Pandhalungan Night Show, Untuk Siapa?

IKWAN SETIAWAN

 

Download artikel versi PDF

Awal tahun di JEG

Membuka awal tahun 2017, Radar Jember (Erje), sebuah media lokal yang berada dalam naungan Jawa Pos Group, menggelar Pandhalungan Night Show (PNS) yang diselenggarakan di Jember Education Garden (JEG), Ajung. Acara ini menggabungkan atraksi kesenian yang diklaim sebagai khas Pandhalungan dengan pameran produk unggulan masing-masing kecamatan. Diakui atau tidak, acara ini sebenarnya memanfaatkan kampanye “Jember Kota Pandhalungan”—yang digagas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di zaman kepemimpinan Sandi Suwardi Hasan dan mendapatkan legitimasi Bupati Faida—yang sedang menjadi perbincangan populer pada tahun 2016. Selain itu, acara-acara berlabel Pandhalungan juga didukung dan digelorakan oleh Komunitas Pandhalungan (KP) dengan Rumah Budaya Pandhalungan (RBP)[1] sebagai tempat kegiatan mereka yang diresmikan langsung oleh Bupati Faida pada 2 Mei 2017. Menurut Ilham, salah satu dosen Fakultas Ilmu Budaya Unej, KP dan RBP ini didirikan oleh seniman, akademisi serta orang-orang yang memiliki “kepedulian tinggi” terhadap pengembangan seni budaya daerah.[2] Beberapa hari kemudian, tepatnya 13 Mei diselenggarakan Festival Kuliner Pandhalungan. Adapun Festival Seni Budaya Pandhalungan (FP)  diselenggarakan pada 13-14 Mei 2017. Para punggawa KP-RBP juga menjadi pengisi acara dalam gelaran tersebut.

(Flash mob bupati dan pengisi acara PNS)

Saya sebenarnya memiliki pertanyaan menggelitik, mengapa Erje menyelenggarakan ajang PNS? Saya tidak ingin menjawab secara spekulatif pertanyaan itu—semisal karena adanya kedekatan pihak tertentu di institusi ini dengan Bupati—karena tidak ingin menciptakan hoax. Alih-alih, saya lebih memilih untuk menganalisis keterhubungan PNS ini dengan gairah membuncah terkait kampanye identitas Pandhalungan. Kalau kita mengikuti teori wacana Foucauldian,[3] populeritas wacana partikular yang dikampanyekan oleh kekuatan-kekuatan dominan akan memunculkan wacana-wacana turunan serupa. Maka, dengan ilustrasi tersebut saya ingin mengatakan bahwa kehadiran PNS, terlepas dari alasan untuk memromosikan potensi kesenian, budaya, dan industri kecil-menengah Jember, tidak bisa dilepaskan dari gema kampanye “Jember Kota Pandhalungan” yang sudah dimulai sejak tahun 2016 dan disokong penuh oleh KBP-RBP. Tentu saja, sebagai perusahaan media yang mencari keuntungan, orang-orang Erje yang terlibat dalam PNS ingin mendapatkan keuntungan ekonomis di balik promosi besar-besaran yang diselenggarakan pemkab. Berbicara keuntungan, tidak semata-mata membincang jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Dan sebagaimana alasan orang-orang yang berada di KP-RBP, alasan mengembangkan dan memromosikan budaya Pandhalungan dengan cara pandang non-konvensional, menjadi rasionalisasi diskursif atas kepentingan yang sebenarnya tengah dinegosiasikan dalam pagelaran. Tidak mengherankan, kalau orang-orang Erje memang lebih cocok bekerjasama dengan orang-orang dari KP-RBP. Sangat masuk akal mengapa para pengisi PNS adalah para seniman yang bernaung di KP-RBP serta sanggar atau sekolah yang sebelumnya sudah dibina oleh mereka.

Maka, sangat wajar ketika saya mengajukan pertanyaan, kepentingan siapa sebenarnya yang tengah ‘dimainkan’ dalam PNS? Dinas atau Pemkab-kah? Orang-orang Erje-kah? Seniman/pelaku seni dan budaya ataukah mereka yang bernaung di bawah KP- RBP? Ataukah, kepentingan-kepentingan itu bersifat kompleks dan bertemu dalam formula mutualis—saling menguntungkan—sehingga memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menggagas PNS? Saya perlu memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut; bukan semata-mata karena posisi saya sebagai pengajar di Fakultas Ilmu Budaya UNEJ atau anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember (DKJ). Lebih dari itu, saya melihat PNS ini menjadi ajang kultural yang pemberitaannya dibesarkan oleh Erje (biasanya satu halaman penuuh di halaman belakang dengan banyak foto), sehingga pengaruh diskursifnya mulai mempengaruhi mereka yang membaca. Seorang kolega saya sampai bertanya, “apa benar Pandhalungan itu identitasnya Jember?” Ia bertanya karena membaca pemberitaan di Erje yang cukup massif. Artinya, bagi orang-orang yang tidak familiar dengan budaya Pandhalungan sebelumnya karena mereka berasal dari Jawa Mataraman, misalnya, pemberitaan Erje tersebut akan memunculkan tanda tanya. Dan, pembaca awam yang kurang mengerti permasalahan konstruksi identitas dan hubungannya dengan kepentingan ekonomi-politik kelompok-kelompok tertentu, mereka akan mengikuti arus besar informasi yang memosisikan Jember sebagai kota Pandhalungan.

(Suasana penonton, https://jemberkab.go.id/bupati-hadiri-pandhalungan-night-show/)

Saya mengambil posisi kritis dalam memahami pemberitaan ataupun ajang kultural seperti PNS, karena berdasarkan teori komodifikasi—memodifikasi pemikiran Adorno dari mazhab Frankfurt[4]—mobilisasi, reformulasi, dan reproduksi kebudayaan oleh kelompok-kelompok dominan seperti pemodal, elit budaya, dan rezim Negara, memiliki kepentingan ekonomi-politik yang selalu dinegosiasikan. Saya membaca secara kritis karena realitas yang diberitakan Erje dengan kerangka “PNS yang sangat menawan dan berhasil” teryata dipahami berbeda oleh banyak pihak yang ikut hadir di PNS. Ada beberapa informan yang bertutur kepada saya perihal ketidaksamaan pemberitaan dengan realitas yang ada. Dalam teori encoding-decoding,[5] saya mengambil posisi oposisional karena memiliki pemahaman dan informasi berbeda dari apa-apa yang diberitakan media. Selain itu, berdasarkan perjalanan ngluyur saya untuk ngobrol bersama para pelaku di wilayah perdesaan, ada perbedaan cara pandang yang dimunculkan mereka, khususnya terkait penyematan identitas Pandhalungan yang terkesan elitis karena mengedepankan perspektif pemerintah yang disokong kelompok tertentu. Suara-suara mereka yang resisten harus juga kita dengarkan, bukan seperti pendapat Ilham yang malah mengatakan mereka sebagai “sekelompok orang yang kurang sanggup membaca dan memaknai dinamika politik kebudayaan.”[6] Bagaimanapun juga pelaku seni dan budaya yang resisten terhadap PNS memiliki pendapat dan wacana sendiri yang tidak bisa dimarjinalkan dan dinihilkan dalam desain identitas Jember. Mereka itulah yang benar-benar terlibat secara langsung dalam usaha pemajuan kebudayaan lokal, bukan sekedar menyelenggarakan proyek atau kegiatan yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu semata.

Bagaimanapun juga, PNS adalah bagian dari operasi diskursif untuk menormalisasi identitas Pandhalungan di tengah-tengah masyarakat Jember yang pluralistik dan tidak semua menerima penyematan itu; demi menegosiasikan kepentingan ekonomi dan politik kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan promosi kebudayaan dan industri kecil-menengah. Nah, mengikuti pemikiran Foucault, dalam operasi diskursif akan selalu memunuculkan resistensi, sehingga suara-suara mereka yang resisten sebagai pihak yang tidak diwacanakan dalam kampanye “Jember Kota Pandhalungan” dan memiliki cara pembacaan berbeda terhadap PNS serta ajang serupa juga perlu didengarkan. Hanya dengan cara demikianlah, saya menghindarkan diri dari menjadi akademisi yang hanya bisa mengatakan “setuju” dan “mendukung” terhadap kebijakan budaya yang belum tentu sesuai dengan kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Dan, hanya dengan cara itu pula, saya memberi masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara PNS dan acara-acara serupa lainnya di Jember. Kalau, Ilham dalam bukunya dengan bangga mengatakan bahwa “para pengkaji budaya sudah saatnya mempertimbangkan keberpihakan dan keberpihakan berarti memiliki agenda perubahan,”[7] saya lebih memilih berpihak kepada mereka yang tidak disuarakan dalam politik kebudayaan Pandhalungan serta bersama-sama mereka mengusakan perubahan untuk kemajuan dan keberadaan budaya rakyat Jember yang sangat beragam. Bukannya budaya yang malah mengerdilkan kekayaan dan kekuatan ragam budaya Jember serta hanya berdimensi pada pemenuhan kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Posisi akademis itulah yang saya ambil ketika memutuskan untuk menulis secara kritis tentang PNS.

Membaca harapan, mengungkap kenyataan

Bupati Faida dan aparat SKKD hadir dalam acara pembukaan, 14 Januari 2017. Dalam kesempatan tersebut Bupati menyampaikan beberapa hal.[8] Pertama, PNS diharapkan bisa menjadi awalan untuk mengajak masyarakat Jember sadar akan potensi seni dan budayanya. Kedua, mengajak semua elemen pegiat seni dan budayawan untuk bersatu menyukseskan seni Pandhalungan sebagai ikon Kabupaten Jember. Ketiga, PNS diharapkan semakin sukses dan meriah sehingga akan mengundang wisatawan. Untuk kepentingan itu, Bupati menitipkan PNS kepada Rumah Budaya Pandalungan (RBP), Dewan Kesenian Jember (DKJ), dan kelompok seni yang ada di Jember, agar mau ikut mendukung terselenggaranya PNS.

Harapan pertama Bupati, “menjadikan PNS sebagai kegiatan awalan untuk mengajak masyarakat Jember sadar akan potensi seni dan budayanya,” ini merupakan bentuk penekanan akan pentingnya PNS sebagai sebuah event bermutu. Bahwa event ini merupakan tonggak akan lahirnya kesadaran masyarakat akan keragaman dan kekayaan budayanya. Cara berpikir ini sebenarnya bisa kita balik, “apakah sebelum PNS masyarakat tidak atau kurang sadara akan potensi seni dan budayanya?” Yang pasti, jauh sebelum adanya PNS, FP, ataupun KP-RBP, para pelaku seni sudah menjalankan dan menggerakkan kekayaan kultural mereka dalam banyak aktivitas di desa maupun pinggiran kota. Mungkin yang dimaksud Bupati adalah bahwa event ini bisa menjadi ajang baru untuk memromosikan keragaman seni dan budaya Jember, termasuk produk-produk usaha kecil-menengah. Ini pula yang mungkin dikatakan memahami budaya dengan cara baru, karena PNS bisa menjadi semacam etalase untuk memperkenalkan budaya Pandhalungan. Dengan memosisikan “budaya sebagai etalase” (display cultures), meminjam istilah Bella Dicks,[9] PNS akan menjadi ajang promosi yang efektif sehingga mengundang wisatawan dan memberikan kesejahteraan ekonomi bagi para pelakunya.

(Para punggawa KP-RBP dalam PNS, https://jemberkab.go.id/dewi-rengganis-jadi-pamungkas-pandhalungan-night-show/)

Pemahaman tersebut mirip dengan yang dipahami para pegiat dari KP dan RBP. Saya akan membahas pendapat salah satu pentholan KP-RBP Joko Suprianto, terkait teater tradisional di Jember seperti ludruk, kethoprakan, dan wayang wong.[10] Joko beranggapan bahwa perkembangan teater seni pertunjukan tradisional di Jember masih minim. Kalaupun ada, tidak bisa berkembang 100%. Bahkan, Joko mengatakan bahwa ludruk, wayang oorang, dan kethoprakan belum bisa menjadi tontonan, tuntunan, dan kelayakan harga jual seni di masyarakat, sehingga perlu dibenahi sehingga pertunjukan bisa menjadi sesuatu yang cantik dan punya nilai bagus. Jelas sekali, pandangan Joko ini mewakili perspektif penerapan manajemen dan modifikasi pertunjukan yang disesuaikan dengan perkembangan estetika modern sehingga bisa menjadi tampilan lebih cantik dan atraktif. Tentu saja, pendapat ini aneh dan menyederhanakan kenyataan. Bagaimana mungkin kesenian seperti ludruk dianggap bukan tontonan dan tuntunan, sementara kesenian ini sudah ada di Jember sejak era kolonial. Dalam pandangan Joko, tontonan dan tuntunan harus disesuaikan dengan kondisi zaman, yakni diringkas. Ludruk tidak perlu lama, misalnya satu jam, namun harus memiliki nilai. Usulan ini disebabkan karena pergeseran budaya masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu seperti masyarakat dahulu dalam menikmati pertunjukan. Pendapat ini memang ada benarnya bila dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Namunm, Joko cenderung gebyah-uya bahwa pertunjukan pendek-bermakna lebih sesuai. Cara pandang semacam ini memang asyik, ringkes, dan atraktif, tetapi hanya menciptakan kreasi atau gelaran bersifat gebyar ala ‘teknisi pertunjukan’. Karena bagaimanamupun juga, makna dalam pertunjukan ludruk, misalnya, bisa didapatkan dari seluruh rangkaian adegan ludruk, mulai remo, jula-juli, lawakan, hingga cerita. Itulah mengapa, seperti di daerah lainnya, usul peringkasan durasi pertunjukan ludruk tidak bisa diterima oleh para pelaku di tingkat bawah, kecuali oleh mereka yang sudah bersinergi dengan pihak televisi.

Harapan kedua terkait pemajuan dan penyuksesan seni Pandhalungan sebagai ikon budaya Jember juga tidak bisa lepas dari konsep dan kerangka yang diintrodusir oleh orang-orang KP-RBP serta diamini oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember. Pertanyaannya, apa saja yang bisa dikategorikan seni Pandhalungan di Jember? Kalau kesenian Pandhalungan sebagaimana dipahami Joko di atas, kesenian yang sudah dipermak dan diringkas hanya untuk kepentingan PNS atau festival, maka sebagian besar seniman rakyat pasti akan menolaknya, karena tidak sesuai dengan gelaran-gelaran yang mereka jalani bersama masyarakat. Kalau yang dinamakan seni dan budaya Pandhalungan itu berupa oblang (udeng blangkon) kreasi RBP, Ndalungnesia campursari-reggae garapan Sanggar Kartika Budaya Ambulu, wayang ringkas, tari Pandhalungan, tari Jathil Pandhalungan yang melibatkan orang Papua, atau opera Pandhalungan, maka wajar kalau Edy Suryanto, Koordinator Forum Komunikasi Seni Reog Jember Selatan, pada acara Jagongan Kabudayan, 16 Mei 2017, mengatakan, “Siapa yang bilang budaya Jember itu budaya Pandhalungan? Kami ini warga Jember keturunan Ponorogo yang bermigrasi ke Jember Selatan mulai tahun 1900-an. Sudah jelas ada komunitas Madura, ada komunitas Jawa, juga komunitas-komunitas lainnya. Biarkan Jember seperti itu, nggak perlu dijadikan Pandhalungan.” Pendapat Edy tersebut harus disuarakan untuk menunjukkan bagaimana posisi para pelaku yang kontra terhadap kebijakan Pandhalungan sebagai identitas Jember, karena ia dan juga para seniman reog juga berhak bersuara dan didengar suaranya oleh masyarakat, bukannya malah dianggap tidak ada demi memenuhi kebenaran wacana identitas menurut versi pemkab dan KP-RBP.

(Bupati Faida sebagai Dewi Rengganis dalam kethoprak humor di PNS)

Terminologi yang disebarluaskan oleh pemkab dan didukung KP-RBP, Erje dan media-media lain yang memuat tanpa mau memberikan kritik, sangat jelas menyederhanakan potensi seni dan budaya yang berkembang di Jember, baik yang berbasis Jawa, Madura, Arab, Blambangan, China, Mandar, Sunda, dan yang lain. Memang ada realitas percampuran kultural sebagaimana yang dijadikan dasar oleh Ilham dalam menulis bukunya. Namun, realitas percampuran itu bukan berarti menjadikan orang Jawa Mataraman, Ponorogo, atau Madura mengikhlaskan identitas mereka diganti Pandhalungan. Kalaupun seni percampuran antara Jawa-Madura atau etnis lain ada, itu hanya menjadi bagian kecil dari keragaman budaya Jemberan. Maka, alih-alih, melanjutkan kampanye identitas Pandhalungan sebagai identitas masyarakat Jember, menurut saya Bupati bisa meminta dinas terkait untu membuat kajian yang lebih mendalam berbasis data-data lapangan yang akurat. Menurut saya, penggunaan istilah “budaya Jemberan” akan lebih mengena karena mewadai semua ekspresi kultural yang berkembang di Jember. Selain itu, identitas Jemberan akan memosisikan semua subjek etnis yang ada berada dalam posisi saling mengada, karena mereka bisa memperkuat identitas internal sekaligus membangun dialog dengan identitas eksternal yang sama-sama hidup di Jember.

Apabila Bupati dan dinas terkait masih bersikeras mendukung PNS dengan seni Pandhalungan yang secara bentuk belum jelas, jangan salahkan kalau acara ini hanya terkesan menjadi event yang mengakomodasi kepentingan Erje dan KP-RBP, bukan kepentingan para pelaku yang selama ini benar-benar bergerak untuk memajukan budaya lokal berbasis etnis di Jember. Apalagi kalau kita lihat fakta bahwa para seniman rakyat yang selama ini berada di wilayah perdesaan juga tidak banyak dilibatkan dalam ajang PNS. Sebagian besar pengisinya adalah sanggar atau kelompok tertentu yang sudah dibina oleh orang-orang KP-RBP, sanggar tari di kota, atau jaringan sekolah yang memanfaatkan MGMP. Pihak KP-RBP dan Erje bisa saja mengatakan bahwa penjelasan saya terlalu subjektif, tapi fakta di lapangan mendukung penjelasan tersebut. Maka dari itu, kalau seniman disuruh bersatu mendukung PNS, tentu mereka akan berpikir-ulang karena mereka sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan acara ini. Wacana “mendukung” itu akan bermakna bagus dan mendapatkan respons positif dari para pelaku kultural Jember seandainya sejak awal nama acara bukan PNS, karena, seperti yang saya katakan tadi, banyak seniman atau pelaku budaya yang tidak sependapat dengan labelisasi dari atas tersebut.

Harapan ketiga Bupati adalah bahwa PNS bisa sukses sehingga bisa mendatangkan wisatawan. Untuk kesuksesan tersebut Bupati meminta dukungan KP-RBP, DKJ, dan komunitas-komunitas seni lainnya di Jember. Sekali lagi kita menjumpai harapan normatif yang membutuhkan kerja ekstra keras dari Erje, tidak cukup hanya pembesaran berita. Mengapa saya katakan demikian? Karena mengundang penonton dari sekitar area JEG saja kesulitan, apalagi mengundang wisatawan Nusantara atau mancanegara. Beberapa warga yang sempat hadir dalam gelaran PNS mengatakan bahwa penonton tidak mencapai seribu. Hanya ratusan, itupun sebagian besar adalah pengiring komunitas yang tampil. Makanya, saya kesulitan untuk menemukan foto-foto di halaman belakang Erje yang memperlihatkan banyaknya penonton. Akibat tidak antusiasnya penonton datang ke acara ini, stand-stand yang ditujukan untuk promosi produk-produk kecamatan tidak terlalu ramai pengunjung. Pertanyaannya, mengapa selama pagelaran Januari-April, PNS tidak bisa menjaring ribuan penonton? Padahal, para pengisi acaranya dikatakan sudah diseleksi secara ketat, bahkan ada yang berlatih secara khusus di RBP untuk menciptakan komposisi koreografi.

(Masih Dewi Rengganis dalam penutupan PNS, https://jemberkab.go.id/dewi-rengganis-jadi-pamungkas-pandhalungan-night-show/)

Menurut saya, sebagai sebuah pagelaran kultural, tim produksi, entah sengaja atau tidak, mendesain PNS ‘berjarak’ dari masyarakat. Mengapa demikian? Pertama, tempat pelaksanaan, JEG, jelas kurang strategis, sedangkan kualitas pertunjukan yang digelar bukan sesuatu yang istimewa. JFC saja yang mengusung fashion mewah tidak mau berpindah dari pusat kota. Kedua, kualitas penampil tidak mampu menghadirkan sesuatu yang berbeda. Padahal keunikan dan keberbedaan tampilan dengan kualitas estetik mewah menjadi penunjang utama acara-acara seperti PNS. Kalau hanya sekedar pertunjukan tari dari sanggar-sanggar yang ada di Jember atau jaranan yang menampilkan pemuda Papua, tentu tidak menghadirkan ciri pembeda. Sama dengan pertunjukan yang sudah biasa disuguhkan di instansi-instansi pemkab Jember ketika ada tamu kabupaten. Artinya, lokasi acara dengan kualitas pertunjukan pas-pasan dan tidak ada sentuhan estetik yang menjadikan warga tertarik menonton menjadi salah satu faktor utama sepinya acara ini. Ketiga, tim produksi kurang menggencarkan promosi ke masyarakat sekitar JEG dan hanya mengandalkan promosi via Erje. Sementara, pembaca media ini sangat terbatas.

Memang, sebagai gelaran periode pertama, tim produksi bisa beralibi PNS Januari–April 2017 hanyalah pembukaan sehingga apa-apa yang disuguhkan masih bersifat penjajagan dan akan diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya. Namun, yang tidak diantisipasi adalah bagaimana membesarkan acara ini dengan menghadirkan masyarakat Jember. Tentu saja, dalam manajemen pertunjukan, pembesaran acara bisa dilakukan dengan banyak cara, bukan hanya dengan mem-blow up melalui media massa berskala lokal. Sementara, banyak warga yang tahu bahwa wacana yang membesarkan PNS tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Yang menggelitik pikiran saya sebagai manusia yang juga menggeluti jagat pertunjukan di sela-sela kegiatan mengajar, mengapa pilihan yang diambil tim produksi adalah dengan menampilkan gelaran-gelaran yang tidak jauh berbeda dengan pertunjukan lainnya di Jember. Padahal label PNS sudah cukup bagus dan spektakuler.

Kenyataan di atas menggiring saya untuk membaca lebih jauh lagi harapan Bupati, yakni agar KP-RBP, DKJ, dan komunitas-komunitas seni lainnya mendukung PNS yang diselenggarakan Erje. Saya semakin tergelitik, bagaimana mungkin DKJ yang dihuni oleh para pelaku seni, akademisi, dan aktivis diminta mendukung PNS, sementara tim produksi kurang senang dan kurang mendukung keberadaan institusi ini dalam acara. Menurut Dr. Eko Suwargono, Ketua Umum DKJ, setelah keterlibatan DKJ dalam gelaran pertama PNS, tim produksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengannya. “Saya sendiri tidak tahu penyebabnya. Tapi, ya sudah, kami fine-fine aja, toh itu memang acara mereka. Kalau kami disuruh mendukung sementara nggak ada komunikasi yang asyik, ya nggak mungkin lah,” ujar Eko ketika saya bertanya dalam obrolan santai (16/9/17).

Artinya, ketika tim produksi tidak lagi mau berkomunikasi dengan DKJ, mana mungkin institusi yang memilih bergerak bersama rakyat itu mau mendukung gelaran PNS. Seandainya, tim produksi mau melanjutkan komunikasi, DKJ pasti akan memberikan masukan dan kontribusi, meskipun tetap tidak mendukung Pandhalungan sebagai identitas Jember. Kalau kita baca lebih jeli, pemutusan komunikasi secara sepihak menunjukkan bahwa tim produksi PNS telah mendekonstruksi harapan normatif Bupati Faida. Mereka lebih memilih bekerjasama dengan KP-RBP sebagai komunitas yang secara nama memiliki kesamaan dan secara tujuan sama-sama ingin melegitimasi dan menyebarluaskan Pandhalungan sebagai identitas budaya seluruh masyarakat Jember. Menariknya, setelah keterlibatan pertama itu, media ini juga kurang tertarik untuk memberitakan acara-acara yang digelar DKJ, seperti Bhakti Bumi Gunung Mayang (27/4/17) dan Festival Tari Jathilan dan Bujang Ganong (19-21Agustus 2017). Rupa-rupanya, Erje lebih tertarik untuk mem-blow up aktivitas di RBP yang berkaitan dengan pelaksanaan PNS. Bagi pengurus DKJ yang terdiri dari pelaku seni, akademisi, dan aktivis ini, kekurangsukaan Erje untuk melibut aktivitas mereka tidak perlu dirisaukan. Karena cakupan media ini sangat terbatas dibandingkan dengan media-media online atau medsos yang bisa secara langsung mengabarkan semua acara DKJ secara nasional maupun internasional.

Mengikuti pemikiran Foucault, DKJ memilih untuk melakukan resistensi secara diskursif dan kreatif, bukan karena ingin melawan secara frontal terhadap Bupati atau kebijakannya. Perlu dipahami, acara PNS bukanlah acara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ataupun Pemkab, sehingga tidak ada hubungannya secara langsung dengan mata rantai birokrasi. Kalau kemudian Eko dan kawan-kawan pengurus melawan kehendak tim produksi Erje dengan tidak mendukung PNS setelah kasus pemutusan komunikasi secara sepihak, itu sah-sah saja dilakukan. Resistensi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kehendak untuk menjadikan wacana Pandhalungan dengan beragam kegiatan yang melibatkan dinas terkait dengan KP-RBP serta Erje belum tentu bisa menjadi pengetahuan dominan dalam masyarakat Jember. Selain itu, DKJ juga memiliki prinsip bahwa kerja pemajuan kebudayaan sebagaimana diamanahkan oleh UU No.5 2017, tidak bisa dilakukan oleh Pemkab dan dinas-dinas terkait hanya dengan menyelenggarakan selebrasi kultural yang tidak merepresentasikan kekayaan budaya Jemberan yang sebenarnya.

(Siap-siap flash mob lagi, https://jemberkab.go.id/dewi-rengganis-jadi-pamungkas-pandhalungan-night-show/)

Menyelenggarakan acara-acara yang melibatkan partisipasi seniman rakyat dan rakyat sebagai pendukung kebudayaan masih lebih baik ketimbang harus tunduk dan mengikuti model yang dikembangkan PNS. Dalam konteks itulah, resistensi yang dilakukan DKJ menghasilkan agenda-agenda kreatif seperti Sekolah Sastra Jember, Bhakti Bumi Gunung Mayang, Jagongan Kabudayan, Festival Tari Jathilan dan Bujang Ganong, dan agenda-agenda lain yang akan segera dikerjakan tahun ini. Ketidaksetujuan dan resistensi bukanlah energi negatif yang perlu ditakuti. Sebaliknya, apabila dikelola secara terarah dan terpola dengan target-target yang jelas, akan menghasilkan aktivitas dan gerakan kultural berdimensi luas, yakni keberdayaan budaya rakyat. Padahal peran tersebut mestinya menjadi kewajiban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember. Bahkan, DKJ memperluas cakupannya bukan hanya menggarap kesenian, tetapi meluas pada gerakan kultural yang sekaligus berdimensi ekologis.

Membaca kepentingan

Dari kasus di atas, kita sudah bisa membaca secara kritis “kepentingan siapa” yang sebenarnya dinegosiasikan melalui acara PNS dan dimainkan dalam kerangka kekuasaan. Kalau kita mengikuti pemikiran kuasa hegemoni, kelas dominan dalam masyarakat bisa mendapatkan dukungan yang berujung kepada konsensus ketika mereka bisa menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok subordinat dalam masyarakat plural. Ketiak konsensus terbentuk, kelas dominan dan kelompok-kelompok subordinat yang disuarakan kepentingannya akan membentuk blok historis yang dipertemukan oleh tujuan untuk membangun kekuasaan di tengah-tengah masyarakat. Kekuasaan model ini bukanlah kekuasan koersif berbasis militer, tetapi kekuasaan berbasis moralitas dan budaya yang mempengaruhi publik secara luas. Kondisi itulah yang memunculkan istilah hegemoni.

Sebagai pemimpin Jember, Bupati Faida tentu ingin mendapatkan persetujuan konsensual dari mayoritas warga masyarakat. Untuk itulah ia harus menemukan sebuah formula budaya yang bisa mengikat kesadaran dan solidaritas warga Jember yang berasal dari bermacam etnis. Dia juga harus membuat kebijakan yang bisa memberikan kebanggaan dan bernilai ekonomis bagi warga. Dengan menemukan formula budaya tersebut dan kebijakan yang tepat, ia akan mendapatkan tatapan positif dari warga masyarakat. Yang harus kita pahami adalah kenyataan bahwa Bupati Faida sebelumnya adalah seorang dokter dan pemimpin RS yang tidak begitu memahami bagaimana dinamika dan kompkleksitas budaya yang berlangsung di Jember. Maka, ketika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Sandi menawarkan deklarasi “Jember Kota Pandhalungan” dengan rasionalisasi khas akademisi UNEJ yang masih sebatas kajian awal, Faida mau menerimanya, bahkan bersedia menjadi model video promosinya.

(Tidak lupa foto bareng setelah pertunjukan, https://jemberkab.go.id/dewi-rengganis-jadi-pamungkas-pandhalungan-night-show/)

Untuk memperkuat blok historis yang ia ciptakan, tentu saja Bupati membutuhkan dukungan kelompok-kelompok publik yang dianggap mencerminkan keberagaman masyarakat, termasuk dukungan media. Pemunculan wacana Pandhalungan sebagai identitas Jember inilah yang di satu sisi diharapkan bisa mengikat kelompak-kelompok dalam masyarakat, baik berbasis agama, etnis, maupun ekonomi. Di sisi lain kampanye tersebut kemudian disaut oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat seperti KP-RBP yang memang sebelumnya sudah dekat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tidak mengherankan ketika untuk acara Festival Pandhalungan, KP-RBP lah yang berperan lebih dominan. Sementara di DKJ, sejak awal sudah ada perdebatan soal penyematan identitas itu dan tidak mengerucut pada ketunggalan perspektif. Meskipun pada akhirnya para pengurus DKJ tidak sepakat dengan kampanye Pandhalungan, bukan berarti institusi ini melawan secara frontal kehendak Bupati. Kehadiran Erje dengan PNS menjadikan blok historis yang hendak dibangun semakin kompleks karena masuknya pihak media yang cukup terpandang di Jember. Selain itu, Bupati juga membutuhkan corong untuk menyebarluaskan kebijakannya. Apalagi sejak sebelum pemilihan, ada orang-orang tertentu di Erje yang katanya sangat dekat, meskipun berdasarkan informasi ada juga orang-orang yang tidak sejalan dengan Bupati.

Mau tidak mau, Bupati harus mendukung keberlangsungan PNS karena ia tidak ingin kehilangan basis kelompok yang mendukungnya dalam kampanye “Jember Kota Pandhalungan”. Awalnya ia juga berharap DKJ akan terus mendukung PNS, sehingga semakin lengkap dukungan tersebut. Resistensi DKJ terhadap PNS menjadikan dukungan itu berlubang. Namun, karena PNS diselenggarakan Erje, Bupati harus tetap menunjukkan dukungannya. Sekali lagi, keberadaan media ini masih dibutuhkan untuk mendukung kekuasaanya, meskipun kalau kita perhatikan, tidak berfungsi secara signifikan. Untungnya, ada KP-RBP yang sudah biasa bermitra dengan Dinas, sehingga dari sayap komunitas kultural sudah ada yang mendukung. Apalagi, para punggawa KP-RBP memiliki jaringan luas.

Dari ilustrasi di atas, kita bisa membaca kompleksitas kepentingan yang saling tumpang-tindih dalam PNS, meskipun kendali utamanya tetap ada di Bupati dan Erje. Pertama, kepentingan Bupati Faida untuk melanjutkan kampanye Jember Kota Pandhalungan yang mulai banyak mendapatkan tentangan dari para pengurus DKJ, akademisi, dan seniman rakyat yang menolak penyematan identitas Pandhalungan untuk Jember. Kedua, dengan mendukung kegiatan yang diselenggarakan tim produk Erje, Bupati bisa tetap menjalin kerjasama erat dengan media lokal yang sudah berlangsung sejak dia belum menjadi bupati. Ketiga, Erje akan memainkan kepentingan ekonominya dengan banyaknya sponsor yang masuk ke tim produksi atau ke halaman belakang tempat PNS diberitakan. Motif ekonomi sangat lazim berlangsung dalam industri media, karena mereka juga dituntut meningkatkan diversifikasi usaha ketika media cetak semakin tidak menarik. Keempat, KP-RBP memainkan kepentingan agar mereka bisa terus memromosikan usaha mereka ke khalayak birokrasi dan masyarakat. Apalagi beberapa punggawa KP-RBP sudah biasa bekerjasama dengan Dinas. Dengan terlibat dalam PNS, nama lembaga ini dan individu-individu pendukungnya akan tetap beredar di ruang publik media sehingga bisa dijadikan legitimasi kualitas garapan KP-RBP atau sanggar-sanggar yang masuk jejaringnya. Harapannya, tentu saja, mereka akan mendapatkan job-job dari Dinas ketika ada acara penyambutan tamu ataupun utusan delegasi kesenian. Juga, bisa mencarikan dana hibah bagi kelompok-kelompok binaan mereka.

Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa posisi Bupati Faida memang masih menjadi pengendali usaha-usaha diskursif dan praksis terkait kampanye “Jember Kota Pandhalungan”. Namun, keputusan terkait deklarasi dan kampanye Pandhalungan inilah yang dimanfaatkan pula oleh kelompok-kelompok yang bisa bermain sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan. Dan, begitulah warna moda kekuasan yang hendak menuju hegemoni, selalu diwarnai negosiasi kepentingan masing-masing pihak, baik penguasa maupun kelompok subordinat. Dalam konteks PNS, siapa memanfaatkan siapa bersifat kompleks. Yang pasti Bupati Faida sebenarnya tidak mendapatkan keungungan kultural-politis yang massif dari acara ini karena penonton yang datang tidak bisa membludak. Hanya pemberitaan Erje sajalah yang bisa diharapkan mendongkrak populeritas Bupati melalui PNS. Sayangnya, tidak semua orang bersekapat dengan pembesaran berita yang ada. Selain itu, masyarakat juga sudah banyak yang tahu, khususnya kalangan seniman rakyat, bahwa PNS ini bukan ditujukan untuk para pelaku budaya kebanyakan. Ditambah dengan persoalan-persoalan terkait kinerja birokrasi, proses menuju kekuasaan hegemoni itu masih cukup jauh.

Apalagi harapan dan kepentingan ekonomis dengan datangnya wisatawan dalam acara PNS, tentu akan jauh api dari panggang. Kelemahan-kelemahan strategi dan pilihan pertunjukan yang biasa-biasa saja akan sangat sulit menjaring wisatawan untuk datang. Kondisi ini sebenarnya menandakan betapa dalam hal kepentingan ekonomi dan politik, Bupati Faida dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak bisa memaksimalkan ajang PNS karena memang mereka hanya menjadi ‘pendukung’ dari acara yang digelar tim produksi Erje. Keuntungan dari pemberitaan nyatanya belum mampu mendongkrak kekaguman masyarakat terhadap acara ini. Bahkan, meskipun Bupati Faida didapuk untuk memerankan Dewi Renggangis dalam acara penutupan PNS, semuanya tampak biasa saja. Penonton yang datangpun tidak sampai mencapai kata “ribuan”. Artinya, tim produksi perlu memutarulang otak agar acara ini bisa menarik kehadiran warga Jember, bukan hanya para pengiring penampil. Meskipun oleh Bupati acara PNS bernilai “A”, tapi dari kualitas tampilan dan jumlah penonton yang hadir kita bisa menilai, “A” yang dimaksudkan itu “A” sungguhan atau hanya puja-puji untuk membesarkan hati.

Dalam kondisi demikian,  kalau PNS tetap dilanjutkan ke depannya, kita bisa membaca, siapa sebenarnya yang lebih banyak diuntungkan. Kalau penyelenggaranya masih tetap tim dari Erje, tentu merekalah yang akan mendapatkan keuntungan ekonomis. Kalau penampilnya sebagian besar adalah sanggar yang berhubungan dengan KP-RBP, tentu merekalah yang akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Karena nama mereka semakin berkibar di mata birokrat, sehingga akan banyak pesanan untuk acara-acara formal, seperti menyambut tamu kabupaten dan karnaval. Meskipun DKJ secara organisasional sudah mengingatkan agar berlaku adil dengan tidak hanya memilih sanggar tertentu ketika menyambut tamu kabupaten dan acara-acara formal lainnya, beberapa bikrokrat di Dinas tetap memilih sanggar yang itu-itu saja. “Karena sanggar ini tidak pernah ribet urusa biaya dan bisa diminta secara mendakak. Biaya belakangan tidak masalah. Dan, mereka punya tim yang selalu siap,” tutur salah satu birokrat di Dinas ketika saya dan Ketua DKJ memberikan masukan dalam sebuah obrolan. Kalau dasar pertimbangannya hanya karena alasan biaya dan kesiapan, menurut saya, banyak sanggar di Jember yang siap diajak ngomong. Artinya, kesamaan tujuan untuk memromosikan budaya Pandhalungan antara Dinas dan KP-RBP menjadi ‘perekat’ di antara mereka.

 Catatan simpulan

Dari semua paparan saya yang memadukan teori wacana Foucault, hegemoni Gramsci, dan komodifikasi Adorno, kita bisa melihat betapa sebenarnya Bupati yang mengusung kampanye “Jember Kota Pandhalungan” atas masukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, telah melahirkan ‘produktivitas kreatif’ dari pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan ekonomi. Harapan untuk mendapatkan legitimasi kultural dan konsensus Bupati untuk mendapatkan dukungan publik ternyata harus berhadapan dengan realitas bahwa mayoritas masyarakat tidak mengetahui apa itu Pandhalungan. Bahkan, banyak pelaku budaya yang menolak. Kalaupun kemudian Pemkab mendukung (meskipun seringkali mengatakan tidak memberikan dukungan finansial) acara-acara berlabel Pandhalungan, itu semua tidak memberikan dampak signifikan bagi kepercayaan publik terhadap rezim saat ini. Meskipun PNS di-blow up secara besar-besaran oleh media penyelenggara, kehadiran warga yang tidak sampai ribuan menunjukkan betapa acara yang diharapkan secara diskursif mendukung kampanye identitas Pandhalungan ini hanya besar di pencitraan media dan tidak berdampak secara signifikan, baik untuk kepentingan pariwisata, pemajuan kebudayaan, ataupun konsensus politik.

Dalam realitas demikian, Bupati dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sejatinya tidak bisa mengambil manfaat maksimal dari penyelenggaraan PNS dan kampanye “Jember Kota Pandhalungan”. Bagaimanapun juga, rakyat Jember akan mendukung ketika identitas budaya itu bisa menyentuh realitas yang berkembang di masyarakat. Meskipun para pembela Pandhalungan berdalih bahwa identitas ini bukan sekedar percampuran budaya Jawa dan Madura, tetapi juga percampuran dengan budaya lain dalam sebuah periuk besar imajiner, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang menolak atau tidak tahu apa itu Pandhalungan. Kalaum rezim penguasa sekarang tetap melakukan kegiatan-kegiatan bernuansa kampanye Pandhalungan, akan semakin banyak resistensi yang diberikan oleh pelaku budaya dan rakyat. Bupati dan aparatnya harus mengerti, bahwa kalaupun Pandhalungan itu ada dalam kehidupan masyarakat, itu tidak berarti mereka melepaskan budaya ibu dari masing-masing etnis. Pandhalungan adalah bagian kecil dari Jemberan yang tidak hanya berada di kota, tetapi di seluruh wilayah Jember. Sebagai masyarakat diasporik, masyarakat Jember dari bermacam etnis memang bisa saling beridalog atau bahkan bisa melahirkan sebagian kecil budaya campuran, tetapi itu bukan berarti harus memaksakan budaya Pandhalungan sebagai identitas seluruh masyarakat Jember; sebuah kekonyolan, tentunya. Pemahaman seperti inilah yang harus dimengerti oleh Bupati, sehingga ia tidak hanya mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang ngotot membenarkan Pandhalungan sebagai identitas Jember karena membawa kepentingan-kepentingan kelompok mereka. Akan sangat tidak elok kalau dalam sebuah kepemimpinan seorang pemimpin hanya mempercayai orang atau kelompok tertentu yang sebenarnya pandangan mereka berbeda dengan pandangan rakyat kebanyakan.

* Tulisan ini sudah dimuat dalam: https://jemberan.net/2017/09/16/pandhalungan-night-show-untuk-siapa-bagian-1/ dan https://jemberan.net/2017/09/17/pandhalungan-night-show-untuk-siapa-bagian-2-habis/

Catatan akhir

[1] Peresmian RBP di Warung Kembang, Ajung, tidak lama setelah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember mengumumkan akan menggelar Festival Pandhalungan. Unik memang. Beberapa orang yang bergelut di KP-RBP adalah pelaku seniman dan pekerja swasta yang biasa mendapatkan proyek dari Dinas. Apalah ini sebuah kebetulan? Ataukan RBP sudah dirancang lama jauh sebelum Dinas dan Bupati Faida mulai mengampanyekan Jember sebagai kota Pandhalungan? Apakah para pegiat KP mendapatkan inspirasi untuk mendirikan RBP karena sudah tahu bahwa Jember akan mengkampanyekan identitas Pandhalungan? Saya tidak ingin berandai-andai. Marilah kita baca situasi ini dengan kritis. Lihat, “April ke Jember, Ada Festival Pendalungan”, http://travel.kompas.com/read/2016/04/03/150000927/April.ke.Jember.Ada.Festival.Pendalungan; Jember Sekarang Punya Rumah Budaya Pendalungan”, http://www.rri.co.id/post/berita/271888/budaya/jember_sekarang_punya_rumah_budaya_pendalungan.html; “Bupati: Kota Pandhalungan Gudangnya Seniman dan Budaya”, https://jemberkab.go.id/bupati-jember-kota-pandhalungan-gudangnya-seniman-dan-budaya/.

[2] M. Llham Zoebazary. 2017. Orang Pendalungan: Penganyam Kebudayaan di Tapal Kuda. Jember: RBP.hlm.2.

[3] Michel Foucault. 1981. “The Order of Discourse”, Inaugural Lecture at the College de France, 2 Desember 1976, dipublikasikan kembali dalam Robert Young (ed). Untying the Text: A Post-Structuralist Reader. Boston: Routledge & Kegan Paul Ltd.; Michel Foucault. 1980. Power/Knowledge. Brighton: Harvester; Foucault, Michel. 2013. Archaeology of Knowledge. London: Routledge; Michel Foucault. 1984. “Truth and Power”. Dalam Paul Rainbow (ed). Foucault Reader. New York: Panthean Books.

[4] Theodor Adorno. 1993. The Culture Industry: Selected essays on mass culture. New York: Continuum.

[5] Stuart Hall. 2006. “Encoding/Decoding”. Dalam Meenakshi Gigi Durham and Douglas M. Kellner (eds). Media and Cultural Studies, Keyworks. Oxford: Blackwell Publishing.

[6] Ilham, hlm. 63.

[7] Ilham, hlm. 16.

[8]  “Bupati Hadiri Pandhalungan Night Show”, https://jemberkab.go.id/bupati-hadiri-pandhalungan-night-show/[9] Bella Dicks. 2004. Culture on Display: The Production of Contemporary Visitability. London: Sage Publications.

[10] “Teater Seni Tradisional Harus Berbenah”, Radar Jember, Minggu, 19 Maret, 2017, hlm. 6.

Share This:

About Matatimoer 8 Articles
Adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penelitian budaya dan pemberdayaan komunitas

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*