Membaca-ulang Bromo: Makna-makna kesakralan yang mulai bergeser (3)

ANDANG SUBAHARIANTO

IKWAN SETIAWAN

 

Nafsu pemerintah menggalakkan sektor pariwisata dengan menetapkan kawasan Tengger sebagai Taman Nasional (berdasarkan Surat Keputusan No. 278/Kpts-VI/1997), telah memisahkan komunitas Tengger dari lingkungan alamnya, dengan melarang mengolah atau mengambil hasil bumi di kawasan ini. Apalagi ketika status ini ditegaskan kembali oleh Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BTN BTS) pada tanggal 29 Juli 2006 lalu… Begitulah, nasib warga Tengger yang kini semakin terhimpit. Mereka dihantui oleh “politik tanah” ala pemerintah yang terus meminggirkan dan menjauhkan dari sumber hidup mereka. Dengan politik tanah semacam itu, rantai yang mengaitkan praktik ritual dengan praktik ekonomi sehari-hari juga pelan-pelan mulai terputus.11

Masuknya rezim negara ke dalam masyarakat lokal dengan membawa proyek-proyek modernitas, di satu sisi, memang membawa banyak kemajuan baik dalam kerangka ekonomis maupun edukatif. Namun, di sisi lain, yang tidak bisa ditolak dari kehadiran rezim negara adalah kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diganggu gugat dalam hal penguasaan sumberdaya alam, termasuk hutan, gunung, dan lain-lain. Hal itu pula yang terjadi di kawasan Gunung Bromo di mana pemerintah dengan dalih melindungi kelestarian hutan dan ekosistem di dalamnya menetapkan kawasan tersebut sebagai taman nasional sehingga masyarakat tidak bisa bebas mengakses kekayaannya. Inilah yang menjadikan mereka semakin dijauhkan dari sumber kehidupan mereka, seperti kutipan di atas. Kekuasaan negara yang begitu kuat di masa Orde Baru menjadikan masyarakat Tengger tidak berani melakukan perlawanan secara fisik. Apalagi, setiap subjek warga negara yang melawan selalu mendapat cap “komunis” atau “kiri” di masa Orde Baru. Akibatnya, mereka tidak punya pilihan lain selain menerima keputusan pemerintah tersebut sembari bersiasat untuk mendapatkan sumber tambahan penghasilan yang lain.

Dikembangkannya pariwisata Bromo dalam kendali BTN BTS, menjadikan masyarakat Tengger mulai bersentuhan dengan para wisatawan mancanegara dan domestik. Meskipun pada awalnya rezeki dari wisata Bromo banyak dinikmati pemodal hotel dari luar Tengger, lama-kelamaan masyarakat mampu mengeruk sedikit rezeki dari tanah suci mereka. Kehadiran industri pariwisata di kawasan ini memang tidak bisa dilepaskan dari hasrat ekonomi rezim negara yang ingin mendapatkan pemasukan besar dari para wisatawan, utamanya dari pajak hotel tempat mereka menginap. Hasrat itu pula yang ditiru oleh masyarakat Tengger. Mereka mulai menyewakan rumah untuk home stay ataupun kuda dan jeep untuk mengangkut para wisatawan. Sebagian kecil dari mereka juga mulai membuka toko dan warung untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, selain kebutuhan para warga Tengger. Artinya, memang negara yang pada awalnya menghadirkan ideologi komersil berbasis pariwisata di atas keindahan dan kesakralan wilayah Bromo, tetapi dalam perjalanannya masyarakat juga meniru dan menerimanya sebagai bagian dari usaha mereka untuk mendapatkan penghasilan selain dari pertanian. Dalam kondisi demikian, wong Tengger harus mau berbagi makna keindahan dan kesakralan kawasan Bromo dengan rezim negara yang bercumbu dengan rezim pemodal  demi mendapatkan keuntungan finansial yang bisa memenuhi tujuan masing-masing.

Meskipun industri pariwisata Bromo menjadikan wilayah dan masyarakat Tengger semakin modern, para dhukun pandita dan warga masih meyakini aspek-aspek kesakralan dan kekeramatan yang mereka warisi secara turun-temurun. Salah satu keyakinan yang masih kuat adalah bahwa tanah Bromo tidak mau menerima mayat bayi hasil dari perbuatan zina yang dilakukan warga Tengger ataupun non-Tengger yang dikuburkan sembarangan. Apalagi perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka akibatnya bisa sangat buruk. Sutomo menuturkan:

“Orang sini ndak berani menggugurkan bayi akibat kebobolan. Karena akibatnya sangat parah. Jangankan di buang sembarang tempat, bahkan yang sudah dikuburkan bisa berakibat fatal bagi orang lain yang melewati kuburan si bayi itu. Penyakitnya lebih parah, isuk loroh, sore mati, seperti pagebluk. Nah, saya selaku dhukun harus sensitif membaca tanda-tanda seperti itu. Dhukun pandhita biasanya langsung melakukan ritual untuk memanggil roh para leluhur untuk meminta petunjuk di mana tempat kuburan las (calon bayi) tersebut. Pernah kejadian seperti itu, ketika kami bongkar, las-nya jadi besar sekali. Bahkan tidak cukup dibawa orang satu, harus digotong beberapa orang. Hal itu juga berlaku buat orang di luar Tengger yang mengubur janin di wilayah ini…Biasanya ada juga binatang-binatang yang nyalawadi (jadi-jadian, pen), seperti kijang dan macan yang datang ke desa. Padahal binatang-binatang itu sudah tidak ada lagi di sini. Ya, memang terasa aneh. Tapi, hal demikian menunjukkan bahwa bumi di sini tidak bisa menerima perilaku warga yang seperti itu. Jadi bumi Tengger ini memang bumi Hyang, suci. Kalau ada bayi yang demikian juga harus dikuburkan secara layak setelah disucikan terlebih dahulu.”12

Penjelasan di atas menegaskan bahwa tanah Bromo sebagai hila-hila masih mengandung aspek kekeramatan yang menuntut kejelihan para dhukun pandita dan masyarakat. Selain itu, contoh beberapa peristiwa tersebut, secara implisit menggambarkan betapa bumi Bromo masih ‘meminta’ untuk diperlakukan secara layak, bukan dijadikan tempat membuang atau mengubur tanpa penyucian bayi-bayi hasil hubungan gelap warga ataupun wisatawan. Artinya, perbuatan-perbuatan profan yang diikuti dengan kebiadaban akan membuat ‘marah’ bumi Bromo dan bisa berakibat buruk bagi warga. Dalam konteks ini, kekeramatan tanah di kawasan Bromo seolah menjadi benteng terakhir untuk menunjukkan akibat buruk dari keliaran modern manusia ketika para dhukun pandita dan pemimpin formal tidak mampu mencegah sepenuhnya berlangsungnya keprofanan tersebut. Lebih jauh lagi, penyakit mematikan ataupun penyakit ringan yang melanda warga Tengger sebagai akibat dikuburkannya si bayi tanpa penyucian bisa dibaca sebagai bentuk hukuman yang diberikan oleh penguasa ghaib Bromo karena warga tidak bisa mencegah berlangsungnya perzinaan yang sangat bertentangan dengan ajaran leluhur. Terlepas percaya atau tidak percaya, masyarakat Tengger masih meyakini kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut.

Bentuk kekeramatan lain dari kesakralan tanah Bromo adalah munculnya tanda-tanda alam ketika terjadi kematian yang belum diketahui, baik oleh warga maupun petugas taman nasional sebagai penanggungjawab utama. Masih menurut Sutomo:

“Kalau ada orang meninggal di Bromo biasanya cuaca di Ngadisari dan sekitarnya berubah. Orang sini menyebutnya timbreng, yakni awan gelap, penuh kabut, dan hujan angin sampai beberapa hari. Orang-orang sini sudah tanggap, wah iki ana wong mati di Bromo. Karena memang belum waktunya cuaca yang demikian. Ternyata setelah dicari memang ada orang meninggal, baik yang berasal dari warga Tengger maupun luar Tengger. Para petugas Taman Nasional sudah paham kalau ada tanda-tanda seperti itu. Mereka akan segera mencarinya dan menemukannya.”13

Dalam konteks ini, berlangsung ‘percumbuan manis’ antara manajemen SAR berstandar modern dengan kearifan tradisional masyarakat. Di satu sisi, keyakinan terhadap tanda-tanda alam tersebut memberikan ruang kepada para tokoh adat Tengger untuk terus menegosiasikan kekayaan religi mereka kepada aparatus negara yang memangku urusan lingkungan alam di kawasan Bromo. Di sisi lain, aparatus negara mendapatkan keuntungan berupa kemudahan dalam mendeteksi terjadinya musibah yang menimpah para turis ataupun warga Tengger. Apa yang bisa dipahami lebih jauh lagi, menurut kami, adalah bahwa melalui kerjasama sinergis tersebut masyarakat Tengger memang mendapatkan keuntungan secara politis, di mana mereka akan tetap diperhitungkan dalam pengelolaan kawasan taman nasional, sehingga akan terus mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Namun, mereka juga harus mau berbagi makna timbreng untuk mendukung kerja-kerja aparatus negara yang telah menguasai lingkungan alam di kawasan Bromo berdasarkan konstitusi.

Sementara, berkaitan dengan para wisatawan yang menikmati keindahan pesona Bromo, para dhukun pandita ataupun warga yang mengais rezeki dengan menyewakan jeep ataupun menjalankan ojek kuda, memiliki keyakinan tersendiri terkait “kembalinya omongan jelek yang dilontarkan di kawasan Bromo”. Maksudnya, apabila ada wisatawan yang mengumpat ataupun bersumpah serapa terkait sulitnya medan menuju gunung suci itu, mereka akan mendapatkan “hukuman langsung” berupa musibah. Mujono menuturkan:

“Bromo itu tempat suci dan tidak boleh orang, baik wong Tengger maupun bukan Tenger, ngomong sembarangan. Misalnya, dia bilang, jangan lewat situ, lewat sini, nanti bisa kesasar. Ya, kesasar sungguhan. Ada wisatawan, yang kedinginan terus dia bilang, “saya tidak akan kembali ke sini selama-lamanya”. Turun dari Bromo ia langsung jatuh, meninggal. Sebenarnya dia sudah diingatkan oleh temanya, malah misuh-misuh, jatuh ke Jurang Lemah Kuning, langsung meninggal. Di situ memang ada penunggunya. Setiap tempat yang ada penunggunya memang sebelum Kasada kami datangi, kami berdoa agar semua warga Tengger dan pengunjung diberikan kesalamatan.”14

Nalar modern tentu akan menganggap peristiwa-peristiwa tersebut sekedar sebagai mitos atau kebetulan yang tidak perlu dikait-kaitkan dengan kekeramatan Bromo. Namun, masyarakat Tengger juga berhak untuk meyakini musibah-musibah tersebut sebagai bentuk “kembalinya omongan kepada pihak yang melontarkan omongan itu sendiri”. Paling tidak, ketika kaki jutaan manusia menginjak tanah Bromo dengan beragam motivasi yang mereka bawa, masih ada sedikit ruang bagi kekuatan adikodrati untuk memberi semacam pelajaran berharga bahwa lingkungan gunung yang sudah ditaklukkan oleh hasrat eksotis dan ekspansionis manusia tetap menyimpan daya destruktifnya. Melalui mekanisme alam tersebut, masyarakat Tengger seperti mengirim pesan kepada para wisatawan bahwa tanah suci Bromo tetaplah tanah suci meskipun sudah diperlakukan sekedar sebagai tontonan yang mendatangkan uang.

Apa yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut adalah apakah pantangan-pantangan untuk berhubungan badan juga berlaku bagi para wisatawan yang menginap di hotel yang berada di tanah suci Bromo? Tidak bisa disangkal lagi, banyak pasangan wisatawan yang menginap sekamar, meskipun bukan pasangan suami istri, bukan hanya wisatawan mancanegara, tetapi juga wisatawan domestik. Meskipun tidak bermaksud mengatakan bahwa semua pasangan tersebut melakukan hubungan badan, bisa diduga bahwa di antara mereka sangat mungkin ada yang melakukan hubungan badan. Namun, Mujono dengan tegas mengatakan, “Kalau terjadi perzinahan di hotel, biasanya akan terjadi peristiwa tertentu di hotel-hotel itu. Tapi, di sini belum pernah terjadi hal seperti itu. Ya, karena di sini tanah suci itu” (Wawancara, 2 Agustus 2012). Pertanyaannya adalah bagaimana ia berani menjamin bahwa di hotel tidak terjadi perzinahan? Apakah ia dan para tokoh adat memantau setiap saat apa yang terjadi di hotel? Dari pengamatan kami, tidak ada mekanisme pemantauan yang dijalankan. Kami menginterpretasi pernyataan Mujono tersebut sebagai wacana untuk melegitimasi keberaturan dan ketertiban yang tetap terjaga di hotel-hotel tempat wisatawan menginap. Tentu, ia sebagai Koordinator Dhukun Pandita yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan adat tidak ingin menerima cercaan terkait perbuatan-perbuatan yang melanggar norma religi di kawasan wisata Bromo. Maka, ucapannya bahwa ketika terjadi perzinaan di hotel akan terjadi apa-apa di hotel tersebut bisa dibaca sebagai mekanisme pengalihan terhadap kenyataan yang terjadi.

Dengan interpretasi di atas, kami tidak bermaksud mengatakan bahwa wong Tengger telah kehilangan kekuatan religinya di tengah-tengah industri pariwisata atau kesakralan Bromo tidak mampu lagi memberikan hukuman secara menyeluruh kepada profanisasi yang berlangsung di wilayah ini. Apa yang kami tekankan adalah bahwa segala usaha untuk meyakini kekuatan adikodrati yang bersemayam di kawasan Bromo harus berhadapan dengan kenyataan pariwisata yang menghadirkan peristiwa-peristiwa duniawi yang bertolak-belakang dengan tradisi leluhur mereka. Dalam kondisi demikian, mereka tetap berusaha memelihara keyakinan terkait kekuatan Bromo dalam memberikan hukuman maupun tanda-tanda alam serta membaginya dengan para wisatawan maupun aparatus negara, meskipun pihak yang terakhir belum tentu mau menerima sepenuhnya. Paling tidak, melalui negosiasi tersebut, mereka terus berusaha berbagi kesakralan dan kekuatan adikodrati Bromo sembari menjaga ritme tradisi di antara warga yang mengais rezeki dari industri pariwisata, sehingga kutukan-kutukan Dewata tidak sampai menghancurkan bangunan kehidupan warga.

Kehadiran rezim negara dan pemodal dalam ritual

Dalam kebijakan industri pariwisata Bromo, pemerintah pusat berhak mengelola sebagian besar kawasan Taman Nasional. Sementara, pemerintah daerah—dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Probolinggo—hanya mengelola wilayah-wilayah pemukiman warga. Kenyataan ini menjadikan sebagian besar pemasukan uang mengalir ke pemerintah pusat, sehingga menjadikan aparatus kabupaten merasa dirugikan dan menuntut sebagian wewenang pengelolaan wisata Bromo.15 Meskipun demikian, bukan berarti mereka tidak melakukan program-program yang bisa mendongkrak ketertarikan wisatawan terhadap budaya Tengger. Konsep wisata budaya dipilih karena di Tengger terdapat ritual besar yang dilakukan setiap tahun, yakni Kasada. Apa yang dilakukan pemerintah kabupaten sebenarnya hanya meneruskan dari gagasan serupa yang dijalankan oleh pemerintah pusat pada era 1980-an.

Pada waktu itu, beberapa menteri dan pejabat penting dari Jakarta dan Provinsi Jawa Timur datang untuk menyaksikan acara resepsi Kasada, sebelum melarung sesaji ke kawah Bromo. Acara resepsi diadakan di Desa Ngadisari. Sutomo menjelaskan:

“Sejak Orde Baru, para pejabat Jakarta sudah datang ke Tengger untuk kepentingan seremonial. Kehadiran mereka dinobatkan sebagai warga kehormatan dan juga untuk meramaikan pariwisata Tengger. Kalau tahun persisnya saya lupa. Tapi, seingat saya, waktu menteri dikbud dijabat Daoed Joesoef. Waktu itu pendopo belum ada. Jadi masih dibuat panggung pentas, untuk mebobatkan Daoed Joesoef, Emil Salim, Ali Murtopo sebagai warga kehormatan Tengger. Itu hanya acara tambahan. Tidak ada kaitannya dengan Kasada. Bagi kami, tak ada pejabat yang dinobatkan juga tidak masalah karena setelah dinobatkan juga tidak bertanggung jawab apa-apa terhadap kami di sini.”16

Meskipun acara resepsi hanya menjadi acara “tambahan”, dari tahun ke tahun pelaksanaannya semakin meriah. Banyak pengunjung domestik dan sebagian kecil pengunjung mancanegara hadir dalam acara tersebut. Dalam perspektif pemerintah, Kasada merupakan agenda pariwisata budaya unggulan Probolinggo. Bagi, masyarakat Tengger sendiri, hal itu akan memberikan keuntungan secara ekonomis dan kultural. Secara ekonomis, para pemilik jeep dan pengelola home stay akan mendapatkan rezeki melimpah dari banyaknya pengunjung yang hendak menikmati ritual Kasada. Secara kultural, masyarakat Tengger akan mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk terus melestarikan ritual tradisi, di samping itu, mereka juga akan mendapatkan promosi melalui narasi dalam media, baik yang berskala nasional maupun internasional.

Memang, masyarakat Tengger tetap memiliki pemaknaan luhur terhadap ritual Kasada, di tengah-tengah hingar-bingar pariwisata budaya yang digerakkan pemerintah kabupaten. Bagi dhukun pandita, seperti Sutomo, Kasada merupakan doa dan persembahan suci terkait dengan keyakinan religi mereka yang mengutamakan keharmonisan manusia-alam-dewata:

“Kasada itu bermakna membersihkan bumi secara spiritual akibat ulah manusia. Karena sesungguhnya bumi itu awalnya suci. Karena tingkah polah manusia banyak terjadi kekotoran-kekotoran. Sehingga kita perlu membersihkanya. Dengan harapan akan lebih baik. Biar lebih baik pula segala makhluk yang hidup bumi ini. Karena bagaimanapun juga manusia dan apapun makhluk tergantung kepada alam ini, kepada ibu bumi, ibu pertiwi. Itulah kita berusaha setiap tahun melakukan upacara Kasada, atau Suda Bumi. Jadi, intinya, pada waktu Kasada itu bukan semata-mata untuk wong Tengger tetapi untuk semua umat manusia dan makhluk. Istilahnya, sak lumahe bumi, sak kurepe langit (di atas bumi, di bawah langit, pen). Ini memang tinggalan ajaran Syiwa-Buda…Menurut ajaran Syiwa-Buda ada 3 hal yang bisa membuat manusia hidup bahagia. Pertama, kita senantiasa membangun hubungan harmonis dengan sang pencipta. Kedua, kita harus membina hubungan harmonis dengan sesama makhluk; manusia dan semua makhluk. Ketiga, hubungan harmonis dengan alam. Kalau ketiga-tiganya bisa kita yakini dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia.”17

Sebagai penerus agama dan adat yang sudah berlangsung sejak zaman Singasari dan Majapahit, masyarakat Tengger tetap meyakini Kasada sebagai bentuk persembahan dan doa agar manusia Tengger dan manusia di seluruh jagat diberikan keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan ritual itulah, hubungan harmonis antara manusia-alam-dewata sebagai inti ajaran Syiwa-Buda tetap terjaga sehingga tetap akan memberikan kebaikan di muka bumi bagi seluruh umat manusia. Ajaran-ajaran luhur Kasada itulah yang selalu disosialisasikan kepada generasi muda dari waktu ke waktu sehingga masyarakat Tengger sampai sekarang tetap menggelar dan melestarikan ritual tersebut.

Apa yang perlu ditelisik secara kritis lagi adalah realitas bahwa semakin lestari ritual Kasada, semakin menguntungkan pula bagi rezim negara, dari tingkat pusat hingga kabupaten. Mengapa? Karena dengan lestarinya ritual Kasada, mereka tetap bisa memanfaatkannya untuk meneruskan agenda pariwisata budaya demi mengeruk keuntungan finansial dari pajak hotel. Untuk menjadikan Kasada semakin meriah, panitia dari pihak perangkat desa Tengger dan dinas pariwisata membuat acara-acara tambahan sebelum pelaksanaan ritual di kawah suci Bromo, berupa: [1] lomba olah raga dan panggung hiburan dan [2] acara seremonial yang melibatkan para pejabat pemerintah. Berikut deskripsi suasana desa Ngadisari dan Wonotoro sebelum pelaksanaan ritual Kasada 2012.

Ketika kami sampai di Ngadisari pada 2 Agustus, pertunjukan tayub telah dilangsungkan pada 1 hari sebelumnya di Pendopo Desa Ngadisari. Seperti biasanya, sponsor utama dari pertunjukan tayub adalah salah satu perusahaan rokok kretek terbesar di Indonesia. Spanduk, baliho, dan banner Kasada tersebar di sepanjang jalan Wonotoro dan Ngadisari. Bahkan di gapura masuk Ngadisari, sebuah baliho besar dilengkapi dengan foto beberapa kepala desa Tengger terpampang dengan megahnya. Perusahaan rokok ini memang setiap tahun menjadi sponsor utama. Menjelang sore, kami menuju Pendopo Ngadisari. Di sana terdapat puluhan siswa SMP Negeri Sukapura dan SMK Negeri Pariwisata Ngadisari sedang melakukan gladi resik. Para siswa SMP melakukan gladi sendratari Rara Anteng Jaka Seger yang akan disajikan pada acara resepsi Kasada pada malam berikutnya. Sementara para siswa SMK akan menari dan menyanyi Panembromo. Dengan bimbingan beberapa guru dan iringan gamelan karawitan yang dimainkan warga, mereka tampak antusias mengikuti gladi bersih. Di sebelah pintu masuk pendopo, beberapa tenda rokok berdiri, seolah ingin menyaingi kegagahan beberapa gunung di Ngadisari. Di jalan kecil belakang pendopo, beberapa pedagang mainan, makanan, sudah menyiapkan lapak-lapak dagangan layaknya pasar dadakan untuk menyambut para warga yang akan menghadiri resepsi Kasada pada malam berikutnya. Mereka ingin mendapatkan rezeki dari kemeriahan resepsi Kasada yang yang menghadirkan banyak orang.

Untuk semakin meramaikan Kasada, panitia sudah sejak 1 tahun lalu [2011] melakukan acara pawai obor dari Wonokerso menuju Ngadisari. Acara ini bukanlah tradisi warisan leluhur, tetapi tradisi yang diciptakan oleh para panitia untuk menjadikan Kasada semakin menarik. Tepat pukul 20.00 acara pertunjukan dangdut dengan sponsor utama perusahaan rokok tersebut digelar di depan Balai Desa Wonotoro. Ratusan penonton, dari anak kecil, remaja, pemuda, dan orang dewasa memenuhi area di depan panggung. Dua penyanyi dengan dandanan seksi diiringi sebuah orkes melayu menghangatkan suasana dingin Bromo yang menyergap kulit. Di tengah-tengah dentuman musik dan goyangan penyanyi, sempat terjadi keributan kecil. Dua pemuda saling memukul, untung segera di lerai oleh penonton lain, sehingga tidak sampai menimbulkan kekacauan. Tidak lama kemudian, Camat Sukapura, Kades Supoyo Ngadisari, Kades Mestaman Wonotoro, dan salah satu pimpinan perusahaan rokok kretek (cabang Probolinggo) naik ke atas pentas. Sebelum memberikan sambutan, mereka ikut bergoyang dengan penyanyi dengan lagu yang lagi nge-trend saat ini, Iwak Peyek. Setelah bergoyang santai, si pimpinan tersebut memberikan sambutannya. Setelah itu disusul oleh sambutan Camat Sukapura.

Acara Kasada telah menjadi peristiwa kultural yang memadukan kepentingan pelestarian tradisi dengan kepentingan kapitalisme dan pariwisata budaya. Kehadiran “sponsor rokok” dengan jelas menunjukkan kehadiran kapitalisme ke dalam ranah ritual yang disakralkan oleh masyarakat Tengger. Panitia meminta mereka sebagai sponsor bagi penyelenggaraan acara hiburan sebelum pelaksanaan kurban Kasada di Bromo. Rokok akan membantu pembiayaan pertunjukan tayub, dangdut koplo, pawai obor, maupun acara olah raga. Bagi perusahaan rokok, biaya tersebut akan kembali dalam bentuk dikonsumsinya rokok produksi mereka oleh warga Tengger, sehingga akan mendatangkan keuntungan finansial. Kapitalisme neoliberal memang sangat cair, di mana para pemodal tidak lagi memandang ritual dan keyakinan tradisi sebagai hambatan untuk memperluas pasar, tetapi sebagai teman untuk terus melakukan ekspansi produk. Semakin meriah acara tambahan, semakin ramai pula penonton yang datang. Dengan demikian, semakin banyak pula dari mereka yang akan melihat baliho dan banner sponsor. Kebersamaan yang ditunjukkan oleh perangkat desa sebagai panitia Kasada, camat, dan pihak sponsor di atas panggung dangdut koplo semakin menegaskan bahwa kerjasama sinergis antara kekuatan pemimpin formal dan kultural dengan kekuatan kapitalis merupakan bentuk siasat baru kapitalisme dalam menginkorporasi budaya dan masyarakat lokal sehingga ekspansi modal mereka tidak lagi mendapatkan resistensi dari bawah.

Proses masuknya kapitalisme ke dalam ritual suci, selalu saja diperhalus dengan wacana-wacana yang menunjukkan kepedulian mereka keberlangsungan tradisi di tengah-tengah masyarakat. Perwakilan perusahaan rokok dalam sambutan pada acara pertunjukan dangdut koplo mengatakan:

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tengger karena untuk kesekian kalinya dikasih kesempatan untuk mangayu bagyo seluruh acara di Tengger ini. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Selanjutnya, seluruh rangkaian Yadnya Kasada ini sudah kita lewati, tinggal satu acara ritual yaitu besok sore acara yang sungguh perlu kita lestarikan bersama. Mudah-mudahan acara demi acara sampai acara terakhir dari Yadnya Kasada ini bisa terselenggara dengan baik. Kami atas nama panitia juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan banyak kekurangan dan kelemahan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Selamat merayakan Yadnya Kasada semoga Tuhan memberikan berkah.”18

Ucapan “terimakasih” karena telah diberi “kesempatan” untuk “mangayu bagyo”  (ikut meramaikan) acara Kasada merupakan bentuk penghalusan dari kontribusi pemodal di dalam ritual suci. Untuk melengkapinya, pemodal menggunakan “doa suci” agar Tuhan memberikan “rahmat” dan “karunia” serta memberikan kelancaran bagi pelaksanaan Kasada di kawah Bromo. Bentuk penghalusan tersebut menjadikan kapitalisme bukan lagi sebagai subjek menakutkan, tetapi menjadi ‘keluarga’ yang ikut meramaikan dan mensukseskan pagelaran ritual suci. Kelenturan pemodal dalam menyikapi tradisi masyarakat memang menjadi warna dominan di zaman neoliberal saat ini sehingga mereka mendapat label baru sebagai pendukung/penopang budaya lokal.

Suasana malam di kawasan Tengger yang biasanya diwarnai senandung hembusan angin gunung bersama hawa dingin yang menusuk tulang, berubah menjadi suasana semarak dengan hadirnya pertunjukan dangdut koplo yang menghadirkan beberapa penyanyi berwajah cantik dan seksi dari wilayah bawah. Menurut estimasi kami, lebih dari 300 penonton yang terdiri dari remaja, kaum muda, dan orang dewasa memenuhi depan panggung. Penonton perempuan berada di belakang, sementara penonton lelaki berada di depan. Mereka bergoyang, mengikuti liuk tubuh dan suara penyanyi yang diiringi hentakan musik koplo. Gambaran wong Tengger yang kalem, sirna bersama dinamika gerak tubuh yang mereka hentakkan malam itu. Kasada, tidaklah cukup hanya diresapi dengan rentetan ritual penuh kesucian, tetapi mereka juga bisa menikmati pesona-pesona profan dari wilayah bawah yang menghadirkan tubuh seksi para penyanyi. Maka, antara ‘alam bawah’ yang dihuni wong ngare dan ‘alam atas’ yang dihuni wong Tengger tidak lagi menampakkan perbedaan signifikan ketika pertunjukan musik koplo berlangsung; membela keheningan malam di bawah Bromo, sedikit ‘memberi sesajen lain’ kepada ruh leluhur ngaluhur di pedanyangan desa.

Bagi pihak pemerintah, kegigihan masyarakat Tengger dalam mempertahankan ritual Kasada dan ritual-ritual lainnya, merupakan sebuah potensi yang bisa dikembangkan dalam kerangka pariwisata budaya. Meskipun belum bisa menyamai semarak wisata ritual di Bali, wisata Kasada telah dijadikan agenda tahunan oleh pemerintah kabupaten Probolinggo. Dalam benak pemerintah, pelestarian Kasada memiliki dua makna, yakni untuk memperkuat budaya lokal yang penuh kearifan dan untuk menggerakkan sektor pariwisata. Berikut cuplikan pidato sambutan Hasan Aminuddin yang pada 2012 masih menjabat sebagai Bupati Probolinggo pada acara resepsi Kasada di PendopoDesa Ngadisari yang menunjukkan cara pandang tersebut.

“Seiring dengan datangnya para tamu undangan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, para wisatawan, para wartawan, saya juga menyampaikan selamat datang di kabupaten Probolinggo, silahkan menikmati indahnya daya tarik wisata Gunung Bromo dan cagar budaya masyarakat Tengger yang selalu mempesona…dalam Kasada, sedikitnya ada 3 hakekat yang menyertainya. Pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat karunia Tuhan YME. Kedua, menghormati nenek moyang dan leluhur masyarakat Tengger. Ketiga, melakukan kurban suci, kerelaan bersedekah dengan kerelaan hati atas keberhasilan usaha selama setahun. Alhamdulillah, setiap tahun pemerintah Kabupaten Probolinggo didukung pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu mendukung acara Kasada di Pendopo Ngadisari ini. Tujuannya adalah memberi dukungan dan penghormatan dengan hati yang tulus atas perjuangan terus menerus masyarakat untuk menyelenggarakan ritual Kasada dan tradisi yang mengandung banyak nilai luhur…Hampir dua tahun kita mendengar terjadinya erupsi Gunung Bromo. Selama itu pula kita memanjatkan doa dan bekerjasama untuk memulihkan kegiatan pariwisata ini. Rangkaian doa dikabulkan. Saat ini Bromo sudah layak untuk kembali dikunjungi masyarakat Tengger, dan para pelaku usaha pariwisata, dan sudah siap menerima kunjungan wisatawan. Namun, kita harus mampu menjaga isyarat alam, mempertimbangan keamaan, kenyamanan, dan kelestarian Gunung Bromo untuk jangka panjang…Tahun ini, kementeriaan pariwisata bersinergi dengan provinsi Jawa Timur, telah membantu kita melalui program pemberian bantuan. Saya juga berterima kasih kepada para pelaku wisata dan masyarakat Tengger yang telah bersinergi untuk melayani dengan baik para wisatawan di Bromo. Oleh karena itu, saya pada kesempatan kali ini mengucapkan penghargaan atas upaya kita membuahkan kelestarian Bromo, selanjutnya agar mampu memanjakan para wisatawan, agar datang lagi dan datang lagi ke Gunung Bromo.”19

Dari pidato sambutan tersebut tampak jelas betapa pemerintah berusaha memadukan pelestarian tradisi yang diyakini penuh dengan ajaran bijak dengan kepentingan pariwisata budaya. Kemeriahaan acara Kasada dalam perspektif rezim negara akan mendatangkan keuntungan finansial berupa pajak hotel. Maka dari itu, pemerintah selalu mendorong agar pelaksanaan Kasada semakin meriah dan semakin baik dari tahun ke tahun, sehingga para wisatawan akan selalu datang setiap tahun dan semakin banyak dari waktu ke waktu. Untuk memeriahkan gelaran resepsi Kasada, panitia—pihak dinas pariwisata dan perangkat desa—menyajikan sendratari Rara Anteng dan Jaka Seger, sebagai tokoh legenda yang melahirkan masyarakat Tengger. Selain itu juga disajikan sendratari Panembromo.

Pagelaran sendratari, dalam konteks penguatan tradisi, menurut kami, merupakan sebuah usaha estetik dan diskursif untuk menegosiasikan cerita asal-usul wong Tengger kepada para masyarakat dan wisatawan. Dengan usaha tersebut, para sesepuh adat mengharapkan bahwa masyarakat bisa memperoleh penjelasan bersifat visual—yang tentu saja lebih mudah dipahami dan lebih menarik—tentang konsep sak-keturunan (satu keturunan) yang mengikat kedirian dan kehidupan masyarakat Tengger di empat kabupaten. Meskipun, asal-usul legenda tersebut masih bisa diperdebatkan, para dhukun pandita rupanya sudah bersepakat bahwa Rara Anteng dan Jaka Seger harus terus diwacanakan kepada masyarakat, khususnya generasi muda agar ikatan identitas asal-usul semakin kuat. Sementara, dalam konteks industri pariwisata, pagelaran tersebut lebih bertujuan untuk memberikan aneka suguhan kreatif kepada para wisatawan, sehingga mereka tidak hanya menikmati eksostisme alam, tetapi juga eksotisme tradisi.

Pada resepsi juga dikukuhkan beberapa pejabat dari Jakarta, Provinsi, dan Kabupaten sebagai warga kehormatan Tengger. Tradisi pengukuhan warga kehormatan yang sudah berlangsung sejak zaman Orde Baru ini bisa dibaca sebagai bentuk negosiasi politik warga Tengger di mata aparatus negara. Sebagai bagian dari sistem negara modern, masyarakat Tengger sangat menyadari bahwa kekuasaan dalam melindungi warga minoritas berada pada pihak negara. Sebagai minoritas yang dari hari ke hari menjadi sasaran syiar agama-agama besar non-Hindu, mereka tentu berharap akan mendapatkan perhatian lebih dari penguasa. Dengan mengangkat aparatus negara sebagai warga kehormatan itu, mereka berharap pemerintah akan melindungi dan memperhatikan pengembangan masyarakat dan budaya Tengger, agar tetap bisa bertahan di tengah-tengah pengaruh agama-agama tersebut. Selain itu, sebagai warga kehormatan, para pejabat negara tersebut diharapkan ikut mempromosikan budaya Tengger dan juga potensi pariwisatanya. Dengan kata lain, terdapat dua kepentingan, negosiasi identitas dan pariwisata, yang menjadi pertimbangan mengapa dalam ritual Kasada diselipi agenda pengangkatan warga kehormatan.

Selain semakin meriahnya agenda-agenda pra-ritual, pelaksanaan ritual Kasada di Pura Poten, lautan pasir Bromo juga semakin ramai dengan hadirnya para pengunjung, baik wisatawan maupun wartawan dan fotografer yang ingin meliput dan mengabadikan momen suci tersebut. Ketika ratusan warga Tengger dari Probolinggo, Pasuruan, Lumajang dan Malang menunggu berlangsungnya ritual Mulunen dan pembacaan mantra persembahan Kasada, ratusan pengunjung dan wartawan mulai menempati area di sekitar pura. Entah berapa kali jepretan kamera mengabadikan peristiwa-peristiwa yang berlangsung. Bermacam peristiwa tersebut menandakan betapa kesucian niat warga Tengger untuk berdoa dan mempersembahkan hasil bumi ke kawasan Bromo telah menjadi atraksi yang menarik untuk diabadikan dan dikabarkan secara nasional maupun global. Kepentingan jurnalistik dan promosi pariwisata memang tidak bisa lagi ditolak kehadirannya di tengah ritual suci, samahalnya dengan kepentingan kapitalisme.

Ketika pelaksanaan ritual di Pura Poten, kami menyaksikan sebuah peristiwa kecil yang luput dari jepretan para wartawan foto maupun pengunjung. Pada sesajen yang terbuat dari hasil bumi di kawasan Tengger terdapat makanan ringan buatan pabrik yang diikutkan sebagai sesaji.

Sesajen dalam kasanah Kasada merupakan rangkaian hasil bumi dan ternak yang dihasilkan oleh bumi Tengger. Setahun sekali masyarakat perlu mengorbakan sesajen sebagai persembahan kepada para Dewata yang menghuni kawah Bromo. Selain sebagai doa agar Dewata melindungi dan melimpahkan kesejahteraan kepada wong Tengger, Kasada juga dimaksudkan sebagai simbol kemauan untuk bersedekah kepada sesama. Kehadiran makanan ringan yang jelas-jelas merupakan produk industrial menarik untuk ditafsir secara simbolik. Makanan ringan merupakan penanda kecil dari modernitas yang sudah biasa dilakoni oleh masyarakat Tengger di empat kabupaten. Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak dan remaja biasa mengkonsumsi makanan ringan. Untuk membeli makanan ringan, tentu para orang tua mendapatkan uang dari perdagangan sayur mayur dan pariwisata Bromo. Dengan kata lain, makanan ringan dibeli dari hasil bumi Tengger. Maka, wajar kiranya ketika makanan ringan dimasukkan sebagai bagian sesajen Kasada. Selain itu, makanan ringan juga sudah dianggap sebagai makanan sehari-hari masyarakat Tengger, sehingga mereka perlu mempersembahkannya kepada para Dewata. Dengan demikian, produk-produk industrial yang pada dasarnya sangat kapitalistik, oleh masyarakat Tengger dimaknai sebagai bagian penting dalam kehidupan dan ritual mereka. Subjektivitas hibrid menjadikannya bisa berlangsung karena batas antara yang tradisional dan yang modern menjadi sangat cair. Begitupula batas antara yang alamiah dan yang pabrikan juga tidak menjadi dua kutub biner yang perlu dipertentangkan dalam menjalankan ritual.

Berubahnya ukuran tradisional dalam keberantaraan kultural

Keyakinan religi yang diwarisi dari para leluhur—yang berbeda dari agama-agama di dunia—seringkali digunakan untuk memosisikan sebuah komunitas atau masyarakat ke dalam kategori tradisional—atau bahkan, primitif. Namun, dalam pengaruh modernitas yang semakin menjadi biasa, konseptualisasi tersebut sepertinya harus segera ditinggalkan. Olupana (2004: 5) menjabarkan alasan epistemologis perihal persoalan itu sebagai berikut.

Masyarakat tidak hanya menyerap tradisi-tradisi dari budaya terkininya, tetapi juga menyeleksi budaya-budaya yang tidak familiar. Proses selektif ini mengarah pada beberapa tingkatan kelenturan, karena masyarakat bisa meninggalkan norma-norma kuno ketika mereka mengimpor nilai-nilai budaya baru. Hal ini mendorong kita untuk mempertanyakan perluasan pengaruh modernitas terhadap tradisi. Budaya yang mengimpor ilmu pengetahuan dan teknologi Barat mengubah pola-pola yang sudah mapan dari tradisi. Bertentangan dengan komunitas tradisional, konsep-konsep impor sepertu humanisme Barat mempromosikan pelatihan kemampuan individual dan pemujaan nalar. Dengan mengganti aturan-aturan keluarga luas dan induk dengan standar tinggi kehidupan, praktik individualistik seringkali berkonflik dengan tradisi pribumi. Bagaimanapun juga, budaya Afrika dan yang lain, sebagai contoh, memandang kausalitas sebagai fungsi kekuatan spiritual dan mistik. Konsekuensinya, modernitas menciptakan ancaman signifikan terhadap tradisi-tradisi yang sudah mapan.

Kehadiran orientasi dan perilaku modern dalam masyarakat Tengger—kerja-kerja pertanian, pendidikan, konsumsi benda pabrikan, dan pariwisata—juga menghadirkan ancaman tersendiri—diakui atau tidak—bagi fondasi-fondasi ketradisionalan religi komunal, meskipun tidak berlangsung secara massif, dalam artian mampu mengubah seluruh tatanan religi mereka. Kebiasaan mengkonsumsi modernitas dalam kehidupan sehari-hari menciptakan endapan-endapan psiko-kultural yang berbeda dari kemapanan religi warisan leluhur. Dalam kondisi demikian, ukuran-ukuran ketradisionalan yang di-institusionalisasi-kan secara ajeg dalam momen-momen keluarga dan komunal secara perlahan tapi pasti akan mengalami perubahan, meskipun tidak berarti frontal dan radikal. Gugatan-gugatan diskursif terhadap otoritas religi dan tabu-tabu tradisional—sekecil apapun—menegaskan mulai bergesernya kemapanan nilai-nilai leluhur yang masih ajeg di negosiasikan oleh pemuka adat ketika orientasi menjadi modern menjadi kekuatan kultural-hegemonik dalam masyarakat lokal.

Usaha untuk terus mewariskan dan memeriahkan keluhuran dan kesakraralan lokal di tengah-tengah mulai berkembangnya gugatan-gugatan diskursif terhadap otoritas religi memang menunjukkan keteguhan masyarakat lokal untuk berkontestasi dalam kehidupan yang semakin modern. Namun, usaha yang sering dilabeli “pelestarian tradisi” tersebut juga memberi kesempatan kepada rezim negara dan rezim pemodal untuk menginkorporasinya dalam label pariwisata budaya. Esensialisasi dan mobilisasi ketradisionalan oleh pemuka adat dan masyarakat lokal menjadi atraksi kultural yang bisa memenuhi kerinduan masyarakat kota maupun masyarakat mancanegara—wisatawan—terhadap etnisitas sehingga bisa mendatangkan keuntungan finansial bagi rezim negara. Sementara, rezim pemodal bisa masuk ke dalam aspek-aspek sponsorhsip dan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata, sehingga mereka akan mengeruk keuntungan yang lebih besar dengan mengatasnamakan pelestarian budaya. Memang, para pemuka adat dan masyarakat bisa tersenyum karena ritual-ritual yang diwariskan oleh nenek moyang mereka semakin ramai dan meriah dengan datangnya banyak wisatawan dan banyaknya atraksi hiburan tambahan.  Pengakuan oleh rezim negara melalui paket wisata budaya juga bisa mendatangkan keuntungan ideologis bagi masyarakat lokal-minoritas, karena eksistensi budaya mereka seperti mendapatkan perlindungan dari otoritas politik.

Namun, sekali lagi, kehadiran rezim negara dan pemodal dalam usaha mobilisasi kekuatan tradisional tetap saja menyelipkan kepentingan ekonomi-politik yang dalam beberapa aspek bisa mengurangi aspek kesakralan. Briggs & Sharp (2004: 673) memaparkan:

Penting kiranya untuk tidak melihat pengetahuan pribumi sebagai artifak, semata-mata sebagai sesuatu yang harus dilestarikan (mungkin serupa dengan koleksi keragaman genetis) sebagai rekaman dari apa yang hilang sebagai akibat perjalanan panjang ilmu pengetahuan Barat….Meskipun tampak ada asumsi halus dalam banyak literatur bahwa kapitalisme dan ilmu pengetahuan Barat saling terikat satu sama lain…jika sistem pengetahuan alternatif menawarkan hasil modal yang lebih besar ketimbang ilmu pengetahuan Barat, maka kepentingan kaum pemodal tanpa ragu-ragu lagi merangkul pengetahuan tersebut.

Bagi rezim negara pascakolonial dan pemodal, kehadiran mobilisasi ketradisionalan dalam masyarakat lokal merupakan material yang bisa dengan cepat dimanfaatkan demi mendapatkan keuntungan finansial. Tidak bisa dipungkiri, dalam peradaban pasar, pikiran dan tindakan ekonomi-politik rezim negara, suka atau tidak suka, harus mengadopsi trend pariwisata global yang menghendaki keunikan dan keeksotisan atraksi budaya. Dalam konteks ini, mereka akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, mendapatkan pengakuan publik bahwa rezim negara telah memberikan perhatian lebih kepada pelestarian budaya lokal. Kedua, mendapatkan pemasukan devisa dari aktivitas pariwisata lokal. Sementara, bagi rezim pemodal, mereka akan memperoleh keuntungan finansial sekaligus peneriman dari masyarakat lokal, karena semua aktivitas mereka bukan lagi dianggap membahayakan eksistensi budaya lokal.

* Tulisan ini merupakan bagian dari laporan riset kami yang berjudul Menjadi Sang Hibrid (2011-2012) yang didanai oleh DP2M.

Catatan akhir

11 Dikutip dari Paring, Edi, & MHN Huda. 2008. “Ketika Tanah Tengger Menjadi Profan”, tersedia di: http://www.desantara.org/04-2008/897/ketika-tanah-tengger-menjadi-profan/, diunduh 10 Oktober 2011.

12 Sutomo, wawancara, 29 Juli 2011.

13 Ibid.

14 Mujono, wawancara, 2 Agustus 2012.

15 Hasan Aminuddin yang pada tahun 2012 masih menjabat sebagai Bupati Probolinggo dengan tegas menyatakan: “Intinya, bagaimana objek wisata Bromo ada sedikit kewenangan kami. Sehingga, masyarakat sekitar Bromo merasa semakin memiliki. Usulan ini perlu dikaji ulang, sehingga kita bisa mengelola Bromo secara maksimal…Sejauh ini kami hanya mengadvokasi atau mengawasi saja. Artinya, diluar kawasan laut pasir dan lokasi wisata Bromo adalah kewenangan pemerintah daerah. Sementara, untuk di dalam kawasan Bromo dikelola pemerintah pusat dan PAD nya pun disetor ke pusat.” Lihat, “Pengelolaan Gunung Bromo oleh Pemerintah Pusat Perlu Dikaji Ulang”, tersedia di: http://www.lensaindonesia.com/2012/08/30/pengelolaan-gunung-bromo-oleh-pemerintah-pusat-perlu-dikaji-ulang.html, diunduh 14 Oktober 2012.

16 Sutomo, wawancara, 23 Juli 2012.

17 Ibid.

18 “Sambutan perwakilan perusahaan rokok dalam pagelaran dangdut pra Kasada”, 2 Agustus 2012.

19 “Sambutan Bupati Probolinggo dalam Malam Resepsi Kasada 2012”, 3 Agustus 2012.

Share This:

About Andang Subaharianto 7 Articles
Andang Subaharianto adalah Rektor Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Banyuwangi, juga staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Pernah menjabat Pembantu Rektor III Universitas Jember.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*