Eks-nominasi neoliberalisme dalam sebuah teks pidato: Semiotika mitos-Barthesian dalam kajian linguistik kritis

IKWAN SETIAWAN

 

Pengantar

Seringkali kita menyaksikan bagaimana dalam pidato seorang pemimpin atau tokoh mampu membakar semangat para audience-nya dengan gaya retorika dan wacana yang menghipnotis. Kemampuan seperti itu memang tidak bisa dilepaskan dari kemampuan si tokoh dalam memahami persoalan-persoalan yang sedang berkembang dalam masyarakat serta kemahiran retorika dalam berorasi. Terlepas dari kecakapan tersebut, di dalam sebuah pidato kita bisa menemukan konstruksi wacana yang memang didesain sedemikian rupa sehingga bisa menyebarluas dan bisa menjadi konsensus di tengah-tengah publik. Kemampuan seorang orator untuk meramu sebuah wacana atau pesan di dalam gaya peyampaian dan struktur bahasa-penuh-makna menjadikan pidato bukan lagi sebagai teks yang disampaikan secara lisan. Lebih dari itu, pidato merupakan sebuah situs kultural untuk merepresentasikan wacana atau ideologi tertentu yang harus disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam pemahaman Barthes, kondisi itu dinamakan mitos, sebuah istilah yang digunakan untuk memahami persoalan penandaan linguistik dalam kerangka yang lebih kritis.

Mengikuti pemikiran Barthesian, dalam makalah ini saya akan menawarkan konsep teoretis dan cara baca mitos untuk mengerjakan analisis linguistik. Produk kebahasaan bukan lagi dibaca sebagai struktur yang memapankan makna berdasarkan relasi-relasi penanda-petanda konvensional, tetapi lebih sebagai sebuah proses penandaan [signification] yang menaturalisasi dan mendepolitisasi apa-apa yang bersifat politis/ideologis menjadi tampak natural dan normal. Untuk keperluan tersebut, saya akan meminjam dan menggunakan kerangka teoretis dan metode analisis yang selama ini saya gunakan untuk menganalisis narasi film—tentu saja, dengan melakukan modifikasi di sana-sini.

Penandaan dan eks-nominasi ideologi dalam mitos

Dalam pemahaman Barthes, mitos merupakan “sistem komunikasi untuk menyampaikan pesan” sehingga ia bukanlah “objek”, “konsep”, atau “ide”, melainkan moda penandaan, sebuah “bentuk” (1983: 109). Mitos tidak didefinisikan oleh objek material pesannya, tetapi oleh cara yang di dalamnya objek menyampaikan pesan. Mitos bisa bersumber dari moda tulisan [wacana tertulis, liputan tulis, buku-buku terbitan, dan lain-lain] atau moda representasi piktorial [foto, film, olah raga, ataupun pertunjukan]. Karena mitos menyampaikan pesan, maka dengan sendirinya ia merupakan bagian dari sistem semiologis/tik yang melibatkan penandaan. Menurut Barthes,

Mitos merupakan ‘sistem semiologis-tingkat-kedua’ [a second-order-semiological system]. Tanda (hubungan asosiatif antara citra dan konsep) dalam sistem pertama [denotatif-konotatif] semata-mata menjadi penanda [signifier] dalam sistem kedua……Di dalam mitos terdapat dua sistem semiologis, pertama, yang  diatur dalam hubungannya dengan yang lain, yakni sistem bahasa, bahasa [atau moda representasi yang berasimilasi dengan bahasa], yang saya sebut objek-bahasa karena bahasalah yang menjadikan mitos terikat dalam tatanan untuk membangun sistemnya sendiri. Kedua, mitos itu sendiri, yang saya sebut metabahasa, karena ia merupakan bahasa kedua, yang di dalamnya seseorang membicarakan yang pertama. Ketika merefleksikan dalam metabahasa, semiolog tidak perlu lagi mempermasalahkan komposisi dari objek-bahasa, tidak perlu lagi terlalu mempertimbangkan detil dari skema linguistik. Ia hanya perlu memahami terma totalnya atau tanda global, dan hanya lantaran itulah terma tersebut meminjamkan dirinya untuk mitos. (1983: 116)

Atau secara skematis bisa digambarkan sebagai berikut:

1. Penanda 2. Petanda
3. Tanda

I. Penanda

Makna dan Bentuk

 

II. Petanda/Konsep

 

III. Penandaan (Mitos)

 Untuk bisa membaca sebuah mitos, kita tidak harus bersusah payah membedah relasi “penanda” dan “petanda” pada level linguistik (penandaan pertama), tetapi cukup mengetahui makna tanda denotatif secara global, karena dari tanda denotatif inilah mitos akan dibicarakan. Tanda denotatif hanya menjadi sekedar penanda—“makna” dan “bentuk”yang berasosiasi dengan petanda/konsep dalam level mitos. Sebagai total dari tanda-tanda linguistik, makna-mitis mempunyai nilai-nya sendiri; ia menjadi milik sebuah sejarah dan mengasumsikan jenis pengetahuan, masa lampau, maupun tataran komparatif fakta. Ketika menjadi bentuk-mitis, makna meninggalkan keterkaitannya dengan sejarah, ia mengosongkan dirinya, sejarah perlahan-lahan menghilang. Yang tertinggal hanyalah bentuk “huruf dan gambar”, misalnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa bentuk tidak menekan atau menghilangkan makna, ia hanya “memperlemah”nya, atau meletakkannya berjarak [Barthes, 1983: 117]. Makna-mitis bisa jadi kehilangan nilainya (mengabaikan sejarah yang menyertainya), namun tetap mempertahankan eksistensinya. Adapun “konsep-mitis” selalu bersifat historis dan intensional, sehingga ia menjadi motivasi yang menyebabkan mitos dituturkan [Barthes, 1983: 118-119]. Konsep-mitis merupakan penjabaran gramatis yang membentuk-kembali rantai sebab-akibat atau motif-intensi. Melaluinya kita bisa melacak-kembali pengetahuan ataupun sejarah yang berjarak dengan makna, meskipun tidak kaya lagi, karena hanya menjadi semacam tatabasa yang mendorong lahirnya mitos. Dengan demikian, karakter dari konsep-mitis adalah disesuaikan dengan kelompok pembaca tertentu agar mempermudah penerimaan.

Dengan pemahaman tersebut, mitos merupakan sistem representasi yang berfungsi untuk mendistorsi dan kemudian menaturalisasi sebuah pengetahuan atau ideologi sehingga menjadikannya sebagai sesuatu yang wajar dalam sebuah masyarakat atau bangsa; praktik depolitisasi. Apa yang harus dipahami adalah bahwa mitos-mitos dalam masyarakat tidak pernah bersifat netral atau nir-kepentingan karena selalu melibatkan motivasi-motivasi partikular sehingga untuk bisa mengkajinya secara komprehensif dibutuhkan kemampuan untuk menghubungkan kode-kode mitis dengan kode-kode budaya yang ada dalam masyarakat [Sunardi, 2004: 88-101] ataupun formasi sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung.

Naturalisasi dan depolitisasi menjadikan ideologi dalam penandaan mitis tampak sebagai sesuatu yang dibutuhkan, tanpa muatan politis. Barthes menyebut proses tersebut sebagai “eks-nominasi” [ex-nomination].

Saat ini, sebuah fenomena penting tengah terjadi dalam kaitannya dengan penamaan rezim ini: sebagai fakta ekonomi, kelas borjuis telah dinamai dengan mudah: kapitalisme secara terbuka dinyatakan. Sebagai fakta politis, kelas borjuis memiliki beberapa kesulitan dalam mengakui dirinya: tidak ada partai ‘borjuis’ di Dewan. Sebagai fakta ideologis, kelas borjuis benar-benar musnah: ia telah mengkaburkan namanya, beranjak dari realitas menuju representasi, dari manusia ekonomi menuju manusia mental. Ia memang bersepakat dengan fakta-fakta, namun tidak berkompromi tentang nilai-nilai; ia menjadikan statusnya mengalami operasi eks-nominasi yang sesungguhnya: kelas borjuis didefinisikan sebagai kelas sosial yang tidak ingin dinamai… Dengan demikian, ideologi borjuis bisa menyebar melalui segala hal sehingga akan kehilangan namanya tanpa risiko: tak seorangpun yang akan mengembalikan namanya kepada kelas borjuis. (1983: 138-139)

Eks-nominasi, dalam konteks yang lebih luas, akan menutupi kepentingan politis yang ada di balik pengetahuan maupun ideologi dominan dalam masyarakat. Eks-nominasi yang berlangsung dalam mitos-mitos yang bersebaran akan menjadi praktik representasi yang memproduksi secara terus-menerus keberadaan pengetahuan atau ideologi dominan, tanpa harus menamakan diri mereka. Representasi yang dihadirkan bukanlah sekedar merefleksikan peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan maupun ideologi dominan, tetapi mengolahnya lagi melalui imajinasi dan produk kreatif.

Meng-operasional-kan mitos Barthesian: Metode analisis

Sebelum membincang masalah metode analisis, ada baiknya kita perhatikan contoh bagaimana Barthes menggunakan mitos untuk membaca sampul majalah Paris Match.

Saya berada di tukang potong rambut, dan sebuah majalah Paris Match disodorkan pada saya. Pada sampul halamannya, seorang negro muda berseragam Perancis sedang memberikan penghormatan, dengan kedua matanya terangkat, mungkin diarahkan pada lipatan bendera triwarna. Semua itu adalah makna dari foto itu. Namun,….saya melihat dengan baik sekali apa yang gambar itu tandakan pada saya: bahwa Perancis adalah sebuah Kerajaan besar, bahwa seluruh anak-anak negerinya, tanpa ada diskriminasi warna kulit, setia mengabdi pada benderanya, dan bahwa tidak ada jawaban yang lebih baik terhadap para pencela kolonialisme sekutu dibandingkan dengan semangat yang ditunjukkan oleh negro ini dalam melayani para penindasnya. Oleh karena itu, saya berhadapan dengan sebuah sistem semiologis yang lebih besar: ada sebuah penanda, yang dengan sendirinya sudah terbentuk dalam sistem terdahulu (seorang prajurit kulit hitam memberikan penghormatan kepada Perancis); ada sebuah petanda yakni campuran yang disengaja antara sifat ke-Perancis-an dan kemiliteran. Akhirnya, ada suatu kehadiran petanda melalui penanda. [1983: 116]

Berdasarkan pembacaan tersebut, Barthes (1983: 128-129) menawarkan tiga cara kerja untuk membaca penandaan mitis dalam produk-produk representasi. Pertama, fokus pada “penanda kosong” (bentuk). Dengan cara ini, konsep dibiarkan mengisi bentuk dari mitos, sehingga penandaan menjadi bersifat literal: si Negro yang memberi hormat adalah “contoh” dari imperialitas Perancis. Dia adalah “simbol” dari konsep tersebut. Cara ini biasanya digunakan oleh para kreator mitos, seperti penulis berita, pewarta foto, sineas, sastrawan, maupun pembuat iklan. Kedua, fokus pada “penanda penuh” (makna). Kita membedakan antara makna dan bentuk. Sebagai konsekuensi dari distorsi yang dipaksakan, kita membatalkan penandaan mitos yang ada. Maka, bentuk merupakan kepentingan: si Negro yang memberi hormat merupakan alibi dari imperialitas Perancis. Posisi ini biasanya digunakan oleh para mitolog. Ketiga, fokus pada “penanda mitis” yang terbentuk dari keseluruhan makna dan bentuk. Kita memperhatikan mekanisme pembentukan mitos, dinamika yang ada di dalamnya. Si Negro yang memberi hormat, bukan lagi menjadi contoh/simbol ataupun alibi. Ia merupakan “kehadiran” yang sebenarnya dari imperialisme Perancis.

Cara pembacaan ketigalah yang bisa menghubungkan skema mitis dengan persoalan ideologis, terutama untuk menjelaskan bagaimana mitos berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang ada dalam sebuah masyarakat partikular. Dengan kata lain, untuk bisa melampaui dari semiologi menuju ideologi, pengkaji mitos bisa menempatkan dirinya pada posisi pembacaan ketiga. Hal itu tidak berarti bahwa cara pertama dan kedua tidak sesuai. Untuk kepentingan analisis linguistik dan sastra, kita bisa saja memilih salah satu di antara ketiganya. Namun, kalau ingin lebih dalam lagi menemukan menemukan fakta-fakta penanda mitis yang menyatu dalam struktur teks, yang selanjutnya menjadi acuan untuk menemukan pesan ideologis, maka lebih baik cara ketigalah yang digunakan.

Dengan cara ketiga, terdapat beberapa tahapan analisis yang bisa dilakukan pengkaji, tentu saja, setelah kita menentukan permasalahan dan objek material kajian. Pertama, menemukan makna denotatif/tanda global/penanda mitis yang terbentuk dari relasi penanda-petanda dalam penandaan level pertama sebuah teks. Sekali lagi, apa yang perlu diingat adalah bahwa penanda mitis dipilah ke dalam makna dan bentuk. Kedua, analisis pada aspek makna yang menuntut kejelian pengkaji untuk melihat relasi makna yang ada dengan peristiwa, wacana, persoalan sosio-kultural, maupun pengetahuan dalam masyarakat. Pengkaji bisa menggunakan referensi-referensi yang sudah ada ataupun pengalaman empirik yang berasal dari kehidupan nyata terkait makna tersebut. Dari analisis makna ini akan diketahui betapa sebuah tanda denotatif bukanlah realitas mandiri yang terpisah dari jagat luar yang penuh persoalan, kontestasi, dan kepentingan. Ketiga, analisis pada aspek bentuk. Berbeda dengan analisis pada aspek makna yang cukup kaya karena berjalin-kelindan dengan bermacam persoalan dan wacana, analisis pada aspek bentuk akan mengerucut kepada dinamika praktik penandaan yang menjadikan pesan, pengetahuan, atau ideologi partikular dihadirkan secara alamiah. Sebenarnya, cara baca mitos-Barthesian bisa dianggap cukup ketika tiga cara baca tersebut sudah dilakukan. Namun, karena terdapat prinsip eks-nominasi, menurut saya, analisis bisa dilanjutkan pada tahapan untuk ‘membuka’ ideologi atau kepentingan politis yang menjadikan penandaan mitis ada melalui analisis relasi kontekstual dengan kondisi sosio-kultural, ekonomi, dan politik yang berkembang dalam masyarakat, tergantung topik kajian kita.

Produk kebahasaan dalam tatapan mitos: Studi kasus teks pidato

Bahasa adalah tanda. Begitulah dalil yang diyakini oleh semiotika, apapun alirannya. Tentu saja, bahasa tidak hanya terbatas pada yang berwujud tekstual-huruf, tetapi bisa juga yang berwujud visual, audio-visual, maupun gerak. Namun, untuk membatasi contoh analisis, saya akan memposisikan produk kebahasaan sebagai teks informatif non-sastra yang bisa berupa berita surat kabar [cetak ataupun on-line], berita majalah, pidato pejabat publik atau tokoh parpol, buku pelajaran bahasa non-sastra, buku teks, dan lain-lain. Untuk keperluan contoh analisis, saya akan menggunakan cuplikan teks pidato Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas [selanjutnya disingkat Bupati AAA] dalam pembukaan Banyuwangi Ethno Carnival 2 [selanjutnya disingkat BEC 2], 18 November 2012. Bagian dari cuplikan teks pidato saya sebut unit teks dalam kode “angka romawi” yang terdiri dari kalimat, ditandai dengan “[angka]”.

Cara baca strukturalis yang memposisikan makna berada dalam relasi antarelemen di dalam teks bisa membantu untuk menganalisis model teks yang panjang. Dengan logika sintaktik, unit-unit teks terhubung satu sama lain, sehingga akan menghasilkan penandaan mitis. Namun, untuk menemukan mitos, kita perlu, terlebih dahulu, membaca unit-unit teks sebagai penandaan mitis juga. Untuk membedakan saya menyebutnya submitos. Di dalam submitos, sebenarnya berlangsung proses penandaan yang bersifat mandiri juga, yakni kalimat. Untuk keperluan praktis, saya tidak akan menganalisis penandaan mitis pada kalimat, tetapi sekedar membaca relasi sintaktik antarkalimat dalam sebuah unit teks untuk menemukan makna denotatif sebagai basis dari “makna” dan “bentuk” yang akan dikaji. Ketika masing-masing unit teks sudah dibaca, langkah berikutnya adalah membuat skema sintaktik guna membaca mitos.

I [1] Kemarin telah dilaksanakan Parade Gandrung Sewu yang diikuti 1200 anak, dari kampung dan desa-desa, mereka bermalam di sekolah-sekolah di kota ini. [2] Mereka menyajikan tarian yang luar biasa. [3] Dan, sebagai transformasi antara masyarakat kota dan masyarakat desa, telah dilangsungkan Banyuwangi Jazz Festival yang menggabungkan musik etnis Banyuwangi yang dikolaborasikan dengan musik jazz dengan sangat indah. [4] Inilah cara baru kami dalam transformasi budaya antara modern dan lokal. [5] Dan, BEC ini menjadi jembatan antara modernitas dan lokalitas, karena BEC akan menyajikan tema yang setiap tahun berganti dari adat lokal. [6] Inilah bedanya karnaval-karnaval yang lain dengan Banyuwangi. [7] Tahun ini mengambil tema Re_Barong Using Kemiren. [8] Yang nantinya bentuk aslinya akan ditampilkan, dan direproduksi dalam bentuk desain yang ditata-ulang oleh anak-anak kita.

Bagian ini merupakan sekumpulan pernyataan dari Bupati AAA terkait program kultural berorientasi besar yang sudah dilaksanakan sebelum BEC2, yakni [1] Parade Gandrung Sewu [PGS], dan [3] Banyuwangi Jazz Festival [BJF]. PGS dan BJF baru pertama kali dilaksanakan, sementara BEC sudah dua kali—2011 dan 2012. Pertimbangan yang mendorong dilaksanakannya program-program tersebut adalah “transformasi budaya antara masyarakat kota/modern dan masyarakat desa/tradisional” dan “menjadi jembatan antara modernitas dan lokalitas”. Secara denotatif, relasi sintaktik kalimat [1] sampai dengan kalimat [8] bermakna “program-program kultural Banyuwangi yang berorientasi besar sebagai cara baru untuk mentransformasi atau menjembatani budaya lokal/masyarakat desa dan budaya modern/masyarakat kota”.

Dalam tataran makna-mitis, banyak permasalahan yang bisa diungkap, baik terkait pandangan pro dan kontra dari para budayawan Banyuwangi terhadap pelaksaan acara-acara monumental tersebut maupun terkait konsep “transformasi budaya” yang menjadi argumen utama Bupati AAA serta pemaknaan terhadap “modernitas” dan “lokalitas”. PGS, misalnya, tidak akan berhasil apabila rezim pendopo melalui aparatus di Dinas Pendidikan Banyuwangi tidak memobilisasi para siswa perempuan SMP dan SMA se-kabupaten dengan surat edaran; mirip dengan rezim Orde Baru. Sementara, BEC menjadikan para budayawan dan seniman Banyuwangi terbelah menjadi dua kutub, pro dan kontra terhadap rezim pendopo—sebutan untuk bupati dan aparatusnya.[1]

Adapun, transformasi budaya sebagai argumen dasar penyelenggaraan program-program tersebut merupakan contoh kesadaran dan siasat subjektivitas dalam mengapropriasi nilai dan praktik modernitas untuk kepentingan penguatan dan pemberdayaan lokalitas masyarakat pascakolonial [Ascroft, 2001]. Dalam pemaknaan yang awalnya bersifat biner, lokalitas Banyuwangi bisa dipahami sebagai kekayaan budaya tradisional—bahasa, ritual, maupun kesenian—yang masih terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat desa (Sutarto, 2009). Sementara, modernitas  dipahami sebagai pola pikir dan tindakan yang didasarkan pertimbangan rasional, sekuler, inovatif, individual, dan berorientasi pasar (Canclini, 1997; McGuigan, 2006). Batas-batas biner “lokalitas dan modernitas” atau “desa dan kota” inilah yang hendak dilebur oleh Bupati AAA melalui konsep transformasi atau menjembatani yang bermakna mereproduksi kekayaan budaya lokal dalam tampilan-tampilan kreatif-inovatif berorientasi pasar—khususnya pasar pariwisata. Dalam konteks kapitalisme pasar yang sangat cair dalam menginkorporasi budaya lokal sebagai bahan industri budaya dan pariwisata [Commarof & Commarof, 2009], transformasi tersebut bisa menjadi legitimasi bagi rezim negara untuk memaksimalkan potensi ekonomi kultural sebagai pengeruk devisa.

Sebagai bentuk-mitis, permasalahan-permasalahan tersebut tidaklah berarti apa-apa, khususnya dalam paradigma rezim negara. Apa yang ditekankan adalah dengan menciptakan program-program kultural yang bersifat mentransformasi atau menjembatani budaya tradisi dan modern, kekayaan kultural Banyuwangi bisa dipromosikan secara regional, nasional, maupun global, sehingga diasumsikan akan mendatangkan rezeki ekonomi bagi para pelaku di tataran lokal. Maka, bisa kita katakan bahwa melalui penandaan mitis di atas, unit teks I sebagai submitos menghadirkan ke-Banyuwangi-an transformatif. Dengan submitos tersebut, Bupati AAA menegaskan kepada para tamu undangan, wisatawan, dan para penonton yang hadir dalam BEC 2 bagaimana ia akan membawa kekayaan budaya Banyuwangi, seperti Barong Kemiren yang terkenal sakral, ke ranah dan produk profan-kreatif guna memaksimalkan keuntungan finansial melalui kedatangan para wisatawan.

Sejalan dengan keinginan dalam hal kebudayaan, Bupati AAA dalam bagian akhir pidatonya dengan bangga menyampaikan prestasi-prestasi dalam hal investasi pemodal besar di Banyuwangi.

II [9] Berkat kerja keras seluruh rakyat, minat investasi berubah dari tahun 2010 rangking 31, tahun 2012 menempati rangking 3 di Jawa Timur, setelah Gresik dan Sidoarjo. [10] Realisasi investasi asing kita bukan lagi nomor 26, dengan berbagai macam policy, realisasi investasi asing kita sudah nomor 2 di Jawa Timur….[11] Dalam waktu dekat, selambat-lambatnya bulan Pebruari 2013, akan dibangun pabrik santen kerjasama Eropa dan China….[12] Tanggal 12 bulan 12, insyalloh, setelah kita berebut dengan berbagai kota di Indonesia, akan dilakukan ground breaking pembangunan pabrik gula terbesar dan termodern di Indonesia….di Kecamatan Glenmore. [13] Kalau ini sudah berlangsung, insyaalloh 12 ribu lapangan pekerjaan akan terserap bagi penduduk kami.

Makna denotatif dari unit teks II adalah “prestasi ekonomi Banyuwangi dalam hal investasi yang terus meningkat sebagai hasil kerja keras seluruh rakyat dan bermacam policy”. Sebagai makna-mitis, pernyataan-pernyataan Bupati AAA tersebut sudah memberikan informasi terkait prestasi investasi—rangking 3 dalam hal minat investasi [9] dan rangking 2 dalam realisasi investasi asing di Jawa Timur [10]—dan beberapa contoh proyek raksasa seperti pabrik santan kerjasama Eropa dan China [11] serta pabrik gula terbesar dan termodern di Glenmore [12]. Pemunculan data-data kuantitatif tentu dimaksudkan untuk memberikan sebuah gambaran prestasi Bupati AAA. Selain itu, untuk mempermudah penerimaan publik, proyek-proyek investasi yang akan dilaksanakan diyakinkan bisa membuka lapangan kerja bagi rakyat [13]. Semua itu tercapai karena kerja keras semua rakyat dan, tentu saja, bermacam policy yang dibuat pemkab [9] .

Namun, kalau kita kaitkan dengan perkembangan ekonomi-politik kontemporer, kebanggaan terhadap capaian investasi nasional maupun asing menegaskan bahwa Bupati AAA tengah membawa pembangunan ekonomi Banyuwangi ke arah neoliberal, sepertihalnya yang berlangsung dalam level nasional dan global. Neoliberalisme sebagai ekonomi-politik dibangun dengan prinsip hukum pasar, kebebasan investasi transnasional, penghargaan tinggi terhadap hak-hak individual, dan minimnya campur-tangan negara [Turner, 2008]. Meskipun tampak sebagai ekonomi-politik ideal di tengah-tengah perkembangan masyarakat kontemporer, apa yang dilupakan Bupati AAA adalah realitas permasalahan sebagai akibat penerapan neoliberalisme, seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di tengah-tengah bertambahnya kekaisaran bisnis baru di level nasional dan internasional [Harvey, 2007].

Sebagai bentuk-mitis, permasalahan yang dimunculkan neoliberalisme tidaklah menjadi pertimbangan karena yang diidealisasi Bupati AAA adalah meningkatnya terciptanya kesempatan kerja bagi rakyat Banyuwangi dengan hadirnya investasi dan proyek-proyek raksasa tersebut. 12 ribu lapangan pekerjaan tentu bisa menjadi sebuah ‘mantra mujarab’—melebihi mantra jaran goyang atau sabuk mangir yang digunakan untuk pengasihan—karena di tengah-tengah sulitnya mencari pekerjaan saat ini, sebagian besar warga akan memandangnya sebagai sebuah peluang ekonomi. Bagi Bupati AAA, keberhasilan investasi tersebut tidak perlu dikaitkan dengan neoliberalisme karena sebagai “nama” hanya memunculkan kebingunagn atau, bahkan, kengerian. Toh, rakyat tidak membutuhkan penjelasan terkait nama, tetapi kesempatan bekerja. Maka, unit-teks II sebagai submitos menghadirkan investasi yang mensejahterakan rakyat Banyuwangi. Dengan demikian, submitos tersebut, neoliberalisme sebagai ekonomi-politik tidak perlu ditakuti karena kehadirannya akan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Setelah melakukan analisis terhadap kedua unit teks, langkah analitik berikutnya adalah membaca mitos secara keseluruhan yang dibangun dari relasi sintaktik di antara kedua submitos tersebut. unit-unit teks tersebut. Secara skematik, langkah tersebut bisa digambarkan sebagai berikut.

Submitos 1 Ke-Banyuwangi-an transformatif — Submitos 2 — Investasi yang mensejahterakan rakyat Banyuwangi — Mitos Ke-Banyuwangi-an secara kultural dan ekonomi dalam arahan neoliberalisme

Mungkin akan muncul pertanyaan kenapa penandaan mitis yang dibangun dari relasi sintaktik antarunit teks I dan II menghadirkan ke-Banyuwangi-an secara kultural dan ekonomi dalam arahan neoliberalisme. Jawaban dari pertanyaan ini, pada dasarnya, bisa dilacak-kembali ke dalam makna-mitis dari masing-masing unit-teks, di mana Bupati AAA melakukan praktik eks-nominasi melalui bentuk-bentuk mitis yang diargumentasikan melalui program budaya yang “menjembatani budaya tradisional/masyarakat desa dan budaya modern/kota”, misalnya. Artinya, melalui program kultural yang berorientasi reproduksi dan re-paket dari kekayaan yang bersifat tradisional, rezim Bupati AAA berusaha membawa para seniman dan pelaku budaya tradisi ke dalam budaya modern/kota yang berorientasi pasar; sebuah bentuk konsolidasi budaya. Sementara, “prestasi ekonomi berupa investasi yang diidealisasikan bisa membuka kesempatan kerja”, menegaskan keterbukaan Bupati AAA dan aparatus rezimnya untuk menerima neoliberalisme dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Banyuwangi. Maka, dengan mengusung program-program untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan budaya yang diidealisasikan mensejahterakan rakyat, Bupati AAA bisa dikatakan sebagai bagian dari rezim neoliberalisme di wilayah lokal.

Praktik eks-nominasi yang ia lakukan melalui teks pidato lebih ditujukan agar apapun program yang digulirkan untuk mengeruk keuntungan ekonomis potensi alam ataupun potensi budaya Banyuwangi bisa diterima oleh rakyat. Dengan penerimaan publik itu, dia sebagai pemimpin serta aparatus rezim pendopo tentu akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Selain itu, ia akan mendapatkan keuntungan politis berupa dukungan konsensual publik terhadap rezim yang ia pimpin saat ini karena dianggap mampu menjembatani kebutuhan ekonomi dan kultural rakyat Banyuwangi dengan capaian-capaian investasi dan program budaya. Dengan demikian, sebuah teks kebahasaan berupa pidato, bukan semata-mata menginformasikan sesuatu kepada publik pendengarnya, tetapi lebih dari itu, di dalamnya akan berlangsung proses eks-nominasi ideologi dan kepentingan politik melalui proses-proses penandaan mitis yang berusaha menenggelamkan kedua hal tersebut. Atau, dengan kata lain, produk kebahasaan adalah ‘sebuah dongeng indah’ yang tidak bisa dilepaskan dari proses ideologi dan politik dalam masyarakat.

Simpulan

Saya sangat sadar sepenuhnya bahwa paparan-paparan di atas—baik yang bersifat metodologis maupun contoh analisis—bersifat konstruksionis. Artinya, saya selaku pengkaji menempatkan diri berdasarkan kerangka teoretis tertentu berusaha membuka, menelaah, dan mengkritisi teks-teks linguistik maupun sastra yang di dalamnya banyak memobilisasi dan menaturalisasi kepentingan ideologis. Namun, paparan-paparan tersebut masih bersifat seminal—bisa diperdebatkan lagi—karena memungkinkan munculnya kritik ataupun model analisis baru dengan kerangka teoretis yang sama. Paling tidak, saya sudah berusaha, berdasarkan bacaan dan cara baca konstruksionis, untuk menunjukkan bahwa produk kebahasaan bukanlah realitas netral yang sekedar menghadirkan unit-unit penuh makna denotatif ataupun merefleksikan kemanusiaan di muka bumi. Produk kebahasaan, apapun bentuknya, adalah sebuah hasil kreasi manusia yang tidak pernah berada dalam “ruang kosong” ataupun “ruang beku”, yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Kreator produk kebahasaan merupakan subjek yang hidup, berpikir, berimajinasi, dan berkreasi dalam sebuah ruang geo-kultural yang menjadi medan pertarungan ataupun pertemuan bermacam kepentingan. Dalam kondisi demikian, mereka akan terhubung ataupun terikat dengan kontek-konteks tersebut. Artinya, apapun hasil kreasi mereka, pengaruh-pengaruh kontekstual akan menjadi bahan yang cukup ‘renyah’ dan ‘gurih’ untuk diolah kembali dalam produk-produk kebahasaan yang bisa saja bersepakat, menolak, ataupun berkompromi dengan syarat-syarat tertentu terhadap konteks-konteks tersebut.

* Tulisan ini pada awalnya disampaikan dalam Seminar Tematik yang diselenggarakan oleh Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Jember, 18 Desember 2012. Tulisan ini pada awalnya menjadi satu dengan persoalan kesastraan dengan judul “Eks-nominasi ideologi dalam penandaan: Konsep dan metode analisis semiotika-mitos Barthesian dalam kajian sastra dan linguistik”. Untuk yang tulisan tentang kesastraan sudah saya kembangkan dalam tulisan tersendiri dengan judul “Eks-nominasi Politik dalam Narasi: Konseptualisasi Pemikiran Mitologis Roland Barthes dan Implikasi Metdologisnya dalam Kajian Sastra”, diterbitkan dalam Jentera, Jurnal Kajian Sastra, Vol. 3, No. 1, Juli 2014. Dalam judul yang lebih sederhana versi jurnal tersebut juga muncul di matatimoer.or.id dengan judul “ Eks-nominasi ideologi dalam narasi: Model analisis mitos-Barthesian dalam kajian sastra”, http://matatimoer.or.id/2016/03/22/eks-nominasi-ideologi-dalam-narasi-model-analisis-mitos-barthesian-dalam-kajian-sastra/. Untuk kerangka teoretis dan metodologis dalam tulisan ini sama dengan kedua tulisan tersebut karena berangkat dari teori yang sama.

Catatan akhir

[1] Berdasarkan catatan Subaharianto & Setiawan [2012], selama dua kali BEC, 2011 dan 2012, mereka yang kontra menganggap acara yang menelan biaya 1,2 milyar itu tidak kreatif dan tidak memberdayakan para seniman lokal karena hanya meniru konsep Jember Fashion Carnival dan membayar mahal Dinand Fariz sebagai konsultan. Adapun, mereka yang pro menganggap kekayaan budaya Banyuwangi perlu diracik-ulang, dikemas-ulang, dan dire-produksi dalam model karnaval yang bisa menarik minat wisatawan domestik maupun global. Pandangan pro, pada dasarnya, sama dengan suara rezim pendopo yang selalu didengungkan Bupati AAA dalam banyak kesempatan.

Daftar Pustaka

Aschroft, Bill. 2001. Post-colonial Future: Transformation of Postcolonial Culture. London: Continuum.

Anas, Abdulla Azwar. 2012. Pidato dalam Pembukan BEC 2, 18 November 2012.

Barthes, Roland.1983. Mythologies. New York: Hill and Wang.

Canclini, Néstor Garcia. 1995. Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity (Terj. Inggris Christopher L. Chiappari & Silvia L. López). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Comaroff, John L. & Jean Comaroff. 2009. Ethnicity Inc. Chicago: The University of Chicago Press.

Harvey, David. 2007. A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press.

McGuigan, Jim. 1999. Modernity and Postmodern Culture. London: Sage Publications.

Subaharianto, Andang & Ikwan Setiawan. Menjadi Sang Hibrid: Hibriditas Budaya dalam Masyarakat Lokal. Laporan Penelitian Hibah Fundamental Tahun II. Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember.

Sunardi, ST.2004. Semiotika Negativa. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik.

Sutarto. 2009. Kamus Budaya dan Religi Using. Jember: Kompyawisda.

Turner, Rachel. S. 2008. Neo-Liberal Ideology: History, Concepts and Policies. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Share This:

About Ikwan Setiawan 161 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*