Sedikit kritik tentang kampanye identitas Pandhalungan untuk Jember

EKO SUWARGONO

 

Download artikel versi PDF

Berawal dari pentas Dapil

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember (Disparbud) menutup tahun 2017 dengan menggelar serangkaian pentas seni ruang publik di wilayah daerah pemilihan dengan label Pagelaran Seni Budaya Pandhalungan (PSBP), 22 – 28 Desember 2017. Acara yang menghabiskan dana dalam kisaran 1 milyar rupiah itu di gelar di Desa Kemiri (Panti, 22 Desember), Desa Sumberlesung (Ledokombo, 24 Desember), Kelurahan Sumbersari (25 Desember), Desa  Balung Kulon (Balung, 26 Desember), Desa Grenden (Puger, 27 Desember), dan Desa Tanggul Kulon (Tanggul, 28 Desember). Berbagai macam atraksi kesenian yang ada di Jember tampilkan seperti jaranan, reog, can-macanan kaduk, janger, ludruk, tari-tarian tradisional, dan lain-lain. Sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi para seniman dan menghormati undangan Disparbud, saya dan beberapa pengurus selalu hadir dalam gelaran tersebut, meskipun secara substansial kami berbeda pandangan soal usaha birokrat kebudayaan untuk mendukung kampanye yang dilakukan Rumah Budaya Pandhalungan (RBP); sebuah lembaga yang berisi akademisi, beberapa seniman sanggar, dan pengusaha rumah makan. Apalagi kelahiran gelaran tersebut dulunya juga digagas dan melibatkan DKJ, meskipun kami secara institusional tidak pernah memberikan label Pandhalungan. Gagasan utama kami adalah pentas ruang publik di wilayah dapil yang sebelumnya didahului riset tentang potensi kesenian sehingga semua pengisi acara berasal dari masing-masing wilayah.

PSBP 1

Salah satu penampil dalam PSBP (http://jembergo.id/buka-acara-pandhalungan-bupati-faida-sampaikan-apresiasi-seni-budaya/)

Meskipun demikian, ketika Disparbud mengubah nama dan bentuk acara serta tidak banyak melibatkan DKJ dalam mendesain gelaran kecuali untuk mencarikan beberapa pengisi acara, kami tidak mempermasalahkannya karena semua anggaran memang berasal dari APBD yang dikelola Disparbud. Dan, Dinas juga berhak untuk lebih banyak berkonsultasi dengan komunitas RBP, termasuk melibatkan lebih banyak anggota organisasi ini dalam PSBP. Sementara DKJ hanya diundang sekali untuk membahas gelaran tersebut di Warung Kembang Ajung yang disitu juga menjadi markas RBP (kalau tidak salah 21 Desember 2017, atau beberapa hari sebelum gelaran PSBP dilaksanakan). Apakah kehadiran saya di Warung Kembang itu menjadi bentuk legitimasi bahwa DKJ secara institusional memberikan dukungan terhadap Pentas Seni Budaya Pandhalungan? Boleh saja ditafsir demikian. Yang pasti yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kabid Kebudayaan Disparbud dan beberapa pengurus RBP, sedangkan saya seorang diri mewakili DKJ. Meskipun sudah diingatkan beberapa pengurus tentang kemungkinan digunakannya kehadiran saya sebagai legitimasi, saya tetap hadir dalam pertemuan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi Disparbud sebagai partner DKJ.

Dalam pertemuan tersebut saya tidak punya hak untuk menolak rencana pagelaran berlabel Pandhalungan tersebut, karena melibatkan banyak seniman rakyat. Selain itu yang lebih urgent adalah bahwa Disparbud langsung menyodorkan konsep acara berlabel Pandhalungan tanpa terlebih dahulu berdiskusi dengan DKJ. Apa yang menjadi pertanyaan yang tidak sempat saya lontarkan adalah mengapa pertemuan itu dilangsungkan di Warung Kembang yang di situ ada markas RBP? Apakah rancangan acara tersebut sudah dibahas sebelumnya oleh Disparbud dengan RBP? Padahal, partner sebenarnya dari program Disparbud untuk pengembangan dan promosi potensi seni dan budaya Jember adalah DKJ. Namun, saya sengaja tidak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut karena tidak ingin menimbulkan permasalahan yang lebih pelik.

Kami di DKJ memang berusaha untuk tidak bersikap reaksioner karena memang bukan program seperti itu yang ingin kami gagas bersama para seniman di Jember yang sangat beragam. Apalagi, Dinas juga sangat paham bahwa DKJ secara institusional tidak pernah mendukung kampanye identitas Pandhalungan untuk Jember sebagaimana yang mereka gagas bersama RBP dan dilegitimasi oleh bupati. Perspektif bersebrangan dalam hal kebudayaan adalah dinamika yang wajar dan asyik selagi dilakukan dengan cara-cara kritis berbasis data lapangan. Kami memang lebih mementingkan kehadiran di tengah-tengah geliat dan permasalahan para seniman rakyat di Jember dan tidak mau terjebak ke dalam model kampanye dan propaganda yang lebih banyak berisi pepesan kosong; tanpa desain pengembangan yang jelas. Dari penelusuran yang kami lakukan, penyematan identitas Pandhalungan untuk Jember tidaklah didasari oleh penelitian mendalam tentang keberagaman budaya di Jember dan hanya mendasarkan pada tulisan berbasis asumsi awal tanpa pembuktian analisis data-data lapangan yang komprehensif di kabupaten ini.

Namun, ketika kritik yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota DKJ, baik yang ditulis dalam bentuk tulisan artikel ataupun pernyataan-pernyataan di media sosial memunculkan kengawuran wacana, yakni “memversuskan atau memosisikan DKJ bermusuhan dengan Bupati Faida”, maka saya selaku Ketu DKJ perlu membuat tulisan ini. Melalui tulisan ini saya yang diamanahi untuk memimpin lembaga yang diresmikan dengan SK Bupati dan mengkonsolidasikan kerja-kerja kebudayaan bersama para seniman dan masyarakat Jember ingin menyampaikan beberapa catatan kritis terkait kampanye identitas Pandhalungan dan permasalahan-permasalahan turunan yang menjadi ada karena kampanye tersebut. Dengan tulisan ini, saya berharap para seniman, masyarakat, akademisi, birokrat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam usaha pengembangan seni dan budaya Jember bisa memahami bagaimana sebenarnya sikap institusional DKJ dalam kerja dan gerakan kultural yang tidak mau terjebak dalam kampanye terminologis Pandhalungan yang dilakukan Disparbud dan ditopang sepenuhnya oleh RBP. Selain itu, DKJ juga akan melakukan tanggapan-tanggapan diskursif terhadap kampanye negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menegaskan bahwa lembaga ini tidaklah dihuni oleh orang-orang yang tidak bisa memaparkan analisis dan temuan secara akademis alias bukan dihuni oleh orang-orang yang hanya bisa ngathok ke penguasa dan bermental proyek.

Tentang Pagelaran Seni Budaya Pandhalungan dan kampanye identitas

Sebelum ada pergantian Kabid Kebudayaan dan Seni Disparbud dan penggantian Kepala Disparbud, DKJ secara institusional diminta oleh Plt Kepala Disparbud, Satuki, untuk melakukan pemetaan potensi kesenian di masing-masing dapil. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menyiapkan pentas di masing-masing dapil berbasis potensi lokal. DKJ pun segera membentuk tim yang bertanggung jawab untuk terjun ke lapangan. Mereka melakukan kegiatan pendataan untuk memetakan potensi kesenian yang bisa disuguhkan dalam gelaran yang direncanakan. Pergantian Kepala Disparbud dan Kabid Kebudayaan Disparbud menjadikan perubahan desain acara. Kabid baru, Susmiadi, tetap menginginkan digunakannya label Pandhalungan untuk pagelaran dapil. Alasannya, karena Bupati Faida sudah mencanangkan Jember Kota Pandhalungan pada tahun 2016, sehingga kegiatan pagelaran dapil harus menyesuaikan. Pengurus DKJ sudah mencoba untuk mengusulkan kepadanya untuk meniadakan label Pandhalungan karena masih debatable. Namun, Kabid bersikukuh keras untuk tetap mempertahankan label Pandhalungan. Akhirnya, DKJ tidak mau lagi berdebat tentang pagelaran tersebut.

Maka, dalam pertemuan three parties, Disparbud (yang diwakili Kabid Kebudayaan dan Seni), DKJ, dan RBP, di Warung Kembang, saya selaku Ketua DKJ tidak dalam posisi menawarkan sesuatu tentang PSBP, karena semua konsep acara sudah dirancang. Lagipula, konsep PSBP yang ditawarkan ternyata mengakomodir banyak kelompok seni yang berkembang di Jember, baik dari etnis Jawa, Madura, dan yang lain. Tentu saja, DKJ tidak bisa menolak pertunjukan tersebut karena toh selama ini kami juga bergerak bersama para seniman yang diundang untuk mengisi pertunjukan. Ketika Disparbud meminta DKJ untuk mencarikan beberapa komunitas seni untuk mengisi PSBP kami pun mencarikannya. Ini adalah bentuk kontribusi kami untuk ikut menyemarakkan kegiatan kultural. Meskipun demikian, sekali lagi, bukan berarti kami mendukung kampanye identitas Pandhalungan untuk Jember.

Dan, saya selalu datang pada setiap pertunjukan di masing-masing wilayah, meskipun saya dan beberapa pengurus DKJ lebih memilih membaur bersama penonton. Jadi tidak benar ketika ada pihak-pihak yang ngomong bahwa saya dan pengurus DKJ tidak hadir. Dari kehadiran selama PSBP itulah saya berani memberikan catatan-catatan berikut dengan tujuan untuk memberikan kritik ataupun saran terkait gelaran ataupun wacana-wacana yang berkembang selepas acara. Kalaupun ada pihak-pihak tertentu yang merasa tersindir atau tidak enak terhadap kritik yang saya lontarkan, tentu saya dengan senang hati menunggu tanggapan balik dalam bentuk tulisan atau ajakan berdiskusi secara akademis.

PSBP 5

Bupati Faida dan suami ikut bergoyang di tengah penonton (https://jemberkab.go.id/bupati-seni-dan-budaya-pandhalungan-harus-lebih-maju/#jp-carousel-20103)

Pertama-tama, menurut pengamatan saya, PSBP benar-benar sukses dan mendapatkan aplaus, khususnya aplaus dari panitia penyelenggaran, aparat Disparbud, dan anggota RBP. Mengapa saya katakan demikian? Mayoritas penonton menganggap tontonan ini biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sangat mungkin mereka melihat pagelaran ini tidak ubahnya ketika mereka menonton pagelaran 17-an. Ada atraksi jaranan, reog, patrol, tari-tarian, ludruk, janger, dan kesenian lain yang sekedar dipentaskan secara bergiliran, tanpa sentuhan konsep yang berbeda dan baru. Padahal kalau memang disiapkan dengan konsep yang serius, gelaran bermacam kesenian berbasis etnis tersebut bisa menjadi atraksi yang menarik. Pentas sendratasik JATAYU TIWIKROMO yang diselenggarakan DKJ bersama para seniman Jember di Alun-alun Jember, misalnya, bisa menghadirkan konsep baru pertunjukan kolaboratif yang sangat khas, baik dalam hal hiburan ataupun pesan kebhinekaan yang disampaikan. Tentu saja sangat disayangkan.

Untung kiranya, Bupati Jember selalu hadir dalam setiap gelaran di masing-masing Dapil. Kehadiran Bupati Faida menjadikan warga masyarakat cukup antusias untuk hadir dalam pertunjukan. Dalam setiap kehadirannya, Bupati menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang ramah dan dekat dengan rakyatnya. Beliau menyapa masyarakat dengan senyumnya yang khas. Bahkan beliau dengan suka-cita berkenan turun ke arena bersama warga untuk mendendangkan lagu “Pandhalungan” yang digubah dan diaransemen seniman senior, Supartu. Nah, sampai di situ PSBP mendapatkan kulminasi antusiasme dari masyarakat. Kehadiran Bupati terkesan lebih mendominasi semangat masyarakat menghadiri perhelatan seni budaya yang dikatakan “luar biasa” oleh personil Disparbud dan anggota RBP, PSBP ternyata memiliki banyak celah dalam hal konsep dan kualitas pertunjukan, khususnya terkait ketiadaan tawaran baru dalam sajian estetiknya. Begitu Bupati meninggalkan perhelatan, maka sontak masyarakat penonton juga berhamburan pergi. Situasi pagelaran mendadak jauh menjadi “menyepi”. Kenyataan ini, sekali lagi, menegaskan bahwa sebagai sebuah gelaran yang dicitrakan luar biasa itu. Pencitraan terhadap gemerlap panggung memang seringkali mengabaikan realitas penonton.

PSBP 4

Bupati membaur bersama penonton (https://jemberkab.go.id/bupati-seni-dan-budaya-pandhalungan-harus-lebih-maju/#jp-carousel-20101)

Satu hal yang menurut saya mendistorsi kualitas  gelaran PSBP adalah adanya kecemasan penyelenggara terhadap “ketidakmengertian” masyarakat teradap istilah “budaya Pandhalungan”. Hampir di setiap awal pagelaran, panitia memberikan waktu khusus kepada Mohammad Ilham—dosen Fakultas Ilmu Budaya UNEJ dan salah satu intelektual RBP—untuk menjelaskan pengertian budaya Pandhalungan kepada penonton. Bagi saya pribadi, selipan acara itu ya boleh-boleh saja. Tapi bagi saya, semoga saja tidak keliru, peristiwa itu justru “kontra produktif” terhadap kualitas pagelaran seni budaya. Peristiwa penjelasan itu malah mengesankan bahwa PSBP telah dijadikan propaganda pihak-pihak yang bersemangat mempromosikan “konstruksi identitas budaya Pandhalungan”. Melihat propaganda tersebut, saya jadi berpikir, berarti selama ini orang-orang Disparbud tidak pernah membaca dan memperhatikan kritik yang diberikan oleh akademisi ataupun pengurus DKJ terkait kampanye Pandhalungan. Lebih jauh lagi, kampanye dan propaganda yang dilakukan menegaskan bahwa memang mayoritas warga Jember kurang memahami apa itu identitas Pandhalungan sehingga perlu ‘dikoar-koarkan’ di atas panggung. Salah satu implikasi yang tidak bisa dihindari adalah bahwa aspek pagelaran dan pemberdayaan seninya menjadi lemah karena menjadi subordinat dari propaganda. Yang mengkhawatirkan adalah jika ada pihak yang berpendapat kritis bahwa PSBP di 6 Dapil yang menelan dana hampir 1 milyar itu ternyata hanya menjadi alat propaganda “terminologi Pandhalungan”, bukan pemberdayaan seni budayanya.

Menurut saya, pagelaran seni budaya adalah “pengejawantahan nilai-nilai keindahan dan harmonisasi yang biasa disebut estetika”. Oleh karenanya butuh konsep yang matang, bukan asal kuasa dan punya pendanaan untuk menggelar. Takutnya, jika tanpa konsep yang memadai, selain menjadi alat propaganda, pagelaran seni budaya itu menjadi peristiwa “onani komunitas” dengan peristiwa seni-budaya sebagai instrumennya. Maksudnya, karena gairah dan hasrat individu atau komunitas tertentu yang membuncah dan mereka berhasil mempengaruhi atau menarik hati pihak-pihak tertentu di Disparbud untuk melancarkan propaganda mereka di atas panggung pertunjukan. Akibatnya, gelaran seni hanya menjadi instrumen yang tampak sebagai tempelan belaka. Karena tujuan sebenarnya adalah terlaksananya propaganda identitas Pandhalungan dengan legitimasi pemerintah kabupaten. Semoga saja, ketakutan saya itu hanya menjadi ketakutan, meskipun saya juga tidak punya kuasa untuk menolaknya ketika menjadi kenyataan.

Tentang pernyataan personel RBP, “DKJ vs Bupati”

Salah satu efek diskursif dari PSBP adalah ramainya kembali perdebatan di media sosial. Ada sebagian pihak yang dengan begitu pongah mengatakan bahwa Pandhalungan-lah yang berhak menjadi identitas Jember karena Bupati dan Disparbud sudah menyepakatinya. Ada pula pihak yang mengatakan Jemberan sebagai perspektif yang lebih tepat—bukan identitas—untuk membaca kompleksitas budaya yang ada di Jember. Ada pula pihak yang mengedepankan proses berkarya untuk memperkaya seni dan budaya di Jember, mengabaikan identitas yang dipaksakan. Saya memandangnya sebagai dinamika dalam pertarungan wacana.

Penampilan musik patrol (https://jemberkab.go.id/bupati-seni-dan-budaya-pandhalungan-harus-lebih-maju/#jp-carousel-20102)

Namun, yang membuat saya terkejut adalah munculnya pernyataan “DKJ vs Bupati” yang dilontarkan seseorang yang mengaku sebagai bagian Litbang dari RBP. Saya perlu membahas persoalan ini agar tidak terjadi salah paham yang bisa memunculkan ketidakharmonisan DKJ dengan Bupati. Dalam pandangan saya, pernyataan tersebut dilontarkan oleh seseorang yang sepertinya belum tahu banyak tentang ke-DKJ-an, atau barangkali, ia memang tidak mau tahu-menahu soal DKJ. Padahal saya sering melihat dia singgah di Sekber yang menjadi tempat para pengurus DKJ melakukan rapat karena belum diberikan sekretariat tetap oleh Pemkab? Wallahualam. Dia berspekulasi dengan amat berani dengan membuat pernyataan tersebut. Sepengatahuan saya, DKJ tidak pernah berpikiran melawan atau memusuhi Bupati. Dalam program DKJ yang telah dilaksanakan selama tahun 2016-2017 yang 90% berasal dari swadaya pengurus, seniman, perangkat desa, dan masyarakat, dan program yang diajukan tahun 2018 yang diajukan melalui DISPARBUD (saya tidak tahu apa sudah diusulkan atau belum), tak satupun program yang menentang gagasan pemberdayaan seni-budaya versi Bupati Jember. Seluruh program berdasarkan pada RPJMD dan 22 Janji Bupati di bidang seni-budaya.

Kalau toh dalam program-program DKJ itu tak mencantumkan terminologi Pandhalungan, itu sama sekali tidak bisa diterjemahkan bahwa program DKJ bertentangan dengan keinginan Bupati. Kata “Pandhalungan” dalam perspektif wacana kebudayaan bersifat “terminologis”, bukan “substantif”. Terminologi bisa saja berkonotasi “penamaan” yang sanga arbitrer (manasuka) dan berubah-ubah. Namun, substansi mesti menjadi sebab kemaujudan realitas. DKJ selalu dan selalu menterjemahkan programnya berbasis realitas seni budaya yang berkembang di Jember sehingga tidak berisiko “gugur” dalam teks cultural identity secara esensial yang kalau tidak hati-hati hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, bukan mayoritas masyarakat. Maka, DKJ mencoba untuk kritis dalam merespons konsep identitas yang telah diusung dan menelan banyak biaya yang berasal dari uang rakyat. Mohon maaf, jangan pernyataan ini diterjemahkan “bermusuhan” kalau tidak ingin mendapat predikat “pengadu domba”!!!

PSBP 2

Janger pun menjadi bagian dari sajian PSBP (http://jembergo.id/buka-acara-pandhalungan-bupati-faida-sampaikan-apresiasi-seni-budaya/)

Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa semua daerah di Tapal Kuda itu bisa dijuluki kawasan Pandhalungan sebagaimana disampaikan Mohammad Ilham sendiri dan disaksikan banyak orang dalam perhelatan di Ledokombo. Berarti terminologi Pandhalungan tidak bisa dimainkan sebagai cultural identity untuk Jember saja, karena sangat berisiko gugur di lain waktu. Sangat mungkin kabupaten-kabupaten lain seperti Situbondo, Bondowoso, Lumajang, maupun Probolinggo suatau saat bisa juga menyebut dirinya sebagai wilayah budaya Pandhalungan. Terus bagaimana logikanya mem-branding Pandhalungan sebagai identitas Jember??? Artinya, ini bukan lagi persoalan apakah identitas itu akan dipahami dan disepakati oleh mayoritas rakyat Jember, tetapi sekedar berkaitan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu yang menggunakan legitimasi Pemkab untuk mempropagandakan kehendak dan hasrat mereka menjadikan Pandhalungan identitas budaya seluruh masyarakat Jember.

Ada suatu pernyataan yang menurut saya kurang hati-hati yang terlontar dalam sebuah fragmen di Ledokombo: “Jember dikatakan kota Pandhalungan karena dari sekian banyak bupati di kawasan Tapal Kuda yang berani memproklamirkan pertama kali daerahnya sebagai kota Pandhalungan adalah Bupati Jember”. Jadi benarkah identitas budaya disematkan karena peristiwa semacam itu? Pantaskah sebuah identitas budaya disematkan hanya gara-gara Bupati mengumumkan Jember is the City of Pandhalungan? Tentu saja asumsi akademis seperti ini perlu dikritik karena terlalu menyederhanakan persoalan identitas yang sangat beragam di Jember, dimana komunitas Jawa, Madura, Arab, China, Mandar, Using, Sunda, dan yang lain ikut berkontribusi membentuk keberagaman budaya di wilayah ini. Selain itu, semangat memunculkan identitas Pandhalungan dengan gaya top-down malah menegaskan bahwa di tingkat masyarakat, identitas ini bukanlah dianggap mayoritas sehingga tidak banyak warga yang mengenal dan memahaminya.

Bupati ikut menyanyi (https://jemberkab.go.id/bupati-seni-dan-budaya-pandhalungan-harus-lebih-maju/#jp-carousel-20100)

Itulah sebabnya mengapa DKJ bersikap kritis terhadap wacana identitas budaya Pandhalungan untuk Jember. DKJ sebenarnya ingin menyelamatkan Jember dari hegemoni identitas Pandhalungan yang memang belum memiliki fondasi filosofis dan kultural yang kuat sebagai sebuah identitas untuk Jember. Ketidakjelasan definisi Pandhalungan menunjukkan belum adanya penelitian mendalam yang dilakukan oleh mereka yang mengkampanyekan sebagai identitas Jember. Awalnya, Pandhalungan dipahami sebagai anak hasil perkawinan campuran antara Jawa dan Madura beserta budayanya. Ketika mendapatkan kritik karena di Jember terdapat bermacam etnis, mereka memaknai Pandhalungan sebagai “periuk besar” tempat bertemunya bermacam budaya etnis. Maka, tidak mengherankan kalau dalam PSBP dihadirkan kesenian jaranan, reog, gandrung, janger, patrol, dan lain-lain. Ini tentu bertentangan dengan makna awal tersebut. Selain itu, sekarang para penggiat Pandhalungan menganggapnya sebagai sebuah suku baru. Ketidakjelasan itu menandakan bahwa dalam memahami makna filosofis, kultural, maupun sosial, para pembela Pandhalungan masih kebingungan. Lalu, bagaimana bisa identitas sebuah masyarakat multikultural Jember ditentukan berdasarkan ketidakjelasan fondasinya di tengah-tengah masyarakat? Kalaupun komunitas dan budaya Pandhalungan itu ada, mereka hanyalah bagian dari keberagaman budaya Jember, bukan identitas yang harus dipropagandakan sebagai identitas Jember.

Nah, apakah sikap DKJ seperti itu patut dinilai DKJ bermusuhan atau menentang Bupati??? Jangan-jangan pernyataan “DKJ vs Bupati” merupakan upaya licik yang mencoba memainkan wacana budaya Pandhalungan yang sangat konstelatif dengan tujuan agar Bupati memusuhi DKJ. Hemm, kalau itu yang diinginkan tentu saja akan terlihat konyol, ngoyo, dan lucu!!! Satu yang harus dicatat, di dalam DKJ berisi akademisi, seniman, penggiat LSM, dan orang-orang yang ingin bersama-sama mengembangkan dan memberdayakan keberagaman budaya Jember dalam dinamika zaman yang semakin kompleks ini. Gerakan DKJ yang mengusung istilah Jemberan hanyalah perspektif untuk melihat secara dinamis kompleksitas manusia dan budaya yang ada di Jember, sehingga tidak perlu dikampanyekan oleh Pemkab. Mengapa? Karena kami meyakini bahwa bergerak bersama rakyat dan seniman dalam memformulasi dan mendesain kegiatan-kegiatan konstruktif dan inovatif akan lebih berharga ketimbang harus berkoar-koar mengkampanyekan identitas yang senyatanya berbeda dengan kenyataan kultural di tengah-tengah masyarakat.

Share This:

About Eko Suwargono 1 Article
Eko Suwargono, Ketua Umum Dewan Kesenian Jember periode 2016-2021. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

2 Comments

  1. tulisan ini masih mengandaikan posisi bupati sebagai kuasa pemberi amanat baik secara administratif maupun arah berkesenian dan berkebudayaan. posisi dkj ataupun rbp sepertinya masih harus seiring dan berseauaian dengan restu pemberi kuasa. ruang geraknya pun akhirnya terbatas dan perdebatan, dengan kerangka brand maupun perspekstif, yang muncul masih dibayang bayangi dan tak mampu lepas dari jerat kuasa itu, meski tidak eksplisit dan kentara. perumusan posisi fungsi dan pola hubungan antara dkj, rbp, kelompok seni, pelaku seni budaya,pemerintah, masyarakat masih tidak terjelaskan dengan nyata. kekaburan inilah yang memunculkan kesan perdebatan apapun yang muncul masih menuju muara yang sama : kuasa. pripun terus ?

    • Pertama, tulisan itu tidak dalam rangka menjelaskan posisi DKJ dengan komunitas kesenian dan masyarakat. Dalam AD ART jelas, DKJ menjadi organisasi yang yang ikut memikirkan, mengkaji, dan mengembangkan kehidupan seni dan budaya yang melibatkan komunitas-komunitas kesenian dan masyarakat. Kedua, tulisan ini memang berusaha menjelaskan polemik soal pemberian label identitas Pandhalungan, jadi yang ditekankan pada formasi diskursif identitas yang dikampanyekan, di mana DKJ tidak dalam posisi menyetujui legitimasi pemkab. Ketiga, bahwa hubungan DKJ dengan Dinas terkait adalah partner, artinya, DKJ bisa mengusulkan program dan Dinas terkait bisa mengusulkan pembiayannya ke BUpati. Itu sesuai dengan mandat Bupati. Meskipun demikian, bukan berarti DKJ selalu ngathok ke Bupati. Buktinya, selama 2017, program DKJ malah bekerjasama dengan para seniman dan masyarakat luas.Kalau DKJ mengcounter isu yang muncul DKJ vs Bupati, itu semata-mata untuk menjelaskan ke publik bahwa tidak ada masalah antara Bupati dan DKJ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*