Karnavalisasi Using: Proyek kultural rezim negara di abad pasar

IKWAN SETIAWAN

ANDANG SUBAHARIANTO

 

Download artikel versi PDF

Meng-karnaval-kan dan meng-global-kan Using

Apa yang menarik dari realitas hibriditas kultural adalah adanya usaha untuk terus menegosiasikan tradisi leluhur oleh masyarakat. Posisi tersebut bisa menjadi kekuatan kultural-politis bagi keberadaan dan keberdayaan mereka dalam kehidupan yang semakin modern. Namun demikian, kuatnya hasrat untuk terus menghidupkan budaya lokal bisa diinkorporasi oleh rezim negara. Negara yang mengadopsi ekonomi politik neoliberalisme memosisikan budaya lokal sebagai modal untuk mengembangkan pariwisata budaya dengan tujuan akumulasi kapital dan investasi. Cara pandang pasar menjadi dominan dalam kebijakan-kebijakan budaya berorientasi hibrid. Dalam tulisan ini kami akan membahas program-program kultural berbasis lokalitas Using yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi dari tahun 2011 sampai 2013 dengan  tujuan untuk mempromosikan potensi wisata, baik keindahan alam maupun kekayaan budaya. Kami memang tidak membahas agenda wisata budaya yang semakin meriah pada tahun-tahun sesudah 2013 karena penelitian kami memang dilaksanakan pada periode 2011-2013.

Masyarakat Using secara historis memang sudah menjadi masyarakat hibrid, sejak zaman kerajaan hingga zaman kolonial. Mereka dengan mudah menyerap budaya asing yang dianggap tidak merugikan, mengolanya, dan, selanjutnya, menciptakan budaya baru hibrid yang dilabeli budaya Using. Janger, gandrung, kuntulan, musik angklung, maupun musik kendang kempul merupakan bukti hibriditas budaya yang berlangsung dalam masyarakat Using. Rujak soto dan rawon-pecel adalah penanda kuliner hibrid yang biasa dikonsumsi masyarakat Banyuwangi. Masyarakat dan budayawan memposisikan proses dan produk kultural tersebut sebagai kekuatan dan keliatan Using di tengah-tengah pengaruh budaya asing. Hasnan Singodimayan, budayawan Using, mengatakan:

“Inilah cara orang Blambangan mempertahankan tradisi. Pertimbangannya, kalau pengaruh asing dilawan, kami pasti kalah. Namun, kalau dibiarkan, kami akan didominasi. Pilihan paling pas adalah kami menyerap budaya asing dan menyinkretiskannya.” (Kompas, 25 November 2012, hlm. 1)

Sebagai siasat kultural, hibriditas—atau yang dalam terminologi agama disebut sinkretisme—oleh para pemikir poskolonial memang diposisikan sebagai pilihan tepat untuk mengganggu kuasa dominan asing yang hendak menguasai sebuah masyarakat. Meniru dan menyerap sebagian budaya asing untuk diolah kembali dalam bentuk budaya hibrid tanpa meninggalkan sepenuhnya budaya tradisi bisa digunakan untuk melawan kuasa mutlak kekuatan atau budaya asing. Dalam konteks terkini, masyarakat Using tidak pernah alergi dengan apa-apa yang berbau modern, karena mereka bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sekaligus untuk terus memperkuat subjektivitas kultural mereka tetap dengan warna Using, meskipun juga tidak sepenuhnya.

Orientasi dan praktik kultural masyarakat yang semakin hibrid dan keinginan untuk meng-global-kan budaya Using menggerakkan Bupati Abdullah Azwar Anas (selanjutnya disingkat Bupati AAA) untuk membuat kebijakan dan program budaya yang juga bernuansa hibrid. Dengan branding “Banyuwangi The Sunrise of Java, sejak 2011 Bupati AAA menggelar agenda Banyuwangi Festival yang bertujuan untuk mempertemukan atau menjembatani yang tradisi dan modern” sebagai modal utama untuk menggerakkan sektor pariwisata budaya. Kebijakan ini memang bisa menarik minat para pewarta media dan fotografer untuk menghadiri parade ataupun karnaval yang diselenggarakan pemerintah kabupaten, tetapi masih jauh dari usaha untuk memperkuat dan memberdayakan budaya Using itu sendiri.

Banyuwangi Ethno Carnival 2011

Pada awal bulan Juli 2011, ketika Bupati Anas mengundang kalangan seniman dan budayawan untuk membahas masalah Banyuwangi Ethni Carnival (selanjutnya disingkat  BEC). Sikap pro dan kontra mewarnai pertemuan tersebut. Mereka yang pro berargumen bahwa JFC hanya sekedar konsultan untuk bisa mendatangkan turis sebanyak-banyaknya dengan atraksi karnaval yang tetap berbasis budaya Using. Pesertanya tetap masyarakat dan seniman Banyuwangi. Sementara, bagi yang kontra, BEC dianggap hanya menghambur-hamburkan uang untuk kegiatan yang tidak jelas arah pengembangannya. Alex Jokomulyo, misalnya, mengatakan:

“BEC itu hanya akan menggusur atau, bahkan, membunuh kesenian tradisi, seperti gandrung, janger, karena alokasi dana yang cukup besar, sekitar 700 juta, sehingga menyedot anggaran pengembangan kesenian tradisional. Bayangkan kalau uang segitu diberikan untuk seniman, pasti lebih semarak. Kami juga bisa bikin yang lebih besar dari JFC, bukan hanya parade fashion yang terkesan etnis dengan iringan musik disco. Kalau sampai acara itu jadi dilaksanakan, saya dan para seniman akan melawan. Saya bersedia berada di barisan depan. Jadi, tombak cucukan. Hati-hati kalau ada ontran-ontran di Banyuwangi. Bupati harus berhati-hati.”1

Senada dengan Alex, Lang Lang Sitegar, seorang pegiat budaya Banyuwangi, berujar: “Acara ini harus ditolak dan dilawan karena hanya menjadi ajang kegiatan tanpa pemberdayaan kesenian Banyuwangen” (Wawancara, 22 Juli 2011). Untuk menunjukkan resistensi terhadap rencana diselenggarakannya BEC, para aktivis dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi mengadakan dialog budaya, demonstrasi, dan tenda keprihatinan.

Wacana dan aksi resisten yang dilakukan oleh para pegiat budaya, aktivis mahasiswa, maupun seniman, pada dasarnya, merupakan bentuk protes terhadap ketidakjelasan arah kebijakan budaya yang diambil oleh rezim AAA. Keberlimpahan potensi kesenian yang ada dalam masyarakat tidak dipahami dalam kerangka pemberdayaan, tetapi hanya dieksploitasi secara simbolik untuk dijadikan bahan mentah bagi acara karnaval. Celakanya, Anas menggandeng Dynand Faris yang nota-bene orang non-Banyuwangi, sehingga dianggap tidak mengerti apa-apa tentang budaya Using. Dalam idealisasi mereka, mestinya AAA menggandeng para budayawan, tokoh adat, maupun seniman yang benar-benar mengerti apa dan bagaimana kesenian dan budaya Using, sehingga tidak terkesan hanya menghambur-hamburkan uang. Meskipun demikian, cara pandang mereka juga bisa dianggap bernada etnosentris karena menegasikan realitas persinggungan budaya orang-orang non-Banyuwangi dengan kesenian dan budaya Using yang memungkinkan pihak-pihak luar untuk berpartisipasi dalam pengembangan budaya Banyuwangi yang sudah berlangsung sejak lama.

Terlepas dari pro dan kontra, acara ini tetap dilaksanakan. Berikut kami kutip paparan Bupati AAA dalam pidato sambutannya pada acara Padang Ulan di Pelinggihan, Dinas Pariwisata dan Budaya, 21 Juli 2011. Kami sengaja mengutipnya agak panjang agar kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap terkait cara pandang rezim baru ini dalam memosisikan budaya lokal di tengah-tengah arus besar pasar pariwisata.

“…saya berharap dinas mulai bekerja untuk mendekatkan kesenian dengan pariwisata. Ini perlu dilakukan biar potensi kesenian kita bisa sejalan dan memberdayakan kehidupan pariwisata. Biar pariwisata kita tidak hanya menjual keindahan alam, seperti kawasan Ijen dan Plengkung…Ke depan, sekali lagi, kita tidak hanya menjual keindahan alam, tetapi juga kekayaan seni kita. Terkait hal itu, terkait pariwisata, kita perlu membuat jaringan internasional, kita perlu menarik perhatian dunia. Maka dari itu…22 Oktober nanti kita akan menyelenggarakan Banyuwangi Ethno Carnival. Saya sengaja menggandeng pengelola Jember Fashion Carnival. Kita tahu sebelum ada JFC, Jember siapa yang kenal. Saat ini JFC sudah mempunyai jaringan dengan 180 fotografer seluruh dunia. Hotel-hotel di Jember full, sudah di-booking semua. Jaringan ini yang kita butuhkan untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya kita ke dunia. Maka dari itu, saya minta jangan ada lagi perdebatan seputar BEC. Para seniman tradisional jangan khawatir, kita tidak akan menghilangkan karakter tradisi kita. Sekali lagi kita tidak akan menghilangkan karakter tradisi kita. BEC ini untuk mempromosikan kekayaan budaya kita. Terus, untuk acara yang benar-benar tradisi, kita akan kembali menyelenggarakan Festival Kuwung. Kita tampilkan semua kekayaan tradisi Banyuwangi. Jadi, sekali lagi, kita harus kompak untuk mengembangkan kesenian dan budaya Banyuwangi. Kita harus menunjukkan ke dunia luar bahwa kita masyarakat yang berbudaya.” (cetak miring kami)

Dari pidato AAA, jelas sekali, bahwa motivasi untuk “menjual aset kesenian dan budaya” mendorong lahirnya BEC. Jaringan fotografer internasional yang sudah dimiliki JFC diharapkan bisa memperkenalkan budaya Banyuwangi kepada dunia global, sehingga para wisatawan mancanegara mau berbondong-bondong hadir. Rupa-rupanya, Bupati Anas sangat tertarik oleh gemerlap blitz kamera seperti yang terjadi di JFC dan penuhnya hotel di Jember ketika acara itu berlangsung. Mereka lupa, bahwa JFC hanya menjadi gebyar sesaat dan tidak berpengaruh pada keberlanjutan wisata di Jember. Namun, naluri untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari BEC dalam paradigma pasar menjadikannya tidak menghiraukan resistensi yang muncul.

Kami melihat kebijakan BEC yang diambil oleh Anas sebagai pergeseran dalam formasi kebijakan budaya rezim negara yang di satu sisi mengadaptasi pasar pariwisata global dan esensialisasi konsep pelestarian budaya. BEC merupakan bentuk hibriditas paradigmatik dalam pemberdayaan budaya lokal yang memasukkan unsur-unsur budaya global—konsep karnaval fashion—sebagai makna baru yang diarahkan pada kepentingan ekonomi. Kekuatan makna budaya lokal diinvestasi dengan makna global dengan cara meminjam tampilan luar sang lokal untuk kemudian mengubahnya dalam tampilan wah fashion yang sangat menarik. Tampilan baru sang lokal inilah yang diharapkan minat para wisatawan internasional maupun domestik untuk datang setiap tahun ke Banyuwangi.

Sementara, untuk konsep pelestarian, Festival Kuwung yang dilaksanakan pada akhir tahun diposisikan sebagai ruang ekspresi segala pernik kultural beraroma tradisional. Meskipun demikian, festival ini juga tetap diarahkan untuk mendatangkan wisatawan. Dengan demikian, konsep esensial pun sudah diintervensi dengan motivasi ekonomi. Dalam konsep esensial, budaya lokal diposisikan sebagai atraksi kultural khas yang dimiliki sebuah daerah yang bisa dipertontonkan ke khalayak penonton, sehingga mereka akan mendapatkan hiburan visual dan akan mengenang kekayaan kulural yang dimiliki daerah tersebut. Adapun secara politis, esensialisasi budaya Banyuwangi dalam format Festival Kuwung juga akan menjadikan masyarakat penonton yang sebagian besar adalah warga Banyuwangi sendiri memosisikan Bupati AAA sebagai pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya lokal serta berkenan memberikan hiburan kepada warganya. Target pragmatisnya adalah mendapatkan simpati dan kesepakatan konsensual dalam pemerintahannya.

Menariknya, beberapa budayawan yang selama ini memang sering diundang Pendopo, memberikan legitimasi terhadap rencana kapitalisasi dan komodifikasi budaya Using tersebut karena diyakini bisa semakin mengembangkan dan memperkenalkannya ke ranah global untuk kepentingan pariwisata. Hasnan Singodimayan, misalnya, dalam pernyataan tertulisnya menegaskan:

Yang akan ditonjolkan dalam Banyuwangi Ethno Carnival itu hanya 3 komponen, yaitu gandrung, kundaran, dan jinggoan. Sebab ketiga komponen itu punya latar belakang sejarah yang berbeda. Gandrung merupakan akar sejarah yang membumi dari Blambangan. Kundaran merupakan proses yang bersumber dari pesantren, berasal dari hadrah kuntulan. Sedang, jinggoan bersumber dari akar budaya Bali dan Mataram. Barangkali bukan suatu kebetulan, jika ketiganya merupakan aset yang punya potensi untuk digarap perdana. Sebab nilai estetisnya sangat dominan dalam bentuk visiografisnya, bisa dibaca selintas sebagai hiburan. Banyuwangi pernah dinilai oleh pengamat budaya nasional sebagai ranah carnival dengan sejumlah upacara adatnya, mulai dari Endog-endogan, Kebo-keboan, Ider Bumi, Puter Kayun, Gredoan, musik patrol, dan banyak lagi. Maka, sudah sepantasnya jika gagasan Bupati Abdulah Azwar Anas tentang BEC memperoleh tanggapan positif oleh semua pihak. Sebab gagasan itu merupakan penilaian tentang masa depan budaya Banyuwangi untuk dilontarkan bersama. Kalau perhitungan dunia Barat sudah sedemikian rupa tentang Indonesia, maka gagasan untuk membuat BEC merupakan ide yang cemerlang untuk didukung, bukan sekedar realisasi negatif tanpa dasa. Sebab era globalisasi telah melanda pada setiap ujung dunia, terutama ranah budaya.

Pilihan terhadap kesenian Using—gandrung, kundaran, dan jinggoan—untuk digarap pada BEC yang pertama, sekali lagi, menunjukkan kuatnya rezim kebenaran budaya Using di kalangan birokrat maupun budayawan. Berbeda dengan AAA yang memberikan argumen “ekonomi pariwisata”, Hasnan berusaha mendukung BEC dengan legitimasi “historis-kultural”. Bahwa ketiga kesenian tersebut memiliki akar historis dan makna kultural yang begitu hebat dan sekaligus menjadi aset berharga. Lebih hebat lagi, BEC bagi Hasnan merupakan “penilaian tentang masa depan budaya Banyuwangen” yang harus bisa berkompetisi di ranah global, meskipun hanya menjadi sekedar “hiburan”.  Wacana-wacana pujian kepada kecemerlangan dan kecerdasan sang bupati pun dilontarkan oleh Hasnan sekaligus mengajak warga Banyuwangi untuk mendukung BEC. Pujian ini merupakan karakteristik suara budayawan yang berusaha memberikan simpati dan keberpihakan kepada rezim yang tengah berkuasa. Yang pasti, suara budayawan senior seperti Hasnan, merupakan bentuk dukungan dan legitimasi terhadap kebijakan budaya yang ditempuh Bupati AAA dalam masa kepemimpinannya. Dukungan ini sekaligus menjadi ‘penangkal’ suara-suara resisten terhadap rencana pelaksanaan BEC. Ironisnya, entah hal ini terkait dengan suara Hasnan atau tidak, beberapa penentang yang pada awalnya getol menolak pelaksanaan BEC mau ikut terlibat dalam acara tersebut. “Ya gimana lagi, Mas, lha disuruh lurahe, ya kami ndak bisa menolak,” tutur seorang penentang ketika kami menanyakan keterlibatan mereka dalam acara tersebut.

bec 2

Ketika kami menghadiri BEC, 22 Oktober 2011, yang dimulai dari Taman Blambangan dan berakhir di depan  Gedung DPRD Banyuwangi, kesan pertama yang muncul adalah “copy-an” dari event JFC di Jember. Bahkan untuk urutan pertama yang tampil adalah para model dan drumb band dari JFC. Pesona kultural Gandrung, Kuntulan/Kundaran, dan Jinggoan, hanya menjadi sekedar parade kostum bercorak Banyuwangi dengan sentuhan karnaval mode ala JFC. Memang, hasrat untuk mengeruk keuntungan ekonomi dari aspek pariwisata yang diasumsikan akan meningkat setelah event BEC telah menjadikan Anas dan rezimnya begitu bersemangat untuk menggelar event tersebut, tanpa dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Akibatnya, meskipun ada rombongan penari gandrung dan kuntulan/kundaran—sebagian besar pelajar SMA yang dimobilisasi, kesenian tradisi hanya menjadi “pemanis” biar dikatakan berbeda dengan JFC, tetapi secara substansi dan konsep tetaplah sama.

Menjadi wajar kalau banyak kalangan akademis ataupun masyarakat Banyuwangi yang masih pro dan kontra dalam memandang urgensi pelaksanaan dan konsep BEC. EM, 32 tahun, seorang guru di salah satu SMA Negeri di Banyuwangi, berpendapat:

“BEC itu tidak perlu dilaksanakan. Ngapain, lha, cuma meniru populeritas JFC dan Batik Solo Carnival. Kalau mau narik wisatawan ndak begitu caranya, itu kan hanya gebyar sesaat, ndak menyentuh persoalan di akar rumput. Apalagi biayanya sangat besar. BEC itu hanya foya-foya. Mendingan anggaran itu dibuat mengentaskan permasalahan kemiskinan.”2

Didik, usia sekitar 40 tahun, seniman angklung, mengatakan:

“BEC itu maunya meniru JFC yang di Jember itu. Baik sebenarnya niatnya, menggaet wisatawan. Sejauh apapun mencoba meniru fashion di Jember, ndak bisa. Lha, di sana itu sudah profesional banget, bagus banget. Saya sempat melihat, karena rumah saudara saya di Kaliwates. Sebenarnya, kalau mau di Banyuwangi itu dikembangkan acara yang mengangkat tradisi yang ada, Using, misalnya. Fokuskan ke situ. Kalau ingin kontemporer, ya, kontemporer sekalian. Masuknya unsur gandrung, janger, maupun kuntulan itu terlalu dipaksa. Malah, jadi ruwet, ndak fokus. Lihat saja, gladih bersih sudah dari jam 1 sampai jam 3 belum selesai hanya memadukan yang tradisi dan yang kontemporer. Jadi, kalau mau yang khas, ya, yang khas sekalian. Kalau mau kontemporer ya kontemporer sekalian.”3

Adapun Ardian, pengurus salah satu partai, berpendapat lebih moderat:

“BEC ini tidak mungkin digagalkan, meskipun banyak yang menentang, termasuk para mahasiswa. Lha, itu sudah menjadi program promosi pariwisata, termasuk Dewan juga ndak mungkin membatalkan. Memang, maunya Bupati Anas itu instan, cepat terkenal di mancanegara. Mestinya, ndak perlu meniru JFC sampai-sampai menjadikan mereka konsultan. Tapi, ya, sudah terlanjur. Mestinya, konsepnya diperjelas, diintegrasikan dengan program yang lain. Misalnya, disiapkan paket selama 1 minggu yang memanfaatkan titik-titik kesenian di Banyuwangi. Sehingga, para wisatawan jadi tahu kekayaan budaya Banyuwangi yang sebenarnya. Ataul BEC di-pas-kan dengan musim wisatawan, misalnya April-Juli.”4

Bahkan, salah satu pejabat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi—maaf nama tidak kami sebutkan—menganggap acara tersebut tidak punya konsep yang jelas (Wawancara, 21 Oktober 2011). Begitupula Hasnan yang semula mendukung, pada akhirnya, harus berkeluh kesah tentang karnaval yang hanya menjiplak JFC (Wawancara, 21 Oktober 2011). Meskipun demikian, masyarakat Banyuwangi yang memang sudah terbiasa menonton pagelaran seni sangat antusias menonton BEC. Sampai-sampai kami harus terjebak dalam kemacetan selama 2 jam ketika BEC selesai digelar.

Rezim AAA, rupa-rupanya, berusaha memberdayakan budaya Using dalam ranah ekonomi pariwisata yang dibayangkan akan mendatangkan keuntungan kapital—yang tentunya menguntungkan birokrat. Sebagian besar budayawan yang telah ikut mengkonstruksi ke-Using-an secara esensialis telah masuk ke dalam jejaring diskursif rezim AAA yang berusaha memaksimalkan pemasukan modal berbasis politik identitas. Dengan kata lain, perjuangan mereka yang mengatasnamakan keluhuran makna kultural dalam budaya Using, ternyata harus menyepakati keinginan birokrat neoliberal yang hendak menampilkan kekayaan budaya tradisi sekedar sebagai hiburan untuk mendatangkan pemasukan modal. Para budayawan yang seringkali menjadi narator bagi keadiluhungan budaya Using di mata para peneliti yang datang wilayah ini, nyatanya, pada saat BEC bertransformasi sebagai juru bicara rezim untuk melegitimasi kehendak-kehendaknya. Sekali lagi, kenyataan ini merupakan repetisi dari kenyataan serupa yang berlangsung pada era Orde Baru.

Banyuwangi Ethno Carnival 2012: Menggelar fashion show, mengundang investor

Keberhasilan BEC 2011 mendorong rezim AAA untuk membuat kegiatan lanjutan pada tahun 2012 dengan tambahan beberapa agenda yang tidak kalah menariknya, seperti Parade Gandrung Sewu dan Banyuwangi Jazz Festival. Semua agenda tersebut dibingkai dalam Banyuwangi Festival yang juga dilengkapi dengan agenda olah raga berorientasi internasional seperti balap sepeda Tour De Ijen dan agenda sosial seperti Festival Anak Yatim. Sementara, untuk mengakomodasi masyarakat Jawa, rezim AAA juga menggelar Pagelaran Wayang Kulit. Melalui beragam menu kegiatan dalam Banyuwangi Festival, rezim AAA seperti ingin menunjukkan bahwa di daerah ini terdapat banyak kegiatan kultural, olah raga, dan sosial yang sangat menarik dan eman untuk tidak dikunjungi.

Sama seperti penyelenggaran pada tahun 2011, Banyuwangi Ethno Carnival 2012 tetap menginkorporasi dan mengkomodifikasi kasanah budaya Using. Bedanya, kalau pada BEC 2011 mengambil tema gandrung, kuntulan, dan janger, BEC 2012 menggunakan barong Kemiren sebagai sumber kreatif yang dituangkan dalam ethno-fashion bombastis ala JFC dengan tema Re_Barong. Dalam situs resmi BEC dijelaskan maksud Re_Barong sebagai berikut.

Rekonstruksi: menata-ulang dari segi bentuk tanpa merubah nilai-nilai asli yang terkandung di dalamnya. Redefinisi: merumuskan dan meluruskan pemahaman diri. Reproduksi: mempertahankan jatidiri melalui jalan memperbanyak diri. Reaktualisasi: mengaktualisasikan diri kembali. Revolusi: percepatan penataan, perumusan, pertahanan, dan aktualisasi diri.5

Makna-makna tersebut merupakan bentuk legalisasi diskursif terhadap modifikasi barong Using yang oleh masyarakat dianggap sakral. Dengan memberikan penekanan pada “tanpa merubah nilai-nilai asli yang terkandung di dalamnya” dan “mempertahankan jadiri” dan “pertahanan”, penyelenggara BEC 2012 berusaha meyakinkan para pemuka adat dan budayawan Using bahwa fashion bombastis yang mereka ciptakan untuk kepentingan karnaval tidak akan mengganggu makna filosofis tradisional barong. Untuk semakin meyakinkan komitmen terhadap budaya Using, Re-Barong akan menampilkan tiga warna dominan yakni: merah, hijau, dan kuning. Namun, legalisasi diskursif tersebut didekonstruksi oleh para penggagas BEC 2012 dengan memperkuat aspek “memperbanyak diri” “menata-ulang dari segi bentuk”, serta “percepatan penataan, perumusan, dan aktualisasi diri” yang lebih berorientasi pada pemunculan produk kultural yang memang masih berbasis tradisi, tetapi secara esensi dan makna semakin beragam dalam pola pikir yang semakin modern pula.

Sebulan sebelum pelaksanaan BEC 2012, beberapa seniman dan budayawan melakukan protes terhadap tema Re_Barong yang dianggap melenceng dari pakem tradisional Using. Berikut cuplikan berita dari sebuah situs berita on line terkait protes itu.

Sejumlah seniman dan budayawan Banyuwangi protes keras ke EO BEC. Mereka menuding konsep kostum dengan tema Re_Barong Using dianggap melenceng jauh dari pakem dan tradisi Kesenian Barong Using….Masalah pilihan warna kostum menjadi perhatian serius dari budayawan….“Barong itu kan dominasi warna merah, sebagai simbol kegarangan. Masak ada barong warna pink, karena pembawa barong kebetulan banyak perempuan”, kritik Karyono. Selain itu, rencana musik pengiring saat dilakukan karnaval juga tak luput dari protes seniman dan budayawan. Konsep awal dari Dynand Fariz sebagai pemilik franchise dari JFC, akan menggunakan musik rekaman dan semua elektrik. Namun, para seniman dan budayawan tidak berkenan…Pihak EO BEC-II didesak harus menggunakan musik live dengan melibatkan banyak seniman asli.…Protes tersebut, sambung Karyono, sudah disampaikan kepada Dinas Faris, selaku EO BEC-2 serta Dinas Pariwisata Banyuwangi, beberapa hari lalu.6

Apa yang menarik dari protes para seniman dan budayawan tersebut adalah gugatan terhadap warna fashion yang akan diperagakan dan musik pengiring. Artinya, mereka tidak mempermasalahan perubahan makna barong dari ritual menjadi sekedar karnaval. Bisa jadi, hal itu didasari realitas bahwa di Banyuwangi, di luar event BEC, kesenian bernuansa ritual juga sering ditampilkan dalam karnaval lain, semisal Festival Kuwung dan perayaan 17-an. Usaha untuk menggugat penggunaan warna pink yang dianggap menyalahi pakem warna barong menunjukkan bahwa mereka masih berusaha mempertahankan sekecil apapun makna filosofis tradisional dalam produk kultural hibrid. Hal itu didukung dengan permintaan agar BEC 2012 tetap menggunakan musik tradisional sebagai pengiringnya.

Maka, Dynand Fariz dan panitia penyelenggara menuruti permintaan para seniman dan budayawan tersebut. Warna pink dihilangkan dari fashion barong modifikasi. Dan, musik rekaman digantikan musik tradisional live seperti yang berlangsung dalam BEC 2011. Menurut keterangan seorang informan yang memiliki akses ke panitia penyelenggara, setelah protes dan permintaan mereka dituruti, para seniman dan budayawan tidak lagi mempermasalahkan Re_Barong. Apalagi, beberapa di antara mereka dilibatkan sebagai anggota dewan juri yang menilai penampilan kostum para peserta BEC 2012. Hal ini mengingatkan kami pada perhelatan BEC 2011, di mana kalangan seniman menolak acara tersebut, tetapi ketika dilibatkan sebagai penabuh dan penampil, mereka diam, menghentikan resistensi.

Kami menyebutnya “resistensi dalam rangka”, yakni sebuah bentuk resistensi yang digerakkan oleh pihak-pihak tertentu agar kepentingan mereka bisa diakomodasi oleh kelompok dominan sehingga secara ekonomis mereka akan mendapatkan keuntungan. Model resistensi ini pula yang memunculkan ketidak-kompakan para aktor kultural yang berujung pada kegagalan perang manuver dan posisi serta, pada akhirnya, melulu-lantakkan bangunan ideal dalam pengembangan dan pemberdayaan budaya lokal. Seandainya, di antara mereka memiliki kebersamaan dalam bermanuver dan bernegosiasi dengan kekuatan rezim negara yang bersifat dominan—dalam artian sangat menentukan kebijakan, kemungkinan suara mereka akan didengar oleh rezim. Ketidakompakan tersebut memunculkan kesalingcurigaan di antara para aktor kultural yang sama-sama merasa memiliki kontribusi dalam pengembangan budaya Using. Dalam kondisi demikian, rezim negara hanya akan ‘tersenyum’ karena segala bentuk resistensi bisa dikendalikan dan dibalik menjadi bentuk dukungan ketika sebagian budayawan diberikan ‘sedikit rezeki’ dari sebuah perhelatan yang mereka gagas.

Sama seperti acara-acara sebelumnya, BEC 2012 bagi pemkab merupakan jembatan atau transformasi dari tradisionalitas menuju modernitas. Melalui acara yang menelan biaya besar ini, Bupati AAA mendamba datangnya wisatawan untuk menikmati kekayaan budaya Banyuwangi, baik yang berupa ritual maupun kesenian. Selain itu, melalui event ini, pemkab mengharapkan potensi Banyuwangi akan dikenal oleh para calon investor. Berikut sambutan Bupati AAA dalam pembukaan BEC, 18 November 2012:

“….Yang saya hormati dan saya banggakan anak-anak kita yang hari ini akan tampil dalam BEC. Pak Menteri dan Pak Surya Paloh, kami sampaikan, mereka ini bersifat swakelola, proses kreatif, proses mencipta, mereka biayai sendiri, tepuk tangan. Oleh karena itu, kepada tokoh adat, tokoh budayawan, yang tidak bisa saya sebut satu per satu, saya mengucapkan rasa bangga dan terimakasih kepada seluruh rakyat Banyuwangi yang dari hari ke hari semakin kompak, mewujudkan Banyuwangi yang lebih baik di masa-masa mendatang. Perlu kami sampaikan, sejak kami memimpin ada tag-line baru dari pemkab Banyuwangi. Kalau Solo adalah Spirit of Java, Banyuwangi adalah The Sunrise of Java. Karena di ujung Pulau Jawa ini, Banyuwangilah yang pertama kali menikmati terbitnya matahari. Banyuwangi terbangun lebih awal dibanding kabupaten di Jawa sebelah barat. Matahari yang terbit dan bangun lebih awal inilah yang kami konsolidasikan dalam bentuk konsolidasi kebudayaan dan ekonomi, kami konsolidasikan dalam konsolidasi sosial-politik bersama forum pemimpin partai dan pemimpin lainnya. Kami laporkan Pak Menteri, kemarin telah dilaksanakan Parade Gandrung Sewu yang diikuti 1200 anak, dari kampung dan desa-desa, mereka bermalam di sekolah-sekolah di kota ini. Mereka menyajikan tarian yang luar biasa. Dan sebagai transformasi antara masyarakat kota dan masyarakat desa, telah dilangsungkan BJF yang menggabungkan musik etnis Banyuwangi yang dikolaborasikan dengan musik jazz dengan sangat indah. Inilah cara baru kami, Pak Basofi Sudirman, selaku sesepuh kami, dalam transformasi budaya antara modern dan lokal. Dan, BEC ini menjadi jembatan antara modernitas dan lokalitas, karena BEC akan menyajikan tema yang setiap tahun berganti dari adat lokal. Inilah bedanya karnaval-karnaval yang lain dengan Banyuwangi. Tahun ini mengambil tema Re_Barong Using Kemiren. Barong ini mempunyai makna penting dalam sejarah Banyuwangi. Yang nantinya bentuk aslinya akan ditampilkan, dan direproduksi dalam bentuk desain yang ditata-ulang oleh anak-anak kita. Inilah persembahan yang akan terus kami lakukan.”

Cuplikan pidato tersebut menegaskan sebuah paradigma rezim negara di level lokal yang berusaha menjembatani dan mentransformasi masyarakat desa dan masyarakat kota, antara budaya tradisional dan budaya modern—modernitas dan lokalitas. Pola pikir demikian mengesankan adanya oposisi biner yang hendak dilampaui sekaligus dimaksimalkan oleh rezim negara dalam hal masyarakat dan budaya. Masyarakat desa dengan beragam ketradisian dan lokalitasnya merupakan sebuah ruang kultural yang bisa dimaksimalkan sebagai sumber kreativitas produk-produk kultural baru, yang bisa menarik perhatian wisatawan. Selain itu, masyarakat desa dengan kekayaan kulturalnya perlu ditransformasi, diajak masuk ke dalam logika dan hukum pasar wisata yang menuntut keatraktifan dan peringkasan yang tidak monoton dan selalu berubah dalam banyak wujud, meskipun tetap mengambil inspirasi dari akar budaya, sekecil apapun. Dalam bingkai tersebut, peran rezim negara menjadi sentral karena mereka memposisikan diri sebagai pemimpin yang mengerti apa-apa yang terbaik bagi masyarakat desa. Masyarakat dan budaya desa yang sejak lama sudah mengalami hibriditas kultural dibayangkan sebagai anak-anak yang perlu dituntun agar mampu memberdayakan ketradisian yang masih dipegang dalam hukum ekonomi pariwisata. Mereka diharapkan bisa mencontoh dan meniru masyarakat kota—sebuah episentrum modernitas—yang sangat sadar terhadap potensi ekonomi pasar. Tampilan fashion berbasis budaya lokal Using merupakan produk hibrid baru yang diidealisasi bisa menjadi contoh bagaimana mengemas-ulang tradisi dalam formula pasar.

Dengan mengemas produk-produk kultural dalam ajang karnaval berbasis tradisi lokal yang mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakatnya, Bupati AAA menjadi figur sentral yang dianggap mampu memberikan sentuhan baru bagi kekayaan budaya Banyuwangi. Kepemimpinan hegemonik berbasis kultur tersebut akan memudahkan rezim negara untuk melakukan program-program lain, seperti investasi pemodal besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang diwacanakan akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bupati AAA dalam lanjutan pidatonya mengatakan:

“Mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi Banyuwangi terus baik di masa mendatang. Pak Menteri kami sampaikan, ini saya sampaikan berulang-ulang, bukan kami merasa bangga, tapi kami ingin rakyat punya kebanggan, siapa lagi yang menanamkan kebanggaan kalau bukan kita sendiri. Berkat kerja keras seluruh rakyat, minat investasi berubah dari tahun 2010 rangking 31, tahun 2012 menempati rangking 3 di Jawa Timur, setelah Gresik dan Sidoarjo. Realisasi investasi asing kita bukan lagi nomor 26, dengan berbagai macam policy, realisasi investasi asing kita sudah nomor 2 di Jawa Timur. Mudah-mudahan ini akan terus meningkat seiring dengan argoindustri yang terus berkembang. Dalam waktu dekat, selambat-lambatnya bulan Pebruari 2013, akan dibangun pabrik santen kerjasama Eropa dan China. Kenapa ini penting? Pak Surya, kami sampaikan, kalau pabrik santan hadir maka kelapa rakyat kami akan naik harganya. Kelapa dari Nusatenggara dan Kalimantan akan kami kelola, serat dan batoknya dikirim ke Amerika Serikat, santannya akan dipakai orang Banyuwangi….Tanggal 12 bulan 12, insyalloh, setelah kita berebut dengan berbagai kota di Indonesia, akan dilakukan ground breaking pembangunan pabrik gula terbesar dan termodern di Indonesia akan dilakukan di Kecamatan Glenmore. Kalau ini sudah berlangsung, insyaalloh 12 ribu lapangan pekerjaan akan terserap bagi penduduk kami. Dan inilah dasar yang kita bangun adalah agroindustri, selain kita siapkan lahan untuk industri berat seluas 600 ha di kawasan utara. Inilah yang bisa kami laporkan. Mudah-mudahan ke depan spirit budaya yang menjadi modal kekompakan kami bisa kita jaga dengan baik. Akhirnya, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran para tokoh. Pak Surya saya tahu kurang sehat, Pak Menteri saya tahu juga sibuk, Pak Basofi juga sibuk, tapi karena karena kebesaran hati beliau-beliau, termasuk Dirjen Bea Cukai yang putra asli Banyuwangi, kehadiran beliau-beliau sungguh membesarkan hati kami dan juga rakyat Banyuwangi. Terima kasih kepada para wartawan yang tidak kebagian hotel, karena hotel besar dan melati semua penuh, Pak Surya. Jika Pak Surya mau membangun hotel monggo kami persilahkan, tidak hanya membangun di kota-kota besar. Kota-kota kecil mulai perlu dibangun….”

Wacana kebanggaan kolektif terkait naiknya peringkat investasi di Banyuwangi secara regional Jawa Timur menegaskan betapa Bupati AAA sedang mendesain wilayah Banyuwangi sebagai wilayah ramah investasi, baik nasional maupun multinasional. Wacana tersebut merupakan salah satu ciri rezim negara neoliberal yang mengagungkan kebebasan dan pertumbuhan investasi dengan dalih-dalih lapangan pekerjaan dan kemakmuran rakyat. “Penghormatan” terhadap Surya Paloh yang hadir dalam event BEC II semakin menegaskan keinginan tersebut. Paloh adalah pemilik Media Group yang juga tengah mengincar tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi selatan. Sebagai bentuk perhatian Paloh terhadap budaya Banyuwangi, Metro TV melakukan liputan secara langsung dari lokasi Parade Gandrung Sewu dan BEC 2012. Hal itu tentu akan memberikan keuntungan tersendiri bagi rezim AAA karena mendapatkan nama secara nasional. Percumbuan antara rezim negara dengan pemodal korporasi nasional maupun internasional perlu dikerangkai dengan konsep “kebanggaan kolektif” karena kerjasama tersebut bisa, sekali lagi, melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan, meskipun dalam praktiknya hanya elit-elit tertentu yang menikmati secara maksimal.

Guna menjaga kebanggaan kolektif terhadap prestasi investasi, spirit budaya yang sudah ditransformasi ke dalam budaya modern berbasis hukum pasar perlu tetap dipertahankan. Spirit budaya merupakan modal utama untuk menjaga kekompakan antara aparatus pemkab, budayawan, seniman, dan masyarakat. Dengan kata lain, produk-produk budaya hibrid yang dihasilkan melalui kebijakan karnaval pemkab akan menjadi aparatus hegemoni negara yang menjadikan masyarakat Banyuwangi tetap meyakini bahwa Bupati AAA tengah berusaha memberikan kebaikan ekonomi dan kebaikan kultural di dalam kepemimpinannya. Dengan demikian, ia akan mendapatkan keuntungan ekonomi, politik, dan kultural dengan semakin meluasnya konsensus dari rakyat terhadap kekuasaannya, sehingga semakin mempermudah usaha-usaha ekonominya untuk mengeruk kekayaan bumi Blambangan dengan menggandeng para investor nasional maupun internasional.

Parade Gandrung Sewu

Dengan mengambil tempat di Pantai Boom Banyuwangi, pada 17 November 2012, Parade Gandrung Sewu (selanjutnya disingkat PGS) melibatkan 1000 siswa SMP dan SMA dan sekitar 40 gandrung profesional. Sepertihalnya kegiatan kultural di masa Orde Baru, panitia memobilisasi siswa SMP dan SMA melalui surat edaran kepada masing-masing kepala SMP dan SMA di seluruh Banyuwangi untuk mengirimkan perwakilannya guna mensukseskan acara tersebut. Dalam keterangan resmi Pemkab Banyuwangi, PGS dijelaskan sebagai berikut:

APA? Sebuah project sendratari yang berusaha memberikan wajah baru dari The Sunrise of Java. Banyuwangi sering diidentikkan dengan Gandrung. Gandrung secara khusus dipilih untuk menceritakan Banyuwangi kepada Indonesia dan dunia. Sebuah sendratari yang disuguhkan untuk menggambarkan kekayaan budaya dan pariwisata yang ada di Banyuwangi. KENAPA? Gandrung yang dianggap sebagai ikon Banyuwangi harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Tari Jejer Gandrung dalam berbagai macam versi (Jejer Jaran Dawuk, Jejer Gandrung Dor) merupakan tarian yang sudah sangat dikenal baik di Banyuwangi sendiri, maupun secara nasional. Sebagai kesenian asli Banyuwangi, Gandrung memang banyak digandrungi masyarakat Banyuwangi. Gandrung banyak dibawakan masyarakat Banyuwangi, mulai dari usia kanak-kanak hingga dewasa. Besarnya perhatian terhadap Gandrung maka perlu disediakan media aktualisasi secara massal bagi para penari Gandrung yang ada di Banyuwangi. Hal ini sekaligus juga untuk lebih mengenalkan dan menguatkan Gandrung sebagai bagian yang tidak terpisah dari sebuah cerita tentang Banyuwangi.7

Dalam pernyataan resmi di atas, gandrung diposisikan sebagai “ikon pariwisata Banyuwangi”. Jelas sekali, usaha pemkab Banyuwangi untuk semakin mempopulerkan gandrung sebagai kesenian yang tidak bisa dipisahkan dari program pariwisata budaya, “menceritakan gandrung kepada Indonesia dan dunia”. Harapan idealnya, dengan PGS, masyarakat Indonesia dan dunia akan tahu salah satu kekayaan seni Banyuwangi yang sangat khas. Dengan PGS diharapkan para wisatawan domestik dan mancanegara akan datang ke Banyuwangi untuk menonton pertunjukan gandrung yang sebenarnya—bukan sekedar sendratari kolosal—dan menghasilkan keuntungan finansial bagi pemerintah, pengelola hotel, dan para seniman. Wacana tersebut tentu saja dipengaruhi oleh pola pikir modern para penggagas dan pemkab yang lebih berorientasi pasar. Bahwa gandrung memang sudah lekat dalam benak masyarakat luar sebagai identitas Banyuwangi, tetapi hal itu tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk tarian yang di-festival-kan, yang disajikan untuk para tamu, atau yang di-terobkan. Keunikan gandrung harus ditampilkan kepada khalayak yang lebih luas—baik tingkat nasional maupun internasional—sehingga akan semakin meningkatkan kebanggaan orang Banyuwangi serta diharapkan bisa mengangkat derajat para penari gandrung.

Image result for Parade Gandrung Sewu

Sebagai parade yang diisi karya koreografis seniman sepuh, Sumitro Hadi, dan digagas oleh mantan pegawai pemkab, Budianto, PGS sebenarnya berpotensi menjadi agenda kultural yang meriah. PGS diawali dengan pertunjukan jaranan buto dan macanan buto (berasal dari etnis Jawa). Dengan iringan musik khas jaranan, puluhan penari memenuhi arena pasir yang luas. Macanan buto kemudian memangsa anak-anak kecil. Sebagai penandaan, adegan tersebut merupakan bentuk kritik terhadap penguasa yang semena-mena terhadap rakyat jelata. Namun adegan tersebut juga bisa ditafsirkan bahwa penguasa yang berasal dari etnis non-Using—baik Jawa maupun Belanda—dianggap menindas sehingga hanya menghadirkan penderitaan bagi rakyat jelata. Sambutan ketua panitia dan Bupati AAA menghentikan sementara waktu sendratari PGS.

Sesudah sambutan-sambutan, adegan berikutnya adalah munculnya puluhan penari lelaki remaja membawa umbul-umbul warna-warni, menandakan kebesaran kerajaan Blambangan sebelum datangnya kolonial. Gerak lincah mereka menandakan gerak dinamis masyarakat Blambangan yang terbuka terhadap pengaruh kebudayaan luar, meskipun secara politis mereka sering diperebutkan oleh bermacam kekuatan, baik Mataram Islam, Bali, maupun Belanda. Untuk menegaskan kekuatan kultural dan agraris masyarakat Blambangan, adegan berikutnya adalah munculnya rombongan lelaki yang memikul tandu yang di atasnya berdiri seorang penari Seblang dari Olehsari. Seblang diyakini masyarakat sebagai asal-muasal dari tari gandrung. Sebagai tari ritual, Seblang bertujuan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Tuhan. Rombongan Seblang kemudian menuju panggung utama untuk terus menari hingga kesurupan. Ketika adegan Seblang keluar, seorang penonton di sebelah kami dengan jelas menunjukkan keheranan mereka dengan mengatakan: “Kok bisa ya Seblang Olehsari di bawa keluar, ke acara ini. Padahal, katanya tidak boleh.” Temannya menimpali: “Ya, namanya kemauannya pejabat, susah untuk dilawan”. Ketika rezim negara menggunakan kekuatannya, hal-hal yang bersifat sakral menjadi kurang bermakna, karena semua diorientasikan untuk kepentingan pariwisata budaya. Aspek-aspek magis dikomodifikasi sekedar menjadi permainan penanda yang memuaskan selera eksotis penonton.

Kedatangan para tuan kolonial yang menindas dan menguasai masyarakat Blambangan secara semena-mena menjadi suguhan berikutnya. Beberapa prajurit penjajah (berpakaian hansip) dan tuan kolonial berkuda menyiksa masyarakat, dari anak-anak hingga orang tua. Pada saat adegan itulah, dua MC—laki-laki dan perempuan—membacakan sejarah penindasan Belanda terhadap masyarakat dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Penggunaan bahasa Inggris dengan jelas menunjukkan kesadaran akomodatif panitia untuk memberi penjelasan kepada turis mancanegara yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Suguhan kekejaman penjajah Belanda juga dimaksudkan memberikan penegasan bahwa kelahiran gandrung tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk melawan kolonialisme; sebuah wacana yang disepakati oleh para budayawan dan pihak pemkab, meskipun masih ada tafsir lain terhadap wacana itu.

Sumono Abdul Hamid, salah satu warga Banyuwangi pensiunan sebuah BUMN di Cilegon, pernah melakukan riset yang didorong oleh rasa penasarannya terhadap asal-muasal gandrung. Dengan mendasarkan pada bukti sejarah, kesamaan nama tempat, dan gerakan tari, ia membuat sebuah hipotesis yang kurang begitu populer di kalangan budayawan Banyuwangi. Sumono (2011) dengan tegas mengatakan bahwa sangat mungkin gandrung berasal dari kashana budaya Tiongkok sebagai akibat kunjungan muhibah Laksamana Cheng Ho ke kerajaan Blambangan, sebagai bagian Majapahit Kedaton Wetan. Karena serbuan tentara Majapahit Kedaton Kulon, tentara Tiongkok yang selamat melarikan diri ke wilayah pedalaman dan membuka desa baru bernama Cungking. Nama Cungking merupakan nama daerah di Cina Selatan. Pada masa itu, warga Cungking sangat menghayati inti dari novel yang dibuat oleh pujangga Wu Cheng berjudul Shi Yu bercerita tentang perjalanan bhiksu Budha Thon Sang Chong mencari kitab suci Budha. Novel ini dikatakan memberi inspirasi dan motivasi kepada bangsa Cina sejak karya itu ditulis maupun sampai saat ini di manapun bangsa Cina berada.

Berikut ini beberapa persamaan antara tari gandrung dengan kisah dalam novel Shi Yu yang diidentifikasi oleh Sumono berdasarkan penelusuran pustaka dan pengalaman empirisnya selama melakukan perjalanan ke Cina, Jepang, Korea, Singapura maupun Malaysia:

  1. Pakaian yang digunakan sangat mirip dengan pakaian bhiksu tingkat tinggi yang memimpin upacara atau pakaian yang digunakan bhiksu Tong. Pakaian itu tentu mengalami anomali dan distorsi maupun penyesuaian pada kesenian gandrung, tetapi ciri pakaian bhiksu Cina/pakaian drama Cina masih tampak jelas.
  2. Gandrung dan novel Shi Yu sama-sama terdiri dari tiga babak. Pada babak pertama, Bhiksu Tong melakukan sembah pamitan kepada seluruh umat dan penguasa untuk minta restu melakukan perjalanan. Gerakannya dengan mengangkat tangan setinggi muka dan menekukkan kaki sambil mengucapkan syair pujian. Sedangkan gandrung pada jejer juga melakukan gerakan pantomim/patah-patah dengan suasana khusyuk yang hanya diiringi melodi dengan syair yang sulit dipahami, kecuali lagu pembukaan Pada Nonton. Pada babak kedua, Shi Yu, menceritakan bhiksu Tong mendapat serangan, gangguan, musuh yang tidak menginginkan suksesnya perjalanan tersebut. Sedangkan dalam gandrung, babak kedua adalah paju dengan memberi kesempatan para penonton memamerkan kemampuan silat (tari) baik kepada gandrung mauppun antara penonton dengan penonton diserta syair nasehat dan pengarahan. Hanya pada zaman Belanda babak ini mengalami distorsi dan anomali. Gerak pertempuran menjadi gerak rayuan dan syair nasehat menjadi syair erotis. Hal ini bisa dipahami karena pada zaman Belanda, Cungking menjadi tempat ditahannya para pemberontak atau preman dari seluruh wilayah Indonesia. Ketika itu mereka menganggap kesenian gandrung (saat itu gandrung masih dibawakan laki-laki atau gandrung lanang) sebagai tarian hiburan. Lebih parah lagi, ketika pada 1895, Belanda memaksa Mbok Midah, si perias gandrung untuk menampilkan putrinya Semi sebagai gandrung yang menghibur (memasuki era gandrung perempuan).
  3. Pada babak ketiga Shi Yu bhiksu Tong telah menemukan kitab suci atau Suter Budha dan mulai membaca syair Sutera kepada umatnya. Sedangkan pada gandrung, babak ketiga, dilantunkan syair yang mendayu, mengharu biru, tanpa iringan musik, membuat suasana menjadi syahdu. Sehingga gandrung, pemanjak dan penonton duduk bertafakur. Dulunya, saat memasuki babak ketiga ini, penonton selalu menangis tersedu-sedu. Sampai sekarang pun masih banyak pernari gandrung (terutama yang senior menganggap menari gandrung adalah ibadah.

Meskipun masih bersifat hipotesis, temuan Sumono sebenarnya menarik untuk ditelisik lebih jauh lagi. Logikanya, kalau memang bangsa Cina memasuki Nusantara sejak abad ke-7, berarti mereka telah memberikan kontribusi kultural bagi terbentuknya beraneka macam budaya lokal yang dianggap milik pribumi, termasuk gandrung. Kalaupun gandrung tetap dipertahakan sebagai kekayaan kultural Using, maka kelahirannya tetap tidak bisa diilepaskan dari pengaruh budaya Cina yang sudah lama ada di Blambangan. Penelusuran secara akademis memang dibutuhkan agar asal-muasal gandrung tidak harus dipaksakan murni dari kasanah budaya Using dan digunakan untuk sarana memperkuat solidaritas perjuangan melawan penjajah Belanda, seperti yang diyakini budayawan dan pemkab. Peniadaan kontribusi budaya Cina terhadap kelahiran gandrung, menurut kami memang lebih berasal dari stigma negatif terhadap etnis Cina yang berlangsung selama rezim pascakemerdekaan.

Para penggagas PSG, akhirnya, memang lebih mengikuti selera diskursif budayawan dan pemkab yang melekatkan kelahiran gandrung dengan semangat perjuangan melawan kolonial. Adegan gandrung lanang, Marsan, yang diperankan Subari Sofyan—seniman sanggar Banyuwangi—dalam memperkuat solidaritas rakyat menegaskan pilihan tersebut. Yang menjadi lucu adalah adanya pemelesetan historis dan estetik dalam adegan gandrung Marsan. Dalam sejarahnya, ia dianggap mampu mengkomunikasikan solidaritas antarrakyat, tetapi dalam PSG digambarkan ia ikut membunuh penjajah dengan senjata keris. Menurut kami, adegan itu dimaksudkan untuk semakin mempertegas dan memperkuat posisi politis gandrung dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi Blambangan. Dan, lebih jauh lagi, untuk memperkuat nilai tawar gandrung di mata birokrat saat ini. Bahwa gandrung bisa memberikan kontribusi penting bagi penguatan subjektivitas kultural masyarakat Banyuwangi di tengah-tengah gerak modern masyarakat serta memberikan kekuatan ekonomi.

Image result for Parade Gandrung Sewu

Adegan terakhir adalah penampilan seribu penari gandrung dari pelajar SMP dan SMA. Mereka yang sejak dini hari sudah merias diri, akhirnya, bisa unjuk kebolehan di depan Bupati AAA, para pejabat, pengusaha, wartawan, dan ribuan penonton yang memadati pantai Boom. Atraksi mereka, meskipun tampak tidak serumit dan senjlimet tarian gandrung asli, benar-benar menyajikan sebuah pesona bumi Blambangan, keluar dari stigma tentang santet. Atraksi mereka, menurut beberapa pengunjung, berhasil menandingi pesona yang diberikan oleh BEC. Bahkan harian Kompas (25 November 2012, hlm. 16) memberikan catatan khusus sebagai berikut:

Bagai rombongan bidadari turun dari langit, seribu penari gandrung di Banyuwangi mengepak-ngepakkan selendang merah serupa sayap di tengah embusan angin laut. Senyum mereka memesona, gerakan kepala dan pinggul bikin orang terpana. “Satu kepala….Dua pundak….Satu bokong….Ya! Mulaiiii,” teriak seseorang. Para penari yang sesaat diam menanti aba-aba itu seketika bergerak seiring alunan musik. Mereka menggoyangkan kepala, pundak, dan pinggul. Gerakan gandrung massal yang digelar di Pantai Boom, Banyuwangi itu tampak seperti rangkaian gelombang Selat Bali yang datang silih berganti….Itulah gambaran Parade Gandrung Sewu yang diikuti seribu lebih penadri gandrung dari berbagai sekolah dan sanggar tari, Sabtu (17/11) menjelang senja. Pentas itu merupakan bagian dari rangkaian Festival Banyuwangi 2012 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Salah satu tujuannya adalah untuk menggairahkan industri pariwisata daerah yang menyebut dirinya sebagai Sunrise of Java. Itu sebabnya sejumlah seni tradisi yang ditampilkan di acara tersebut, termasuk gandrung, dipoles dan dikemas agar tampil memikat.

Komodifikasi penyelenggara PGS terhadap gandrung memang tidak membutuhkan kenjlimetan gerak, karena kepentingan promosi pariwisata hanya memerlukan atraksi dan pesona meriah yang bisa dikabarkan dan disiarkan secara nasional maupun internasional. Penyelenggaran PGS memang dimaksudkan untuk “menggairahkan industri pariwisata” sehingga parade yang menyuguhkan budaya esensial Using dalam format massif dan mudah dicerna perlu dibingkai dengan pola promosi modern, termasuk menghadirkan media-media regional dan nasional. Paradigma memasukkan yang tradisional ke dalam yang modern merupakan pola pikir transformatif yang sesuai dengan kecenderungan industri pariwisata nasional dan global: mendamba eksotisme dan tradisionalisme, sepertihalnya para tuan kolonial yang jauh-jauh ke wilayah pedalaman untuk menikmati ketelanjangan pribumi sembari mengeruk kekayaan alam dan manusianya.

Sebagai sebuah tontonan, PGS memang berhasil menyedot ribuan penonton yang sebagian besar berasal dari warga Banyuwangi dan sebagian kecil warga luar Banyuwangi. Selain itu, target untuk mempromosikan budaya Banyuwangi ke dalam skala nasional untuk kepentingan pariwisata bisa dikatakan berhasil dengan datangnya para wartawan media cetak maupun elektronik (televisi dan on-line media). Massifnya jumlah penari gandrung di atas pasir pantai, paling tidak, mampu menolong kekurang-siapan tampilan koreografi yang terkesan sangat sederhana dan jauh dari kesan sebuah sendratari. Acara yang menelan biaya 200 juta ini memang berhasil memperkuat posisi tawar gandrung sebagai budaya khas dan ikon pariwisata Banyuwangi, meskipun dalam hal kebijakan terkait pemberdayaan kehidupan para seniman/wati ganrdung pemkab belum memiliki desain yang jelas. Artinya, efektivitas PGS untuk mendorong keberdayaan seniman/wati gandrung perlu dipertanyakan karena untuk menyiapkan pemberdayaan berbasis pariwisata kesenian, pemkab belum memiliki konsep yang jelas.

Paju Gandrung Sewu

Kemeriahan dan kesuksesan PGS yang mampu menandingi agenda-agenda lain dalam tajuk Festival Banyuwangi mendorong pihak Pemkab Banyuwangi menyelenggarakan kegiatan serupa bertajuk Paju Gandrung Sewu (selanjutnya disingkat PjGS). Para pejalar berjumlah 2.106 yang berperan sebagai penari gandrung (perempuan) dan penari paju (laki-laki) memeriahkan Pantai Boom pada 23 November 2013. Sama dengan landasan pemikiran dari kegiatan lain, PjGS ini dimaksudkan sebagai sarana untuk membina kesenian tradisional di kalangan generasi muda. Lagi-lagi, sebuah alasan klise yang tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi oleh para penari gandrung yang sesungguhnya. Adapun alasan sebenarnya dari kegiatan ini, sebagaimana dituturkan oleh Bupati AAA,  adalah “memperkuat event atraksi wisata budaya di Banyuwangi setelah sebelumnya ada Banyuwangi Ethno Carnival bulan September lalu.”10 Apakah alasan itu tepat? Dari kacamata rezim negara berorientasi neoliberal, tentu saja, sangat tepat. Karena apapun yang bisa dijual termasuk kesenian tradisional akan dijual demi mendapatkan keuntungan ekonomi.

Apa yang menarik dari perhelatan PjGS adalah usaha untuk memasukkan keinginan rezim negara terkait pembebasan tari gandrung dari unsur minuman beralkohol dan pemberian saweran kepada penari berbau erotis. Dalam sebuah fragmen digambarkan ribuan penari gandrung dan para pemaju menari hingga tengah malam. Di tengah-tengah adegan tersebut, terjadi dialog bahwa mereka tetap akan menumbuhkan gandrung dengan citra positif; terbebas dari alkohol dan erotisme. Pesan ini merupakan kecenderungan paradigmatik rezim AAA dalam usaha mereka untuk menumbuh-kembangkan kesenian tradisional ikon Banyuwangi ini dari aspek-aspek yang oleh agama diistilahkan sebagai maksiat. Dari aspek pengembangan, tentu hal itu akan menghadirkan citra positif. Namun, apakah para pemaju dari teropan akan menyepakatinya begitu saja? Tentu tidak, karena mereka sudah terbiasa dengan kedua tradisi tersebut.

Image result for Paju Gandrung Sewu

Dalam kerangka hibriditas kultural, dari PGS dan PjGS, paling tidak, bisa dikonseptualisasikan beberapa temuan. Pertama, inkorporasi rezim negara terhadap kekayaan tradisi bukanlah didorong oleh keinginan untuk terus menegosiasikan dan memberdayakan kesenian—termasuk memperkuat pemahaman makna-makna kulturalnya—dan kehidupan para seniman/watinya. Investasi kepentingan pemasaran wisata budaya menjadi makna dominan dalam atraksi-atraksi kultural yang diambil dari kasanah tradisi. Kedua, hibriditas kultural dalam masyarakat hanya dipandang dalam aspek eksotisme yang masih dipertahankan oleh para pendukung untuk selanjutnya dikomodifikasi dalam makna-makna modern. Ketiga, paradigma hibrid dalam agenda budaya merupakan konsep yang dimobilisasi rezim negara untuk melakukan selebrasi penanda di mana makna-makna substansial dari perjalanan sebuah ikon tradisi “dikorupsi” dengan makna-makna profan. Keempat, hasrat untuk menertibkan praktik-praktik tradisi yang dianggap menyimpang dari aturan agama melalui kegiatan bernuansa tradisi yang sudah diperbarui maknanya merupakan sebuah politisasi rezim negara yang bertujuan untuk menyeragamkan dan memudahkan penataan budaya lokal yang diharapkan bisa ‘mengambil-hati’ warga Muslim sekaligus sesuai dengan kerangka pasar wisata.

 Banyuwangi Jazz Festival: Dialog musikal dalam arahan rezim

Selepas pagelaran PGS di Pantai Boom, malam harinya di Gedung Gasibo Banyuwangi diselenggarakan Banyuwangi Jazz Festival (selanjutnya disingkat BJF). Dalam bayangkan kami, event BJF akan menyuguhkan kolaborasi antara musik jazz dengan musik Banyuwangen yang dikenal sangat rancak dengan angklung, kendang, viol, maupun gamelannya sebagai sajian utama. Karena ingatan kami tertuju kepada Krakatau Band pimpinan Dwiki Dharmawan yang pernah menggarap jazz Banyuwangen dengn lagu Impen-impenan. Ternyata, hanya dua komposisi yang mengkolaborasikan musik Banyuwangen—dengan label Banyuwangi Ethno Music—dengan denting kibor jazz yang dimainkan secara apik oleh Riza Arshad. Lagu Gelang Alit dan Sing Ono Jodoh yang merupakan karya musikal era 70-an dan melegenda hingga saat ini ditembangkan oleh gandrung Supinah (Kemiren) dengan iringan kolaborasi kibor jazz dan alat musik angklung, kendang, gamelan, dan gong. Dialog antara musik Banyuwangen yang memang bersifat terbuka dengan jazz memang berlangsung dalam dua komposisi tersebut. Untuk memperkuat unsur tradisionalnya, ditampilkan juga tari gandrung sebagai pembuka acara. Beberapa musisi jazz berskala nasional yang ikut mengisi BJF adalah Syaharani & the Queenfireworks, Rieka Roslan & Reza The Groove, Monita Tahalea & Friends.

Dialog antara musik Banyuwangen dengan musik jazz ataupun jenis musik lainnya memang tidak mengherankan karena secara historis musik Banyuwangen sangat terbuka terhadap pengaruh musik dari luar. Musik angklung dan gandrung bisa dipadukan dengan keroncong, seperti yang dilakukan oleh Mohammad Arif dengan lagunya Genjer-genjer. Musik gandrung dipadukan dengan dangdut jadilah kendang kempul. Demikian pula musik pop etnis, dangdut koplo, maupun house music dengan cepat mewarnai kasanah musik hibrid Using yang dikembangkan lebih lanjut dalam industri lokal. Jadi, pertemuan musik Banyuwangen dengan jazz dengan mudah bisa dilakukan. Apalagi Sayun, salah seorang seniman senior dari Mangir, Rogojampi, diminta untuk mengisi acara Jazz Gunung 2012 di kawasan Bromo. Demikian pula, Krakatau Band, seperti kami singgung diawal, pernah menggarap Impen-impenan dalam format jazz yang sangat kental.

Maka, menjadi wajar kalau pihak pemkab mendukung pagelaran BJF, tentu saja, tetap dengan kepentingan industri pariwisatanya. Dalam situs resmi pemkab Banyuwangi dijelaskan tentang BJF sebagai berikut:

APA? Sebuah project yang berusaha memberikan wajah baru dari The Sunrise of Java. Musik adalah bahasa, dan jazz secara khusus dipilih untuk menceritakan Banyuwangi kepada Indonesia dan dunia. Sebuah upacara selamat datang untuk para tamu di event kultural lain, Banyuwangi Ethno Carnival. KENAPA? Karena jazz mewakili kebebasan ekspresi juga apresiasi atas pencapaian musikalitas. Jazz punya cara unik untuk berkomunikasi dengan audience-nya. Begitupun Banyuwangi dengan semangat barunya untuk menampilkan keunikan dan pesonanya. Jazz dikemas berbeda dengan sentuhan tradisi di sana sini. Mulai dari tarian Gandrung, musik tradisi, hingga visual mapping candi yang jadi ciri khas gaya Bali–Jawa sebagai latar panggung.8

Meskipun demikian harapan untuk melihat kemasan ethno-jazz hanya terpenuhi oleh dua komposisi kolaboratif, karena Syaharini, Rieke Roslan, dan Monita Tahalea tidaklah membawakan komposisi berbasis Using. Meskipun demikian, harapan AAA agar masyarakat dan seniman tidak hanya mengenal kendang kempul dan bisa bercakap-cakap dengan musik lain memang bisa terpenuhi. Dan, sekali lagi, ajang untuk mempromosikan pariwisata Banyuwangi memang tersampaikan melalui liputan media di level regional maupun nasional. Paling tidak, BJF memang bisa menceritakan bahwa di bumi timur Jawa terdapat pula usaha-usaha kreatif untuk mendialogkan musik etnis dan jazz, meskipun hal itu bukan hal baru lagi bagi para musisi Banyuwangi. Para leluhur mereka sejak zaman kerajaan dan kolonial sudah terbiasa berdialog dengan musik Bali, Jawa, Cina, maupun Eropa.

Menurut kami, kesadaran rezim negara untuk memanfaatkan potensi hibriditas musik Banyuwangen dengan cita rasa baru seperti jazz—dalam artian belum nge-trend di wilayah ini—sebagai modal untuk mempromosikan pariwisata menarik untuk dikritisi lebih jauh lagi. Musik Banyuwangen dalam perkembangan terkini maupun mendatang tetaplah bercirikan hibrid karena keterbukaan para musisinya dalam menggunakan elemen-elemen musik dari luar untuk didialogkan dan dijadikan-kembali sebagai produk budaya Using. Dalam kondisi demikian, hibriditas estetik menempati posisi strategis untuk memunculkan kreativitas-kreativitas baru yang semakin memperkaya budaya lokal dan menghasilkan keuntungan finansial bagi para kreatornya. Lebih jauh lagi, percampuran dan dialog antarkesenian dalam sebuah produk juga akan menunjukkan kelenturan, keliatan, dan kedinamisan kultural masyarakat, sehingga mereka tidak tunduk sepenuhnya terhadap pengaruh budaya luar. Di Banyuwangi, proses kultural tersebut sudah berlangsung sejak lama dan semakin kuat di hari ini ketika industri rekaman yang digerakkan oleh pemodal lokal menjadi kekuatan kultural baru. Artinya, tanpa campur tangan rezim negara, para seniman dan pelaku industri budaya sudah menjalankan percakapan dan percampuran antara musik etnis Using dengan musik-musik modern dari Barat. Ketika rezim negara menyuguhkan sajian musikal yang kurang populer di Banyuwangi seperti jazz dalam konteks industri pariwisata, pertanyaannya kemudian adalah (1) mengapa mereka menggelar event itu dan (2) seberapa efektif pengaruh event tersebut bagi perkembangan musik Banyuwangen dan kehidupan para musisi tradisional?

Dalam kerangka festival, apa yang dibutuhkan memang bukan sebuah karya njlimet dengan komposisi yang penggarapannya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Festival idealnya memang menjadi event selebrasi untuk menunjukkan ke dunia luar, tampilan-tampilan berbasis karya-karya monumental yang digarap dengan model atraktif, eye-cathcing, dan menarik untuk dijepret kamera sehingga mudah disiarkan sebagai berita, tentu dengan ditambahi wacana-wacana bombastis. Masalahnya, BJF tidak dimaksudkan sebagai ajang unjuk kebolehan karya-karya musikal tradisional maupun musik hibrid hasil ciptaan para musisi Banyuwangi. Ajang ini, menurut kami, sekedar mengikuti trend penyelenggaraan musik jazz di daerah, seperti Ngajogjazz, dan memberikan sentuhan “tidak biasa” bagi jagat musik Banyuwangen sehingga dalam aspek promosi lebih mudah. Targetnya, seperti sudah disampaikan, adalah menarik minat wisatawan untuk datang ke Banyuwangi, termasuk para musisi nasional maupun internasional yang diharapkan bisa berkolaborasi dengan musisi lokal.

Eksperimen untuk meng-hibridisasikan musik Using memang sudah mejadi hal lumrah. Ada sebuah bayangan ideal bahwa ke depan industri musik Banyuwangi juga diwarnai dengan musik jazz. Hal itu sangat mungkin, tetapi dengan syarat jazz manis atau jazz ringan yang garapan musikalnya tidak terlalu njlimet atau membuat pendengar mengerutkan dahi. Genre bosas mungkin masih bisa diterima, terutama oleh kelas menengah ke atas. Perlu dicatat, penikmat musik Banyuwangi dan pemodal industri selama ini lebih menyukai karya-karya musikal yang easy listening dan sesuai dengan trend yang sedang berkembang. Pengalaman beberapa musisi etno seperti Sahunik dan Sayun yang melakukan garapan musik etno-kontemporer kurang bisa diterima dan hanya digemari oleh penonton festival di luar Banyuwangi maupun di mancanegara. Demikian pula beberapa musisi muda, seperti Dimas, yang membuat karya musikal beraliran pop dan rock alternatif, kurang bisa diterima oleh industri dan masyarakat padahal secara karya tidak kalah menariknya.

Bagi musisi tradisional yang selama ini bergelut dengan angklung, gamelan, dan kendang, kehadiran BJF tidaklah berarti apa-apa kecuali suatu ketika mereka akan berkesempatan berkolaborasi dengan musisi nasional. Itupun hanya bersifat sesaat. Bagi para panjak, menggeluti musik tradisional memang membutuhkan sebuah perjuangan dan komitmen. Mereka masih bisa bertahan melalui pertunjukan gandrung, janger, maupun gandrung dengan upah yang tidak terlalu tinggi, sekitar Rp. 50.000,- sekali pentas. Mereka bukanlah para “seniman birokrat” yang dengan lihai meminta proyek atau sumbangan dari negara, meskipun dengan mengorbankan idealisme. Para musisi tradisional akan tetap bergeliat, selagi masyarakat Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi masih merindukan alunan musik tradisional bernuansa hibrid ketika menggelar hajatan atau merayakan kemerdekaan.

Banyuwangi Beach Jazz Festival: Kolaborasi musikal embel-embel

Pada sebuah senja di bulan September 2013, kami bertandang ke rumah Mbok Temu, penari gandrung senior di Dusun Kedaleman, Kemiren, Banyuwangi. Ketika berada di teras rumahnya yang sangat sederhana, kami kaget karena Mbok Temu sedang menyanyikan lagu berlirik bahasa Indonesia dengan iringan jazz yang rancak dari VCD yang ia putar. Padahal, dia adalah salah satu penari gandrung yang biasa menyanyikan tembang klasik dan belum ada tandingannya hingga saat ini. Ketika kami menanyakan aktivitas yang sedang ia lakukan, dengan lugas Mbok Temu menjawab:

“Saya diminta panitia Banyuwangi Beach Jazz Festival untuk berduet dengan Syaharini, membawakan lagu jazz. Duh, rasanya gimana gitu, lha, saya ini kan biasa nembang gandrung. Sebenarnya masih enak nembang gandrung, tapi ya gimana lagi, panitia meminta demikian. Katanya sih permintaan Syaharini. Ndak bisa menolak. Ini sudah satu minggu saya dan kawan-kawan pengrawit latihan di Kemiren, menyesuaikan dengan kemauan Jakarta. Katanya, sih, honornya lumayan. Tapi, ya ndak tahu lagi nanti nerimanya berapa, kalau yang menyelenggarakan Pemkab seringkali honornya ndak jelas gitu.”

Bagi Mbok Temu dan para pengrawit yang biasa mengiring gandrung maupun janger, bisa berkolaborasi dalam sebuah pertunjukan dengan musisi jazz dari Jakarta, tentu bisa menjadi sesuatu yang membanggakan. Namun, kebanggaan itu bukanlah hal yang perlu dirayakan karena sejak dulu mereka sudah terbiasa mengikuti pertunjukan berskala nasional maupun internasional. Meskipun demikian, tak urung, pagelaran Banyuwangi Beach Jazz Festival (BBJF) yang merupakan kelanjutan dari BBJF menjadikan mereka harus berlatih selama 2 minggu untuk memenuhi tuntutan kolaborasi dari para musisi jazz Jakarta. Apa yang menarik dicermati dari pernyataan Mbok Temu adalah bahwa ia sendiri belum tahu honor yang akan diterima dari panitia BBJF, walaupun ia meragukan akan mendapatkan honor yang layak.

Image result for Banyuwangi Beach Jazz 2013

Dalam tataran ideal, tujuan yang diusung BBJF memang bisa membuat para peneliti berdecak kagum karena rezim AAA ternyata memiliki wacana yang luar sangat mulia di balik acara tersebut. Berikut ini tujuan diselenggarakannya BBJF menurut AAA yang kami rangkum dari beberapa pernyataannya di beberapa media.9

  1. BBJF merupakan bagian penting dari agenda pariwisata yang digelar dalam rangkaian Banyuwangi Festival. Harapannya, acara ini sekaligus bisa mempromosikan potensi lokal, semisal Pantai Boom dan tempat-tempat eksotis lainnya.
  2. Lokasi pantai dipilih karena BBJF diharapkan memberikan sensasi baru dibanding perhelatan jazz yang biasa ditemui.
  3. Kolaborasi musisi jazz Jakarta dengan musisi lokal Banyuwangi akan menjadi penanda penting terciptanya harmoni peradaban, sebuah jembatan untuk menggali kearifan lokal melalui pendekatan dialog musikal. BBJF selalu memberikan ruang bagi musik lokal untuk melebur dengan irama jazz. Pastinya ini akan menghasilkan sebuah pengalaman musik yang menarik. Ini bagian dari eksplorasi musik yang menjanjikan pengalaman tak terlupakan.

Sebagai kelanjutan dari BJF, BBJF memang didesain lebih sempurna, baik dalam hal tujuan yang bersifat diskursif dan tampilan pada saat pagelaran. Apa yang sangat tipikal dari wacana yang dikembangkan oleh rezim AAA adalah keinginan untuk memadukan kekayaan musik lokal dengan musik internasional sebagai sebuah usaha kreatif untuk membangun harmoni peradaban. Menariknya, musik etnis Using dan jazz memiliki sejarah politik yang mirip. Musik Using yang bercirikan rancak gamelan, kendang, dan biola lahir dari sejarah panjang pertemuan politik kerajaan Blambangan dengan kerajaan-kerajaan besar dari Bali dan Mataraman serta Eropa. Meskipun dalam kondisi tertindas, aktor-aktor kultural Blambangan tetap bisa menyerap aspek-aspek musikal yang bisa diolah sebagai kekuatan identitas, sekaligus bentuk resistensi simbolik. Sementara, musik jazz juga lahir dari sejarah panjang perbudakan di mana para budak kulit hitam berusaha menemukan genre musik sederhana yang merepresentasikan perasaan dan penderitaan sekaligus semangat hidup mereka di tengah-tengah penindasan yang mereka alami. Musik jazz kemudian bertransformasi sebagai musik internasional yang digemari kalangan elit, sedangkan musik Using tetap bergerak di level masyarakat menengah ke bawah. Ritme harmonis yang terbentuk dari dialog musikal tersebut, diharapkan mampu menghadirkan sensasi musikal yang bisa mengangkat derajat musik etnis.

Terkait fondasi epistemologis untuk melakukan dialog musikal lewat BBJF, ada beberapa persoalan yang menarik untuk dikritisi lebih lanjut. Konsep dialog musikal merupakan konsep ikutan dari perspektif dialog antarperadaban yang sangat populer pada abad milenium. Bagi masyarakat pascakolonial, seperti masyarakat Banyuwangi, perspektif tersebut bukanlah sesuatu yang aneh. Perjumpaan mereka dengan peradaban Hindu, Islam, dan Eropa telah melahirkan beragam budaya hibrid, dari kesenian, makanan, hingga makanan. Dalam ranah kontemporer, dialog peradaban tetaplah berlangsung, tetapi perlu dikritisi karena terdapat beberapa persoalan yang  menunjukkan ketidakberimbangan proses dialogis yang berlangsung.

Pertama, semua dialog peradaban dan budaya saat ini membentuk politik baru terkait pengetahuan dan budaya. Format dialog telah di-standarisasi-kan dan di-inkorporasi-kan ke dalam struktur budaya global. Dialog telah diperbaiki dan dilindungi sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya massa global, di mana Sang Barat modern tetap menjadi penentu dari proses tersebut. Artinya, apa-apa yang populer di negara-negara maju menjadi orientasi hegemonik di negara-negara pascakolonial. Di negara-negara yang disebut terakhir, terdapat para penerjemah yang secara jelih menafsir budaya modern yang dianggap menguntungkan budaya lokal atau, sebaliknya, menafsirkan budaya lokal untuk kepentingan budaya modern. Semuanya berada dalam kendali diskursif Sang Barat, sehingga semua alternatif dialog yang tidak melibatkan mereka atau berusaha mengganggu kemapanan ideologis dan ekonomis mereka akan diposisikan sebagai penyimpangan terhadap struktur dan prosedur dari dialog peradaban. Kedua, mode dominan dialog saat ini bersifat hirarkis, tidak setara dan opresif, karena ia tidak memiliki atau menegasikan prinsip-prinsip konfiguratif definisi-diri dari semua budaya, kecuali budaya modern Barat. Moda ini ditujukan untuk secara khusus melindungi ragam versi populer definisi-diri Barat dalam budaya massa global. Selain itu, moda ini memastikan bahwa hanya bagian-bagian diri atau budaya lain dianggap bernilai-lebih apabila menyesuaikan dengan nilai-nilai ideal modernitas Barat dan Pencerahan. Akibatnya, bagian-bagian lain diri non-Barat diposisikan sebagai yang tidak bisa disebarluaskan dan tidak berfungsi dengan baik.

Image result for Banyuwangi Beach Jazz 2013

Mengikuti pemikiran-pemikiran di atas, paling tidak, terdapat dua bentuk budaya massa global yang menjadi rujukan dalam kegiatan budaya di Banyuwangi. Pertama, budaya karnaval yang diwujudkan dalam bentuk BEC. Karnaval, khususnya terkait fashion, saat ini telah menjadi ikon budaya global di mana beberapa negara destinasi wisata seperti Brasil dan Hawai’i menjadikan karnaval mode sebagai atraksi kultural untuk menarik minat wisatawan mancanegar. Kenyataan itulah yang menjadi pijakan Dynand Fariz di Jember untuk menggelar JFC dan ditiru di beberapa daerah, termasuk Banyuwangi. Kedua, budaya musik jazz yang saat ini menjadi trend di tingkat nasional Indonesia dan global. Sebagai bagian tak terpisahkan dari proses perbudakan kulit hitam di Amerika Serikat, musik jazz telah bertransformasi menjadi bagian tak terpisahkan dari industri massa global, di mana kekuatan ideologis di dalamnya semakin mencair ke dalam bentuk tontonan yang menghibur dan impresif. Popularitas jazz di muka bumi ini dan juga Indonesia, telah mendorong rezim AAA untuk menggelar BJF dan BBJF. Karena karakter perayaan yang melekat dalam kedua budaya global tersebut, pemahaman komprehensif terhadap budaya lokal menjadi lemah karena berada dalam arahan keduanya. Nilai-nilai kultural yang semestinya bisa dikonfigurasikan dan dinegosiasikan menjadi semakin melemah.

Rezim AAA sangat meyakini kedua konsep tersebut sebagai rumus baku untuk mempromosikan keunikan budaya dan pariwisata di tingkat nasional maupun global. Adapun kepentingan praktisnya adalah bahwa keluarbiasaan BBJF ini akan mendorong para wisatawan untuk menikmati eksotisme objek wisata alam maupun budaya yang sangat beragam di Banyuwangi. Artinya, bukan tujuan ideal-konstruktif untuk terus mengembangkan budaya lokal melalui BBJF yang diidealisasi oleh rezim AAA, tetapi tujuan ideal-pragmatis dalam konteks industri wisata alam dan budaya. Sebagai sebuah kebijakan strategis-hibrid, BBJF memang sah-sah saja diinvestasi dengan kepentingan pragmatis, apalagi bisa menelorkan strategi dan program pemberdayaan yang relatif bagus kepada para aktor kulttural di tingkat bawah. Namun, apakah benar pagelaran ini berimplikasi kepada semangat pemberdayaan tersebut? Kami akan memaparkan persoalan ini pada analisis selanjutnya.

Satu yang pasti, sebagai sebuah pagelaran, BBJF memang sangat sukses. Hal itu terbukti dari meriahnya acara yang digelar di Pantai Boom. Kehadiran Syaharani, Tompi, Sandy Sundoro, Glenn Fredly dan beberapa musisi jazz lainnya, menambah daya-jual acara ini. Harga tiketpun bisa dipastikan tidak bisa dibeli oleh masyarakat Banyuwangi yang berasal dari warga biasa, yakni Rp. 300.000 untuk kelas  festival, Rp. 500.000 untuk VIP, dan Rp. 1.000.000 untuk VVIP. Tampilan panggung dan teknologi multimedia yang melengkapinya menjadikan debur ombak Pantai Boom semakin ramai oleh rancak tampilan musikal. Selain itu, liputan media massa semakin mempertegas posisi penting BBJ dalam ajang pertunjukan jazz di tanah air yang akhir-akhir ini semakin menggeliat, terutama dengan diselenggarakannya pagelaran-pagelaran jazz berskala internasional.

Salah satu keunikan yang diekspos media adalah kolaborasi musisi jazz Jakarta dan musisi lokal Banyuwangi yang dianggap menawarkan sensasi musikal. Liputan ini sangat sesuai dengan keinginan diskursif rezim AAA.

Salah satu keunikan dari acara Banyuwangi Jazz Beach Festival ini adalah penyertaan tradisi lokal dengan musik jazz. Penyanyi kawakan Syaharani misalnya, setelah menyanyikan lagunya, ia melakukan kolaborasi dengan seniman tradisional untuk menyanyikan lagu khas Banyuwangi yang berjudul Pethetan. Suara berat Syaharani, berpadu dengan suara sinden Mbok Temu, diiringi alunan musik dan para penari yang warna warni. Suasana mistik nan indah pun mengalir dan sangat menghibur. Inilah yang dinamakan Jazz Indonesia.10

Apa yang menarik dicermati adalah bahwa kolaborasi musikal yang dilakukan hanya sekedar sebagai embel-embel untuk menandai kehadiran musik etnis dalam ajang BBJF. Mengapa kami katakan demikian? Karena Mbok Temu beserta para musisi Banyuwangi hanya berkolaborasi dengan Syaharini dan kelompoknya, tetapi tidak dengan penyanyi-penyanyi lain seperti Trio Lestari (Glenn Fredly, Sandhy Sondoro, dan Tompi). Itupun Syaharini hanya menyanyikan satu lagu Banyuwangen, Pethetan. Artinya, kehadiran Mbok Temu dan para musisi lainnya hanya menjadi penanda formal bahwa mereka telah melakukan kolaborasi musikal, itupun demi kepentingan BBJF, bukan untuk pengembangan musikal ke tataran lebih lanjut. Kenyataan itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena yang terpenting bagi rezim AAA adalah munculnya citra bahwa mereka telah berusaha mendialogkan dan memperkaya musik etnis Using, bukan semangat pemberdayaan yang sebenarnya dalam ranah kultural. Dengan kata lain, hibriditas musikal yang diarahkan rezim negara hanyalah sebuah label untuk lebih menarik minat pemberitaan oleh awak media demi mempromosikan keunggulan wisata mereka. Kepentingan itupula yang mendorong panitia mendatangkan para musisi jazz top dari Jakarta. Kehadiran mereka di ajang BBJF inilah yang sebenarnya menjadi nilai jual utama karena akan ramai diliput oleh media.

Di balik semua keberhasilan dan pemberitaan BBJF di media massa, baik cetak maupun on line, kami bisa katakan bahwa pagelaran tersebut tidak pernah bertujuan untuk memberdayakan kehidupan para seniman/wati tradisi. Nama besar Mbok Temu yang telah mengharumkan nama Banyuwangi sejak Orde Baru melalui bermacam pagelaran gandrung yang ia ikuti ternyata tidak berimplikasi pada besarnya honor dari rezim AAA. Sedari proses latihan selama 2 minggu hingga pelaksaan BBJF, Mbok Temu hanya mendapatkan honor sebesar Rp. 500.000. Jumlah itu, tentu tidak ada apa-apanya dengan honor yang diterima oleh para musisi jazz Jakarta. Sementara, para pengrawit hanya mendapatkan Rp. 300.000. Memang, mereka tidak akan melawan keputusan pemberian honor tersebut, karena apalah daya mereka sebagai seniman tradisional yang tidak mempunyai kekuasaan politis. Namun, kenyataan ini menegaskan bahwa ketika para musisi jazz Jakarta mendapatkan puluhan juta rupiah dari BBJF, para musisi lokal menjadi pemanis yang dipuja-puja tetapi tanpa apresiasi yang layak. Lebih jauh lagi, kenyataan ini menunjukkan secara terang-benderang bahwa rezim AAA belum mempunyai kebijakan terkait pemberdayaan kesenian dan para seniman/wati lokal, meskipun jangkauan pemkab adalah industri pariwisata global.

Proyek kultural-hibrid Rezim Negara

Melalui paparan-paparan analitik di atas, paling tidak, kami ingin menegaskan bahwa membincang persoalan hibriditas di wilayah lokal juga penting untuk melihat posisi rezim negara dalam membingkai proyek-proyek kultural yang mereka usung. Bagaimanapun juga, rezim negara merupakan kekuatan ekonomi-politik yang mendapatkan wewenang penuh untuk memproyeksikan dan menentukan program kultural seperti apa yang, di satu sisi, tetap bisa memunculkan nuansa keberdayaan budaya etnis dan, di sisi lain, bisa mendatangkan keuntungan secara finansial yang selalu diidealisasi untuk pemberdayaan budaya dan para aktornya. Dalam pertimbangan itulah, hibridisasi bukan hanya berlangsung dalam teks dan praktik kultural melalui bentuk proyek, tetapi juga dalam proses pemikiran yang berlangsung dalam lingkaran rezim untuk menentukan proyek yang ada. Artinya, terdapat pertimbangan-pertimbangan rasional dalam menyusun proyek kultural berdasarkan kondisi-kondisi kontemporer, baik yang berlangsung dalam konteks lokal, nasional, maupun global.

Salah satu kondisi kontemporer yang dijadikan landasan berpikir rezim negara adalah kerinduan terhadap pesona eksotisme dan primitifisme masyarakat pascakolonial yang menggejala secara global. Masyarakat metropolitan dan negara-negara maju berusaha ‘berburu-kembali’ kekayaan-kekayaan lokal yang dalam narasi besar era kolonial dikatakan sebagai eksotis, primitif, dan tradisional, baik yang berkaitan dengan alam, praktik kehidupan, maupun budaya. Orang-orang Belanda, misalnya, rela mengeluarkan uang banyak untuk menelusuri-kembali keindahan alam perkebunan—beserta kehidupan sederhana para buruhnya—tempat  para pendahulu mereka mengelola tanaman-tanaman komersil di era kolonial. Orang-orang Amerika Serikat mau membayar mahal untuk membeli kriya-kriya antik dari Jawa Tengah, Yogyakarta, maupun Jawa Timur. Para wisatawan mancanegara mau mengeluarkan biaya tambahan untuk menikmati-kembali konsep keharmonisan dalam tari-tari tradisional Bali. Artinya, dalam masyarakat metropolitan tengah berlangsung hasrat untuk mengkonsumsi penanda eksotisme dan keprimitifan kultural yang berlangsung dalam masyarakat lokal, tetapi hal itu bukan dimaksudkan sebagai bentuk keinginan untuk hidup di dalam ketradisionalan pola pikir dan tindakan.

Pada saat bersamaan, masyarakat lokal juga ingin terus menegosiasikan subjektivitas tradisional mereka di tengah-tengah pergerakan cepat modernitas dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan dan pilihan untuk tetap mempraktikkan budaya tradisional adalah prinsip yang wajar karena mereka tentu tidak ingin kehilangan ingatan komunal tentang lokalitas yang diwariskan dari para leluhur. Apalagi pada era Orde Baru mereka memperoleh pengistimewaan untuk terus melestarikan budaya tradisional, meskipun tanpa memperoleh hak-hak politik untuk meneruskan sistem politik lokal. Ingatan-ingatan komunal, di satu sisi, akan terus membentuk semangat kolektif mereka sebagai sebuah subjek dan, di sisi lain, akan mendorong mereka untuk terus menegosiasikan budaya tradisional, bukan sebagai kekuatan resisten terhadap budaya modern, tetapi untuk berdampingan dengannya sekaligus menegaskan identitas yang berbeda dengan etnis lain.

Menyadari kondisi-kondisi kontekstual di atas, menjadi wajar ketika rezim negara di tingkat lokal melakukan inkorporasi terhadap kekayaan budaya etnis di wilayah mereka. Namun, artikulasi yang dilakukan bukan berarti harus memenuhi idealisasi-idealisasi para pelaku di tingkat bawah karena rezim negara memiliki kepentingan ekonomi-politik dalam menentukan proyek-proyek kultural mereka. Dan, yang mereka pilih adalah menawarkan ke dunia internasional kekayaan kultural dalam bingkai perayaan penanda, tanpa kedalaman petanda. Apa yang kami maksudkan adalah bahwa proyek kultural hibrid seperti yang dilakukan oleh rezim AAA di Banyuwangi dengan menggelar BEC, PGS, PjGS, BJF, dan BBJF memang bisa menjadi nilai tawar kekuatan budaya lokal dalam konteks global. Namun, negosiasi yang mereka lakukan berorientasi pada pembesaran aspek lokalitas mengikuti trend global, seperti karnaval dan parade, di mana lokalitas hanya menjadi bahan mentah yang diinvestasi dengan makna-makna komersil demi menggalakkan pariwisata. Dengan kata lain, proyek-proyek kultural hibrid yang dilakukan oleh rezim negara bukanlah bentuk kesungguhan untuk mengembangkan dan memberdayakan budaya lokal.

Wacana-wacana seperti “harmoni peradaban”—antara Timur dan Barat, senyatanya, merupakan usaha untuk meninggikan nilai program-program hibrid yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan negosiasi lokalitas sekaligus kepentingan komersil rezim negara. Kenyataan hibriditas kultural adalah modal utama yang menjadikan pemerintah daerah untuk memformulasi program bernuansa selebrasi lokalitas dalam bingkai global karena mereka mengetahui bahwa masyarakat tidak akan melakukan resistensi. Dengan orientasi mendatangkan wisatawan domestik dari kota-kota lain dan wisatawan mancanegara akan memunculkan kebanggaan terhadap inkorporasi dan artikulasi budaya lokal yang dilakukan oleh rezim negara. Akibatnya, meskipun tidak ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk memberdayakan budaya etnis dominan dalam desain yang konstruktif, sebagian besar masyarakat  bisa menerima program-program bernuansa karnaval tersebut. Kondisi tersebut akan menjadikan rezim negara leluasa untuk terus menelorkan program-program kultural hibrid yang diarahkan untuk mendatangkan penghasilan dari pasar pariwisata dan investasi transnasional. Dengan kata lain, negosisasi budaya lokal seperti yang dilakukan oleh masyarakat memberikan peluang bagi rezim negara untuk menjalankan program-porgram kultural berorientasi pasar.

Catatan akhir

1 Alex Jokomulyo, wawancara, 22 Juli 2011, penekanan kami.

2 EM, wawancara, 21 Oktober 2011.

3 Didik, wawancara, 21 Oktober 2011.

4 Ardian, wawancara, 21 Oktober 2011.

5 Lihat, “Banyuwangi Ethno Carnival Diprotes Seniman”, diunduh dari: http://surabaya.detik.com/read/2012/10/29/081624/2074627/475/banyuwangi-ethno-carnival-diprotes-seniman-lokal, 1 November 2012.

6 Lihat, “Parade Gandrung Sewu”, diunduh dari: http://www.banyuwangikab.go.id/banyuwangi-festival/parade-gandrung-sewu.html, 27 November 2012.

7 Lihat, “Serunya Aksi Kolosal Ribuan Penari Gandrung di Bibir Pantai Banyuwangi”, diunduh dari: http://sunriseofjava.com/berita-950-serunya-aksi-kolosal-ribuan-penari-gandrung-di-bibir-pantai-banyuwangi—.html, 25 November 2013.

8 Lihat, “Banyuwangi Jazz Festival”, diunduh dari: http://www.banyuwangikab.go.id/banyuwangi-festival/banyuwangi-jazz-festival.html, 27 November 2012.

9 Lihat, “Sabtu, Banyuwangi Hadirkan Beach Jazz Festival”, tersedia di: http://travel.kompas.com/read/2013/11/14/1616558/Sabtu.Banyuwangi.Hadirkan.Beach.Jazz.Festival, dan “Sandhy-Glenn-Tompi Gebrak Banyuwangi Beach Festival”, tersedia di: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/121495/sandhy-glenn-tompi-gebrak-banyuwangi-beach-jazz-festival, diunduh 25 November 2013.

10 Lihat, “Banyuwangi Beach Jazz Festival 2013, Keren!”, tersedia di: http://travel.detik.com/read/2013/11/20/142000/2417733/1025/banyuwangi-beach-jazz-festival-2013-keren, diunduh 1 Desember 2013.

Pustaka acuan

Hamid, Sumono Abdul. 2011. “Misteri Gandrung dari Tiongkok”. Dalam Banyuwangi dalam Mozaik. Banyuwangi: Komunitas Sejarah Banyuwangi.

Share This:

About Ikwan Setiawan 160 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*