Budaya botol plastik dalam lakon teater: Gugatan kreatif dan subversi diskursif

IKWAN SETIAWAN

 

Download versi PDF

Ke-botol-an yang menggugat

Ketika memasuki ruang PKM Universitas Jember, 30 Maret 2017, pukul 19.35 WIB, saya langsung disuguhi ratusan botol dan atraksi beberapa aktor dari Teater Gelanggang Jember yang tengah memainkan naskah Anatomi Botol. Mereka bermain-main dengan botol plastik yang menjadi bagian “tak terpisahkan” dalam ruang sosial-imajiner hasil konstruksi teatrikal. Beberapa celetukan nakal-verbal mereka lontarkan dengan sangat cepat. Sampai-sampai saya kesulitan untuk mendengarkan dengan jelas, apa yang sebenarnya tengah mereka celetukkan. Begitupula ketika seorang figur intelektual muncul dengan orasinya, saya juga tidak begitu menghiraukan lagi karena, lagi-lagi, konstruksi tubuh-bergerak para pemain dan permainan botol-lah yang mampu meneror perhatian saya. Akibatnya, saya lebih menikmati permainan tersebut ketimbang bahasa-bahasa verbal yang disampaikan. Dan, bagi saya pribadi, hal itu tidak menjadi masalah karena bahasa non-verbal yang disampaikan sudah cukup asyik dan menantang untuk pembacaan lebih lanjut.

Apa yang menarik dari pertunjukan Anatomi Botol, menurut saya, pertama-tama, adalah gugatan kreatif. Saya menyebutnya gugatan kreatif karena dengan menggunakan botol plastik sebagai properti sekaligus material yang menyatu dengan acting para pelaku menandakan kebaruan—paling tidak, dalam konteks pertunjukan teater di Jember—konsep pertunjukan sehingga bisa memberikan efek tersendiri bagi para penonton. Memang, pada awal 2000-an, On Theatre pernah menggunakan sekem padi untuk tempat bermain ketika mereka memainkan Aku Cinta Padamu, Episode Buah Bibir. Namun, pada waktu itu, sekem tersebut sudah dimasukkan ke dalam kain dan dijahit. Menjadikan ratusan botol—baik yang berserakan di lantai, digantung dengan tali, ataupun yang dilemparkan dari atas—sebagai kesatuan dalam lakon yang dimainkan para aktor merupakan sebuah lompatan kreatif yang sekaligus menggugat kreativitas para pekerja teater di Jember, baik yang berada di kampus, SMP/SMA, ataupun umum. Bahwa banyak material berserak—baik berupa limbah maupun benda fungsional—dalam kehidupan para pegiat teater tersebut, tetapi mereka masih belum memaksimalkannya untuk dijadikan bagian integral dalam bermain teater.

Para aktor Gelanggang mampu memainkan sekaligus dimainkan botol-botol plastik. Ada kalanya mereka menjadi ordinat yang memainkan botol-botol dengan bermacam ekspresi wajah, perpindahan ruang dan tubuh, serta komposisi tubuh. Ada kalanya pula mereka menjadi subordinat yang tidak berdaya ketika ratusan botol tersebut menjadikan mereka seperti para subjek yang kurang atau tak bermakna karena komposisi dan suara berisik botol menjadikan ruang pertunjukan dikendalikan oleh nalar ke-botol-an. Sebagai budaya material yang diciptakan dalam laku teatrikal—keseluruhan proses persiapan pra dan saat pertunjukan—kumpulan botol plastik tersebut memiliki komposisi, peran dan fungsi, representasi dan wacana, serta logika kehadiran yang bisa ‘membunuh’ kekuatan, efektivitas, dan kecepatan gerak para aktor. Bahkan, seperti saya singgung di paragraf awal, suara-suara verbal personal maupun komunal para aktor harus direlakan menghilang dalam gugusan makna simbolis dan wacana yang bisa dihadirkan dari kehadiran botol-botol itu.

Tentu, ‘pembunuhan’ atau ‘peniadaan’ para aktor oleh ulah botol plastik bukanlah bentuk kekalahan subjek manusia oleh subjek material. Dalam struktur pertunjukan kondisi ini menandakan bahwa subjek aktor manusia tidak harus selamanya menguasai arena bermain, mengalahkan properti yang mereka hadirkan sekedar sebagai teman pemanis. Subjek material-mati seperti botol plastik, senyatanya, bisa dihidupkan untuk membangun logika panggung yang menegaskan kemenyatuan mereka dengan manusia serta kemampuan mereka untuk bersaing dengan manusia. Tentu hal ini tidak sulit dicari rujukannya dalam kehidupan sehari-hai. Bukankah kehadiran benda-benda mati seperti android telah dan tengah menjadi kekuatan hegemonik yang mengendalikan nalar, imajinasi, dan impian makhluk bernama manusia? Terlepas dari konteks tersebut, ‘kehidupan’ ratusan botol dalam pertunjukan Gelanggang, sejatinya, adalan penanda kebebasan dan keberanian eksploratif para pelaku dalam komunitas ini dalam meliarkan cara pandang yang menghubungkan kerja-kerja teater dengan tumpukan material sehari-hari yang belum banyak dieksplorasi.

Eksplorasi ke-botol-an dalam permainan teatrikal ini bisa dikatakan sebagai kritik terhadap kebiasaan para pegiat teater yang masih suka memasang properti panggung sebagai “tempelan”. Material-material yang ada dalam kehidupan bisa menjadi bagian integral dalam laku pertunjukan karena bisa dimainkan, dimaknai, atau dijadikan aktor sehingga tidak hanya menjadi properti pasif yang berguna untuk mempercantik panggung. Gugatan-gugatan kreatif seperti itulah yang perlu terus dicari oleh para pegiat teater, sehingga mereka tidak hanya menghadirkan material-material yang sudah biasa ke atas panggung sekedar sebagai pelengkap.

Wacana subversif terhadap kahanan konstekstual

Ketika saya menikmati permainan ratusan botol plastik dari bermacam jenis minuman dan ada juga galon air mineral, saat itu pula saya tidak bisa mengendalikan pikiran untuk tidak memikirkan kahanan konstektual yang bisa melahirkan pemahaman kritis terhadap pertunjukan Anatomi Botol. Kalau dilacak dengan logika Foucauldian, tentu kita akan menelusuri geneaologi kehadiran botol plastik dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dari era kolonial hingga saat ini beserta kepentingan-kepentingan kuasa yang melingkupinya. Namun, saya tidak akan menggunakan keseluruhan prosedur genealogis Foucauldian untuk membaca pertunjukan ini. Alih-alih, saya hanya akan meminjam beberapa metode Foucault untuk melihat partikularitas wacana ke-botol-an yang dikonstruksi dan keterkaitannya dengan beberapa wacana dominan dan peristiwa-peristiwa terkait dalam waktu kontemporer sebagai kahanan kontekstual pertunjukan.[1] Wacana-wacana kontekstual akan saya rujuk dari berita-berita dari media online terpilih untuk menunjukkan bahwa konstruksi budaya botol plastik dalam pertunjukan bisa disandingkan dengan wacana-wacana kontekstual. Keterhubungan ini bisa digunakan untuk membaca teks Anatomi Botol secara kritis.

Menyampahkan botol plastik

Keberserakan botol-botol plastik di atas arena pertunjukan mengingatkan saya kepada istilah “sampah”. Terlalu banyaknya volume sampah dan ketidakberesan manajemen sampah dalam kehidupan sehari-hari manusia seringkali dianggap—atau, bahkan diyakini secara akademis—sebagai penyebab terjadinya banjir, penyakit, dan masalah-masalah ekologis akut, seperti kerusakan tanah. Meskipun botol-botol plastik adalah sampah kimia yang masih bisa didaur-ulang sebagai usaha untuk mengurangi perusakan ekologis dan masalah banjir, keberserakan yang memang sengaja diciptakan dalam lakon ini menunjukkan betapa mudahnya manusia “menyampahkan sampah”, termasuk botol plastik. Seperti dikatakan Abubakar Ramadan, pembina komunitas Gelanggang dan dosen Fakultas Ilmu Budaya UNEJ, dalam forum apresiasi pasca pertunjukan, selama ini banyak manusia—termasuk pakar dan intelektual—menyalahkan sampah ketika terjadi bencana dan pencemaran, tetapi jarang yang mengatakan bahwa sampah itu sebenarnya ada di dalam benak mereka.

IMG_20170330_203409

Tradisi menyampahkan sampah adalah tindakan paling mudah untuk menyalahkan subjek liyan tak hidup yang pantas dijadikan sasaran pengalih dari kesalahan manusia itu sendiri. Mereka tidak berisiko memunculkan perdebatan berbusah yang ujung-ujungnya bisa memunculkan citra negatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi mencari kambing hitam atau menyalahkan pihak lain ketika terjadi permasalahan yang berdampak luas. Dari pejabat negara hingga intelektual, disadari atau tidak, mereka masih menyimpan tradisi menyalahkan sampah ketika terjadi bencana. Pada tahun 2014, misalnya, sebuah media menurunkan berita berbasis penelitian seorang peneliti internasional yang mengatakan bahwa “sampah memang berkontribusi memperparah banjir.”[2] Legitimasi akademis dari peneliti internasional ini secara gamblang menjelaskan logika positivis yang memusatkan pada faktor sampah, bukan faktor manusia. Pejabat negara tidak ketinggalan ikut pula menyalahkan sampah ketika menghadapi permasalahan banjir; dari level pejabat dinas[3] hingga gubernur dan presiden.[4] Bahkan, politisasi sampah sebagai penyebab banjir juga dimainkan oleh calon pemimpin yang akan berkompetisi dalam pemilihan.[5]

Semua argumen yang menyalahkan sampah, rasa-rasanya, sudah terlalu membuncah. Ironisnya, beragam argumen menyampahkan sampah malah menegasikan faktor manusia sebagai subjek utama bagi permasalahan menggunungnya sampah. Di sinilah pentingnya memahami keberserakan sampah dalam Anatomi Botol sebagai kritik terhadap kemampuan nalar manusia yang, jangan-jangan, “sudah menjadi sampah itu sendiri”. Jangan-jangan, kitalah—baik sebagai dosen, guru, mahasiswa, pejabat negara, ataupun warga biasa—yang harus mulai mengendalikan kerakusan untuk menyalahkan sampah dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan reflektif terkait kebobrokan manusia yang menyebabkan keberserakan dan tumpukan sampah.

Air (dalam kemasan) yang menguasai dan air yang dikuasai

Adalah kenyataan bahwa selama beberapa tahun terakhir berkembang usaha kreatif untuk mengola-kembali sampah plastik, termasuk botol bekas air mineral. Kehadiran air dalam kemasan botol sudah dirintis sejak era kolonial ketika para penjajah kulit putih membutuhkan air bersih buat keperluan sehari-hari. Dalam perkembangan mutakhir, air (yang katanya ber-mineral) dalam kemasan menjadi kemutlakan yang tidak bisa ditolak lagi. Dari kota metropolitan hingga wilayah pelosok dusun, air dalam kemasan botol, gelas, ataupun galon sudah semakin biasa; baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk hajatan. Akibatnya, banyak orang menggunakan air sumur hanya untuk keperluan mandi dan mencuci pakaian. Secara tidak sadar, air dalam kemasan telah menguasai kehidupan kita.

Di balik perubahan budaya air tersebut, kita tidak bisa menegasikan kehadiran perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan yang semakin menjamur selama dekade terakhir. Untuk mewadahi kepentingan para penguasa air dalam kemasan, maka dibentuklah Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia (Aspadin). Sampai dengan 2016 tercatat 700 perusahaan air dalam kemasan beroperasi di Indonesia dengan lebih dari 2000 merk. Mereka beroperasi dengan jaminan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. UU tersebut melegalisasi, melegitimasi, dan menjamin kepentingan swasta dalam mengeksploitasi kekayaan sumber air di tanah pertiwi untuk kepentingan akumulasi modal mereka. UU ini secara terang benderang barhaluan neoliberal di mana swasta diberikan keleluasaan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam, bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan pemodal. Selain itu, pemerintah juga membuat PP Nomor 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menyebut penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMN, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat. Maka, dengan UU dan PP tersebut sumberdaya air yang jelas-jelas dalam UUD 1945 dinyatakan dikuasai oleh negara perlahan-lahan tengah dialihkan ke swasta. Inilah ciri khas pemerintah yang berhaluan neoliberal tetapi selalu berlindung di balik Pancasila.

IMG_20170330_201600

Adegan dua aktor yang menutup kepala mereka dengan galon air mineral, menurut saya, mewacanakan dua realitas: air dalam kemasan yang tengah menguasai kita dan air yang dikuasai oleh swasta. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, air dalam kemasan memang telah menguasai kehidupan kita, sehingga air yang tidak dalam kemasan akan dianggap sebagai tidak sehat. Padahal masih banyak sumber air di sekitar kita yang kualitas airnya cukup sehat. Namun, ketika air mineral sudah menjadi rezim kebenaran, maka subjek manusia ternyata lebih memilihnya. Artinya, dalam formasi wacana air sehat, terdapat kepentingan ekonomi yang menguntungkan pihak swasta. Sementara, realitas penguasaan air oleh perusahaan swasta menjadi bentuk kebobrokan rezim negara dalam mengelola kekayaan alam Indonesia. Semestinya, kalau mengikuti UUD 1945, air harus dikuasai oleh negara dan peruntukannya untuk kesejahteraan rakyat. Ketika dikuasai perusahaan, keuntungan sebesar-besarnya diberikan kepada swasta dan rakyat disuruh membeli dengan harga mahal. Maka, adegan kedua aktor yang menutup kepalanya dengan galon dan hanya mengenakan celana dalam merupakan ejekan sarkastik terhadap ketidakberesan kebijakan pemerintah dalam mengatur air sehingga menyerahkannya kepada swasta.

Memang pada Pebruari 2015 UU No 7 Tahun 2004 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) setelah organisasi Muhammadiyah, beberapa organisasi kemasyarakatan dan individu-individu tertentu melakukan judicial review.[6] Kenyataannya, pemerintah sudah menerbitkan peraturan yang menjamin-kembali eksploitasi sumberdaya air. Bahkan, di daerah tertentu, seperti Jember, pondok pesantren pun membuat air dalam kemasan dengan tujuan ideal untuk memberdayakan umat, meskipun dalam kenyataannya jelas menguntungkan pemilik pesantren yang bekerjasama dengan pemodal besar. Percumbuan agama dan pemodal memang menjadikan proyek swastanisasi sumberdaya alam, termasuk air, menjadi lebih mudah. Apalagi kalau air yang diproduksi itu dikaitkan dengan ritual tertentu yang diikuti oleh ribuan jama’ah. Swastanisasi berjalan dengan mudah karena akal sehat pembuat kebijakan telah dan tengah dikuasai oleh pemodal swasta—seperti kepala kedua aktor yang ditutup galon. Pilihan untuk mengenakan galon air kemasan di kepala, menurut saya, adalah teknik teatrikal-cerdas untuk menghadirkan tafsir diskursif yang menohok kepada pembuat kebijakan yang, jangan-jangan, telah menjadi ‘sampah galon’ karena tidak bisa berpikir secara sehat karena malah melegitimasi hasrat akumulasi modal swasta.

Catatan penutup

Uraian di atas hanyalah sedikit pembacaan saya terhadap pagelaran Anatomi Botol. Tentu masih banyak tafsir yang bisa dimunculkan oleh penonton atau kritikus teater. Saya hanya menegaskan bahwa teks Anatomi Botol dengan keasyikan struktur pertunjukan yang menggugat kemapanan pertunjukan yang sudah umum di Jember, tetap menghadirkan gugusan wacana yang berjalin-kelindan dengan wacana-wacana kontekstual dalam kehidupan masyarakat. Bahwa, kehadiran budaya botol dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak sekedar berkaitan dengan tradisi minum air mineral, tetapi juga berkaitan dengan perubahan orientasi masyarakat dan kebijakan negara yang mendukung neoliberalisasi sumberdaya alam, termasuk sumberdaya air di dalamnya.

Tentu saja, akan sangat menyenangkan kalau Komunitas Gelanggang membawa pertunjukan Anatomi Botol ke ruang publik yang lebih luas. Misalnya, bisa dipentaskan di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka bisa terlibat secara langsung dengan permasalahan yang sebenarnya mengitari kehidupan mereka. Pilihan untuk membawa pertunjukan teater ke ruang publik yang lebih luas merupakan bentuk keterlibatan para pegiat ke dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat secara luas. Seni terlibat ini juga akan menjadi bentuk edukasi non-dogmatis yang mengarah kepada keterlibatan publik ke dalam pertunjukan. Pilihan ini tentu bisa disiasati dengan mentransformasi bahasa verbal yang terlalu ngintelek dengan bahasa atau celetukan-celetukan yang lebih familiar dengan telinga masyarakat. Dan, saya meyakini, para pegiat di Gelanggang mampu

Catatan akhir

[1] Untuk lebih komprehensif tentang metode Foucauldian dalam kajian sastra, lihat, Ikwan Setiawan, 2016. “Teks, wacana, dan kuasa: Implikasi teoretis dan metodologis pemikiran Foucault dalam kajian sastra”, tersedia di: http://matatimoer.or.id/2016/11/17/teks-wacana-dan-kuasa-implikasi-teoretis-dan-metodologis-pemikiran-foucault-dalam-kajian-sastra-3/

[2] Lihat, Yunanto Wiji Utomo. 2014. “Banjir Jakarta Terbukti Gara-gara Sampah!”. Kompas.com, 20 Januari, http://sains.kompas.com/read/2014/01/20/0759227/Banjir.Jakarta.Terbukti.gara-gara.Sampah, diunduh 31 Maret 2017.

[3] Ketika terjadi banjir di kawasan Kemang, September 2016, Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan, Holi Susanto, mengatakan bahwa saringan yang tertutup sampah telah menyebabkan terbendungnya air, sehingga mengakibatkan banjir. Hal senada disampaikan Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir, Dinas Tata Air DKI Jakarta, Yudo Widiatmoko. Menurutnya, penyebab terjadinya banjir adalah banyaknya drainase yang ditutup warga dan tertutup sampah sehingga air tidak bisa langsung meluncur  ke gorong-gorong. Lihat, “Penyebab Kemang Banjir karena Saluran Tersumbat Sampah”. Wartakota.Tribunnews.com, 8 September 2016, http://wartakota.tribunnews.com/2016/09/08/penyebab-kemang-banjir-karena-saluran-tersumbat-sampah, diunduh 31 Maret 2017.

[4] Lihat, Muhammad Mirza Harera. 2014. “Istana: Sampah dan KBB overload Penyebab Banjir Jakarta”, Merdeka.com, 21 Januari, https://www.merdeka.com/peristiwa/istana-sampah-dan-kbb-overload-penyebab-banjir-di-jakarta.html, diunduh 31 Maret 2017.

[5] Lihat, Ahmad Ziaul Fitrahudin. 2016. “Ini Langkah Sandiaga Uno untuk Atasi Persoalan Sampah dan Banjir di Jakarta”, News.detik.com, 11 Oktober 2016, https://news.detik.com/berita/d-3318156/ini-langkah-sandiaga-uno-untuk-atasi-persoalan-sampah-dan-banjir-di-jakarta, diunduh 31 Maret 2017. Juga, “AHY: Sampah, Banjir, dan Kemiskinan Masih Melekat di Jakarta Utara, Beritasatu.com, 10 Januari 2017, http://www.beritasatu.tv/news/ahy-sampah-banjir-dan-kemiskinan-masih-melekat-di-jakarta-utara/, diunduh 31 Maret 2017.

[6] Dalam pertimbangannya, MK menyatakan sebagai unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak, air sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 haruslah dikuasai negara. Maka, dalam pengusahaan air harus ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan. Setidaknya, ada lima poin pembatasan yang ditegaskan MK. Pertama, setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Karena, selain dikuasai negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketiganya, MK pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan. Keempat, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. Kelima, hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD. Lihat, “MK Batalkan UU Sumber Daya Air Pengelolaan SDA harus diserahkan pada BUMN maupun BUMD”, tersedia di: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air , diunduh 31 Maret 2016.

Share This:

About Ikwan Setiawan 151 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*