Ketika birokrat memobilisasi adat: Tingkah rezim penguasa dalam perkembangan identitas Using

IKWAN SETIAWAN

ANDANG SUBAHARIANTO

 

Download artikel versi PDF

Jejak-jejak rezim Orde Baru

Tidak bisa dipungkiri, masyarakat Using memang sangat kaya akan atraksi kultural, baik kesenian maupun ritual. Dalam geliat kehidupan modern dari kota hingga pelosok dusun, sebagian besar masyarakat  masih menjalani ajaran-ajaran leluhur dan membanggakan kesenian tradisional. Dari masa tanamn hingga masa panen padi, masyarakat masih melaksanakan ritual untuk memohon kesuburan dan kemelimpahan hasil panen. Kesenian gandrung dan janger masih tetap ditonton banyak orang, meskipun aroma profan tidak bisa dihindari lagi. Namun, apa yang sering dilupakan dalam kajian akademis adalah siapa sebenarnya yang menggerakkan dan memeriahkan aktivitas kultural di Banyuwangi pasca tragedi berdarah 1965 yang menelan banyak korban para aktor kultural, khususnya para seniman. Meskipun para budayawan lokal banyak yang mengatakan bahwa ramainya kegiatan budaya di wilayah ini karena kontribusi besar warga Using yang masih mau menjaga dan melestarikan kebudayaan mereka, satu fakta yang tidak bisa begitu saja dinegasikan adalah kontribusi rezim negara Orde Baru.

Di tengah-tengah proyek modernitas melalui pembangunan nasional, rezim negara Orde Baru tidak ingin masyarakat larut dalam ideologi individualisme karena dianggap akan mengganggu kekuasaan mereka. Mengapa? Karena individualisme diyakini akan melahirkan manusia-manusia bebas yang berani mengkritisi dan menggugat kemapanan kekuasaan otoriter serta beragam permasalahan sosial yang lahir sebagai ekses dari pembangunan nasional. Ketakutan itulah yang pada awalnya melandasi pilihan rezim negara untuk memobilisasi budaya tradisional sebagai pembentuk budaya nasional, meskipun mereka juga tidak menginginkan kembalinya kekuatan lokal-feodal. Proyek-proyek pelestarian budaya dalam kerangka esensial menjadi pilihan utama karena rezim negara mengharapkan terjaganya sikap komunalisme sebagai lawan dari individualisme. Di Banyuwangi, proyek-proyek serupa juga dilangsungkan secara massif dengan penekanan pada mobilisasi budaya Using. Selain untuk mendapatkan konsensus dari masyarakat terkait keterbukaan rezim negara terhadap budaya tradisional, proyek-proyek kultural juga tidak bisa dilepaskan dari program wisata budaya.

Seblang

Ritual Seblang Olehsari

Dalam konteks negara-bangsa yang hendak memperkuat identitas berdasarkan simbol-simbol nasional, termasuk budaya bangsa di dalamnya, menguatnya politik identitas yang dikembangkan di wilayah regional bisa mendatangkan kesulitan tersendiri. Ketakutan utamanya adalah menguatnya kekuasaan tradisional—yang seringkali dilabeli dengan feodalisme—yang bisa menghambat terbentuknya konsensus nasional di bawah kepemimpinan rezim tertentu. Apalagi pada periode kemimpinan Soekarno, banyak usaha-usaha subversif bersenjata yang dilakukan oleh elit-elit militer dengan mengusung identitas regional dan agama. Pada masa Soeharto, sebagai proyek untuk mengikis kembalinya kekuasaan feodal dan perlawanan daerah rezim negara melakukan kampanye budaya nasional secara massif, khususnya melalui institusi pendidikan dan kebijakan negara.1

Hal yang paling masuk akal dilakukan oleh rezim negara di tingkat lokal adalah memfasilitasi masyarakat etnis dengan budaya dominan untuk melakukan proyek pelestarian tradisi, tanpa membuka pintu untuk berkuasanya tokoh-tokoh adat secara politik. Apa yang dilestarikan kemudian adalah ritual-ritual terkait siklus kehidupan dan kesenian-kesenian tradisional yang bisa mendatangkan keramaian. Yang menarik, di Banyuwangi, rezim negara di bawah pimpinan Bupati Djoko Supa’at harus menemukan cara agar para seniman berani berkegiatan lagi karena mereka masih trauma dan tiarap sebagai akibat peristiwa berdarah, G 30 S 1965. Ternyata, keinginan birokrat berkesesuaian dengan keinginan para seniman dan birokrat—yang tidak tersangkut peristiwa itu—untuk membangkitkan-kembali dan mengembangkan budaya Using. Maka, rezim memilih beberapa seniman, birokrat, dan guru untuk mendekati, mengumpulkan, dan mengajak para seniman/wati untuk berekspresi lagi. Sebagai tindak lanjutnya, kesenian tradisional seperti gandrung dan janger diperbolehkan-kembali menggelar pertunjukan, baik untuk melayani tanggapan dari warga ataupun mengisi kegiatan pemerintah. Rezim negara juga mulai rutin menggelar lomba menyanyi tembang tradisional, melakukan inventarisasi budaya tradisional (Anoegrajekti, 2011), melakukan pagelaran kesenian tradisional di kota-kota besar Indonesia dan mancanegara, dan membuat program sastra dan bahasa tradisional di radio pemerintah daerah. Apa yang dimaksud dengan kesenian, bahasa, sastra, dan budaya tradisional adalah apa-apa yang berkaitan dengan Using. Sementara, kekayaan kultural etnis lain—seperti Jawa dan Madura—kurang (atau lebih tepatnya, tidak) dikembangkan.

Ketika budaya Using semakin ramai dari waktu ke waktu, pada saat bersamaan trend pariwisata budaya menjadi salah satu produk unggulan rezim negara untuk mengeruk devisa, khususnya dari para turis mancanegara. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari popularitas Bali sebagai destinasi wisata global yang secara geografis bertetangga dengan Banyuwangi. Maka, pada periode pertengahan hingga akhir 1980-an dimulailah usaha serius untuk menjadikan keunikan budaya Using sebagai sebuah paket wisata. Langkah awal yang dilakukan adalah penetapan Desa  Kemiren, Kecamatan Glagah sebagai desa wisata pada tahun 1996. Konsep desa wisata dipilih karena diyakini bisa berfungsi ganda, yakni menjaga dan melestarikan budaya Using sekaligus menghasilkan pemasukan bagi Pendopo. Kemiren dipilih karena masyarakatnya masih mempertahankan dan menjalankan ritual, kesenian, bahasa, dan keyakinan adat secara lebih ketat dibandingkan desa-desa Using lainnya.2

Untuk keperluan itulah, rezim Pendopo mengharapkan tokoh adat menghimbau kepada masyarakat agar terus mempertahankan keunikan kultural, termasuk rumah tradisional berbahan kayu ataupun bambu dengan lantai tanah; sebuah himbauan yang akhirnya ditolak oleh tokoh adat dan masyarakat. Purwadi, tokoh adat masyarakat Using Desa Kemiren menjelaskan penolakan itu sebagai berikut:

“Pada waktu Bupati Purnomo Sidik [lengser tahun 1999], akan dibuat Perda larangan bagi orang-orang Kemiren untuk membangun rumah tembok, saya menolak karena akan memberangus hak asasi warga. Mereka tidak bisa dilarang untuk membangun rumah tembok. Bolehlah rumah tembok, dalamnya tetap Using…Yang jelas pengaruh budaya modern pasti ada. Ya, masak orang disuruh gini-gini saja? Orang yang tadinya membajak sawah pakai sapi, sekarang pakai traktor. Masyarakat Kemiren ini bukan anti-teknologi. Masyarakat Kemiren pelaku kesenian tradisional, bukan anti kesenian modern.”3

Resistensi tersebut membuahkan hasil, pemerintah kabupaten Banyuwangi—atau biasa disebut “Pendopo”—tidak jadi mengeluarkan Perda tentang pemertahanan rumah adat Using, tetapi membangun sebuah anjungan wisata di Kemiren—hotel dan fasilitas promosi. Memang, di Kemiren “rumah adat”—rumah berbentuk limas yang terbuat dari bahan kayu atau bambu—sudah semakin jarang karena mayoritas warga membangun rumah tembok. Kalaupun ada, biasanya ditempati oleh keluarga miskin. Purwadi sangat menyadari betapa ke-adat-an masyarakat Using tidak bisa dibatasi dalam—meminjam terminologi Erb (2007)—model “museumisasi” atau “kaca pajangan” di mana mereka diharuskan membekukan dan mempertahankan keaslian kultural—termasuk rumah adat—untuk dipertontonkan kepada para wisatawan layaknya benda langka di museum atau etalase barang jualan di pusat perbelanjaan. Maka, bagi mereka, larangan membangun rumah tembok dianggap melanggar “hak asasi warga”—sebuah pemahaman yang sangat modern, tentunya.

barong-kemiren ider bumi ed

Barong Kemiren dalam ritual Ider Bumi

Meskipun hanya berupa kasus kecil yang tidak pernah dicatat dalam laporan penelitian, jurnal ilmiah, maupun buku, penolakan warga Kemiren terhadap program rumah adat menandakan sebuah pemahaman yang melampaui batas-batas ketradisionalan sebagaimana diidealisasi oleh rezim negara. Bagi masyarakat, melestarikan budaya tradisional bukan berarti menolak sepenuhnya pesona-pesona modern, seperti rumah tembok bergaya kota. Mereka sudah terbiasa dengan aspek-aspek kemajuan hidup sebagaimana dikampanyekan oleh rezim Orde Baru secara nasional. Dan, apabila ditarik lebih jauh lagi, generasi pendahulu mereka juga sudah biasa menikmati nilai dan praktik budaya Barat seperti yang disuguhkan oleh para tuan penjajah. Menjadi wajar ketika mereka ingin pula menerapkan dan menikmati modernitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup nyaman di dalam rumah tembok bergaya kota. Maka, masyarakat Using Kemiren bisa dikatakan berpikiran lebih liat dibandingkan rezim negara yang berpikiran esensialis dalam memandang persoalan budaya. Celakanya, pikiran esensialis tersebut berkembang ketika mereka ingin mendapatkan keuntungan finansial sebesar-besarnya melalui program wisata budaya. Sementara, bagi masyarakat Kemiren, kegiatan wisata budaya bukan berarti mengebiri hak mereka untuk menikmati pesona modernitas. Toh, masih banyak atraksi kultural yang bisa dijual sebagai paket wisata, semisal ritual-ritual adat dan kesenian tradisional yang masih tumbuh-subur di tengah-tengah masyarakat.

Yang menarik, ritual-ritual agraris yang biasa dijalankan masyarakat Using sebagai kebutuhan untuk mendapatkan kemelimpahan panen dan untuk terhindar dari bencana mulai dimasukkan ke dalam kalender wisata budaya melalui kemasan yang lebih layak jual. Ritual Kebo-keboan di Alasmalang di-meriah-kan sedemikian rupa dengan atraksi-atraksi tambahan yang bisa menarik mata wisatawan, bukan sekedar manusia yang seluruh tubuhnya dilumuri pewarna hitam sembari mengenakan tanduk dan kalung kerbau. Tokoh wanita cantik sebagai perwujudan Dewi Sri—dewi kesuburan dalam keyakinan masyarakat agraris—dirias sedemikian rupa. Promosi besar-besaran melalui spanduk dibuat untuk mengabarkan kepada masyarakat luas terkait ritual tersebut.4 Pe-meriah-an serupa juga dilakukan terhadap ritual Seblang, baik di Desa Olehsari maupun di Desa Bakungan, Kecamatan Glagah. Demikian pula dengan ritual Endog-endogan maupun Gredoan. Memang secara kultural, ritual-ritual tersebut tetap menghadirkan doa kepada kekuatan adikodrati. Namun, ritual-ritual tersebut juga mengalami peningkatan nilai-nilai simbolik untuk kepentingan lain, seperti pariwisata. Konstruksi identitas agraris yang pada awalnya dipahami dan dimobilisasi sebagai kekuatan kolektif masyarakat petani di tengah-tengah pengaruh modernitas yang semakin menguat di masa Orde Baru berubah menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan finansial.

Program pelestarian budaya untuk kepentingan wisata merupakan usaha inkorporasi yang dilakukan rezim negara terhadap berkembangnya politik identitas berbasis etnis. Potensi resistensi dari politik identitas diredam dengan cara mengartikulasikan kekayaan budaya etnis ke dalam kebijakan dan program pemerintah. Akibatnya, keberanian masyarakat Using untuk melawan kekuatan-kekuatan dominan yang diwarisi dari para pendahulu mereka di zaman kerajaan dan kolonial, seperti mati suri karena para budayawan, tokoh adat, dan seniman/wati—tokoh intelektual—merasakan pemihakan arapat birokrasi Orde Baru terhadap pelestarian politik identitas mereka. Kebijakan dan program rezim negara dirasakan mampu memenuhi sebagian hasrat mereka untuk meneruskan tradisi leluhur yang diharapkan bisa berimplikasi kepada penguatan identitas etnis yang mengalami ‘kompetitor’ baru bernama budaya modern dan kekuatan kultural masyarakat etnis lain. Apalagi, warga etnis lain, seperti Jawa, menguasai bidang-bidang strategis dalam sistem pemerintahan, dari guru hingga birokrat. Dengan kata lain, rezim negara ikut berkontribusi dalam penguatan politik identitas masyarakat etnis ketika mereka bisa mengambil keuntungan secara politis dan ekonomis, khususnya untuk menciptakan konsensus terhadap kekuasaan dan mendapatkan rezeki finansial dari praktik komodifikasi budaya etnis untuk kepentingan pariwisata.

Implikasi dari formalisasi politik identitas Using adalah beralihnya wacana kebudayaan ke tangan para budayawan yang ‘lahir’ dari proses mobilisasi ke-adat-an yang dilakukan oleh rezim negara. Tidak bisa disangkal, bahwa beberapa budayawan Banyuwangi selama masa Orde Baru—dan bahkan berlanjut hingga masa Reformasi—menjadi juru bicara baik dalam forum-forum seminar maupun memberikan penjelasan para wartawan dan para peneliti. Dalam kondisi demikian, gugusan wacana ke-Using-an yang dikonstruksi oleh para budayawanlah yang banyak mendapatkan tempat dalam ruang kultural di Banyuwangi maupun non-Banyuwangi. Wacana-wacana yang dipenuhi ketradisionalan esensial memenuhi formasi diskursif ke-Using-an yang menyebar di tengah-tengah masyarakat maupun kalangan akademis. Akibatnya, para aktor kultural di tingkat bawah tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan membicarakan budaya yang mereka yakini dan lakoni. Selain itu, mereka kurang mendapatkan kesempatan untuk melakukan kritik ataupun menyampaikan permasalahan yang berlangsung dalam proses kultural. Lebih jauh lagi, bagaimana para aktor kultural mengapropriasi aspek-aspek modernitas dalam praktik yang mereka jalani sebagai bentuk siasat kreatif tidak pernah diwacanakan karena beban ketradisionalan yang harus terus disuarakan demi proyek pelestarian dan penguatan identitas.

Implikasi lanjutnya adalah tidak adanya sebuah desain atau kerangka strategis bagi pengembangan dan pemberdayaan budaya lokal yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Hal ini tentu menjadi sebuah ironi, karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Using sudah terbiasa dengan pesona modernitas di mana mereka bisa mengapropriasi aspek-aspek kemajuan, seperti pentingnya pendidikan dan budaya konsumsi benda-benda pabrikan, tetapi oleh rezim negara mereka tetap diposisikan sebagai entitas beku yang tidak berubah dalam hal tradisi. Celakanya, para tokoh adat masuk dalam formasi diskursif tersebut sehingga mereka meng-iya-kan saja esensiasi kultural yang terus berlanjut. Di satu sisi, praktik tersebut bisa diposisikan sebagai bentuk negosiasi di tengah-tengah hegemoni budaya modern dan menguatnya peran aparatus negara non-Using dalam praktik kepemerintahan. Ada ketakutan kolektif di antara para budayawan terkait akan terkikisnya budaya tradisional Using. Di sisi lain, dalam pembekuan formasi kultural, mereka ikut-ikutan mengabaikan masuknya pemahaman dan pemikiran modern dalam praktik ke-adat-an serta kehidupan sehari-hari masyarakat, meskipun dalam kenyataannya hal tersebut sudah benar-benar berlangsung dan masyarakat juga tidak pernah risau olehnya.

 Politisasi kultural dan kulturalisasi politik

Meskipun masyarakat Using dikenal secara luas sebagai penduduk asli yang mendiami wilayah Blambangan dan setelah ditaklukkan Belanda diganti dengan nama Banyuwangi, persoalan penyebutan nama “Using” sampai hari ini masih memunculkan perdebatan yang belum usai. Perdebatan tersebut melibatkan tidak hanya para tokoh adat dan budayawan Banyuwangi sendiri, tetapi juga kalangan akademis. Di kalangan budayawan, sebagian sepakat menyebut masyarakat asli Banyuwangi dengan sebutan Using. Sementara, sebagian lainnya menolak sebutan tersebut dan lebih suka menyebut diri mereka “masyarakat Blambangan” atau “Banyuwangi”. Terlepas sejak kapan sebutan Using berawal dan benar atau tidaknya sebutan tersebut, masyarakat yang merasa diri mereka keturunan masyarakat asli Banyuwangi lebih senang disebut Using.

Tentu, keyakinan terminologis itu sah-sah saja. Apalagi, dalam sebutan tersebut mengandung makna resistensi, baik kepada penjajah Belanda maupun kepada elit-elit politik pascakemerdekaan yang berasal dari luar masyarakat Using, meskipun sebutan tersebut bukan berasal dari masyarakat Blambangan. Hasan Sentot menjelaskan:

Penduduk sisa-sisa rakyat Blambangan yang mendiami wilayah Kabupaten Banyuwangi, sebagian Jember, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang disebut masyarakat Using. Dulu sebelum dibakukan, banyak menulis dengan kata “Using” kadang juga “Oseng”, namun setelah diurai secara fonetis oleh pakar Linguisitik dari Universitas Udayana Bali [Prof Heru Santoso], diperoleh kesepakatan resmi dengan menulis kata “Using” yang berarti “Tidak”. Pertanyaannya, kenapa orang asli Blambangan disebut Using? Penyebutan itu, sebetulnya bukan permintaan orang-orang Blambangan. Ini lebih merupakan ungkapan frustrasi dari penjajah Belanda saat itu, karena selalu gagal membujuk orang-orang sisa Kerajaan Blambangan untuk bekerja sama. Kendati pimpinan mereka sudah dikalahkan, tetapi tidak secara otomatis menyerah kepada musuh. Sikap yang sama, juga ditujukkan saat awal-awal Orde Baru berkuasa, orang Banyuwangi paling susah diajak kerja sama, atau menjadi pegawai Negeri. Mereka masih menganggap, pemerintahan yang ada tidak jauh berbeda dengan penjajah Belanda. Meski akhirnya sikap “Sing” ini berangsur-angsur melunak, dengan banyaknya orang Using yang menjadi pegawai negeri, atau masuk ranah-ranah publik yang sebelumnya tidak pernah dilakukan, namun nama “Using” sudah terlanjur melekat. Bahkan tumbuh kebanggan kolektif, bila disebut sebagai orang Using. Setelah generasi-generasi muda itu, tahu sejarah bagaimana nenek moyangnya berjuang mati-matian, mempertahankan wilayah dan harga diri.5

Kendatipun awalnya berasal dari sebutan stigmatik penjajah Belanda kepada masyarakat Blambangan yang susah ditaklukkan dan kemudian menyebarluas di kalangan masyarakat non-Blambangan di Banyuwangi (Jawa dan Madura, misalnya), masyarakat Using mendekonstruksi pemahaman tersebut. Proses dekonstruksi kultural terhadap makna stigmatik buatan Belanda menjadikan mereka mempunyai kekuatan kolektif meskipun mereka berada di banyak desa dan kecamatan. Rasa bangga terhadap sebutan Using itulah yang masih bertahan hingga saat ini. Kesamaan asal-usul menjadi kekuatan bagi mereka untuk terus melawan stigma negatif tentang ke-Using-an. Kondisi itulah yang menjadikan masyarakat Using saat ini masih menjalankan sebagian budaya yang berasal dari para leluhur dan sekaligus menunjukkan keberbedaan mereka dengan masyarakat non-Using. Bahkan, kebanggaan terhadap ke-Using-an semakin menguat ketika mereka sudah berada jauh di luar Banyuwangi, seperti yang dialami Hasan Sentot (mantan jurnalis salah satu stasiun televisi swasta nasional).

Sebagai masyarakat yang secara historis memiliki masa lampau dijajah dan mengalami penderitaan, termasuk akibat masuknya masyarakat non-Blambangan ke wilayah ini, masyarakat Using memang berhak mengembangkan kebanggaan dan solidaritas yang memperkuat ikatan kultural mereka. Mereka berhak mengembangkan politik identitas yang mengeskploitasi esensialisme kultural, baik yang dikonstruksi melalui ritual, bahasa, maupun kesenian. Dalam konteks pemberdayaan kultural, politik identitas seperti itu memang bisa menjadi kekuatan untuk terus mempertahankan dan memperkuat nilai dan praktik kultural Using dari pengaruh kekuatan kultural luar yang berusaha masuk dan menguasai. Meskipun demikian, politik identitas tersebut seringkali menjebak mereka dalam “kebanggaan yang berlebihan” dan menafikkan realitas kultural lain yang juga berkembang di Bumi Minak Jinggo, seperti Jawa Mataraman, Madura, Melayu, maupun Bugis. Bahkan, ketika ada pihak-pihak tertentu dari masyarakat non-Using yang berusaha mempermasalahkan “penganak-emasan Using”, sebagian besar budayawan Using menganggap mereka tidak tahu akar dan sejarah kultural masyarakat Banyuwangi. Tentu saja, politik identitas yang demikian memang cenderung membabi-buta dalam mengeksploitasi esensialisme kultural.

Politik identitas yang mengedepankan esensialisme kultural memang selalu menyisakan permasalahan kompleks. Dougan (2003: 33) mengkritisi dalil esensialisme kultural yang: (1) menganggap adanya inti dari unsur-unsur sebuah budaya yang penting bagi eksistensi budaya tersebut; (2) bersifat ahistoris dan tak berkesudahan; (3) berusaha menstabilkan identitas kultural yang sebenarnya tidak stabil dan menyederhanakan asal-usul yang menyatu dari pengalaman hidup; dan (4) menyediakan batasan-batasan yang permanen, jelas, dan mendalam bagi pembedaan-pembedaan sosial, di mana batasan-batasan itu akan menjadi alat untuk menghormati dan menyalahkan, distribusi nilai harga dan keuntungan, regulasi masyarakat, dan mobilisasi pelaku bagi aksi kolektif. Ke-Using-an telah dikonstruksi sebagai sebuah identitas kultural-dominan-tunggal yang bersifat stabil, permanen, dan terus-menerus berlangsung serta sudah selayaknya dikembangkan di Banyuwangi, meskipun harus mengabaikan entitas kultural lainnya.

Tidak bisa disangkal lagi, bahwa identitas kultural yang bersifat esensial memang masih melekat pada kelompok masyarakat tertentu ketika membicarakan rujukan kolektif. Namun demikian, dalam konteks masyarakat yang sudah lintas kultural atau multikultural—ditambah dengan lalu-lintas kultural global dan transnasional saat ini—identitas kolektif tersebut seringkali hanya menjadi referensi historis untuk mempermudah rujukan identitas ketika berhadapan dengan mereka yang berasal dari ras, etnik, atau bangsa lain. Hall (1990: 223-225) menjelaskan kemungkinan-kemungkinan dalam membaca identitas kultural sebagai berikut:

Posisi pertama mendefinisikan ‘identitas kultural’ dalam terma satu budaya yang dialami, sebentuk diri sejati kolektif, menyembunyikan di dalamnya banyak lagi yang lainnya, diri yang lebih superfisial atau artifisial diturunkan, dimana orang-orang dengan sejarah dan keturunan yang sama terikat secara umum. Dengan terma-terma dari definisi tersebut, identitas kultural kita merefleksikan pengalaman historis bersama dan kode-kode kultural yang dijalani yang memberikan kepada kita, sebagai ‘satu kelompok orang’, dengan kerangka yang stabil, tidak berubah, dan berkesinambungan tentang rujukan dan makna, di bawah bagian-bagian yang bergeser dari sejarah aktual kita. ‘Kebersatuan’ ini, menyebabkan semua yang lain, lebih tentang perbedaan-perbedaan superfisial, sebagai sebuah kebenaran, esensi, tentang ke-Karibiaan dari pengalaman kulit hitam…Dalam pemaknaan kedua, identitas kultural merupakan persoalan ‘menjadi’ sepertihalnya ‘mengada’. Ia menjadi milik masa depan sepertihalnya menjadi milik masa lampau. Ia bukanlah sesuatu yang sudah eksis, mentransendenkan tempat, waktu, sejarah, dan budaya. Identitas kultural berasal dari sebuah tempat, memiliki sejarah-sejarah. Namun, seperti segala hal yang bersifat historis, mereka juga mengalami transformasi konstan. Jauh dari mengada yang secara eternal pasti dalam beberapa masa lampau yang esensialis, mereka adalah subjek bagi ‘permainan’ yang berlanjut dari sejarah, budaya, dan kuasa. Jauh dari membumi dalam sekedar ‘perbaikan’ masa lampau, yang menunggu untuk ditemukan, dan ketika ditemukan, akan mengamankan pemaknaan kita terhadap diri kita dalam kekekalan. Identitas adalah nama-nama yang kita berikan pada cara-cara berbeda bagaimana kita diposisikan oleh, dan memposisikan diri kita ke dalam narasi-narasi masa lampau.

Penjelasan Hall di atas menandakan kedinamisan dalam identitas kultural seseorang atau komunitas tertentu. Bahwa identitas kultural asal atau kolektif memang masih ada, tetapi percampuran dengan pengaruh-pengaruh kultur lain menjadikan identitas kultural sangat dinamis dan transformatif karena ia merupakan bagian dari sejarah, budaya, dan kuasa yang seringkali menyisakan atau memformat-ulang kedirian kultural seseorang atau komunitas. Pengaruh-pengaruh yang dihadirkan oleh proses historis, baik dalam konteks kolonial, poskolonial, maupun globalisasi, seringkali menjadikan karakter kultural seorang subjek atau komunitas mengalami transformasi secara terus-menerus dan menentukan kedirian dan referensi-referensi kultural yang lebih diminati dan diimpikan.

Apa yang menarik dari politik identitas di Banyuwangi adalah adanya usaha diskursif dan praksis dari birokrat dan budayawan untuk mengkonstruksi secara eksploitatif esesialisme kultural Using. Eksploitasi terhadap budaya Using memang mulai menguat pasca 65, ketika bupati Supa’at memberikan kesempatan kepada para budayawan dan seniman mengembangkan dan melestarikan ritual, adat-istiadat, bahasa, dan kesenian Using (Sariono, dkk, 2009). Beberapa budayawan dan akademisi yang disponsori birokrasi memberikan tafsir baru terhadap syair-syair Gandrung berbahasa Using, seperti Padha Nonton yang dianggap sebagai lagu perjuangan melawan penjajah Belanda, dan berusaha melakukan pembakuan struktur pertunjukan gandrung (Anoegrajekti, 2011: 114-115). Usaha tersebut dilakukan untuk meneguhkan gandrung sebagai ikon kultural dan, dengan demikian, budaya Using sudah seharusnya menjadi identitas masyarakat Banyuwangi. Menariknya, sebagian besar penggila gandrung tidak memosisikan lagu tersebut mengandung makna perjuangan, selain lagu pembuka untuk mengajak masyarakat menonton pertunjukan. Bagi kami, makna-makna perjuangan merupakan bentuk investasi kultural yang dilakukan oleh para budayawan yang memiliki keselarasan paham dengan rezim negara dengan tujuan untuk meningkatkan nilai positif kesenian gandrung di tengah-tengah profanisasi yang berlangsung dalam pertunjukannya. Dengan investasi makna tersebut, mereka berusaha memberikan wacana positif yang bisa menjadikan masyarakat Banyuwangi menyepakati gandrung sebagai salah satu identitas Banyuwangi.

Konstruksi identitas kultural Using—yang dilakukan oleh budayawan dan akademisi sokongan Pendopo—yang penuh dengan makna historis dan filosofis, nyatanya, tidak sama dengan pemahaman masyarakat kebanyakan. Bahkan, tidak semua masyarakat Using bisa menerima gandrung, meskipun kesenian itu sudah ditetapkan sebagai salah satu identitas kultural Banyuwangi. Anoegrajekti (2011: 93) menggambarkannya sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan gandrung, ternyata tidak setiap warga dan desa Using dapat menerima gandrung. Beberapa desa Using seperti Lateng, Panataban, Kemasan, dan Tukang Kayu (di Kecamatan Giri dan Kota Banyuwangi) tidak menerima pementasan gandrung dengan alasan historis ketika kesenian itu masih dilakukan oleh penari laki-laki. Akan tetapi juga terdapat sejumlah desa Using yang menolak gandrung dengan alasan agama. Desa-desa Using yang mayoritas penduduknya memeluk Islam puritan seperti beberapa desa di Kecamatan Kabat dan Songgon atau desa-desa yang terdapat pesantren di dalamnya menolak keras pertunjukan gandrung, sekalipun desa itu pernah melahirkan seniman atau penari gandrung. Bahkan terjadi pula polarisasi pandangan terhadap gandrung berdasarkan kampung atau wilayah Rukun Warga dalam satu desa seperti di Kelurahan Boyolangu yang seluruhnya Using; warga RW 01 dan 02 biasa mementaskan gandrung, sementara warga RW 03 dan 04 menolaknya sangat keras.

Kenyataan di atas mungkin tidak berpengaruh apa-apa terhadap kebijakan yang menjadikan unsur-unsur kultural Using sebagai identitas Banyuwangi. Namun, paling tidak, penolakan terhadap ide gandrungisasi menandakan adanya ragam sikap dan pandangan kultural masyarakat Using yang ternyata tidak tunggal dan, bahkan, seringkali berbeda dengan konstruksi ideal yang digagas pada budayawan. Artinya, kita tidak bisa lagi memosisikan masyarakat Using sebagai satu kesatuan yang memiliki nilai, praktik, dan orientasi tunggal, karena di dalamnya juga terdapat komunitas-komunitas yang memiliki tradisi berbeda. Keberbedaan tersebut merupakan kenyataan yang menandakan dinamika dan kompleksitas Using, apalagi ketika sudah ‘bercumbu’ dengan nilai dan praktik agama yang lebih dominan seperti ajaran Islam. Perjalanan historis masyarakat Using yang bertemu dengan kekuatan dominan-kolonial maupun kekuatan etnis dan agama dominan, seperti Jawa dan Islam, telah membentuk subjektivitas hibrid yang—berdasarkan kasus di atas—berkontribusi pada penolakan terhadap kesenian yang oleh budayawan dan sebagian besar masyarakat dianggap sebagai penanda identitas Banyuwangi.

Penguatan politik identitas menemukan momentumnya ketika rezim Orde Baru lengser dan digantikan kepemimpinan nasional dan regional baru—meskipun sebenarnya masih banyak tokoh politik lama yang bermain—sebagai akibat gerakan Reformasi 1998. Semangat primordialisme etnis yang direpresi sedemikian rupa pada masa Orde Baru dengan “ideologi integrasi nasional” serta dirayakan sekedar dalam aspek pelestarian dan pariwisata budaya tanpa kekuatan politiko-ideologis seolah menemukan waktu dan kesempatan yang tepat untuk ‘diledakkan’. Hal itu diperkuat dengan diberlakukannya otonomi daerah yang memberi kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah—provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu efek politis yang berlangsung adalah mulai berkembangnya keyakinan dalam diri elit-elit politik lokal sebagai subjek yang lebih paham bagaimana cara memimpin daerah. Maka, isu “putra asli daerah” sebagai figur yang tepat untuk mempimpin wilayah tertentu menjadi sangat santer dibicarakan. Alasan utama mendasarinya adalah putra asli daerah lebih memahami kondisi dan permasalahan masyarakat serta potensi daerah. Potensi semakin menguatnya elit-elit lokal yang sangat mungkin lebih serakah dalam mengeksploitasi kekayaan ekonomi dan sumberdaya alam tidak lagi menjadi pertimbangan utama.

Apa yang menarik dari proses mobilisasi ke-adat-an Using adalah “repetisi dan reinterpretasi politik identitas” yang dilakukan rezim Orde Baru. Artinya, rezim baru mengulangi kebijakan “me-nomor-satu-kan” budaya dan etnis Using dengan tafsir baru yang lebih esensial dan meluas dalam praktik kepemerintahan. Samsul Hadi (Bupati Banyuwangi periode 1999-2004), misalnya, memasukkan bahasa Using sebagai kurikulum muatan lokal di seluruh wilayah Banyuwangi, tanpa memandang asal-usul etnis dari peserta didik. Meskipun mendapatkan kritik keras dari akademisi, rezim Pendopo tetap meneruskan kebijakan ini. Bahkan, oleh budayawan maupun elit terdidik Using, kebijakan tersebut diyakini sebagai kemenangan perjuangan politiko-kultural karena sebelumnya masyarakat merasa terjajah secara linguistik dengan adanya kurikulum bahasa Jawa Kulonan maupun secara politik oleh kepemimpinan para bupati dari luar Using. Tampak adanya ‘balas-dendam kultural’ dari kebijakan kurikululm bahasa Using dan berimplikasi pula pada pengulangan penjajahan linguistik terhadap etnis-etnis lain di Banyuwangi. Menurut kami, apa yang mendasari argumen tersebut lebih pada euforia kepemimpinan Samsul Hadi serta perayaan terhadap identitas kultural yang diharapkan bisa menjadi kekuatan politis bagi penguatan warga Using di tengah-tengah kekuatan hegemonik modernitas yang semakin biasa.

Karena berasal dari etnis Using, Samsul Hadi melakukan kebijakan Usingisasi yang dipandang oleh masyarakat non-Using berbau politis. Pada acara-acara besar di Pendopo, Bupati menganjurkan tamu undangan mengenakan pakaian adat dan berbahasa Using. Bahkan, bahasa Using sejak tahun 2003 menjadi kurikulum SD sampai SMP di seluruh Banyuwangi. Oleh budayawan dan masyarakat Using, kebijakan ini dianggap sebagai kemenangan kultural. Hasan Sentot menuturkan:

Alhamdulillah, setelah puluhan tahun perjuangan, akhirnya Bahasa Using diajarkan di tingkat SD dan SMP. Ini tidak lepas dari uapaya keras dari Budayawan yang tergabung dalam Dewan Kesenian Blambangan (DKB) dan Budayawan Hasan Ali yang menyusun Kamus Using. Berangsung-angsur wong Using juga mulai menunjukkan eksistensi dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan sempat menempatkan Samsul Hadi yang orang Using sebagai Bupati, meski akhirnya terjerat sejumlah kasus korupsi. Sebelumnya, Bupati Banyuwangi selalu dijabat orang dari luar dan tentara tentunya…Saat Orde Baru, ternyata meneruskan Mataram. Bisa percaya bisa tidak, dua pejabat Bupati banyuwangi berasal dari Mojokerto (dulu Majapahit), yaitu Djoko Supaat dan T. Purnomo Sidik. Saat Mataram menguasai Blambangan, juga menggunakan background Majapahit dalam cerita Damarwulan untuk mendiskreditkan Raja Blambangan.6

Apa yang menarik dari kebijakan kurikulum bahasa Using bagi para siswa di Kabupaten Banyuwangi adalah repetisi penindasan linguistik. Pada masa Orde Baru, masyarakat Using harus mau menerima pelajaran Bahasa Jawa yang berisi cara berbahasa dalam gaya Mataraman. Sama dengan etnis Madura yang mendiami wilayah ini. Mereka tidak kuasa untuk menolak kurikulum tersebut, karena kuatnya rezim negara pada masa itu. Kondisi inilah yang menghadirkan penindasan linguistik. Ketika rezim kabupaten dipimpin oleh Samsul , penerapan kurikulum muatan lokal bahasa Using menjadi bentuk repetisi dari penindasan serupa. Menariknya, banyak budayawan yang mendukung program tersebut. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah para siswa yang berasal dari etnis non-Using harus mau belajar bahasa Using.

Tidak hanya berhenti dalam aspek bahasa, Bupati Samsul Hadi juga dianggap sebagai pahlawan oleh para seniman dan para tokoh adat. Dia dianggap sangat peduli terhadap perkembangan kesenian dan adat-istiadat Using. Dia mengeluarkan SK Bupati No. 147 2003 tentang penentuan gandrung sebagai tari sambutan daerah.7Tujuan dari keputusan tersebut adalah menjadikan gandrung sebagai maskot pariwisata dan identitas kultural Banyuwangi. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan ini adalah (1) pembuatan patung penari gandrung raksasa di tepi pantai Watudodol; (2) pemberian bantuan dana kepada para pelaku seni gandrung, menjelang Hari Raya Idul Fitri; (3) penulisan buku tentang gandrung oleh Dewan Kesenian Blambangan; (4) pembakuan gerak tari gandrung melalui pelatihan di sanggar seni:8 dan, (5)  Pelatihan Gandrung Profesional di Desa Kemiren.

cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-penari-gandrung1

Pembakuan tari gandrung ini, di satu sisi, bisa menjadikan sajian tari lebih menarik di mata wisatawan ataupun penonton secara umum. Selain itu, tari gandrung yang diperagakan oleh para penari sanggar seni terbebas dari minuman beralkohol karena lebih banyak ditampilkan di acara-acara resmi, baik untuk menyambut tamu maupun pertunjukan di kota-kota besar Indonesia dan mancanegara. Di sisi lain, pembakuan ini bertentangan dengan tradisi pertunjukan gandrung terop di mana gerak tari bisa menjadi agak liar dengan tradisi minuman beralkohol di kalangan pemaju, penggemar gandrung. Implikasi lanjut dari pembakuan ini adalah order pertunjukan gandrung yang disponsori rezim negara lebih banyak diberikan kepada para seniman/wati yang memiliki sanggar seni, sehingga para penari senior yang tidak memiliki sanggar jarang mendapat order tersebut.9

Pelatihan gandrung merupakan upaya regenerasi gandrung yang dilakukan pemerintah kabupaten dengan cara melatih puluhan calon penari. Mereka dilatih gerakan tari dan tembang gandrung, sehingga begitu mentas dari pelatihan sudah langsung bisa terjun ke dalam pertunjukan. Meskipun dalam realitasnya, tidak banyak lulusan yang mau terjun ke dalam pertunjukan gandrung karena para peserta hanya ingin mendapatkan honor, pelatihan ini terus dilaksanakan selama periode kepemimpinan Samsul  dan dilanjutkan pada masa kepemimpinan Ratna Ani Lestari serta tahun pertama kepemimpinan Abdullah Azwar Anas (pada tahun-tahun selanjutnya, pelatihan ini dihentikan).10

Selain itu, semasa kepemimpinannya, Samsul Hadi juga berusaha membangkitkan spirit masyarakat Banyuwangi dengan menggunakan elemen budaya Using. Salah satunya, penggunaan branding kabupaten dengan slogan “Banyuwangi Jenggirat Tangi”. Slogan ini bermakna masyarakat Banyuwangi yang bangun dari tidur. Dengan wacana ini, ia berharap masyarakat bersama-sama aparatus kabupaten, budayawan, dan seniman mengembangkan tindakan positif yang bisa mengangkat harkat dan martabat Banyuwangi. Kalau dibaca lebih kritis, slogan ini menyerupai usaha rezim Pendopo pada masa awal Orde Baru yang berusaha merangkul kekuatan masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan. Meskipun demikian, wacana “Jenggirat Tangi” memang menjadi kekuatan positif bagi munculnya kebanggaan komunal masyarakat Banyuwangi, utamanya yang berasal dari etnis Using.

Lagu Umbul-umbul Blambangan (ciptaan Andang C.Y. & Basir Noerdian, 1974) juga dipopulerkan-kembali oleh Samsul Hadi pada masa kepemimpinannya. Ia dibantu beberapa seniman/wati merekam lagu tersebut dalam irama mars di mana ia ikut menyanyikannya. Samsul , rupa-rupanya, sangat sadar pesan dari lagu tersebut yang bisa digunakan untuk menggugah semangat warga Banyuwangi untuk terus berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang ia jalankan. Berikut lirik lagu Umbul-umbul Blambangan.

Bul-umbul Belambangan 3x
Umbul-umbul Belambangan eman…
He umbul-umbul he Belambangan 2x

Belambangan, Belambangan
Tanah Jawa pucuk wetan
Sing arep bosen sing arep bosen
Isun nyebut-nyebut aran ira
Belambangan, Belambangan

Membat mayun Paman
Suwarane gendhing Belambangan
Nyerambahi nusantara
Banyuwangi… kulon gunung wetan segara
Lor lan kidul alas angker
keliwat-liwat
Belambangan.. Belambangan

Aja takon seneng susah kang disangga
Tanah endah… gemelar ring taman sari nusantara
He.. Belambangan… He Belambangan
Gemelar ring taman sari nusantara

Belambangan he seneng susahe wistah aja takon
Wis pirang-pirang jaman turun temurun yong wis kelakon
Akeh prahara taping langitira magih biru yara
Magih gedhe magih lampeg umbak umbul segaranira

Belambangan he.. gunung-gunungira magih perkasa
Sawah lan kebonanira wera magih subur nguripi
Aja kengelan banyu mili magih gedhe seumberira
Rakyate magih guyub ngukir lan mbangun sing mari-mari

He Belambangan lir asata banyu segara
Sing bisa asat asih setya baktinisun
Hang sapa-sapa baen arep nyacak ngerusak
Sun belani sun dhepani sun labuhi

Ganda arume getih Sritanjung yong magih semebrung
Amuke satria Menakjingga magih murub ring dhadha
Magih kandel kesaktenane Tawang Alun lan Agung Wilis
Magih murub tekade Sayuwiwit
Lan pahlawan petang puluh lima

Ngadega jejeg … ngadega jejeg
Umbul-umbul Belambangan
Ngadega jejeg adil lan makmur
Nusantara…………

Secara garis besar, makna teks lagu di atas bisa digambarkan sebagai berikut. Bait pertama bermakna peng-agung-an terhadap “umbul-umbul” (panji-panji) Blambangan di mata para warganya. Nama Blambangan, sebagai bekas kerajaan Hindu terakhir di tanah Jawa, memang lebih sering digunakan sebagai diksi dalam lagu karya para seniman, dibandingkan nama Banyuwangi—sebuah nama yang diresmikan Belanda setelah berhasil menaklukkan wilayah ini. Untuk menegaskan itu, pada bait kedua, aku-lirik (“isun”) tidak akan pernah bosan menyebut, memanggil, dan mengingat nama Blambangan dalam batin dan pikirannya. Aku-lirik di sini menegaskan kedirian warga Banyuwangi yang selalu mencintai tanah kelahiran mereka. Rasa cinta tersebut diperkuat dengan penggambaran keunggulan kultural dan geografis pada bait ketiga. Lagu-lagu—dan tentu saja, kesenian-kesenian lain seperti gandrung—Banyuwangi menyebarluas ke penjuru Nusantara. Kunggulan geografis digambarkan dengan penegasan bahwa Banyuwangi diapit gunung, hutan angker, dan samudra luas; sebuah gambaran sempurna dari kesuburan dan kemakmuran wilayah ini. Kondisi geografis dan kultural itulah yang menjadikan wilayah ini sebagai bagian dari “taman sari Nusantara” yang agung (bait keempat). Wajar, kalau para warga selalu mencintainya.

Meskipun bermacam prahara peperangan dan tragedi berdarah—dari zaman kerajaan, kolonial, hingga 65—pernah terjadi dan menjadikan banyak rakyat menderita, Banyuwangi tetap berdiri kokoh dengan keindahan alamnya—langit biru dan ombak samudra yang bergulung-gulung. Tanah sawah dan perkebunan tetap subur serta air tetap mengalir; terus memberikan kehidupan kepada warga. Seolah tidak ingin larut dalam tragedi tersebut, masyarakat tetap mengembangkan hidup rukun dan guyub demi menjalankan pembangunan. Bait kelima dan keenam dalam lagu ini merupakan bentuk makna ideal yang diarahkan oleh rezim Orde Baru. Masyarakat Banyuwangi agar tidak larut dalam memori tragedi, karena kenyataannya mereka masih bisa terus membangun dalam arahan rezim negara berbasis beragam kekayaan alam yang ada.

Kecintaan terhadap Banyuwangi kemudian dihadapkan dengan kondisi paling tidak ideal, menyusutnya air samudra, dalam bait ketujuh. Dalam kondisi tersebut, cinta dan kesetiaan masyarakat tidak pernah akan habis; sebuah bentuk bakti terhadap daerah dan negara, tentunya. Untuk mempertegasnya, masyarakat dilukiskan siap menghadapi dengan taruhan nyawa siapapun yang mencoba merusak tatanan kehidupan dan kekayaan alam bumi Blambangan. Ideologi heroisme tersebut dilekatkan dengan ingatan historis tentang tokoh-tokoh pahlawan lokal seperti Sri Tanjung, Prabu Tawang Alun, Minak Jinggo, Wong Agung Wilis, Sayuwiwit, dan para pahlawan 45. Penyebutan para pahlawan tersebut, di satu sisi, memang ditujukan untuk memanggil-kembali memori-kolektif warga terhadap perjuangan heroik mereka dalam menghadapi kekuatan asing yang hendak menghancurkan Blambangan. Di sisi lain, penyebutan tersebut kami tafsir sebagai bentuk pembatasan periode historis dan masuknya tokoh-tokoh pasca 45, seperti para tokoh pada era 50-an dan 60-an. Pada era tersebut banyak tokoh komunis yang berkontribusi besar bagi pembangunan di Banyuwangi. Dalam ranah politik terdapat nama Njoto, salah satu pimpinan cabang PKI Banyuwangi. Dalam ranah kultural terdapat nama Mohammad Arif, pencipta lagu Genjer-genjer yang sangat monumental itu. Namun, nama-nama mereka tidak dimasukkan karena kepentingan rezim Orde Baru adalah melakukan pelupaan massif terhadap kontribusi para tokoh komunis tersebut.

Peniadaan nama-nama non-komunis dan non-pejuang bersenjata dalam lirik Umbul-umbul Blambangan, lebih jauh lagi, kami tafsirkan sebagai usaha untuk menegaskan pentingnya kontribusi perjuangan bersenjata dalam membela wilayah teritorial. Konsep tersebut, jelas-jelas, merujuk pada ideologi militerisme, khususnya angkatan darat, yang di-agung-kan sebagai penyelamat republik ini, sejak zaman kolonial hingga zaman 65. Kalaupun ada nama sipil, hanyalah Sri Tanjung yang dimunculkan. Itupun lebih berkaitan dengan dongeng asal-muasal nama Banyuwangi. Sri Tanjung istri seorang patih berkorban dengan cara bunuh diri—mencebur ke sungai—demi membersihkan dirinya dari tuduhan selingkuh yang dialamatkan oleh suaminya sendiri akibat hasutan raja yang hendak mengajaknya bersetubuh. Sebagaimana ucapannya sebelum menceburkan diri, air sungai berbau harum karena Sri Tanjung tidak pernah menerima ajakan selingkuh tersebut. Pengorbanan Sri Tanjung untuk membela harga diri dan kebenaran ini juga bisa dilekatkan dengan sikap patriotik militer. Artinya, pemunculan nama-nama tersebut, merupakan bentuk ideal perjuangan rakyat yang harus mewarisi dan meyakini semangat heroisme—militerisme—dalam membangun daerah. Apabila sinergi perjuangan rakyat dan aparatus Orde Baru bisa berjalan, maka Blambangan akan tetap berdiri dengan kokoh, samahalnya dengan Nusantara; Republik Indonesia dalam arahan rezim negara.

Meskipun ada budayawan yang tidak sepakat terhadap perekaman Umbul-umbul Blambangan, secara umum para budayawan dan seniman menyepakatinya. Bahkan, Hasan Sentot memberikan apresiasi yang cukup bagus terkait popularisasi lagu ini oleh sang bupati:

Meski ditulis pada tahun 1974, namun lagu Umbul-Umbul Blambangan benar-benar populer, saat masa jabatan Bupati Samsul Hadi. Selain orang Banyuwangi asli, Samsul  yang pernah kuliah di Yogyakarta dan hidup di Jakarta, merasa terwakili untuk membangun tanah kelahirnnya, dari semangat lagu Umbul-Umbul Blambangan. Bahkan buah cintanya terhadap lagu ini, Suamsul sengaja memberi nama Kapal Phinisi yang rencananya akan digunakan mempromosikan Wisata Budaya Using ke sejumlah benua itu, dengan nama Kapal Layar “Umbul-Umbul Blambangan”. Tentu pilihan Samsul  itu tidak berlebihan, karena lagu yang bernada mars itu benar-benar bisa menyemangati siapa saja yang pernah lahir dan dibesarkan di Banyuwangi.11

Tak ada seorangpun yang menyangsikan bahwa Samsul  sebagai putra asli Using memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap budaya, masyarakat, dan tanah kelahirannya. Begitupula, tak seorang pun pula yang meragukan bahwa selalu ada motif politik mengapa ia memobilisasi lagu tersebut sebagai penanda kebanggaan komunal Banyuwangi yang bukan hanya terdiri dari etnis Using. Diakui atau tidak, Samsul  memang berhasil melakukan proyek-proyek pembangunan—bahkan yang bersifat mercusuar, seperti pembangunan Bandara Blimbingsari maupun pembelian kapal—dan menggelorakan-kembali ekspresi budaya Using. Dengan keberhasilan memobilisasi kesadaran kultural masyarakat, budayawan, seniman, dan intelektual Using, tentu saja, sang bupati mendapat dukungan yang cukup kuat untuk kepemimpinannya.

Artinya, Samsul  dengan cerdas ‘mengambil-alih’ teks lagu dan pemaknaan yang dibuat pada Orde Baru untuk menjalankan kepentingan politisnya di masa Reformasi. Makna-makna ideal dalam lagu yang sebenarnya digunakan untuk menyokong kecintaan warga terhadap wilayah demi terlaksananya kekuasaan Orde Baru melalui pembangunan nasional, di-maknai-ulang dengan makna-makna kebangkitan dan kecintaan konsensual terhadap program serupa yang dilakukan di masa Reformasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa makna sebuah teks seni maupun sastra tidak bisa dilepaskan dari konteks waktu dan rezim penguasa yang memiliki partikularitas kepentingan ekonomi-politik. Selain itu, hal ini menegaskan bahwa wacana apapun yang terkandung dalam sebuah lirik lagu, bisa dikendalikan dan diarahkan oleh penguasa untuk menyukseskan kekuasaan mereka di tengah-tengah masyarakat.

Kebanggaan kolektif sebagian besar masyarakat Using terhadap seorang Samsul Hadi pada akhirnya memang menegasikan fakta-fakta hukum bahwa dia seorang koruptor. Bahkan, secara kolektif mereka tetap saja membanggakan Samsul  hingga saat ini. Inilah implikasi dari mobilisasi budaya yang menutup mata terhadap realitas-realitas negatif dari tokoh yang dianggap representasi etnis dominan. Kondisi itu lebih disebabkan oleh ‘kebaikannya’ dalam mengembangkan budaya Using dan kedermawanannya terhadap para pelaku kesenian. Alex Jokomulyo, pemimpin Sanggar Seni Jinggosobo, Wonosobo, Srono, misalnya, menceritakan bahwa pernah ketika ia dan anak buahnya sedang berlatih untuk persiapan pementasan di pelinggihan—pendopo Kantor Dinas Pariwisata dan Budaya Banyuwangi—tiba-tiba SH datang memanggilnya. Oleh Bupati ia disuruh menghitung jumlah seniman yang ikut berlatih. Sesudah itu ia meminta ajudannya untuk memberikan uang beberapa lembar ratusan ribu kepada Alex dan para seniman lainnya. Bupati juga pernah memberinya baju adat berwarna hitam yang sampai sekarang masih sering ia kenakan ketika pentas di Banyuwangi, Jakarta, ataupun kabupaten-kabupaten lainnya (Wawancara, 22 Juli 2011). Selain itu, atas saran seorang pemuka adat, Samsul Hadi juga memberikan uang pesangon untuk Lebaran kepada para seniman dan seniwati Banyuwangi.  Menjadi wajar ketika dalam penjara, seorang tokoh adat membawakan tumpeng lengkap untuk suguhan kepada Samsul. Dengan demikian, penghormatan yang diberikan para aktor kultural di Banyuwangi terhadap Samsul  didasari pada peran dan kontribusinya sebagai pemimpin kabupaten yang mampu mengakomodasi dan mengayomi keberadaan mereka di tengah-tengah dinamika masyarakat. Seandainya, Samsul  tidak mau memperhatikan “hal-hal kecil” yang dibutuhkan mereka, bisa jadi penghormatan tersebut belum tentu ada. Lebih jauh lagi, kesekapakan yang diberikan para aktor kultural terhadap kepemimpinan Samsul  menunjukkan betapa kepentingan dan politik yang diidealisasinya menjadikan para aktor kultural tidak lagi menghiraukannya karena mereka merasa menemukan figur ‘bapak’.

Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan efektifitas mobilisasi kultural sebagai piranti politik kekuasaan di wilayah lokal. Artinya, dengan membajak gerakan politik identitas yang semakin menguat di era Reformasi, para elit politik lokal bisa melakukan politisasi kultural sekaligus kulturalisasi politik. Politisasi kultural adalah usaha untuk memobilisasi dan mempolitisasi budaya etnis melalui kebijakan-kebijakan terstruktur guna meraih dan memapankan kekuasaan politik. Sementara, kulturalisasi politik adalah usaha untuk mewarnai sistem dan praktik politik dengan atribut-atribut budaya etnis partikular. Keduanya bertujuan untuk mendapatkan konsensus politik masyarakat sehingga kekuasaan hegemonik bisa berlangsung. Lebih dari itu, politisasi kultural dan kulturalisasi politik dalam semakin meng-esensial-kan serta mem-beku-kan budaya Using di tengah-tengah perubahan yang berlangsung di masyarakat. Masyarakat Using tetaplah masyarakat tradisional yang diposisikan sebagai penyokong-utama budaya Banyuwangi yang senyatanya sangat beragam, termasuk di dalamnya pengaruh proyek-proyek modernitas. Selain itu, budaya lokal yang dimaknai dalam kebekuan cara pandang, hanya akan mengakibatkan mereka terlalu gampang di-inkorporasi oleh kekuatan politik yang berusaha mendapatkan legitimasi dan konsensur, seperti yang dilakukan Samsul Hadi.

Ingatan kolektif terhadap kepemimpinan Samsul Hadi mendorong lahirnya ketidakpuasan-ketidakpuasan yang bernuansa politis kepada bupati pengganti yang dianggap “tidak pro” atau “kurang memperhatikan” produksi dan reproduksi wacana dan kebijakan tentang identitas Using. Bupati Ratna yang menjabat pada kurun waktu 2005-2010, misalnya, dianggap sebagai pemimpin yang tidak tahu adat dan ingin melakukan Balinisasi terhadap masyarakat Banyuwangi karena suaminya adalah Bupati Jembrana. Purwadi, tokoh adat Kemiren, dengan terang-terangan mengatakan:

“Dari semua bupati Banyuwangi, saya paling tidak suka dengan Ratna. Bahkan, saya tidak pernah berusaha mendekat ke Pendopo. Bahkan ketika dia berusaha masuk dan mendekati masyarakat Kemiren, kami tidak pernah menganggapnya. Lha, gimana, dia itu kan mau memindah Bali ke Banyuwangi. Itu sudah tidak benar. Contohnya, waktu Hari Jadi Banyuwangi, peserta tamu dari Jembrana ditaruh di bagian depan. Sementara, yang dari Banyuwangi sendiri di belakang. Kan, penontonnya sudah lelah, sehingga malas untuk menonton atraksi dan pawai yang dari Banyuwangi.”12

Terlepas dari benar atau tidaknya keinginan Ratna untuk melakukan Balinisasi di Banyuwangi, stigma negatif terhadap kepemimpinannya memang lebih berasal dari kalangan elit budaya Banyuwangi, terutama yang mengasosiasikan diri mereka dengan budaya Using. ‘Sinyal-sinyal’ beraroma etnosentris itu memang terkesan terlalu didramatisir. Mengapa? Karena Ratna, ternyata, juga meneruskan beberapa kegiatan yang menunjukkan pembelaan terhadap identitas Using, seperti Pelatihan Gandrung Profesional di Kemiren. Ia juga meneruskan Festival Kuwung (Pawai Pelangi Budaya) untuk memperingati Hari Jadi Banyuwangi. Persoalan yang membuat tokoh adat seperti Purwadi marah adalah porsi bagi ekspresi kultural Using yang dianggap tidak pantas karena diletakkan pada bagian belakang pawai Kuwung, khususnya yang dilaksanakan pada 18 Desember 2008. Sebagian besar budayawan, tokoh adat, dan seniman mengamini tuduhan tersebut.13

Lebih dari itu, apa yang membuat sebagian besar budayawan dan tokoh adat Using marah kepada Ratna adalah cara baca terhadap ucapan atau perilakunya selama menjabat sebagai bupati. Ucapan-ucapan seperti, “apa di Banyuwangi hanya ada gandrung, apa tidak ada yang lain” dan “kan di Banyuwangi tidak hanya ada Using?” dianggap merendahkan dan melecehkan identitas kultural Using. Bahkan, beberapa budayawan dan tokoh adat menganggapnya sebagai usaha untuk menggusur kekuatan Using. Padahal Ratna cuma ingin memunculkan kekuatan dan identitas kultural lain, seperti Jawa Mataraman dan Madura, yang memang eksis di komunitasnya masing-masing, sehingga Banyuwangi semakin beragam. Keinginan itu wajar karena sebagai pejabat publik, dia tidak hanya ngemong orang-orang Using, tetapi juga warga dari etnis lain. Mereka juga berhak untuk berkontestasi dan dimunculkan dalam kebijakan kultural Banyuwangi. Bagaimanapun juga masyarakat Jawa, Madura, China, Melayu, Bugis, maupun Arab berhak untuk hidup dan mengekspresikan kekayaan kultural mereka di wilayah ini.

Dalam pemahaman sebagian besar budayawan dan tokoh adat, Banyuwangi adalah Using dan Using adalah Banyuwangi. Pemahaman ini tentu sangat esensialis. Untuk menegosiasikan kekuatan kultural spesifik memang sah-sah saja, tetapi secara politis akan men-generalisasi kompleksitas kultural yang berlangsung di Banyuwangi. Namun, dalam pandangan sebagian besar budayawan dan tokoh adat, masyarakat non-Using “harus mencintai dan, kalau perlu, belajar bahasa dan budaya Using.” Gagasan bernada etnosentris tersebut dianggap sebagai kebenaran yang harus diikuti. Bahkan, Hasnan mengungkapkan legitimasinya sebagai berikut:

“Sudah ndak usah diutak-atik lagi tentang penamaan dan identitas Using itu. Sekarang ini khan ada sebagian kecil orang yang mengatakan bahwa masyarakat asli Banyuwangi itu namanya bukan Using, tetapi masyarakat Blambangan. Using itu penuh makna perjuangan melawan kolonial. Waktu tentara Belanda menanyai penduduk apakah mereka bertemu dengan pejuang A dan B, penduduk menjawab “sing” (tidak). Maka, sampai sekarang masyarakat biasa dengan sebutan Using. Ada juga waktu pertemuan dengan Bupati Anas (Bupati Banyuwangi saat ini, pen), seorang peserta dari Jawa yang mempertanyakan, “apakah Banyuwangi ini hanya Using?” Itu pertanyaan yang tidak tahu sejarah. Lha, orang-orang Banyuwangi yang berada di luar daerah saja sangat bangga dengan Using. Mestinya, mereka yang di sini ya belajarlah bahasa dan budaya Using.”14

Politik identitas Using sebagaimana yang dicita-citakan oleh sebagian besar budayawan dan tokoh adat Using, pada akhirnya, memang cenderung me-liyan-kan budaya etnis lain dalam kebijakan kultural yang diambil pihak Pemkab. Yang lebih ironis adalah keinginan mereka untuk ‘diperhatikan’ oleh pemerintah sebenarnya menunjukkan kelemahan budaya Using sebagai kekuatan kultural yang selalu dibangga-banggakan. Seolah-olah, budaya Using tidak bisa bertahan hidup tanpa campur tangan pemerintah. Padahal, senyatanya, masyarakat dan budaya Using tetap bisa bertahan melampaui zaman. Toh, kenyataannya, pemerintah Banyuwangi, sampai saat ini, tidak memiliki desain kultural yang komprehensif dan strategis untuk mengembangkan dan memberdayakan budaya Using.

Campur-tangan Pemkab dalam pengembangan dan pemberdayaan budaya Banyuwangi, khususnya Using, memang diarahkan pada pemberian bantuan finansial bagi upacara-upacara yang sudah masuk ke dalam kalender wisata. Dengan bantuan finansial itu birokrat sebenarnya memiliki tujuan ganda. Di satu sisi, mereka ingin menjadikan upacara-upacara adat Using, seperti Seblang, Gredoan, Endog-endogan, dan Kebo-keboan, sebagai atraksi kultural untuk menarik kedatangan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Di sisi lain, mereka mengharapkan identitas kultural Using tetap lestari. Namun, apabila ditilik lagi secara kritis, birokrat sebenarnya berusaha “menjual” eksotisme ritual Using untuk kepentingan pemasukan modal, meskipun masih belum bisa maksimal. Usaha tersebut memang sejalan dengan mekanisme neoliberal yang menjadikan segala entitas yang berbau eksotis dan etnis sebagai sumber baru untuk melakukan komodifikasi kultural dan mendatangkan keuntungan finansial sebesar-besarnya (Comaroff & Comaroff, 2009).

Pemberian bantuan finansial bagi peristiwa-peristiwa ritual Using sebenarnya menghadirkan beberapa pertanyaan kritis. Apakah untuk mengembangkan dan memberdayakan ritual harus selalu dibingkai dalam ukuran pariwisata tanpa menyentuh permasalahan yang berlangsung di dalam komunitas pendukungnya? Bukankah selama komunitas pendukung masih meyakini dan membutuhkannya, ritual tetap akan hidup? Purwadi melontarkan kritik tajam terkait pemberian bantuan finansial kepada penyelenggaraan ritual adat Using dan sekaligus bisa menjadi awal untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut:

“Saya sendiri sebenarnya kurang setuju dengan bantuan dari pemerintah berupa uang bagi penyelenggaraan ritual adat Using. Bisa menjadi racun atau virus. Bagaimana tidak? Itu bisa menjadi tradisi jelek, karena ritual yang sudah biasa dibantu pemerintah, bisa-bisa tidak terselenggara kalau tidak dibantu secara finansial. Tahun kemarin (2010) Kebo-keboan tidak diselenggarakan secara meriah, karena tidak ada bantuan. Diselenggarakan cuma pokok-pokoknya, sedangnya hiburan yang meriah tidak ada. Selain itu, semisal kami di Kemiren tahun kemarin dibantu, sehingga masyarakat tidak mengeluarkan biaya banyak untuk ritual ider bumi, terus tahun ini tidak dibantu, kan bisa menimbulkan kasak-kusuk yang jelek kepada saya sebagai tokoh adat. Toh, sebenarnya tanpa dibantu ritual adat tetap diselenggarakan.”15

Pemberian bantuan dalam rangka memeriahkan sebuah ritual memang hanya memenuhi kebutuhan birokrat yang ingin menjadikannya sebagai atraksi pariwisata. Bantuan yang diberikan biasanya digunakan untuk meramaikan acara pelengkap ritual, seperti pertunjukan musik Banyuwangen yang kemeriahannya seringkali mengalahkan ritual yang sedang dilaksanakan. Bingkai pariwisata yang demikian tentu hanya bersifat artifisial dan cenderung melupakan substansi dari ritual yang sedang dilaksanakan. Tanpa bantuan dan masuk dalam kalender wisata, sebenarnya masyarakat Using masih menjalankan sebagian tradisi leluhur di tengah-tengah modernitas yang mereka jalani saat ini.

Dari politisasi kultural dan kulturalisasi politik di Banyuwangi kami mengidentifikasi beberapa persoalan terkait mobilisasi ke-adat-an di masa Reformasi. Pertama, bahwa usaha-usaha kultural oleh para rezim negara di tataran lokal merupakan repetisi kebijakan dari rezim Orde Baru dengan tujuan berbeda. Pada masa Orde Baru identitas lokal dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan wisata budaya sekaligus menindas potens subversif masyarakat. Sementara, pada masa Reformasi, rezim negara mulai menginkorporasi kebangkitan politik identitas masyarakat lokal untuk mendukung kekuasaan mereka, sehingga berlangsung pembiaran terhadap berkembangnya chauvinisme-kultural sebagai akibat terlalu di-nomor-satukannya budaya dari etnis dominan. Yang terjadi kemudian adalah penegasian potensi kultural dari etnis lain yang juga sudah mendiami sebuah wilayah. Termasuk di dalamnya adalah penegasian terhadap kenyataan hibriditas kultural sebagai akibat masuknya pengaruh budaya etnis lain ke dalam etnis dominan ataupun masuknya pengaruh budaya modern ke dalamnya.

Kedua, pengaruh dari mobilisasi adat dalam arahan figur sentral, kepala daerah, adalah kurang berkembangnya kritik dari para aktor kultural terhadap kebijakan-kebijakan rezim yang berimplikasi pada pelanggaran hukum. Bahkan, seringkali terjadi pembelaan membabi-buta terhadap elit politik yang terbukti melanggar hukum. Menurut kami, kondisi ini terjadi karena para aktor kultural sudah terbiasa dengan kebaikan dan kemudahan yang diberikan oleh rezim. Ketiga, repetisi kebijakan dan program rezim Orde Baru semakin menegaskan kegagalan rezim negara dan para aktor kultural di era Reformasi dalam mendesain pengembangan budaya lokal di tengah-tengah perubahan dan kompleksitas persoalan yang berlangsung. Akibatnya, semua kebijakan dan program budaya yang ditelorkan oleh rezim negara kurang berimplikasi secara positif bagi pengembangan dan pemberdayaan budaya dan aktor lokal itu sendiri.

Keempat, para budayawan yang memiliki sikap pro terhadap kebijakan rezim negara di tingkat daerah cenderung mendapatkan tempat istimewa, khususnya dalam hal menyuarakan dan mewacanakan identitas kultural ke publik yang lebih luas. Apakah ada implikasi ekonomisnya, khususnya terkait rezeki yang diberikan kalangan birokrat? Kami tidak memiliki cukup data untuk menjawab pertanyaan tersebut, tetapi tidak mungkin birokrat tidak memberikan imbalan kepada mereka yang sering diundang atau diberikan kesempatan bicara dalam forum-forum pemerintahan. Sementara, para tokoh adat maupun pelaku seni kurang mendapatkan perhatian. Kondisi ini seringkali memunculkan kecemburuan di tingkat bawah, karena tokoh adat dan pelaku seni yang memiliki kontribusi langsung dalam meramaikan budaya lokal dianak-tirikan oleh rezim yang lebih menyukai para budayawan.

Kelima, pengistimewaan desa atau komunitas tertentu akan menimbulkan kecemburuan dari masyarakat dari desa lain yang mempunyai budaya yang sama. Dari informasi yang kami himpun dari beberapa narasumber, penetapan Desa Kemiren sebagai Desa Wisata Using, mendapatkan respons yang kurang baik dari masyarakat desa lain karena mereka merasa lebih memiliki atraksi dan produk kultural yang lebih baik dari Kemiren. Kenyataan ini menegaskan bahwa inkorporasi politik identitas oleh rezim negara yang dilakukan dengan “meng-anak-emaskan” desa atau komunitas tertentu berpotensi memunculkan tegangan di tingkat bawah karena ketidaksamaan penghasilan dari kegiatan wisata budaya. Hal ini bisa dikatakan wajar, karena di tengah-tengah ramainya wisata budaya Using, masyarakat dari desa-desa lain yang sebenarnya memiliki keragaman atraksi kultural merasa berhak untuk dimunculkan dalam kegiatan wisata yang akan memberikan tambahan rezeki kepada mereka.

Catatan akhir

1 Secara umum, kebudayaan nasional menurut cara pandang rezim negara Orba bisa dikerangkai dalam beberapa wacana berikut. Pertama, budaya bangsa pada hakekatnya adalah satu, se­dangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan kultural sekaligus menjadi landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Kedua, budaya Indonesia yang mencerminkan nilai luhur bangsa, harus dibina dan dikembangkan guna memperkuat (i) penghayatan dan pengamalan Pancasila, (ii) memperkuat kepriba­dian bangsa, mempertebal rasa harga diri, dan kebanggaan nasional, (iii) memperkokoh kesetiakawanan nasional, (iv) menanamkan si­kap mental tenggang rasa, hemat dan sederhana, bekerja keras, cermat, tertib, penuh rasa pengabdian, jujur dan kesatria, serta (v) memperkokoh jiwa kesatuan dan persatuan nasional. Ketiga, tumbuhnya budaya nasional yang berkepribadian dan berkesadaran nasional dapat mencegah berkembangnya nilai-nilai kultural yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit, sekaligus untuk menanggulangi pengaruh “budaya asing” yang negatif. Pemahaman kebudayaan nasional ini saya rangkum dari dua REPELITA, yakni REPELITA II (1974-1979) dan REPELITA IV (1984-1989). Versi on-line untuk “REPELITA II Bab 24 Kebudayaan Nasional” tersedia di: http://www.bappenas.go.id/node/42/1712/repelita-ii—buku-iii/. Sementara untuk “REPELITA IV Bab 21 Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, tersedia di: http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/5879/, diunduh 10 Oktober 2011.

2 Keterangan tentang Desa Wisata Using diperoleh dari Sahunik, salah satu seniman sekaligus budayawan Banyuwangi yang pada periode 80-an sampai dengan 90-an masih menjadi pegawai negeri di pemkab dan terlibat aktif sebagai tim perumus desa wisata. Wawancara, 8 September 2011.

3 Purwadi, wawancara, 21 Juli 2011.

4 Pada awalnya, Kebo-keboan hanya menjadi ritual rutin para petani yang hendak menanam padi. Karena sifat atraktif dan massif dari ritual ini, salah satu aparat pemerintah daerah di zaman Orba berusaha memoles acara tersebut biar bisa lebih menarik. Jadilah Kebo-keboan Alasmalang menjadi agenda wisata budaya yang sampai sekarang digelar. Menurut beberapa pengamat budaya di Banyuwangi, Kebo-keboan di Aliyan Rogojampi-lah yang masih kuat aspek sakralitasnya. Menariknya, Kebo-keboan di Aliyan juga sudah menjadi agenda wisata budaya andalan Banyuwangi yang sudah ditambahi banyak atraksi kultural, termasuk pertunjukan wayang.

5 Lihat, Hasan Sentot, “Ada Apa dengan Wong Using”, tersedia di: http://hasansentot2008.blogdetik.com/2009/01/15/ada-apa-dengan-wong-Using/, diunduh 18 Agustus 2011. Meskipun sebagian besar budayawan Banyuwangi dan akademisi menggunakan istilah Using, kami tetap mempertahankan istilah Using, karena dalam percakapan sehari-hari, masyarakat sudah biasa melafalkan “O” dari pada “U”. Dan, kami sebagai penulis, tetap menggunakan istilah Using sebagaimana masyarakat mengucapkannya.

6 Ibid.

7 Lihat, Hasan Basri, “Gandrung, Kesepian di Tengah Keramaian”, tersedia di: http://www.desantara.org/05-2008/781/gandrung-kesepian-di-tengah-keramaian/, diunduh 10 September 2011.

8 Ibid.

9 Ibid.

10 Terkait penghentian pelatihan gandrung, terdapat beberapa versi alasan yang mendasarinya. Menurut beberapa penari gandrung senior, penghentian ini lebih disebabkan karena pelatihan tidak melahirkan banyak penari profesional sebagaimana tujuan dari kegiatan ini, sehingga dianggap pemborosan anggaran daerah. Kedua, ada isu yang ‘tidak sedap’ terkait perselingkuhan antara salah satu pelatih (laki-laki) dengan salah satu peserta, sehingga menimbulkan kasak-kusuk di kalangan seniman/wati dan birokrat. Ketiga, terdapat perbedaan persepsi antara birokrat dan seniman/wati dalam konsep pelatihan. Para birokrat tetap menginginkan pelatihan dalam bentuk kegiatan yang dipusatkan di Kemiren dalam jangka waktu tertentu karena akan memudahkan pertanggungjawaban keuangan. Sementara, sebagian seniman/wati senior yang menjadi pelatih menginginkan konsep padepokan di mana para calon penarih nyantrik di rumah salah satu penari senior untuk mendapatkan pelatihan rutin. Birokrat menolak tawaran tersebut karena dianggap akan menyulitkan untuk laporan keuangan. Terlepas alasan mana yang benar, yang pasti pelatihan gandrung mulai tahun 2012 sampai 2015 sudah tidak diselenggarakan.

11 Lihat, Hasan Sentot, “Jika Umbul-umbul Blambangan Tak Berkumandang”, tersedia di: http://hasansentot2008.blogdetik.com/2008/12/22/jika-umbul-umbul-blambangan-tak-berkumandang/, diunduh 18 agustus 2011.

12 Purwadi, wawancara, 8 September 2011.

13 Hasan Sentot mengkritisi persoalan di atas sebagai berikut: “Setiap puncak peringatan Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba), selalu digelar acara pawai “Pelangi Budaya” sebagai puncak dari sejumlah rangkaian acara. Tidak ketinggalan, pada peringatan Harjaba ke-237… Usai penampilan Sendratari Perang Puputan Bayu, dilanjutkan dengan penampilan dari peserta datri Kabupaten lain…Ada juga peserta istimewa, yaitu dari Jembrana (Bali). Peserta ini muncul dalam pawai Pelangui Budaya Banyuwangi, sejak Ratna Ani Lestari yang istrinya Winarsa (Bupati Jembrana) menjadi Bupati Banyuwangi. Tidak diketahui pasti, apa alasan Ratna menampilkan bidaya dari tetangga sendiri ini. Meski tidak mengecewakan penampilan peserta dari Jembrana, namun Angklung Bumbung memang terkesan mirip dengan Angklung Paglak kemiren atau dengan Angklung Caruk…Penampilan dari peserta tamu ini, cukup menyinta waktu banyak. Apalagi terkesan panitia tidak membatasi durasi masing-masing peserta, saat tampil di depan Panggung kehormatan. Sehingga bisa ditebak, peserta paling belakang terliaht kelelahan menunggu giliran. Bahkan Bupati Ratna, meninggalkan panggung kehormatan, saat poeserta dari Banyuwangi tampil. Yah nasib, susah payah dari seniman semacam Sumitro Hadi dengan Kuntulan Massal, Sahuni dengan Kebo-keboan, dan seniman lain dengan Seblang Olehsari dan Seblang Bakungan, tidak sempat direspon Bupati.” Lihat, Hasan Sentot, “Posisi Budaya Using dalam Pawai Pelangi Budaya Harjaba 2008”, tersedia di: http://hasansentot2008.blogdetik.com/2008/12/21/posisi-budaya-Using-dalam-pawai-pelangi-budaya-harjaba-2008/, diunduh 18 Agustus 2011.

14 Hasnan Singodimayan, wawancara, 11 September 2011.

15 Purwadi, wawancara, 9 September 2011.

Pustaka acuan

Anoegrajekti, Novi. 2011. Membaca Tanda-tanda: Estetika Sastra dan Budaya. Jember: Jember University Press.

Erb, Maribeth. 2007. “Adat revivalism in western Flores: Culture, religion, and land”. Dalam Davidson dan David Henley (ed). The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism. pp. 247-274. London: Routledge.

Dougan, Henry. “Hybridization: Its Promise and Lack of Promise”. Dalam CODESRIA Bulletin, Nos 1 & 2, 2005.

Hall, Stuart.1990. “Cultural Identity and Diaspora”, dalam Jonathan Rutherford. Identity: Community, Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart.

Sariono,dkk.2009. Rancak Tradisi dalam Gerak Industri: Pemberdayaan Kesenian Tradisi-Lokal dalam Perspektif Industri Kreatif (Belajar dari Banyuwangi). Laporan Penelitian Hibah Strategis Nasional (belum dipublikasikan). Jember: Fakutas Sastra Universitas Jember.

Share This:

About Ikwan Setiawan 151 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*