Pemajuan kebudayaan: Hambatan-hambatan struktural-birokratis

IKWAN SETIAWAN

 

Download artikel versi PDF

Membaca-kembali harapan

UU Pemajuan Kebudayaan merupakan acuan kerja-kerja kepemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah untuk menjadikan kebudayaan sebagai investasi masa depan dan peradaban bangsa. UU ini sekaligus menjadi pembeda rezim pemerintahan sekarang dengan rezim-rezim pemerintahan sebelumnya—baik dari masa Orde Baru maupun pasca Reformasi 1998—yang tidak pernah berhasil dalam mengundangkan urusan kebudayaan secara khusus. Perlu diketahui, sejak rezim Suharto berkuasa, tepatnya tahun 1982, Rancangan Undang-Undang Kebudayaan sudah diusulkan ke DPR, namun tak kunjung disahkan.[1] Sebagaimana disampaikan Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, ada harapan besar bahwa dengan disahkannya UU ini bisa memberikan panduan dalam tata kelola kebudayaan yang lebih baik dan bisa bermanfaat untuk penguatan kebangsaan dan kesejahteraan.[2] Sementara, Mendikbud, Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa melalui UU ini, pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan pemanfaatan obyek kebudayaan untuk membangun karakter, meningkatkan ketahanan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kedudukan Indonesia dalam hubungan internasional.[3] Keinginan dan harapan ideal yang dilontarkan Dirjen dan Menteri tentu sah-sah saja, karena mereka adalah pejabat yang bertanggungjawab secara langsung untuk pelaksanaan UU tersebut.

IMG-20170825-WA0224

Ta’-Buta’an, Arjasa, Jember

Meskipun demikian, bukan tidak mungkin pelaksanaannya akan menemui beragam hambatan. Setelah membaca dan menelaah UU Pemajuan Kebudayaan, saya berasumsi bahwa salah satu hambatan dominan berasal dari dalam pemerintahan sendiri, atau saya menyebutnya hambatan struktural-birokratis. Hambatan tersebut berkaitan dengan mekanisme dan kemampuan dalam memahami dan mengoperasionalkan konsep-konsep ideal dalam UU tersebut. Hal ini bukan semata-mata karena belum adanya peraturan pemerintah (PP) yang berisi petunjuk khusus untuk pelaksanaan beberapa konsep dalam UU, seperti inventarisasi, penyelamatan, pengembangan, pembinaan, dan publikasi, tetapi juga karena kemungkinan perbedaan persepsi dan persepktif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang bisa berimplikasi kepada lemahnya pemahaman dan kemampuan operasional.

Artikel ini akan memaparkan beberapa kemungkinan hambatan struktural-birokratis terkait pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Saya akan menganalisis dan mengkritisi konsep-konsep penting dalam UU ini untuk kemudian menunjukkan potensi-potensi dekonstruktif yang terjadi ketika dikomparasikan dengan tradisi birokrat dalam bidang kebudayaan selama ini. Memodifikasi pemikiran Derridean,[4] potensi dekonstruktif adalah kemungkinan berlangsungnya selip pemahaman dan kegagalan dalam melaksanakan konsep-konsep ideal yang ada dalam pernyataan dikarenakan tradisi pemaknaan dan praksis yang berbeda oleh subjek internal pemerintahan. Dengan cara baca dekonstruksi yang memosisikan adanya ketidakutuhan dan penghancuran makna dalam struktur, saya akan menunjukkan celah yang memungkinkan idealisasi Negara sulit atau mengalami hambatan ketika dijalankan oleh aparatus birokrasi. Untuk memperkuat pembacaan tekstual, saya akan menggunakan pengalaman-pengalaman kontekstual selama penelitian, ngluyur menemui para pelaku di tingkat bawah, berbincang dengan pejabat dinas terkait, dan ketika diundang dalam acara-acara yang diselenggarakan dinas yang berkaitan dengan kebudayaan. Dengan demikian, hasil analisis dalam tulisan ini bisa menjadi masukan kepada aparat terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berawal dari “pokok-pokok pikiran”

Kata “Pemajuan” menjadi konsep dominan di dalam UU No 5 2017. Berawal dari kata inilah konsep-konsep turunan dihadirkan sebagai kekuatan yang tampak ideal. Dalam Pasal 1 disebutkan, “upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.” Definisi ini menyiratkan adanya harapan besar akan keterjaminan objek budaya dalam perundang-undangan yang sekaligus menumpuhkan proses kultural dalam kuasa Negara. Target utamanya adalah agar pemajuan kebudayaan sebagaimana dijamin UU, bisa dijamin dikendalikan oleh entitas Negara. Meskipun warga negara, LSM, institusi kesenian, dan korporasi diberi kesempatan juga untuk berpartisipai, namun keterlibatan mereka pun tetap berada dalam kendali Negara.

IMG-20170825-WA0253

Ta’-Buta’an, Arjasa, Jember

Untuk memastikan dan menegaskan peran Negara dari tingkat pusat hingga daerah—provinsi dan kabupatern, pemajuan kebudayaan harus berpedoman kepada: (a) pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota; (b) pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi; (c) strategi kebudayaan; dan, (d) rencana induk pemajuan kebudayaan.[5] Keempat pedoman tersebut adalah acuan berjenjang yang harus dipenuhi oleh Negara. Pokok pikiran kebudayaan daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.[6] Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah pemajuan lebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.[7] Rencana induk pemajuan kebudayaan adalah pedoman bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan.[8]

Mari kita mulai pembacaan dari pokok pikiran kebudayaan daerah. Masing-masing kabupaten/kota harus membuat pokok pikiran kebudayaan yang diharapkan sudah siap tahun 2018 sebagai bekal diselenggarakannya Kongres Kebudayaan. Pembuatan pokok pikiran kebudayaan menjadi amanah yang bernilai strategis, khususnya bagi pemerintah kabupaten kota yang berdampak kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pokok pikiran di kabulaten/kota yang dalam pembuatannya melibatkan masyarakat melalui para ahli berkompetensi dan memiliki kredibilitas akan berisi: (a) identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan; (b) identifikasi sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan; (c) identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan; (d) identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan; dan, (e) analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan.[9]

Selain belum adanya peraturan pemerintah (PP) tentang pokok pikiran kebudayaan daerah, kita juga bisa mempertanyakan keseriusan Negara dalam proses penyusunannya melalui beberapa kondisi berikut. Pertama, adalah kenyataan yang tak terbantahkan bahwa sebagian besar nomenklatur dinas terkait urusan kebudayaan masih belum linier dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagian masih menggunakan nama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan, dan beberapa variasi lainnya. Kondisi ini akan menjadi masalah tersendiri bagi para pelaksana kebijakan di tingkat kabupaten/kota. Beberapa kali rapat sosialisasi dan koordinasi di tingkat provinsi membahas budaya lokal yang sempat saya hadiri menunjukkan bahwa banyak aparat terkait kebudayaan yang kebingungan mengenai kebijakan dan anggaran kalau mengeksekusi program pemerintah pusat karena nomenklatur yang tidak linier. Pelibatan para ahli—baik dosen maupun peneliti—untuk membuat pokok-pokok pikiran tentunya harus didahului oleh riset yang membutuhkan anggaran tersendiri. Ketika nomenklatur masih bermasalah, anggaran juga akan mengalami masalah. Di sinilah dibutuhkan PP ataupun surat edaran yang menegaskan posisi dinas terkait di tingkat kabupaten/kota dalam menjalankan amanah UU Pemajuan Kebudayaan, meskipun berbeda nomenklatur dari pemerintah pusat, sehingga ada acuan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengesahkan anggaran. Ketika tidak ada kejelasan, bisa dipastikan usaha untuk melakukan penelitian guna menyusun pokok pikiran tidak akan dimulai, seperti yang terjadi saat ini.

IMG-20170820-WA0210

Festival Jathilan dan Bujang Ganong se- Jawa Timur, 19-21 Agustus 2017.

Kondisi kedua adalah masih bercokolnya paradigma “proyek” dalam kegiatan penelitian yang dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Memang, kegiatan penelitian potensi budaya lokal di masing-masing kabupaten/kota sudah dilaksanakan dengan anggaran daerah dan melibatkan para dosen atau peneliti. Sayangnya, sebagian besar hasil penelitian tersebut hanya menjadi ‘arsip yang disimpan rapi’; tidak diimplementasikan dalam kebijakan yang berimplikasi kepada pengembangan dan pembinaan budaya di tingkat masyarakat. Selain itu, biasanya hasil penelitian bersifat normatif serta kurang berbicara detil dan jujur terkait permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku kultural di tingkat bawah. Kalaupun hasil penelitian yang sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya dijadikan bahan mentah untuk menyusun pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan tingkat kabupaten/kota, tentu saja membutuhkan up dating serius. Kalau perumusan pokok-pokok pikiran tersebut menegasikan kondisi riil yang tengah berlangsung, tanpa analisis mendalam, dan hanya untuk memenuhi formalisasi amanah undang-undang, maka keberadaannya hanya sekedar menjadi ‘dokumen yang tak bersuara’.

Ketiga, keterjebakan dalam kerangka “formalisasi konsolidasi dan koordinasi” antara dinas di provinsi dan kabupaten/kota akan menyulitkan penyusunan pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan daerah tingkat provinsi. Semangat otonomi daerah pasca Reformasi adalah memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing. Yang seringkali terjadi adalah rapat koordinasi atau konsolidasi yang melibatkan dinas-dinas kabupaten/kota berakhir dalam bentuk rekomendasi yang dibacakan di akhir acara, tetapi tidak berdampak strategis dan praksis. Untuk membuat pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi tentu dibutuhkan perubahan mindset aparat birokrasi yang keluar dari bingkai sekedar formalitas. Anggaran untuk konsolidasi dan koordinasi bisa digunakan untuk mengumpulkan perwakilan dinas terkait di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan para ahli yang diberikan wewenang untuk secara serius melakukan up dating sekaligus analisis pemajuan kebudayaan. Artinya, kebiasaan menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi segera diganti dengan rapat aksi untuk penyusunan pokok pikiran secara serius. Dengan keseriusan itu, acara yang diadakan di hotel berkelas dan menyedot anggaran pemerintah provinsi tidak hanya berakhir dengan “tepuk tangan” dan “sambutan penutupan.”

IMG-20170820-WA0143

Bujang Ganong, Festival Jathilan dan Bujang Ganong se-Jawa Timur, 19-21 Agustus 2017

Keempat, masih minim dan sempitnya pemahaman aparat negara di tingkat kabupaten dan provinsi terkait pentingnya pemajuan kebudayaan. Selain masih kurangnya sosialisasi UU Pemajuan Kebudayaan, sebagian besar dinas masih berpandangan bahwa kebudayaan itu semata-mata berkaitan dengan aspek ekspresi yang bisa digunakan untuk memperkuat agenda pariwisata. Efek industri pariwisata menjadikan perlakuan terhadap objek pemajuan tradisi lisan, ritus, dan kesenian, harus mengikuti rumus-rumus wisata, tetapi menegasikan prinsip-prinsip pemajuan seperti pengembangan, penyelamatan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan. Penguatan para pelaku di tingkat bawah terjebak dalam selebrasi dan formalisasi yang tidak menyentuh esensi permasalahan. Kemeriahan “simulakra tradisi” dalam bermacam festival pariwisata sudah dianggap memenuhi syarat pemajuan, padahal itu belum menyentuh apa-apa. Implikasi lanjutnya adalah kurang seriusnya pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk membuat anggaran yang lebih besar guna membiayai usaha-usaha kongkrit untuk penguatan para pelaku dan budaya yang mereka jalani.

Menurut saya, persoalan nomenklatur, formalisasi kegiatan, paradigma proyek, dan politik anggaran yang tidak berpihak akan menjadi hambatan serius dalam penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota dan provinsi. Apabila hambatan-hambatan tersebut tidak dipikirkan dan tidak dicarikan solusinya, sangat mungkin pokok-pokok pikiran yang disusun dan dijadikan bahan dasar untuk strategi kebudayaan di tingkat nasional hanyalah sekedar “memenuhi target”. Prinsip “memenuhi target” ini, tentu, tidak akan memunculkan strategi kebudayaan yang sesuai bagi pembuatan rencana induk pemajuan kebudayaan. Artinya, harapan normatif-ideal akan menguatnya komitmen Negara dari tingkat pusat hingga daerah untuk memajukan kekayaan budaya melalui penyusunan pokok-pokok pikiran bisa tertunda, terganggu, atau, bahkan, berantakan karena ketidaksiapan dan kekurangseriusan dinas-dinas terkait di tingkat daerah. Maka, tidak mengherankan kalau di Kabupaten Jember dan juga kabupaten dan kota lain di Indonesia, langkah-langkah riil dalam pemajuan kebudayaan, khususnya penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah belum berjalan secara sistematis. Memang beberapa daerah seperti Banyuwangi dan Ponorogo tampak sudah memiliki spirit berkebudayaan melalui gelaran-gelaran ajeg. Namun kalau ditilik lebih jeli lagi, akan kita jumpai kenyataan bahwa daya-hidup yang dikembangkan para pelaku di tingkat bawah menjadi faktor dominan yang menjadikan aktivitas kebudayaan begitu semarak di kedua daerah itu. Kalaupun Negara hadir, itupun hanya sebatas pada aktivitas-aktivitas berorientasi pariwisata, bahkan dalam beberapa kasus, seperti di Banyuwangi, dimanfaatkan oleh rezim untuk menggerakkan dan memenuhi kepentingan ekonomi-politik mereka.[10]

IMG-20170825-WA0257

Ta’-Buta’an, Arjasa, Jember

Sebenarnya, kombinasi perjuangan daya-hidup pelaku kultural dan kejelasan kebijakan pemajuan oleh Negara akan menghasilkan gerak mutualis yang menghadirkan keberdayaan dan kesejahteraan. Tentu, itu semua bisa terwujud ketika Negara benar-benar serius menjalankan tahapan-tahapan penting, termasuk penyusunan pokok-pokok pikiran keudayaan daerah yang akan menjadi bahan utama bagi penyusunan strategi kebudayaan. Kalau formalisasi dan prinsip mengejar target proyek mengemuka, bisa dipastikan idealisasi Negara hanya akan menguras anggaran dan menjadi ‘wacana pemanis’, sementara para pelaku dan rakyat terus menikmati ekspresi kebudayaan menurut pemahaman mereka.

Strategi yang bisa jadi (kurang) strategis

Berdasarkan pokok-pokok pikiran daerah, pemerintah pusat bersama-sama para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas menyusun strategi kebudayaan setelah digodok dalam Kongres Kebudayaan. Pasal 13 ayat 2 UU No. 15 2007 mengatakan bahwa strategi kebudayaan berisi: (a) abstrak dari dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, kabupaten/kota, dan lainya di Indonesia; (b) visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan; (c) isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi pemajuan; dan, (d) rumusan proses dan metode utama pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Selain itu, berdasarkan Pasal 13 ayat 3, strategi tersebut juga dilengkapi dengan: (a) peta perkembangan objek pemajuan kebudayaan di seluruh Indonesia; (b) peta perkembangan faktor budaya di luar objek pemajuan; (c) peta sumberdaya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan di seluruh Indonesia; (d) identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; (e) peta permasalahan dalam pemajuan kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan, (f) analisis permasalahan dalam pemajuan kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.

IMG-20170820-WA0168

Jathilan, Festival Jathilan dan Bujang Ganong se-Jawa Timur, 19-21 Agustus 2017, Balung

Kalau menyimak deskripsi di atas, kita bisa merasa bahagia. Betapa tidak, setelah 30 tahun lebih bangsa ini tidak memiliki strategi kebudayaan yang terarah, akhirnya kita akan segera memilikinya. Namun, apabila kembali kepada permasalahan di tingkat daerah dan masih kuatnya formalisasi terkait kebudayaan di tingkat pusat, kita akan segera berpikir tentang kemungkinan terwujudnya strategi kebudayaan dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Sebagaimana saya singgung sebelumnya bahwa penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan kabupaten/kota dan provinsi akan menjadi masalah rumit. Namun, sangat mungkin juga pokok-pokok pikiran tersebut bisa selesai, tetapi dengan kualitas yang seadanya. Mungkin, dengan pokok-pokok pikiran yang berhasil dikumpulkan dan dibahas oleh para pakar di Kongres, visi pemajuan kebudayaan selama 20 tahun ke depan bisa dibuat. Visi ini tentu saja akan memuat jangkauan ke depan bernilai strategis dalam memandang kebudayaan Indonesia. Masalahnya adalah ketika visi tersebut dirancang dari bahan-bahan yang kurang komprehensif dan hanya mengandalkan kecanggihan nalar para ahli, sangat mungkin para birokrat akan menemui kendala dalam mengoperasionalkan strategi yang telah dihasilkan.

Kalaupun strategi kebudayaan sudah dilengkapi poin-poin dalam Pasal 13 ayat 3, jaminan apakah yang bisa memastikan bahwa birokrat di tingkat pusat dan daerah akan menggunakan mereka sebagai acuan dasar dalam menjalankan program. Sekali lagi, kebiasaan ‘menyelesaikan proyek’ akan menjadi batu sandungan utama bagi para birokrat, kaena mereka sudah terbiasa berpikir yang penting selesai dan mengabaikan pemahaman dan pendalaman program secara ajeg. Implementasi di tingkat daerah akan lebih runyam lagi ketika strategi tersebut lebih berorientasi kepada pemenuhan target dari pusat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa relasi institusional antara pusat dan daerah pada era otonomi menjadi semakin longgar. Artinya, ketika aparat sipil negara di daerah tidak menjalankan program-program yang sesuai dengan strategi kebudayaan secara nasional atau hanya menjalankan untuk formalitas, tidak akan menjadi beban psikis-institusional bagi mereka. Apalagi tidak ada sanksi tegas untuk aparat birokrasi yang kurang berperan aktif dalam penyuksesan UU Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, mayoritas birokrat di tingkat daerah berpandangan bahwa kebudayaan harus mendukung atau diintegrasikan dengan maksimalisasi potensi pariwisata sehingga akan menghasilkan pemasukan dana. Akibatnya, ketika terbukti kurang serius menggarap program-program pemajuan, mereka punya alasan bahwa atraksi kultural untuk pariwisata daerah sudah menunjukkan keberhasilan program kebudayaan. Pun penghargaan dari Kementerian Pariwisata kepada daerah yang dianggap berprestasi dalam memajukan pariwisata bisa menjadi penegas bahwa meskipun mereka tidak menjalankan amanah UU No. 5 Tahun 2017, tidak akan menimbulkan masalah karena mereka sudah berhasil dalam bidang pariwisata yang di dalamnya juga melibatkan budaya.

IMG-20170825-WA0255

Ta’-Buta’an, Arjasa, Jember

Maka dari itu, penerbitan PP yang secara jelas, tegas, dan detil mengatur penyusunan dan pelaksanaan strategi kebudayaan dari tingkat pusat hingga daerah sangat mendesak. Kejelasan dan ketegasan, meskipun tidak menjamin keberhasilan implementasi, paling tidak, bisa mempermudah cara kerja dan kerja aparat birokrasi dalam menjalankan strategi kebudayaan dan rencana induk kebudayaan di lapangan. Yang patut ditekankan adalah ketegasan sanksi untuk aparat terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, ketika mereka lalai atau tidak menjalankan amanah UU Pemajuan Kebudayaan, khususnya yang berkaitan dengan langkah-langkah pemajuan, dan strategi kebudayaan serta rencana induk pemajuan kebudayaan. Tradisi sekedar menjalankan proyek sudah seharusnya dipinggirkan dalam pelaksanaan program-program penopang pemajuan kebudayaan. Kemauan birokrasi untuk berbagi peran dengan LSM, lembaga kajian, lembaga kesenian, lembaga kebudayaan, komunitas pelaku kultural, dan masyarakat secara mutualis bisa juga perlu ditekankan. Karena untuk menjalankan tanggung jawab besar dalam pemajuan kebudayaan sangat sulit terwujud kalau hanya mengandalkan Negara. Bagaimanapun juga, para pelaku dan penggerak di tingkat bawah serta rakyatlah yang tahu bagaimana “memajukan kebudayaan.” Ketika Negara mampu menerjemahkan konsep-konsep idealnya sampai ke tingkat bawah dan mau bekerjasama, maka para pelaku, penggerak, dan rakyat sejatinya mudah diajak bergerak. Kalau Negara masih mengedepankan prinsip formalisasi, memenuhi target proyek, dan menghabiskan anggaran, maka ungkapan beberapa seniman ludruk Mojokerto bahwa “Negara hadir hanya ketika membutuhkan seniman untuk mengirim delegasi,” ada benarnya.

Catatan akhir

[1] “Setelah Menunggu 35 Tahun RUU Kebudayaan Disahkan,” Pikiran Rakyat, 28 April 2017: http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2017/04/28/setelah-menunggu-35-tahun-ruu-kebudayaan-disahkan-dpr-400048.

[2] “Kemendikbud Fokus 10 Objek Pemajuan Kebudayaan,” Netralnews, 21 Juni 2017: http://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/83238/kemendikbud.fokus.10.objek.pemajuan.kebudayaan.

[3] “Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Disahkan”, Presiden RI, 27 April 2017:  http://presidenri.go.id/info-kementrian-lembaga/undang-undang-pemajuan-kebudayaan-disahkan.html

[4] Jacques Derrida. 1997. Of Grammatology, Corrected Edition (English trans. Gayatri C. Spivak). Baltimore (USA): The John Hopkins University Press; Jacques Derrida. 1989. “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Science”, in Davis Robert Con & Ronald Schleifer. Contemporary Literary Criticism: Literary and Cultural Studies. New York: Longman.

[5] Pasal 8 UU No. 5 2017.

[6] Pasal 1 Poin 9, UU No. 5 2017.

[7] Pasal 1 Poin 10, UU No. 5 2017.

[8] Pasal 1 Poin 11, UU No. 5 2017.

[9] Pasal 11 Ayat 1 dan 2, UU No. 5, 2017.

[10] Ikwan Setiawan, Albert Tallapessy, & Andang Subaharianto. “The Mobilization of Using Cultures and Local Government’s Political Economy Goals in Post-Reformation Banyuwangi.” Humaniora, Vol. 29, No. 1, February, 2017: 12-23; Ikwan Setiawan, Albert Tallapessy, & Andang Subaharianto. “Exertion of Cultures and Hegemonic Power in Banyuwangi: The Midst of Postmodern Trends.” Karsa, Vol. 25, No.1, June 2017: 147-178.

Share This:

About Ikwan Setiawan 123 Articles
Direktur Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*