Jagongan Kabudayan: Membangun ruang dan komunikasi kultural

IKWAN SETIAWAN

 

Download file PDF

Awalan

Tentu bukan tanpa alasan mengapa orang-orang desa zaman dahulu suka cangkrukan atau jagongan di warung kopi, gardu dusun, atau di rumah orang yang punya hajatan. Pada momen itulah mereka secara leluasa bisa mendiskusikan permasalahan tematik yang sedang berkembang di masyarakat. Pada era Orde Baru, secara umum yang dibicarakan adalah persoalan pertanian dan soal keamanan desa. Adapun tema-tema kritis seperti ketidakadilan negara tidak dibicarakan karena ketakutan warga terhadap ‘telinga-telinga’ keamanan yang bersliweran. Apalagi cap “komunis” dan “PKI” siap dilekatkan kepada siapa saja yang berani mengkritik rezim Orde Baru. Meskipun demikian, tradisi jagongan masih menjadi penyala komunalisme di ruang publik di tengah-tengah geliat modernitas yang perlahan merambati kehidupan desa.

Di masa kini, ketika digitalisasi dan androidisasi masyarakat—dari kota hingga desa—menjadi semakin biasa, tradisi jagongan ataupun cangkrukan memang belum sepenuhnya pudar. Banyak kaum muda masih gemar cangkrukan di warung-warung kopi atau kafe-kafe. Di desa-desa, banyak bapak masih jagongan ketika ada warga yang punya hajatan. Artinya, sebagai tradisi lisan yang mengedepankan aspek-aspek dinamis perjumpaan, jagongan sejatinya masih bisa terus ditransformasikan dalam kehidupan masa kini. Digitalisasi nyatanya tidak bisa menghapus sepenuhnya keinginan untuk bertatap-muka, bercanda, atau membincang permasalahan tertentu dengan suasana cair. Kita tentu masih ingat lagu campursari Layang Suworo—“layang suworo ra iso nggantekke rasa kangen marang sliramu”—yang menggugat kemapanan makna komunikasi romantis via HP karena tidak mampu menghilangkan hasrat bertemu face to face yang memang menghadirkan makna berbeda bagi subjek manusia.

 

IMG-20170617-WA0053(1)

(Suasana Jagongan Kabudayan edisi pertama)

Maka, yang dibutuhkan kemudian adalah tranformasi jagongan dan cangkrukkan yang didesain untuk membincang permasalahan-permasalahan aktual yang tengah dihadapi warga masyarakat. Betapa kompleks permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa; dari masalah pertanian, minimnya tenaga kerja produktif, semakin terpinggirkannya kesenian rakyat, masalah pergaulan kaum muda yang mulai mengkhawatirkan, dan lain-lain. Selain permasalahan, desa juga memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Bolehlah Negara memiliki kementrian desa, namun ketika mereka tidak memahami permasalahan dan potensi desa yang sesugguhnya, maka program-program yang diluncurkan hanya menjadi lipstik belaka. Bolehlah Negara memiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi ketika mereka tidak bisa mengkoordinasi kerja-kerja kultural berbasis masyarakat, maka kebijakan yang dibuat hanyalah sekedar menyelesaikan tuntutan kepatutan. Rezim Orde Baru memiliki acara Dari Desa ke Desa atau Kelompencapir yang ditayangkan oleh TVRI yang didesain untuk menunjukkan kepedulian Negara terhadap permasalahan desa atau pertanian. Namun demikian, rezim Orde Baru juga tidak memiliki kejelasan arah dalam kebijakan desa dan kebijakan budaya lokal yang bertumpuh pada keberdayaan para pelaku di tingkat desa. Dalam kondisi masih belum jelasnya kebijakan budaya oleh Negara, inisiatif-inisiatif kecil di masyarakat merupakan upaya nyata untuk mulai memperhatikan persoalan dan potensi budaya yang ada.

Jagongan Kabudayan edisi perdana

Pilihan Dewan Kesenian Jember untuk menggelar Jagongan Kabudayan merupakan sebuah upaya untuk meretas komunikasi kultural bersama-sama para pelaku kultural dan masyarakat. Kegiatan yang diawali pada 16 Mei 2017 ini berusaha mendiskusikan bermacam potensi dan permasalahan kebudayaan yang berlangsung di masyarakat desa, khususnya. Pada acara yang diselenggarakan di Rumah Gebyok Mas Edy Suryanto, Dukuh Dempok Wuluhan, DKJ bekerjasama dengan Paguyuban Reog Sardulo Mulang Joyo. Setelah menikmati pertunjukan reog dan makanan ndeso, para pengurus DKJ, para seniman reog, anggota masyarakat mendiskusikan secara umum potensi budaya lokal Jember yang sangat beragam.

Salah satu poin yang berkembang adalah “penegasan bahwa identitas budaya Jember bukanlah Pandhalungan atau Pendalungan” seperti yang dihipotesiskan oleh beberapa akademisi dan diperkuat oleh sebuah lembaga. Meskipun Pendalungan ada dalam realitas kultural Jember, namun keberadaanya tidak dominan dan mayoritas masyarakat tidak mengakuinya. Memang ada kekuatan birokrasi dan media tertentu yang ingin mengkampanyekan Pandhalungan sebagai identitas sekaligus branding, namun di masyarakat luas, ia belum begitu dikenal.

IMG-20170617-WA0050

(Suasana Jagongan Kabudayan edisi pertama)

Eko Suwargono, Ketua DKJ, menjelaskan bahwa Jember memiliki beragam potensi kultural dan terlalu kecil kalau dikerangkai dalam identitas Pandhalungan. Eksistensi budaya Mataraman, Panaragan, Madura, Sunda, eks-Blambangan, Arek, China, Arab, Mandar, dan yang lain adalah realitas yang tidak bisa ditolak oleh peneliti atau pegiat kultural. “Kalaupun Pandhalungan yang berarti percampuran budaya Jawa dan Madura itu ada, itu hanya bagian kecil dari budaya JEMBERAN yang sangat kaya ini. Dan, faktanya, percampuran Jawa dan Madura itu tidak hanya terjadi di Jember. Di Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Pasuruan dan wilayah lain seperti Malang, juga terjadi. Kita juga harus menyadari bahwa banyak orang Jember yang tidak mau disebut Pandhalungan”, tutur Eko.

Pandhalungan sebagai sebuah terma memang masih menyisakan banyak masalah, baik secara teoretis maupun empiris di lapangan. Sangat disayangkan ketika istilah yang masih bermasalah dipaksakan menjadi identitas semua entitas etnis dan budaya yang ada di Jember. Apalagi, kehadiran Pandhalungan akan menafikkan fakta keberagaman dan penolakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.  Kalau makna Pandhalungan digeser sebagai “periuk besar” dengan mengambil dari kata “ndalung”, pemaknaan yang terjadi juga aneh dan tidak dikenal oleh masyarakat luas. Aneh karena kita bisa mempertanyakan bagaimana prosesnya kata “ndalung” bisa menjadi “Pandhalungan” yang semestinya tidak lagi bermakna secara metaforis sebagai “periuk besar yang menampung bermacam budaya”. Makna periuk besar juga tidak kenal sebagian besar masyarakat karena mereka memahami “pandhalungan” sebagai anak hasil kawin Jawa dan Madura atau hasil kawin campur Madura dengan orang mancanegara. Dari permasalahan tersebut kita bisa mengajukan pertanyaan, “mengapa ada sebagian pihak yang ngotot menjadikan Pandhalungan sebagai identitas Jember?” Sampai-sampai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membuat Festival Pandhalungan pada Mei 2016, meskipun pada tahun 2017 acara tersebut belum disetujui oleh Bupati Faida.

Wajar kiranya kalau Edy Suryanto, petani dan pemimpin Paguyuban Reog Singo Mulang Joyo, dengan berapi-api mengatakan, “Siapa yang bilang budaya Jember itu budaya Pandhalungan? Kami ini warga Jember keturunan Ponorogo yang bermigrasi ke Jember Selatan mulai tahun 1900-an. Sudah jelas ada komunitas Madura, ada komunitas Jawa, juga komunitas-komunitas lainnya. Biarkan Jember seperti itu, nggak perlu dijadikan Pandhalungan.” Suara-suara seperti ini ternyata banyak disampaikan oleh warga masyarakat desa, baik di komunitas Madura, Jawa, atau komunitas-komunitas lainnya. Masalahnya, “mengapa suara-suara penolakan tersebut tidak dikumandangkan oleh meraka yang mendukung identitas Pandhalungan?” Dalam frame kepentingan, hal itu sangat wajar karena kalau penolakan tersebut dimunculkan, tentu akan mengganggu dan, bahkan, menghancurkan keutuhan wacana yang diusung.

Selain persoalan tersebut, pada Jagongan perdana ini disepakati untuk menyelenggarakan Festival Jaranan dan Bujang Ganong se Jawa Timur pada bulan Agustus 2017. Pertimbangan diadakannya festival ini adalah untuk membangun komunikasi dengan sesama pegiat jaranan dan reog se Jawa Timur, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru terkait perkembangan kedua kesenian tersebut. Dengan festival itu pula diharapkan setiap kelompok reog dan jaranan semakin bersemangat untuk melakukan proses generasi yang melibatkan generasi muda. Persoalan regenerasi ini, diakui atau tidak, bisa menjadi ganjalan bagi penguatan dan pengembangan budaya lokal sebagai penopang budaya nasional kalau tidak dipikirkan secara serius. Untungnya, menurut pengakuan para pegiat Singo Mulang Joyo, meskipun pemerintah daerah tidak pernah memperhatikan, mereka tetap melalukan proses regenerasi melalui latihan rutin, sehingga mayoritas pelaku di paguyuban ini adalah generasi muda. Adapun para pinisepuh bertugas mengawal dan mengarahkan proses latihan.

Reog sebagai ideologi perlawanan

Jagongan Kabudayan edisi kedua tetap dilaksanakan di Rumah Gebyok Mas Edy Suryanto. Adapun tema diskusi yang diangkat adalah “Reog Ponorogo dan Migrasinya ke Jember”. Dimulai pukul 20.00, setelah sebelumnya didahului dengan makan malam dengan lauk ‘jangan tewel’, lalapan, ikan barakuda goreng, pepes tongkol, tahu, tempe, dan dadar, Jagongan berlangsung hingga pukul 23.00 WIB. Para seniman reog dari paguyuban di Jember Selatan, pengurus DKJ, dan mahasiswa FIB UNEJ duduk melingkar dalam suasana kekluargaan membincang seluk-beluk reog dan kedatanganya di Jember. Suasana “gayeng” yang diselingi dengan candaan selama diskusi memunculkan aura kultural yang penuh makna.

20046611_10211213417063904_2429829991209127764_n

(MAK NDON memantik diskusi dalam Jagongan Kabudayan edisi kedua)

Suharto alias Mak NDON, Dewan Pakar DKJ dan dosen Ilmu Sejarah UNEJ, mengawali Jagongan dengan menjlentrehkan sejarah perkembangan reog, dari bukti-bukti arkeologis, kitab era Majapahit, hingga catatan-catatan sarjana kolonial dan media yang bisa dilacak. Banyak versi tentang asal-usul reog. Namun, menurut Mak NDON, satu yang sangat khas dari eksistensi reog adalah SPIRIT PERLAWANAN yang diusung oleh para senimannya sebagai penegasan bahwa mereka dan warga Ponorogo tidak mudah tunduk oleh kekuatan dominan. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari JIWA MERDEKA yang dimiliki oleh orang-orang Ponorogo dari era kerajaan hingga era kolonial. Pemahaman terhadap jiwa dan bumi merdeka menjadikan para seniman reog menciptakan karya koreografi dan musikal yang menunjukkan eksistensi kekuatan dan keperkasaan fisik, bahwa mereka tidak mudah ditundukkan.

Itulah mengapa, pada masa lalu reog identik dengan kesaktian-kesaktian yang tidak bisa dikuasai oleh sembarang orang. Para warog memiliki kesaktian dengan lalu tirakat yang tidak mudah. Salah satunya dengan tidak menikahi perempuan atau tidak bersetunuu dengan perempuan. Mereka akhirnya memelihara gemblak, lelaki muda yang tinggal di rumah warog. Pada masa itu, gemblak bukanlah hal yang tabu. Apalagi, orang tua gemblak juga mendapatkan garapan sawah dan diberikan hewan piaraan oleh warog. Artinya, jangan semata-mata menyalahkan tradisi gembkak dengan perspektif agama seperti sekarang tanpa menimbang konteks zaman.

Migrasi warga Ponorogo di era kolonial ke TIMUR: Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi pada era kolonial ikut membawa serta kesenian ini. Dalam catatan kolonial pada 1910, menurut Mak NDON, ada komunitas warga Ponorogo yang menetap di Lumajang. Tapi mereka tidak kerasan dan akhirnya oleh Adipati Ponorogo mereka disuruh membawa gamelan reog agar betah tinggal di wilayah baru. Menurut sesepuh reog di Wuluhan, sebelum tahun 1950, sudah ada reog di Jember Selatan dan sangat digemari oleh warga sebagai hiburan dan klangenan terhadap kampung halaman; sebuah karakteristik komunitas diasporik.

19990389_10211213417463914_6645405715197405390_n

(Suasana Jagongan Kabudayan edisi kedua)

Pada Peristiwa Madiun 1948, reog diidentifikasi sebagai kekuatan perlawanan karena ada sebagian kelompok yang berpihak kepada PKI, meskipun tidak semua reog memilih demikian. Ada sebagian seniman yang bergabung dalam GAOK (Gerakan Anti Orang Kaya) yang dituduh ikut melakukan pembantaian terhadap warga dan kalangan santri. Tentu saja ini memunculkan stigma buruk bagi para seniman reog yang tidak terlibat dalam gerakan tersebut. Bahkan, Bung Karno, dengan berapi-api mengingatkan peristiwa itu dalam pidato politiknya yang mengutuk PKI Muso. Pasca 1948, banyak seniman reog yang tiarap. Banyak pula yang memutuskan bermigrasi ke arah TIMUR. Mereka membaur dengan komunitas diasporik Ponorogo yang sudah ada sejak era kolonial.

Pada masa 65, seperti di daerah lain, para seniman reog di Jember Selatan juga mengalami teror akibat gerakan pembersihan terhadap anggota PKI atau Lekra. Banyak seniman reog yang membakar Dadak Merak atau menguburnya di tanah untuk menghindari pembunuhan atau ancaman penjara. Beberapa sesepuh reog yang mengalami peristiwa itu menggambarkan suasana mencekam yang dialami para seniman reog. Apalagi desa-desa basis reog di Jember Selatan sudah dipetakan sebagai “desa PKI”. Wajar kiranya ketika pada masa-masa itu banyak seniman yang membakar atau mengubur perlengkapan reog.

Seperti di Ponorogo, pasca 65, reog mulai ditertibkan, baik dalam estetika tari, organisasi, ataupun perilaku para senimannya. Dadak Merak menjadi semakin besar dan disesuaikan dengan tubuh para pembarong. Cerita-cerita mulai dimasukkan dalam pertunjukan. Tradisi gemblak perlahan mulai ditiadakan. Kesaktian-kesaktian para warog mulai ditertibkan. Tafsir makna reog secara Islam mulai dimunculkan oleh aparat negara dengan meminta bantuan para kyai. Reog yang mengusung ideologi perlawanan perlahan tapi pasti dikonstruksi sebagai semata-mata “seni pertunjukan”. “Pakemisasi” dan “deideologisasi” reog berjalan secara terstruktur dan massif. Reog memang menyebar secara luas melalui komunitas-komunitas diasporik Ponorogo di Indonesia. Namun, posisinya sebagai karya kultural berideologi perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan dominan menindas semakin terkikis karena orientasi pada posisinya sebagai semata-mata seni pertunjukan.

Kondisi inilah yang menurut Mak NDON perlu disosialisasikan kembali kepada generasi penerus reog. Memang tidak harus meniru seenuhnya spirit yang ada di masa lalu. Paling tidak, mereka menyadari bahwa kesenian yang mereka geluti memiliki kekuatan ideologis yang bisa digerakkan ketika ada kekuatan yang akan merugikan dan menindas masyarakat. Tentu saja, itu bukan hanya tugas para seniman dan organisasi seperti DKJ, tetapi juga para penggemar dan aparat negara. Melakukan gerakan-gerakan kultural kecil yang langsung bersentuhan dengan wilayah basis reog dan bukan sekedar gerakan elitis adalah salah satu kunci untuk menyebarkan secara ajeg kekuatan ideologis reog.

Catatan simpulan

Paparan di atas menunjukkan bahwa acara Jagongan Kabudayan bisa menjadi ruang komunikasi bagi para pelaku kultural dengan institusi seperti DKJ sehingga bisa dikumpulkan, ditelaah, dan diformulasikan permasalahan dan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Lebih jauh lagi, acara semacam jagongan yang dikoordinaskan dengan baik dengan segenap elemen masyarakat memiliki beberapa fungsi strategis sebagai ruang ekspresi dan ruang komunikasi kultural. Pertama, jagongan bisa menjadi medium untuk saling bertukar pikiran secara bebas tanpa memandang status sosial ataupun status pendidikan para pesertanya. Dari proses tersebut akan didapatkan gagasan, pemikiran, harapan, umpatan, kemarahan, ataupun cerita-cerita lain yang lebih kompleks sifatnya. Kedua, jagongan bisa menjadi ruang eskpresi komunal di mana para segenap elemen yang terlibat di dalamnya bisa memperkuat solidaritas berbasis permasalahan dan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Ketiga, suasana cair dalam jagongan, cangkrukkan, atau rembugan, bisa memunculkan ide-ide bernas tentang formulasi pengembangan dan pemberdayaan budaya lokal melalui inisiatif dari bawah.

20031836_10211213416423888_4755774700252386851_n

(Suasana Jagongan Kabudayan edisi kedua)

Tugas dewan kesenian, kemudian, adalah memetakan permasalahan dan potensi masing-masing wilayah di Jember untuk kemudian memperdalamnya dalam bentuk riset agar bisa ditemukan formula atau desain yang lebih tepat untuk mengembangkan dan memberdayakan budaya lokal di masing-masing kabupaten. Tentu saja, para penentu kebijakan bisa menggunakan informasi atau hasil riset yang dilakukan DKJ untuk memformulasi desain kebijakan budaya yang benar-benar berorientasi kepada pengembangan keragaman dan pemberdayaan pelaku di tingkat bawah. Kebijakan seperti itulah yang akan mengubah cara pandang “kebijakan dari atas” yang nyata-nyata hanya demi memenuhi proyek yang sampai saat ini masih ada dalam pikiran sebagian birokrat. Jadi, apapun namanya, apakah itu workhsop, pendampingan, falisitasi, festival seni, atau ritual, program-program yang dibuat aparatur sipil negara bidang kebudayaan bisa mendapatkan dukungan penuh dari para pelaku ketika menyentuh akar permaalahan dan sesuai harapan publik pengguna atau pelaku kesenian dan masyarakat pendukungnya.

Share This:

About Ikwan Setiawan 123 Articles
Direktur Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*