Regionalisme dalam sastra Indonesia: Sebuah perspektif kritik sastra

YONGKY GIGIH PRASISKO

 

Download artikel PDF

Tradisi Balai Pustaka Membidani Sastra Indonesia

Gubernur Jenderal hindia Belanda, pada tahun 1908, membentuk Comissie Voor de Volkslectuur, sebuah komisi untuk bacaan rakyat. Tahun yang sama ketika berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Kebutuhan akan komisibacaan rakyat dan berdirinya Boedi Oetomo berkaitan dengan perluasan pendidikan modern di Hindia Belanda. Volkslectuur didirikan untuk memproduksi dan mendistribusikan bahan bacaan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat pribumi ketika keberaksaraan mulai meningkat karena kebijakan Politik Etis. Pada tahun 1917, Volkslectuur mengalami reorganisasi – melepaskan diri dari komisi – dan menjadi lembaga kolonial independen, kemudian lahirlah Kantoor voor de Volkslectuur/Balai Pustaka.[1]

Selain kondisi meningkatnya keberaksaraan yang membutuhkan banyak bacaan, kondisi Hindia Belanda juga diwarnai dengan kritik dan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini membuat Menteri Urusan Negeri Kolonial di Hague menulis kepada Gubernur Jenderal di Batavia pada 2 Juni 1913, yang intinya diperlukan tindakan pencegahan atau represi terhadap perlawanan terhadap otoritas dan perselisihan antarras. Tindakan tersebut tidak dilakukan melalui otoritas hukum tetapi dengan otoritas administratif.Tindakan tersebut juga dirasa perlu diambil mengingat akibat kebebasan pers yang dijamin oleh regulasi tahun 1906, banyak terbitan-terbitan, yang dianggap oleh pemerintah Belanda, secara politik dan moral membahayakan dan mengancam ketentraman dan keteraturan status quo.[2] Dalam hal ini Rinke, sebagai kepala Volkslectuursampai tahun 1927, melalui catatannya menyatakan bahwa masyarakat Hindia-Belanda memerlukan panduan akan jalan yang benar menuju sebuah kemajuan.[3]Volkslectuurmemang memiliki tujuan komersil, tetapi secara ideologis merupakan perpanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda. Balai Poestaka cukup berhasil dalam mendukung usaha pemerintah untuk menjauhkan masyarakat pribumi dari segala tindakan subversif.Dalam hal ini, Balai Poestaka melakukan perancounterpropagandaterhadap tindakan ekstrimis dan subversif.

Dalam menjalankan perannya ini, Balai Poestaka, melakukan seleksi terhadap naskah-naskah yang akan ditebitkan. Pada awalnya, lembaga ini menerbitkan literatur-literatur tradisional seperti sastra Jawa. Kemudian dalam perkembangannya, Balai Poestaka banyak menerbitkan karya dan terbitan berbahasa Melayu. Hal ini berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu yang menjadi alat komunikasi yang umum di masyarakat. Bahasa Melayu kerap digunakan untuk berkomunikasi bagi masyarakat antarpulau, antarbahasa ibu yang berbeda, atau berkomunikasi dengan pendatang dari luar negeri, antarBangsa Timur dan Barat.Khususnya setelah tahun 1900, bahasa Melayu bahkan juga digunakan dalamlingkungan pemerintah kolonial Belanda. Yang dimaksud bahasa Melayu, dalam hal ini, adalah Melayu pasar. Balai Pustaka menerbitkan majalah pertamanya, Sri Poestaka, dalam bahasa Melayu. Diikuti kemudian, pada tahun 1923, oleh majalah mingguan bergambar yang populer, Pandji Poestaka. Balai Poestaka juga mulai menerbitkan novel modern seperti Sitti Nurbaja (1922), karya Marah Rusli, penulis dari Minangkabau. Karya-karya sastra yang diterbitkan oleh Balai Pustaka kemudian menjadi bahan ajar di sekolah-sekolah. Dari sinilah kemudian kontribusi Balai Pustaka dalam menstandarisasi bahasa Melayu. Karakter Melayu ini kemudian kerap disebut Melayu Balai Pustaka. Nama-nama penulis, editor sekaligus guru yang cukup penting dalam membentuk Melayu Balai Pustaka antara lain Kasoema glr. St. Pamoentjak, Noer St. Iskandar, Aman gl. Dt. Madjoindo, Boestami gl. Soetan Perang, and Toelis gl. Soetan Sati.Dalam hal ini Balai Pustaka berperan menstandadisasi, menormalisasi dan menyebarkan bahasa Melayu secara lebih luas.[4] Inilah dasar perkembangan bahasa Indonesia, yang kemudian menjadi bahasa nasional dan sastra Indonesia modern.

Teeuw melihat Balai Pustaka memberikan pengaruh dan dasar sastra Indonesia modern. Orang-orang yang dulunya bekerja di Balai Pustaka di kemudian hari berperan penting secara organisasional dalam bidang penerbitan buku dan majalah sastra di Indonesia, antara lain H.B. Jassin dan Takdir Alisjahbana (menjadi editor jurnal sastra), Takdir dan Pamuntjak juga menjadi direktur penerbitan. Dalam soal perkembangan sastra Indonesia kemudian, H.B. Jassin memiliki beberapa pembabakan berdasarkan periodisasi sejarah antara lainAngkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan ’45, Angkatan ’66. Setiap angkatan memiliki corak dan karakter tertentu, namun poin penting dalam topik makalah ini adalah peran penting H.B. Jassin dalam memberikan legitimasi bagi sastrawan Indonesia. Dalam hal perannya tersebut, H.B. Jassin mendapat sebutan Paus Sastra Indonesia. Goenawan Mohamad menganggap sebutan Paus Sastra Indonesia yang disematkan pada H.B. Jassin ini cenderung sebagai sebuah ‘cemooh’, maksudnya peran H.B. Jassin dalam hal memberikan legitimasi terhadap sastrawan Indonesia mirip dengan peran Paus sebagai pembaptis.[5]

Dalam perspektif regionalisme, sastra Indonesia dari awal sejak Balai Pustaka dan perkembangannya memiliki legitimasi yang berpusat di Jakarta.Regionalisme bermakna berbagai pemikiran warga daerah dalam melihat dirinya dan posisi dirinya dalam sebuah negara, serta bagaimana hubungan pusat dan daerah bawahannya. Dalam soal ini, awalnya penulis atau sastrawan akan menjadi sastrawan Indonesia atau sastrawan nasional jika karyanya pernah diterbitkan oleh Balai Pustaka (Batavia). Di luar itu, karya dan terbitan kerap disebut sebagai ‘bacaan liar’. Dalam perkembangannya, peran H.B. Jassin dalam mengkategorisasi sastra Indoensia memberikan legitimasi bagi nama-nama sastrawan yang ditulisnya sebagai sastrawan Indonesia.

Jika mengambil inti dari beberapa buku seperti Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia(Rosidi 1969), Novel Sastra Indonesia Sebelum Perang (Damono, 1979) dan Sastra Baru Indonesia, sastra Indonesia berarti sastra (kesusastraan) berbahasa Indonesia yang sejarah pertumbuhannya dimulai pada awal abad ke 20.[6]

Gerakan-gerakan perlawanan

a. Sastra kontekstual

Sastra Indonesia pada mulanya banyak terpengaruh oleh nilai-nilai Barat, seperti Humanisme Universal. Pada 1960an, sastra bernilai humanism universal ini mendapat tentangan dari kelompok Lekra, dengan ideologi sosialisme. Setelah tragedy 1965, Lekjra tersingkir dari panggung sastra nasional, yang membuat lawannya semakin kokoh. Sastra bernilai humanisme universal menjadi dominan. Perlawanan baru mulai muncul setidaknya pada tahun 1980an, melalui perdebatan yang kemudian disebut dengan Sastra Kontekstual.

Pada tanggal 28-29 Oktober 1984 diadakan Sarasehan Kesenian di Solo. Di situlah awal mula tercetus apa yang nantinya disebut perdebatan sastra kontekstual. Sarasehan tersebut mengundang beberapa tokoh pembicara antara lain Arif Budiman, Ariel Heryanto, Yudhistira Ardi Noegraha dan Y.B. Mangunwijaya. Sarasehan itu diselenggarakan tepat sehari setelah berakhirnya suatu pertemuan sastra besar Simposium Nasional Kesusastraan Indonesia Modern di Yogyakarta yang diikuti oleh para tokoh kesusastraan penting di Indonesia. Muncul opini yang menilai bahwa Simposium di Yogyakarta berorientasi mengukuhkan statusquo sedangkan Sarasehan di Solo mendobrak status quo, dalam hal ini nilai sastra yang mapan.[7]

Arif Budiman dikenal sebagai bidan lahirnya sastra kontekstual, dan sarasehan tersebut dianggap tempat kelahirannya. Meskipun Ariel Heryanto mengatakan bahwa istilah itu terlontar darinya di acara Sarasehan tersebut. Namun terlepas dari itu semua, pada intinya sastra kontekstual adalah usaha untuk menkritik nilai universal sastra, yang cukup mapan dalam perjalanan sastra Indonesia modern.Dalam acara sarasehan tersebut, Arif Budiman memberikan ceramah dengan judul “Sastra yang Berpublik”. Pada intinya ia mempersoalkan nilai karya sastra yang cenderung mengejar keindahan, atau ia mengistilahkannya dengan aliran ‘estetisme’. Dari situlah ia memperbincangkan nilai universal melalui keindahan. Ia melihat fenomena para sastrawan yang menganggap dirinya tidak punya publik sehinggamembuatnya teralienasi, asing di negerinya sendiri. Sastra Indoensia tidak akrab dengan publiknya sendiri, atau cenderung mengarah pada publik yang berwawasan Barat. Hasilnya sastra Indonesia tidak berpijak di buminya sendiri. Ibarat pohon ia tidak bisa tumbuh karena tidak punya tanah. Arif Budiman kemudian mengarahkan bahwa sastraharus sadar publik, masuk ke dalam sejarah, yaitu kenyataan ruang dan waktu.[8]

Di sisi lain, Ariel Heryanto menyajikan naskah berjudul “Sastra ‘dan’ Politik”. Ariel mengkritik pemisahan yang mandiri antara sastra dan politik. Ia mengamati sastra Indonesia belakangan ini berusaha memisahkan diri dari seluk beluk politik. Politik dalam hal ini, bagi Ariel, berarti aneka siasat dan tingkah memperebutkan atau mempertahankan kekuatan sosial. Ia kemudian membagi 2 orientasi yakni penganut sastra universal, yang menganggap sastra lahir dari kekayaan batin, dan sastra kontekstual, yang menganggap sastra lahir dari kondisi sosial, suatu gerak kehidupan, pertama-tama di batin, lantas keluar. Pandangan yang pertama cenderung lebih berpengaruh di Indonesia.[9]

b. Sastra pedalaman

Dalam dekade berikutnya, tahun 1990an, gerakan perlawanan lain muncul yang kemudian disebut dengan Revitalisasi Sastra Pedalaman (RSP). Gerakan RSP bermaksud untuk menciptakan karya-karya yang tidak didikte oleh standar-standar estetika ibukota. Beberapa gerakan serupa lain juga muncul di Sumatra dan Bali. Masing-masing daerah memiliki bentuk dan strategi berbeda dalam mengungkapkan estetika lokal yang khas. Berbagai gerakan tersebut muncul karena ketidakpuasan mereka terhadap Jakarta.[10]

Persepsi atas Jakarta sebagai pusat kesusastraan dan kesenian kerap mengemuka. Para pengarang di daerah-daerah Indonesia merasa harus tinggal di Jakarta untuk mendapatkan akses ke penerbit dan media nasional, dalam rangka proses untuk menjadi sastrawan nasional.

“Arogan! Saya menyebutnya begitu. Jakarta, elit nasional, dan pers sangat arogan. Sama sekali tidak memberi penghargaan sedikitpun terhadap aktivitas sastrawan daerah yang terus menggemuruh [sic].”(Kuspriyanto Namma: 1994:5)[11]

Kuspritanto Namma merupakan pemrakarsa Jurnal Revitalisasi Sastra Pedalaman. Kritik terhadap Jakarta merupakan daya dorong lahirnya jurnal tersebut. Jakarta dianggap sebagai tempat kaum elit budaya Indonesia yang menggunakan media massa nasional untuk kepentingannya, dengan demikian mengabaikan para pengarang daerah, di luar ibukota.

Gerakan revitalisasi sastra pedalaman mencoba mengungkap berbagai kegiatan sastra di daerah yang ditandai dengan agenda budaya, yang tercantum di jurnal RSP. Sejumlah peristiwa sastra terungkap di daftar di jurnal RSP antara lain kegiatan sastra di Salatiga, Yogyakarta, Solo, Wonosobo, Sragen, Surabaya, Blitar, Malang, Wonogiri, Gresik, Semarang dll. Sekelompok penulis muda di Jurnal RSP mempraktikkan apa yang disebut dengan ‘pentas keliling’, yang merupakan salah satu peristiwa sastra yang menonjol. Menjalin hubungan antara para aktivis sastra di tempat-tempat yang dikunjungi dan saling bersilaturahmi dalam rangka kebhinekaan pertemuan budaya dan sastra.[12]

Will Derk mengamati tumbuh dan berkembangnya sastra di daerah-daerah. Baginya, masalah sastra Indonesia terletak pada keelitan sastrawan dari Jakarta, yang menjadi kiblat sastra modern Indonesia. Hal ini membuat sastra di daerah banyak tidak dilirik, atau dianggap sebelah mata. Sistem sastra Indonesia, secara umum, sebenarnya berbasis pada oralitas. Pada tahun 1952, H.B. Jassin pernah mengatakan bahwa kesusastraan Indonesia mandekkarena sedikit karya yang terbit.Padahal, menurut Derks, banyak karya yang diterbitkan secara lokal pada masa itu, seperti di Yogyakarta. Derks berpendapat bahwa perspektif tentang sastra Indonesia mesti dibalikkan, yang pada awalnya menggunakan sudut pandang sentralisasi, mesti diubah menjadi heterogen dan multi pusat. Heterogenitas ini kerap diabaikan dan menganggap Jakarta adalah pusat yang menyumbang pada totalitas lebih besar.

Ketua redaksi Jurnal Kebudayaan Kalam, Nirwan Dewanto menanggapi kritik yang dilontarkan oleh berbagai gerakan perlawanan. Terkhusus sastra pedalaman, ia menganggap penamaan pedalaman dan kritiknya terhadap pusat sastra Jakarta semakin mempetegas perbedaan pusat dan daerah. Dengan begitu, gerakan tersebut malah memitoskan kekuasaan Jakarta. Nirwan menganggap bahwa perlawanan ataupun kritik mereka tidak didasari oleh kerangka teoritis, malah bersifat makian. Nirwan menganggap mereka keliru mengenali Jakarta sebagai target perlawanan, mereka kurang bisa membaca kondisi sastra sekarang di mana sastra daerah atau lokal sudah diakomodir oleh media massa, penerbitan swadaya, pelbaga diskusi, lomba penulisan, loka karya, apresiasi di daerah-daerah seperti Bali, Padang, Banjarmasin, Jambi, Ujung Pandang, Tegal, Jember, Ngawi, dan sejumlah kota lain.[13]

c. Gerakan sastra kepulauan

Gerakan sastra lain yang melakukan perlawanan terhadap kemapanan yakni gerakan sastra kepulauan. Gerakan ini berpijak pada kesadaran bahwa Nusantara adalah entitas maritime. Gerakan ini antara lain muncul di Kepulauan Riau, Kalimantan, dan Sulawesi.

Gerakan sastra kepulauan memproduksi karya-karya yang mengedepankan unsur-unsur khas budaya lokal. Gerakan ini juga kerap mendapatkan dukungan dari pemerintah-pemerintah daerah setempat. Selain itu, gerakan sastra kepulauan punya maksud untuk untuk mengembalikan nilai penting aspek maritim dalam imajinasi bangsa tentang tanah air. Tokoh-tokoh gerakan ini menganggap kekuasaan Belanda telah memarjinalisasi aspek maritim dalam evolusi kesadaran kebangsaan, yang berlanjut sampai masa pascakolonial. [14]

Sastra regional yang signifikan

Di dekade berikutnya, abad 20 akhir sampai awal abad 21, daerah-daerah regional mulai memiliki cukup kesadaran dan perhatian akan pentingnya mengelola potensi-potensi di wilayahnya, termasuk bidang seni dan sastra.Berbagai penelitian sastra dalam lingkup daerah juga bermunculan. Seperti dalam lingkup Jawa Timurterbit buku WajahSastra Indonesia di Surabaya (1995). Buku tersebutmengtakan sejak peralihan abad ke-20, kehidupan sastra Indonesia di Jawa Timur, khususnya Surabaya,Malang, dan Kediri telah berlangsung marak. Lalu juga ada buku Kronik Sastra di Malang (Hutomo, 1994), yang mengungkap kehidupan sastra Indonesia dan daerah di Malang dan sekitarnya. Ada lagi laporan penelitian, “Pertumbuhan dan Perkembangan Sastra Indonesia di Jawa Timur”, oleh Wahyudi Siswanto, dkk.(1999) yang membicarakan pengarang-pengarang Jawa Timur. Juga karya Djoko Saryono, dkk.“Karakteristik Sastra Indonesia Karya Penulis Jawa Timur” (1998) yang membicarakan pengarang-pengarang Jawa Timur dan sumbangannya bagi sastra Indonesia. Terbit juga buku karya Setiawan, dkk. Sastra Indonesiadi Madura: Tinjauan Pengarang,Hasil Karya, dan Media yang membicarakan sastra Indonesia yang berkembang di Madura, khususnya Abdul Hadi WM, D. Zawawi Imron, dan M. Fudholi Zaini.[15]

Selain perhatian kepada para pengarang Jawa Timur, sejak tahun 2005, potensi komunitas sastra mulai dijangkau dan diperhatikan setidaknya oleh Balai Bahasa. Pada tanggal 13—14 Juni 2005, Balai Bahasa Surabaya menyelenggarakan Temu Komunitas Sastra Tiga Kota. Selain itu, Balai Bahasa Surabaya juga melakukan penelitian terhadap komunitas-komunitas sastra, baik sastra Jawa maupun sastraIndonesia. Pada bulan Maret 1998, Komunitas Sastra Indonesia melakukan pendataan komunitas sastra di daerah-daerah, di seluruh Indonesia. Pendataan tersebut menunjukkan ada 167 komunitas sastra. Dalam hal ini penelitian sastra regionalisme menjadi penting.[16]

Regionalisme Sastra: Sebuah perspektif

Pengertian regionalisme sastra dalam tulisan ini berangkat dari tinjauan gagasan Sudarmoko yang dituangkan dalam artikel berjudul “Regionalisme Sastra Indonesia” (2009) dan “Tawaran Metodologi Penelitian Sastra Indonesia” (2013). Sudarmoko memberikan gagasan perihal bagaimana Sastra Indonesia dikaji maupun diteliti dengan mempertimbangkan konteks sosial, sejarah dan budaya dari suatu daerah. Penelitian dilakukan dengan mendalami fenomena sastra di daerah, mengapresiasi kehidupan sastra di daerah, dan menjadikan daerah sebagai basis dalam kajian yang akan dilakukan.

“Peneliti juga dapat melakukan peran lain dengan menggerakkan kesadaran komunitas dan lingkungannya untuk membangun sejarah dan kehidupan sastra di daerahnya. Apalagi, dukungan lembaga dan institusi yang memiliki wilayah kerja kebudayaan hampir dimiliki oleh setiap lembaga pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas seni, lembaga swadaya, yang bagi saya menyimpan potensi luar biasa untuk dikembangkan.”[17]

Penelitian juga dilakukan dengan mempertimbangkan geliat institusi, lembaga serta komunitas yang menaruh perhatian pada bidang sastra. Tak hanya itu, aspek ekonomi turut menjadi pertimbangan perihal aspek penerbit, media massa, pendidikan, budaya, pemerintahan, komunitas, pembaca, hingga toko buku atau jalur distribusi.

Sastra Indonesia terus mengalami perkembangan yang dinamis yang turut melibatkan geliat sastra yang ada di daerah. Secara institusioanal daerah memiliki Dewan Kesenian, kabupaten maupun provinsi, yang memiliki komite sastra. Di tingkat regional, ada juga balai bahasa yang turut berkonsentrasi mengembangkan sastra. Selain itu juga ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di tingkat paling bawah ada berbagai komunitas sastra dan literasi yang turut menaruh perhatian pada sastra. Di daerah juga tak kekurangan sastrawan yang produktif. Apalagi media massa turut serta mengakomodir potensi sastra di daerah melalui kolom mingguan budaya dan sastra.

Sudut pandang regionalisme juga bisa dilacak dari model kajian wilayah atau studi kawasan (area studies) yang muncul pada era 1950-1960an. Kajian wilayah adalah penelitian tentang manusia, lingkungan dan potensi dalam suatu wilayah, serta kebijakan publik dan dampak yang terjadi di wilayah tersebut. Di era tersebut, kajian wilayah kerap bermotif politik, yakni dalam bentuk pengawasan terhadap wilayah tertentu. Beberapa cotoh kajian wilaya antara lain Kajian Asia, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Pasifik. Dalam perspektif orientalisme Edward Said, kajian wilayah digunakan bangsa Barat untuk menundukkan bangsa Timur melalui pengetahuan atau disebut juga hegemoni.

Dalam perkembangannya, khususnya di Indonesia, kajian wilayah menjadi penting dalam konteks desentralisasi dan demokratisasi daerah-daerah di Indonesia. Potensi-potensi di daerah perlu untuk diungkap dan dieksplorasi dalam rangka memaknai keragaman budayadalam identitas Indonesia. Dalam konteks, kesusastraan khususnya sastra Indonesia, perspektif regioalisme mengandaikan bahwa sastra Indonesia bukan entitas yang tunggal, ia bersifat dinamis dan mensyaratkan pemaknaan yang terus-menerus kaitannya dengan keragaman budaya dan sastra yang ada di daerah-daerah.

Kajian regional dalam penelitian sastra mensyaratkan penelitian interdisiplin dari bidang-bidang ilmu, yang antara lain kajian budaya, sosiologi, sejarah, politik, bahasa dan sastra dalam lingkup wilayah tertentu. Regional atau suatu wilayah diandaikan sebagai ruang interdisiplin, di mana beragam teori dan pendekatan bisa hidup dalam koeksistensi yang dinamis, menimbulkan dialog dan debat, saling meminjam dengan cermat.[18] Dalam hal ini, karya sastra diandaikan sebagai teks yang mengandung berbagai macam wacana yang saling berdialektika secara dinamis. Maka dari itu eksistensi karya sastra selalu terkait dengan hal-hal di luar dirinya. Dalam perspektif regionalisme, lingkup jejaringnya berada dalam wilayah tertentu. Dalam konteks wilayah, karya sastra terkait dengan budaya, sosial, sejarah, politik, kebijakaninstitusional di wilayah tertentu. Beberapa hal yang terkait antara lain:yaitu pengarang, pembaca sastra, media massa yang memberi ruang untuk sastra, pegiat acara sastra, pendidikan sastra di sekolah dan perguruan tinggi, institusi pemerintah (Balai Bahasa, Dewan Kesenian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan), penerbitan buku-buku sastra, acara-acara sastra (seminar, lokakarya, workshop, lomba, festival, pelatihan, pertunjukan dan komunitas-komunitas sastra.Tentu saja dalam hal ini, regionalisme bukan berarti eksklusifisme kajian daerah tertentu, tetapi ia menjadi pijakan dalam melihat realitas yang lebih besar, seperti bagaimana dinamika sastra di wilayah tertentu memberikan dampak pada pengaruh nasional maupun global.

Regionalisme sastra menawarkan metodologi multi-ruang. Dalam hal ini karya sastra diandaikan sebagai jalan perlintasan berbagai hal, yang melalui ragam hal tersebut ia terbentuk. Multi-ruang meneliti ruang-ruang kehidupan dan mengeksplorasinya. Metodologi ini menekankan retakan atau patahan, artinya fenomena yang sama bisa terkait dengan agenda sosial dalam lokus dan konteks yang berbeda, sehingga ia tak lagi terlihat sebagai fenomena yang sama. Metodologi ini menuntut penelitian yang lebih luas yang melibatkan berbagai bidang. Dalam konteks kekinian, metodologi ini mampu melihat kompleksitas globalisasi. Bagaimana globalisasi diproduksi oleh agen, institusi dan subjek tertentu. Maka dari itu ia bisa melihat keterkaitan antara yang lokal, nasional dan global. Keterkaitan dalam metodologi multi ruang bersifat fleksibel, menyusun sebuah hubungan yang bersifat eklektik dan dinamis.

Dalam hal karya sastra, multi-ruang mensyaratkan bahwa karya sastra merupakan produk dari jejaring makna-makna yang melingkupinya, maka dari itu mereka juga turut membentuknya.[19]Metodologi multi-ruang menjalankan kajian yang melibatkan aspek lokal, global, sosial, politik, budaya dan ekonomi dalam melihat sebuah fenomena. Multi-aspek ini merupakan sebuah kekuatan untuk menyanggah pandangan tentang kesatuan yang homogen dalam melihat sebuah fenomena. Penelitian multi-ruang menekankan partikularitas dan parsialitas dengan mengakui agensi dari subjek sosial dan budaya.

* Tulisan ini merupakan makalah yang dipresentasikan dalam Simposium Sastra yang diselenggarakan oleh HISKI UGM, 3 November 2017, Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Catatan akhir

[1] Perihal sejarah berdirinya Balai Pustaka, saya rangkum dari beberapa sumber antara lain A. Teeuw, “The Impact of Balai Pustaka on Modern Indonesian Literature”, Doris Jedamski, “Balai Pustaka – A Colonial Wolf in Sheep’s Clothing” dan disertasi Nobuto Yamamoto, Print Power and Censorship in Colonial Indonesia, 1914-1942.

[2] S. L. van der Wall, ed., De opkomst van de Nationalistische Beweging in Nederlands-Indie (Bronnenpublicaties)(Grongingen: Wolters, 1967), p. 239, dalam Hendrik M. J. Maier, Forms of Censorship in the Dutch Indies: the Marginalization of Chinese-Malay Literature, hlm. 67

[3] D. Rinkes, Notα over de Volkslectuur (Batavia: Volkslectuur, 1912), pp. 3-4. dalamMaier, Op. Cit.,hlm.78

[4] A Teeuw, Op. Cit., hlm. 119

[5] Ceramah Goenawan Mohammad dalam acara Seminar Politik Kritik Sastra, 25 November 2015, di PKKH UGM.

[6] Yudiono K.S., Pengantar Sejarah Sastra Indonesia, hlm 11

[7] Ariel Heryanto, Perdebatan Sastra Kontekstual, hlm. 4-5

[8] Arif Budiman, “Sastra yang Berpublik”, dalam Ariel Heryanto, Perdebatan Sastra Kontekstual, hlm. 79-86

[9] Ariel Heryanto, “Sastra ‘dan’ Politik (Sebuah Upaya Memahami Persoalan Kesusastraan Mutakhir)”, dalam Ariel Heryanto, Perdebatan Sastra Kontekstual, hlm. hlm 39-45.

[10]“Suara-Suara dari Tepian Negeri” Pengantar dalam Jurnal Kalam 25/2013.

[11] Kuspriyanto Namma dalam Jurnal Revitalisasi Sastra Pedalaman, dikutip dari Will Derks, “Sastra Pedalaman: Pusat-Pusat Sastra Lokal dan Regional” dalam Keith Foulcher dan Tony Day (Ed.), Sastra Indonesia Modern Kritik Postkolonial, hlm. 401.

[12] Will Derks, Op. Cit., hlm. 401-402.

[13]Nirwan Dewanto, “Tentang ‘Sastra Pedalaman’ Itu”,Harian Kompas, 4 September 1994

[14]“Suara-Suara dari Tepian Negeri” Pengantar dalam Jurnal Kalam 25/2013.

[15] Yulitin Sungkowati, “Memetakan Komunitas Sastra Indonesia di Jawa Timur”, sebuah makalah, hlm. 100-101

[16]Ibid, hlm. 101

[17] Sudarmoko,“Tawaran Metodologi Penelitian Sastra Indonesia”,KOMPAS, 29 September 2013

[18]Paula Saukko, Doing Research in Cultural Studies: An Introduction to Classical andNew Methodological Approaches, hlm 8

[19]Ibid, hlm. 190

Daftar Pustaka

Derks, Will, 2008, “Sastra Pedalaman: Pusat-Pusat Sastra Lokal dan Regional” dalam Foulcher, Keith dan Day, Tony (Ed.), 2008, Sastra Indonesia: Modern Kritik Postkolonial(Edisi revisi), (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan KITLV Jakarta).

Dewanto, Nirwan, “Tentang ‘Sastra Pedalaman’ Itu”, Harian Kompas, 4 September 1994

Heryanto, Ariel, 1985, Perdebatan Sastra Kontekstual, (Jakarta: Rajawali)

Jedamski, Doris, 1992,“Balai Pustaka : A Colonial Wolf in Sheep’s Clothing. In: Archipel, volume 44, 1992. pp. 23-46;

K.S., Yudiono, 2010, Pengantar Sejarah Sastra Indonesia, (Jakarta: Grasindo).

Maier, Hendrik M. J.,“Forms of Censorship in the Dutch Indies: The Marginalization of Chinese-Malay Literature”

Saukko, Paula, 2003, Doing Research in Cultural Studies: An Introduction to Classical and New Methodological Approaches, (London: SAGE Publications Ltd.)

Sudarmoko, 2013, “Tawaran Metodologi Penelitian Sastra Indonesia”, KOMPAS, 29 September 2013

Sungkowati, Yulitin, 2010, “Memetakan Komunitas Sastra Indonesia di Jawa Timur”, sebuah makalah.

Teeuw, A., 1972, “The Impact of Balai Pustaka on Modern Indonesian Literature”, dalam Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol.35, No. 1 (1972), pp. 111-127, diakses dari JSTOR, URL: http://www.jstor.org/stable/612797, pada 26 September 2017, pukul 09:39

Yamamoto, Nobuto, 2011, Print Power and Censorship in Colonial Indonesia, 1914-1942, sebuah disertasi untuk Fakultas Pascasarjana, Cornell University, tidak diterbitkan

“Suara-Suara dari Tepian Negeri” Pengantar dalam Jurnal Kalam 25/2013 diakses dari url: http://salihara.org/kalam/back-issues/detail/suara-suara-dari-tepian-negeri, pada 5 Oktober 2017pukul 22.00.

Foto cover by Wahyu Susilo, http://instdrive.com/p/1452882835983324763

Share This:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*