Kesenian rakyat yang (masih) menggerakkan rakyat

IKWAN SETIAWAN

 

Download artikel versi PDF

Mendung yang tak jadi hujan

Pukul 13.30 WIB, di Balai Desa Balung Lor, Jember, lebih dari 50 pelaku kesenian reog dan beberapa pengurus Dewan Kesenian Jember (DKJ) dan DKJ Kecamatan Balung bersiap-siap untuk memulai kirab pembukaan Festival Tari Jathilan dan Bujang Ganong se-Jawa Timur (selanjutnya disingkat FTJBG). Puluhan anak-anak berjajar mengamati dadak merak yang dijajar. Rombongan drum band siswa SD bersiap di depan. Mendung hitam pekat menggelantung di langit. Saya dan beberapa pengurus DKJ mulai gelisah, karena kalau sampai hujan deras di Balung bisa membuat basah 6 dadak merak. Namun, seorang kawan meyakinkan, bahwa kalau niatannya bagus untuk terus mengembangkan kesenian rakyat, Gusti Allah akan memberikan yang terbaik. Perkataan kawan tadi ternyata mulai menunjukkan kebenarannya ketika pukul 14.00 WIB drum band dan pelaku kirab diberangkatkan. Mendung yang menggelantung tidak turun menjadi hujan, alih-alih menjadi ‘payung raksasa’ yang mengayomi para peserta kirab.

Balung 1

Sepanjang perjalanan, warga Balung Lor menyambut drum band dan dadak merak dengan antusias. Di beberapa titik, para pembawa dadak merak beratraksi, membuat warga berdecak kagum. Kaum remaja tidak lupa mengabadikan momen kirab dengan perangkat android mereka. Anak-anak ikut bergerak bersama-sama kirab. Kirab sederhana ini sekaligus menjadi woro-woro alias pemberitahuan terbuka kepada warga tentang acara festival yang pertama kali diselenggarakan di Jember. Yang lebih menarik lagi adalah ada beberapa warga yang menyiapkan singkong dan ketela rambat rebus di pinggir jalan untuk dinikmati para peserta kirab dan penonton. Kondisi ini menandakan masih adanya semangat komunalisme dalam gerakan kultural yang melibatkan integrasi segenap elemen masyarakat.

Setelah 1 jam berjalan di jalan utama Balung Lor, peserta kirab pun sampai di Lapangan Aurora. Mendung hitam benar-benar tidak jadi hujan. Titik temu antara doa tukang sarang (tokoh spiritual yang bertugas mengalihkan hujan) dengan kehendak Gusti Allah benar-benar menjadi berkah tersendiri bagi peserta kirab, panitia, penari reog, dan warga. Para penari reog akan bisa menampilkan suguhan pembukaan, sedangkan warga bisa menikmati pagelaran tanpa bingung akan hujan. Massa rakyat perlahan-lahan menuju panggung utama. Tanpa publikasi berlebih, mereka datang untuk menonton gelaran pembukaan. Orang tua, anak-anak, remaja, dan kaum muda, berjubel di depan panggung utama. Sebuah pemandangan senja nan indah ketika lebih dari seribu warga berkumpul demi sebuah pertunjukan reog. Kenyataan inilah yang menarik untuk ditelisik lebih lanjut, khususnya terkait kemampuan kesenian rakyat untuk menggerakkan rakyat sebagai penikmat dan pewarisnya serta kemungkinan-kemungkinan strategis yang bisa dikembangkan untuk gerakan kultural yang lebih luas di Jember.

Kesenian rakyat diasporik Jemberan yang masih berdaya

Diakui atau tidak, kesenian rakyat yang saat ini masih berkembang di wilayah Jember adalah kesenian kaum diasporik, baik yang berasal dari Ponorogoan, Mataraman, Madura, Arab, Tionghoa, dan yang lain. Sebagian kecil berasal dari kesenian warga Blambangan. Kenyataan itulah yang memunculkan ketidakmungkinan untuk mencari kesenian khas Jember, sama sulitnya untuk mencari nama identitas kultural khas. Maka, yang lebih utama untuk dilakukan, menurut saya, bukanlah mengusahakan identitas khas, seperti pandhalungan, karena hal itu akan mengingkari fakta-fakta kultural yang berkembang di Jember. Alih-alih, para penggerak dan pelaku kultural lebih baik mencari cara agar bisa bersama-sama rakyat untuk terus merawat, mengembangkan, dan memberdayakan beragam budaya lokal yang membentuk identitas Jemberan itu sendiri.

IMG-20170819-WA0248

Apa yang dilakukan oleh para pengurus Dewan Kesenian Jember Kecamatan Balung (selanjutnya DKJ Balung) dan para penggerak reog dan jaran di Jember Selatan adalah contoh konkrit tentang bagaimana cara menghidupkan kesenian rakyat. Para pelaku reog, misalnya, rutin melakukan latihan dan silaturahmi antarkelompok. Mereka juga terkenal bagus dalam membangun relasi dengan masyarakat penikmat. Meskipun pemerintah kabupaten tidak pernah memberikan bantuan dana ataupun pendampingan terhadap kelompok reog, karena kecintaan dan kebanggaan akan kesenian diasporik yang terus menghubungkan mereka dengan identitas Ponorogan, para pelaku terus bergerak. “Ada atau tidak ada bantuan dari pemerintah, kami akan terus bersama reog dan jaranan,” begitu tutur Ketua Panitia FTJBG, Edy Suryanto. Untuk mempertemukan hasil kreativitas grup-grup reog dan jaranan di Jember, khususnya, dan Jawa Timur, pada umumnya, DKJ Balung menginisiasi FTJBG sebagai ajang tahunan.

Dalam lalu-lintas kultural antaretnis yang begitu cair di Jember dan Jawa Timur, pemertahanan kesenian-kesenian rakyat yang sekaligus menjadi penanda identitas merupakan proses romantis bernilai strategis. Bukan karena realitas posmodernitas di mana banyak subjek metropolitan merindukan ketradisionalan dan ke-primitif-an yang menghadirkan proses komodifikasi dalam industri budaya dan pariwisata kontemporer.[1] Alih-alih karena kepentingan warga diasporik untuk secara ajeg memainkan dan menegosiasikan subjektivitas mereka dalam arena kultural yang diwarnai perbedaan.[2] Tentu saja, kepentingannya bukan untuk memunculkan sikap etnosentris, tetapi menghidupkan hak untuk mengada dan menjadi di tengah-tengah perbedaan kultural serta pengaruh hegemonik kesenian modern. Bagaimanapun juga, budaya tradisi, meminjam konsep Mardimin (1994: 12-13),[3] merupakan kebiasaan dan kesadaran kolektif masyarakat yang bisa membimbing dan mengarahkan perkembangan personal dan sosial anggotanya, tetapi bukan untuk menjadi kekuatan absolut yang bisa dimanfaatkan oleh sebagian elit; bukan pula untuk menghalangi masyarakat menuju proses kemajuan, termasuk membangun hubungan dengan etnis-etnis lain serta mengapropriasi pengaruh budaya lain. Apalagi, manusia-manusia Jawa, mengikuti pemikiran Anderson,[4] memiliki tradisi toleransi yang sudah mengakar dalam kesadardirian mereka. Kesenian rakyat, seperti reog dan jaranan, terus dikembangkan karena warga diasporik Ponorogo dan juga warga Jember pada umumnya membutuhkan ‘situs kultural’ untuk membangun solidaritas dan komunalisme dalam menjalani kompleksitas kehidupan dalam dinamika modernitas dan globalitas.

IMG-20170819-WA0246

Tentu saja, para pelaku reog dan jaranan juga tidak menampik uang yang diperoleh dari proses berkesenian. Namun, itu bukan menjadi hal yang utama. Baik orang tua, orang dewasa, kaum muda, maupun kaum remaja yang bergabung dalam kelompok reog atau jaranan memang membawa misi personal untuk mendapatkan sedikit rezeki ekonomi, tetapi mereka juga bersepakat dengan misi kultural-komunal untuk terus melestarikan dan mengembangkan kesenian warisan leluhur. Misi terakhir itulah yang mempertemukan mereka dengan kerinduan-kerinduan komunal keturunan warga diasporik di Jember. Keberadaan bus dari Jember Selatan menuju Ponorogo memang bisa mempermudah mobilitas mereka menuju tanah leluhur. Meskipun demikian kesenian reog menjadi penyemai dan penguat identitas sekaligus hiburan di tengah-tengah ritme kehidupan yang begitu cepat. Tidak mengherankan pula, dalam pengaruh hegemonik modernitas dan syiar agama-agama mayoritas, kesenian- rakyat diasporik seperti reog dan jaranan masih bisa terus berdaya karena para pelaku dan masyarakat pendukungnya masih meyakini kegunaannya dalam kehidupan komunal. Tidak mengherankan di Jember Selatan saja lebih dari 50 grup reog dan jaranan yang masih eksis di tengah-tengah masyarakat.

Ketika kesenian rakyat menggerakkan rakyat

Banyak wacana yang mengatakan bahwa kesenian rakyat ataupun budaya lokal berada dalam kondisi terancam karena semakin hegemoniknya kesenian pop dan modernitas di tengah-tengah masyarakat lokal. Ancaman itu juga datang dari menguatnya stigmatisasi bahwa kesenian rakyat seperti jaranan memiliki unsur-unsur ghaib yang bisa menjadikan pelaku dan masyarakat masuk ke dalam tradisi syirik. Selain itu ketidakhadiran negara dalam urusan pembinaan kelompok kesenian rakyat dianggap semakin mempercepat kepunahan kesenian tradisional. Memang, kalau kita telisik lagi, beberapa kesenian seperti wayang wong dan kethoprak sudah punah dari ruang masyarakat Jember. Namun, apa yang harus diingat adalah bahwa kesenian itu berasal dari tradisi keraton adiluhung yang menuntut kompleksitas aturan dan persiapan. Sementara, untuk kesenian rakyat, tidaklah semua klaim diskursif akan kepunahan itu terjadi.

Kesenian reog dan jaranan, misalnya, adalah kesenian rakyat yang masih bisa hidup secara dinamis, melampaui bermacam stigma yang dikembangkan pihak-pihak tertentu, termasuk stigma kesenian bekas Lekra atau komunis. Rasa sakit dan traumatik pasca 65 ketika banyak dadak merak, jaranan, dan piranti lainnya, dibakar dan dihancurkan oleh massa sipil bersenjata dan aparat keamanan, nyatanya, tidak menjadikan para pelaku harus mengubur harapan untuk terus berkesenian. Meskipun Orde Baru menjadikan kesenian-kesenian rakyat hanya sebagai hiburan yang disaingi oleh budaya pop, para pelaku tidak pernah lelah bersiasat dalam keberantaraan kultural masyarakat dan seragamisasi kultural oleh rezim negara. Para pelaku kedua kesenian tersebut terus merekrut anggota-anggota baru yang berasal dari remaja dan generasi muda, bahkan anak-anak. Mereka terus membuat dan mengisi ruang-ruang pertunjukan di wilayah perdesaan atau pinggiran kota secara asyik, tanpa harus menonjolkan hasil ekonomi. ‘Marjinalisasi’ yang dialami kesenian rakyat dijawab dengan tindakan nyata oleh para pelaku. Pengalaman pahit pasca 65 bukan berarti mereka tidak mengusung lagi ideologi atau pesan kerakyatan. Alih-alih, pesan tersebut disampaikan tidak dalam ketelanjangan informasi, tetapi melalui komunalisme yang dihadirkan oleh pelaku dan bisa dirasakan oleh para penikmat. Itulah mengapa sampai sekarang jaranan dan reog masih ada dan terus mengada serta masih mampu menggerakkan rakyat.

IMG-20170819-WA0133

Salah satu bukti nyata dari kemampuan kedua kesenian tersebut menggerakkan rakyat adalah selalu berjubelnya penonton dalam setiap pertunjukan reog dan jaranan. Bahkan, untuk nanggap jaranan dan reog dalam rangka 17-an, rakyat tidak segan memberikan urunan untuk biaya konsumsi, sewa sound system dan tenda, dan honor penari. Sebesar apapun urunan yang mereka berikan kepada panitia, itu semua dilandasi kesadaran untuk menikmati hiburan sekaligus nguri-nguri kabudayan. Dalam lingkup yang lebih luas, panitia FTJBG juga melakukan hal serupa. Keterbatasan dana tidak menyurutkan langkah mereka untuk terus berusaha menyelenggarakan festival. Mencari sponsor ke institusi di Balung dan Jember adalah usaha strategis yang disesuaikan dengan kepentingan promos institusional. Namun, itu semua tentu belum cukup. Banyak warga berkecukupan yang tergerak untuk menyumbang pelaksanaan acara ini, sehingga kebutuhan dana bisa diatasi oleh panitia. Kehadiran lebih dari seribu penonton di Lapangan Aurora Balung dan antusiasme warga di sepanjang jalan yang dilalui kirab menandakan bahwa kesenian rakyat, pada dasarnya, masih mampu untuk menggerakkan mereka untuk menonton. Menjadi wajar, misalnya, kalau PKI di masa 60-an selalu berusaha memanfaatkan kesenian rakyat untuk acara-acara kampanye partai.[5] Rezim Orde Baru menggunakan kesenian rakyat seperti ludruk untuk kampanye pembangunanisme.[6] Di era pasca Reformasi, meskipun perannya mulai diganti oleh orkes dangdut koplo, masih ada saja kelompok jaranan atau reog yang digunakan untuk kampanye Pemilu dan Pemilukada. Salah satu keunggulan kesenian rakyat adalah bisa mendatangkan warga segala umur.

DKJ, tentu saja, bisa mengembangkan potensi pertunjukan kesenian rakyat untuk menjadi pemantik gerakan kultural yang lebih luas berbasis rakyat. Bagaimanapun juga, rakyat adalah penopang utama kebudayaan dan kebangsaan, baik dalam ruang lokal maupun nasional. Selain memberikan semacam kampanye tentang nilai strategis kesenian rakyat dalam merawak komunalisme, identitas etnis, dan budaya bangsa, DKJ juga bisa mulai menginisiasi gerakan yang menekankan pada “penumbuhan-kembali ruang-ruang ekspresi komunal di desa,” kesadaran regenerasi kesenian di antara warga, dan advokasi pemberdayaan melalui pendampingan, sosialisasi, dan promosi. Target utamanya adalah masyarakat pendukung; rakyat desa. Mengapa? Karena gerakan kultural yang melibatkan rakyat desa bisa memperkuat kesadaran dan keberpihakan mereka terhadap kesenian lokal, termasuk mengeliminasi stigma-stigma buruk. Kesadaran dan keterlibatan rakyat desa juga bisa menjamin keberlangsungan kesenian dalam ruang-ruang kultural, baik untuk kepentingan hajatan keluarga atau peringatan hari-hari besar. Kalaupun pertunjukan harus dibawa ke kota, itu hanya semata-mata untuk pengembangan dan promosi lanjut. Akar bernama desa dan warganya harus menjadi target utama dari gerakan kultural ini. Keuntungan lebih dari gerakan ini adalah meskipun keterlibatan negara sangat minim—atau bahkan mungkin tidak ada—tidak perlu ada kekhawatiran karena aktivitas pertunjukan tetap bisa berlangsung.

IMG-20170819-WA0135(1)

Adalah sebuah ‘kesalahan akut’ ketika rezim negara tidak mau dan mampu membuat kebijakan-kebijakan strategis bersifat operasional untuk terus mengembangkan dan memberdayakan budaya lokal, termasuk di dalamnya kesenian rakyat.  Mengapa demikian? Karena kesenian rakyat merupakan salah satu penyemai dan penyubur identitas nasional dan nasionalisme. Menurut Edensor,[7] tidak cukup rezim negara hanya menggunakan paradigma budaya tinggi/adiluhung berprinsip modernitas untuk menyuburkan identitas nasional dan nasionalisme. Alih-alih, dewasa ini, mulai diperhatikan budaya pinggiran, budaya liar, budaya tradisional, dan budaya daerah yang jelas-jelas memiliki banyak pendukung untuk mengkampanyekan kepentingan nasional ataupun regional dari rezim negara. Memang, rezim saat ini sudah membuat UU Pemajuan Kebudayaan, di mana kebudayaan tradisional menjadi salah satu elemen yang diprioritaskan. Meskipun demikian, rezim negara dari tingkat pusat sampai daerah kudu membuat kebijakan-kebijakan bersifat operasional yang bisa menyentuh kebutuhan para pelaku kesenian rakyat, bukannya kebijakan-kebijakan kosmetik yang hanya “membawa gebyar sesaat.” Kejelasan kebijakan dan keterlibatan warga serta pelaku budaya akan mendorong rakyat untuk rela dan ikhlas terus menyemai dan menyuburkan nasionalisme via kesenian rakyat dan mendukung program-program negara yang pro-rakyat.

Ketika rezim negara di tingkat daerah tidak mampu menerjemahkan keinginan rezim negara di tingkat pusat terkati pemajuan budaya, maka yang terjadi adalah rakyat akan terus bergerak sendiri, ada atau tidak ada kehadiran mereka. Para pelaku reog dan jaranan di Jember Selatan,  para panitia FTJBG dan rakyat sudah membuktikan hal itu. Mereka bergerak bersama, dari hal pendanaan hingga hingga urusan pertunjukan lainnya, meskipun tanpa kehadiran rezim kabupaten. Kemeriahaan dan kesuksesan gerakan kultural via FTJBG ini sekaligus menjadi kritik pedas terhadap kekurangseriusan dinas terkait di Jember untuk usaha-usaha pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan kesenian rakyat yang diamanahkan UU Pemajuan Kebudayaan. Tidak perlu dinas terkait di Jember muluk-muluk berbicara pengembangan pariwisata budaya kalau rencara strategis untuk mengembangkan kesenian rakyat dan memberdayakan para pelakunya saja tidak punya. Tidak usah berandai-andai menyaingi prestasi wisata daerah tertentu kalau sekedar hadir dalam acara pembukaan FTJBG yang menjadi acara tahunan DKJ Balung dan rakyat.

IMG-20170819-WA0117

Ketika rakyat bergerak dengan kesenian, banyak hal yang bisa terjadi. Para seniman di tingkat bawah memiliki relasi mutualis dengan warga masyarakat karena sama-sama terikat dalam identitas komunal yang selalu bergerak dinamis. Mereka bisa melakukan gerakan-gerakan berdimensi komunal secara luas. Dan, di situlah, rezim negara akan rugi besar ketika mereka tidak mau hadir karena rakyat tidak akan diam. Di zaman pasca Reformasi ini, rakyat tidak lagi menjadi subjek yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh rezim negara, seperti di masa Orde Baru dengan bermacam proyek pembungkamannya, mereka memiliki kebebasan-kebebasan dalam memilih secara politik; juga kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti himbauan negara. Artinya, peristiwa dan gerakan kultural berbasis warga dan pelaku bisa menjadi medan strategis sekaligus kritis untuk terus menyuburkan kecintaan terhadap negara, sekaligus bisa menjadi kritik keras terhadap ketidakpedulian dan ketidakhadiran negara dalam arena kebudayaan rakyat.

Catatan akhir

[1] Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge,, xxiv-xxv; Featherstone, Consumer Culture and Postmodernism, 7; Hutcheon, The Politics of Postmodernism, 31-47; Ashley,  “Postmodernism and Antifoundationalism,” 53-55;   Malpas, The Postmodern,  the New Critical Idiom, 19-22;  Bryman, Disney and His Worlds, 128-55; Martin McQuillan, Deconstructing Disney, 1-13; Comaroff and Comaroff, Ethnicity Inc, 4.  

[2] Safran dikutip dalam Kral, Critical Identities in Contemporary Anglophone Diasporic Literature, 13.

[3] Mardimin, “Jangan Tangisi Tradisi”, 12-13.

[4] Anderson, Mitologi dan Toleransi Orang Jawa, 9-10.

[5] Aidit, Tentang Sastra dan Seni, 12.

[6] Setiawan & Sutarto, “Transformation of Ludruk Perfomance,” 192-194.

[7] Edensor, National Identity, Popular Culture, and Everyday Life, 4.

Daftar bacaan                                                                                                                              

Aidit, D.N. Tentang Sastra dan Seni. Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1964.

Anderson, Benedict R. O’G. Mitologi dan Toleransi Orang Jawa [alih bahasa Revianto B. Santosa & Luthfi Wulandari]. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003.

Ashley, David. “Postmodernism and Antifoundationalism”. In Postmodernism and Social Inquiry, edited by David R. Dickens & Andrea Fontana, 53-75. London: University College London Press, 1994.

Bryman, Alan. Disney and His Worlds. New York: Routledge, 1995.

Byrne, Eleanor and Martin McQuillan. Deconstructing Disney. London: Pluto Press, 1999.

Comaroff, John L. and Jean Comaroff. Ethnicity Inc. Chicago: Chicago University Press, 2009.

Edensor, Tim. 2002. National Identity, Popular Culture, and Everyday Life. Oxford: Berg.

Featherstone, Mike. Consumer Culture and Postmodernism, 2nd Edition. London: Sage Publications, 2007.

Hutcheon, Linda. The Politics of Postmodernism. London: Routledge, 1989.

Kral, Francoise. Critical Identities in Contemporary Anglophone Diasporic Literature. London: Plagrave MacMillan, 2009.

Lyotard, Jean-François. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.

Malpas, Simon. The Postmodern,  the New Critical Idiom. London: Routledge, 2005.

Mardimin, Johanes. “Pengantar.” Dalam Jangan Tangisi Tradisi: Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Indonesia Modern, editor Johanes Mardimin. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1994.

Setiawan, Ikwan & Sutarato. “Transformation of Ludruk Performances: From Political Involvement and State Hegemony to Creative Survival Strategy.” Jurnal Humaniora, Vol. 26, No. 2 (2014): 187-202.

 

Share This:

About Ikwan Setiawan 123 Articles
Direktur Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*