Bukan sekedar mencampur budaya: Hibriditas sebagai politik kultural masyarakat Using dan titik-baliknya di masa kini

IKWAN SETIAWAN

ANDANG SUBAHARIANTO

 

Download versi PDF

“Melampaui” bukan berarti sebuah cakrawala baru ataupun meninggalkan masa lalu…Kita menemukan diri kita pada momen transisi di mana ruang dan waktu saling melintasi untuk memproduksi figur-figur kompleks dari perbedaan dan identitas, yang di dalam dan yang di luar, inklusi dan eksklusi…di sini dan di sana…ke belakang dan ke depan…Apa yang secara teoretis inovatif dan secara politis amat mendesak adalah kebutuhan untuk berpikir melampaui narasi-narasi terkait subjektivitas asli dan awal serta memfokuskan pada momen-momen atau proses-proses yang diproduksi dalam artikulasi perbedaan kultural. Ruang antara ini menyediakan tempat untuk mengelaborasi strategi-strategi kedirian—tunggal maupun komunal—yang memunculkan tanda baru identitas serta situs inovatif kolaborasi dan kontestasi dalam mendefinisikan ide tentang masyarakat. (Bhabha, 1994: 1-2)

Pendahuluan

Sebagian besar masyarakat, budayawan, seniman, dan peneliti memosisikan gandrung dan kendang kempul sebagai dua kesenian asli Banyuwangi yang merepresentasikan identitas Using. Padahal, kalau kita telisik lagi, dari gandrung saja, bisa ditemukan bermacam warna kultural yang membentuknya sebagai tarian pergaulan. Tidak hanya Bali dan Jawa, tetapi juga—berdasarkan hipotesis Sumono Abdul Hamid (2011)—pengaruh estetika Tionghoa ikut pula menjadikan gerakan gandrung cukup cepat dan dinamis. Demikian pula dengan musik kendang kempul yang mulai populer di era 1980-an. Kita bisa menemukan percampuran musik modern, dangdut, dan musik yang berasal dari pertunjukan gandrung, tetapi tetap diakui sebagai musik khas Banyuwangi (Setiawan, 2007; 2010). Apakah produk-produk kultural tersebut hanya sekedar percampuran alamiah yang berlangsung di tanah Banyuwangi karena posisi strategisnya sebagai wilayah antara; tempat bertemunya bermacam pengaruh kultural?

Bersandar pada konsep bahwa semua proses kultural adalah konstruksi yang dilakukan secara ajeg dengan prinsip becoming dan positioning serta melintasi proses historis masa lalu dan masa kini (Hall, 2003), dua contoh kesenian khas Banyuwangi tersebut bisa diposisikan sebagai hasil dari dialog dan dialektika yang dilakukan oleh masyarakat Using terhadap kekuatan-kekuatan dominan dari luar yang masuk. Mengikuti konsep tersebut, ekspresi kultural Using yang masih populer di masa kini merupakan hasil dari proses historis dari sejak masa kolonial hingga hari ini yang diwarnai oleh praktik hibridisasi kultural sebagai strategi subjektivitas yang membentuk kebudayaan Using. Strategi tersebut dilakukan karena secara historis masyarakat Using mengalami pratik dominasi dari kekuatan kolonial dan etnis-etnis dominan seperti Jawa Mataraman dan Madura, baik secara politik, ekonomi, dan kultural. Perlawanan-perlawanan fisik yang dilakukan para kesatria Blambangan terhadap tentara kolonial—gabungan Eropa, Jawa, dan Madura—mengakibatkan penderitaan demi penderitaan. Ketika kekuatan kolonial serta Jawa Mataraman dan Madura semakin dominan di Banyuwangi, penduduk asli menjadi kelompok subordinat yang harus hidup di tengah-tengah mereka.

Maka, membaca budaya Using hari ini, apapun bentuknya, tidak bisa dilepaskan dari proses historis yang diwarnai dengan hibridisasi kultural tersebut. Apa yang harus diingat adalah bahwa hibriditas bukan sekedar percampuran budaya sebagaimana biasa dijelaskan dalam terma akulturasi maupun sinkretisme. Dalam pandangan Bhabha (1994) hibriditas merupakan tanda produktif sebuah masyarakat yang mengalami dominasi, di mana mereka mengatur strategi untuk melakukan peniruan tetapi tidak sepenuhnya. Mereka melakukan apropriasi meskipun memendam dendam untuk bisa berada dalam medan kuasa, tetapi tetap menunjukkan keberbedaan. Lebih dari itu, melalui hibriditas, masyarakat terdominasi bisa melakukan perjuangan untuk mampu survive. Sekecil apapun proses dan produk kultural yang terjadi, hibriditas menjadi strategi dan politik masyarakat tertindas untuk bisa diakui keberadaannya, meskipun bukan berarti menghilangkan keberbedaan di antara mereka dengan kelompok dominan. Atas dasar kerangka teoretis itulah, tulisan ini akan menyajikan bagaimana hibridisasi kultural membentuk ke-Using-an yang tidak sekedar menjadi keunikan, tetapi juga strategi dan politik bagi berkembangnya masyarakat dan budaya Using di Banyuwangi.

Using yang Menjadi dan Menjadi Using

Tentu saja, menjadi Using bukanlah proses sederhana. Dari masa kolinial sampai dengan hari ini, nama tersebut masih menyisakan perdebatan antara kelompok yang mendukung dan menolak. Bagi kelompok pertama, julukan Using (sebagian masyarakat lebih memilih “Osing” atau “Oseng”) merupakan penegas keberbedaan identitas kultural antara mereka dengan masyarakat Bali, Jawa Mataraman, dan Madura. Sementara, kelompok kedua, julukan Using merupakan usaha untuk menstigmatisasi warga pewaris bumi Blambangan. Alih-alih larut dalam perdebatan tersebut, kami lebih memilih menyuguhkan data-data historis yang menjadi dasar bagi pembentukan subjektivitas Using yang bertransformasi dari masa lalu hingga masa kini dengan bermacam kepentingan, tegangan, maupun negosiasi di dalamnya.

Secara historis, komunitas yang sekarang dinamakan Using adalah keturunan dari warga pribumi Blambangan yang tersisa dari perang di era kolonial Belanda, khususnya Perang Bayu yang sangat dahsyat itu. C. Lekerkerker, salah satu sarjana Belanda yang menulis tentang masyarakat Blambangan di masa kolonial, menuturkan keadaan menyedihkan kaum pribumi selepas Perang Bayu—salah satu perang terbesar antara pasukan Blambangan dengan tentara Belanda—sebagai berikut:

Pada tanggal 7 November 1772, sebanyak 2.505 orang lelaki dan perempuan telah menyerahkan diri ke Kompeni. Van Wikkerman mengatakan bahwa Schophoff telah menyuruh menenggelamkan tawanan laki-laki yang dituduh mengobarkan amuk dan yang telah memakan dagingnya dari mayatnya Van Schaar. Juga dikatakan bahwa orang-orang Madura telah merebut para wanita dan anak-anak sebagai hasil perang. Sebagian dari mereka yang berhasil melarikan diri ke dalam hutan telah meninggal karena kesengsaraan yang dialami mereka. Sehingga udara yang disebabkan mayat-mayat yang membusuk sampai jarak yang jauh. Yang lainnya menetap di hutan dengan segala penderitaannya. (Balambangan Indisch Gids II, Th. 1923, h. 1060)

Wacana yang dihadirkan dalam paparan tersebut adalah kenyataan tragis dan menyedihkan yang harus dihadapi oleh masyarakat Blambangan; subjek yang kalah selepas peperangan besar, Perang Bayu. Para prajurit maupun masyarakat biasa—laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa—harus menanggung penderitaan mahadahsyat karena mereka harus kelaparan, didera penyakit, maupun meninggal. Bahkan, mereka yang berhasil melarikan diri juga meninggal. Bagi perempuan dan anak-anak yang masih hidup, mereka dijadikan pampasan perang oleh para tentara bayaran dari Madura. Belanda dan tentara bayaran Madura, dengan demikian, merupakan kekuatan dominan yang menjadikan masyarakat Blambangan berada dalam posisi menderita, di-marjinalkan, dan di-liyan-kan di tanah mereka sendiri.

Kondisi tragis itulah yang kami tafsir memunculkan hasrat bagi mereka yang tersisa dari invansi militer dan politik tersebut untuk memperkuat keberbedaan secara kultural-esensial yang membedakan diri mereka dengan diri etnis lain, khususnya dua etnis besar Jawa Kulonan (Mataraman dan Panaragan) dan Madura yang pernah membantu Belanda mengalahkan Blambangan. Memang sejak awal, budaya dan agama mereka berbeda dari kedua etnis yang mayoritas sudah memeluk Islam. Namun, perbedaan yang sudah ada menguat menjadi pembedaan karena sebagai orang-orang yang kalah dan dikalahkan dalam sistem sosial kolonial, warga Banyuwangi—nama yang diberikan oleh pemerintahan kolonial Belanda setelah mengangkat Mas Alit sebagai Adipati pada 1773—yang berasal dari sisa-sisa penduduk Blambangan tentu merasakan sakit hati terhadap kedua etnis tersebut dan Belanda, tentunya, sehingga mengekspresikan keberbedaan kultural menjadi pilihan dan siasat untuk memperkuat solidaritas.

Kekuatan-kekuatan dominan-luar memang bisa memosisikan komunitas subordinat sebagai subjek yang tertindas, tetapi bukan berarti mereka kalah. Energi untuk melawan seringkali meledak ketika mereka menemukan momentum komunal, sehingga di tengah-tengah penderitaan dan tragedi kemanusiaan yang mereka alami, komunitas subordinat tetap bisa mengusahakan strategi untuk bisa bertahan. Hal itu pula yang dialami oleh masyarakat Blambangan sebagaimana dicatat oleh Scholte (1927: 146) berikut.

Sejarah Blambangan sangat menyedihkan. Suku bangsa Blambangan terus berkurang karena terbunuh oleh kekuatan-kekuatan yang berturut-turut melanda daerah tersebut, seperti kekuatan Mataram, Bali, Bugis dan Makassar, para perampok Cina, dan akhirnya VOC. Tetapi semangat rakyat Blambangan tidak pernah sama sekali padam, dan keturunannya yang ada sekarang merupakan suku bangsa yang gagah fisiknya dan kepribadian serta berkembang dengan pesat, berpegang teguh pada adat-istiadat, tetapi juga mudah menerima peradaban baru….Ukuran tubuh yang tinggi-tinggi yang terdapat pada kaum lelaki dan warna kulit yang kekuningan menyolok (semarak) yang dipunyai kaum wanitanya serta keserasian ukuran dari bagian-bagian tubuh serta wajah mereka membuktikan bahwa mereka berasal dari satu ras yang mulia di jaman dahulu kala. (Dikutip dalam Hasan Ali, 2003: 4)

Di tengah-tengah kesedihan karena pengaruh dominan kekuatan luar yang ingin menguasai wilayah dan masyarakat Blambangan, mereka tetap memperkuat identitas mereka dengan “berpegang teguh pada adat-istiadat”. Keyakinan pada adat-istiadat dan semangat untuk bisa survive di tengah-tengah dominasi inilah yang menjadikan orang-orang Using muncul sebagai komunitas yang berkepribadian tangguh dan tidak pernah memadamkan semangat untuk menjaga soliditas dan solidaritas komunal. Tentu saja, hal itu dibutuhkan karena secara politis dan sosial, di zaman kolonial, mereka memang dikalahkan dan tidak mendapatkan posisi strategis dalam struktur birokrasi yang lebih banyak diisi oleh orang-orang Eropa dan Jawa Kulonan.

Apa yang menarik untuk diperbincangkan lebih jauh lagi adalah kenyataan bahwa komunitas Using juga terbuka dengan peradaban-peradaban baru yang masuk. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari pertemuan panjang dengan etnis-etnis lain, baik sebelum masa pra-kolonial maupun pada masa kolonial Belanda. Hasil dari pertemuan itu misalnya bisa dilacak melalui berbagai macam kesenian Using yang merupakan hasil interaksi dengan kekuatan estetik maupun religi dari etnis-etnis lain. Meskipun demikian, mereka tetap mengakuinya sebagai kekayaan Using. Proses tersebut tidak lepas dari asumsi bahwa warga Blambangan merupakan keturunan “ras yang mulia” dari masa lalu. Sebagai ras unggul, mereka memiliki kekuatan kultural untuk bisa mempertahankan ciri khas, tetapi tetap berdialektika dengan pengaruh budaya luar tanpa harus larut dan tetap menjaga identitas mereka. Artinya, meskipun secara politis mereka dikalahkan oleh kekuatan dominan yang menindas, tetapi mereka tidak menutup diri sepenuhnya. Sebaliknya, pilihan untuk menyerap pengaruh luar merupakan siasat kultural untuk menegaskan kekuatan adaptif tanpa harus meluruhkan identitas asal sepenuhnya.

Mereka sangat menyadari bahwa menutup diri dalam eksklusivisme komunitas adalah pilihan yang hanya menjadikan eksistensi komunitas Using semakin tersisihkan. Apalagi, pemerintah kolonial Belanda mulai membuka wilayah Banyuwangi sebagai daerah pertanian dan perkebunan. Penjajah mendatangkan masyarakat dari Jawa (Mataraman, Panaragan), Madura, Bugis-Makassar, dan Mandar untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan (Anoegrajekti, 2010). Kondisi ini menjadikan komunitas Using tidak bisa lagi menolak kehadiran etnis-etnis lain yang pada masa sebelumnya menjadi kekuatan dominan yang mengganggu eksistensi mereka. Meskipun orang-orang Using adalah pewaris sah dari bumi Banyuwangi, tetapi dalam urusan birokrasi kolonial mereka tidak menempati jabatan-jabatan strategis karena Belanda lebih memilih orang-orang Jawa untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Kondisi ini berlangsung hingga masa kemerdekaan. Kondisi inilah yang tetap memunculkan benih-benih solidaritas komunal di antara masyarakat Using, sehingga mereka perlu untuk melanjutkan adat-istiadat dan memobilisasi wacana-wacana yang tetap bisa menggerakkan energi komunal untuk memperkuat identitas.

Menjadi wajar ketika sarjana Belanda memberikan penilaian yang berbeda terkait eksistensi komunitas Using di Banyuwangi pada masa kolonial. Dalam catatan Lekerkerker, terdapat beberapa nilai dan praktik kultural yang membedakan identitas masyarakat Using dengan Jawa dan Madura di Banyuwangi.

Dari rakyat Blambangan yang tua itu hanya Banyuwangilah terjadi suatu pemulihan kembali berkenaan dengan kesejahteraan dan jumlah mereka; apa yang dinamakan orang-orang “Using” (dari kata “Using”, “sing”, yaitu kata bahasa pribumi, sebenarnya suatu kata yang berasal dari bahasa Bali untuk arti “tidak”); orang-orang Using itu menunjukkan kelainan mereka dengan tajam sekali dari suku bangsa Madura di daerah tersebut, tetapi mereka juga menunjukkan kelainan mereka dari sejumlah besar pendatang orang Jawa dari Barat, yaitu yang dinamakan “orang-orang Kulon”. Keberadaannya dari ketiga golongan bangsa yang jarang sekali berkumpul itu memberi kepada pemerintah daerah suatu corak timpang. Watak, bahasa, dan adat-istiadat orang Using sangat menyimpang dari yang dipunyai oleh orang-orang Jawa lainnya; mereka itu masih menerima misalnya kawin lari dan juga terkenal sekali atas sikap harga diri mereka, kejujuran mereka, keras kepala mereka, keengganan mereka untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang-orang Eropa. Disebabkan atas pemilikan mereka atas tanah ladang yang luas, maka orang-orang Using itu adalah petani-petani yang sejahtera. Juga kebiasaan sifat mereka untuk mencari hasil-hasil hutan masih kuat tertanam pada diri mereka. (Lekerkerker, 2005: 78)

Sama dengan Scholte, Lekerkerker menempatkan kekhususan kultural yang dimiliki oleh masyarakat Using. Meskipun pada awalnya gaya orientalisnya muncul dengan penyebutan budaya dan masyarakat Using yang menyimpang dari tradisi Jawa seperti kawin lari atau dalam bahasa lokal disebut kawin mlayokaken, Lekerkerker tetap memberikan apresiasi terkait kunggulan mereka yang memiliki sikap kesatria. Jujur, mempertahankan harga diri, keras kepala, dan tidak mau bekerja sebagai pembantu di rumah tangga Eropa merupakan identitas kultural terkait sikap hidup komunitas Using.

Perpaduan antara karakter lokal yang mewarisi kekuatan Blambangan dengan keteguhan kepada adat leluhur serta keterbukaan terhadap peradaban baru, menurut kami, merupakan struktur dalam yang menunjukkan hibriditas komunitas Using. Sebagai sebuah karakteristik komunal yang menjadi sandaran bagi terbentuknya solidaritas kultural, Using sebagai identitas yang disematkan oleh komunitas di luar masyarakat pewaris Blambangan, dimanfaatkan oleh masyarakat pribumi Banyuwangi untuk membentuk subjektivitas kultural dan komunal mereka di tengah-tengah kuatnya pengaruh etnis-etnis lain di wilayah ini. Namun, identitas tersebut bukanlah sebuah kekauan, bukan pula sebuah ketertutupan. Alih-alih, masyarakat Using berani membawa identitas tersebut berdialektika dengan banyak budaya baru yang masuk ke dalam ruang kultural mereka, tanpa harus takut kehilangan ke-Using-an mereka. Artinya, menjadi Using memang sebuah pilihan identitas untuk memperkuat solidaritas, tetapi Using sendiri belum berakhir, dalam artian masih akan terus menjadi. Mengapa? Karena, sekali lagi, masyarakat Using, pada dasarnya, memiliki sifat terbuka terhadap budaya-budaya baru yang masuk. Dialog dan percampuran antara Using dengan budaya-budaya baru tersebut menciptakan budaya-budaya hibrid yang tetap diakui sebagai kekayaan budaya Using. Dengan cara menginkorporasi “yang luar” menuju “yang dalam”, masyarakat Using bisa terus melakukan perbaikan dan penambahan terhadap subjektivitas mereka, baik yang direpresentasikan melalui kesenian lokal maupun ekspresi-ekspresi lainnya.

Gandrung: hibdriditas estetik yang beranak-pianak

Legalisasi gandrung sebagai “Tarian Selamat Datang Banyuwangi” melalui SK Bupati Samsul Hadi Nomor 147 Tahun 2003, memang masih menyisakan polemik hingga saat ini. Sebagian warga santri menolak karena gandrung mengandung unsur-unsur maksiat. Sebagian besar seniman mendukungnya karena bisa menjadi ciri khas Using yang membanggakan Banyuwangi, meskipun di wilayah ini juga terdapat mayoritas etnis Jawa dan Madura. Sebagian besar budayawan—sejak masa Orba—menganggap bahwa gandrung itu membawa misi perjuangan dalam lirik-lirik lagunya (Basri, 2009). Sebagian kecil budawayan menganggap bahwa legalitas tersebut hanya menguntungkan para seniman sanggar yang siap dengan tarian gandrung yang dibakukan untuk kepentingan festival atau penyambutan tamu pemerintah kabupaten. Sementara, para gandrung teroban yang biasa melayani tanggapan, kurang mendapatkan perhatian. Namun, di balik semua polemik tersebut, sudahkah benar-benar dipahami spirit apa atau prinsip apa yang bisa menjadikan gandrung survive hingga saat ini. Prinsip hibriditas adalah salah satu jawabannya.

Mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagaimana prinsip itu bisa menjadikan gandrung survive hingga hari ini. Masyarakat dan pemerintah Banyuwangi sudah sepatutnya berterima kasih kepada para seniman pengelola sanggar seni (tari dan musik) yang masih mau menjadikan gandrung sebagai acuan dasar bagi pengembangan tari garapan di masing-masing sanggar. Bagi seniman seperti Sumitro, Sahunik, Subari Sofyan, Sabar Hariyanto, Alex Jokomulyo, Sayun, Sunardianto, dan lain-lain, gandrung adalah ‘struktur dasar tari’ yang harus dipahami dan dikuasai sebelum di-masuki dengan gerakan-gerakan tari non-Banyuwangi (Setiawan, 2015). Artinya, estetika gandrung yang secara genealogis sangat hibrid tetapi sudah dianggap sebagai budaya asli komunitas Using masih bisa dikembangkan dengan menambahkan sedikit gerakan-gerakan koreografis baru tanpa meninggalkan karakteristiknya.

Beberapa seniman tari telah mempraktikkan konsepsi estetik tersebut. Alex Jokomulyo, misalnya, menciptakan tari Perawan Pandalungan yang menceritakan anak hasil perkawinan antaretnis, semisal Jawa-Madura, Jawa-Using, atau Madura-Using. Karena proses penciptaannya dipengaruhi oleh kondisi multikultural masyarakat di wilayah Tapal Kuda, termasuk Banyuwangi di dalamnya, maka Alex memasukkan sebagian kecil gerak tari Madura, Jawa, Ponorogo untuk dipadukan dengan estetika gandrung sebagai dasarnya. Bukan hanya itu, Alex juga memasukkan warna musik Madura, Jawa, Ponorogo untuk melengkapi gamelan Banyuwangen. Melalui Perawan Pandalungan, Alex ingin menunjukkan bahwa di Banyuwangi itu bukan hanya hidup komunitas Using, tetapi juga komunitas-komunitas etnis lain yang tidak harus saling beroposisi-biner dalam hal perbedaan kultural (Subaharianto, Setiawan, & Pujiati, 2014). Sebaliknya, dalam keberagaman etnis bisa berlangsung percampuran kultural yang tidak meniadakan ke-Using-an, ke-Jawa-an, ke-China-an, atau ke-Madura-an. Lebih dari itu, meskipun dalam hal jumlah, orang Using masih kalah dengan Jawa dan Madura, tetapi gandrung tetap menjadi dominan dalam tari garapan yang memasukkan unsur-unsur etnis lain. Inilah salah satu kekuatan kreatif dan kultural dari hibriditas yang dilakukan oleh para pelaku seni Banyuwangi.

Demikian pula tari Kuntulan yang tetap mengedepankan gerak koreografis gandrung untuk berdialog dengan ajaran-ajaran Islam. Diakui atau tidak, masuknya Islam ke Banyuwangi telah mempengaruhi keyakinan religi masyarakat. Terlepas dari polemik siapa yang membawa masuk Islam ke wilayah ini, agama ini mulai menjadi mayoritas pasca penaklukkan Blambangan. Sebagai komunitas minoritas, warga Using tidak mungkin melawan dominasi etnis Jawa dan Madura yang sudah beragama Islam. Namun demikian, ketika sebagian besar mereka mengkonversi agama ke Islam, warga Using tetap tidak mau mengubah adat kebiasaan dan kesenian mengikuti tradisi Arab. Maka, pilihan untuk menegosiasikan gandrung dengan ajaran Islam sebagai kekuatan dominan melalui tari-musikal kuntulan merupakan strategi kultural yang bersifat kreatif sekaligus kritis. Kreatif karena para seniman mampu melakukan terobosan untuk mendialogkan gandrung dengan nilai-nilai Islam yang mulai dominan sehingga kasanah lokal tidak dihilangkan sebagai akibat menguatnya pengaruh agama ini di tengah-tengah masyarakat. Kritis karena hibriditas estetik ini menunjukkan bahwa para seniman sebagai perwakilan dari masyarakat Using tidak mau pasrah sepenuhnya kepada pengaruh dominan Islam. Kuntulan, pada akhirnya, memang menghilangkan otentisitas gandrung sebagai tarian khas, tetapi bukan berarti menghilangkan sepenuhnya karakter estetika lokal Using.

Dari tari gandrung kita bisa melihat betapa produk kesenian hibrid yang diakui sebagai kekayaan kultural Using telah melahirkan hibriditas-hibriditas baru dalam bentuk tari-tari garapan yang tidak kalah menariknya. Lebih dari itu, tari garapan tersebut memberikan makna-makna baru dari sebuah proses saling melintasi di ruang batas yang berimplikasi positif bagi penguatan identitas Using sekaligus menyemai dialog antarbudaya dan masyarakat. Proses hibriditas kultural yang berlangsung di tengah-tengah pemahaman oposisi biner Using dan non-Using yang selama ini banyak diekspos para budayawan ataupun pihak-pihak yang berkepentingan menegaskan bahwa proses saling bertemu, berdialog, dan melintasi merupakan proses yang biasa berlangsung ketika ada relasi dominasi-subordinasi. Masyarakat Using berhasil melakukan proses itu secara kreatif dan kritis, sehingga sehibrid apapun kebudayaan mereka, tetap saja diakui sebagai kekayaan Using.

Musik Banyuwangen: hibriditas musikal yang bersaing

Musik Banyuwangen—dalam hal ini adalah aliran musik yang mencampur instrumen modern dan tradisional yang berkembang pasca 1965—tentu tidak tiba-tiba hadir dalam kasanah kultural masyarakat. Kehadiran gamelan yang menyerupai gamelan Bali di Bumi Banyuwangi tentu tidak bisa dilepaskan dari faktor historis kedekatan ataupun permusuhan wilayah ini dengan tetangganya itu. Namun, komunitas Using tidak ingin cara bermusik mereka sama dengan orang-orang Bali. Sedekat apapun mereka, Bali tetaplah tetangga yang pernah terlibat permusuhan. Menjadi wajar kalau gamelan Banyuwangen dimainkan dalam kerancakan, tetapi tidak sama dengan Bali. Dalam janger, memang nuansa Bali-nya kuat, tetapi dalam ritual seblang maupun tari gandrung sudah semakin memudar karena banyak perangkat gamelan yang tidak dipakai. Angklung Banyuwangi juga berbeda dengan angklung Sunda, baik bentuk maupun nada yang dihasilkan. Semua instrumen musikal Banyuwangen tersebut mulai berdialog dengan beberaa genre musik di masa Orde Baru, khususnya melayu dan dangdut.

Era 70-an juga mencatat bagaimana ‘rezim Pendopo’ (pemerintah kabupaten Banyuwangi) mulai menyeponsori banyak kegiatan kultural untuk mempromosikan keunikan dan kemeriahan kebudayaan Using sebagai ikon khusus Banyuwangi. Hal ini juga berjalin-kelindan dengan usaha rezim negara untuk mempopulerkan budaya nasional sebagai puncak dari kebudayaan daerah. Namun, kebudayaan daerah sebenarnya hanya menjadi filter dari mulai berseminya paham kebebasan sebagai akibat berkembangnya modernitas yang dibawa pembangunan nasional. Pengembangan budaya daerah lebih diarahkan kepada perayaan estetik sekaligu penenaman nilai-nilai kearifan lokal.

Salah satu bentuk inisiatif Pendopo yang didorong beberapa seniman non-komunis seperti Hasan Ali adalah pendirian kelompok angklung yang dikolaborasikan dengan viol (sebutan biola oleh orang Banyuwangi) dan beberapa alat yang lain. Karya-karya musikal yang banyak digarap selama latihan dan, akhirnya, direkam adalah karya bersama Andang CY, Basir, Mahfud, seperti Kembang Galengan, Kembang Peciring, Pethetan, Umbul-umbul Blambangan, Amit-amit, Dalu-dalu, dan lain-lain. Bukan sekedar hiburan, perekaman dan penyebarluasan lagu-lagu berlirik cara Using karya mereka menjadi medium populer untuk merepresentasikan dan menegosiasikan identitas Using sebagai komunitas etnis yang dipromosikan oleh rezim Pendopo. Jadi, di masa Orde Baru, bisa dikatakan, merupakan saat di mana musik Banyuwangen menjadi medium penting dalam penyebarluasan gagasan identitas suku dan bahasa Using (Arps, 2019).

Namun, musisi yang tidak masuk dalam kelompok Pendopo tidak mau hanya menjadi penyaksi dari garapan-garapan musikal yang tengah berkembang di Banyuwangi. Mereka juga berusaha untuk berdialog dengan pengaruh-pengaruh musik baru yang berasal dari tingkat nasional. Maka, Fatrah Abal membuat lagu-lagu Banyuwangen berlirik Using tetapi diaransemen dengan musik Melayu (Sariono, Subaharianto, Setiawan, & Sapurtra, 2009; Setiawan, 2010). Meskipun sempat mendapatkan tekanan dan pemutusan kontrak pekerjaan dengan pemerintah kabupaten, Fatrah tetap bersikukuh untuk menciptakan lagu berlirik Using berirama Melayu. Maka, bersama-sama Andang C.Y dan Mahfud, Fatrah menciptakan lagu Gelang Alit yang sangat fenomenal itu. Fatrah memang sengaja melakukan hibridisasi musikal karena mulai dominannya lagu-lagu berirama Melayu pada era 1970-an. Rupa-rupanya, Fatrah memiliki misi ideologis partikular, yakni menyebarluaskan budaya Using ke khalayak luas melalui musik Melayu, termasuk ke komunitas-komunitas Using sendiri yang menolak keberadaan gandrung. Artinya, alih-alih semata-mata melarutkan diri dalam dimensi pasar komoditas musik, ia menggunakan musik populer itu untuk menegosiasikan gagasan-gagasan bernas terkait menjadi manusia Using, khususnya, dan manusia Banyuwangi, pada umumnya. Selain itu, eksperimen Fatrah menjadi bukti bahwa warna musik lokal tidaklah tertutup terhadap musik dari luar. Sebaliknya, musik lokal bisa diramu dengan musik luar tanpa kehilangan karakter lokalnya, sehingga penyebarannya bisa semakin meluas.

Ketika Rhoma Irama mempopulerkan musik dangdut pada era 1980-an, para musisi Banyuwangi tidak mau berdiam diri. Kali ini mereka tidak sekedar memasukkan genre musik Melayu, tetapi menciptakan genre musik hibrid baru yang meniru beat dangdut. Genre musik baru ini bernama kendang kempul, yang memadukan kendang, kempul, kibor, triangle, dan beberapa alat musik modern lainnya. Adalah Sutrisno dari Genteng yang pertama-tama mempopulerkan kendang kempul di tengah-tengah masyarakat Banyuwangi dan akhirnya—dengan campur tangan perusahaan rekaman—meluas ke kabupaten dan kota lain di Jawa Timur. Populeritas kendang kempul menunjukkan bahwa para seniman musik Banyuwangi selalu memiliki kesadaran mendalam untuk terus mendialektikakan kekayaan musikal mereka dengan musik-musik baru yang bersifat dominan. Hibriditas memang mempermasalahkan orisinalitas dan otentisitas karena mana yang asli atau mana yang awal menjadi kabur. Namun, para musisi Banyuwangi tidak pernah terbebani dengan persoalan itu. Asalkan masih ada lirik dan nada Using-nya, ya bisa dikatakan budaya musikal Banyuwangen.

Konsepsi hibriditas musikal tersebut juga berlangsung pada masa pasca pasca Reformasi. Yon’s DD, Catur Arum, Adistya Mayasari, dan beberapa seniman muda yang bergabung dalam POB (Patrol Opera Banyuwangi) mengeluarkan album Layangan. Keunikan dari garapan musikal mereka adalah campuran instrumen tradisional seperti gamelan, kendang, kluncing (triangle), kenthongan, dengan instrumen modern seperti gitar, bass cethol, kibor, gitar bass, conga. Genre musik yang mereka pilih cenderung ke blues yang dimainkan dengan nada minor khas Using. Sangat berbeda dengan kendang kempul. Tidak ada hentakan kendang yang rancak. Tema-tema diskursif yang mereka angkat juga sangat beragam, dari urusan cinta yang kandas (meloisme), persoalan sosial, hingga kekayaan kesenian daerah. Racikan ‘campur-aduk’ para musisi muda ini terbukti mampu menjadi ikon musikal baru dari bumi Blambangan, meskipun awalnya sempat dicemooh karena mengurangi aspek kedaerahaan. Bahkan, lagu-lagu seperti Semebyar, Tetese Eluh, Layangan, Mawar, dan Telung Segoro, sampai sekarang masih digemari.

Menariknya, kelompok POB sempat dicemooh para budayawan yang sudah terlanjur menganggap musik Banyuwangen adalah yang berasal dari gandrung, angklung, dan versi dangdutnya, kendang kempul. Mereka lupa bahwa dialog dan apropriasi terhadap budaya baru merupakan struktur dalam yang menggerakkan subjektivitas ‘intelektual-intelektual kreatif’ Using. Jadi, wajar saja ketika Yon’s dan Catur berusaha memformulasi sub-genre baru dari musik Banyuwangen yang tidak mau terpancang pada kendang kempul, angklung, ataupun gandrung. Kenyataan membuktikan bahwa masyarakat Banyuwangi—baik yang berasal dari etnis Using, Jawa (Mataraman dan Panaragan), Madura, Mandar, Bali dll—sangat menggemari lagu-lagu POB.

Menariknya, Yon’s dan Catur tidak hanya mengusung tema meloisme seperi lagu-lagu pop dari Jakarta. Seolah ‘mewarisi’ darah kreatif-kritis dari para seniman pada masa-masa sebelumnya, mereka juga mengusung permasalahan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam lagu Layangan, misalnya, mereka menggunakan metafor layang-layang berwarna-warni dengan gambar yang beragam pula sebagai representasi dari semaraknya kehidupan politik Indonesia pasca Reformasi 1998. Kebebasan mendirikan partai politik menjadikan banyak partai baru didirikan, selain Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan PDI-Perjuangan. Bahwa dalam keramaian politik tersebut sangat mungkin terjadi gesekan, ada yang kalah ada pula yang menang. Namun, itu semua tidak harus memutuskan tali persaudaraan sebagai warga masyarakat. Pedhote layangan sing dadi paran/tapi ojo sampek pedhot seduluran, “putusnya layang-layang tidak menjadi soal/tapi jangan sampai putus tali persaudaraan.” Begitulah sepenggal lirik penutup lagu Layangan yang fenomenal itu. Kesadaran kreatif untuk mentransformasi permasalahan dalam masyarakat, nyatanya, tidak menjadikan lagu mereka tidak lagu. Sebaliknya, kepopuleran Layangan bisa dikatakan menyamai kepopuleran Semebyar yang sangat melo itu.

Kepekaan terhadap peristiwa politik yang banyak menelan korban jiwa, seperti Peristiwa Madiun 1948, tragedi berdarah 65, dan ninja 1998, mendorong Yon’s untuk menciptakan sebuah lagu berjudul Tetese Eluh. Nuansa blues minor dalam balutan rancak gamelan, angklung, viol, gitar dan lain-lain yang menghasilkan nada menyayat menjadikan lagu ini sangat menyentuh. Bercerita tentang seseorang yang mencari dan menunggu orang yang dicintai. Ia hilang tanpa pesan dan kabar. Sampai kering air mata orang tersebut, sampek nono eluhe (sampai habis air matanya). Ini menggambarkan betapa berat beban psikis yang dibawa dan dirasakan oleh anggota keluarga para korban politik yang tidak diketahui rimbanya, tidak diketahui paesane (batu nisannya). Seandainya ia mengetahui, arep sun kirim kembang dan arep sun kirim gending, “akan aku kirim bunga” dan “akan aku kirim lagu”. Bunga dan lagu merupakan metafor dari baktinya terhadap orang yang dikasihi yang kini hilang entah kemana.

Anak-anak muda yang bergabung dalam POB menunjukkan kelas yang berbeda dalam industri musik Banyuwangen. Hibriditas estetik dalam hal musikalitas dan kemampuan transformatif untuk membawa tema-tema cinta, sosial, dan politik dalam lagu menjadikan karya mereka digemari sampai sekarang. Pada awalnya, kami sangat optimis dengan kelompok ini, khususnya dalam hal meramu bermacam genre musik dan transformasi permasalahan lokal ke dalam lagu-lagu mereka. Gerakan Reformasi 1998, paling tidak, bisa memberikan efek diskursif bagi penguatan demokratisasi di tingkat lokal melalui lagu. Sangat disayangkan bahwa POB harus bubar karena kesibukan masing-masing personelnya. Akibatya, proyek hibriditas musikal dan transformasi permasalahan lokalitas harus berhenti. Dan, pada akhirnya, kebanyakan lagu-lagu yang berkembang kemudian adalah yang bertutur tentang meloisme dan lagu canda yang cenderung seksis.

Menanggapi kurangnya kepekaan sosial dalam kreativitas musikal dalam industri musik Banyuwangen, Dwi Pranoto—salah satu peneliti budaya Banyuwangen—mengungkapkan keprihatinannya sebagai berikut:

Dalam syair lagu-lagu Banyuwangian saat ini kita hampir tak lagi menemukan kondisi sosial yang nyata dialami oleh masyarakat kelas bawah. Rubuhnya sebagian besar perusahaan pembenihan udang dan cold storage…yang mengakibatkan pemecatan para buruhnya, kenaikan BBM dan sulitnya para sopir angkutan umum mencari penumpang yang memaksa para istri membuka warung kecil di depan rumahnya atau pinggir jalan, misalnya, tak lagi menginspirasi para penggubah lagu Banyuwangian angkatan terkini. Para penggubah angkatan terkini lebih “tersentuh” oleh dunia sinetron Indonesia saat ini dari pada oleh kondisi sosial di sekitarnya. (2011: 45)

Tentu saja keprihatinan Pranoto tersebut lebih disebabkan karena ia memiliki catatan dan kenangan tentang lagu-lagu lawas Banyuwangen yang diciptakan oleh Mohammad Arief, Endro Wilis, Andang CY, Basir Noerdian, dan lain-lain. Mereka adalah para pencipta lagu yang memiliki kepekaan sosial dan kecerdasan metaforis dalam menciptakan lagu. Ketika ia membandingkan dengan para pencipta lagu masa kini yang banyak terjebak pada tema dan wacana meloisme ala sinetron, maka segala kepekaan dan kemampuan transformatif para seniman Banyuwangen di masa lalu seperti tak berbekas di masa kini. Tidak ada lagi cerita-cerita sosial rakyat kelas bawah yang muncul dalam diksi lirik lagu. Apalagi cerita tentang eksploitasi emas Tumpang Pitu dan sentralisasi industri di Wongsorejo yang menjadikan penduduk setempat sebagai tersangka hanya karena membela hak-hak mereka sebagai warga negara.

Sayangnya lagi, untuk beberapa tahun terakhir, musik Banyuwangen lebih banyak diaransemen dengan instrumen musik modern. Para musisi mulai meninggalkan alat-alat tradisional dalam komposisi-komposisi baru yang mereka buat, bahkan ada beberapa musisi yang hanya mengandalkan elekton yang sudah diprogram untuk membuat komposisi. Demy, Wandra, dan Suliana, tiga penyanyi populer di Banyuwangi saat ini, memang masih menyanyikan lagu-lagu berlirik Using, tetapi instrumen musik yang mengiringi lagu mereka sangat modern. Bahkan, nada-nada yang mereka nyanyikan sudah banyak meninggalkan nada-nada Using yang dulu diciptakan dari angklung dan viol (biola). Tentu saja, hibriditas model ini gagal mentransformasi aspek-aspek musikal lokal ke dalam budaya dominan, musik modern. Padahal, mengikuti pemikiran Aschroft (2001), transformasi bisa menjadi kata kunci untuk mengadopsi budaya dominan ke dalam budaya lokal untuk memperkuat dan memberdayakan lokalitas itu sendiri. Ketika racikan musikal hanya menyisakan lirik Using, maka itu bukan lagi menjadi hibriditas yang bernilai kreativitas tinggi untuk mempertahankan dan memberdayakan budaya lokal. Alih-alih, hanya menjadi selebrasi musikal Using tanpa kekuatan lokal yang sebenarnya.

Ritual: Dialog keyakinan lokal dan agama dominan di zaman pasar[2]

Ritual bukan sekedar bentuk syukur kepada Sang Penguasa Semesta. Lebih dari itu, ritual—sesederhana apapun—merupakan bentuk komunalisme masyarakat agraris di mana mereka bisa bertemu, membawa sesajen, memanjatkan doa, dan merasakan kebersamaan selama sehari atau beberapa hari. Artinya, masih ada komunalisme di tengah-tengah modernitas masyarakat desa yang sudah berlangsung lama. Mereka bisa saja bekerja di sektor pertanian, wiraswasta, maupun birokrasi. Mereka boleh belajar pengetahuan modern melalui bangku sekolah. Namun, sebagian besar selalu berkumpul dan merasakan kesamaan identitas ketika ritual digelar. Memang, tidak ada paksaan untuk berperan aktif dalam sebuah ritual, tetapi bagi mereka yang tidak ikut akan merasa malu dengan sendirinya karena tidak memosisikan diri dalam subjektivitas komunal yang sudah menjadi konsensus antarwarga komunitas.

Apa yang menarik untuk dicermati adalah bahwa ritual dalam masyarakat Using merupakan bentuk jalan tengah atau keberantaraan yang menghasilkan hibriditas—atau sinkretisme dalam kajian antropologi agama—yang mempertemukan keyakinan-keyakinan religi lokal dengan agama dominan, Islam. Tentu saja dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada pedhanyangan desa atau arwah-arwah tertentu melalui ritual-ritual yang tidak dikenal dalam peribadatannya. Namun, bagi masyarakat Using, untuk menanggalkan dan meninggalkan sebagian keyakinan religi yang mereka warisi dari leluhur pra-Islam tentu sangat sulit. Maka mendialogkan keyakinan religi dengan tata cara agama dominan bisa menjadi ‘titik-cumbu’ yang tidak menghilangkan begitu saja keyakinan tersebut, meskipun tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya. Pelaksanaan ritual yang masih menyisakan warna animisme, seperti Seblang dan Kebo-keboan, juga menegaskan keberbedaan eksistensial antarkomunitas Using di Banyuwangi. Agama mayoritas yang mereka peluk boleh sama, yakni Islam, tetapi mereka tidak lantas menghapuskan semua ritual yang bukan warisan tradisi Islam di tanah Blambangan. Artinya, mereka masih menyisakan sebuah tanda yang secara esensial dan esksistensial membedakan keyakinan religi dengan agama mayoritas, komunitas Using lain, dan komunitas non-Using.

Perbedaan ini, pertama-tama, berkaitan dengan hasrat solidaritas dan komunalitas yang membutuhkan penanda identitas yang menjadikan diri mereka tidak sama, meskipun serupa dengan komunitas-komunitas lain. Kondisi itu akan mempermudah setiap pemuka komunitas untuk mengikat subjektivitas kultural dan religi yang berarti pula memupuk solidaritas atasnama kesamaan identitas. Kedua, perbedaan ritual berkorelasi dengan keunikan dan kekhususan yang akan menjadikan sebuah komunitas Using mudah dikenal oleh komunitas-komunitas lain. Ketiga, sebagai implikasi dari keterkenalan sebuah ritual adalah semakin meriahnya sebuah ritual karena kunjungan dari warga desa-desa lain atau pengunjung dari luar kota. Implikasi lanjutnya adalah berlangsungnya aktivitas ekonomi maupun kepariwisataan berbasis ritual yang diselenggarakan warga komunitas.

Masuknya beberapa ritual Using ke dalam agenda pariwisata budaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak era Orde Baru hingga saat ini membawa beberapa konsekuensi diskursif-politis dan pragmatis-ekonomis. Pertama, meskipun menunjukkan kemampuan inkorporatif rezim negara terhadap budaya residual yang masih berkemampuan membangun solidaritas, masuknya ritual ke dalam kalender pariwisata memberikan pengakuan secara kultural bahwa praktik religi lokal yang dipandang liyan oleh agama mayoritas ternyata mendapatkan legitimasi oleh negara. Hal ini secara langsung memunculkan keyakinan komunal bahwa budaya mereka bukanlah sesuatu yang menyimpang dalam pandangan negara sebagai penguasa politik di Republik ini. Kedua, semakin berkembangnya semangat dan hasrat untuk meneruskan dan meramaikan ritual komunal dengan tambahan-tambahan kegiatan yang kian mempopulerkan identitas mereka. Dengan demikian, penyebaran ide dan praktik terkait identitas komunal menjadi semakin meriah dan tidak tampak sebagai bentuk paksaan untuk terlibat karena bisa memunculkan kebanggaan kolektif antarwarga komunitas Using. Ketiga, semangat untuk memeriahkan ritual berkorelasi dengan motivasi ekonomi-pariwisata yang diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi kecil-menengah di desa tempat pelaksanaan ritual. Keempat, implikasi lanjut dari peramaian ritual adalah usaha untuk mengundang kehadiran sponsor dari perusahaan-perusahaan tertentu untuk turut berkontribusi dalam pembiayaan ritual, khususnya untuk acara-acara tambahan yang menyedot biaya besar, seperti hiburan musik maupun kesenian lokal Using. Praktik komodifikasi ritual berlangsung atas kesadaran panitia untuk mendapatkan dukungan dana, di satu sisi, dan di sisi lain hasrat pemodal untuk memasarkan produk-produk mereka di tengah-tengah ramainya peserta dan pengunjung ritual.

Semakin ramainya perayaan ritual dalam masyarakat Using bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan. Hasrat untuk memunculkan ritual berbeda, meskipun sama dalam nama, seperti Endhog-endhogan, di satu sisi, memang menegaskan keberbedaan identitas komunitas Using di sebuah desa dengan komunitas Using di desa lain. Keberbedaan tersebut seringkali memunculkan tafsir dari kelompok lain yang mengakibatkan kesalahpahaman makna dan berpotensi memunculkan konflik. Dalam ritual Endhog-endhogan yang diselenggarakan untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, masyarakat membuat pawai kembang endhog, semacam rangkaian bunga menjulang yang terbuat dari telur rebus dengan macam-macam hiasan. Mereka juga membuat boneka peraga (tapekong) yang terdiri dari bermacam figur, seperti Raja Fir’aun, Ka’bah, Leak Bali, hantu, thuyul, dan lain-lain (Hasan Basri, 2012: 23). Kehadiran beraneka-macam tapekong—lagi-lagi, bentuk hibriditas—menjadi atraksi yang banyak dinanti pengunjung. Wajar kalau warga berlomba-lomba membuat tapekong yang atraktif agar perayaan di desa mereka bisa memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa lain.

Namun, usaha untuk menampilkan tapekong atraktif itu pula yang melahirkan permasalahan. Berikut kami kutipkan dari tulisan Hasan Basri (2012: 26-27) terkait permasalahan yang berlangsung.

“Tapekong baru menjadi kontroversi ketika pada suatu kesempatan acara penutupan Forum Silaturahmi Alim Ulama…16 Mei 2006 di Pondok Pesantren Robitotul Islam di Dusun Jenisari Desa Genteng, diputarkan VCD tapekong perayaan Maulid Nabi di Desa Macanputih. Tidak diketahui siapa yang membawa VCD tersebut…Singkat cerita VCD tersebut mengundang kontroversi. Karena dalam VCD tersebut ada gambar tapekong berupa wanita yang memakai BH dan para pemikulnya hanya menggunkan celana dalam. Menyadari VCD tersebar luas, panitia Maulid Desa Macanputih melapor ke Polres Banyuwangi. Panitia menilai ada upaya sengaja untuk memprovokasi pelaksanaan arak-rakan maulid Macanputih. Karena VCD itu tidak mewakili suasana secara keseluruhan acara arak-arakan. Tapekong di Macanputih tidak hanya menggambarkan wanita ber-BH, tapi banyak yang lain berupa masjid, unta, ka’bah, gajah dan lain-lain yang baik-baik. Lagian, tapekong wanita itu tidak bermaksud melecehkan wanita, tetapi maunya menggambarkan wanita pelacur besok di akhirat akan ditusuk oleh malaikat. Para pemikul yang bercawat adalah penggambaran setan yang memuja dan menggoda wanita.”

Permasalahan yang sengaja dimunculkan melalui pemutaran dan penyebaran VCD perayaan Endhog-endhogan di Macanputih memang bisa dibaca sebagai rekayasa politik untuk memecah-belah kerukunan warga Banyuwangi dengan memobilisasi isu dikotomis Islam vs non-Islam. Meskipun adat itu sendiri merupakan bentuk sinkretisme atau hibriditas yang dilakukan masyarakat Using menyikapi syiar agama Islam di bumi Banyuwangi, masih saja ada endapan-endapan dikotomis atau biner antara kelompok santri maupun non-santri (baca: rakyat kebanyakan). Permasalahan tersebut muncul akibat perbedaan dan ketidakutuhan tafsir terhadap visualitas tapekong yang menurut pemahaman santri dianggap tidak islami. Sama ketika mereka menafsir gandrung yang dianggap mengumbar maksiat. Perbedaaan, ketidakutuhan, dan jarak tafsir ini merupakan bentuk perebutan wilayah identitas yang bersifat kompleks. Di satu sisi, komunitas Using Macanputih yang mewarisi sisa-sisa animisme dan Hinduisme, berusaha mengapropriasi makna keislaman dalam bingkai lokalitas mereka. Di sisi lain, komunitas santri menggunakan kacamata agama untuk melihat tafsir komunitas Using.

Perbedaan tafsir ini memang menjadi semacam “api dalam sekam” yang setiap saat bisa ‘dibakar’ dan ‘diledakkan’ sesuai dengan kepentingan politik pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya. Inilah celah dari mobilisasi keberbedaan identitas etnis yang bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Sementara, pihak komunitas sendiri sebenarnya tidak bermaksud demikian. Ritual Endhog-endhogan merupakan sinkretisme damai sekaligus siasat kultural-religi masyarakat Using terhadap dominasi agama Islam dalam kehidupan mereka. Mereka memang telah memeluk agama ini sejak era kolonial, tetapi tidak mau meninggalkan sepenuhnya warisan religi yang menjadi identitas komunal. Semestinya, dialog religi ini tidak harus dipahami secara sempit karena terdapat konteks historis yang melatarinya. Namun, kehadiran pihak-pihak yang mengaku memiliki tafsir paling benar terhadap Islam menjadikan kekuatan identitas ini rentan dan mudah dimanfaatkan untuk memobilisasi isu-isu partikular. Untungnya, masih terdapat kelompok Islam moderat, dalam hal ini Nahdlatul Ulama, yang menengahi permasalahan ini, sehingga persoalan tapekong tidak sampai menjadi konflik horisontal. Kegagalan dalam memaknai simbol-simbol yang diusung dalam ritual Endhog-endhogan merupakan kegagalan kultural yang diakibatkan oleh monopoli tafsir permukaan yang dilakukan oleh sekelompok warga berhaluan tekstual-dogmatis. Mereka cenderung melihat dari tampilan permukan dari ritual ini, tanpa mau masuk lebih dalam lagi terhadap pemaknaan historis-filosofis yang diyakini oleh komunitas.

Suhailik, salah satu sejarahwan Banyuwangi, berdasarkan  penelusurannya terhadap sejarah lisan yang dirangkum dalam sebuah blog,[3] mengatakan bahwa Endhog-endhogan merupakan ritual yang berkaitan erat dengan syiar Islam—khususnya NU—dan dakwah untuk memperkuat keimanan masyarakat Using. Ritual ini diawali pertemuan di Bangkalan antara Mbah Kyai Kholil, Pimpinan Ponpes Kademangan dengan KH Abdullah Fakih pendiri Ponpes Cemoro Balak, Songgon, Banyuwangi. Dalam pertemuan tersebut, Kyai Kholil mengatakan bahwa kembange Islam sudah lahir di nusantara (NU) yang dipersonifikasikan sebagai endhog (telur); kulit melambangkan kelembagaan NU, sedangkan isinya melambangkan amaliyah. Sepulang dari pertemuan, Kyai Fakih pun menyebarkan amanah tersebut dengan cara mengarak keliling kampung gedebog (batang) pisang yang telah dihias dengan tancapan telur dan bunga dengan disertai lantunan sholawat dan dzikir. Inilah cikal-bakal Endhog-endhogan. Masih menurut Suhailik, ritual ini juga mengandung makna filosofis tinggi. Endhog memiliki tiga lapisan: kuning, putih, dan cangkang. Ketiga lapis telur tersebut merupakan bahasa simbolik. Pertama, kuning telur merupakan embrio dari sebuah proses kehidupan. Dalam bagian ini terdapat protein tinggi, maka dapat di ibaratkan sebagai ihsan dalam kehidupan. Kedua, putih telur yang berfungsi sebagai pembungkus dan pelindung kuning telur merupakan simbol dari Islam. Ketiga, cangkang ibarat iman dalam kehidupan. Sementara, ditancapkannya telur di pohon pisang merupakan simbol dari manusia yang mempunyai qolbu yang  dapat tancapkan apa saja, kebaikan ataupun keburukan. Maka iman, Islam dan ihsan  adalah harmonisasi risalah yang di bawa Nabi Muhammad SAW, yang jika di tancapkan pada diri manusia akan  menghasilkan manusia sesuai dengan kepribadian Beliau.

Pola pikir sektarian dan dogmatis yang menganggap bahwa ritual yang sudah ditambah-tambahi dengan peraga-peraga yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, tentu saja menandakan titik-balik kultural dalam keagamaan. Mengapa? Karena kenyataan dialog antara keyakinan lokal dan agama dominan sudah berlangsung sangat lama. Kreativitas religi juga menunjukkan betapa masyarakat lokal sebagai subjek tidak hanya mau diam dan menerima secara mutlak, tetapi melakukan apropriasi dan transformasi. Hibriditas dalam hal religi sangat melawan praktik sektarian dan dogmatis karena apropriasi dan dialog secara ajeg menjadikan ritual yang berasal dari hibriditas tersebut dianggap sebagai milik sah komunitas Using, khususnya komunitas Using yang memeluk agama Islam di Songgon dan sekitarnya.

Hibriditas kultural yang dikehendaki rezim AAA

Berkuasanya Abdullah Azwar Anas (selanjutnya disingkat AAA) sejak 2010-2015 (dan terpilih kembali untuk masa kepemimpinan 5 tahun mendatang) memang membawa banyak perubahan bagi ekonomi, politik, dan budaya Banyuwangi. Bandara Blimbingsari beroperasi dengan lalu-lintas penerbangan yang lumayan padat. Bermacam penghargaan tingkat nasional maupun internasional diraih oleh rezim AAA. Yang terbaru pemerintah Banyuwangi mendapatkan penghargaan dari UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism untuk kategori “Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola”, mengalahkan nominasi lainnya dari Kolombia, Kenya, dan Puerto Rico. Nama Banyuwangi dengan segala potensi alam dan budayanya semakin terangkat kancah internasional; sebuah prestasi yang belum pernah diraih oleh para bupati dan jajaran birokrasi sebelumnya.

Menurut MY Bramuda, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Banyuwangi, terdapat empat keunggulan yang menjadikan kabupaten di ujung timur Jawa ini meraih penghargaan internasional bergengsi tersebut.[4] Pertama, menjadikan daerah sebagai ”produk” yang mesti dipasarkan potensi wisatanya. Dengan paradigma itu, birokrasi juga ikut menjadi tenaga pemasar alias salesman/salesgirl bagi pariwisata daerah. Kedua, memilih strategi pemasaran yang tepat. Banyuwangi menawarkan adventure dan experience yang berbeda dengan daerah lain. Adventure untuk wisata alam. Adapun experience untuk wisata budaya dan wisata event lewat Banyuwangi Festival. Ada tiga segmentasi wisatawan yang dibidik, yaitu kaum perempuan, anak muda, dan pengguna internet (netizen). Tiga segmen konsumen itu punya pasar yang sangat besar. Jumlah perempuan di Indonesia ada 120 juta jiwa. Jumlah anak muda (16-30 tahun) hingga 62 juta jiwa. Pengguna internet 82 juta. Ketiga segmen pasar tersebut saling beririsan. Namun, ketiganya tetap memerlukan pendekatan pemasaran yang spesifik. Ketiga, inovasi berkelanjutan, seperti membuat ikon dan destinasi baru, di antaranya pembangunan bandara berkonsep hijau yang tahun ini tuntas, pengembangan Grand Watudodol dan rumah apung di kawasan Bangsring, sinergi dengan BUMN membangun dermaga kapal pesiar di Pantai Boom, dan sebagainya. Inovasi juga dilakukan dengan pemasaran menggunakan aplikasi di smartphone. Keempat, pengelolaan pariwisata event (event tourism) lewat Banyuwangi Festival yang memperkenalkan potensi lokal kepada publik luar sekaligus menarik kunjungan wisatawan.

Empat keunggulan tersebut menegaskan bahwa pemerintah Banyuwangi di bawah kepemimpinan AAA memang sangat berambisi untuk melakukan lompatan historis dalam mengelola potensi pariwisata alam, adventure, sport, dan budaya. Secara global, konsep pariwisata model ini memang lagi digemari karena bisa memberikan beragam warna alam, pengalaman, dan budaya untuk mengobati sejenak kerinduan posmodern masyarakat metropolitan di tingkat nasional maupun internasional. Bermacam usaha yang dilakukan Pemkab diarahkan untuk menjaring sebanyak-banyaknya para wisatawan domestik maupun mancanegara yang memang sangat ingin “mengalami” dan “menikmati” Banyuwangi dengan segala potensinya.

 Salah satu strategi kunci yang dipakai oleh rezim AAA adalah mentransformasi budaya lokal sesuai kepentingan ekonomi politik mereka. Dimulai tahun 2011, pemkab membuat Banyuwangi Ethno Carnival, Parade Gandrung Sewu, dan Banyuwangi Jazz Festival. Ketiga event besar itu mampu menjadikan pemberitaan media nasional tentang Banyuwangi meningkat. Maka, dari tahun 2012 sampai 2015, pemkab membuat sebuah kebijakan baru bernama Banyuwangi Festival yang semakin memperbanyak program unggulan bernuansa karnaval. Yang menjadi dasar dari semua kegiatan karnaval budaya dalam Banyuwangi Festival adalah budaya lokal, lebih dominan Using. Namun, budaya tersebut tidak dibiarkan tanpa ‘didandani’ dan ‘disulap’ dalam nuansa wah. AAA berkeinginan untuk mendialogkan budaya Banyuwangi dan budaya global seperti konsep karnaval yang sangat digemari oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Artinya, hibriditas yang berlangsung memang didesain untuk menjual eksotisme Banyuwangi—baik alam maupun budayanya—kepada wisatawan, khususnya warga metropolitan dan mancanegara yang memang haus akan petualangan serta aspek-asepk keprimitifan dalam kehidupan mereka.

Dari aspek ekonomi pariwisata, AAA memang berhasil mewujudkan ambisinya untuk me-nasional-kan dan meng-internasional-kan Banyuwangi. Dan, klaim-klaim pertumbuhan ekonomi segera dipaparkan dalam banyak kesempatan dan media. Tidak menjadi masalah karena semua rezim akan melakukan hal serupa. Keberhasilan AAA juga berimplikasi secara politik di mana di pemilukada 2015, dia dan Yusuf terpilih sebagai bupati dan wakil bupati periode 2016-2021. Tentu saja banyak prestasi AAA yang menjadikannya pimpinan yang disukai dan dihormati oleh warganya. Namun, yang paling menonjol tentu saja agenda-agenda dalam Banyuwangi Festival yang selalu menjadi buruan para pewarta media regional maupun nasional.

Di bawah kepemimpinan AAA, identitas Using tetaplah menjadi kekuatan kultural yang diunggulkan dan dikembangkan (Setiawan, Tallapessy, & Subaharianto, 2015). Warga komunitas Using merasakan kebanggaan karena ritual dan kesenian mereka tetap diperhatikan oleh pemerintah, meskipun kebanggaan itu seringkali hanya menjadi kebanggaan semu, khususnya bagi para pelaku kesenian yang tidak banyak diuntungkan dari festivalisasi atau karnavalisasi budaya Using. Namun, AAA sangat jeli dalam memainkan isu identitas, karena ia tidak hanya berhenti pada aspek kebudayaan, tetapi menggunakannya untuk mempromosikan potensi Banyuwangi, baik dari sektor industri, ekonomi perkebunan, ekonomi pertanian, maupun ekonomi kreatif. Dalam hal ini, bolehlah masyarakat Using berbangga karena di kepemimpinan AAA identitas mereka semakin dikenal luas, baik secara nasional maupun internasional. Apalagi dengan pertumbuhan ekonomi kreatif seperti batik Using yang semakin populer di kalangan wisatawan.  AAA terbukti mampu menjadikan ke-Using-an melampaui batas-batas kaku sebuah identitas yang seringkali dimaknai secara membabi-buta menuju pemahaman yang lebih lentur di tengah-tengah ekonomi pasar berbasis keunikan kultural dan pengetahuan kreatif masyarakat.

Apa yang harus dikritisi adalah bahwa hibriditas antara budaya lokal dengan konsep karnaval seperti yang dilakukan rezim AAA lebih menguntungkan kepentingan ekonomi politik mereka dan para pemodal di sektor pariwisata. Kenyataan seperti inilah yang menjadikan Dirlik (2001) mengkritisi konsepsi hibriditas karena hanya memberi keuntungan kepada kaum elit. Apabila mengikuti terma Bhabha, hibriditas model ini bukanlah yang ia idealisasi karena sudah dibajak oleh kepentingan rezim negara. Hibriditas sebagai strategi survival di tengah-tengah budaya dominan mengharuskan penguatan dan pemberdayaan terus-menerus sebagian budaya lokal yang masih ada. Sayangnya, rezim AAA bisa dikatakan kurang memperhatikan aspek pemberdayaan itu. Banyak seniman yang berkeluh-kesah dikarenakan semarak Banyuwangi Festival kurang memberikan dampak positif bagi kehidupan dan pengembangan kesenian mereka. Apalagi para seniman yang tidak memiliki sanggar resmi. Memang benar mereka dilibatkan dalam ajang festival, tetapi apakah pemerintah sudah concern terhadap regenerasi dan pemberdayaan kesenian lokal seperti gandrung terop, janger, dan lain-lain. Beberapa seniman yang kami jumpai mengatakan tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Kalaupun sampai sekarang mereka masih bertahan, itu lebih karena masih ada penggemar yang mau nanggap kelompok mereka.

Hibriditas ala rakyat dan ala rezim negara: Catatan simpulan

Masyarakat Using di Banyuwangi, pada dasarnya, adalah masyarakat yang tidak tertutup—sebagaimana banyak distigmatisasi oleh kelompok etnis di luar mereka. Mereka secara historis—karena letak geografis, pergolakan politik, penyebaran budaya dan agama mayoritas, kolonialisme, dan kebijakan rezim pascakolonial—adalah manusia-manusia yang sadar untuk melakukan pembacaan, penyerapan, dan peniruan budaya-budaya dominan dari luar untuk menjadi dan memperkuat budaya mereka sendiri, Using. Gandrung, kuntulan, janger, ritual, dan musik Banyuwangen telah membuktikan struktur dan praktik hibridisasi kultural yang telah lama dan masih berlangsung hingga saat ini.

Kemampuan apropriasi manusia-manusia kreatif Using ini pada akhirnya memang mengundang banyak individu, kelompok, dan kepentingan untuk mengkomodifikasinya dengan tujuan ekonomi politik mereka masing-masing. Sementara pada masa Orde Baru rezim negara berkepentingan untuk menciptakan identitas khas Using bagi Banyuwangi sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan rezim pusat dalam hal budaya bangsa berbasis puncak-puncak budaya daerah, pada masa pasca Reformasi rezim negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Samsul Hadi gencar melakukan politisasi Using dan Usingisasi politik demi memperkuat identitas Using untuk kepentingan politiknya. AAA sangat menyadari potensi besar yang ada dalam budaya Using, sehingga ia memformulasi kebijakan budaya menghibridkan-nya dengan gaya karnaval untuk memperbanyak devisa yang masuk ke pemerintah Banyuwangi melalui sektor swasta. Secara politik, kebijakan budaya yang ia ciptakan juga memberikan dampak secara politik kepadanya, di mana sebagian besar masyarakat Banyuwangi memberikan konsensus terhadap kepemimpinannya.

Kenyataannya, hibridisasi kultural masih berlanjut di masyarakat Using dan masyarakat-masyarakat lokal lainnya. Rakyat dari hari ke hari semakin biasa dengan budaya pop, modernitas, internet, dan pergaulan global, sehingga tidak bisa lagi kita katakan mereka sebagai masyarakat tradisional; sebuah produksi pengetahuan yang salah kaprah. Melalui mekanisme apropriasi, mereka mampu menyerap datangnya budaya asing ke dalam praktik kultural sehari-hari tanpa harus mengikuti sepenuhnya. Para seniman musik, tari, dan drama masih terus berimprovisasi dengan menyerap pengaruh-pengaruh estetik dari luar. Sejatinya, masyarakat lokal—karena pengalaman historis dengan beragam budaya dan agama dominan yang diwariskan turun-temurun—menjadikan hibriditas kultural sebagai something ordinary, sesuatu yang sangat biasa, karena dalam struktur dan praktik itulah mereka bisa menemukan subjektivitas mereka terus survive dan berdaya melalui mekanisme peniruan-pengejekan (meniru yang tidak sepenuhnya) karena penolakan mutlak hanya akan menjadikan kehidupan mereka semakin termarjinalkan. Implikasi lanjut dari proses tersebut adalah terciptanya budaya lokal—bukan budaya tradisional—yang diakui sebagai milik komunitas sekaligus pembentuk identitasnya. Sekali lagi, budaya lokal tersebut bersifat sangat hibrid, bukan lagi otentik berasal dari komunitas tersebut.

Apa yang kemudian menjadi titik-balik produktivitas hibrid tersebut adalah ketika kekuatan pemodal dan rezim negara mendikte para aktor kultural sesuai dengan kepentingan ekonomi politik mereka. Sementara, para aktor tidak bisa berbuat banyak, baik karena alasan ekonomi maupun ketakutan politik (ketika berhadapan dengan rezim). Hibriditas kultural yang sudah berada dalam medan ideologis dan ekonomis rezim—baik pemodal maupun negara—cenderung hanya melayani kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam kondisi ini hibriditas dibajak, sehingga tidak bisa lagi menjadi kekuatan survival-kreatif-strategis yang memberikan keberdayaan kepada kehidupan mereka. Lebih jauh lagi, hibriditas dalam arahan rezim hanya menjadi selebrasi penanda kultural, bukan petanda.

Catatan akhir:

[1] Penelitian penulis bersama dengan Andang Subaharianto. Disampaikan dalam Temu Ilmiah Nasional “Jejak dan Langkah Bahasa, Sastra, dan Budaya: Dari Using untuk Indonesia”, Rektorat Univ. Jembr, 9 Agustus 2016.

[2] Untuk pembahasan pada subbab ini sengaja kami cuplikkan dari sebagian kecil laporan tahunan penelitian yang melibatkan kami berdua, yakni Politik Identitas Etnis Pasca Reformasi: Studi Kasus pada Komunitas Tengger dan Using (2015).

[3] Lihat, “Endog-endogan, Tradisi Muludan di Banyuwangi”, tersedia di: http://homestaykarangasem.com/endog-endogan-tradisi-muludan-di-banyuwangi/, diunduh 6 Juli 2015.

[4] Lihat, “Banyuwangi Raih Penghargaan Dunia dari Badan Pariwisata PBB”, tersedia di: http://rubik.okezone.com/read/22538/banyuwangi-raih-penghargaan-dunia-dari-badan-pariwisata-pbb, diunduh pada 22 Januari 2016.

Pustaka Acuan  

Ali, Hasan. 2003. “Kata dan Predikat Using”. Dalam Majalah Budaya Jejak, No. 03.

Anoegrajekti, Novi. 2010. “Pada Nonton dan Seblang Lukinto: Membaca Lokalitas dalam Keindonesiaan”. Dalam Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 22, No.2.

Arps, Ben. 2009. “Osing kids and the banners of Blambangan: Ethnolinguistic identity and the regional past as an ambient theme in East Javanese town”. Dalam Wacana, Vol.11, No.1.

Aschroft, Bill. 2001. Post-colonial Future: Transformation of Postcolonial Culture. London: Continuum.

Basri, Hasan. 2012. “Adat Endog-endgoan”. Dalam Lembar Kebudayaan, No. 22.

Basri, Hasan. 2009. “Gandrung dan Identitas Daerah”. Dalam Lembar Kebudayaan, No.2.

Bhabha, Hommi K.1994. The Location of Culture. London: Routledge.

Dirlik, Arif. 2002. “Bringing History Back In: Of Diasporas, Hybridities, Places, and Histories”. Dalam Elisabeth Mudimbe-Boyi (ed). Beyond Dichotomies: Histories, Identities, Cultures, and the Challenge of Globalization. New York: State University of New York Press.

Hall, Stuart. 2003. “Introduction: Who Need ‘Identity’?”. Dalam Stuart Hall & Paul du Gay (ed). Questions of Cultural Identity. London: Sage Publications.

Hamid, Sumono Abdul. 2011. “Misteri Gandrung dari Tiongkok”. Dalam Banyuwangi dalam Mozaik. Banyuwangi: Komunitas Sejarah Banyuwangi.

Lekkerkerker, C. 2005. “Sejarah Blambangan” (alih bahasa Pitoyo Boedhy Setiawan, 1991), diterbitkan kembali dalam Majalah Budaya Jejak, Nomor 07.

Pranoto, Dwi. 2011. “Dari M. Arief sampai Catur Arum”. Dalam Lembar Kebudayaan, No. 19.

Sariono, Agus, Andang Subaharianto, Ikwan Setiawan, & Heru SP Saputra. 2009. Rancak Tradisi dalam Gerak Industri: Pemberdayaan Kesenian Tradisi-Lokal dalam Perspektif Industri Kreatif (Belajar dari Banyuwangi). Laporan Penelitian Hibah Strategis Nasional (sebagian isi sudah dipublikasikan). Jember: Fakutas Sastra Universitas Jember.

Setiawan, Ikwan. 2007. “Transformasi Masa Lalu dalam Nyanyian Masa Kini: Hibridasi dan Negosiasi Lokalitas dalam Musik Populer Using”. Dalam  Jurnal Kultur, Vol. 1, No. 2.

Setiawan, Ikwan, Albert Tallapessy, & Andang Subaharianto. 2015. Politik Identitas Pasca Reformasi: Studi Kasus pada Komunitas Tengger dan Using. Lapora Tahunan Penelitian (sebagian isi dalam proses publikasi jurnal). Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember.

Setiawan, Ikwan. 2010. “Merah Berpendar di Brang Wetan: Tegangan Politik 65 dan Implikasinya terhadap Industri Musik Banyuwangen”. Dalam Jurnal Imaji, Vol. 8, No. 1.

Subaharianto, Andang, Albert Tallapessy, & Hat Pujiati. 2013. Menyerbukkan Kreativitas: Model Pengembangan Kreativitas Kaum Muda dalam Sanggar Seni Using sebagai Penopang Budaya Lokal dan Industri Kreatif di Banyuwangi Tahun I. Laporan tahunan penelitian (sebagian isi sudah dipublikasikan dalam prosiding seminar). Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember.

Sumber Internet

“Banyuwangi Raih Penghargaan Dunia dari Badan Pariwisata PBB”, tersedia di: http://rubik.okezone.com/read/22538/banyuwangi-raih-penghargaan-dunia-dari-badan-pariwisata-pbb, diunduh pada 22 Januari 2016.

“Endog-endogan, Tradisi Muludan di Banyuwangi”, tersedia di: http://homestaykarangasem.com/endog-endogan-tradisi-muludan-di-banyuwangi/, diunduh 6 Juli 2015.

 

Share This:

About Ikwan Setiawan 151 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*