasan Ali dengan sengit mendebat segala pernyataan yang menyatakan bahwa produk kebudayaan Blambangan bermutu rendah, yang salah satunya adalah pernyataan dari I Made Sudjana yang mengatakan bahwa Blambangan tidak pernah mencapai zaman keemasan yang sering dihubungkan dengan berkembangnya seni sastra dan kebudayaan pada umumnya. Dalam buku Kalangwan, P.J. Zoetmulder (1983) juga mengatakan bahwa kidung Sudamala dan Sritanjung yang diduga berasal dari masa Blambangan memiliki mutu sastra yang rendah. Dalam membela produk-produk kebudayaan Blambangan yang diwarisi Using Hasan Ali (1993) dalam makalah Bahasa dan Sastra Using di Banyuwangi Bahasa dan Sastra Using di Banyuwangi berdalih bahwa hasil-hasil kebudayaan Blambangan musnah karena perang berkepanjangan yang berkecamuk tahun 1316 – 1772. Di samping itu ia juga mengangkat mutu syair-syair kuno Seblang dengan menyatakan , “Ketika para pujangga Angkatan Lama dan Pujangga Baru masih berleha-leha dengan petatah-petitih, pantun, gurindam, talibun, sonata dll., yang kemudian ‘diterjang’ oleh Chairil Anwar dan teman-temannya se-Angkatan ’45, justru dalam kesusastraan Using sudah ada Padha Nonton . . . yang dalam bentuk dan isi sama dengan yang dimaui oleh Chairil Anwar”.[26] 

Guna meletakkan kebanggaan dalam identitas Using dilakukan apa yang disebut praktik pengaburan. Wacana patriotisme-heroik yang dikampayekan secara masif melalui syair-syair lagu, spanduk-spanduk di ruang publik, direproduksi sebagai teks dalam hasil-hasil penelitian-penelitian, majalah-majalah dan surat kabar, telah melubuk dalam pikiran serta perasaan publik dan menenggelamkan tafsir lain atas peristiwa sejarah dan produk-produk budaya. Padahal Perang Bayu bukan hanya melibatkan orang Blambangan dan Kompeni Belanda, namun orang Blambangan, Jawa, Bugis, China, Bali, dan Inggris pada satu pihak dan Belanda, Blambangan, Madura, dan Jawa pada pihak lain. Perang Bayu sendiri meletus karena dipicu oleh perebutan tahta kerajaan antar keluarga. Demikian juga dengan ritual Seblang dan Gandrung yang menurut Akhmad Aksara adalah upacara Butha Yadnya dan sejak awal kelahirannya di kesatrian prajurit Bali di Blambangan adalah tari pergaulan pengisi waktu senggang. Dalam hal ini wacana heroisme menjadi dominan karena mendapat dukungan dari pemerintah yang sejak awal memainkan peran menentukan dalam mengembalikan keaslian kesenian Banyuwangi seraya menggalakkan kampanye anti komunis. Apa yang perlu dicamkan sekali lagi di sini adalah gagasan awal keaslian yang ditujukan untuk membersihkan pengaruh komunis.

Pemasyarakatan identitas Using telah dimulai pada tahun 1980-an dan pencapai puncaknya pada tahun 1990-an sampai 2000-an. Pemasyarakatan identitas Using di ruang publik disebut oleh Bernard Arps (2009) sebagai ambient themes. Dalam hal ini bahasa dan budaya Using disebarluaskan ke masyarakat melalui siaran-siaran radio, spanduk-spanduk himbauan, penggunaan tokoh-tokoh sejarah lokal sebagai nama-nama jalan dan sarana umum, pendirian patung-patung simbol kedaerahan seperti penari gandrung, naga berkepala manusia, dan macan putih. Maraknya simbol-simbol kedaerahan ini tak terlepas dari Surat Keputusan Bupati No. 173 tanggal 31 Desember 2002 mengenai penetapan Gandrung sebagai maskot pariwisata. Kampanye kultural semacam ini, atau interplasi atau pemanggilan dalam istilah Althusser (1971), yang dilakukan terus menerus dan berlangsung lama telah membuat Using menjadi kultur dominan di Banyuwangi. Sementara, kampanye yang lebih sistematis dan struktural berlangsung di ruang-ruang kelas sekolah melalui pengajaran bahasa Using sebagai muatan lokal.

Apa yang perlu dicamkan di sini adalah bahwa proyek konstruksi Using yang mendasarkan pada legitimasi historis justru ingin memandang Belambangan sebagai Mataram. “Operasi plastik” Minak Jingga dapat dilihat sebagai salah satu upaya simbolik yang paling mewakili segala daya upaya penciptaan kebudayaan adi luhung sesuai dengan perspektif Mataram. Kecacatan genealogis, fisik, dan karakter Minak Jinggo yang digambarkan dengan berasal-usul anjing; berwajah anjing, timpang, dan bersuara sengau; berangasan dan berandalan; yang merupakan stigma yang ditakikan Mataram terhadap sikap keras kepala dan egaliter masyarakat Belambangan diubah menjadi ketampanan dan kegagahan yang merupakan gambaran ideal sosok pahlawan. Penolakan kecacatan Minak Jinggo pada dasarnya bukan hanya menentang keberangasan dan keberandalan, bahkan juga menghilangkan sikap keras kepala terhadap kekuasaan dan watak masyarakat yang egalitarian. Hal ini terkonfirmasi lebih lanjut dalam menentukan batas-batas identitas melalui upaya-upaya pembakuan bahasa, bentuk-bentuk kesenian, atribut-atribut kultural, yang pada hakikatnya adalah pemagaran kultural dan upaya menciptakan kemegahan serta sangat berkuasanya istana Belambangan atas rakyatnya, sebagaimana keraton Mataram menampilkan diri dalam teks-teks sejarah dan warisan kebudayaan pada umumnya.

Hal lain yang tercakup dalam proyek pembentukan Using yang tak lain menciptakan keberperadaban atau penghapusan ciri egalitarian/kebebasan dalam sejarah Belambangan adalah klaim akan tradisi tulis. Seperti sudah dinyatakan dalam paragraf sebelumnya, upaya pernyataan klaim tradisi tulis ini menelusur sampai pada pernyataan Zoetmulder yang guyah akan asal-usul naskah Sritanjung dan Sudamala. Apa yang menjadi masalah adalah bukan apakah Belambangan mempunyai tradisi tulis atau tidak? Tapi pada persepsi bahwa masyarakat yang tidak mempunyai atau mewariskan tradisi tulis adalah masyarakat yang tingkat kebudayaannya rendah, bahkan biadab atau barbar.[27] Tradisi lisan, bagaimanapun, merupakan salah satu ciri, meskipun tak selalu, dari masyarakat egalitarian. Sifat tulisan yang relatif tahan lama, atau sulit untuk diubah, merepresentasikan suatu masyarakat yang terstratifikasi secara kaku di mana mobilitas sosial vertikal individu-individu dibatasi secara simbolik oleh teks-teks naratif yang menjadi legitimasi status individu dan kelompok masyarakat. Berbeda dengan sifat kelisanan yang mudah rusak dan gampang berubah, lebih memberikan ruang yang cukup bagi kelompok masyarakat atau individu untuk melakukan mobilitas sosial vertikal dengan menciptakan narasi lisan baru atau memodifikasi narasi lisan yang sudah ada guna memberikan landasan legitimasi atas status yang mungkin diraihnya. Kurang lebih sastrawan Albania, Ismail Kadare menyatakan; perbedaan antara lisan dan tulisan terletak pada kebebasan dan hilangnya kebebasan[28].

Pembentukan identitas Using seperti upaya mendomestifikasi “binatang liar” yang bebas melalui pemagaran-pemagaran. Walaupun, tak dapat disangkal, bahwa pembentukan identitas etnis dapat saja merupakan swakonstruksi kelompok masyarakat guna menghadapi ancaman nyata dari luar dengan menarik diri ke dalam cangkang kultural, tapi tidak demikian dengan pengkonstruksian Using. Alih-alih dilandasi oleh modus perlawanan, pembentukan identitas Using adalah suatu penjinakan yang sepenuhnya tercakup dalam kebijakan kultural Orde Bau.

Using semakin dilucuti elan egaliteriannya, sejak mula memang tak pernah mewarisi elan egalitarian masyarakat Belambangan kuno, bersama dengan bergesernya dari pola “subsisten” yang mengolah Using untuk memberi makan identitas itu sendiri dengan produk kebanggan, menjadi pola “komersial” yang mengolah Using menjadi produk-produk komoditas kultural. Using adalah bahasa Using, destar sampatan, Gandrung, Kebo-keboan, Seblang, Barong, dan sejenisnya  yang dijajakan pada pasar pariwisata. Gerakan-gerakan pemurnian etnisitas yang tampak pada hari ini[29], di samping berfungsi sebagai pemupuk kebanggan juga merupakan upaya meningkatkan nilai saing produk pada pasar pariwisata. Kepentingan komodifikasi ini memasung Using dalam kerangkeng kodifikasi di mana stabilitas dipelihara melalui depolitisasi. Narasi patriotisme-heroik yang menjadi landasan utama pembentukan identitas Using melahirkan “nasionalisme” kultural lokal yang mengabaikan ketimpangan dan ketidakadilan dalam agenda perjuangannya. Integrasi sosial yang diikat dengan kekuatan simpul simbolik menjadi majal menghadapi ketidakadilan dan pengerusakan di Bongkoran dan Tumpangpitu. Using menjadi karnaval pariwisata kultural yang memanggil seluruh warga Banyuwangi untuk ikut partisipasi di dalamnya. Ironisnya, dalam karnaval ini, sejumlah seniman seperti Gandrung dan pengarang lagu daerah yang tersingkir dari lingkaran elit bergelut sendiri menghadapi dera kemiskinan yang menyengsarakan. Pitoyo Boedhy Setiawan[30], laki-laki keturunan Belanda, yang mengabdikan sebagian umurnya untuk menyumbangkan batu-batu untuk menyusun landasan historis keusingan dengan menerjemahkan arsip-arsip VOC/Belanda dan teks-teks berbahasa Belanda, di penghujung umurnya menjalani hidup seperti diasingkan dari buah karyanya. Belum lagi sejumlah musisi Banyuwangi yang harus rela diperlakukan sebagai musisi kelas sekian di kampung halamannya sendiri ketika bersanding dengan artis-artis nasional justru ketika dalam acara mengglorifikasikan keusingan pada serial perhelatan kesenian yang menjadi agenda pariwisata. Bayangkan sebagian musisi dibayar 200 ribu. Bandingkan dengan Syahrani yang sangat mungkin menerima puluhan juta rupiah!

* Makalah disajikan dalam Sekolah Kritik Budaya Angkatan II “Fokus Banyuwangi” yang diselenggarakan Matatimoer Institute di Sanggar “Angklung Soren”, Pancoran, Banjarsari, Banyuwangi, 14-15 April 2018.

 Catatan akhir

[1] Dikutip dari James C. Scott, The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia, Yale University Press, 2009, hal. 243-244. Terjemahan oleh saya.

[2] Dikutip dari Pitoyo Boedhy Setiawan, Tumbuhnya Kekuasaan Bangsa Belanda di Jawa, Himpunan dari Naskah-naskah Arsip Kolonial Lama yang Belum Diterbitkan, manuskrip terjemahan tulisan tangan, jilid tangan, 9 Mei 1996.

[3] Dr. F. Epp, “Banyuwangi: Geographie dan Geonosie”, dalam Pitoyo Boedhy Setiawan (penerjemah), manuskrip tulisan tangan, jilid tangan, September – Oktober 1994.

[4] Baca Roorda van Eysinga, “Ilmu Bumi dan Uraian Mengenai Tempat dari Jawa: Residensi Besuki dan Banyuwangi” dalam Pitoyo Boedhy Setiawan (penerjemah, manuskrip tulisan tangan, jilid tangan, September –Oktober 1994.

[5] Baca D. J. W. Stoppelaar, Hukum Adat Belambangan, dalam Pitoyo Boedhy Setiawan (penerjemah), Banyuwangi: Pusat Studi Budaya Banyuwangi, 2009.

[6] Baca Bernard Arps, “Terwujudnya Bahasa Using Di Banyuwangi dan Peranan Media Elektronik di Dalamnya (Selayang Pandang, 1970 – 2009)”, dalam Mikihiro Moriyama dan Manneke Budiman (editor), Geliat Bahasa Selaras Zaman: Perubahan Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru, Research Institute for Langaunges and Cultures of Asia (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies, 2010.

[7] Dr. Sri Margana, M.Phil., “Melukis Tiga Roh: Stigmatisasi dan Kebangkitan Historiografi Lokal di Banyuwangi”, makalah Konferensi Sejarah Nasional IX, Hotol Bidakara, Jakarta, 5 – 7 Juli 2011.

[8] Baca Sri Margana, Ujung Timur Jawa, 1763 – 1813: Perebutan Hegemoni Blambangan, hal. 175-177, Pustaka Ifada, Yogyakarta, 2012. Memakan tubuh atau anggota tubuh musuh atau orang asing tampaknya lazim diceritakan dilakukan oleh suku-suku pedalaman di Asia Tenggara. James C. Scott dalam The Art of Not Being Governed: an Anarchist History of Upland Southeast Asia, Yale University, 2009, dengan mengabaikan apakah cerita tersebut benar kejadian atau tidak, menduga cerita tersebut sengaja dihembuskan oleh kelompok masyarakat atau suku untuk menggentarkan para penyerang atau penyusup guna melindungi kelompoknya dari ancaman luar.

[9] Baca H.J. de Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung, Pustaka Utama Grafiti, 2002, hal.255-256.

[10] Baca Sri Margana, Ujung Timur Jawa, 1763 – 1813: Perebutan Hegemoni Blambangan, hal. 185-187, Pustaka Ifada, Yogyakarta, 2012.

[11] Baca Sri Margana, Ujung Timur Jawa, 1763 – 1813: Perebutan Hegemoni Blambangan, terutama hal.157-198, Pustaka Ifada, Yogyakarta, 2012.

[12] Pada catatan kaki halaman ini Sri Margana juga mengomentari pendapat I Made Sudjana dalam Nagari Tawon Madu (2001) yang menurutnya kurang awas pada faktor prasangka etnis pada pola pertikaian keturunan permaisuri versus keturunan selir. Tampaknya Sri Margana memberikan perhatian cukup besar pada faktor prasangka etnis dalam konflik-konflik yang terjadi di Belambangan. Jika pengamatan konflik hanya terlokalisir pada lingkaran elit seakan prasangka etnik memainkan sentimen penting. Namun bila kita melebarkan bukaan kamera pengamatan, kita akan melihat betapa prasangka etnik itu lemah belaka sebagai suatu sentimen yang melatarbelakangi konflik karena beragam etnik bercampur-kelindan dan saling bertukar serta saling bermenyelisih posisi diantara pihak yang berkonflik. Ibid, hal.144.

[13] Baca I Made Sudjana, Nagari Tawon Madu, Larasan-Sejarah, 2001, hal.60.

[14] Dr. Th. Pegeaud, dalam “Catatan-catatan Mengenai Sudut Timur Jawa”, terjemahan Pitoyo Boedhy Setiawan, manuskrip tulisan tangan, jilid tangan, Sepetember – Oktober 1994, tampaknya agak tidak setuju dengan ceritera-ceritera yang beredar saat itu mengenai Jagapati yang disebut sebagai Ratu Adil. Pigeaud lebih condong menggandengkan Ratu Adil dengan Kraman, Ratuadil-Kraman, yang merupakan suatu konsep yang mencampurkan landasan keagamaan tertentu dengan genealogis Jagapati dan pembelotannya untuk mendirikan daerah baru yang berdaulat. Dalam pembahasannya mengenai tema ini, Ratuadil, pada Bab 8, “Prophets of Renewal”, James C. Scott mengutip catatan Jonathan Falla, yang bekerja sebagai perawat di markas pemberontak Karen pada akhir tahun 1980-an, mengenai fenomena Ratuadil yang berkali muncul dalam masyarakat Karen: “Mereka percaya penantian seribu tahun, kekal membangkitkan para pemimpin prajurit, sekte-sekte, ‘rahib putih’ dan nabi-nabi, semua membujuk diri mereka sendiri bahwa kerajaan Karen , sekali lagi, menjadi. Para animis berbicara mengenai kedatangan Y’wa, para Baptis mengenai kedatangan Kristus, dan kaum Budha mengenai Arrimettaya, Budha masa depan. Seseorang sedang mendekat, Toh Meh Pah menjelang, sesuatu akan terjadi. ‘Ingat Israelitas di Mesir, Jo. Empat puluh tahun di hutan, dan kemudian Tanah Terjanji. Hal yang sama akan terjadi bagi Karen, ketika empatpuluh tahun lewat’” (terjemahan oleh saya). Baca James C. Scott, The Art of Not Being Governed, Yale University Press, 2009, hal. 283-323, terutama hal. 285-286. Memang tidak ada catatan-catatan yang melimpah mengenai fenomena Ratuadil yang hidup di tengah-tengah masyarakat Belambangan. Namun demikian bukan berarti dapat dianggap tidak ada, mengingat begitu seringnya terjadi perang pemberontakan di Belambangan dan kajian mengenai tema tersebut hampir selalu mengabaikan keterlibatan rakyat jelata sebagai subyek yang menggerakan gagasan Ratuadil. Bahasan Sri Margana tentang perlawanan setelah Perang Bayu mungkin dapat dimasukan dalam fenomena ini. Baca Sri Margana, Perebutan Hegemoni Blambangan, hal. 194-196.

[15] Sri Margana, Perebutan Hegemoni Blambangan, Pustaka Ifada, Yogyakarta, 2012, lihat catatan kaki pada hal. 24.

[16] Wiwin Indiarti dalam “Simpang Jalan Kebudayaan: Identitas, Hibriditas, dan Komodifikasi Budaya di Banyuwangi”, makalah untuk acara Dies Maulidia UKM Teater Pinggir Kali – Institut Agama Islam Ibrahimy, Genteng, 31 Maret 2019, hal.6-7.

[17] Baca I Made Sudjana, Nagari Tawon Madu, Larasan-Sejarah, 2001, hal.36.

[18] Ibid, lihat catatan Bab 3, nomor 30, hal. 52.

[19]  Segmentary State adalah konsep yang ditawarkan oleh Aidan Southall untuk masyarakat Alur, Afrika, agar sesuai dengan teori antropologi politik. Baca Aidan Southall, Alur Society: A Study in Processes and Types of Domination, Cambridge, Heffer, 1956; dan Nairobi: Oxford University Press, 1972. Southall berpendapat mengenai dimungkinkannya kajian segmentary state di Asia, seperti pada kerajaan-kerajaan Thai dan Bali, namun cara produksi Asiatik harus mendapat pertimbangan tersendiri. Baca Aidan Southall,  “Segmentary State in Africa and Asia”, dalam Comparative Studies in Society and History, Vol. 30, No. 1, (Januari 1988), Cambridge University Press. I Made Sudjana juga menyinggung sedikit mengenai segmentary state di Blambangan dalam Nagari Tawon Madu, lihat hal. 46.

[20] Wiwin Indiarti dalam “Simpang Jalan Kebudayaan: Identitas, Hibriditas, dan Komodifikasi Budaya di Banyuwangi”, makalah untuk acara Dies Maulidia UKM Teater Pinggir Kali – Institut Agama Islam Ibrahimy, Genteng, 31 Maret 2019, menceritakan kembali kisah yang diceritakan Francois Tombe, perwira Perancis yang dikirim Deandels untuk membuat peta pulau Bali, yang memaparkan betapa sulit dan berbahayanya menembus perbatasan timurlaut Banyuwangi.

[21] Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai konsep pembagian wilayah ini baca, I Made Sudjana, Nagari Tawon Madu.

[22] [22] Dikutip dari James C. Scott, The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia, Yale University Press, 2009, hal. 249-250..

[23] Dikutip dari, Endro Wilis, lembar lepas manuskrip notasi lagu “Mbok Irat” versi baru.

[24] Baca Bernard Arps, “Osing Kids and the Banners of Blambangan: Ethnoliguistic Identity and the Regional Past as Ambient Themes in an East Javanese Town”, Wacana, Vol.11 (N0.1), 1 – 38. Pada halaman 26 Arps menulis, “In the early 1970s, under of first regent of the New Order, the genre of Banyuwangi music of revived – in a radically different political context and without ‘Genjer-Genjer’ . . .” (terjemahan oleh saya).

[25] Baca Bernard Arps, “Terwujudnya Bahasa Using di Banyuwangi dan Peranan Media Elektronik di Dalamnya (Selayang Pandang 1970 – 2009)”, dalam Mikihiro Moriyama dan Manneke Budiman (editor), Geliat Bahasa Selaras Zaman: Geliat Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru, Research Institute for Language and Culture of Asia and Africa (ILCAA). Tokyo of University of Foreign Studies, hal. 233.

[26] Baca Hasan Ali, “Bahasa dan Sastra Using di Banyuwangi”, Makalah pada Sarasehan Bahasa dan Sastra Daerah Jawa Timur di Tulungagung, 13-14 November 1993.

[27] Baca James C. Scott, The Art of Not Being Governed, Bab 6, “Orality, Writing, and Text”, hal 238-262.

[28] Dalam suatu wawancara dengan Shusha Guppy, Ismail Kadare tampaknya agak naik darah ketika Guppy menanyakan tentang pembagian genre dalam novel. Kadare menyambar pertanyaan yang belum selesai dari Guppy, ia menyatakan, “Camkan, aku pikir bahwa dalam sejarah kesusastraan hanya ada satu perubahan: perubahan dari lisan ke tulisan. . . . Sekali dituliskan, teks menjadi tetap. Pengarang memperoleh sesuatu karena dibaca, tapi ia juga kehilangan suatu hal – kebebasan”. Baca Ismail Kadare wawancara dengan Shusha Guppy, “The Art of Fiction” No. 153, dalam The Paris Review No. 147, Summer 1998.

[29] Anehnya upaya pemurnian etnis oleh suatu kelompok masyarakat ini, yang desas-desusnya ditentukan dengan batas leluhur kesekian yang menetap di Banyuwangi, tidak bereaksi apapun terhadap modifikasi bentuk-bentuk kesenian yang dilakukan, dengan dukungan pemerintah Kabupaten, untuk kepentingan pariwisata.

[30] Bertahun lalu saya berkesempatan mengunjunginya di rumah tinggalnya di Bakungan, Banyuwangi. Saya menyesal karena merasa terlambat mengunjunginya, saat itu Pak Boedhy sudah sakit dan membuatnya hilang kesadaran diri dan lingkungannya sehingga membuatnya tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Kami duduk bertiga; saya, Pak Boedhy dan istrinya (atau berempat dengan seorang teman yang mengantar saya). Istri Pak Boedhy bercerita banyak tentang upaya keras Pak Boedhy mendapatkan dan menerjemahkan ke bahasa Indonesia naskah-naskah berbahasa Belanda tentang Belambangan, terutama arsip-arsip yang Pak Boedhy minta tolong saudara perempuannya yang tinggal di Belanda untuk mencari dan mengirimkan padanya. Istri Pak Boedhy juga bercerita hubungan Pak Boedhy dengan beberapa tokoh di Banyuwangi berkait dengan penerjemahan yang Pak Boedhy kerjakan. Penghargaan yang diterima Pak Boedhy dari Pusat Studi Budaya Banyuwangi, lembaga yang didirikan oleh Armaya dan kawan-kawannya, pada masa bupati Ratna Ani Lestari, saya kira datang terlambat untuk seseorang, yang saya anggap, salah satu suluh yang mencahayai sejarah Belambangan bagi orang-orang Banyuwangi yang tidak dapat membaca dalam bahasa Belanda.

Daftar Pustaka

Ali, H. (1993, November). “Bahasa dan Sastra Using di Banyuwangi”. Makalah pada Sarasehan Bahasa dan Sastra Daerah Jawa Timur di Tulungagung, 13-14 November 1993.

Althusser, L., Ben Brewster (Trans.). (1971). “Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigations)”. Dalam Lennin and Philosophy and Other Essays. New York: Monthly Review Press.

Ananta, A., dkk. (2014). A New Classification of Indonesia’s Ethnic Groups (Based on 2010 Population Cencus). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

Arps, B. (2009, April). “Osing Kids and the banners of Blambangan, Ethnoliguistic identity and the regional past as ambient themes in an East Javanese town”. Wacana, Vol.11 (N0.1), 1 – 38.

Arps, B., Mikihiro M. & Manneke B. (Eds). (2010). “Terwujudnya Bahasa Using di Banyuwangi dan Peranan Media Elektronik di Dalamnya (Selayang Pandang 1970 – 2009).” Dalam Geliat Bahasa Selaras Zaman: Geliat Bahasa-Bahasa di Indonesia Pasca-Orde Baru. Research Institute for Language and Culture of Asia and Africa (ILCAA). Tokyo of University of Foreign Studies. P. 225 – 248.

Darusuprapta (1993, November). “Babad Blambangan: Kajian Historiografi Tradisional”. Makalah pada Seminar Sejarah Blambangan di Kabupaten Banyuwangi, 9 – 11 November 1993.

Eagleton, T, Roza Muliati dkk (Pen.). (2002). Marxisme dan Kritik Sastra. Yogyakarta: Sumbu.

Epp, F, Dr.,  Setiawan, P. B. (Pen.). (1994). “Banyuwangi”. Foto copy naskah tulisan tangan. Tidak diterbitkan.

Eysinga, R.v.,  Setiawan, P. B. (Pen) (1994). “Residensi Besuki dan Banyuwangi”. Foto copy naskah tulisan tangan. Tidak diterbitkan.

Herlambang, W. (2013). Kekerasan Budaya Pasca 1965. Tangerang: Marjin Kiri.

Indiarti, W. (2019). “Simpang Jalan Kebudayaan: Identitas, Hibriditas, dan Komodifikasi Budaya di Banyuwangi”. Makalah untuk acara Dies Maulidia UKM Teater Pinggir Kali – Institut Agama Islam Ibrahimy, Genteng, 31 Maret 2019

Margana, S. (2012). Ujung Timur Jawa, 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan. Yogyakarta: Pustaka Ifada.

Margana, S. (2011). “Melukis Tiga Roh: Stigmatisasi dan Kebangkitan Historiografi Lokal di Banyuwangi”. Makalah pada Konferensi Nasional Sejarah IX, Jakarta, 5 – 7 Juli 2011.

Scholte, J., Setiawan, P.B. (Pen.). (2009). Gandroeng van Banjoewangi. Banyuwangi: Pusat Studi Budaya Banyuwangi.

Scott, James C.. (2009). The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. Yale University Press.

Sen, A., Susanto, A. (2007). Kekerasan dan Ilusi Tentang Identitas. Tangerang: Marjin Kiri.

Southall, Aidan W.. Alur Society: A Study in Processes and Types of Domination. Cambridge, Heffer, 1956; dan Nairobi: Oxford University Press, 1972.

Southall, Aidan W.. “Segmentary State in Africa and Asia”. Comparative Studies in Society and History, Vol. 30, No. 1, (Januari 1988). Cambridge University Press.

Stoppelaar, D. J. W., Setiawan, P.B. (Pen.). (2009). Hukum Adat Blambangan. Banyuwangi: Pusat Studi Budaya Banyuwangi.

Sudjana, I. Made. (2001). Nagari Tawon Madu. Kuta-Bali: Larasan Sejarah.

Yudhistira, A. W. (2010). Dilarang Gondrong! : Praktik Kekuasaan Orde Baru Terhadap Anak Muda Awal Tahun 1970-an. Tangerang: Marjin Kiri.

Zoetmulder, P. J. (1983). Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang. Jakarta: Djambatan

 

 

Share This:

About Dwi Pranoto 1 Article
Dwi Pranoto adalah penggiat sastra dan pemerhati budaya yang concern dengan pemikiran-pemikiran kritis.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*