Menuju pascastrukturalisme: Implikasi-implikasinya dalam politik kajian sastra

Ren? Magritte, Golconde, 1953, Restored by Shimon D. Yanowitz, 2009 øðä îàâøéè, âåì÷åðã, 1953, øñèåøöéä ò"é ùîòåï éðåáéõ, 2009

IKWAN SETIAWAN

 

Menuju makna yang melampaui: Pengantar 

Dulu sewaktu saya kuliah S1 di Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra 1996-2002 (kini, Fakultas Ilmu Budaya, selanjutnya disingkat FIB) kondisi yang sangat biasa ditemui adalah kuatnya pembelajaran dan pengkajian sastra berorientasi pada aspek tema, pesan moral, dan konflik psikologis dan sosial. Wacana tersebut yang dirasionalisasikan dengan kepentingan “untuk segera lulus kuliah” melalui varian diskursifnya, seperti “tidak usah ndakik-ndakik, kamu ndak mungkin bisa”, “tidak usah membahas yang abot-abot, otakmu ndak nutut”. Namun, perlahan-lahan kondisi dan wacana tersebut berubah dengan berkembangnya pemahaman para dosen terhadap teori-teori yang lebih baru. Tentu saja, pada awalnya, muncul ‘tegangan-tegangan kecil’ antara para dosen senior yang sudah mapan dengan teori-teori lama dengan para dosen yunior yang menginginkan perubahan paradigma teoretis dalam proses akademis. Dengan siasat ngakali kurikulum, pemahaman akan teori-teori baru dimasukkan ke dalam matakuliah yang sudah ada. Artinya, ketika ‘rezim kurikulum’ masih sulit menerima pergantian nama-nama matakuliah, pilihan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran baru tanpa mengubah matakuliah lama adalah tindakan yang paling masuk akal. Akhirnya, mata kuliah seperti Prose, Drama, Poetry, Theory of Literature, Literary Research Methodology, dan Literary Criticism menjadi arena untuk memperkenalkan kepada mahasiswa pemikiran-pemikiran teoretis dan wacana-wacana baru.

Diakui atau tidak, perkembangan teori-teori sastra secara global tidak bisa dilepaskan dari pengaruh teori-teori sosial-humaniora yang tidak melulu berfokus pada kajian teks. Teori-teori pascastruktural dan neo-Marxisme serta banyak teori turunannya menjadi pilihan utama untuk diajarkan dan dikembangkan dalam proses akademis. Meskipun sudah berkembang sejak era 1970-an, pascastrukturalisme masih menjadi trend teoretis yang hangat untuk diperbincangkan dan diterapkan dalam kajian akademis. Tentu saja, mofidikasi teoretis tanpa menghilangkan substansi harus dilakukan karena teori-teori tersebut memang tidak berangkat dari kajian teks murni. Modifikasi tersebut diusahakan untuk menemukan titik-hubung antara pemikiran-pemikiran kritis yang berangkat dari subjek multidimensi dengan analisis tekstual yang cenderung menekankan pada satu dimensi. Modifikasi juga dilakukan dalam proses pembelajaran di level S1 agar mahasiswa bisa memahami dan menerapkan teori-teori tersebut dalam skripsi mereka.

Untuk kepentingan itulah, menuju pascastrukturalisme merupakan sebuah wacana yang sengaja sebarluaskan melalui workshop-workshop yang akan diselenggarakan secara ajeg. Untuk workshop kali ini, kita akan fokuskan kepada kajian sastra Inggris dan Indonesia dengan tujuan para mahasiswa—ataupun dosen dan peneliti—yang terlibat akan mendapatkan pemahaman bahwa makna dalam struktur teks bukanlah sesuatu yang sudah mapan. Alih-alih, ia adalah sebuah subjek yang bisa dibongkar dan diperbincangkan secara kritis, baik terkait konstruksi wacana, naturalisasi ideologi, maupun kepentingan-kepentingan yang dinormalisasikan di dalamnya. Dan, semua itu tidak pernah bisa dipisahkan dari kondisi historis berupa persoalan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang menjadi latar kontekstual penciptaan sebuah karya; relasi tekstual-kontekstual. Tentu saja hal ini berbeda dengan strukturalisme yang membongkar relasi-relasi antarunit naratif untuk menemukan makna-makna yang sudah dianggap mapan.

Menggugat kepamanan makna struktural

Sekali lagi, prinsip relasi tekstual-kontekstual berkepentigan untuk menelanjangi proses dan kepentingan ideologis yang dikonstruksi secara indah dalam teks sastra. Sementara teori struktural berorientasi kepada pemahaman makna sejati dalam relasi dan konstruksi tekstual sebuah peristiwa naratif, pascastruktural menekankan kepada pembongkaran hal-hal lain yang melampui struktur itu sendiri. Melampaui di sini buka berarti meninggalkan struktur tekstual, tetapi menggunakannya untuk membaca secara lebih detil dan kritis untuk bisa menemukan konstruksi-konstruksi di dalamnya.

Jembatan-jembatan

Untuk memasuki dunia pemikiran pascastruktural, kita perlu memahami terlebih dahulu perspektif yang ‘menjembatani’ dari strukturalisme ke pascastrukturalisme. Di sinilah kita bertemu dengan kontribusi penting mitologis Roland Barthes (1983) terhadap kajian sastra terkait bagaimana mendudukkan struktur teks sebagai struktur kepentingan yang meng-eks-nominasi ideologi dominan—menjadikannya tak bernama—guna menaturalisasikannya sebagai kewajaran yang tidak perlu diganggu-gugat. Pemikiran-pemikiran Barthesian ini merupakan ‘jembatan’ yang menghubungkan strukturalisme dengan konteks yang lebih kritis seperti diidealisasi oleh pascastrukturalisme. Apa yang menarik dicermati adalah Barthes tetap menekankan pada pentingnya rangkaian penanda naratif yang merepresentasi petanda atau konsep yang terhubung dengan ideologi atau kepentingan partikular dalam masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan teori strukturalisme genetik Lucien Goldmann (1975, 1981) yang menekankan pembacaan pada “struktur penuh makna” (significant structure) dalam rangkaian naratif yang mengusung pandangan dunia partikular terkait permasalahan dalam masyarakat. Pandangan dunia ini tidak bisa dilepaskan dari konteks zaman atau kondisi historis. Dan, yang lebih terpenting adalah pandangan dunia itu tidak bisa dilepaskan dari posisi kelas dari pengarang karena ia merupakan subjek kolektif yang membawa nilai, harapan, orientasi kelasnya ke dalam karya. Dalam kerangka yang lebih kritis, neo-Marxisme memberikan acuan bagaimana sebuah teks sastra bisa menjadi aparatus bagi kepentingan untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan ekonomi, politik, kekuasaan dengan memainkan isu-isu kelas dan konflik sosial serta mengartikulasikan warna kelas subordinat dalam teks. Pemikiran hegemoni Antonio Gramsci dan interpelasi ideologis Louis Althusser menjadi kerangka teori yang bisa membantu para dosen dan mahasiswa untuk mengetahui bagaimana sebuah institusionaliasi ideologi dan kepentingan itu tidak harus dilakukan dengan dogma-dogma represif, tetapi mengalir dalam permainan moralitas dan kultural yang bisa menjadi acuan masyarakat kebanyakan (Gramsci, 1981; Althusser, 1971; Fontana, 2008). Maka, memosisikan teks sastra semata-mata sebagai teks dengan makna-makna yang terbebas dari konteks dan kepentingan, kami rasa sudah harus ditinggalkan.

Menelusuri kerangka Foucauldian dan Derridean

Pemikiran-pemikiran Michel Foucault tentang wacana dan kuasa/pengetahuan (1980, 1981, 1984, 1989, 1998), misalnya, menjadi pintu masuk untuk memahami teks sastra sebagai “gugusan diskursif” yang di dalamnya berlangsung konstruksi-konstruksi wacana partikular yang tidak berdiri sendiri, tetapi berjalin-kelindan dengan wacana-wacana dari teks lain pada masa yang sama. Pemahaman terhadap praktik diskursif dalam teks serta kertuhubungannya dengan wacana-wacana lain akan mengantarkan pada keberlangsungan kuasa. Apa yang harus diingat adalah bahwa Foucault tidak bicara kuasa sebagaimana partai politik, raja, presiden, menteri, dan lain-lain. Ia juga tidak bicara kuasa sebagai milik seutuhnya kelas pemodal sebagaimana pemahaman Marxisme, meskipun ia tidak menolak bahwa kelas-kelas tersebut juga bisa diuntungkan oleh keberadaan wacana dan pengetahuan. Kuasa adalah mekanisme yang menyebar dan berlangsung di mana saja, termasuk dalam narasi sastrawi di mana wacana mempengaruhi pola pikir seseorang/subjek, me-liyan-kan mereka yang tidak se-pemikiran.

Pemikiran dekonstruksi Derrida (1987, 1989) memberikan arahan untuk lebih detil lagi membaca teks karena selalu menyisakan penundaan dan penghancuran makna ideal seperti yang dibayangkan strukturalisme. Bahwa selalu ada “permainan bebas” berupa penundaan dan penghancuran dalam sebuah teks yang dengan sendirinya menggugurkan bangunan makna utuh-ideal, sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap makna-makna lain yang dimarjinalkan. Menurut Haryatmoko (2016: 134-135), dengan dekonstruksi Derrida memiliki beberapa tujuan. Pertama, menawarkan cara untuk mengidentifikasi kontradiksi dalam politik teks sehingga membantu untuk memperoleh kesadaran lebih tinggi akan adanya bentuk-bentuk inkonsistensi dalam teks. Kedua, memperlakukan teks, konteks, dan tradisi sebagai sarana yang mampu membuka kemungkinan baru untuk perubahan melalui hubungan yang tidak mungkin. Ketiga, membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan melihat cara-cara bagaimana pengalaman ditentukan oleh ideologi yang tidak kita sadari karena ideologi sudah dibangun atau menyatu dalam bahasa. Keempat, dekonstruksi dianggap berhasil bila mampu mengubah teks, membuat asing bagi para pembaca yang sudah menganggap diri familiar, membuat mata terbelalak ketika disingkap makna-makna yang terpinggirkan. Maka, dalam struktur teks sastra kita bisa menemukan permainan bebas yang menunda atau bahkan menghancurkan makna-makna dalam sebuah karya. Pengarang sangat mungkin mengalami keselipan dalam pola pikira yang kemudian ditransformasikan ke dalam bahasa verbal struktur ceritanya. Akibatnya, ia secara tidak sadar ‘menggugat’ sendiri kemapanan makna. Melalui dekonstruksi kita juga bisa mengupas wacana ataupun ideologi yang sengaja disembunyikan atau disenyapkan demi kepentingan mobilisasi makna ideologis dominan.

Turunan-turunan

Teori-teori turunan dari pascastrukturalisme yang sesuai untuk terus dikembangkan dalam kajian sastra adalah representasi ala cultural studies, orientalisme, posmodernisme, poskolonialisme, new historicism, dan materialisme kultural. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah psikonalisis Lacanian yang mengidentitikasi pembentukan subjek diri.

Berangkat dari teori semiotika mitos Barthesian dan wacana Foucauldian, Hall (1997) mengkonseptualisasikan representasi untuk memahami bagaimana proses produksi makna dan wacana dalam sebuah teks yang tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks zaman dan kepentingan yang melingkupinya. Representasi menjadi kajian yang cukup populer dari era 1990-an sampai dengan saat ini. Penggunaannya mencakup banyak objek material, dari teks naratif, teks visual, teks audio-visual, dan lain-lain. Orientalisme—berbasis wacana Foucauldian dan hegemoni Gramscian—mengungkap bagaimana para sastrawan Barat atau yang menjadi subjek Barat mengkonstruksi perang biner antara subjek Oksidental dan Oriental untuk menegaskan superioritas yang pertama dan inferioritas yang kedua demi seabuh kekuasaan (Said, 1977). Pemahaman seperti ini alih-alih menunjukkan bahwa karya sastra Barat memiliki nilai-nilai adiluhung, orientalisme mengkritisi dan membongkar konstruksi diskursif superioritas dan hegemoni Barat dalam konfigurasi global, dari zaman kolonial hingga pascakolonial. Bahkan, dalam kajian terhadap karya-karya penulis Barat di era kontemporer masih tetap mengusung wacana-wacana orientalisme yang menjadi repetisi kolonialisme. Ironisnya, dalam karya-karya penulis pascakolonial seringkali muncul konstruksi orientalisme—Timur menimurkan Timur—yang berakibat kepada penyangatan inferoritas sang oriental. Meskipun demikian, sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadian orientalisme itu sebagai alat untuk mengkritisi rezim yang berbuat sewenang-wenang.

Posmodernisme mengajarkan bahwa tidak mungkin lagi membincang sastra dan budaya yang dibelenggu oleh narasi besar modernisme, karena sang liyan yang tidak rasional, magis, bodoh, mistis, kanibal, dan tribal juga punya hak untuk dinarasikan dalam alur cerita fiksional (McHale, 1987; Huntcheon, 1989). Dunia yang tumpang-tindih sebagai akibat globalisasi dan pertemuan banyak manusia dan banyak budaya serta munculnya kerinduan terhadap kehidupan non-rasional mendorong banyak sastrawan menulis karya yang tidak lagi menghadirkan narasi metropolitan Barat, tetapi juga narasi-narasi yang dulu ‘terlarang’ karena tidak masuk akal, magis, dan lain-lain. Menyikapi perkembangan tersebut, teori posmodern memberikan seperangkat analisis untuk membaca kompleksitas narasi karya yang memadukan “yang rasional” dan “yang tidak rasional”, “yang pinggiran” hadir di “yang pusat”. “Banyak dunia” ala posmodernisme memungkinkan kita untuk memahami betapa wacana, bentuk, praktik, ide, harapan yang pada masa lalu direpresi atau ditundukkan atasnama perluasan proyek modernitas, pada masa kini bisa muncul menjadi kekuatan diskursif yang mengganggu kemapanan modernisme itu sendiri.

Poskolonialisme mempopulerkan perjuangan intelektual dunia ketiga untuk menegaskan bahwa orang-orang terjajah/bekas terjajah dan diaspora memiliki kemampuan untuk terus mengartikulasikan dan menegosiasikan subjektivitas, budaya, dan kepentingan mereka di tengah-tengah budaya dominan Barat/metropolitan yang sangat sulit dilawan secara frontal sehingga terbentuklah konstruksi “keberantaraan”, “ambivalensi”, peniruan-sekaligus-pengejekan, dan hibriditas (Bhabha, 1994, Aschroft, 2001; Loomba, 2000). Implikasinya adalah bahwa karya-karya para sastrawan diasporik yang dicetak di metropolitan Amerika Serikat dan Eropa serta bercerita tentang perjuangan subjek yang berasal Afrika, Asia, Amerika Latin, Karibia, dan lain-lain semakin biasa dikaji oleh para mahasiswa.  Tentu saja, karya-karya klasik sastrawan Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa lainnya tetap menjadi bahan kajian, bersama-sama dengan karya-karya kontemporer mereka. Perkembangan ini, perlahan tapi pasti, mampu mempromosikan pemahaman bahwa Sastra Inggris itu bisa menjangkau “teks-teks” yang dulu dilarang oleh garis demarkasi kanonik dalam kajian. Selain itu, popularitas kajian sastra disasporik dengan perspektif poskolonial juga mempromosikan kenyataan budaya kontemporer di mana logika dominasi-subordinasi mulai lentur dengan antarsubjek manusia dalam suasana kosmopolitan yang dipenuhi hibriditas kultural.

New historicism memosisikan teks sastra sebagai subjek yang bukan hanya berkorelasi dengan konteks historis partikular, tetapi ikut membentuk sejarah dengan memproduksi wacana-wacana yang terhubung dengan formasi diskursif pada masa tertentu untuk menegosiasikan kekuasaan yang berkembang (Gallagher & Greenblatt, 2000). Bahwa karya sastra merupakan bagian pembentuk wacana historis partikular yang berkontribusi bagi keberlangsungan pengetahuan budaya yang menguntungkan kelas sosial tertentu dalam masyarakat pada sebua era tertentu. Sementara, materialisme kultural berangkat dari pemikiran kultural Marx dan hegemoni Gramsci untuk membaca teks sastra sebagai situs untuk menegosiasikan kompleksitas kekuasaan sekaligus mengartikulasikan kepentingan subordinat dan perjuangan kelas serta resistensi yang berkembang (Brannigan, 1998; Sinfield, 1992, 2006).

Bergesernya politik akademis kajian sastra: Simpulan sementara

Poskolonialisme dan posmodernisme menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana pertemuan budaya lokal dengan global dalam teks maupun kehidupan sehari-hari mampu memproduksi kontestasi sang Liyan yang pada masa lalu dimarjinalkan. Bahwa manusia-manusia diasporik dari Asia, Afrika, Karibia, maupun Amerika Latin di metropolitan AS dan Eropa mampu berjuang untuk bisa survive di tengah-tengah stigmatisasi yang masih mereka alami. Manusia-manusia yang berasal dari wilayah jauh di pedalaman ternyata mampu berkontestasi di ranah global yang bergerak begitu cepat. Pesan itulah yang ingin disampaikan oleh para sastrawan diasporik dan juga para pemikir poskolonial. Demikian pula dengan posmodernisme yang mengingatkan manusia-manusia metropolitan bahwa terdapat entitas yang harus diakui keberadaannya, bukan hanya superioritas sang rasional ala Barat. Dengan demikian, kajian-kajian terhadap sastra dan budaya lokal menjadi sangat penting. Matakuliah Comparative Literature atau Sastra Banding bisa menjadi pintu masuk penting, tetapi tidak lagi diarahkan semata-mata pada pembandingan stuktur, melainkan pada negosiasi dan kepentingan seperti apa yang muncul dalam karya-karya yang dibandingkan. Kajian-kajian terhadap karya sastra diasporik dan posmo juga menarik untuk diperkuat dengan kepentingan untuk menunjukkan bahwa karya-karya sastra saat ini tidak bisa hanya dikerangkai dengan semangat kemenangan mutlak realisme Barat karena tengah berkembang pula realisme magis yang sangat digemari oleh publik global. Dengan itu pula, pembelajaran sastra Inggris akan terlepas dari beban hegemonik sumbernya, yaitu kekuasaan Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya.

Pengaruh lanjut dari proses tersebut adalah bergesernya “politik kajian sastra”. Apa yang saya maksudkan dengan politik di sini adalah “bahwa persoalan pilihan teori dan implikasinya dalam kerja-kerja metodologis ditentukan oleh idealisasi ataupun penguasaan teori yang dibangung rezim pengajar atau peneliti tertentu yang sudah dianggap menjadi rezim kebenaran, sehingga meminggirkan atau lebih tepatnya me-liyan-kan teori-teori lain yang dikuasai oleh pengajar atau peneliti lain”. Akibatnya, akan terjadi ‘penggunungan’ kajian dengan teori-teori serupa serta berimplikasi kepada beranak-pianaknya mahasiswa atau peneliti muda yang membenarkan dan mendukung rezim kebenaran itu dengan bermacam alasannya. Ada yang ingin cepat lulus, mendapat simpati dari dosennya, malas membaca teori-teori baru, dan lain-lain. Lebih jauh, bagi subjek yang tidak bersepakat dengan rezim akan menjadi liyan yang benar-benar dipangkas keterlibatannya dalam kerja-kerja kajian sastra. Sebagai ilustrasi, seorang kawan karib yang juga berprofesi sebagai dosen sastra bertutur bahwa ia seperti menjadi orang asing di jurusannya karena tidak memiliki kawan yang bisa diajak berbincang tentang teori-teori pascastruktural yang sangat ia gemari sejak S2 di UGM Yogyakarta. Lebih parah lagi, ia seperti menjadi ‘musuh bersama’ karena mengajarkan teori-teori yang terdengar aneh dan sulit di telinga para kolegannya. Akibat fatal dari politik kajian semacam ini adalah kemandekan akademis yang ditandai dengan pengulangan teori-teori lama untuk mengkaji topik yang juga berupa pengulangan.

Menuju pascastrukturalisme akan “menggeser”—atau bisa-bisa, “menggusur”—kemapanan perspektif teoretis maupun jalan metodologis kajian sastra yang selama ini ada di lingkungan kita—dalam hal ini Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Para mahasiswa akan memiliki variasi teori dan kerja metodologis yang akan menuntut kesiapan para dosen atau para peneliti untuk terus membaca. Yang pasti, kondisi ini perlahan-lahan akan mengganti paradigma struktural murni atau teori-teori yang selama ini ‘tampak canggih’ tapi sebenarnya minim tatapan kritis. Dan, para dosen tentu saja tidak boleh kaget ketika mahasiswa bicara sesuatu yang lebih ‘canggih’.

 

Keterangan 

* Artikel ini merupakan makalah yang disampaikan dalam Workshop “Teori-teori Sastra Pascastruktural dan Penerapannya” yang diselenggarakan oleh MATATIMOER Institute bekerjasama dengan HISKI Komisariat Jember dan EDSA FIB UJ, Fak. Ilmu Budaya, UJ, 8, 9, 29 Oktober 2016.  Versi awal makalah ini disampaikan dalam Forum Komunikasi Prodi Sastra Inggris se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Prodi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya, 30 Juli 2016.

* IKWAN SETIAWAN adalah peneliti di Matatimoer Institute dan Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember.

* Cover tulisan diunduh dari: https://parallacticdrift.files.wordpress.com/2010/02/magritte-golconde.jpg

 

Daftar bacaan

Althusser, Louis. 1971. Lenin and Philosophy. New York: Monthly Review Press.

Aschroft, Bill. 2001. Post-colonial Future: Transformation of Postcolonial Culture. London: Continuum.

Barthes, Roland. 1983. Mythologies. New York: Hill and Wang.

Bhabha, Hommi K. 1994. The Location of Culture. London: Routledge.

Brannigan, John. 1998. New Historicism and Cultural Materialism. London: MacMilian Press Ltd.

Derrida, Jacques. 1997. Of Grammatology, Corrected Edition (Terj. Inggris Gayatri C. Spivak). Baltimore (USA): The John Hopkins University Press.

Derrida, Jacques. 1989. “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Science”. Dalam Davis Robert Con & Ronald Schleifer (eds). Contemporary Literary Criticism: Literary and Cultural Studies. New York: Longman.

Fontana, Benedetto. 2008. “Hegemony and Power in Gramsci”. Dalam Richard Howson & Kylie Smith. Hegemony: Studies in Consensus and Coercion. London: Routledge.

Foucault, Michel. 1998. The Will to Knowledge, The History of Sexualities Volume 1 (English trans. Robert Hurley). London: Penguin Books.

Foucault, Michel. 1989. The Archaeology of Knowledge (Terj. Inggris A.M. Sheridan Smith). London: Routledge.

Foucault, Michel. 1984. “Truth and Power”. Dalam Paul Rainbow (ed). Foucault Reader. New York: Panthean Books.

Foucault, Michel. 1981. “The Order of Discourse”, Inaugural Lecture at the College de France, 2 Desember 1976, dipublikasikan kembali dalam Robert Young (ed). Untying the Text: A Post-Structuralist Reader. Boston: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Foucault, Michel. 1980. Power/Knowledge. Brighton: Harvester.

Gallagher, Catherine & Stephen Greenblatt. 2000. Practicing New Historicism. Chicago: The University of Chicago Press.

Goldmann, Lucien. 1981. Method in Sociology of Literature. Great Britain: Basil Blackwell Publication.

Goldmann, Lucien. 1975. Towards A Sociology of the Novel. London: Travistock Publication.

Gramsci, Antonio. 1981. “Class, Culture, and Hegemony”. Dalam Tony Bennett, Graham Martin, Collin Mercer, & Janet Woolacott (eds). Culture, Ideology, and Social Process. Batsford: The Open University Press.

Hall, Stuart. 1997. “The Work of Representation”. Dalam Stuart Hall (ed). Representation, Cultural Representation and Signifying Practices. London: Sage Publication in association with The Open University.

Haryatmoko. 2016. Menggugat Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis. Yogyakarta: Kanisius.

Hutcheon, Linda. 1989. The Politics of Postmodernism. London: Routledge.

Loomba, Ani. 2000. Colonialism/Postcolonialism. London: Routledge.

McHale, Brian. 1987. Postmodernist Fiction. London: Routledge.

Said, Edward. 1977. Orientalism. London: Penguin.

Sinfield, Alan. 2006. Shakespeare, Authority, and Sexuality: Unfinished Business in Cultural Materialism. London: Routledge.

Sinfield, Alan. 1992. Faultlines: Cultural Materialism and Politics of Dissident Reading. Oxford: Oxford University Press.

Share This:

About Ikwan Setiawan 161 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*