Kuasa hegemonik: Membaca Kekuasaan dan Hegemoni Ideologis-Kultural

Dalam sejarah kajian kritis tentang berlangsungnya kekuasaan dalam masyarakat, tidak bisa dipungkiri telaah Marxis menempati posisi yang cukup signifikan secara akademis dan teoritis. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak kajian-kajian yang memotret relasi kekuasaan dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan Marxis. Pemikiran-pemikiran kritis Karl Marx menjadi penting dan banyak melahirkan pemikiran-pemikiran neo-Marxis yang mencoba mengkritisi sekaligus memperluas ranah kajian.

Tulisan berikut merupakan usaha saya untuk membaca secara kritis konsep-konsep teoritis dari pemikiran Marxis serta neo-Marxis—yang dalam hal ini diwakili Antonio Gramsci. Meskipun sama-sama mendasarkan kajian pada relasi produksi dan kuasa dalam masyarakat, kedua pemikiran tersebut dalam beberapa hal berbeda secara konseptual.

Moda dan relasi produksi dan kekuasaan dalam masyarakat

Tesis utama dari pemikiran Marxis adalah keberlangsungan kuasa dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh moda produksi yang membentuk dikotomi basis-superstruktur, buruh-pemodal dan negara. Relasi dan struktur dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh dikotomi tersebut. Marx menekankan bahwa dalam produksi sosial eksistensinya, manusia memasuki sebuah relasi yang sudah pasti, yakni relasi-relasi produksi yang sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan dalam perkembangan kekuatan materialnya dalam produksi.

Totatitas dari relasi produksi tersebut merupakan struktur ekonomi masyarakat, sebuah fondasi riil yang memunculkan superstruktur legal dan politis. Superstruktur tersebut kemudian berkorespondensi dengan bentuk-bentuk pasti dari kesadaran sosial. Moda produksi dari kehidupan material mensyaratkan proses kehidupan sosial, politis, dan intelektual secara umum. Jadi bukan kesadaran manusia yang menentukan eksistensi mereka, tetapi eksistensi sosiallah yang menentukan kesadaran mereka.

Dalam tahapan perkembangan tertentu, kekuatan-kekuatan produktif material masyarakat mengalami konflik dengan relasi-relasi produksi yang sudah eksis sebelumnya atau dengan relasi-relasi alat produksi di dalam kerangka yang masih beroperasi hingga saat ini. Dari bentuk-bentuk perkembangan kekuatan produktif, relasi-relasi tersebut berubah menjadi kekangan-kekangan. Konflik-konflik inilah yang kemudian menjadi awal dari era revolusioner. Dalam kondisi tersebut perubahan fondasi ekonomi, cepat atau lambat akan mengarah pada transformasi keseluruhan superstruktur yang luas.

Marx menjelaskan bahwa untuk mempelajari transformasi tersebut, perlu kiranya untuk membedakan antara (1) transformasi material dari syarat-syarat ekonomi produksi yang bisa ditentukan dengan cara pembacaan ilmu alam dan (2) bentuk-bentuk hukum, politik, relijius, artistik atau filosofis—bentuk-bentuk ideologis, yang mana dengannya manusia menyadari konflik-konflik tersebut dan berusaha memeranginya. Ketika seseorang tidak mampu menilai seorang individu dengan apa yang ia pikirkan tentang dirinya, maka seseorang tidak bisa menilai sebuah periode transformasi dengan kesadarannya. Tetapi, sebaliknya, kesadaran tersebut harus dijelaskan dari kontradiksi kehidupan material, dari konflik yang berlangsun antara kekuatan sosial produksi dan relasi produksi.

Maka Marx menekankan bahwa tidak ada aturan sosial yang bisa dimusnahkan sebelum semua kekuatan produktif yang mandiri dikembangkan. Dan relasi-relasi superior baru produksi tidak akan pernah menggantikan relasi yang lama sebelum syarat-syarat material bagi eksistensinya matang terlebih dahulu dalam masyarakat yang lama. Tesis-tesis itulah yang menjadi inti dari teori perubahan kekuasaan sosial berlandaskan moda dan relasi produksi yang ada dalam masyarakat.

Titik tekan dominan pada kekuatan dan perubahn moda serta relasi produksi dalam masyarakat sebagai penyebab perubahan revolusioner ini, kemudian mendapatkan kritik—atau mungkin bisa dibilang sebagai perbaikan da perluasan kajian—dari para pemikir neo-Marxis seperti Louis Althusser dan Antonio Gramsci. Mereka berdua melihat, bahwa basis ekonomi memang menjadi faktor penting dalam perunbahan sosial, tetapi faktor ideologis-kultural yang mewujud dalam kehidupan masyarakat juga menjadi penting dalam konteks tersbut. Realitas historis menunjukkan betapa tesis revolusi sosial sebagai reaksi dari munculnya ketimpangan produksi, tidak pernah terbukti, dalam kasus negara-negara modern. Melebihi Marx, Gramsci menawarkan konsep “hegemoni” untuk membaca realitas kekuasaan dan perubahannya dalam masyarakat.

Gramsci dan hegemoni

Gramsci menggunakan konsep hegemoni pada awalnya untuk menelaah dominasi ideologi dan kultural dari kelas borjuis. Ia menelorkan konsep tersebut sebagai paparan konseptual yang menyajikan pembahasan tentang ideologi dan kesadaran. Bagi Gramsci, konsep hegemoni tidak hanya memuat kritik pedas terhadap teori-teori krisis yang mekanistik, tapi juga memuat pemahaman implisit dari kemampuan sistem untuk mereproduksi dirinya meskipun hegemoni juga terus mempertanyakan kontradiksi ekonomi. Artinya hegemoni tidak bisa dilihat hanya semata-mata dari perbedaan terhadap penguasaan modal. Karena ia menganggap bahwa tidak ada metode yang bisa digunakan untuk memprediksikan “kematian kapitalisme.” Pembahasan teoritis terhadap hegemoni (dan juga counter-hegemoni) mengindikasikan bahwa transisi menuju sosialisme (sebagaimana cita-cita Marxis) tidak bisa secara sederhana dipahami hanya dengan melihat antagonisme yang tidak pernah bisa dipertemukan dalam moda produksi, yakni antara kelas pemilik modal dan kelas buruh.

Pemikiran Gramsci secara ideologis juga memberikan alternatif pemikiran yang melampaui pemikiran para pemikir Marxis terdahulu—saintifik. Perlu dicatat kiranya bahwa Marxisme saintifik seringkali mengedepankan aksioma yang mengatakan bahwa politik, ideologi, dan budaya merupakan refleksi dari “basis” material di mana mereka merupakan elemen dari “superstruktur”. Ideologi dengan demikian merupakan ekspresi yang terdistorsi dari realitas sosial, sebuah bentuk bentuk rasionalisasi atau “kesadaran palsu”. Gramsci—dipengaruhi pemikiran Croce tentang “etiks-politis” dalam sejarah Italia—sebenarnya juga tidak pernah meragukan bahwa ide mempunyai peran aktif dalam perjuangan kelas. Keyakinan inilah yang kemudian memaksanya untuk me-rekonseptualisasikan motif basis-superstruktur sebagaimana yang berkembang dalam Marxisme klasik. Maka, ia membuat analisis teoritis tentang dominasi kapitalis dan menawarkan ‘alat-alat’ yang bisa digunakan untuk melawannya.

Basis konsensual hegemoni

Memang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Gramsci menolak keutamaan faktor ekonomi dalam membentuk perkembangan historis dalam jangka panjang. Secara kontras ia berargumen bahwa moda produksi merupakan faktor krusial selama periode-periode stabilitas atau perubahan evolusioner yang lambat, ketika lembaga-lembaga yang mapan tetap ataupun kurang utuh. Namun kerangka semacam ini, meskipun mungkin berguna untuk mengkaji bentuk-bentuk kontinyuitas, sebenarnya tidak bisa menjelaskan pase transfomatif kritis sejarah yang dicirikan dengan konflik terbuka, kekacauan dan revolusi, ketika sebuah sistem memberikan jalan bagi sistem yang lain.

Dalam pandangan Gramsci, hanya teori dialektika-kritis yang melampaui determenisme ekonomi yang akan memberikan penekanan pada kesalingpengaruhan antara kekuatan-kekuatan sosial beragam yang saling berkonflik dalam momen “konjungtural” dari perubahan revolusioner. Dalam model basis-supertruktur, Gramsci menggantikannya dengan dalil-dalil yang lebih dinamis dan historis tentang ensembel “relasi-relasi” dan “blok historis”, yang memungkinkan investigasi dari situasi dan peristiwa konkrit.

Dalam The Modern Prince, Gramsci menjelaskan bahwa “sangat mungkin mengabaikan pandangan bahwa krisis ekonomi akan langsung menghasilkan peristiwa sejarah fundamental, sebaliknya krisis ekonomi secara sederhana akan menciptakan sebuah medan yang lebih cocok bagi penyebaran mode-mode pemikiran tertentu, serta cara-cara tertentu untuk mempertanyakan dan menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan semua perkembangan lanjut dari kehidupan nasional. Berikut refleksi teoritis Gramsci tentang Revolusi Perancis:

…hancurnya keseimbangan dari kekuatan-kekuatan bukan merupakan akibat dari penyebab-penyebab mekanis yang langsung, sebagai contoh pemiskinan dari kelompok sosial yang mempunyai kepentingan dalam menghancurkan keseimbangan tersebut, dan yang dalam kenyataan memang hancur. Hancurnya keseimbangan terjadi dalam konteks konflik pada tataran atas; konflik yang berkaitan dengan ‘harga diri’ kelas dan pembakaran sentimen kemerdekaan, otonomi, dan kuasa. Sebuah pertanyaan khusus bagi sejarah; realitas adalah aspek parsial dari masalah relasi kekuatan, dalam level yang lebih beragam.”

Gramsci juga mengingatkan bahwa Marxisme pada awalnya berasal dari sistem filosofis dan menemukan bentuknya melalui pentingnya kajian historis, perjuangan politis, dan definisi budaya. Bahkan untuk beberapa hal dalam Notebooks, ia merujuk pada diktum Marxisme yang mengatakan bahwa manusia mengembangkan kesadaran dan menjadi aktor-aktor politik dalam ruang ideologis, serta mendukung klaim bahwa kesadaran sangat mempengaruhi muatan dan hasil dari konflik kelas. Bagi Gramsci, ide, keyakinan, kesukaan kultural, dan bahkan mitos serta takhayul mempunyai realitas “material” tertentu dari miliknya sendiri karena mempunyai kekuatan yang menginspirasikan orang-orang untuk melakukan tindakan untuk berinteraksi dengan kondisi ekonomi, meskipun kemudian menjadi tidak lebih dari sekedar abstraksi kosong. Dengan kata lain, kontradiksi-kontradiksi dalam masyarakat kapitalis tidaklah ‘meledak’, tetapi teraktualisasikan dan bahkan dimanipulasikan oleh kekuatan manusia. Sebuah Marxisme yang diturunkan hanya pada ekonomisme, sebenarnnya “kehilangan bagian penting dalam kapasitasnya untuk ekspansi budaya”, terutama di antara para intelektual. Jadi dalam pemikiran Gramsci, ideologi tidak pernah dilihat sebagai citra yang termistifikasi atau terdistorsi  dari sesuatu yang lebih dasar; karena sangat sulit untuk membedakannya dari totalitas sosial, ideologi mewujud sebagai relevansi logika dan politis yang melepaskannya dari jerat-kerat Marxis saintifik. Jadi, Gramsci mengkritisi pemikiran Marxis saintifik yang mendasarkan sumber kekuasaan kelas kuasa pertama-tama dari moda produksi dan kedua dari kekuasaan negara. Titik tekan utama Gramsci adalah basis “konsensual” kekuasaan yang mewujud dalam konsep hegemoni.

Gramsci mendekati masalah hegemoni dari dua sudut pandang. Pertama, ia merangkai moda yang saling bertentangan dari kontrol politis, mengkontraskan fungsi-fungsi “dominasi” (kekerasan fisik secara langsung) dengan “hegemoni” atau “arahan” (manipulasi ideologis, persetujuan), yang sebenarnya memangkas perbedaan antara negara dan masyarakat sipil. Masyarakat borjuis bercirikan “alam ganda”, separuh binatang dan separuh manusia, yang dalam praktiknya mewujud sebagai level kekuatan dan persetujuan, kekuasaan dan hegemoni, kekerasan dan peradaban. Para pemikir Marxis kebanyakan mengabaikan elemen kedua dan lebih mementingkan elemen pertama, sehingga membawa konsekuensi yang menghancurkan strategi politiknya sendiri. sementara salah satu tugsa Gramsci adalah merestorasi sisi konsensual dari politik. Yang penting kemudian adalah tidak ada aturan sosial yang mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama hanya dengan mendasarkan pada kekuasaan negara yang terorganisir. Sebaliknya,  kecenderungan kelas kuasa untuk melakukan represi dan kekerasan merupakan tanda dari kelemahannya. Yang memberikan kontribusi bagi keberlangsungan politis riil adalah dukungan rakyat kebanyakan atau persetujuan ideologis.

Aspek kedua dari hegemoni berpusat pada analisis Gramsci tentang gerakan pemberontakan seperti ketika rakyat berjuang untuk menciptakan legitimasi konsensualnya sendiri atau kehadiran counter-hegemoni baik dalam masyarakat sipil maupun negara. Bagi kaum proletar untuk bisa merebut kekuasaan dari kelas borjuis, maka mereka pada akhirnya akan menjadi “hegemonik”. Terutama dalam hal gerakan untuk melampaui fase “kerjasama ekonomi” yang serba membatasi dari kelompok tertentu ataupun kepentingan-kepentingan kelas menuju fase politis atau “universal” yang mana prinsip pengorganisiran intelektual moral baru bagi masyarakat sebagai satu kesatuan bisa dikedepankan. Lebih jauh Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni bisa dicapai ketika:

…kepentingan kerjasama seseorang pada perkembangan saat ini dan masa depan, melebihi batasan-batasan kerjasama dari kelas ekonomi murni, sehingga bisa dan harus menjadi kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok subordinat juga. Ini merupakan fase politis yang paling murni, dan menandai perjalanan menentukan dari struktur menuju ruang superstruktur kompleks…..yang tidak hanya membawa kesepakatan tujuan-tujuan ekonomi dan politik, tetapi juga penyatuan intelektual dan moral, menempatkan semua masalah seputar kegusaran perjuangan bukan pada tataran kerjasama tetapi tataran universal sehingga bisa menciptakan hegemoni sebuah kelompok sosial fundamental (kelas) terhadap rangkaian kelompok-kelompok subordinat.

Penjelasan di atas, seolah-olah menerangkan bahwa motivasi utama dalam teori hegemoni adalah penolakan terhadap ekonomisme baik secara metodologis maupun politis. Tetapi, hal itu tidak berarti bahwa ruang ideologis-kultural bersifat otonom. Dan juga tidak berarti bahwa ekonomi tidak punya peran dalam praktik hegemoni. Pemikiran Gramsci sebenarnya lebih dialektis, lebih bisa menyentuh kompleksitas sistem dominasi borjuis: “jika hegemoni bersifat etis-politis, maka ia juga harus bersifat ekonomik, harus didasarkan pada fungsi menentukan yang dipraktikkan oleh kelompok penguasa dalam inti yang cukup menentukan dari aktivitas ekonomi.”

Definisi Gramsci tentang hegemoni kemudian memang agak meluas. Hegemoni mencakup keseluruhan tingkatan nilai, sikap, keyakinan, norma-norma budaya, ajaran-ajaran legal, dan lain-lain. Semuanya menuju satu tingkatan tertentu ataupun tingkatan lain yang menyerap masyarakat sipil, sehingga memadatkan struktur kelas dan bentuk-bentuk berlipat dominasi yang melaluinnya. Arena-arena penyampaian ideologi-kultural menjadi tak terbatas, bisa melalui: negara, sistem hukum, tempat kerja, sekolah-sekolah, gereja-gereja (lebih umum tempat-tempat ibadah, penulis), birokrasi, aktivitas budaya, media, keluarga, dan lain-lain. Kesemuanya kemudian dinamakan aparatus hegemonik. Hegemoni, dengan kata lain, melibatkan lebih dari ideologi tunggal yang dianggap baik (semisal liberalisme) yang merefleksikan (dan memistifikasi) kepentingan-kepentingan kelas dominan. Dalam masyarakat kapitalis, hegemoni tidak hanya melibatkan individualisme kompetitif yang disebarkan oleh liberalisme tetapi juga atomisasi sosial serta depolitisasi yang dihasilkan oleh birokrasi, fatalisme yang di ajarkan agama, pemujaan negara melalui nasionalisme, serta seksisme yang tumbuh dalam keluarga.

Bahkan di dalam sistem-sistem yang bertipe sama, bentuk perkembangan hegemonik bervariasi secara dramatis, meminjam pengaruh sisa-sisa atau “daya tahan” tradisionalisme seperti keberlangsungan kelas-kelas agraris feudal seperti yang terjadi di Italia selatan jauh setelah industrialisasi dimulai. Apapun bentuknya, Gramsci sebenarnya menjelaskan bahwa kelas penguasa selalu berusaha untuk menjustifikasi kekuasaan, kekayaan, dan statusnya secara ideologis, dengan tujuan mengamankan penerimaan rakyat kebanyakan terhadap posisi dominanya sebagai sesuatu yang “alamiah”, sebagai bagian dari aturan sosial, sehingga tidak bisa dilawan. Itu menandakan bahwa pengaruh aparatus hegemonik bergantung sepenuhnya pada hal yang mana mekanisme penyebaran nilai, gaya hidup, dan orientasi kultural berhasil dalam mentransformasikan kesadaran populer. Untuk itu, guna melangsungkannya ide-ide kuasa harus mewujud secara mendalam dalam bentuk relasi sosial dan tradisi nasional.

Gramsci mengemukakan bahwa sejauh ide-ide kuasa diinternalisasikan oleh mayoritas rakyat dan menjelma sebagai motif dalam kehidupan sehari-hari, maka ide-ide tersebut akan menjadi “kehendak bersama” (common sense) sepertihalnya konsepsi tradisional populer tentang dunia. Pada level ini hegemoni menjalankan fungsi yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan tentara dan polisi, yakni (1) memistifikasikan relasi kuasa, isu-isu publik, dam peristiwa-peristiwa sejarah; (2) mendukung fatalisme dan kepasivan terhadap tindakan politis; (3) menjustifikasi tipe-tipe beragam dari sistem yang menuntut pengorbanan.

Namun, hubungan yang cukup dekat antara kelas dominan dan subordinat tidak bisa direalisasikan tanpa kehadiran strata intelektual yang terikat secara relatif dan koheren terhadap pandangan dunia yang berakar dari filsafat, ilmu pengetahuan, teori sosiologi, hukum, dan sebagainya. Dalam bahasa Gramsci dikatakan bahwa “kehendak bersama merupakan cerita lisan dari filsafat”. Dengan demikian bisa dipahami bahwa hegemoni berlangsung dalam dua cara, yakni: (1) sebagai “konsepsi umum tentang kehidupan dari rakyat kebanyakan dan (2) sebagai “program skolastik” atau rangkaian prinsip-prinsip intelektual-moral yang direproduksi oleh sebuah sektor strata terdidik.

Dalam perkembangan selanjutnya, Gramsci juga menolak persamaan yang pemikir Leninis yang menyamakan struktur pemerintah dengan kelas diktator. Lebih jauh Gramsci sampai pada hubungan yang lebih dialektis antara negara dan masyarakat sipil di mana institusi-institusi kekuasaan politik muncul sebagai ruang kompleks bagi kekuatan-kekuatan sosial dan politik. Itulah mengapa kemudian negara menjadi signifikan. Alasannya adalah (1) negara merupakan arena kontestasi ideologis dan politis dan (2) negara merupakan medium di mana melaluinya kelas dominan berusaha keras memobilisir atau “meng-universal-kan” kesepakatan dari rakyat kebanyakan. Dengan merujuk pada ajaran Machiavelli, bisa dikatakan bahwa kekuasan negara memiliki kapasitas unik untuk “menasionalisasikan” kepentingan-kepentingan spesifik kelompok politik karena dengan demikian negara juga bisa melawan tekanan-tekanan fragmentasi sosial dan regional. Negara berfungsi sebagai ‘tempat penyimpanan’ kesatuan moral-intelektual yang melebihi divisi-divisi kelas melalui sentuhan-sentuhan agama, norma-norma hukum konstitusional, tradisi bahasa dan kultural.

Namun, ketika negara secara historis membawa aktivitas-aktivitas hegemonik dengan beragam level keberhasilannya, hanya dengan meningkatnya kapitalisme aparatus negara memperluas kehadiran ideologisnya melalui masyarakat sipil. Sebagaimana yang ditulis Gramsci berikut:

Kelas-kelas penguasa terdahulu secara esensial sangatlah konservatif dalam pengertian bahwa mereka tidak cenderung mengkonstruk lintasan organik dari kelas-kelas lain menjadi bagian dari kelas mereka sebagai alat untuk memperluas ruang kelas mereka baik secara teknis ataupun ideologis. Konsepsi mereka tidak ubahnya kastil tertutup. Kelas borjuis memposisikan dirinya sebagai sebuah organisme dalam gerakan kontinyu, mampu menyerap keseluruhan masyarakat, memasukkan kepentingan ekonomi dan kultural masyarakat ke dalam level ekonomi dan kultural yang dimilikinya. Fungsi keseluruhan dari negara telah ditransformasikan; negara telah menjadi ‘pendidik’.

Penjelasan di atas menandakan bahwa konsep hegemoni Gramsci sebenarnya memperkenalkan pandangan ekspansif  tentang negara sedangkan teori Marxis terdahulu mempunyai pandangan yang instrumentalis tentang negara dan politik. Pandangan Gramsci tentang hegemoni sebagai mediasi antara negara dan masyarakat sipil merepresentasikan (pada masanya) tentu menjadi cara baru dalam memahami fenomena ideologis.

Munculnya krisis hegemoni

Hal penting lainnya yang harus diungkapkan dari hegemoni, adalah pandangan Gramsci tentang hegemoni sebagai sebuah konsep yang problematik. Hegemoni merupakan bagian dari sebuah dinamika, selalu membentuk relasi-relasi yang kompleks, dan bukannya pusat legitimasi dari aturan statik dan totaliter dimana oposisi politik secara menyeluruh bisa diserap. Korelasi antara institusi-institusi politik dan dukungan konsensual mereka akan berubah dari yang semula stabil menjadi rapuh—sebuah keseimbangan yang mana, dengan meminjam pada faktor historis, ekonomi, dan kultural, ikut menentukan “sumberdaya” ideologis di mana kelas penguasa bisa memobilisir dalam periode krisis. Inilah yang kemudian memunculkan ketidakseimbangan (disequilibrium) dalam sebuah sistem hegemonik yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut “hegemoni yang rapuh”.

Sebagai contoh dari hegemoni yang rapuh, Gramsci merujuk pada pemerintahan Jerman pada abad ke-19—hampir mirip dengan Italia zaman Renaisans—dimana kehidupan intelektual dan kultural dibatasi hanya pada kelompok inti elitis yang hanya mempunyai sedikit akses hubungan dengan keseluruhan penduduk. Pada masa itu strata dominan seniman, politisi, dan intelektual hanya mempunyai pengaruh kecil dalam masyarakat sipil secara keseluruhan sehingga peran hegemoniknya—kekuatannya untuk membentuk kesadaran populer—dibatasi secara ekstrim. Akibat dari kurangnya “prinsip yang terorganisir” kekuatan sosial populer bisa menikmati otonomi yang lebih luas sehingga mereka bisa membangun “counter-hegemoni”. Tidak hanya kelas feudal, kelas borjuis pun gagal dalam memapankan syarat-syarat bagi terwujudnya komunitas nasional sehingga semangat regionalisme meningkat dan konsensus sosial yang lebih luas pun gagal dicapai. Ketika tidak ada keterikatan organik antara kelas penguasa dengan masyarakat sipil maka dominasi ideologi hanyalah menjadi “fenomena pengaruh kultural yang abstrak”.

Merujuk pada realitas di atas, maka teori kekuasaan konsensual—hegemoni—sebenarnya memberikan pemahaman yang lebih luas dan komperhensif tentang perubahan revolusioner, cita-cita yang tidak bisa diwujudkan oleh negara-negara komunis maupun sosialis kecuali melalui kepemimpinan diktator dan otoritarian. Ketika berlangsung sebuah krisis hegemoni—yang ditandai dengan kolapsnya bentuk otoritas lama—dalam sebuah negara maka sangat mungkin untuk untuk mewujudkan cita-cita sosialisme dalam masyarakat. Proses historis tersebut bisa mengambil salah satu dari dua bentuk berikut: (1) penurunan secara gradual dari legitimasi kelas penguasa dan (2) penurunan secara cepat dan tiba-tiba dari legitimasi kelas penguasa yang akan secara dramatis membentuk kesadaran populer yang mengarah pada penolakan luas terhadap ideologi-ideologi tradisional. Untuk bentuk pertama biasanya mewujud dalam ekspresi massa yang menunjukkan apatisme, sinisisme, dan keraguan terhadap kelas penguasa. Sedangkan yang kedua lebih mewujud dalam bentuk-bentuk perjuangan kelas yang dipolitisir dan ditandai dengan penyebaran norma-norma anti-otoritarian dalam banyak ruang publik, perkembangan subkultur anti-sistem, adopsi kode-kode bahasa baru, dan lain-lain. Munculnya ekspresi counter-hegemoni yang semakin meluas tersebut akan diikuti oleh ketakutan pihak elit penguasa yang kemudian akan melakukan tindakan kekerasan dan represi.

Hegemoni dan perjuangan kelas

Teori hegemoni dalam perkembangannya banyak memberikan inspirasi bagi pemikiran ulang Marxis terkait dengan kekuasaan negara dan politik, dan secara tidak langsung terkait dengan strategi politik yang diterapkan di negara-negara berkembang. Dalam makna strategis, teori Gramsci berkisar seputar pembedaan antara fase organik dan konjuntural, yang kemudian bisa disamakan dengan dikotominya yang cukup terkenal “perang posisi” dan “perang gerakan”. Titik keberangkatan tersebut, memungkinkan Gramsci untuk memfokuskan pada usaha kelompok-kelompok subaltern untuk memperoleh supremasi ideologis-kultural—mengasumsikan posisi “kepemimpinan” dalam masyarakat sipil—sebagai syarat awal untuk mengambil alih kekuasaan negara.

Jika obsesi kaum Leninis pada dimensi konjuntural—pertarungan untuk mendapatkan kontrol politik dan militer negara—bisa bermakna dalam kasus Rusia masa Tsaris dimana negara adalah segala-galanya sementara masyarakat sipil tidaklah mempunyai arti, di negara Barat sebuah strategi baru dibutuhkan untuk lebih mementingkan “pertahanan” kelas borjuis. Dengan merefleksikan kegagalan teori krisis konvensional dalam konteks secara umum, Gramsci menulis bahwa bagi sebagian besar masyarakat kapitalis lanjut “masyarakat sipil tengah menjadi struktur yang sangat kompleks dan salah satu yang resisten terhadap pengaruh elemen-elemen ekonomi secara langsung (semisal krisis, depresi, dll). Dalam lingkungan hegemoni yang menguat, “sebuah krisis tidak bisa memberikan kekuatan perlawanan satu kemampuan untuk mengorganisir secepat kilat dalam ruang dan waktu” serta “kurang bisa memberikan semangat perjuangan”. Dalam konteks itulah Gramsci melihat bahwa Rusia telah obsesi Leninis telah gagal sementara di negara Barat perlu untuk mengatur fase perjuangan yang lebih panjang dan multi-dimensional selama penaklukan kekuasaan. Realitas itu menunjukkan bahwa baik skema kalangan Marxis ortodoks maupun Leninis tentang perpecahan “katastropis” dalam moda produksi yang memberikan peluang bagi intervensi cepat dari kekuatan revolusioner bersenjata harus disingkirkan dalam model counter-hegemonik.

Gramsci terkadang merujuk pada Reformasi Protestan dan Revolusi Perancis sebagai contoh historis politik counter-hegemonik yang berhasil. Dalam masing-masing kasus, penyingkiran aturan tradisional tidak muncul sebagai peristiwa atau episode dramatik namun lebih cenderung menjelma fase panjang dan gradual ‘peragian ideologis-kultural’ yang disusun oleh nilai-nilai subversif (semisal Protestanisme, Pencerahan, dll) serta berkaitan dengan kekuatan-kekuatan sosial yang muncul. Dengan demikian, transfer kekuasaan institusional merupakan momen tunggal dalam modifikasi terus-menerus terhadap relasi-relasi kelas yang berlangsung secara luas “di bawah permukaan” struktur, hukum, dan norma formal.

Dalam pandangan Gramsci, transformasi sosialis di negara-negara Barat diharapkan mengikuti bentuk umum berikut: kekuasaan kelas pekerja dalam masyarakat sipil akan menjadi awalan penting untuk serangan terhadap negara borjuis. Tentu saja pengambilalihan kekuasaan model Bonapartis bisa saja memangkas proses tersebut, namun kurangnya dukungan konsensual yang luas akan menjadikan kekuasaan tidak demokratis dan tidak egaliter.

Memang perjuangan kelas bagi hegemoni tidak pernah sesederhana hanya sebagai konflik ide dan nilai. Bagi Gramsci perjuangan kelas melalui fase “konjuntural” maupun “organik” dalam cara yang menentang formula konvensional. Kelas tertindas tidaklah berkembang secara harmonis, namun seringkali menggelora dan menderita kekalahan, untuk kemudian maju bersama-sama melalui variasi blok historis (semacam aliansi antara kelas buruh, intelektual, seniman, dan kelas lain yang menentang kelas dominan) dan formasi politik. Itulah mengapa Gramsci sangat menekankan transformasi dalam masyarakat sipil.

…supremasi kelompok sosial memanifestasikan dirinya dalam dua cara, sebagai ‘dominan’ dan ‘kepemimpinan intelektual-moral’. Sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok antagonistik, yang mana cenderung ‘melikuidasi’, atau ‘menundukkan’ bahkan dengan kekuatan bersenjata; ia memimpin kelompok-kelompok keluarga dan sekutu-sekutunya. Sebuah kelompok sosial bisa, dan merupakan keharusan, lebih dahulu menjalankan ‘kepemimpinan’ (intelektual-moral, penulis) sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan (ini merupakan salah satu syarat prinsipil bagi pemenangan kekuasaan).

Hegemoni Gramsci dalam beberapa pertanyaan: simpulan

Dari paparan singkat di atas, kita bisa membaca betapa Gramsci telah berhasil memberikan konsep-konsep teoritis yang inovatif tentang berlangsungnya kekuasaan dalam masyarakat serta kemungkinan untuk ‘merebut’ kekuasaan tersebut dan menjadikannya sebagai kuasa sosialis dalam masyarakat sipil. Dan tentu tesis-tesis yang dikembangkan Gramsci bisa dikatakan telah melampaui konsepsi Marxis ortodoks.

Namun, di balik keberhasilannya tersebut, kita bisa mengajukan beberapa permasalahan kritis, terutama berkaitan dengan (1) pembedaannya tentang masyarakat sipil dan negara yang kurang mendapatkan analisis lebih sehingga menjadi kabur, (2) kurangnya eksplorasi konseptual secara detil tentang mekanisme hegemoni dan counter-hegemoni dalam kapitalisme lanjut yang di dalamnya melibatkan institusi-insitusi demokratis, serta (3) dalam konteks kapitalisme negara yang terorganisir, yang kurang diantisipasi oleh Gramsci, usaha-usaha teoritis dan politis untuk mengisolasi masyarakat sipil merupakan sebuah ilusi.

Dalam konteks negara kapitalis terorganisir, sangat sulit kita membayangkan bagaimana bisa muncul sebuah kekuatan counter-hegemoni ketika sebagian besar institusi-institusi demokratis telah berkembang dan negara juga membuka jalan bagi penyuburan masyarakat sipil. Dengan kata lain, negara kapitalis kapitalis telah menemukan sebuah formula untuk menancapkan hegemoninya dengan memberikan kesejahteraan dan demokratisasi bagi aspirasi masyarakat sipil sehingga sangat kecil kemungkinan munculnya kekuatan counter-hegemoni yang cenderung sosialis. Kalaupun muncul, itu hanya menjadi percikan-percikan yang meletup menyikapi kondisi sosial tertentu yang biasanya langsung bisa di-handle oleh kuasa negara. Kita bisa melihat realitas tersebut di negara-negara maju yang menerapkan kapitalisme-negara-kesejahteraan seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, dan lain-lain. Atau jangan-jangan negara-negara tersebut sudah bisa menemukan formula seperti yang direkomendasikan Gramsci sehingga sebenarnya mereka telah menjadi negara kapitalis berwajah sosialis. Mungkin saja……!

Keterangan

*Tulisan ini merupakan review dari:

  1. Marx, Karl. “Preface” to A Contribution to the Critique of Political Economy
  2. Boggs, Carl. “The Theory of Ideological Hegemony” dalam Carl Boggs.1984. The Two Revolution: Gramsci and the Dilemas of Western Marxism. Boston: South End Press.

 

Share This:

About Ikwan Setiawan 126 Articles
Direktur Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*