Ketika beras ‘berserak’ di media: Posisi ideologis media dalam pemberitaan kelangkaan dan impor beras

IKWAN SETIAWAN

 

Download versi PDF

Pendahuluan: Awalnya hanya beras

Beras langka! Ungkapan tersebut terdengar seperti sebuah tamparan bagi kesadaran maupun imajinasi bangsa yang sejak zaman kolonial sudah dikenal sebagai orang-orang yang pandai bercocok tanam ini. Di negeri yang katanya gemah ripa loh jinawi, rasa-rasanya tidak mungkin terjadi kelangkaan beras yang mampu menimbulkan polemik—atau bahkan guncangan politis—dari orang miskin kota, para wakil rakyat, wakil presiden, hingga presiden. Negeri ini selama beberapa dekade sebelumnya bahkan memperoleh penghargaan internasional dalam hal kemampuannya mengola ketahanan pangan dalam program swasembada berasnya. Terlepas dari benar atau tidaknya kelangkaan beras dalam masyarakat agraris bernama Indonesia ini, yang pasti, media massa—cetak, audio, audio-visual, maupun internet—telah (terlanjur atau sengaja?) memberitakan kelangkaan tersebut kepada masyarakat luas. Dan hasilnya, sebagaimana kita tahu, berita-berita di televisi pada periode Pebruari-Maret 2007 dipenuhi dengan apa yang disebut ‘kekukuhan pendapat’ para penentu kebijakan untuk tetap melangsungkan impor beras demi mencukupi kebutuhan beras di masyarakat (terutama yang dikatakan ‘miskin) dan juga operasi pasar yang berlangsung di kampung-kampung miskin perkotaan. Demikian pula dengan berita di media cetak yang banyak diwarnai pro dan kontra tentang impor beras. Ketika sebuah berita menjadi isu dan mendapat peliputan lebih dalam media, sudah bisa dipastikan bahwa berita tersebut pada dasarnya bisa “dipolitisasi” sehingga akan memunculkan polemik antarelemen masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari pandangan dan posisi ideologis masing-masing. Apa yang menarik dari berita yang direpresentasikan dalam media, bukan lagi persoalan 5 W + 1 H, tetapi apa yang telah disampaikan oleh media yang mana darinya kita bisa melihat beragam persoalan ideologis yang melatarbelakanginya, mulai dari posisi ideologis media terhadap berita tersebut hingga wacana-wacana kuasa yang menyebabkan berita tersebut bisa muncul dalam media. Artinya, yang menarik dikaji bukan lagi sebatas teks “kelangkaan beras”, namun kepentingan ideologis yang menyebabkan teks tersebut lahir dan direpresentasikan dalam media.

Tulisan ini merupakan hasil riset media yang ditujukan untuk membedah kuasa ideologis dan posisi ideologis media dalam kaitannya dengan pemberitaan kelangkaan dan impor beras pada beberapa media nasional. Asumsi awal yang menjadi dasar tulisan ini adalah bahwa media telah berperan aktif—baik sadar atau nirsadar—dalam  mengkonstruksi wacana ideologis tentang kelangkaan beras di masyarakat sehingga mampu menciptakan konsensus atau makna bersama bagi warga untuk ikut mengiyakan problem tersebut. Asumsi tersebut memunculkan asumsi lain bahwa ada kondisi-kondisi sosial partikular yang menyebabkan wacana tersebut berkembang dalam media.

Kerangka Pemikiran: Media, ideologi, dan analisis linguistik kritis

Membaca berita dalam media, menjadikan seseorang pembaca berhadapan dengan persoalan-persoalan yang tampak riil sehingga seringkali ia menganggap bahwa apa-apa yang disampaikan berita tersebut sebagai sebuah “kebenaran” yang benar-benar “benar”. Pola pikir tersebut menjadi wajar karena prinsip berita memang lebih banyak mengedepankan “keakuratan” dan “keaktualan” sehingga mampu menggugah satu kesepahaman pembaca. Padahal, paparan tekstual yang diproduksi media tidak lebih dari sebuah representasi (representation) yang di dalamnya melibatkan proses pemilihan berita maupun editing (Hall, 1997a: 15-16). Dalam proses representasi itulah konsepsi netralitas media seringkali dipertanyakan karena media ternyata tidak bisa melepaskan dirinya dari kecenderungan untuk mereproduksi wacana ideologis dalam masyarakat. Namun, dalam representasi itu pulalah terjadi “pertarungan akan makna” antara kelompok dominan dan subordinat dalam masyarakat untuk menyebarkan wacana ideologis melalui media demi mendapatkan konsensus dari pembaca.

1. Ideologi, bahasa, dan media

Pemikiran ideologi yang digunakan dalam tulisan ini lebih mengacu ke pendapat beberapan pemikir kontemporer yang memposisikan ideologi keluar dari bingkai deterministik. menjelaskan pengertian ideologi sebagai satu rangkaian aturan yang menentukan organisasi dan pemfungsian citra dan konsep sehingga menjadi sebuah sistem aturan semantik untuk menghasilkan pesan yang akan berperan dalam menjalankan aktivitas sosial (Hall 1982: 26, 1997b: 26; van Dijk: 2007: 284). Sejalan dengan pengertian tersebut, Thompson (1984: 35-36; 2006: 93) mengkonsepsikan ideologi berdasarkan mobilisasi makna yang terdapat dalam bentuk simbol yang diarahkan untuk membangun dan mempertahankan relasi dominasi: untuk membangun dalam artian bahwa makna dapat secara aktif membuat dan membentuk relasi dominasi; untuk mempertahankan dalam artian bahwa makna diarahkan untuk melestarikan dan mengembangkan relasi dominasi melalui proses produksi dan penerimaan simbol secara terus-menerus.

Penyebaran ideologi melalui bahasa, dengan demikian, tidak bisa dilepaskan dari konteks kuasa yang berlangsung dalam masyarakat. Dalam setiap praktik kebahasaan yang disebarkan melalui ‘aparatus negara ideologi’ (ideological state apparatus/ISA), selalu membawa pesan dan makna kuasa yang kemudian menjadikan individu-individu yang ada sebagai subjek yang merelasikan diri mereka secara imajiner dengan kuasa tersebut (Althusser, 1971: 162-177). Tentang hal itu Fairclough (1989: 2) memandang bahwa ideologi memang dekat dengan kuasa karena asal-usul asumsi-asumsi ideologi mewujud dalam konvensi partikular, dan asal-usul konvensi itu sendiri tergantung pada relasi kuasa yang membawanya. Konvensi tersebut merupakan alat untuk legitimasi relasi kuasa dan perbedaan-perbedaan kuasa yang ada, secara sederhana dilakukan melalui pembiasaan cara-cara bertindak yang sudah familiar yang menjadikan relasi-relasi dan perbedaan kuasa tersebut dianggap sudah begitu adanya. Ideologi juga sangat dekat dengan bahasa karena menggunakan bahasa merupakan kebiasaan sosial yang paling umum dan juga bentuk kebiasaan sosial dimana kita menyandarkan diri pada asumsi-asumsi konsensual.

Dalam pandangan Gramsci—sebagaimana dikutip Mouffe dan Laclau (1981: 226), ideologi merupakan medan pertarungan, sebuah pertarungan yang berlangsung terus-menerus, karena penerimaan seseorang akan kesadaran melalui ideologi tidak akan datang secara individual, tetapi selalu melalui intermediari medan ideologis yang mana dua prinsip ‘hegemonik’ kerkonfrontasi satu sama lain. Menurut pandangan tersebut, pada dasarnya, ideologi mempunyai eksistensi material dan selalu dimaterialkan dalam praktiknya. Ideologi, dengan demikian, mensyaratkan adanya agen dan institusi yang mengelaborasi dan menyebarkan ideologi. Agen-agen tersebut adalah kalangan intelektual, sedangkan institusi—aparatus hegemonik—bisa berupa sekolah-sekolah, gereja (insitusi agama secara umum), media, atau bahkan bentuk arsitektur bangunan dan nama jalan.

Dengan konsepsi tersebut, maka kuasa yang melekat pada ideologi bukan lagi kuasa dalam bentuk dominasi—yang memaksakan nilai kelas penguasa, tetapi lebih pada model kuasa hegemoni. Hegemoni dibangun melalui usaha-usaha untuk mengartikulasikan kepentingan kelas-kelas subordinat ke dalam kelas kuasa sehingga muncul konsensus akan berlangsungnya sebuah praktik dan relasi kuasa yang tidak dianggap sebagai paksaan, tetapi kewajaran dalam tatanan sosial (Gramsci, 1981: 191-192; Bennet, 1986: xv; Boggs, 1984:161; Hall, 1997c: 425-426). Dalam kondisi kuasa hegemoni, posisi media menjadi dilematis. Di satu sisi, media dituntut untuk berlaku netral dalam menyampaikan sebuah berita. Di sisi lain, dalam sebuah sistem kuasa hegemonik, media tidak bisa melepaskan fungsinya sebagai aparatus hegemonik dengan turut menciptakan konsensus melalui pemberitaannya. Kalaupun media mengatakan tidak berpihak kepada kelas penguasa hegemonik, toh mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dari konsensus yang berkembang dalam masyarakat. Konsensus tersebut akan menghasilkan wacana berupa kategori, istilah, grafik, ataupun pernyataan yang akan menjadi referensi bagi subjek-subjek individu—termasuk pekerja media—ketika mereka membicarakan sebuah masalah (Foucault, 2002: 72-83 & 177). Dalam kasus Indonesia, misalnya, kita bisa melihat bagaimana konsensus yang tercipta selepas Peristiwa G 30 S, telah menghasilkan wacana komunisme sebagai musuh bersama, sehingga pemberitaan media pada masa orde baru lebih banyak mengikuti konsensus tersebut dan tidak berani keluar dari ‘pakem’ yang sudah ada di masyarakat. Karena pemberitaan tersebut berlangsung dalam stereotip-stereotip wacana media, maka masyarakat Indonesia semakin yakin akan bahaya komunisme dan selama puluhan tahun memusuhinya. Media, dengan demikian, ikut memproduksi konsensus bagi terciptanya kuasa-ideologis-hegemoni oleh kelas hegemonik, sekali lagi, melalui praktik representasi melalui bahasa beritanya.

Karena wacana selalu berada dalam kondisi dan setting historis partikular—artinya selalu dipengaruhi kondisi sosial dalam waktu tertentu, maka kuasa hegemonik juga tidak bisa bertahan dalam kondisi yang established. Selalu ada pertarungan-pertarungan dalam medan semantik ideologis untuk saling berebut pengaruh dalam masyarakat. Apalagi ketika sebuah kelas hegemonik sudah mulai melanggar konsensus—semisal melakukan tindakan koersif, maka bisa jadi akan muncul hegemoni baru (new hegemony) atau penulis lebih senang menyebutnya kontra-hegemoni (counter-hegemony) yang berasal dari aliansi blok historis baru—aliansi intelektual dan aparatus-aparatus hegemonik yang menentang rezim hegemoni lama—untuk berkontestasi dengan kuasa hegemoni yang lama. Namun, kuasa hegemoni lama juga tidak bisa begitu saja dihilangkan dalam masyarakat. Aktor-aktornya akan berusaha untuk terus mentransformasikan ideologi hegemoni dalam wacana-wacana baru yang terus disebarkan ke dalam masyarakat sehingga hegemoni tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang “tetap dan pasti”. Lebih dari itu, hegemoni merupakan arena pertarungan yang berlangsung terus-menerus sesuai dengan kondisi dan setting historis yang ada dalam masyarakat.

Membaca media dan keterkaitannya dengan ideologi-kuasa—sebagai agen atau aparatus representasi ideologi—berarti harus jeli terhadap konteks kuasa-hegemonik yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Karena teks berita media sebagai bahasa tidak bisa dilepaskan dari konteks wacana ideologis yang tengah berkembang dalam masyarakat. Apa yang perlu dipahami adalah konteks kondisi dan waktu dari wacana ideologis yang mengitari kerja-kerja media. Ideologi beroperasi dalam sebuah kasus tertentu karena wacana membicarakan dirinya melalui ideologi tersebut, sehingga ideologi, bisa dikatakan, merupakan fungsi wacana dan logika dari proses sosial, ketimbang sebagai intensi dari agen. Sebuah media cetak, misalnya, bisa saja merepresentasikan wacana-wacana ideologi hegemonik yang berbeda dalam satu jangka waktu tertentu atau saling bergantian dalam jangka waktu lain, tergantung kondisi wacana-wacana yang berlangsung dalam masyarakat, dan para jurnalisnya sadar-atau nirsadar akan merepresentasikan kondisi tersebut.

Media di Indonesia tergolong unik sehingga perlu adanya memodifikasi kerangka teoretis ketika hendak mengkajinya. Pada masa Orde Lama, hampir semua media lebih banyak merepresentasikan kekuatan hegemonik yang dikomandoi oleh Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Berita media yang lahir dari praktik ideologi waktu itu lebih banyak merepresentasikan semangat revolusioner dan juga pertarungan-pertarungan politis, namun tetap saja lebih banyak ‘memenangkan’ ideologi nasakom yang dianggap sebagai konsensus nasional. Pada masa orde baru, tetap tidak bisa keluar dari kuasa hegemonik ideologi pembangunan di bawah Jenderal Besar Soeharto. Berita media lebih banyak mem-blow up semangat pembangunan sehingga mampu menciptakan konsensus akan pentingnya ketertiban, keamanan, dan stabilitas dalam pembangunan (Suroso, 2001: 10-11).

Ketika rezim orde baru tumbang, maka wacana ideologi yang berkembang dalam masyarakat adalah reformasi dimana semua kekuatan mempunyai ‘hak untuk bersuara’ dan menyuarakan perspektif ideologis mereka. Kondisi itu ternyata juga berimbas pada media, dimana antarmedia sangat mungkin berbeda dalam merepresentasikan kecenderungan pluralitas wacana ideologis dalam masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa dalam penyelanggaraan kuasa negara, belum sampai memunculkan konsensus hegemoni baru yang mampu mengikat masyarakat secara aktif dalam sebuah kehendak bersama. Satu media bisa saja berpihak secara ideologis kepada pemerintah sementara media yang lain bisa bersikap netral atau bahkan oposisional (Suroso, 2002). Atau sangat mungkin sebuah media dalam pemberitaan satu kasus partikular berpihak kepada rakyat, namun dalam kasus lain berpihak kepada pemerintah atau netral. Dengan kata lain, media Indonesia—dalam hal ini media cetak—telah mengalami ‘keterpecahan wacana’ ketika berhadapan beragam wacana yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks itulah kajian media cetak di Indonesia harus dilakukan dengan jeli dan menghindari determenisme yang berasal dari kasus partikular.

2. Analisis linguistik kritis

Untuk bisa memahami kuasa ideologis ataupun kecenderungan representasi ideologis yang ada dalam pemberitaan media, maka diperlukan sebuah kajian yang mendalam tentang bahasa teks media dalam kaitannya dengan wacana ideologis yang ada di masyarakat. Salah satu pendekatan yang bisa diaplikasikan adalah kajian linguistik kritis yang dikembangkan Roger Fowler (1991). Tentang model analisis yang dikembangkan dalam kajian ini, Fowler memberikan deskripsi umumnya sebagai berikut:

Kajian ini mempelajari struktur linguistik secara detil dalam konteks situasi sosial dan historis dari teks, guna memaparkan pola-pola keyakinan dan nilai yang dikodekan dalam bahasa—dan yang menjadikan seseorang menerima wacana sebagai sesuatu yang ‘alamiah’. …..Setiap aspek struktur bahasa baik yang bersifat fonologis, sintaktis, leksikal, semantik, pragmatik, ataupun tekstual bisa ‘membawa’ penandaan ideologis.

Berbeda dengan kajian bahasa konservatif yang menekankan pada pembentukan makna dalam struktur (Saussurean), lingustik kritis lebih memberikan penekanan pada perspektif kritis bahasa dan relasinya dengan kondisi sosio-historis. Dengan analisis pada struktur kebahasaan yang detil, teks media ternyata tidak bisa dilepaskan dari penandaan ideologis yang merepresentasikan wacana yang mewujud dalam kondisi sosio-historis partikular—tentu saja dalam masyarakat partikular pula.

Berita merupakan representasi dari jagat dalam bentuk bahasa (teks). Dan bahasa itu sendiri, merupakan kode semiotik yang menekankan struktur nilai dan asal-usul ekonomi-sosio-historis sehingga, tidak bisa disangkal, berita—sepertihalnya wacana lainnya—merupakan bentuk dan pola yang dikonstruksi dan, dengan demikian, bukanlah representasi yang bebas nilai. Dengan perspektif tersebut, pada dasarnya berita dalam media tidak bisa pernah netral dari pengaruh dan kecenderungan wacana ideologis yang ada dalam masyarakat. Meskipun, media sudah sangat berhati-hati dan berusaha menghindarkan diri dari medan semantik ideologis, namun kecenderungan untuk merepresentasikan kuasa ideologis tidak terhindarkan, karena seringkali jejak-jejak ideologis-konsensual tetaplah membekas dalam memori pikiran subjek-subjek diskursif, termasuk para pekerja media dengan nilai beritanya. Media, dengan demikian, ikut memproduksi konsensus dalam masyarakat sehingga kuasa hegemonik semakin mapan.

Salah satu cara yang digunakan untuk memperkuat konsensus ideologis melalui wacana di media adalah dengan menggunakan ‘idiom-idiom publik’ (public idioms) yang menegaskan kembali stereotip wacana dalam masyarakat. Dengan idiom-idiom tersebut, media “memanggil kembali” skemata wacana yang ada dalam benak masyarakat terhadap sebuah peristiwa. Stereotipisasi—sebagai cara untuk melalui idiom publik—bisa berupa istilah-istilah atau gaya bahasa (dalam kasus Indonesia, misalnya, kita biasa menjumpai dalam pers era orba, resistensi rakyat dengan istilah komunis, kiri, atau pembangkang) yang sudah lazim sehingga bisa menaturalisasi kuasa ideologis yang ada di balik sebuah berita. Hal itu terjadi karena media ingin menegosiasikan konsensus dan juga menghindari jarak dengan pembacanya sehingga memunculkan mendekati skemata wacana publik melalui idiom-idiom publik. Cara lainnya adalah dengan menggunakan “model percakapan” (conversation) yang biasa dilakukan masyarakat sehingga mereka merasa menjadi bagian dari berita tersebut—dalam istilah Altussher disebut ‘interplasi subjek’—ataupun melalui kategorisasi.

Representasi ideologis dalam berita di media bisa dikaji dengan menggunakan alat analitis linguistik berdasarkan tiga fungsi bahasa berdasarkan argumen Hallidean. Pertama, fungsi ideasional, dimana melalui fungsi ini seorang penutur atau penulis mewujudkan pengalamannya di dunia nyata dalam bahasa dengan memasukkan pengalamannya dalam jagat internal kesadaran dirinya, reaksi, kognisi, dan persepsi serta tindak linguistiknya dalam berbicara dan memahami persoalan tertentu. Kedua, fungsi interpersonal, di sini penutur menggunakan bahasa sebagai alat intrusinya sendiri ke dalam peristiwa tutur,  ekspresi dari komentar, sikap, dan evaluasinya, serta hubungan yang ia rangkai antara dirinya dan pendengarnya. Ketiga, fungsi tekstual, berkaitan dengan kreasi teks dimana melalui fungsi teks bahasa membuat jejaring dengan dirinya dan situasi sehingga wacana menjadi mungkin, karena penutur atau penulis bisa memproduksi teks dan pendengar atau pembaca bisa memahaminya.

Sementara alat analisisnya antara lain berupa (1) transitivitas (transitivity); (2) transformasi sintaktik klausa (some syntactic transformation of clause); (3) struktur leksikal (lexical structure); (4) modalitas (modality), dan; (5) tindak tutur (speech act). Transitivitas merupakan cara bagaimana klausa digunakan untuk menganalisis peristiwa dan situasi sebagai tipe tertentu. Transitivitas juga mempunyai fasilitas untuk menganalisis peristiwa yang sama dengan cara berbeda, sesuatu yang penting bagi analisis berita. Dengan alat ini kita bisa melihat bagaimana sebuah peristiwa berlangsung, siapa agen/pelaku/partisipannya, dan dalam situasi seperti apa. Transformasi sintaktik klausa, berkaitan dengan transformasi posisi dan rangkaian elemen linguistik. Transformasi ini terdiri dari (a) pasif, kata kerja pasif misalnya, akan membedakan makna dari sebuah peristiwa dibandingkan dengan kata kerja aktif dan (b) nominal, berkaitan dengan perubahan dari kata kerja dan adjektif menjadi kata benda. Ini akan memberikan kesan yang sangat formal sehingga pesan ideologisnya menjadi terkesan ilmiah. Model ini banyak dipakai oleh birokrat. Struktur leksikal, pilihan kosakata yang ada dalam berita biasanya disesuaikan dengan konteks sosio-kultural yang ada dalam masyarakat, sehingga pesan ideologisnya lebih nampak natural dan tampak sebagai satu karakteristik budaya. Modalitas, berkaitan dengan komentar yang diberikan penutur berita. Bisa berupa kebenaran (dapat, tidak akan), perintah/keharusan (harus, mesti, seharusnya), pembolehan (bisa, boleh), keberhasratan (keterangan atau sifat). Tindak tutur merupakan bentuk kata yang, jika diucapkan atau dituliskan dalam kondisi yang sesuai dan berdasarkan konvensi yang sesuai, secara aktual akan membentuk perwujudan dari tindakan.

Berita dan cerita politik beras: Membaca posisi ideologis media

1. Analisis berita beras di Tempo Interaktif

Dalam memberitakan tentang problem beras, Tempo Interaktif, ternyata tetap mengusung komprehensivitas dengan menyajikan beragam sudut pandang pemberitaan, terutama dalam hal variasi kutipan yang berasal dari beberapa sumber—terutama pemerintah dan pengusaha. Dengan model seperti ini, Tempo Interaktif berusaha ingin menonjolkan jatidirinya sebagai institusi media yang mampu menjaga netralitas, terutama yang berkaitan dengan isu-isu yang menyangkut orang banyak. Namun, benarkan Tempo Interaktif bisa ‘membebaskan dirinya’ dari pengaruh dan kepentingan ideologis?

Related image

Dalam salah satu berita berjudul “Presiden Instruksikan Seluruh Kepala Daerah Memantau Harga Beras” (19 Desember 2006), Tempo Interaktif menjadikan pernyataan Presiden SBY dalam kutipan langsung dan tidak langsung:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh kepala daerah memastikan dan turut memantau agar harga beras tidak tinggi.

Kepala daerah, kata Presiden, harus mengantisipasi agar harga beras dapat terjangkau oleh masyarakat. “Saya akan terus memantau setiap hari di seluruh daerah apakah instruksi saya ini dijalankan atau tidak,” kata Presiden, dalam peresmian lima pabrik, yaitu tiga pabrik karet dan dua pabrik minyak sawit di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (19/12).

Saat ini, kata Presiden, harga beras tinggi karena musim tanam yang tidak tepat dan kemarau yang cukup panjang. Namun dia meminta pemerintah daerah mengantisipasi hal tersebut.

Kalau harga beras di pasaran tinggi dan stok beras kosong pemerintah daerah harus menambahnya dengan operasi pasar. Menurut Presiden, dengan penduduk 200 juta dan angka pertumbuhan 1,3 persen masih banyak yang membutuhkan pangan. Maka itu, tidak ada cara lain, harus ada peningkataan seperti beras, daging, kedelai, jagung dan bahan pangan lainnya. (italic oleh penulis)

Dengan menggunakan pendapat Presiden SBY tentang tingginya harga dan kelangkaan beras, Tempo Interaktif ingin menunjukkan bahwa beras benar-benar menjadi permasalahan krusial yang harus segera ditangani oleh setiap penyelenggara negara dari level daerah (kabupaten/kodya dan provinsi) hingga pusat. Kondisi tersebut semakin jelas dengan pernyataan SBY yang banyak menggunakan modalitas berupa “keharusan”, yakni: “harus memantau”, “harus menjangkau”, dan “harus ada peningkatan”. Penggunaan modalitas “harus” menegaskan bahwa masalah beras merupakan agenda yang krusial bagi keberlangsungan kehidupan bernegara sehingga semua penyelenggara pemerintah harus berpartisipasi aktif dalam memulihkan kondisi. Yang menarik juga untuk dicermati adalah penggunakan kata kerja “meminta”. Dalam konteks kuasa, “meminta” tidak hanya diartikan sebagai sebuah permintaan atasan (Presiden SBY) kepada bawahan (kepala daerah seluruh Indonesia). Lebih dari itu, “meminta” merupakan sebuah ekspresi tutur berupa perintah aktif dari seorang atasan dimana bawahannya harus melaksanakannya.

Di samping itu, apa yang patut dicermati adalah digunakannya frasa berupa idiom-idiom publik seperti “karena musim tanam yang tidak tepat”dan “kemarau yang cukup panjang”. Dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang sudah biasa dalam pembicaraan publik, SBY ingin menegaskan bahwa memang tingginya harga beras ini banyak disebabkan penurunan hasil panen yang disebabkan karena faktor tanam dan kemarau, bukan karena faktor kebijakan yang salah dalam pertanian. Terlihat jelas adanya usaha untuk mengalihkan dan menggiring opini publik bahwa penyelenggara pemerintah bidang pertanian tidaklah salah. Dan untuk mengatasi kelangkaan tersebut dibutuhkan “operasi pasar”. Untuk melegalkan tindakan tersebut ada upaya komparasi antara jumlah penduduk, “200 juta”, dan angka pertumbuhan “1,3%”. Mereka semua “membutuhkan pangan” dan untuk mewujudkannya “harus ada ada peningkatan”. Tampak jelas bahwa penggunaan idiom-idiom tersebut digunakan untuk melegalkan “operasi pasar”, terutama beras yang memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan format pemberitaan seperti itu, Tempo Interaktif telah berusaha memproduksi konsensus dari pembaca/publik: (1) bahwa kekuasaan negara di bawah kendali Presiden SBY tetaplah memperhatikan kepentingan masyarakat kebanyakan, terutama dalam kaitannya dengan ketersediaan beras/pangan; (2) bahwa tingginya harga beras di pasaran tidak disebabkan oleh kesalahan pemerintah—Departemen Pertanian—dalam mengelola sektor pertanian, tetapi karena faktor alam dan kesalahan tanam; dan (3) bahwa operasi pasar merupakan satu keharusan agar tetap bisa mengendalikan harga beras sehingga masyarakat mampu membelinya.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana berita-berita Tempo Interaktif tersebut menjadi semacam pra-kondisi bagi pelaksanaan impor beras sebagai kebijakan pemerintah. Bagaimana bisa? Dengan menggunakan idiom-idiom “kegagalan panen” dan “harga beras tinggi”, sebenarnya ada usaha untuk menciptakan konsensus tentang kondisi yang kritis dalam ketersediaan beras, sehingga salah satu usaha yang bisa dilakukan pemerintah adalah melaksanakan impor beras. Artinya, pemberitaan di atas berusaha untuk menaturalisasi kebijakan impor beras oleh pemerintah—baik yang dilaksanakan lembaga pemerintah ataupun rekanan-rekanan swasta—sebagai sesuatu yang wajar dan memang perlu dilaksankan. Jelas sekali bahwa dalam pemberitaan tersebut, Tempo lebih mendukung kuasa pemerintah dalam mengendalikan harga beras, dan lebih jauh lagi, mengamankan relasi kuasa di bawah pemerintah SBY melalui pengendalian isu beras yang berpotensi untuk meresahkan dan menimbulkan resistensi di tengah-tengah masyarakat.

Sementara dalam berita berjudul “Produksi Beras Turun Harga Naik Lagi” (29 Januari 2007), Tempo Interaktif tetap menggunakan idiom tentang penurunan stok beras karena faktor alam yang menyebabkan harga beras naik drastis. Komposisi sintaksis dalam klausa kedua judul tersebut dengan jelas merepresentasikan betapa, lagi-lagi (dan mungkin selalu), penurunan produksi beras selalu menjadi alasan kenaikan harga beras, dan tidak ada kesan untuk mempersoalkan kebijakan pangan dan pertanian yang telah dijalankan pemerintah.

Berbeda dengan berita pertama, berita kedua dan ketiga lebih banyak mengutip pendapat dari para pedagang dan pengusaha penggilingan padi. Berikut beberapa kutipan dari berita kedua:

Tingginya harga beras belakangan diyakini memang karena keterbatasan pasokan gabah akibat mundurnya masa panenan. Sejumlah pedagang menyatakan tipis kemungkinan spekulan bermain karena harga di pasaran justru di luar prediksi mereka.

Tidak ada yang diuntungkan dengan kondisi harga beras saat ini. Pedagang besar pun klimpungan karena ketika akan kulakan harganya sudah tidak terjangkau,” kata Joko Ikram, Rabu (14/2) …

Harga gabah dari petani memang sudah mahal. Belum ada panenan, hanya sebagian kecil saja. Harga gabah panenan atau gabah basah saja sudah sampai Rp 2.700 per kilogram padahal ketentuan pemerintah hanya Rp 1.750,” kata Dimas seorang pemilik penggilingan padi di Sukoharjo. (italic oleh penulis)

Komposisi sintaksis dari pernyataan Joko Ikram, salah satu pedagang beras, “tidak ada yang diuntungkan” dan “pedagang besar pun klimpungan”, menjelaskan betapa para pedagang juga dibuat bingung dan “klimpungan” (pusing tujuh keliling) dengan melonjaknya harga beras tersebut. Dengan kata lain, para pedagang beras tidak mau disalahkan dan sebagai usahanya untuk menaturalisasikan kepentingan bisnis, mereka mengatakan bahwa mereka juga kerepotan dengan kenaikan tersebut. Bahkan dengan begitu mudah mereka mengatakan bahwa “harga gabah dari petani memang sudah mahal” yang diperkuat oleh ungkapan faktual “belum ada panen” dan “harga gabah basah sudah sampai Rp. 2.700,- per kilogram” serta membandingkannya dengan ketentuan pemerintah yang hanya “Rp. 1.700,-”.

Image result for kelangkaan beras

Dengan komposisi berita tersebut, Tempo Interaktif bisa dibaca cenderung menaturalisasi kepentingan para pebisnis dengan menampilkan ungkapan bahwa mereka juga “klimpungan” karena “tipis kemungkinan para spekulan bermain karena harga di pasaran justru di luar prediksi mereka”. Dengan berita tersebut, Tempo Interaktif berusaha menaturalisasi realitas bahwa dalam persoalan beras para pebisnis tidak bisa disalahkan. Padahal kalau mau berbicara fakta di lapangan, betapa banyak para pebisnis—dari tengkulak, pengusaha penggilingan padi, pedagang besar, distributor, hingga pengecer—yang juga menengguk keuntungan dari bisnis beras, baik dalam kondisi kemelimpahan ataupun kelangkaan beras. Perbandingan nominal “Rp. 2.700,-” (harga gabah basah yang dibeli pedagang dari petani) dengan “Rp. 1.700,-” (harga dasar dari pemertintah), menunjukkan bahwa Tempo Interaktif tidak sepenuhnya bisa melepaskan diri dari wacana ideologis kepentingan para pebisnis beras. Pengusaha direpresensentasikan sebagai pihak yang dirugikan dalam hal tingginya harga dan kelangkaan beras di pasar sehingga mereka tidak bisa dipersalahkan.

Dengan ketiga berita tersebut, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya posisi ideologis Tempo Interaktif dalam kasus beras. Tempo Interaktif berusaha memproduksi konsensus tentang kelangkaan beras dengan mengungkapkan pernyataan-pernyataan dari (1) pemerintah yang berkorelasi dengan kuasa pengendalian terhadap kemungkinan social chaos akibat langkah dan tingginya harga beras, terutama dengan mereproduksi idiom-idiom yang sudah biasa kita dengar di masyarakat, seperti “operasi pasar”, maupun “kegagalan panen” dan (2) pebisnis yang berkaitan dengan ketidaksalahan mereka dalam kelangkaan dan tingginya harga beras, yang diungkapkan dengan idiom-idiom “klimpungan” dan lain-lain. Berdasarkan analisis berita-berita di atas, “cerita” di balik berita yang ditampilkan adalah bahwa Tempo Interaktif dalam pemberitaan tentang kelangkaan dan tingginya harga beras lebih berpihak kepada kuasa ideologis pemerintah dan pengusaha daripada kepada para petani dengan menaturalisasi kelangkaan dan merosotnya produksi beras.

2. Analisis berita beras di Kompas

Kompas selama ini dikenal sebagai media cetak yang mengembangkan netralitas dalam pemberitaan tentang isu-isu penting. Netralitas Kompas secara umum bisa dilihat dari bagaimana bahasa pemberitaan dan gaya analisis dalam menyikapi isu, terutama dengan mengusung perspektif berimbang dari berbagai narasumber. Kompas juga tetap menunjukkan komitmennya dalam mengungkapkan sisi-sisi human interest. Namun, apakah Kompas tetap mampu menjaga netralitas dalam pemberitaan tentang masalah beras?

Dalam sebuah berita dalam rubrik Ekonomi dan Keuangan berjudul “Daerah Menolak Beras Impor” (4 September 2006), Kompas berusaha memberitakan seuatu yang kontradiktif dengan pemberitaan media seputar kelangkaan beras pada bulan Desember. Dalam berita itu jelas-jelas dikatakan bahwa stok beras di daerah-daerah sentral padi melimpah sehingga membuat harga padi dan beras menurun sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan menolak tegas kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras. Untuk memperkuat argumen beritanya, Kompas mengungkapkan data-data dari daerah sentral padi serta mengutip secara tidak langsung maupun langsung pernyataan beberapa pejabat daerah.

Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X berpendapat, kebutuhan beras di daerahnya masih tercukupi meskipun pertanian sempat terganggu akibat gempa 27 Mei. Karena itu beras impor maupun beras dari luar daerah belum diperlukan.

Bahkan Kepala Subdinas Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Jawa Tengah Edison Ambarura, Minggu (3/9), menegaskan walaupun pemerintah telah memastikan untuk mengimpor beras 210.000 ton beras, penyimpanannya tak akan dilakukan di gedung Perum Bulog di wilayah Jawa Tengah. Pemprov akan mencegah masuhknya beras impor dimulai dari pelarangan pembongkaran muatan di Pelabuhan Tanjung Mas. (italic, oleh penulis)

Dengan memuat pendapat kedua pejabat daerah tersebut, Kompas ingin menegaskan bahwa impor beras memang belum diperlukan, karena stok beras di daerah masih melimpah. Ungkapan “belum diperlukan” dan “mencegah masuknya beras impor” menunjukkan kekukuhan para pejabat untuk menolak kebijakan pemerintah pusat dalam mengimpor beras. Dalam konteks tersebut, bisa dilihat bagaimana usaha untuk berpihak pada kepentingan petani, terutama agar harga beras tidak sampai jatuh akibat kebijakan impor. Petani, dalam berita tersebut—meskipun tidak dimintai pendapatnya secara langsung—bisa dianggap berada dalam posisi yang ‘dikuatkan’. Namun, berita tersebut tidak berhenti sampai di situ, pada bagian akhir, Kompas mengutip pendapat Menteri Pertanian Anton Apriyantono sebagai berikut:

Menanggapi resistensi beberapa daerah atas masuknya beras impor, Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Bogor, Jawa Barat, mengatakan meski sudah swasembada beras, Indonesia tetap perlu mengimpor beras untuk menjamin stok dalam negeri, mestabilkan harga, dan politik perdagangan internasional.

Anton mengatakan, berswasembada berarti bukan seluruh (100 persen) kebutuhan beras dalam negeri harus dipenuhi dari produksi dalam negeri. Pemenuhan 90-95 persen itu sudah swasembada.

Selama ini Indonesia pun tidak pernah berswasembada beras 100 persen. Kalau impornya hanya 1 persen dari total kebutuhan, seperti rencana sekarang, tidak masalah. Kalau kita sama sekali tidak melakukan impor, kita bisa disalahkan Organisasi Perdagangan Dunia,” katanya.

Impor beras kali ini pun untuk cadangan stok nasional, untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan beras.

Ia membenarkan, rencana impor beras memang bisa menjadi terapi kejut yang berguna untuk menstabilkan harga. Dalam satu dua hari ini harga beras di pasar sudah mulai turun. (italic, oleh penulis)

Dengan menggunakan pendapat dari Anton Apriyantono sebagai penutup berita, Kompas tampak ingin sekali menunjukkan netralitas. Media ini berusaha untuk memunculkan pendapat mereka yang pro dan kontra terhadap kebijakan impor beras dalam kontekstualitasnya masing-masing. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Kompas mengutip secara langsung ucapan Anton yang dipenuhi idiom publik seperti “Indonesia”dan dan subjek “kita” (oleh Fowler disebut model percakapan yang seolah-olah melibatkan pembaca). Dalam perspektif kritis, kosa kata tersebut bisa dibaca sebagai usaha untuk menjadikan apa-apa yang diucapkan Anton sebagai masalah bersama bangsa sehingga menginterplasi pembaca sebagai subjek yang juga merupakan bagian dari masalah beras dan akhirnya mesti mendukung kebijakan impor beras, demi “menjamin stok dalam negeri”, “mestabilkan harga”, dan “politik perdagangan internasional”.

Image result for kelangkaan beras

Dengan pemberitaan tersebut, sebenarnya Kompas berusaha mempertahankan netralitasnya dari kepentingan dan pengaruh hegemoni ideologi tertentu. Di satu sisi, Kompas dengan jelas memihak pada kepentingan ideologis petani dengan pemberitaan tentang penolakan impor beras dengan mengutip pendapat penentu kebijakan di level daerah (dengan kutipan di awal berita). Di sisi lain, Kompas juga tetap mempertimbangkan kepentingan kuasa dari pemerintah untuk legalisasi kebijakan impor berasnya (dengan kutipan di akhir  berita). Dengan kata lain, Kompas sebenarnya tidak bisa melepaskan dirinya dari pluralitas kepentingan dan wacana ideologis yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik dari kalangan petani maupun pemerintah.

Namun, dalam berita yang dilansir pada bulan Desember, sudah terjadi perubahan kecenderungan ideologis Kompas. Dalam berita utama berjudul “Pemerintah Perkuat Stok Beras” (18 Desember 2006), Kompas lebih banyak memuat pemberitaan seputar penguatan stok beras nasional dengan banyak mengutip pendapat Menteri Pertanian.

Pemerintah akan mengupayakan penambahan stok beras nasional, baik dengan cara peningkatan produksi maupun melalui kebijakan ekstra impor tahun 2007. Langkah itu untuk mengatasi kerapnya terjadi kelangkaan yang memicu lonjakan harga jual beras eceran di pasaran.

“Idealnya, stok beras nasional di Indonesia ini 3,5 juta ton,” kata Mentan Anton Apriyantono, Minggu (17/12) di Jakarta…

“Kalau stoknya cukup, mereka (orang-orang yang mempermainkan harga, pen) tidak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah kapan saja siap memenuhi kebutuhan beras untuk menjaga kestabilan harga,” ujarnya.

Anton mengatakan, impor beras sebenarnya masih di bawah satu persen dari produksi. “Itu kecil,” katanya.

Data impor beras dari tahun ke tahun menunjukkan tren menurun. Sebelum tahun 2003 Indonesia bahkan pernah mengimpor beras 5-6 juta ton. Tahun 2003, Indonesia mengimpor 1,4 juta ton, menurun menjadi 240.000 ton tahun 2004. Tahun 2005 sebanyak 176.000 ton dan tahun 2006 hanya 280.000 ton. (italic oleh penulis)

Penggunaan kosa kata yang sudah menjadi idiom ataupun konsensus publik, jelas mendominasi pemberitaan di atas. Alasan untuk memperkuat “stok beras nasional” merupakan representasi dari alasan logis yang digunakan pemerintah untuk melakukan “kebijakan esktra impor” di samping “peningkatan produksi”. Kompas, dengan demikian, dengan menggunakan idiom “stok beras nasional”—sebagaimana dilansir sang menteri—telah ikut dalam menciptakan konsensus kuasa pemerintah. Relasi kuasa yang dibangun adalah bagaimana dengan idiom tersebut, pembaca diajak untuk memahami dengan bijak bahwa ada kepentingan yang lebih besar—sebuah kepentingan nasional—demi terjaganya stabilitas pangan. Maka dari itu, pilihan untuk melakukan impor disajikan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak harus menimbulkan resistensi. Hal itu diperkuat dengan pengungkapan data angka yang membandingkan tren penurunan jumlah impor beras. Pembandingan tersebut merupakan representasi dari betapa wajarnya impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini karena nominalnya lebin kecil, “176.000” ton (2005) dan “280.000” ton (2006). Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah sudah berhasil dalam melakukan upaya-upaya “peningkatan produksi” beras.

Sedangkan dalam pemberitaan peridoe Januari 2007, problem kenaikan harga beras disandingkan dengan problem kenaikan harga sembako secara umum di pasaran. Dalam berita di halaman utama berjudul “Impor Beras Dilanjutkan, Pasokan Diamankan” (10 Januari 2007), pemberitaan lebih difokuskan pada problem kenaikan sembako, namun dengan titik tekan beras. Lagi-lagi, Kompas mengambil narasumber dari kalangan pemerintah—dalam hal ini Menteri Koordinator Perekonomian Budiono.

“Ada gerakan harga beras dan juga beberapa komoditas yang meningkat. Kami akan tangani secara khusus karena masalah itu tidak bisa dianggap main-main,” ujar Budiono sebelum memimpin Rapat Koordinasi Terbatas tentang Pemantauan Harga Komoditas, Selasa (9/1) di Jakarta.

Menurut Budiono, impor beras dilakukan hingga harga beras stabil dan masyarakat merasa tenang. Impor beras terus dilakukan hingga panen raya benar-benar terealisasi secara merata. Panen raya tersebut diharapkan mulai bulan Maret atau April 2007.

Adanya “gerakan harga beras” merupakan satu alasan kuat yang digunakan pemerintah untuk, sekali lagi, melakukan impor beras. Masalah “gerakan harga beras” maupun “tingginya harga beras” rupanya sudah menjadi wacana bersama bagi penentu kebijakan yang pada akhirnya mengimbas pada penerapannya dalam berita di media. Wacana itulah yang kemudian menjadi kerangka ideologis bagi media untuk merepresentasikan persoalan beras. Yang menarik adalah bagaimana wacana itu kemudian diikuti dengan persoalan krusial, “tidak bisa dianggap main-main”. Frasa tersebut memberikan penegasan bahwa kenaikan harga beras merupakan masalah yang benar-benar mengancam kehidupan bangsa ini. Pendapat tersebut, tentu saja, merupakan perspektif pemerintah yang ingin membangun konsensus dan mengajak publik untuk memaklumi apa yang dinamakan “impor beras”.

Kompas dalam membahas impor beras, menggunakan kutipan tidak langsung yang cenderung mempasifkan posisi pemerintah, yakni dengan menuliskan “impor beras dilakukan hingga harga beras stabil”. Dalam perspektif sintaksis, di sini telah terjadi praktik elipsis dengan meniadakan aktor—pemerintah—sehingga pemerintah bisa ‘terhindar’ dari posisi aktif. Kesan yang hendak diciptakan adalah bahwa pemerintah tidak secara aktif mengusahakan impor beras, namun mereka hanya merespon kondisi krisis, atau itu bukan kemauan mereka. Posisi pemerintah hanya dalam rangka untuk membuat “harga stabil” sehingga masyarakat bisa “merasa tenang”. Dua idiom tersebut pada dasarnya merupakan usaha untuk memasukkan kepentingan kelas subordinat—masyarakat miskin—dalam sebuah relasi kuasa hegemoni sehingga pemerintah tetap dipandang bertanggung jawab terhadap problem nasional.

Analisis terhadap Kompas menunjukkan bahwa surat kabar ini cenderung merepresentasikan posisi ideologis yang ambigu dalam memandang persoalan kelangkaan dan impor beras. Ambiguitas tersebut muncul dalam dua posisi ideologis, yakni: (1) dalam berita pada periode akhir 2006, Kompas berusaha membela kepentingan petani produsen dengan lebih menonjolkan ketersediaan stok di daerah-daerah penghasil beras dan (2) dalam berita periode awal 2007 Kompas mulai beralih posisi dengan lebih menonjolkan pemberitaan tentang argumen pemerintah untuk melakukan impor beras yang didukung beberapa data dan argumen dari pihak pemerintah. Posisi ideologis yang ambigu ini merupakan pilihan Kompas untuk menunjukkan keberimbangan dalam pemberitaan. Sayangnya, Kompas, pada akhirnya, ‘melupakan’ kemakmuran petani dan lebih memilih pemberitaan yang berusaha menampilkan wacana ideologis konsensual tentang segera dibutuhkannya impor beras.

Simpulan: Paradoks media di antara netralitas dan keberpihakan

Analisis kritis di atas, paling tidak, menujukkan bahwa media massa Indonesia saat ini tidak bisa lagi dikaji dalam pendekatan generalis, yang mengatakan bahwa media merupakan semata-mata merepresentasikan kepentingan penguasa. Namun dengan analisis kritis yang detil, kita bisa mengetahui betapa saat ini dalam media di Indonesia sudah terdapat variasi posisi ideologis dalam memandang sebuah kasus atau isu yang menjadi wacana publik. Artinya dalam satu kasus, media bisa saja berposisi membela kepentingan rakyat, pemerintah, ataupun pengusaha. Namun, dengan kajian yang kritis juga, kita bisa membaca betapa media yang dikatakan berpihak pada netralitas, dalam isu tertentu, ikut pula memproduksi konsensus dari publik demi langgengnya sebuah kuasa hegemoni.

Tempo Interaktif, sebagai anak kandung Majalah Tempo—yang  memang sejak dulu dikenal dekat dengan konsep perubahan yang diusung pemerintah orde baru, meskipun pada akhirnya juga kritis—ternyata tidak berada dalam posisi ideologis yang “membela kepentingan petani”. Dengan mereproduksi pernyataan-pernyataan dari pemerintah, Tempo Interaktif telah berusaha turut memproduksi konsensus dari kelas subordinat—rakyat miskin—melalui idiom-idiom publik yang sudah biasa dikenal dalam keseharian masyarakat, semisal “harga beras tinggi dan langka” sehingga pemerintah sah ketika melakukan “operasi pasar”. Pemerintah, dengan demikian, direpresentasikan telah mengayomi dan berpihak pada kepentingan “rakyat”, tanpa mengkritisi “rakyat yang mana” karena jelas rakyat petani—sebagai produsen beras—tidak pernah dipertimbangkan dalam pemberitaan Tempo Interaktif. Melalui pemberitaan tentang kelangkaan yang didukung oleh informasi tentang turunya produksi beras, sangat mungkin Tempo Interaktif ingin menunjukkan kondisi kritis yang bisa dialami rakyat miskin, terutama rakyat miskin kota karena tingginya harga beras. Dengan kata lain representasi berita beras di media ini merupakan satu bentuk naturalisasi kuasa hegemoni dari kelas penguasa dalam penyelenggaraan negara, khususnya untuk mendapatkan legalitas dari kebijakan impor beras. Di samping itu, dengan merepresentasikan posisi ‘tidak berdosa’ para pebisnis beras, Tempo Interaktif tidak memunculkan persoalan permainan kotor yang biasa dilakukan para pebisnis dalam mempermainkan harga beras. Kepentingan kelas pemodal jelas mendapatkan ‘perlindungan’ dari model pemberitaan dalam Tempo Interaktif.

Sementara, Kompas, jelas, tetap ingin bermain dengan netralitasnya dalam mengangkat isu beras. Hal itu terutama bisa dilihat dari berimbangnya sudut pandang yang diambil dalam pemberitaannya. Keperpihakan terhadap kepentingan petani beras tampak, terutama dalam hal penolakan impor beras yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pengungkapan realitas bahwa petani tidak banyak diuntungkan dengan kenaikan beras juga menandakan betapa Kompas tetap berusaha merepresentasikan kepentingan petani beras meskipun porsinya sangat kecil). Namun di sisi lain, Kompas juga tetap merepresentasikan kepentingan kelas penguasa, terutama dalam pemberitaannya tentang logika kondisi krisis yang menyebabkan pemerintah melakukan impor beras. Usaha naturalisasi kepentingan ideologis dari kelas penguasa tampak jelas dalam beberapa pemberitaannya (mendapatkan porsi lebih banyak dalam berita).

Realitas di atas menunjukkan bahwa berita dalam media merupakan politik representasi yang bermuatan ideologis di mana para jurnalisnya tetap tidak bisa melepaskan dari medan semantik ideologis yang menyebar dalam wacana publik dan membentuk konsensus dalam masyarakat. Se-netral ataupun se-profesional apapun seorang jurnalis, ia tidak akan bisa melepaskan dari jejaring dan jejak-jejak konsensual yang ada dalam masyarakat dalam menyikapi sebuah isu. Sebenarnya, dalam konteks tersebut, kepentingan ideologis kelas subordinat bisa saja menjadi sangat hegemonik ketika media mau dan mampu terus menyuarakan kepentingan tersebut. Namun, sayang, kelas subordinat dalam usahanya untuk menorehkan jejak-jejak dalam politik representasi di media, seringkali kalah (atau dikalahkan?) oleh jejak-jejak kelas penguasa ataupun pengusaha. Paling tidak analisis terhadap pemberitaan beras di kedua media tersebut menunjukkan kecenderungan itu.

Keterangan

Tulisan ini merupakan tugas matakuliah “Berita dan Cerita” sewaktu saya menempuh S2 di Kajian Budaya dan Media UGM. Dibuat tahun 2007.

Daftar bacaan

Althusser, Louis.1971. Lenin and Philosophy. New York: Monthly Review Press.

Bennett, Tony. 1986. “The politics of the ‘popular’”, dalam Bennett, Tony, Graham Martin, Collin Mercer, and Janet Woolacot (eds). Popular Culture and Social Relations. London: The Open University Press.

Fairclough, Norman.1989. Language and Power. London: Longman.

Foucault, Michel.2002. Arkeologi Pengetahuan. (terj. oleh H.M. Mochtar Zoerni). Yogyakarta: Qalam.

Fowler, Roger.1996. Language in the News, Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge.

Golding, Peter and Philip Elliot. 1997. “News Values and News Production + Bias, Objectivity, and Ideology”, dalam Marris, Paul and Sue Thornham. Media Studies: A Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Gramsci, Antonio. 1981. “Class, Culture, and Hegemony”, dalam Bennett, Tony, Graham Martin, Collin Mercer, and Janet Woolacot (eds). Culture, Ideology, and Social Process. Bastford: The Open University Press.

Hall, Stuart. 1982. “Rediscovery of Ideology: the return of the repressed”, dalam Michael Gurevitch, Tonny Bennet, James Curran, and Janet Woollacott (eds). Culture, Society, and the Media. London: Metheun.

_________. 1997a. “Work of Representation”, dalam Hall, Stuart (ed). Representation: Cultural Representation and Signifying Practices. London: Sage Publication in association with The Open University Press.

_________. 1997b. “Ideology: marxism without guarrantees”, dalam Morley, David and Kuan-Hsing Chen (eds). Stuart Hall, Critical Dialogues in Cultural Studies. London: Routledge.

__________. 1997c. “Gramsci’s relevance for the study of race and ethnicity”, dalam dalam David Morley & Kuan-Hsing Chen.1997c. Stuart Hall, Critical Dialogue in Cultural Studies. London: Routledge.

Mouffee, Chantal & Ernesto Laclau. 1981. “Hegemony and Ideology in Gramsci”, dalam Bennett, Tony, Graham Martin, Collin Mercer, and Janet Woolacot (eds). Culture, Ideology, and Social Process. Bastford: The Open University Press.

Suroso.2001.Menuju Pers Demokratis: Kritik atas Profesionalisme Wartawan. Yogyakarta: LSIP.

______.2002. Bahasa Jurnalistik, Perspektif Berita Utama Politik Surat Kabar Indonesia pada Awal Era Reformasi (1998). Sinopsis Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Thompson, John B.1984. Studies in the Theory of Ideology. California: The University of California Press.  

_________________.2006. Kritik Ideologi Global. (terj.Indonesia  Haqqul Yakin). Yogyakarta: IRCiSod.

van Dijk, Teun A. 1995.  “Discourses semantics and ideology”, dalam Jurnal Discourse and Society, Vol. 6, No. 2.

Sumber internet dan media cetak

“Presiden Instruksikan Seluruh Kepala Daerah Memantau Harga Beras”, Tempo Interaktif, edisi 19 Desember 2006, diakses dari http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/12/19/brk,20061219-89735,id.html, 5 Mei 2007.

“Produksi Beras Turun Harga Naik Lagi”, Tempo Interaktif, edisi 29 Januari 2007, diakses dari http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2007/01/29/brk,20070129-92148,id.html, 5 Mei 2007.

“Daerah Menolak Beras Impor”, Kompas, edisi 4 September 2006.

“Pemerintah Perkuat Stok Beras”, Kompas, edisi 18 Desember 2006.

“Impor Beras Dilanjutkan, Pasokan Diamankan”, Kompas, edisi 10 Januari 2007.

Share This:

About Ikwan Setiawan 148 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*