Merawat harapan rakyat thethelan: Beberapa catatan tentang Purnama di Gunung Mayang

IKWAN SETIAWAN

 

Download artikel versi PDF

Ketika rakyat thethelan berkumpul

5 Agustus 2017, selepas maghrib, setelah menempuh jalan beraspal sekira 45 menit dari arah kota Jember, 15 menit jalan makadam, 10 menit jalan kaki, saya dan rombongan Matatimoer Institute berhasil sampai di Lembah Bukit Watujubang, Lampeji, Mumbulsari. Di tempat inilah ratusan warga telah berkumpul bersama perangkat desa, pengurus Dewan Kesenian Jember (DKJ), pegawai Perhutani Jember, dan undangan dari Polsek dan Koramil. Tanpa persiapan dan mobiliasi berlebih, warga yang hidup di dan mengelola lahan di pinggir hutan—thethelan, sebutan lokal untuk tanah magersari milik Perhutani—dari Desa Suco dan Lampeji berbondong-bondong membawa berkat (makanan untuk tasyakuran), baik yang ditaruh di atas ancak (wadah dari pelepah pisang) maupun yang ditaruh dalam tas kresek. Mereka menyusuri jalan setapak di tepi hutan dengan menggunakan penerangan obor. Anak-anak, remaja, kaum muda, dan orang tua—baik laki-laki dan perempuan—datang dengan wajah sumringah. Rancak suara hadrah dan sholawatan mengiringi kedatangan mereka. Senandung sholawat mengantarkan perjumpaan yang begitu memukau antara warga tetelan dengan suasana malam di tepi hutan yang dibaluri semburat bulan. Meskipun sebagian warga sudah biasa melewati lokasi acara ini, suasana tasyakuran mampu membawa mereka masuk ke sebuah dimensi spiritualitas secara komunal.

IMG-20170805-WA0213

 

Selama ini, para petani penggarap memang bersentuhan dan bergulat dengan lahan tepi hutan yang diizinkan oleh Perhutani sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap kehidupan warga. Namun, mekanisme penggarapan lahan tersebut jarang menyentuh aspek ritualitas secara komunal. Selain itu, aspek konservasi kawasan hutan juga masih belum diperhatikan secara maksimal oleh para penggarap, sehingga bisa menimbulkan permasalahan ekologis, seperti ancaman longsor dan berkurangnya sumber air. Dalam bingkai ideal, integrasi antara ritual, konservasi, dan pengelolaan lahan tepi hutan, bisa disinergikan bukan hanya untuk penyelamatan ekologis, tetapi juga untuk kesejahteraan ekonomi warga. Keinginan untuk “menemani” warga meretas-kembali integrasi ketiga aspek itulah yang mendasari DKJ bersama warga dan Perhutani menyelenggarakan Purnama di Gunung Mayang (PGM). Sebagai gerakan kultural yang melanjutkan Bhakti Bumi Gunung Mayang (BBGM), April 2017, PGM memang didesain cukup sederhana karena menekankan kebersamaan dan keguyuban rakyat tepi hutan untuk mensyukuri karunia Tuhan melalui kesempatan mengelola lahan dengan tanaman-tanaman pangan. Namun, saya memiliki beberapa catatan tentang acara yang dihadiri oleh ratusan warga itu yang bisa menjadi bahan perbincangan lebih lanjut.

Merawat tasyakuran menjaga harapan

Saya meyakini bahwa rakyat di tepi hutan Gunung Mayang adalah manusia-manusia keturunan diaspora Madura yang memiliki religiusitas cukup kuat. Mereka memiliki tradisi rokat (ruwatan, Jawa) yang ditujukan untuk keselamatan hidup dan bumi. Maka, ketika diajak untuk menyelenggarakan tasyakuran, mereka langsung tanggap dan mau terlibat. Keterikatan manusia dengan hutan, paling tidak, diperkuat oleh doa yang dipimpin oleh tokoh agama pertama. Dalam doanya, mula-mula ia menggunakan bahasa Madura dan Jawa. Mantra-mantra Jawa lawas yang di dalamnya menyebut “Nini Dayang” penjaga kawasan hutan terucap dari bibir tua pemimpin doa. Ia lalu melengkapi doa dalam bahasa Madura dan Arab. Adapun pemimpin doa kedua menggunakan bahasa Arab yang menekankan rasa syukur dan permohonan agar warga terhindar dari musibah dan diberikan kelancaran rezeki. Pembaca doa ketiga membaca doa dalam bahasa Arab dan Jawa dengan penekanan kepada keberterimakasihan manusia terhadap Sang Pencipta dan harapan agar masyarakat terhindar dari musibah dan mendapatkan kesejahteraan.

IMG-20170805-WA0152

Tentu saja, tasyakuran yang diisi dengan rokat untuk keselamatan dan kesejahteraan warga menandakan betapa ada harapan besar untuk terus memupuk komunalisme yang dikerangkai spirituailitas bumi. Berbicara spiritualitas bumi, Dewi Sri ataupun Nini Danyang dan Kaki Danyang merupakan panggilan mitologis untuk kekuatan penjaga bumi dari kehancuran yang sekaligus bisa memberikan kehidupan. Tentu saja, itu semua berada dalam kendali Tuhan. Doa tersebut, paling tidak, menegaskan bahwa rakyat tepi hutan sejatinya masih terbuka untuk diajak bekerjasama mengelola hutan tanpa meninggalkan gerakan konservasi. Dalam ritme “kapitalisasi segala hal yang bisa mendatangkan uang” sebagai bentuk hegemoni kapitalisme, kehadiran ruwatan/slametan sejatinya bisa menjadi “penyela” rutinitas pengelolaan lahan tepi hutan yang bersifat ekspansif. Penyela, meminjam konsep dekonstruksi, merupakan sebuah medium untuk menunda sejenak sekaligus merefleksikan aktivitas-aktivitas pengelolaan lahan yang didasari oleh motif ekonomi pertanian. Meskipun tidak menghentikan aktivitas tersebut, tasyakuran yang dilumuri doa-doa rokat menjadi penting bagi warga. Bahwa proses penggarapan lahan memang diperbolehkan oleh Perhutani, tetapi tetap harus ada aktivitas spiritual dan konservasi sebagai bentuk bhakti manusia terhadap karunia Tuhan. Artinya, ada fase-fase jeda di mana mereka bisa berinteraksi secara harmonis dengan hutan, para ‘malaikat’ penjaga hutan, dan Tuhan, sekaligus melakukan proses penanaman pohon tertentu untuk memperkuat tanah.

Dengan demikian, tasyakuran dan rokat merupakan cara untuk terus menjaga harapan keselamatan dan kesejahteraan melalui pengelolaan lahan pinggir alas yang berdimensi spiritual dan konservasi. Hal yang menggembirakan, menurut Popong, salah satu pengurus DKJ sekaligus aktivis lingkungan, warga di sekitar Gunung Mayang sudah mulai memiliki kesadaran untuk menanam pohon keras di lokasi lahan garapan mereka setelah diselenggarakannya BBGM. Tentu saja, melalui proses pendekatan dan pendampingan ajeg kepada mereka. Maka, acara tasyakuran dan rokat dalam PGM bisa semakin memperkuat hasrat warga untuk terus melakukan konservasi dengan kemampuan mereka, tanpa harus kehilangan rezeki ekonomi dari pengelolaan lahan.

‘Membaca’ Indonesia Raya

Ada peristiwa yang cukup menarik dalam pembukaan PGM yang bisa ditafsir lebih lanjut. Pembawa acara mempersilahkan warga dan para undangan ‘membaca’ Indonesia Raya. Tentu saja yang dimaksudkan adalah “menyanyikan” lagu Indonesia Raya. Namun, selip lidah ‘membaca Indonesia Raya’ menarik untuk dipahami lebih lanjut karena berkaitan konteks keindonesian yang lebih luas. Artinya, Indonesia Raya adalah idealisasi kecintaan warga negara terhadap eksistensi negara dan bangsa yang menyemai dan menyuburkan nasionalisme. Meskipun warga thethelan, khususnya generasi tua, tidak bisa menyanyikan lagu wajib nasional tersebut, semangat yang mereka tunjukkan dengan datang ke acara PGM menandakan kecintaan terhadap “tanah” yang menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

IMG-20170805-WA0212

Sebagai warga negara yang juga membayar pajak, rakyat thethelan bukanlah para perampok atau perusak hutan karena yang mereka garap dan kelola adalah wilayah di batas hutan yang memang disediakan oleh Perhutani. Artinya, hutan juga memiliki fungsi ekonomi dan sosial bagi warga. Selama ini memang berkembang stigmatisasi bahwa masyarakat pinggir hutanlah yang merusak hutan, tetapi sejatinya mereka hanya mengelola sedikit wilayah hutan. Kalau dibandingkan dengan para pemodal pengelola hutan atau para pemodal perkebunan sawit yang membabat hutan jutaan hektar untuk kepentingan akumulasi modal, apa yang dilakukan para petani penggarap di pinggir alas mengelola lahan bukanlah kejahatan yang perlu dipersoalkan. Bagaimanapun, di tengah-tengah kehidupan yang bergerak cepat, mereka juga butuh memenuhi kebutuhan primer dan memimpikan kebutuhan sekunder. Sementara, mereka adalah masyarakat yang sehari-hari hidup di pinggir hutan dan melihat bagaimana Perhutani mendapatkan keuntungan dari penebangan pohon. Mereka juga melihat bagaimana para pencuri kayu yang seringkali di-back up aparat tertentu mengangkut hasil tebangan mereka. Kalau kemudian mereka menebang pohon di pinggir alas selepas Presiden Gus Dur mengatakan bahwa “hutan adalah milik rakyat”, itu semua hanya menjadi ekspresi penegasan tentang ketidakadilan dalam pengelolahan hutan. Penebangan pohon itu—dan pada akhirnya memunculkan kerawanan ekologis—juga harus dilihat sebagai kritik serius terhadap Negara; bahwa pengelolaan hutan harus memberikan kemanfaatan sosial dan ekonomi warga sekitar yang setiap hari berhubungan langsung dengan hutan.

Permasalahan pengelolaan hutan tersebut ternyata masih bisa dirasakan hingga saat ini. Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa pengelolaan hutan Indonesia masih minim terobosan, tanpa pembaruan. Jokowi menegaskan bahwa pengelolaan hutan seharusnya bisa mendukung perekonomian warga di sekitarnya dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.[1] Artinya, masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan, sudah semestinya tidak hanya menjadi penyaksi dari transaksi ekonomi yang dilakukan instansi Perhutani ataupun swasta. Dengan pengelolaan yang melibatkan warga diharapkan mereka akan merasakan peningkatan derajat ekonomi. Ikut mengelola lahan tepi hutan dengan menjadikannya ladang merupakan usaha masyarakat untuk ikut merasakan rezeki dari keberadaan hutan. Tentu saja, warga thethelan bisa mengembangkan aspek-aspek lain yang bisa dikembangkan, seperti tanaman alternatif yang lebih menghasilkan, kerajinan, ataupun kegiatan-kegiatan berorientasi wisata berbasis kekayaan tradisi dan hasil hutan. Melalui aktivitas-aktivitas tambahan selain bercocok-tanam, sangat mungkin mereka bisa mendapatkan dampak positif yang bisa berimplikasi kepada peningkatan derajat kehidupan. Menjadi bagian ‘Indonesia Raya’, dengan demikian, tidak hanya mengharuskan mereka bangga dan cinta kepada Republik dengan memekikkan kata “Merdeka” setiap memberingati 17-an. Menjadi bagian ‘Indonesia Raya’ seharusnya bisa menjadikan mereka merasakan kesejahteraan di negeri “secuil surga” ini.

Mengusahakan gerakan eko-kultural bersama rakyat thethelan

Apa yang dilakukan kawan-kawan DKJ dengan PGM tidak bisa dilepaskan dari keinginan untuk bersama-sama warga thethelan mengelola kawasan pinggir alas agar bisa memberikan nilai tambah, selain dari hasil bercocok tanam. Gerakan tersebut sudah dirintis melalui BBGM—April 2017—yang menghadirkan sendratari sekaligus slametan untuk mensyukuri rahmat Tuhan terhadap masyarakat. PGM memperkuat konsolidasi DKJ, Perhutani, dan warga thethelan untuk selanjutkan melanjutkan perbincangan bagaimana memaksimalkan lahan di kawasan pinggir hutan. Salah satu gagasan yang berkembang dari hasil rembug bersama adalah “mengadakan event rutin bulanan atau 2 bulanan”. Dalam event tersebut, warga akan berperan aktif dalam menyiapkan acara-acara kultural bersama pendamping dari DKJ dan instansi-instansi terlibat lainnya, seperti Perhutani, pemerintah desa, dan yang lain.

IMG-20170806-WA0036

Event-event bulanan atau 2 bulanan yang akan dilaksanakan bisa berupa atraksi kesenian rakyat seperti hadrah, jaranan, dan jinggean yang dipadu dengan kesenian dari kota atau kampus, seperti musik keroncong, jazz, atau musik eksplorasi. Doa dan ritual bersama yang ditujukan untuk rokat atau ruwatan harus selalu dilakukan sebagai pengingat terus-menerus bahwa masyarakat, DKJ, instansi terlibat, pengisi acara, dan pengunjung yang hadir harus terlibat aktif dalam usaha konservasi. Atraksi kesenian bisa menjadi media untuk selalu bergembira dalam gerakan konservasi. Selama acara berlangsung warga bisa membuat makanan khas pinggir alas yang disajikan kepada para pengunjung sehingga mereka akan mendapatkan tambahan rezeki. Selain itu, para warga bisa juga memelihara kambing atau hewan ternak lain yang bisa dikonsumsi susu atau dagingnya. Para pengunjung juga bisa camping sambil menikmati keindahan purnama dan alunan kesenian. Esok paginya, mereka bisa menanam pohon sembari jalan sehat. Pohon yang mereka tanam adalah pohon adopsi yang ditandai dengan nama mereka, sehingga suatu saat mereka akan kembali lagi untuk menengok pertumbuhannya.

Tentu saja, untuk sampai kepada tujuan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Diskusi intens antarelemen terlibat bisa mempermudah desain dan eksekusi kegiatan. Selain itu, apa yang harus diperhatikan adalah jangan sampai gerakan eko-kultural tersebut memunculkan konflik-konflik horisontal di masyarakat karena ada asumsi ketidakadilan. Misalnya, hanya individu atau kelompok tertentu yang mendapatkan tambahan rezeki dari aktivitas PGM. Membuat event-event kultural untuk kampanye dan gerakan ekologis, pada dasarnya, memiliki tujuan untuk merawat hutan dan mensejahterakan rakyat thethelan. Ketika konflik sosial terjadi, tentu tujuan tersebut tercoreng. Antisipasi melalui mekanisme dialog intens dengan warga sebelum mengeksekusi kegiatan adalah cara paling tepat. Satu yang pasti semua kekuatan—baik rakyat, DKJ, aparat Perhutani, dan pemerintah desa—harus mampu berpikir lintas-sektoral untuk mendesain dan mengeksekusi event-event kultural berdimensi konservasi. Dengan demikian, rakyat thethelan akan terus merasa dilibatkan dan bisa mendapatkan hasil dari gerakan eko-kultural tersebut. Hanya dengan cara seperti itulah, rakyat thethelan bisa terus merawat harapan untuk terus menjadi bagian dari Indonesia dan berkenan untuk terus bekerjasama dengan instansi terkait, sehingga gerakan konservasi juga akan bisa terus bergulir. Semoga.

Catatan akhir

[1] Lihat, “Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek”, https://nasional.tempo.co/read/news/2017/08/02/078896388/jokowi-tegur-klhk-pengelolaan-hutan-jangan-berorientasi-proyek, 07-08-2017.

Share This:

About Ikwan Setiawan 123 Articles
Direktur Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*