Pemajuan kebudayaan: Membandingkan cara negara dan rakyat

IKWAN SETIAWAN

Download artikel versi PDF

Dalam semangat memajukan kebudayaan

Mayoritas seniman yang berpartisipasi dalam Festival Tari Jathilan dan Bujang Ganong se-Jawa Timur (FTJBG) yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jember Kecamatan Balung (DKJ Balung), tidak mengetahui bahwa DPR pada April 2017 telah mengesahkan Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disingkat UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN). Demikian pula juga dengan rakyat yang menghadiri perhelatan regional ini, 19-21 Agustus 2017. Hal itu tidak mengherankan karena sosialiasi undang-undang memang sangat jarang (atau, tidak pernah?) menyentuh para pelaku dan penggerak budaya serta rakyat di desa/dusun. Dan, para seniman dan rakyat juga tidak pernah membayangkan Negara akan hadir dengan undang-undang yang mengidealisasi pemajuan kekayaan budaya bangsa. Toh selama ini mereka sudah terbiasa tidak ditemani Negara di tingkat daerah dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian warisan leluhur. Artinya, mereka sudah terlibat langsung dalam usaha-usaha pemajuan kebudayaan, jauh sebelum negara mengundang-undangkannya.

Balung 3

Artikel ini, pertama-tama, hendak menguraikan konsep-konsep penting dalam UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN sekaligus kritik terhadap idealisasi pemerintah dan wakil rakyat. Kritik perlu diberikan karena kebiasaan yang berlangsung selama ini, produk perundang-undangan seringkali dibuat dalam perspektif “elitis-birokratis” dan kurang memperhatikan (untuk tidak mengatakan tidak pernah) dari kajian mendalam terkait permasalahan yang berkembang di masyarakat. Kalaupun UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN sudah menyerap aspirasi para pelaku dan rakyat, kritik tetap dibutuhkan karena konsep-konsep ideal seringkali bermasalah ketika dibawa ke dalam wilayah praksis-operasional. Selanjutnya, saya akan mengomparasikan model program ideal yang menjadi kekuatan undang-undang tersebut dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh para seniman dan penggerak kesenian rakyat di Jember Selatan serta peristiwa-peristiwa penting dalam FTJBG se-Jawa Timur. Penggambaran usaha seniman dan rakyat perlu dikemukakan agar ada sudut pandang pembanding berbasis permasalahan dan usaha di tingkat bawah.

Idealisasi rezim negara

Setelah terkatung-katung sebagai usulan berlabel UU Kebudayaan, DPR menyepakati adanya penambahan kata “Pemajuan” karena dianggap sesuai dengan semangat Pasal 32 UUD 1945, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Undang-undang ini diharapkan mampu menjadi guideline bagi negara untuk menyusun strategi kebudayaan yang bertujuan mempertahankan dan mengembangkan keragaman budaya masyarakat. Penyematan kata “Pemajuan” mengindikasikan bahwa ada kewajiban aktif negara untuk mengupayakan kebijakan dan program yang secara signifikan berkontribusi bagi keberdayaan budaya-budaya lokal di Indonesia.

Lebih lanjut, dalam pertimbangan Undang-undang disebutkan bahwa Negara menjadikan kebudayaan sebagai “investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa.” Artinya, ada kesadaran untuk memahami kebudayaan sebagai kepentingan bersama secara nasional  di mana pemajuannya akan berkontribusi kepada penguatan identitas, nasionalisme, dan peradaban bangsa. Kebudayaan bukan sekedar kalkulasi kuantitatif bentuk-bentuk kultural ataupun kalkulasi keuntungan dari aktivitas kultural dalam pariwisata. Lebih dari itu, investasi ini menyiratkan kompleksitas potensi yang bisa dikembangkan dan diberdayakan dari aktivitas pemajuan kebudayaan. Maka, dibutuhkan program-program yang operasionalisasinya di tingkat bawah bisa berjalan dengan mudah, bukan malah menyulitkan aparat birokrasi terkait yang ujung-ujungnya tidak berdampak positif buat para pelaku dan rakyat.

Demi mewujudkan kepentingan investasi dan peradaban bangsa yang dibangun melalui keragaman yang ada dalam masyarakat, konsep “pemajuan kebudayaan“ menjadi penting. Yang dimaksud dengan pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (Pasal 1 UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN). Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara “inventarisasi,” “pengamanan,” “pemeliharaan,” “penyelamatan,” dan “publikasi.” Inventariasi dilakukan melalui pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data (Pasal 16 UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN). Pengamanan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan tujuan agar pihak asing tidak mengklaim atas kekayaan intelektual sebuah objek. Dilakukan dengan cara: memutakhirkan data dan sistem pendataan terpadu secara terus-menerus, mewariskan objek kepada generasi berikutnya, dan memperjuangkan objek sebagai warisan budaya dunia (Pasal 22 poin 3 dan 4 UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN). Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya sebuah objek. Pemeliharaan dilakukan dengan cara: (a) menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek, (b) menggunakan objek dalam kehidupan sehari-hari, (c) menjaga keanekaragaman objek, (d) menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan, (e) mewariskan objek kepada generasi berikutnya (Pasal 24 Poin 3 dan 4 UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN). Penyelamatan objek dilakukan melalui revitalisasi, repatriasi, dan restorasi (Pasal 26 UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN). Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media (Pasal 28 poin 3 UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN). Pengembangan merupakan upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.  Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan “objek pemajuan kebudayaan”[1] untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan “sumber daya manusia kebudayaan,”[2] lembaga kebudayaan, dan “pranata kebudayaan” dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Balung 4

Dari definisi di atas, kita masih bisa melihat paradigma struktural yang berpusat pada rezim negara—dari tingkat pusat hingga daerah—sebagai pemegang otoritas dan penentu kebijakan-kebijakan yang berpangkal pada tujuan-tujuan ideal, antara lain: (a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; (b) memperkaya keberagaman budaya; (c) memperteguh jati diri bangsa; (d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; (e) mencerdaskan kehidupan bangsa; (f) meningkatkan citra bangsa; (g) mewujudkan masyarakat madani; (h) meningkatkan kesejahteraan rakyat; (i) melestarikan warisan budaya bangsa; dan (j) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan dalam pembangunan nasional.[3] Kalau kita perhatikan lebih mendalam, tujuan tersebut masih lekat dengan nuansa “adiluhung” di mana budaya bangsa diposisikan sebagai “ruh” yang akan memperkuat nasionalisme dan mengarahkan pembangunan nasional. Tidak jauh berbeda dengan cita-cita kebudayaan nasional di era Orde Baru. Dari tujuan tersebut apa yang menarik adalah posisi kebudayaan yang bisa “meningkatkan kesejahteraan rakyat.” Artinya, usaha dan aktivitas kultural, baik di tingkat regional maupun pusat sudah semestinya bisa berkontribusi secara sosial, mental, dan ekonomis bagi rakyat sehingga mereka bisa menikmati rezeki yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Meskipun demikian, dalam UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN tidak dielaborasi lebih lanjut bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui aktivitas kultural.

Yang menarik lagi  adalah posisi negara dalam setiap aktivitas pemajuan yang masih bersifat dominan-sentralistik. Dalam aktivitas perlindungan seperti inventarisasi, pemeliharaan, penyelamatan,  dan publikasi, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk melakukan usaha-usaha tersebut. Tentu saja, posisi dominan-sentralistik ini diidealisasi lebih bisa menjamin semua usaha pemajuan kebudayaan karena adanya sistem dan alokasi penganggaran yang dijamin undang-undang. Posisi mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan usaha-usaha tersebut juga menegaskan keseriusan Negara dalam mengembangkan dan memberdayakaan kebudayaan, sehingga mereka tidak hanya memunculkan “wacana manis”, tetapi dalam pelaksanaannya tidak mau bertanggungjawab. Masalahnya adalah kerelaan pemerintah daerah untuk menjadikan pemajuan kebudayaan sebagai salah satu prioritas penganggaran karena, sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, kebudayaan masih menjadi elemen marjinal dalam politik anggaran. Ironisnya, dinas-dinas terkait kebudayaan masih banyak yang bergabung dengan pariwisata sehingga anggaran masih harus berbagi dengan aktivitas komersial untuk menarik wisatawan. Apalagi, mekanisme operasional aktivitas pemajuan masih akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP) yang sampai dengan tulisan ini dibuat masih belum diterbitkan. Tentu saja, kondisi ini akan menyulitkan aparat di tingkat kabupaten dan provinsi untuk melakukan usaha-usaha pemajuan. Lebih jauh, kondisi ini akan menyebabkan perbedaan persepsi dalam menjalani pemajuan kebudayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, seniman, dan rakyat.

Setali tiga uang dengan pemerintah, anggota legislatif yang ikut menggodok UU ini juga memiliki idealisasi yang cukup bagus. Dalam pandangan Teuku Rekfy Harsya, Ketua Komisi X DPR, terdapat beberapa keuntungan dari pengesahan UU ini.[4] Pertama, sistem pendataan kebudayaan terpadu yang mengintegrasikan seluruh data utama kebudayaan yang berasal dari berbagai sumber serta kementerian dan lembaga. Ini tentu menjadi hal yang baru karena persoalan data menjadi penting dan dikedepankan dalam setiap penentuan kebijakan dan strategi yang dilakukan negara. Hasil-hasil penelitian berupa data-data penting dari lapangan selama rezim Orde Baru hingga rezim pasca Reformasi hanya menjadi pajangan tebal di rak perpustakaan atau buku-buku teks yang jarang dilirik oleh penentu kebijakan budaya. Kedua, pokok pikiran kebudayaan daerah yang dirumuskan pemerintahan daerah, baik yang berupa tradisi lisan, manuskrip, hingga olahraga tradisional. Tentu saja, konsep ideal ini akan memberikan tanggung jawab lebih kepada pemerintah daerah, khususnya kabupaten karena mereka adalah pemangku langsung masyarakat di tingkat regional.

Balung 5

Masalahnya adalah kesiapan pemerintah daerah untuk menyiapkan pokok pikiran kebudayaan tersebut. Apalagi di tingkat daerah belum ada sinkronisasi nomenklatur. Di tingkat pusat urusan kebudayaan berada dalam ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan di tingkat kebupaten masih banyak yang tergabung dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kondisi ini tentu saja akan mempersulit keinginan pusat yang menekankan kemenyatuan proses kultural dan edukasi. Belum lagi SDM birokrasi di tingkat kabupaten yang lemah dalam hal penelitian sehingga desain pokok pikiran kebudayaan daerah tidak bisa dijamin kualitasnya. Memang, birokrat daerah bisa menggunakan jasa akademisi atau peneliti untuk mengerjakan penelitian sebagai basis pembuatan pokok pikiran kebudayaan daerah, tetapi harus membuang paradigma ‘pesanan’ yang selama ini masih sebatas formalitas dan memenuhi proyek.

Permasalahan lanjut adalah proses pengumpulan pokok pikiran setiap kabupaten ke tingkat provinsi yang akan melahirkan Peraturan Gubernur (Pergub). Menurut Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, menyadari bahwa proses di gubernur bisa “maju-mundur, diteken atau tidak, jadi Pergub atau nggak, karena ada tanggung jawab lokal. Misalnya APBD harus sekian untuk pemajuan kebudayaan. Pasti akan mikir itu Gubernurnya. Yang lama mungkin di situ.”[5] Meskipun masih menyimpan keoptimisan, Hilmar jelas sangat paham betapa proses menuju kenyataan ideal terkait pokok pikiran dari kabupaten menuju provinsi berpotensi menimbulkan permasalahan serius. Padahal, target Hilmar, pertengahan 2018 akan diselenggarakan Kongres Kebudayaan yang mengusung pokok-pokok pikiran kebudayaan setiap provinsi dan menjadi dasar lahirnya strategi kebudayaan.[6] Artinya, kalau Negara menghendaki proses yang tidak bertele-tele, sosialisasi tentang kemendesakan undang-undang sampai tingkat kabupaten, penjelasan mekanisme secara detil terkait pembuatan pokok pikiran, serta pemaparan kepada kepala daerah tentang kepentingan dan sanksi yang melekat harus segera dilakukan oleh Kemendikbud.

Ketiga, Indonesia akan memiliki strategi kebudayaan dalam memajukan kebudayaan itu sendiri yang bakal disusun oleh pemerintah pusat berbasis pokok-pokok pikiran setiap provinsi dengan melibatkan masyarakat melalui sejumlah ahli yang memiliki kredibilitas dan kompetensi. Target paling ideal UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN adalah strategi kebudayaan secara nasional yang berasal dari bermacam pokok pikiran dan penelitian yang melibatkan akademisi atau peneliti kredibel. Yang harus diingat adalah, sekali lagi, strategi itu sudah semestinya berasal dari pokok-pokok pikiran berbasis riset mendalam tentang kondisi, permasalahan, dan kemungkinan pengembangan potensi kultural di seluruh Indonesia. Kalau Hilmar mengidealisasi pertengahan 2018 ada Kongres Kebudayaan yang menghasilkan strategi kebudayaan nasional, tentu saja membutuhkan kerja ekstra keras karena waktu untuk mengumpulkan pokok-pokok pikiran seluruh kabupaten dan provinsi di Indonesia tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun. Kalaupun bisa, kita bisa mempertanyakan kualitasnya.

Keempat, rencana induk pemajuan kebudayaan dalam kurun waktu 20 tahun. Kebudayaan, dengan demikian, akan menjadi haluan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Sekali lagi, ini merukan idealisasi yang luar biasa, karena kenyataannya akan menjumpai banyak kendala karena dalam setiap praktik pembangunan, kebudayaan hanya menjadi ‘pemanis’ dan tidak bisa mengalahkan faktor ekonomi dan politik. Kalau memang rezim negara saat ini memang bercita-cita melakukan terobosan strategis, rencana induk tersebut akan menjadi pembeda. Kelima, dana perwalian kebudayaan. Selain pendanaan melalui APBN dan APBD dalam pemajuan kebudayaan juga bisa melalui dana perwalian yang dibentuk pemerintah. Dana perwalian dimaksud  meliputi sejumlah aset finansial yang dititipkan atau dihibahkan oleh orang atau lembaga untuk dikelola sebagai sebuah lembaga wali amanat yang bisa disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemajuan kebudayaan. Kalaupun dana model ini bisa terwujud, tentu akan sangat bermanfaat bagi usaha-usaha pemajuan kebudayaan di tingkat lokal. Sayangnya, sekali lagi idealisasi ini bisa sulit dilaksanakan ketika belum ada peraturan pemerintah yang menjelaskannya.

Keenam, pemanfaatan kebudayaan. UU ini mengatur industri besar dan/atau pihak asing yang akan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan bagi kepentingan komersial, sehingga diwajibkan memiliki izin dari kementerian terkait dengan memenuhi persyaratan, yaitu memiliki persetujuan atas dasar informasi awal, adanya pembagian manfaat, dan pencantuman asal-usul objek pemajuan kebudayaan. Apa yang harus diperhatikan adalah bahwa para pemodal besar industri budaya akan berusaha mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, sehingga pemerintah harus membuat aturan yang benar-benar jelas dan tegas agar para pelaku kultural dan rakyat di tingkat bawah tidak hanya dijejali dengan keterpesonaan karena budaya mereka dikemas dalam format yang lebih “wah” serta ditonton masyarakat nasional  dan internasional.

Balung 6

Ketujuh, penghargaan. Masih menurut Riefky, Negara wajib memberikan penghargaan kepada orang yang berkontribusi atau berprestasi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan bakal mendapat penghargaan. Tak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah memberikan fasilitas ke seseorang yang berjasa dalam bidang kebudayaan. Fasilitas tersebut dalam bentuk biaya hidup, materi, dan/atau sarana prasarana sesuai dengan kemampuan  keuangan negara, diberikan untuk (terus) mengembangkan karya-karyanya. Penghargaan memang diharapkan oleh para seniman rakyat yang telah bersungguh-sungguh melestarikan dan mengembangkan kesenian lokal, tetapi mereka juga tidak terlalu sumringah karena selama ini penghargaan yang mereka peroleh hanya berupa tali asih ratusan ribu. Kalaupun ada hibah yang diberikan pemerintah pusat, persyaratan yang diminta juga sulit dipenuhi oleh para seniman rakyat, sehingga banyak dimanfaatkan oleh para seniman pemilik sanggar yang paham prosedur.

Kedelapan, pemberian sanksi. Sanksi dapat diberikan terhadap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat digunakannya sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan. Kemudian, melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan sistem pendataan kebudayaan terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana seperti diatur Pasal 55 dan 56 UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN. Masalahnya, sanksi apa yang diberikan kepada lembaga pemerintah yang memiliki kewajiban tetapi mereka tidak melaksanakan usaha-usaha pemajuan kebudayaan sesuai dengan amanah UU ini. Kejelasan dan ketegasan sanksi untuk lembaga pemerintah juga perlu diatur lebih lanjut. Karena sanki 10 tahun atau denda 10 milyar diberikan kepada “setiap orang” apabila mereka merusak, menghancurkan, menghilangkan atau megakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana budaya serta melakukan perbuatan yang melawan sistem pendataan tidak berfungsi bersifat ambigu: apakah itu hanya untuk individu warga negara atau komunitas, ataukah sekaligus untuk institusi negara? Sementara, untuk korporasi mereka dikenakan denda 3 kali lipat dari jumlah tersebut. Menurut saya, sanksi untuk lembaga pemerintahan yang tidak berkenan atau lalai dalam mengusahakan pemajuan kebudayaan, harus diperjelas agar mereka tidak meremehkan dan menyepelekan amanah undang-undang.

Ketika rakyat memajukan kebudayaan

UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN sejatinya merupakan upayan negara untuk mendesain dan membuat kebijakan budaya berdimensi strategis bagi kepentingan nasional, khususnya penguatan nasionalisme berbasis keragaman kultural dan pembangunan. Peran sentral Negara memang sangat terasa, meskipun rakyat, pelaku, akademisi, ataupun penggiat LSM juga diberikan hak untuk berperan aktif. Namun, dari semua pasal yang ada, Negara diberikan kekuasaan dominan-sentralistik untuk menjalankan aktivitas-aktivitas pemajuan kebudayaan yang sayangnya belum terjlentrehkan dengan baik dan benar melalui peraturan pemerintah. Kehadiran peraturan pemerintah, paling tidak, menjadi syarat mutlak agar UU ini bisa dioperasionalkan di tingkat daerah dan rakyat. Apa yang perlu dikritisi lebih jauh lagi adalah posisi pelaku dan rakyat yang berperan strategis penguatan ekosistem kultural tidak banyak dijelaskan dalam UU ini. Tentu saja, mereka juga tidak mengharapkan akan diakomodasi secara detil dalam undang-undang ataupun peratura pemerintah. Apa yang patut dijadikan refleksi dan kritik terhadap UU ini adalah keseriusan riset berbasis temuan dalam aktivitas kultural di tengah-tengah masyarakat yang seharusnya menjadi ruh dari pasal demi pasal. Semestinya, UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN dilahirkan dari temuan-temuan penting akademisi ataupun permasalahan pelaku di tingkat bawah sehingga konsep-konsep ideal yang dikonstruksi bisa jelas operasionalisasinya oleh aparat pemerintah di tingkat daerah.

Perlindungan

Apa yang perlu dicatat adalah para pelaku, para penggerak, dan rakyat selama ini, jauh sebelum ada UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN, sudah melakukan aktivitas-aktivitas pemajuan kebudayaan menurut kemampuan mereka. Mereka adalah individu-individu yang berkarya berdasarkan suara hati dan kondisi kontekstual masyarakat pendukungnya. Marilah kita ambil contoh para seniman reog dan jaranan yang ikut dalam FTJBG se-Jawa Timur di Balung, Jember. Memang, para seniman reog dan jaranan tidak memiliki kecakapan untuk menciptakan istilah “perlindungan”, misalnya. Namun bukan berarti mereka tidak melakukan usaha-usaha yang tercakup dalam istilah itu. Untuk aktivitas inventarisasi, tentu, itu bukan ranah mereka, karena para pejabat terkait atau akademisi lebih mumpuni untuk melakukan pendataan dan pendokumentasian. Meskipun demikian, saat ini, banyak kelompok reog yang mulai menyadari pentingnya kegiatan pendokumentasian, khususnya selama mereka berlatih dan menggelar pertunjukan. Bagi mereka, hasil dokumentasi bisa dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan mutu kreativitas serta tutorial pelatihan. Selain itu, para pelaku juga biasa melakukan evaluasi atas kekurangan dan permasalahan sehingga data yang mereka himpun dari para anggota bisa langsung digunakan untuk mengekskusi tindakan-tindakan praksis. Sementara, bagi Negara, pendokumentasian lebih berfungsi untuk kepentingan pengarsipan sekaligus untuk acuan bagi pengembangan lanjut. Walaupun dalam kenyataannya, Negara masih belum punya kejelasan kebijakan setelah adanya kumpulan dokumentasi kekayaan budaya.

IMG-20170616-WA0070(1)

Untuk usaha pengamanan dan pemeliharaan, aspek penting yang dilakukan para pelaku adalah mewariskan objek kesenian kepada generasi berikutnya. Kelompok-kelompok jaranan di Jember Selatan, misalnya, melakukan aktivitas regenerasi secara ajeg dengan mengajak pelajar SD hingga SMA untuk berlatih bersama secara rutin dan pentas bersama di tempat hajatan atau 17-an. Demikian pula dengan kelompok reog di seluruh Jawa Timur dan daerah-daerah lain seluruh Indonesian. Para pelaku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan sumbangan uang atau fasilitas dari Negara, karena bagi mereka melestarikan tradisi untuk terus menyemai, merawat, dan memperkuat identitas lebih penting dibandingkan dengan bantuan tersebut. Memang, para pelaku juga akan mendapatkan rezeki ekonomi dari tanggapan-tanggapan yang dijalani, tetapi kalau dibandingkan dengan tenaga dan pikiran yang harus dikeluarkan, bayaran berupa uang bukanlah segalanya. Meskipun tidak semua generasi muda yang terlibat dalam kelompok memahami makna filosofis kesenian reog dan jaranan, keterlibatan mereka tanpa paksaan perlu diapresiasi. Mereka masih ingin menjadi pelaku bagi perawatan identitas kultural masyarakat. Artinya, kelompok-kelompok kesenian rakyat sudah memiliki alasan dan mekanisme untuk melakukan pewarisan budaya lokal di tengah-tengah hegemoni budaya modern, ketika Negara masih harus merumuskan peraturan pemerintah.

Ketika dinas-dinas terkait di Jember belum memiliki pemahaman terkait fungsi pemeliharaan dalam UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN, para pelaku dan rakyat sudah menjalankan fungsi tersebut. Para warga diasporik Ponorogo di Jember Selatan memiliki kesadaran bahwa identitas sebagai warga pendatang tidak mengharuskan mereka melupakan keluhuran, keunggulan, dan kearifan budaya ibu. Melalui pemertahanan ritual-ritual dalam daur hidup, penggunakan bahasa Jawa, kuliner, pakaian, hingga pembentukan kelompok kesenian reog, para pelaku dan rakyat terlibat secara aktif dan langsung dalam usaha untuk menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan. Khusus reog, para pelaku, baik generasi tua maupun generasi muda, terus-menerus memberikan pemahaman bahwa kesenian ini merupakan bentuk pelestarian nilai-nilai luhur dari para pendahulu. Meskipun tidak menampik kehadiran modernitas dalam gagasan dan perilaku, para pelaku reog masih menegosiasikan kearifan-kearifan terkait sikap kesatria dalam kehidupan, kesetiaan, serta perlawanan terhadap ketidakadilan yang menjadi spirit dan nilai filosof kesenian ini.

Apa yang agak lucu dan rancu dalam elemen pemeliharaan dalam UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN adalah menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Idealisasi ini bisa dikatakan utopis, karena akan sangat sulit untuk menggunakan pakaian adat, mementaskan kesenian, atau melakukan ritual dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan kata “menggunakan… dalam kehidupan sehari-hari” ini harus dikritisi karena berkaitan dengan praksis yang dilakoni atau dijalankan. Sementara, bagi masyarakat yang berada dalam ruang-antara di mana hegemoni modernitas semakin menguat, mengenakan pakaian pabrikan jelas bukan hal yang aneh. Bahkan, selera kuliner mereka juga bergeser. Artinya, semangat yang diusung dalam konsep tersebut perlu diperjelas kepada negosiasi secara ajeg objek pemajuan kebudayaan di tengah-tengah pengaruh modernitas. Para penari jathilan, misalnya, tidak mungkin mengenakan pakaian jathil ketka mereka tidak sedang pentas. Ketika pentas itulah mereka sebenarnya tengah berkontribusi kepada negosiasi ajeg budaya lokal. Selain itu, penggunaan bersifat implementatif dari spirit dan nilai filosofis reog dan jaranan, seperti sikap ksatria, terasa lebih masuk akal ketimbang harus menggunakan material yang berkaitan dengan reog dan jaranan dalam kehidupan sehari-hari.

IMG-20170819-WA0248

Rakyat kebanyakan memang tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kesenian reog dan jaranan sebagai warisan budaya dunia, tetapi mereka memiliki kepedulian untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan. Warga di Balung, misalnya, dalam acara-acara hajatan masih sering nanggap jaranan, sehingga para pelakunya masih memiliki semangat untuk terus berlatih dan melakukan proses pewarisan kepada generasi muda. Selain memberikan hiburan kepada undangan dan warga masyarakat, pertunjukan jaranan juga secara diskursif menunjukkan bahwa para penanggap masih menyukai dan mau terlibat dalam usaha pemertahanan identitas kultural. Untuk merespons selera rakyat kontemporer, para pelaku juga memasukkan aspek hiburan musik di tengah-tengah jaranan. Selain, nanggap, kehadiran warga dalam pertunjukan atau FTJBG ini menegaskan masih kuatnya kecintaan terhadap budaya lokal dan kesadaran untuk meramaikan ekosistem budaya yang menjadi penopang kreativitas dan pewarisan. Peningkatan dan penguatan kecintaan rakyat terhadap kesenian lokal inilah yang tidak dieksplisitkan dalam UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN, sehingga peran dan kontribusi mereka kurang diperhitungkan.

Sementara, diakui atau tidak, terminologi dalam penyelamatan seperti revitalisasi, repatriasi, dan restorasi tidak familiar di telinga para pelaku kultural di tingkat bawah. Tanyalah para seniman jaranan dan reog, pastilah, sebagian besar mereka tidak paham makna dari istilah-istilah yang berasal dari kasanah bahasa Inggris tersebut. Revitalisasi adalah usaha untuk menumbuh-kembangkan atau menjadikan budaya berjaya-kembali. Revitalisasi bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan konstruktif dengan fokus menjadikan sebuah objek pemajuan budaya kembali hidup dan dicintai dalam masyarakat. Kalau pemaknaannya demikian, maka para seniman reog dan jaranan sesungguhnya terus-menerus melakukan revitalisasi melalui aktivitas pelatihan dan pertunjukan, dengan sentuhan-sentuhan kreatif yang menjadikan rakyat tertarik untuk nanggap dan menonton. Repatriasi lebih sesuai dilekatkan kepada artefak atau benda kultural yang disimpan di museum-museum luar negeri sebagai akibat proses kolonial. Benda-benda itu melalui proses negosiasi bisa diperjuangkan agar dikembalikan ke Indonesia. Restorasi mengarah kepada usaha untuk mengembalikan objek pemajuan kebudayaan ke bentu aslinya. Lagi-lagi, pemahaman ini tidak diterapkan bagi semua objek pemajuan kebudayaan. Karya-karya seni film lama yang bisa merepresentasikan karya unggul bangsa, misalnya, bisa masuk dalam kategori harus direstorasi agar bisa dinikmati oleh masyarakat kebanyakan. Sementara, untuk kesenian reog dan jaranan, meskipun ada perubahan atau tambahan dalam ornamen material ataupun gerakan tari, secara umum masih bisa dilihat bentuk khasnya. Meskipun demikian, aktivitas restorasi kurang tepat ditujukan kepada kesenian rakyat yang nota-bene-nya bergerak dan berkembang berdasarkan pergeseran atau perubahan selera warga.

Adapun untuk kepentingan publikasi, para pelaku reog dan jaranan di Jember Selatan, bekerjasama dengan Dewan Kesenian Jember (DKJ) dan beberapa peneliti melakujan publikasi potensi dan permasalahan di tengah-tengah pergeseran dan perubahan masyarakat. Publikasi itu dalam bentuk artikel yang diterbitkan di situs online, tulisan pendek di media sosial, dan beberapa buku yang masih dalam perencanaan. Hal ini membuktikan bahwa para pelaku reog dan jaranan lebih siap bekerjasama dengan institusi kebudayaan dan peneliti/akademisi, ketika dinas-dinas terkait masih ribet dengan sistem birokrasi. Para pelaku dan rakyat memang tidak bisa mempublikasikan karya mereka, tetapi mereka bisa berdiskusi dan berbincang dengan DKJ dan akademisi untuk membahas hal-hal yang bisa ditulis dan disebarluaskan kepada khalayak yang lebih luas.

Pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan

Semangat yang diusung dalam usaha pengembangan adalah upaya aktif untuk menyebarluaskan, mengkaji, dan memperkaya keberagaman kultural sebagai karakteristik masyarakat Indonesia. Menggelar pertunjukan untuk hajatan dan 17-an atau menyelenggarakan festival adalah salah satu upaya untuk menyebarluaskan kesenian rakyat. Usaha panitia untuk menghadirkan kelompok-kelompok jaranan dan reog se-Jawa Timur di Balung bisa dibaca sebagai gerakan untuk menunjukkan kepada khalayak warga bahwa dua kesenian ini masih eksis dan layak untuk dinikmati dan dicintai. Dengan usaha penyebarluasan itu diharapkan para pelaku dan kelompoknya akan mendapatkan keuntungan tambahan berupa populeritas nama mereka sehingga ketika ada hajatan akan ditanggap. Selain itu, penyelenggaraan festival diharapkan bisa menyemai dan menumbuh-kembangkan-kembali kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal. Dengan demikian target penyebarluasan dalam skala regional bisa tercapai. Sementara, pendokumentasian dan penyebarluasan hasilnya melalui internet juga dilakukan oleh para penggerak di DKJ dan beberapa dosen film dari Universitas Jember. Penyebarluasan via internet—seperti Youtube dan media sosial—merupakan mekanisme efektif karena menjangkau khalayak global, sehingga warga Indonesia di luar negeri ataupun warga negara asing bisa ikut menikmati hasil kreativitas jathilan dan bujang ganong.

IMG-20170617-WA0053

Model pengembangan yang dilakukan oleh para pelaku dan rakyat, pada akhirnya, bisa mendorong pemanfaatan yang lebih luas objek pemajuan kebudayaan, sehingga bisa digunakan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Untuk keperluan karakter kultural, kontekstualisasinya dapat kita arahkan pada bagaimana para pelaku terus mempertahankan, mengembangkan, dan menyebarluaskan kesenian serta mengkampanyekan nilai-nilai filosofisnya. Usaha tersebut sekaligus untuk memupuk keanekaragaman budaya yang membentuk dan merawat keindonesiaan. Ketika rakyat masih mencintai kesenian lokal, maka para pelaku akan semakin bergiat untuk terus berlatih dan memberikan suguhan terbaik, sehingga aspek pemertahanan dan ketahanan budaya juga otomatis berjalan. Ketahanan di era kontemporer yang paling krusial adalah ketahanan budaya karena berkaitan dengan pergeseran orientasi masyarakat yang berlangsung secara lembut, sehingga masuknya budaya-budaya asing tidak lagi dianggap akan membahayakan budaya sendiri. Dengan kata lain, tidak cukup hanya dengan pesawat dan senjata untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara, tetapi juga membutuhkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya akan menjadikan masyarakat tetap memiliki pijakan dalam perubahan yang semakin cepat akibat globalisasi.

Sementara, dalam aspek kesejahteraan, semakin sering sebuah kelompok ditanggap semakin lumayan pula penghasilan yang akan didapat para pelakunya. Namun, umumnya, para pelaku juga tidak menggantungkan kepada tanggapan sehingga kesejahteraan ekonomi bisa tidak harus mengandalkan kesenian. Bagi mereka, berkesenian adalah proses berkebudayaan untuk mencintai subjektivitas lokal. Kehadiran para pedagang kecil, seperti pedagang pernik reog dan jaranan serta penjual makanan, menunjukkan bahwa kegiatan festival yang mengusung kekayaan budaya lokal ikut berkontribusi secara langsung dalam menggerakkan ekonomi tingkat kecil dan menengah. Transaksi yang cukup ramai dari hari pertama sampai hari terakhir menandakan betapa ‘kerumunan’ yang disebabkan oleh energi dan spirit kesenian rakyat mampu menghadirkan aktivitas-aktivitas ekonomi.

Terkait peran kebudayaan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam hubungan internasional, pemerintah biasanya hanya bersandar kepada pengiriman misi kebudayaan ke luar negeri yang biasanya dipilih dari sanggar atau komunitas tertentu. Hal ini tentu sah-sah saja. Namun harus diperjelas mekanisme dan keterlibatan para pelaku di tingkat bawah. Kebiasaan untuk mengambil pelaku dari sanggar kesenian yang sudah mapan di kota, menegasikan eksistensi para pelaku asli yang masih memosisikan kesenian tidak sekedar pertunjukan, tetapi gerakan kultural untuk menyemai identitas. Apa yang menarik adalah bahwa para pelaku reog asal Ponorogo yang menjadi tenaga kerja di luar negeri juga mendirikan kelompok reog. Artinya, kehadiran mereka di negara lain bisa menjadi kekuatan diplomasi budaya yang sesungguhnya, bukan sekedar kosmetik. Mereka bisa bermain secara berkala di sana, tanpa harus tergantung kepada anggaran Negara. Sementara, misi kebudayaan hanya bersifat promosional untuk kepentingan menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia.

IMG-20170617-WA0051

Adapun terkait aspek pembinaan yang menjadi tanggung jawab Negara, sampai saat ini kita masih menunggu kebijakan konkrit. Menurut pengamatan saya, program yang dilakukan Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, belum menyentuh aspek pembinaan terhadap sumberdaya manusia dan lembaga kebudayaan secara langsung. Perspektif Negara dalam aspek pembinaan mesti diluruskan terlebih dahulu, agar tidak terjebak hanya sebatas pemberian anggaran ataupun pembuatan kebijakan yang tidak operasional. Mereka sudah saatnya menghentikan kegiatan yang diorientasikan untuk pembinaan tetapi masih terjebak ke dalam formalitas dan sekedar memenuhi proyek. Negara bisa bekerjasama dengan institusi pendidikan untuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku ataupun para penggerak dari lembaga kebudayaan melalui workshop kreativitas atau penelitian. Dinas-dinas terkait di daerah harus proaktif untuk memahami permasalahan yang dihadapi seniman, sehingga mereka bisa mendesain dan menyelenggarakan pendampingan atau workshop untuk meningkatkan kapasitas kreatif, manajemen pertunjukan, atau manajemen organisasi, misalnya.

Berkaca dari kasus di Jember, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tidak memiliki desain program komprehensif yang merujuk kepada UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN. Pendataan memang mereka lakukan tapi masih sebatas menjadi arsif dan kurang digunakan dalam desain kebijakan. Pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, nyaris kurang tersentuh. Ironisnya, untuk sekedar datang ke FTJBG se-Jawa Timur, utusan dari dinas ini tidak ada yang hadir. Ketidakhadiran ini menegaskan bahwa dalam hal yang sangat sederhana dan mudah dilakukan, mereka tidak mau memperhatikan apalagi berbicara desain besar yang mencakup keseluruhan objek pemajuan kebudayaan dan langkah-langkah konkritnya dalam kebijakan. Kalau sekedar mengatakan bahwa Jember Kota Karnaval merujuk pada “Jember Fashion Carnival,” tentu semua orang bisa.

Seharusnya dinas memikirkan program-program penguat label tersebut dengan membuat desain yang berbasis keragaman akar budaya dan potensi alam Jember. Kalau dinas hanya bisa membuat program pengiriman duta kesenian atau mengisi acara kesenian dalam acara seremonial kabupaten dengan menunjuk sanggar langganan, tentu tidak sebanding dengan semangat para seniman reog dan jaranan serta seniman rakyat lain di Jember untuk terus menghidupkan dan mengembangkan kesenian mereka tanpa kehadiran Negara, meskipun mereka juga membayar pajak. Kalau dinas hanya bisa membuat acara ngamen seni di Alun-alun yang bersifat insidentil, tentu tidak sebanding dengan usaha warga di beberapa perumahan atau warga desa di Jember untuk nanggap reog, ta’-buta’an, jaranan, wayang kulit, dan kesenian lainnya. Semestinya, dinas bisa membuat rencana strategis terkait pemajuan kebudayaan yang bertujuan memperkuat akar kebudayaan. Kalaupun mereka harus menyiapkan aktivitas pariwisata, menguatnya budaya Jemberan yang sudah ditata dan dikembangkan secara strategis bisa menopangnya. Sudah saatnya, dinas sebagai perwakilan Negara di tingkat kabupaten merangkul institusi seperti DKJ untuk mendesai rencana strategis berbasis temuan-temuan potensi dan permasalahan kesenian dan kebudayaan di masyarakat. Sangat disayangkan, ketika DKJ mulai melakukan gerakan kultural, tetapi dinas belum memiliki itikad untuk serius melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan Jemberan yang sangat beragam dan kaya.

Catatan akhir

[1] Yang termasuk objek pemajuan kebudayaan adalah unsur utama yang menjadi sasaran pemajuan kebudayaan (Pasal 1 poin 8 UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN), antara lain: tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional (Pasal 5 UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN).

[2] Sumber daya manusia kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/ atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan (Pasal 1 poin 13 UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN).

[3] Pasal 4 UU PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

[4] “Ini Poin-poin RUU Pemajuan Kebudayaan yang Baru Disahkan Jadi UU,” 27 April 2017, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5902f67269a3d/ini-poin-poin-ruu-pemajuan-kebudayaan-yang-baru-disahkan-jadi-uu.

[5] “Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Mulai Disusun,”, 21 Juni 2017:  http://nasional.kompas.com/read/2017/06/21/13471121/rencana.induk.pemajuan.kebudayaan.mulai.disusun.

[6] Ibid.

Share This:

About Ikwan Setiawan 123 Articles
Direktur Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*