Menyoal Posisi Media dalam Perspektif Gender

Media sering kali gagap dalam memberitakan kasus yang memuat isu gender. Kegagapan itu muncul ketika media lemah dalam mendeteksi adanya cara berpikir patriarkis yang menyelundup masuk dalam ruang redaksi. Media terkadang seolah hanya ingin menyampaikan berita dengan gaya popular demi meraup pembaca secara statistik tetapi lupa bahwa tujuan mulia dari munculnya media adalah memberikan pencerahan pada publik agar mampu berpikir jernih dalam memandang peristiwa. Landasan media sebagai penyampai kebenaran hanya bisa dijamin keabsahannya apabila dirinya tidak turut menyumbang sekaligus mencicil narasi misoginis, diskriminatif, dan opresif secara tekstual dalam berita yang melibatkan isu tentang gender yang dalam hal ini bisa berarti perempuan ataupun identitas keberagaman lain seperti LGBTIQ. Alih-alih ingin mewartakan adanya ketidakberesan sosial, beberapa media justru secara implisit merawat dan menjamin narasi patriarkis pada pembacanya. Maka, tulisan ini hendak memberikan kesempatan pada para pembaca yang peduli pada isu gender agar mampu melihat secara akademis bentuk berita yang melakukan bias posisi. Pun tulisan ini ingin mendedahkan perkakas konseptual tentang gender agar ada cara berpikir kritis ketika menyikapi sebuah posisi berita bertemakan gender.

Media yang Merawat Patriarki, Misoginisme dan Mereduksi Keberagaman Gender.

Setidaknya dalam kurun waktu terakhir ini dari tahun 2016 hingga pada saat tahun 2017 tulisan ini selesai ditulis, begitu banyak pemberitaan dalam media yang secara tidak langsung mendukung suburnya cara berpikir patriarkis dan misoginis untuk selalu menjadi cara pandang satu-satunya yang mampu diterima masyarakat secara populer. Sebagai salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang mungkin masih melekat dalam benak publik adalah kasus pemerkosaan berkelompok yang secara sadis menggunakan gagang cangkul sebagai alat kekerasan pada tahun 2016[1]. Dalam kasus tersebut tajuk pemberitaan menempatkan nama korban secara jelas, yang seolah memberikan legitimasi bahwa narasi patriarkis bisa dipakai sebagai tema utama dan meraup keuntungan secara ekonomis sebagai sebuah strategi pemberitaan. Artinya, menjadi suatu hal yang lumrah apabila nama korban perempuan berikut tubuh dan kelaminnya untuk dieksploitasi sedemikian rupa dalam narasi utama media sementara nama pelaku yang harusnya dapat porsi sangsi lebih tinggi justru menjadi bagian kecil dalam berita yaitu sub narasi. Jenis pemberitaan ini terus diproduksi sehingga sering kali media gagal mendeteksi masuknya narasi misoginis yang masuk dalam redaksi dan kemudian disebarkan secara massif pada publik. Narasi misoginis tidak hanya pada pemberitaan pemerkosaan tapi juga sangat mungkin masuk dengan cara laten seperti kasus yang menyeret seorang pemuka agama. Media secara tidak sadar membenarkan perlakuan seorang pemuka agama sebagai poligami dan bukannya perselingkuhan[2] walau sebenarnya sang istri pertama tidak tahu menahu pernikahan diam-diam suaminya dengan wanita lain. Padahal secara asumsi umum poligami baru bisa dinyatakan benar apabila mendapat persetujuan dari pasangan. Artinya ada kegagalan secara definisi dalam melihat peristiwa perselingkuhan tersebut. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa ada usaha membenarkan praktik patriarkis yang dilakukan pemuka agama dengan cara yang lebih soft.

Kegagalan dalam melihat adanya opresi yang juga dilancarkan oleh media makin diperburuk dengan minimnya diskursus gender. Sehingga kekerasan media sering kali muncul tidak hanya pada perempuan tapi juga gagap dalam membidik isu keberagaman gender, dalam hal ini LGBTIQ. Dalam kasus yang ekstrem, media terkadang secara (tidak) sengaja ingin memberikan stigma bahwa LGBTIQ hanya bisa hidup dari rasa kasihan masyarakat hetero. Secara posisi sikap benevolent bisa aja hadir namun dengan syarat harus dibatasinya ruang gerak mereka pada wilayah publik. Cara berfikir yang demikian membuat media turut mengajarkan adanya hirarki sosial pada kelompok tertentu agar mendapat jaminan hidup bukan karena mereka dipandang memiliki hak yang sama sebagai manusia dan setara dalam akses kebebasan tapi karena mereka mau didisplinkan dan menjadi subjek patuh. Dalam pemberitaan lain, sebuah berita memuat isi pernyataan seseorang yang berargumen bahwa ada undang-undang dan kajian akademis yang secara tegas melarang LGBT[3] namun dalam pemberitaan tersebut tidak ada referensi undang –undang atau kutipan akademis yang mampu dipertanggungjawabkan oleh person tersebut. Model pemberitaan yang seperti ini mungkin secara kaedah dapat dikatakan benar karena menyertakan nama orang yang berpendapat demikian sehingga jelas siapa yang yang berargumen tapi secara pesan pendidikan pada publik bisa dinyatakan nol nilainya, karena publik diajarkan untuk berargumen tanpa dasar argumen yang pas. Artinya, ada beberapa media yang hanya ingin ikut dalam arus opini popular tanpa benar – benar mempertimbangkan apakah sebenarnya berita tersebut mampu memberikan rasa aman, preventif, ataupun edukatif pada pembacanya ketika mengutip argumen seseorang. Ketidak jernihan dalam memeriksa peristiwa sosial seperti ini yang akhirnya justru menyumbang untuk menciptakan ketidak beresan sosial dalam isu gender.

Gender sebagai Perkakas Analitik Media

Perkembangan diskursus tentang gender belum dapat dikatakan maju. Secara cepat dapat dibuktikan melalui ketidak pahaman tentang pemilahan istilah seks, gender dan seksualitas dimana dalam beberapa media bisa diuji ketidaktepatan pemahaman tentang diskursus ini.

Secara konseptual ada pemisahan yang tegas antra seks sebagai jenis kelamin biologis[4], sedangkan gender adalah praktik performativitias, artinya gender bersifat cair karena tubuh akhirnya memahami diri melalui kode kultural tertentu[5] dan seksualitas dapat disebut sebagai orientasi seksual yang hadir karena adanya sistem perantara[6].

Ketidakpahaman dalam menyoal kesepakatan akademis dan konseptual inilah yang kemudian membuat posisi pemberitaan turut bersumbangsih dalam menyebarnya wacana diskriminatif. Seperti disebutkan pada berita yang menyebut LGBT sebagai penyimpangan orientasi seksual[7], ketika ada tulisan “kami tidak mau memakai nama itu (LGBT). Kami punya nama (sebutan) yaitu penyimpangan orientasi seksual” maka dapat dipastikan adanya ketidaktepatan dalam melihat status LGBT sebagai identitas dan orientasi seksual. Contoh pemberitaan lain yang cukup “menggemaskan” adalah ketika LGBT dinyatakan menyimpang karena “pada hakikatnya perkawinan itu terjadi atau dilakukan oleh lawan jenis bukan sesama jenis”[8]. Artinya, secara samar-samar dapat terlihat bahwa perkawinan selama ini hanya dianggap masalah interaksi dua jenis kelamin yang berbeda demi menambah jumlah penduduk demi cita-cita produktif dan mereduksi nilai rekreatif didalamnya. Paradoksnya adalah secara fakta jumlah pertumbuhan penduduk justru ingin diketatkan oleh negara dengan kegiatan KB dan masyarakat mendukung, maka sebenarnya secara implisit pemerintah paham bahwa tidak mungkin mencegah seseorang berhubungan hanya karena mengandalkan ada faktor produktif tanpa melihat unsur rekreatif didalamnya yang memang harus dijamin sebagai kebebasan. Kegiatan tersebut tidak bisa dicegah karena ada unsur pleasure dalam kegiatan coitus sehingga tidak bisa diimajinasikan secara deterministik hanya pada cita-cita produksi manusia.

Kedua berita yang dicontohkan diatas melihat persoalan ketertarikan berikut orientasi seksual hanya bisa dipahami jika jenis kelamin (sex yang berbeda) dipakai sebagai ukuran mutlak, padahal secara fakta yang terjadi tidak seperti itu. Gairah ketertarikan tidak bisa diucapkan hanya dari variabel sex tapi juga perantara kultural. Secara de facto lelaki jawa tidak mungkin menikahi perempuan arab atau sebaliknya, walau secara kelamin berbeda karena ada preferensi kultural yang bermain, dan perantara (medium) tersebut menjadi alasan mengapa objek tersebut patut untuk dikehendaki (pasangan). Artinya, ada sebuah narasi kultural yang diyakini secara sosial agar menjadi landasan mengapa seseorang boleh dan mampu tertarik secara seksual. Ilustrasi yang lebih sederhana adalah ketikda ada seorang pria tertarik kepada seorang perempuan di lingkungan kampusnya karena dia cantik dan pintar. Kesepaktan kultural cantik dan pintar tersebut menjadi sesuatu yang dihasrati tidak hanya oleh pria tersebut tapi juga pria yang lain (perantara). Maka ada kontestasi di dalam kampus bagi sesama pria tidak hanya untuk mendapatkan dia tapi juga mengafirmasi tingkat maskulinitasnya kepada pria yang lain. Padahal secara umum bisa dibayangkan bahwa cantik dan pintar itu relatif dan sangat mungkin ada perempuan lain yang memiliki kualitas serupa namun karena kalah ‘popular’ maka orientasi seksual dan ketertarikan tidak terjadi pada perempuan tersebut. Artinya standar cantik dan pintar diukur secara kesepakatan kultural dan dilegitimasi oleh institusi pendidikan. Dapat ditarik kesimpulan, problem orientasi seksual atau ketertarikan mula-mula tidak secara mutlak hanya bertumpu pada perbedaan jenis kelamin tapi ada relasi kontestasi, kekuasaan dan kode sosial lain sehingga seseorang baru bisa dinyatakan menarik bagi yang lain. Hal ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa pria jawa minim untuk tertarik pada perempuan arab karena tidak adanya kesepakatan kultural dan rivalitas maskulinitas yang berbeda.

Katakanlah, media (memang) tidak punya kecakapan untuk menganalogikan permasalahan tadi sehingga produksi tulisan seringkali menjadi tidak jernih dalam bersikap pada isu gender namun dari segi pemberian judul pun kadang tidak memperlihatkan kemampuan memahami relasi kuasa yang terjadi pada pembentukan subjek dan objek kekuasaan. Seperti berita “Pemimpin Majelis Agama Tegaskan Aktifitas LGBT Penyimpangan Seksual” adalah bentuk exercise kekuasaan dimana ada posisi subjek yang tengah mengafirmasikan kekuasannya dan objek yang hendak didisplinkan. Bentuk dikriminasi semacam ini dapat terlihat secara jelas hanya dari segi judul dan pembaca bisa melihat kemana narasi media dalam pemberitaan ini akan dibawa.

Dalam beberapa pemberitaan kasus pun, perempuan kerap dalam posisi yang sama, yaitu selalu dalam framing pemberitaan yang secara diksi diposisikan sebagai objek kekuasaan laki-laki. Kalimat yang sering dipakai dalam media salah satunya adalah “mereka dipaksa melayani nafsu sejumlah lelaki hidung belang dan kemudian diberi uang Rp100.000” dalam pemberitaan pemerkosaan[9]. Tidak cukup hanya dilecehkan ketika diperkosa, tapi redaksi berita juga secara jelas mendramatisir posisi mereka sebagai objek yang defisit kekuasaan dan pada kalimat itu juga lelaki hidung belang justru ditunjukkan sebagai seseorang yang secara patriarkis ‘boleh’ melakukan hal tersebut karena memiliki modal ekonomi. Narasi semacam ini selalu diperburuk dengan diksi yang jelas melecehkan seperti pada tajuk berita dengan penyematan kata budak pada korban perempuan[10]. Terlihat betul bahwa berita tersebut ingin memuaskan pembaca lelaki karena begitu detail dari segi penulisan dalam menceritakan teknik dan mekanisme kekerasan seksual kepada perempuan. Jenis-jenis pemberitaan dengan gaya seperti ini seolah mengandaikan bahwa seluruh pembaca hanya berkelamin laki-laki atau dengan cara yang halus ingin menjadikan semua kelamin mampu berpikir dengan gaya patriarkis.

Epilog, Mengaktifkan Etika Kepedulian pada Publik dan Media

Tawaran yang hendak diberikan pada akhir tulisan ini selain upaya untuk menunjukkan posisi media yang bersumbangsih dalam merawat narasi misoginis dan patriarkis juga ingin mengaktifkan etika kepedulian pada isu keberagaman gender khsusunya LGBTIQ. Kepedulian yang dimaksud bukan didasarkan dari rasa kasihan tapi karena mengakui bahwa sebagai sesama manusia memiliki kesetaraan dan hak yang sama pada akses kebebasan. Hal tersebut bisa hadir ketika media berhenti menggunakan cara berpikir patriarkis ataupun teknik penulisan ‘popular’ sehingga mampu menawarkan perubahan dan kejernihan berpikir pada publik. Secara teknis, produksi penulisan dalam berita memang tidak dibekali proses pengujian berdasarkan perkakas konseptual akademis namun secara visi, tujuan utama dari pemberitaan adalah mehadirkan rasa kepedulian kepada korban sehingga tidak memproduksi ulang peristiwa tersebut. Artinya etika kepedulian harusnya inheren dalam penulisan sehingga dapat meminimalisir penggunaan diksi dan posisi media yang secara tidak sadar ingin mengakomodir hasrat pembaca pada rezim dan kelamin tertentu (lelaki). Konsep-konsep yang diberikan pada tulisan ini dapat menjadi bekal dalam melihat dengan visi yang sama yaitu mengaktifkan kepedulian sehingga muncul rasa toleransi dalam diri pembaca. Akhirnya, etika kepedulian adalah finalitas kolektif yang dapat dipakai untuk menggugat rezim patriarkis dan diskrimanatif pada keberagaman gender. Hal tersebut dimaksudkan agar menutup kemungkinan untuk tidak tolerir pada keberagaman sekaligus memberikan jaminan bahwa cara berpikir misoginis dapat dicegah pertumbuhannya dalam tubuh masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA                                                                                                                                                

de Beauvoir, Simone. 1956, The Second Sex, Jonathan Cape Thirty Bedford Square London: Great Britain, London

Salih, Sarah. 2002. Judith Butler. New York and London: Routledge

Sedwgick, Eve. 1985. Between Men. Columbia University Press, New York

[1] http://news.okezone.com/read/2016/05/17/338/1390777/sadis-hasil-autopsi-90-gagang-cangkul-masuk-ke-kemaluan-eno diakses pada 4/13/2017

[2] https://hot.detik.com/celeb/3455777/terbukti-poligami-ustad-al-habsyi-tak-ingin-cerai-dari-istri-pertama diakses pada 4/13/2017

[3]https://nasional.sindonews.com/read/1086922/15/lgbt-perilaku-abnormal-dalam-realitas-sosial-145595929. diakses pada 4/13/2017

[4] One is not born, but rather becomes, a woman. No biological, psychological, or economic fate determines the figure that the human female presents in society; it is civilization as a whole that produces this creature, intermediate between male and eunuch, which is described as feminine. Only the intervention of someone else can establish an individual as an Other. (Beauvoir, 1956:273). Secara implisit dapat dinyatakan bahwa de Beauvoir ingin memisahkan kategori perempuan sebagai makhluk biologis yang bisa ditentukan (diinterpelasi melalui bahasa) secara kelamin (memiliki penis atau vagina) dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial agar berlaku sesuai dengan kode kultural tertentu (perempuan jawa, batak, bali dimana mereka memiliki distingsi kultural namun secara sex dapat dikatkan perempuan).

[5] The body is also the situation of having to take up and interpret that set of received interpretations . . . “existing” one’s body becomes a personal way of having to take up and interpret that set of received gender norms’ (Butler in Salih, 2002:75. Tubuh menjadi lokus kekuasaan dimana tubuh mengorganisir dirinya agar bertindak sesuai dengan norma tertentu, secara contoh gender menjadi sebuah performativitas, seperti perempuan Indonesia belum sah dinyatakan keindonesiaannya kalau tidak memakai kerudung, atau dalam wilayah mikro seorang lelaki madura akan mencurigai maskulinitas sejawatnya ketika tidak mampu berbicara dengan nada yang sedikit keras atau bahkan lemah lembut seperti lelaki jawa.

[6] Orientasi seksual bukanlah karena mula-mula karena didasarkan pada rangsangan biologis semata tapi sangat mungkin karena butuhnya pengakuan, yang dapat dirumuskan melalui model subjek(lelaki)-medium(lelaki)-objek (perempuan) demi memunculkan rivalitas (Sedgwick, 1985:25). Artinya ketertarikan ataupun orientasi seksual sangat mungkin didasarkan pada kontestasi antara kode maskulinitas ataupun feminitas tertentu, sebagai sebuah ilustrasi seorang lelaki (subjek) menyukai dian sastro (perempuan) bukan karena murni dirinya menginginkan dian sastro tapi karena lelaki lain (medium) juga menginginkannya begitu pula sebaliknya.

[7] https://nasional.sindonews.com/read/1086108/15/lgbt-penyimpangan-orientasi-seksual-1455712115. diakses pada tanggal 4/13/2017

[8] https://nasional.sindonews.com/read/1086301/15/pemimpin-majelis-agama-tegaskan-aktifitas-lgbt-penyimpangan-seksual-1455778526 diakses pada 4/15/2017
[9] http://koran-sindo.com/news.php?r=6&n=35&date=2016-03-11?r=6&n=35&date=2016-03-11 diakses pada 4/15/2017

[10] http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=31&date=2016-06-14?r=0&n=31&date=2016-06-14 diakses pada 4/15/2017

 

ilustrasi gambar diunduh dari http://kabarburuh.com/wp-content/uploads/2016/11/AJI.jpg

Share This:

About Ghanesya Murti 8 Articles
Mahasiswa pascasarjana Kajian Sastra dan Budaya Universitas Airlangga dan peneliti di Matatimoer Institute

1 Trackback / Pingback

  1. Menyoal Posisi Media dalam Perspektif Gender | Lingkar Merimbun

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*