Pedalungan: Orang-orang perantauan di ‘Ujung Timur Jawa’

YONGKY GIGIH PRASISKO

Download versi pdf

Signifikasi ‘Ujung Timur Jawa’: Tentang Java Oosthoek

Java Oosthoek merupakan istilah yang digunakan Belanda untuk menamai wilayah dari Pasuruan sampai ke Blambangan. ‘Ujung Timur Jawa’[1] sebelumnya merupakan daerah yang diserahkan kepada VOC pada 11 November 1743, yang pada saat itu, dianggap sebagai area ‘tak berpenghuni’ yang diperebutkan oleh pihak Matam, Bali, pelarian Cina Makasar dan Belanda. Penyerahan wilayah ini dilakukan oleh Raja Pakubuwana II dari Mataram kepada VOC, yang mencakup daerah Malang bagian Timur sampai Banyuwangi, termasuk Blambangan, sebagai balasan atas pengembalian tahta yang direbut VOC dari para pemberontak.[2] Selama abad 18-19, JavaOosthoek mengalami transformasi—perubahan sosio-ekonomi dan budaya—dari wilayah pemberontakan yang liar menjadi benteng perekonomian yang cukup penting yang terintegrasi dengan pemerintah kolonial Belanda. Proses tersebut mensyaratkan penataan kembali wilayah-wilayah kekuasaan dalam tatanan administratif. Proses penataan juga mengimplikasikan arah politik belanda dari berdagang ke kolonialisasi.

Setelah padam pemberontakan Cina tahun 1743, Mataram harus menyerahkan Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, Pasuruan, Besuki dan sebagian Madura kepada VOC sebagai ganti rugi. Selanjutnya VOC berhak memilih para pegawai kerajaan di wilayah-wilayah tersebut. Sejak saat itu wilayah ‘Ujung Timur Jawa’ menjadi wilayah gubernemen.[3] Pada tahun 1799, orientasi monopoli perdagangan Belanda telah berakhir sejak bubarnya VOC. Pemerintah Kerajaan Belanda kemudian mengambil alih wilayah kekuasaan VOC. Sejak saat itu wilayah kekuasaan tersebut mengalami penataan kembali dan memasuki masa imperialisasi.Dalam konteks ‘Ujung Timur Jawa’, penataan dilakukan dengan membentuk Karesidenan baru, yang membawahi kabupaten dan distrik. Pada pertengahan abad kedua 18, daerah Bandawasa dan Penarukan berada dalam kekuasaan Belanda. Pada akhir abad 18, afdeeling Besuki, Bandawasa dan Penarukan berada dalam satu karesidenan, yakni karesidenan Besuki.[4] Tahun 1830, Pasuruan, mejadi salah satu kota penting karena ia menjadi pusat pemerintahan karesidenan. Karesidenan Pasuruan waktu itu meliputi tiga kabupaten (afdeeling) yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangil dan Kabupaten Malang.[5] Probolinggo sejak tahun 1811 masuk dalam Karesidenan Besuki dan pada tahun 1855, Probolinggo merupakan bagian dari wilayah Karesidenan Pasuruan. Sejak saat itu wilayah Karesidenan pasuruan terdiri dari Kabupaten Pasuruan, Malang, Bangil, Probolinggo, Kraksan dan Lumajang. Perubahan penataan administrasi kerap disebabkan oleh pemantapan manajemen eksploitasi dan pertambahan jumlah penduduk.[6]

Praktik eksploitasi tanah jajahan, sejak tahun 1830, dilakukan di bawah pimpinan Gubernur Jenderal van den Bosch dengan sistem tanam paksa (cultuurstelsel). Dalam hal ini, masa pemerintahan van den Bosch mempraktikkan pola pemerinahan otoritarian, pemerintah memiliki kendali kuat terhadap wilayah jajahannya. Namun, praktik tanam paksa menuai banyak kritik, karena dinilai menimbulkan penderitaan dan eksploitasi pekerja. Kritik, utamanya, datang dari kaum liberal. Pengaruh liberal dalam pola pemerintahan Belanda semakin kuat, yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-undang Agraria tahun 1870, yang membuka pintu lebar untuk modal asing. Modal tersebut dalam bentuk investasi pada perusahaan agroindustri dan pertambangan dengan syarat mendapat ijin dari pemerintah kolonial Belanda. Pada saat itu, masa sejak 1870 sampai 1900 disebut dengan periode liberal, masa eksploitasi oleh swasta yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi melalui penghapusan hambatan perdagangan bebas, yang diharapkan akan mendorong pembangunan ekonomi.[7] Pembaharuan liberal menuntut pengurangan peranan pemerintah dalam perekonomian kolonial secara drastis, pembebasan terhadap pembatasan-pembatasan perusahaan swasta di Jawa, dan diakhirinya kerja paksa dan penindasan terhadap orang-orang Jawa dan Sunda.[8]

Dengan diberlakukannya Undang-undang Agraria 1870, alat produksi pokok berupa tanah telah diliberalisasi. Maka terbukalah kesempatan yang luas untuk membuka perusahaan perkebunan partikelir (Onderneming). Pembukaan perusahaan perkebunan tersebut kemudian diikuti dengan penyediaan tenaga kerja. Kesempatan kerja beserta upah akan menciptakan pasar tenaga kerja yang memenuhi permintaan tenaga kerja perkebunan. Industrialisasi pertanian juga menuntut pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan raya, jalur kereta api, sistem irigasi, pelabuhan maupun telekomunikasi.[9] Dalam sistem kolonial, perkebunan diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal, penggunaan areal pertanahan luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, pengguanaan tenaga kerja upahan, struktur hubungan kerja yang rapi, dan penggunaan tehnologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial yang ditujukan untuk komoditi ekspor dipasar dunia.

Java Oosthoek terkenal dengan lahan yang subur, yang secara topografi cocok untuk tanaman-tanaman perkebunan. Periode liberal di ‘Ujung Timur Jawa’ ditandai dengan banyaknya pembukaan perkebunan partikelir antara lain di Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Sampai tahun 1939 di Jawa Timur, tercatat ada 528 hektar perkebunan swasta, 161.860 hektar tanah sewa jangka panjang, 64.116 hektar sewa jangka pendek (lihat tabel 1). Wilayah Java Oosthoek juga dikenal dengan perkebunan penghasil kopi,[10] perkebunan tebu dan tembakau.

Tabel 1. Luas tanah yang ditanami pada perkebunan di Jawa dan Madura (dalam hektar) tahun 1939

Daerah Perkebunan Pemerintah Perkebunan Swasta Sewa Jangka Panjang Perkebunan di Kerajaan Perkebunan Tanah Pribumi Sewa Jangka Pendek Total
Jawa Barat   6.798 45.400 196.616   14.818 263.632
Jawa tengah 10.140   1.001   34.635   19.756    65.532
Yogyakarta    9.748         810    10.558
Surakarta 38.369     1.210    39.579
Jawa Timur   1.663       528 161.860   64.116 228.167
Total 18.601 49.929 393.111 48.117 100.710 607.468

Sumber: Van der Kroef, 1960, hlm. 93[11]

Datangnya para perantau ke ‘Ujung Timur Jawa’

Sistem perkebunan partikelir dalam periode liberal memberlakukan sistem kerja upah dan kontrak. Dalam sistem birokrasi, kelas Eropa berkedudukan di lapisan atas sebagai prakarsa, penanam modal dan pengelola. Tenaga buruh biasanya berasal dari golongan pribumi. Tenaga buruh kerap didatangkan dari luar daerah, yang diperlakukan sebagai faktor dalam sistem produksi, terutama untuk dieksploitasi tenaga kasarnya di lapangan dalam proses penanaman, pemeliharaan dan penuaian, serta proses pengolahan bahan mentah di pabrik. Dalam menjalin hubungan antarkedua lapisan itu, diperlukan perantara. Perantara dari pihak Eropa diperankan oleh tenaga pembantu (asisten) dan pengawas (opzichter). Asisten muda berada di bawah asisten senior dengan masa kerja 6 tahun lebih, sedang semua asisten ada di bawahopzichter dan hoofd opzichter. Pimpinan umum ada di tangan administrateur, jabatan puncak dalam carriere di perkebunan. Para tenaga buruh kerap disebut dengan kuli, yang dikelompokkan dalam ploeg (regu), yang masing-masing diawasi oleh seorang mandor. Beberapa mandor ada di bawah mandor kepala. Semua mandor dan kuli diawasi oleh para asistendan opzichter. Ploeg merupakan unit-unit kerja yang terdiri dari unsur-unsur etnis tertentu. Di dalamnya, tidak ada percampuran antara unsur-unsur etnis. Ada kelompok etnik tertentu yang lebih sesuai untuk mengerjakan pekerjaan tertentu seperti golongan Keling untuk pekerjaan penggalian bangunan, golongan Melayu untuk transportasi, Cina dan Jawa untuk pekerjaan kebun,[12] golongan Madura untuk pekerjaan kasar.[13] Secara umum, masyarakat perkebunan memiliki karakteristik (1) pluralistik, (2) tersegmentasi menurut golongan etnik, (3) rasialistik, (4) dualistik berdasarkan sektor ekonomi Eropa dan non-Eropa, (5) dominasi sosial, ekonomi dan politik kaum kolonial.[14]

Para perantau mulai berdatangan sebagai konskuensi dari banyaknya kebutuhan tenaga buruh di lingkungan perkebunan. Dalam konteks ‘Ujung Timur Jawa’, para perantau Madura mulai berdatangan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, khususnya di perkebunan-perkebunan partikelir yang banyak dibuka di sepanjang ‘Ujung Timur Jawa’.

Dalam konteks Madura, selama abad 19, kemiskinan menjadi permasalan sosial yang kronis. Kekurangan beras dan bahan pangan yang terus-menerus, ditambah dengan situasi yang memburuk karena bencana kelaparan, berturut-turut terjadi di tahun 1877, 1903, 1918 dan 1933. Krisis ekonomi tahun 1929 juga memperparah keadaan, yang membuat Van der Plas, gubernur Jawa bagian Timur, secara spesifik mengalokasikan dana sosial untuk pulau Madura (Madura Welfaartsfonds).[15] Keadaan ini menjadi faktor pendorong banyaknya orang-orang Madura yang bermigrasi ke Jawa. Selain persoalan sosial yang berlarut-larut di Madura, perkembangan perusahaan perkebunan partikelir yang berkaitan dengan pembukaan daerah pedalaman di Jawa Timur dalam paruh kedua abad ke 19 juga turut meningkatkan jumlah migrasi orang-orang Madura. Dari Sumenep saja, setiap tahun rata-rata sepuluh ribu penduduk yang bermigrasi. Perkebunan teh, gula dan tembakau memberikan pekerjaan kepada para migran yang membludak. Bahkan, lahan penghasilan alternatif juga tercipta dari para petani lokal yang menyerahkan sebagian atau seluruh lahan mereka kepada para pendatang baru. Berangsur-angsur, daerah–daerah sekitar Jember, Malang dan Lumajang, yang dulunya sedikit penduduknya, banyak dihuni orang Madura.[16] Biasanya para migran ini berangkat ke daerah yang berhadapan dengan kabupaten mereka. Jadi arus migrasi dari Bangkalan, terutama tertuju ke Surabaya, Malang, Kediri, Madiun dan Bojonegoro. Orang-orang Sampang terutama bermigrasi ke Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Sedangkan orang-orang Sumenep dan Pamekasan orientasi migrasinya adalah ke Jember, Bondowoso dan Banyuwangi.[17] Hampir 2,5 juta orang Madura dalam tahun 1930 bertempat tinggal di luar Madura dan sebagian besar bertempat tinggal di Jawa Timur.[18]

suasana-jember-kolonial-1a

Di sisi lain, wilayah ‘Ujung Timur Jawa’ sebagai ‘tanah yang menjanjikan’ untuk mengubah nasib, juga mendorong migrasi orang-orang Jawa, khususnya dari Jawa Mataraman. Yogyakarta, dalam periode politik-ekonomi liberal, mengalami apa yang disebut dengan monetisasi masyarakat pribumi. Sebelumnya, sistem birokrasi di Yogyakarta terdiri dari dua, yakni birokrasi tradisional dan kolonial. Birokrasi tradisional menerapkan sistem apanage. Sultan merupakan pemlik tanah, yang dibagikan kepada para pembantunya sebagai tanah jabatan. Tanah apanage membentuk stratifikasi sosial yang terdiri dari Sultan, patuh dan sikep. Sedangkan pihak aparatur pemerintah kolonial berkuasa dalam menentukan dan melakukan penanaman tanaman niaga. Ketika dalam masa politik-ekonomi liberal, terjadi perubahan sistem. Para pekerja ditetapkan sebagai pekerja bebas dengan sistem kontrak dan upah. Hal ini kemudian mengakibatkan proses monetisasi, yakni penerapan sistem uang dalam perpajakan. Intensitas pajak yang dulunya dilakukan oleh birokrat tradisional semakin berkurang. Pengaruh pemerintahan kolonial semakin kuat, terutama sejak diberlakukanya reformasi agraria. Tujuan reorganisasi atau reformasi agrariaadalah untuk mengintegrasikan tanah-tanah yang terpencar dan terpotong menjadi sebuah area perkebunan yang luas. Terbentuknya area perkebunan yang luas memudahkan pengaturan jika dilihat dari segi manajemen, letak tanah, kebutuhan tenaga kerja serta transportasinya.Proses reorganisasi ini dilakukan secara bertahap, dan baru tahun 1926 seluruh tanah apanagedan perkebunan berhasil direorganisasi.[19] Proses reorganisasi dan monetisasi menyebabkan petani semakin tergantung pada uang. Monopoli perdagangan oleh pemerintah kolonial menjadikan masyarakat menjadi pihak yang ditekan oleh penguasa. Banyaknya pengeluaran biaya penanaman, acara adat, kebutuhan hidup dan beban pajak menyebabkan petani di Yogyakarta selalu megalami kekurangan uang. Untuk menutupi kekuarangan uang, petani menyewakan lahannya kepada pihak agroindustri, menggadaikan lahannya atau hutang dengan lintah darat dengan bunga yang sangat tinggi. Jika hutang membengkak maka petani menggadaikan sebagian atau seluruh lahannya. Jika hak dipindahkan maka hak kepemilikan akan dicabut. Hal ini menyebabkan banyaknya jumlah kuli tlosor. Petani yang kehilangan hak kepemilikan tanah ini, kemudian, lebih memilih bekerja di agroindustri.[20] Kondisi ini menyebabkan gelombang migrasi keluar dari Yogyakarta ke karesidenan lain yang banyak tersedia lapangan pekerjaan dan lahan-lahan pertanian dengan kondisi birokrasi yang lebih longgar, antara lain karesidenan Pasuruan dan Besuki. Para migran asal Yogyakarta melewati Kediri sebagai tempat tinggal sementara kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Timur, ke karesidenan Pasuruan dan Besuki. Di karesidenan Pasuruan, para migran Jawa tersebar di kabupaten Malang dan Lumajang, yang tinggal di beberapa distrik antara lain Pagak, Turen, Kepanjen, Bululawang, Tempeh, Lumajang, Kandangan dan Ranulamongan. Sampai tahun 1930, tercatat ada 15.796 migran dari Yogyakarta (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah migran asal Yogyakarta di Pasuruan Tahun 1930

Karesidenan Jumlah Kabupaten Jumlah Distrik Jumlah
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasuruan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.796

Malang 14.419 (7.527 pria dan 6.892 wanita Pagak 8.541 (4.353 pria dan 4.118 wanita
Turen 2.859 (1.543 pria dan 1.316 wanita
Kepanjen ± 1.000
Bululawang Lebih dari 800
Distrik lainnya ± 1.219
Lumajang 1.027 (554 pria dan 473 wanita Tempeh 303 (168 pria dan 135 wanita
Lumajang 149 (75 pria dan 74 wanita)
Kandangan 19 (9 pria dan 10 wanita)
Ranulamongan 556 (302 pria dan 254 wanita)

Sumber :Volkstelling 1930 Deel VIII, hlm. 94: Volkstelling 1930 Deel III, hlm. 28 dan 36[21]

Khusus di Jember, dengan didirikannya perusahaan tembakau oleh Groge Birnie pada 21 Oktober 1859, dengan nama NV Landbouw Maatscappij oud Djember LMOD, gelombang migrasi mulai gencar, khususnya karena untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan perkebunan. Geoge Birnie berhasil merangsang para pengusaha Belanda untuk menanamkan modalnya di Jember. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Djelboek Maatscappij, Maatscappij Tabak Goemelar, Maatscappij Tabak Soember Djeroek, Besoeki Tabak Maatscappij, NV Cultuur Maatscappij Iuid Djember, Amsterdam Besoeki Tabak Maatscappij, Maatscappij Soekokerto Adjong, Soekokerto Handel Maatscappij dan masih banyak puluhan kelompok pedagang Belanda (opkoper) yang membeli tembakau jenis Naoogst dari penduduk setempat. Dengan perantara orang Madura, tenaga kerja banyak didatangkan dari Madura, mereka mengajak sanak saudara, tetangga dan orang Madura lain untuk pindah ke Jember. Sejak tahun 1870, orang-orang Madura berduyun-duyun pindah dan menetap di daerah Jember. Selain orang-orang Madura, mulai akhir abad 19, orang-orang Jawa juga mulai berdatangan ke Jember. Para migran Jawa kebanyakan berasal dari daerah yang berpenduduk padat dengan kondisi alam yang tidak baik seperti Bojonegoro, Ponorogo, Kediri dan sebagian Vorstenladen.[22] Perpindahan didukung dengan fasilitas jalur kereta api yang terbangun sejak akhir abad 19, dari Surabaya-Probolinggo-Klakah,-Lumajang-Jember. Kedatangan para migran Jawa sangat menguntungkan pihak pengusaha perkebunan, karena pekerja Jawa dikenal sebagai pekerja yang baik dan ramah, daripada pekerja Madura yang umumnya bertemperamen keras dan susah diatur.[23]

Gelombang migrasi yang besar, baik dari Jawa maupun Madura, dikarenakan pada tahun 1880an jumlah perkebunan di daerah Jember semakin banyak dan membutuhkan tenaga tenaga kerja yang banyak pula. Di Jember tahun 1870an, jumlah penduduk Madura (44.041) nyaris dua kali lipat dari penduduk Jawa (23.822) (lihat tabel 3). Eksistensi orang Madura lebih dominan jika dilihat dari segi jumlah daripada orang Jawa. Hal ini dikarenakan migrasi orang Madura terjadi lebih awal daripada migrasi orang Jawa.

Tabel 3. Komposisi penduduk Jawa dan Madura yang pindah dan bermukim di afdeling Jember tahun 1870-an

Distrik Jumlah
Orang Madura Orang Jawa
Kalisat   9.570      244
Mayang   9.318      473
Jember   8.025   1.134
Rambipuji   6.107   3.664
Tanggul   6.307   3.415
Puger   2.434   7.500
Wuluhan   2.280   7.350
Total 44.041 23.822

Sumber: J. Tennekes, “De Bevolkingsspreiding der Residentie Besoeki”, dalam Tijdschrift van het Konilijk Nederlandsche Aardrijkskundig Genootacha, Amsterdam, 1963[24]

Lunga: Para perantau yang mengadu nasib

Para perantau yang bermigrasi khususnya ke ‘Ujung Timur Jawa’ tentu dalam proses perpindahannya tidak berada dalam ruang yang kosong. Konsekuensi sosial dan kultural terjadi sebagai efek dari pembawaan budaya para migran. Para perantau baik dari Jawa maupun Madura[25] mengharapkan adanya perubahan nasib di tanah perantauan, di ‘Ujung Timur Jawa’. Harapan akan perubahan nasib berarti keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Dalam konteks Madura, melihat sejarahnya, ada dua pola migrasi orang Madura, yakni migrasi musiman dan permanen (seasonal and permanent migration), istilah ongghâ (naik) dan (toron) muncul ketika terjadi seasonal migration.

Selama musim kemarau, ketika air sangat jarang, pekerja-pekerja migran meninggalkan pulau (ongghâ) dan kembali (toron) lagi setelah masa panen, atau pada akhir Ramadhan, untuk berpesta bersama keluarga mereka. Mereka biasanya tinggal di Jawa selama tiga sampai enam bulan atau dua minggu sampai satu bulan. Para pedagang biasanya tinggal lebih lama, enam bulan atau lebih. (Kuntowijoyo, 2002: 78)

Ongghâ terjadi ketika musim tanam sampai panen selesai, atau pada saat musim kemarau, ketika orang Madura hendak mencari penghasilan tambahan, setelah sekitar enam bulan melakukan pekerjaan pertanian. Sedangkan toron terjadi ketika hari raya Idul Fitri di mana hari itu merupakan momen berkumpul bersama keluarga. Inilah bentuk keterikatan para migran dengan kampung halamannya di Madura, jalinan ini juga merupakan manifestasi kuatnya kekerabatan dan kekeluargaan para migran dengan orang-orang di kampung halamannya.[26] Dalam konteks perantau Madura, ongghâ bisa diartikan pergi ke tanah Jawa dengan harapan meningkatkan kesejahteraan hidup. Jika dilihat kembali selama abad 19, kemiskinan dan kelaparan menjadi permasalahan kronis di Madura. Maka merantau ke tanah Jawa menjadi satu solusi dalam mengatasi kesejahteraan hidup, yang turut diddorong dengan permintaan tenaga kerja di perusahaan perkebunan partikelir yang menjamur di masa politik-ekonomi liberal.

Derasnya arus migrasi orang Madura ke ujung timur Jawa khususnya di akhir abad ke 19 membuat mereka banyak bermukim dan jumlahnya cukup signifikan. Bahkan, di daerah tertentu seperti di Jember, jumlah penduduk Madura lebih dominan, hampir dua kali lipat, dari orang Jawa. Para migran Madura ini kemudian mendapat sebutan pedalungan. Pedalungan berasal dari bahasa Jawa yang merupakan gabungan dari dua kata, medal (satuan leksikal dari level krama, yang bermakna keluar, pergi, merantau dan meninggalkan) dan lunga (berasal dari level bahasa ngoko, yang bermakna berangkat, pergi atau keluar). Terminologi tersebut diperuntukkan bagi orang asli Madura, secara genetis, yang tinggal dan menetap di luar pulau Madura, khusunya di Jawa bagian timur. Sebutan ini disematkan oleh orang Jawa yang tinggal di Surabaya dan Yogyakarta.[27] Kecenderungan sebutan ini lahir di luar tanah perantauan—di luar ‘Ujung Timur Jawa—yang dimaksudkan untuk memberi nama para perantau Madura yang jumlahnya cukup signifikan. Orang medalungan juga merujuk pada mereka yang tinggal jauh dari rumah untuk waktu yang lama, bahkan sampai menetap, dan oleh karenanya kehilangan karakter aslinya. Istilah ini kadang juga merujuk pada anak, yang ayahnya Madura dan ibunya non-Madura, sebagai akibat dari migrasi (anak medalungan). Istilah ini juga digunakan untuk membedakan atau mengopossisikan antara Madura asli dengan orang Madura yang berada di luar pulau Madura.[28] Para perantau ini tidak ingin memutuskan hubungan dengan tanah aslinya atau kultur serta masyarakat tempat ia berasal. Mereka kebanyakan cocok dengan lingkungan—sosial budaya—barunya, tetapi tetap tidak meninggalkan budaya aslinya, bahkan ketika mereka memilih menetap. Mereka sangat sering berhubungan dengan budaya lain yang dibawa kelompok etnis lain, mereka sepenuhnya sadar akan identitas mereka, dan memiliki ungkapan untuk diri mereka sendiri dalam hubungannya dengan kelompok etnis lain.

Di sisi lain, dalam konteks Jawa, pada tahun 1743 Mataram telah menyerahkan wilayah Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, Pasuruan, Besuki dan sebagian Madura kepada VOC dan menjadikannya gubernemen. Secara administratif Mataram tidak berkuasa terhadap daerah-daerah tersebut, dan secara kognitif daerah tersebut sudah dianggap ikut Belanda.Dalam tata negara Mataram, wilayah yang dekat dengan kerajaan disebut dengan negaragung,[29] sedangkan daerah luar kerajaan disebut mancanegara.[30] Daerah-daerah mancanegara di sebelah timur dan barat wilayah-wilayah kerajaan mulai diambil alih oleh Inggris pada Agustus 1812 dan akhirnya dikuasai oleh Belanda pada 1830. Secara kultural wilayah mancanegara ditempatkan dalam posisi periferi yang beperan sebagai pendukung kerajaan dalam negaragung. Ketika mancanegara sudah dikuasai Belanda, daerah dan masyarakatnya kemudian dipahami sebagai pendukung Belanda.

“Tolé tékane waé, Landa bakal lunga saka bumi kéné.”[31] Kalimat tersebut saya kutip untuk menjelaskan makna lunga dalam kaitan antara Mataram dengan Belanda. Lunga di sini bermakna menyingkir karena keberadaannya membuat banyak masalah, dalam hal ini menunjuk Belanda. Ketika dibawa dalam konteksmancanegara sebagai pendukung Belanda artinya wilayah dan masyarakatmancanegara secara kultural adalah orang-orang tersingkir dan disingkirkan, oleh Mataram. Penamaan pedalungan(medal+lunga) untuk para perantau yang berada di luar kekuasaan Mataram, khususnya di ‘Ujung Timur Jawa’ adalah praktik penyingkiran secara kultural, bahwa mereka sudah bukan bagian dari Jawa-Mataram. Hal ini terbukti dengan adanya percampuran kultur Jawa dengan kultur lain, yang membuatnya tidak lagi membawa/menjaga kultur Jawa-Mataram yang asli. Tak hanya itu, dalam hal kelas sosial secara historis, mancanegara adalah wilayah penaklukan Mataram, yang orang-orangnya ditempatkan antara lain sebagai pembayar pajak yang mesti tunduk di bawah penguasa. Kebanyakan mereka menempati kelas sosial rendah. Ketika mereka merantau untuk menjadi tenaga kerja di perkebunan partikelir, mereka juga berada di golongan kelas buruh. Jadi para perantau ini, dalam konteks Jawa, secara kultural tersingkir dan secara sosial berada di golongan kelas bawah.

Pedalungan, sebuah hipotesis

Pertama, istilah pedalungan diperkirakan lahir pada periode ekonomi-politik liberal sejak tahun 1870 sampai 1900, pada saat pemerintahan kolonial Belanda membuka kran investasi swasta dalam mendirikan perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan partikelir. Pada saat itu, perusahaan perkebunan membutuhkan banyak tenaga kerja yang diantaranya sebagai kuli, pekerja kasar, pekerja kebun, pembabat alas, penggalian bangunan, tenaga kerja lapangan; penanaman, pemeliharaan dan penuaian, serta proses pengolahan bahan mentah di pabrik. Secara birokrasi para pekerja tersebut berada di golongan kelas bawah, di bawah golongan prakarsa, penanam modal dan pengelola.

Kedua, pedalungan digunakan untuk menamai para perantau yang keluar (lunga) dari kampung halamannya untuk mencari kerja demi tujuan mengubah nasib, meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jika melihat konteks Madura, selama abad 19, kemiskinan menjadi permasalan sosial yang kronis. Kekurangan beras dan bahan pangan yang terus-menerus, ditambah dengan situasi yang memburuk karena bencana kelaparan, menjadikan merantau sebagai satu solusi yang diharapkan mampu mengubah kondisi hidup. Dalam konteks Mataram, tekanan dualisme kekuasaan; Belanda dan Kerajaan, serta monetisasi menjadikan masyarakat hidup dalam kekurangan. Hal ini mendorong mereka untuk bermigrasi atau merantau untuk mencari lapangan pekerjaan. Selama periode ekonomi-politik liberal, perusahaan-perusahaan perkebunan yang banyak dibuka, khususnya di Ujung Timur Jawa, memberikan mereka banyak kesempatan menjadi tenaga kerja perkebunan.

Ketiga, pedalungan ditafsir sebagai praktik eksklusi dari pihak Madura untuk menandai atau membedakan secara oposisional orang-orang Madura yang tinggal dan menetap di luar pulau Madura dengan orang Madura yang tinggal di pulau Madura. Dalam relasinya dengan Jawa, pedalungan digunakan untuk menamai para pendatang Madura di tanah Jawa, yang jumlahnya cukup banyak, bahkan di daerah-daerah tertentu jumlahnya sampai melebihi penduduk Jawa. Jumlah yang dominan ini berefek menggeser eksistensi kelompok etnis lain. Maka dari itu istilah pendatang, perantau dan pedalungan mengandung muatan politis perihal dominasi eksistensi sosio-kultural dan legitimasi kuasa dalam suatu masyarakat. Menyandang label pendatang, perantau maupun pedalungan, secara kultural diasingkan dari suatu masyarakat. Di sisi lain, dalam konteks antarJawa, pemberian nama pedalungan merupakan praktik penyingkiran secara kultural terhadap orang-orang yang sudah keluar–lunga dari wilayah Mataram–Negaragung. Mereka adalah orang-orang mancanegarasejak 1743 di luar kekuasaan Mataram dan dikuasai Belanda—yang dianggap sudah ikut Belanda. Mataram mengganggap orang-orang Mancanegara tersebut sudah lunga baik secara geografis maupun kultural. Secara geografis mereka berada di luar wilayah (kekuasaan) Mataram, secara kultural budaya mereka sudah bercampur dengan budaya lain, yang berarti tergerusnya budaya Mataram asli. Melalui pemberian nama pedalungan, ada praktik penyingkiran orang-orang perantauan, khususnya di Ujung Timur Jawa. Secara kultural mereka adalah orang-orang yang tersingkir, dan secara kelas sosial mereka berada di golongan kelas bawah (buruh).

Keterangan

Tulisan ini merupakan makalah yang disampaikan dalam Seminar Budaya: Membincang Kembali Terminologi Budaya Pandalungan, oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember Komisariat Sastra didukung Matatimoer Institute, Graha Bina Insani, Jember, 10 Desember 2016.

Catatan akhir

[1]Dalam bahasa Belanda Oosthoek berarti Ujung Timur. Secara kontekstual, Ujung Timur Jawa merupakan konstruksi Belanda, yang secara spasial bermakna periferi, yang belum tergarap. Saya menggunakan istilah Ujung Timur Jawa dalam perspektif Belanda, hanya untuk kepentingan menandai daerah-daerah awal tujuan migrasi pada abad 19 akhir sampai 20 awal. Untuk selanjutnya pada pertengahan abad 20 dan seterusnya, istilah ini bisa dikatakan tidak lagi relevan karena daerah yang dulunya disebut Ujung Timur telah menjadi benteng perekonomian yang maju, atau bisa diganti dengan sebutan Pokok Jawa Bagian Timur.

[2] Tentang pemberontakan ini lihat W.G.J Remmelink, The Chinese War and the Collapse of the Javanese State, 1725-1743, (Leiden: KITLV, 1994). Lihat Sri Margana, Ujung Timur Jawa, 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan,penerjemah Khoirul Imam,(Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2012), hlm. 40-41

[3] Gubernemen merupakan wilayah otoritas langsung Pemerintah Kolonial Belanda.

[4] Fransiscus Assisi, Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII sampai Medio Abad XIX), Disertasi UGM, 1983, hlm. 265.

[5] Ibid, hlm. 273.

[6]Refi Refiyanto, Migrasi Orang-Orang Yogyakarta ke Pasuruan 1900-1930, Skripsi UNY, 2015, hlm. 59.

[7] Tod Jones, Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 Hingga Era Reformasi, penerjemah Edisius Riyadi Terre, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 46.

[8] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, penerjemah Dharmono Hardjowidjono, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 189.

[9]Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Aditya Media), hlm. 81.

[10] P.S. Siswoyo,Kopi Internasional dan Indonesia, (Yogjakarta: Kanisius, 1993), hlm. 45. Lihat Indah Ningtyas Oktasari,Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur 1920-1942, AVATARA, e-journal pendidikan Sejarah, Volume 2 nomor 1, 2014, hlm. 127-128.

[11] Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Op. Cit., hlm. 85

[12] Ibid, hlm, 145-148

[13] Edy Burhan, “Migrasi Orang Madura dan Jawa ke Jember (Suatu Kajian Historis Komparatif)”, dalam jurnal Historia, Volume III No. 1/2006, hlm. 68

[14] Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Op. Cit., hlm. 149

[15] Laurence Husson,“Eight Centuries of Madurese Migration to East Java”, dalam Asia and Pacific Migration Journal, Volume 6, No. 1, hlm. 88

[16] Werkschema Reboisatie Madoera, 1938:8. Lihat Huub de Jonge, Madura dalam Empat Zaman:Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 24

[17] Ibid, 9-10. Mengenai orang-orang Madura di Pasuruan lihat De Vries, 1931. Lihat Huub de Jonge, Op. Cit, hlm. 24

[18] Statistical Pocketbook of Indonesia 1941, 1947:9. Dalam tahun 1930 orang Madura berjumlah 4,3 juta di Indonesia, hampir 7,3% dari seluruh penduduk. Lihat Huub de Jonge, Op. Cit., hlm. 24

[19] Suhartono,Op Cit., hlm. 96-97

[20] Ibid hlm. 72

[21]Refi Refiyanto, Op. Cit., hlm. 117

[22] Sejak tahun 1799 digunakan istilah “Vorstenladen” untuk menyebut daerah kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Selanjutnya lihat G.P. Rouffaer, “Vorstenladen”, Adatrechtbundels, 34, 1931, hlm.2. Lihat Suhartono, Op. Cit.hlm. 23.

[23] Edy Burhan, Op. Cit., hlm, 66-69.

[24] Lihat Edy Burhan Arifin, “Emas Hijau” di Jember Asal-Usul Pertumbuhan dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980, Tesis UGM, 1989, hlm. 100.

[25] Tentu para perantau itu tidak hanya orang-orang Jawa dan Madura. Untuk sementara saya masih merajut benang historis-kultural hanya dari Jawa dan Madura, hanya demi kepentingan melihat kemunculan istilah pedalungan. Tulisan ini juga masih dikembangkan untuk melihat lagi kemungkinan peran orang Cina, Bugis, Arab dan kelompok etnis lain dalam konteks pertemuan berbagai kebudayaan khususnya di ‘Ujung Timur Jawa’.

[26] Yongky Gigih Prasisko,Blandongan: Perebutan Kuasa Budaya Masyarakat Jawa dan Madura, (Yogyakarta: LPRIS), hlm. 14-15.

[27] Konstantinos Retsikas, “Being and Place: Movement, Ancestors, and Personhood in East Java, Indonesia”, dalam The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 13, No. 4 (Dec., 2007),hlm. 983

[28] “Un autre terme celui d’ orang medalungan désigne ceux qui vivent loin de chez eux depuis longtemps qui sont partis, qui on fait souche ailleurs et ont donc perdu de veu leur terre d’origine. Ce terme qualifie parfois aussi les enfants de père madurais et de mère non-maduraise, nés à la suite d’une migration (anakmedalungan). Les Madurais nés à Madura sont dénomés Madura Asli, par opposition à ceux nés en dehors de l’île”, Laurence Husson, La migration Madurese vers l’est de Java, (Paris: L’Harmattan, 1995), hlm. 20-21

[29] Negaragung atau negara agung merupakan daerah inti kerajaan, lahan-lahan di kawasan keratin. Lahan-lahan ini dipakai sebagai tanah-tanah raja (narawito, bumi pamajegan-Dalem) untuk menghasilkan produk-produk khusus, seperti sayur mayor dan buah-buahan, pajak dan tenaga kerja-bakti untuk keratin, dan sebagai tanah jabatan (lungguh) atau tanah garapan untuk anggota keluarga raja serta pejabat tinggi keratin. Lihat Peter Carey, KuasaRamalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 (Jilid III) edisi kedua, penerjemah Parakitri T. Simbolon, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 998

[30] Mancanegara merupakan daerah-daerah terluar atau provinsi –provinsi terjauh di kerajaan. Daerah-daerah terluar ini semula dimasukkan ke dalam harta warisan raja lewat penaklukan, diperintah langsung oleh bupati daerah itu sendiri, berbeda dengan negaragung yang diperintah oleh patih atas nama raja. Lihat Peter Carey, Op.Cit., hlm. 997. Ada juga kategori pasisirsebagai daerah luar, selain nagaragung sebagai daerah inti atau dalamdan mancanegara sebagai daerah sekitar atau daerah tetangga. Lihat Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Zaman Mataram II Abad XVI sampai XIX, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 118

[31] “Tandatangani saja, nak, orang Belanda bakal pergi dari bumi ini” (Cetak tebal kutipan oleh penulis). Kalimat tersebut merupakan bisikan mistis yang dialami Sultan HB IX yang menandakan posisinya berlawanan dengan Belanda. Lihat Denys Lombard, Nusa Jawa:Silang Budaya Kajian, Sejarah Terpadu, Bagian III: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris (Cetakan Keempat), penerjemah W.P. Arifin, R.S. Hidayat, N.H. Yusuf,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Form Jakarta-Paris dan École française d’Extrȇme-Orient, 2008), hlm. 69

Daftar bacaan

Arifin, E. B., 1989, “Emas Hijau” di Jember Asal-Usul Pertumbuhan dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1860-1980, Tesis UGM tidak diterbitkan.

Arifin, E. B , 2006, “Migrasi Orang Madura dan Jawa ke Jember (Suatu Kajian Historis Komparatif)”, dalam Historia, Volume III No. 1/2006.

Assisi, Fransiscus, 1983, Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII sampai Medio Abad XIX), Disertasi UGM tidak diterbitkan.

Carey, Peter, KuasaRamalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 (Jilid III) edisi kedua, penerjemah Parakitri T. Simbolon, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Husson, Laurence, 1995, La migration Madurese vers l’est de Java, Paris: L’Harmattan.

,“Eight Centuries of Madurese Migration to East Java”, dalam Asia and Pacific Migration Journal, Volume 6, No. 1.

Jones, Tod, 2015, Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 Hingga Era Reformasi, penerjemah Edisius Riyadi Terre, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jonge, Huub de, 1989, Madura dalam Empat Zaman:Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam, Jakarta: PT Gramedia.

Kartodirdjo, S. dan Suryo, D.,Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: Aditya Media.

Konstantinos Retsikas, 2007, “Being and Place: Movement, Ancestors, and Personhood in East Java, Indonesia”, dalam The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 13, No. 4 (Dec., 2007).

Kuntowijoyo, 2002, Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940, Yogyakarta: Mata Bangsa.

Lombard, Denys, 2008, Nusa Jawa:Silang Budaya Kajian, Sejarah Terpadu, Bagian III: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris (Cetakan Keempat), penerjemah W.P. Arifin, R.S. Hidayat, N.H. Yusuf, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan Form Jakarta-Paris dan École française d’Extrȇme-Orient.

Margana, Sri, 2012, Ujung Timur Jawa, 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan, penerjemah Khoirul Imam,Yogyakarta: Pustaka Ifada.

Moertono, Soemarsaid, 1985, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Zaman Mataram II Abad XVI sampai XIX, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Oktasari, I.N., 2014, Perkebunan Kopi Rakyat di Jawa Timur 1920-1942, AVATARA, e-journal pendidikan Sejarah, Volume 2 nomor 1.

Prasisko, Yongky Gigih, Blandongan: Perebutan Kuasa Budaya Masyarakat Jawa dan Madura, Yogyakarta: LPRIS.

Refiyanto, Refi, 2015, Migrasi Orang-Orang Yogyakarta ke Pasuruan 1900-1930, Skripsi UNY tidak diterbitkan.

Remmelink, W.G.J, 1994, The Chinese War and the Collapse of the Javanese State, 1725-1743, Leiden: KITLV.

Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern, penerjemah Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rouffaer, G.P., 1931, “Vorstenladen”, Adatrechtbundels, 34.

Siswoyo, P.S., 1993, Kopi Internasional dan Indonesia, Yogjakarta: Kanisius.

Statistical Pocketbook of Indonesia 1941, 1947, Batavia: Departement of Economic Affairs, Central Bureau of Statistics.

Suhartono, Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Tennekes, J., 1963, “De Bevolkingsspreiding der Residentie Besoeki”, Amsterdam: Tijdschrift van het Konilijk Nederlandsche Aardrijkskundig Genootacha.

Vries, E. de, 1931, Landbouw en Welvaart in het regenschap Pasoeroean, Wageningen: Landbouhageschool.

Werkschema Reboisatie Madoera, 1938, Pamekasan: Residentiekantoor.

Gambar cover dan isi diunduh dari Troppenmuseum.com

Share This:

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*