PATRIARKI: Masyarakat, budaya, dan negara dalam kuasa lelaki

Our most lively impression is that the sun is there assumed to be of the feminine gender. (Henry James)[1]

Girls can wear jeans/And cut their hair short/Wear shirts and boots/’Cause it’s okay to be a boy/But for a boy to look like a girl is degrading/’Cause you think that being a girl is degrading/But secretly you’d love to know what it’s like/Wouldn’t you/What it feels like for a girl (Madonna, What It Feels Like for a Girl)[2]

Awalan

Perkembangan pemikiran dan gerakan feminis dewasa ini memunculkan perdebatan akademis cukup hangat. Salah satu ranah perdebatan tersebut adalah persoalan ketidaksamaan dan ketidakadilan jender[3] sebagai sumber dari berlangsungnya peminggiran peran perempuan dalam ruang publik masyarakat. Lebih jauh ketidaksamaan tersebut merupakan akar dari penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki. Sebuah tema yang masih cukup up to date.

Akar dari ketidaksamaan jender dalam masyarakat oleh banyak pemikir feminis dikatakan bersumber secara langsung dari terlalu kuatnya sistem patriarki[4] yang berlangsung dalam masyarakat. Sistem tersebut mewujud dalam struktur-struktur patriarkal yang begitu kuat pengaruhnya dalam masyarakat. Dengan kata lain, sebelum panjang lebar membicarakan tentang feminisme dengan ketidakadilan jender dan dampak-dampaknya yang mengerikan bagi perempuan, ada baiknya kita ‘membedah’ terlebih dahulu persoalan patriarki dalam masyarakat.

Pada awalnya tulisan ini merupakan critical review dari tulisan Sylvia Walby, “Theorizing Patriarchy” dalam Jurnal Sociology, vol. 23 no. 2, Mei 1989.[5] Namun dikarenakan kompleksitas patriarki itu sendiri, maka penulis memasukkan beberapa referensi yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Sehingga tulisan ini pun menjadi semacam review kritis terhadap beberapa tulisan tentang persoalan patriarki dan jender.

Mendefinisikan patriarki: beberapa pendapat

Dalam perkembangan wacana akademis, terdapat beberapa pemikir sosial yang memberikan pengertian konseptual tentang patriarki. Max Meber, sebagaimana dikutip Walby, misalnya, mendefinisikan patriarki sebagai sebuah sistem kekuasaan/pemerintahan yang mana kaum laki-laki mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui posisi mereka sebagai kepala rumah tangga. Dalam sistem tersebut dominasi dari para lekaki muda yang belum menjadi kepala keluarga juga tidak kalah pentingnya, jika tidak lebih penting dibandingkan elemen dominasi laki-laki terhadap perempuan melalui rumah tangga.

Claudia von Werlhof dengan perspektif radikal-historis menguraikan bahwa awal munculnya patriarki berasal dari “tradisi perang” di mana eksistensi patriarki dianggap tergantung sepenuhnya pada keberlangsungan dan kesinambungan perang yang memposisikan kaum laki-laki sebagai kelas dominan karena kekuatan fisiknya. Perang juga mengakibatkan hancurnya sistem matriarki dalam masyarakat pra-perang. Dengan demikian logika patriarki merupakan logika perang yang berarti bahwa semua institusi sosial yang ditemukan dan diciptakan oleh patriarki secara prinsipil berasal dari pengalaman perang, baik dalam perosalan ekonomi, social-politik, maupun ketuhanan.[6]

Sementara pandangan kritis terhadap patriarki juga muncul dari para pemikir yang masuk dalam kategori kelompok analisis sistem ganda. Kelompok pemikir ini mempunyai asumsi dasar bahwa patriarki ‘berjalan bersama’ dengan kapitalisme. Teori sistem ganda yang sudah mapan menganggap artikulasi patriarki dan kapitalisme dalam beragam cara Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa patriarki berasal dari kapitalisme, karena dalam masyarakat feodal atau bahkan dalam masyarakat sosialis sekalipun, patriarki sudah eksis. Menurut Walby ada beberapa argumen tentang hal itu: pertama, sistem ganda menganggap bahwa patriarki dan kapitalisme memiliki kesalinghubungan yang sangat dekat dan bersifat simbiotik. Ia menambahkan bahwa patriarki menyediakan sistem kontrol, hukum, dan aturan, sementara kapitalisme menyediakan sistem ekonomi, dalam memenuhi keuntungan.. Sistem yang ada dalam kuasa patriarki dianggap memberikan kontribusi besar bagi penindasan dan ekploitasi kaum perempuan oleh laki-laki di dalam lingkungan pekerjaan ber-upah. Kedua, praktik patriarki didukung oleh dua level pengendalian, yakni level ekonomi (diatur oleh relasi-relasi kapitalis) dan level ketidaksadaran (diatur hukum patriarki yang berlangsung ranah keluarga).

Salah satu masalah dari sistem analisis ganda adalah apakah mereka bisa dengan tepat untuk terus mempertahankan dualitas antara kapitalisme dan patriarki dalam analisis mereka. Para teoretikus sistem ganda mempertahankan pembedaan patriarki dan kapitalisme dengan menekankan dua sistem tersebut pada level-level yang berbeda dari masyarakat, kapitalisme pada ekonomi dan patriarki pada ketidaksadaran. Tentang persoalan tersebut, Walby berpendapat bahwa perlu kiranya spesifikasi kajian pada asal-usul pemisahan antara patriarki dan kapitalisme. Kurang tepat untuk mengalokasikan level-level yang berbeda dari formasi sosial pada sistem yang berbeda. Menurutnya, konflik tentang eksploitasi buruh perempuan antara kepentingan patriarkal dan kapitalis sebenarnya bersifat endemis pada sejarah interaksi di antara kedua sistem tersebut. Tanpa memperhatikan pemisahan antara patriarki dan kapitalisme tidak akan mungkin untuk memahami pembagian jenis kelamin yang tengah berubah di lingkungan pekerjaan berupah.

Sementara Walby memberikan definisi patriarki sebagai sebuah sistem struktur sosial dan praktik di mana laki-laki mendominasi, menekan, dan mengeksploitisir perempuan. Penggunaan istilah strutktur sosial menjadi penting karena mengimplikasikan penolakan determenisme biologis dan dalil yang mengatakan bahwa bahwa setiap laki-laki individual selalu berada dalam posisi dominan dan perempuan suborninat. Dengan kata lain, Walby sebenarnya ingin menunjukkan bahwa jender bukanlah persoalan biologis, tetapi sangatlah sosiologis. Jender bukanlah sebuah pembagian yang dipaksakan oleh kelas dominan, dalam hal ini laki-laki, tetapi ia telah menjadi sesuatu yang beroperasi melampaui resistensi dan menjadi sebuah konsensus yang sangat alamiah dimana banyak kaum perempuan yang tidak menyadarinya.

Dari paparan di atas patriarki bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem struktur sosial dalam masyarakat yang sudah berlangsung dalam rentang historis yang cukup lama dan bertransformasi secara kontinyu di mana kaum laki-laki mempunyai posisi dominan dan dengan posisinya itu mereka melakukan eksploitasi terhadap perempuan yang mewujud dalam praktik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya, baik dalam ruang privat maupun publik.

Ahistorisme, universalisme, dan keberagaman: kritik terhadap kajian patriarki

Salah satu kritik utama terhadap kajian patriarki adalah bahwa ia tidak bisa menjangkau perbedaan-perbedaan antara bentuk ketidaksamaan jender pada waktu dan tempat yang berbeda, atau keberagaman pengalaman perempuan. Hal tersebut terutama sekali untuk membahas patriarki dalam hubungannya dengan kelas dan etnisitas.

Etnisitas dan rasisme

Penolakan terhadap perbedaan etnik dalam banyak tulisan feminis kulit putih melahirkan kritik tajam dari para feminis kulit berwarna. Analisis-analisis dari perspektif perempuan kulit berwarna memunculkan sejumlah isu penting bagi teori dan relasi jender, termasuk tiga isu berikut. Pertama, pengalaman di pasar kerja bagi perempuan kulit berwarna berbeda dengan kulit putih dikarenakan struktur rasis yang tidak menguntungkan mereka di pekerjaan berupah. Kedua, keberagaman etnik dan rasisme berarti bahwa tempat utama bagi penindasan perempuan kulit berwarna sangat mungkin berbeda dengan kulit putih. Ketiga, kesalinghubungan antara jender dan etnisitas bisa saja mengubah relasi jender dan etnik. Bukan hanya dalam persoalan pengakuan ketidaksamaan etnik dan medan berbeda bagi penindasan perempuan dalam etnisitas yang berbeda, tetapi juga cara tertentu di mana relasi etnik dan jender menghubungkan secara historis perubahan bentuk relasi etnik dan jender.

Meskipun demikian, para penulis feminis kulit hitam tidak menolak bahwa memang terdapat ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan. Namun yang dibutuhkan adalah sebuah konsep patriarki yang cukup fleksibel untuk mengungkpa keberagaman pengalaman perempuan serta ketidaksamaan di antara mereka.

Esensialisme, ahistorisme, dan universalisme

Selain kritik di atas, terdapat juga kritik tajam lain yang mengkhususkan pada  ketidakmampuan konsep patriarki dalam mengungkap keberagaman historis dan cross-cultural dalam bentuk ketidaksamaan jender. Segal, misalnya, menyarankan bahwa tulisan-tulisan yang menjelaskan konsep patriarki sangat esensialis. Beberapa feminis pasca-strukturalis dan pos-modernis berusaha untuk menolak ‘perempuan’ sebagai kategori karena hal itu mengimplikasikan konsepsi esensialis yang statis terhadap relasi jender. Para pemikir ini banyak menggunakan gagasan para pemikir posmodernis dan pos-strukturalis seperti Derrida dan Foucault.

Menurut Walby masalah di atas sudah berlebihan. Sebenarnya para penulis patriarki benar-benar mengakui keberagaman dalam karya-karya empiris mereka, bahkan jika terdapat masalah dalam integrasi pengetahuan tersebut dalam skema teoretis mereka. Memang benar bahwa banyak penulis patriarki menyusun satu basis utama yang bisa memunculkan masalah bagi struktur argumen. Praktik tersebut memang cenderung menghasilkan teori patriarki yang ahistoris dan universalistik. Namun tidak benar bahwa mereka hanya menonjolkan citra statis dari patriarki. Yang perlu dicatat adalah bahwa para penulis berbasis tunggal tidak memiliki aparatus konseptual untuk menghasilkan penjelasan logis dari bentuk-bentuk patriarki yang berbeda. Brownmiller, misalnya, melihat pemerkosaan sebagai dasar dari penindasan perempuan oleh laki-laki dengan argumen bahwa tingkat pemerkosaan yang lebih tinggi pada masa militerisasi dan khususnya saat perang dibandingkan hari-hari biasa merupakan variabel historis. Ia memberikan bukti-bukti empiris untuk mendukung pandangannya, namun gagal dalam memberikan penjelasan yang cukup mumpuni dari variasi tersebut. Secara logis argumennya tidak mampu menjelaskannya karena ia sendiri tidak memiliki cara teoretis untuk menjelaskan perubahan dalam basis patriarkinya. Hal itu menunjukkan bahwa patriarki dalam modelnya hanya dikonstruksikan sebagai entitas kausal sehingga tidak memiliki ‘hukum dalam’ tentang perkembangannya.

Firestone dengan satu basis utama kajian reproduksi (dalam terma industri, bukan biologis), mampu mengembangkan model perubahan dalam patriarki. Ia melakukan kajiannya dengan mempertimbangkan pertarungan politik dan teknologi sebagai entitas kausal, meskipun tidak sepenuhnya terintegrasi dengan posisi teoritis awalnya. Ia berargumen bahwa perubahan teknologi menghasilkan kapasitas moda reproduksi, serupa dengan argumen Marx yang mengatakan bahwa kekuatan produksi menciptakan kemungkinan bagi munculnya moda produksi lanjutan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa perempuan harus menguasai alat-alat reproduksi untuk bisa memperoleh transformasi tersebut. Tentu saja hal itu paralel dengan pemikiran Marx yang menjelaskan bahwa kaum proletar harus menguasai alat-alat produksi untuk bergerak pada moda produksi lanjut. Namun, ia gagal untuk mengintegrasikan enntitas-entitas tersebut ke dalam pembahasan teoretis, meninggalkan kajian itu dalam akhir empiris yang sangat terbuka.

Hal yang berbeda dilakukan oleh Foord dan Gregson. Dengan berbasis pada karya-karya sejarah dan teoretis, mereka menunjukkan satu usaha untuk memfokuskan kajian pada struktur patriarki di dalam kerangka kerja yang realiseksplisit. Struktur tersebut berupa (1) struktur transhistoris, yakni reproduksi biologis dan heteroseksualitas dan (2) struktur historis, yakni pernikahan dan keluarga inti. Meskipun demikian, masih terdapat masalah berkaitan dengan keempat struktur tersebut, yakni ketiadaan relasi patriarkal dalam lingkungan kerja berupah, negara, dan kekerasan laki-laki. Tentu itu merupakan sesuatu yang ganjil dalam karya yang dikatakan penting bagi analisis relasi jender. Lebih dari itu, ada satu pertanyaan tentang dua struktur pertama yang seringkali dikarakterisasikan sebagai tindakan universal, yakni tidak semua orang secara biologis melakukan reproduksi (pendeta, biarawan, anak muda, orang mandul) dan tidak semua orang terlibat dalam relasi heteroseksual. Mungkin mereka bisa dianggap universal sebagai institusi, namun mereka menempati wilayah beragam dalam sistem patriarkal. Argumen bagi pemilihan keempat bentuk relasi tersebut secara partikular tidak dikembangkan dengan baik dalam penjelasanpenjelasannya. Jadi, tulisan mereka menarik jika digunakan untuk mengidentifikasi struktur patriarki, meskipun kita tidak akan menemukan jawaban yang memuaskan.

Struktur patriarkal

Dengan mendasarkan pada kajian di atas dan juga kajian struktur sosial, Walby memetakan enam struktur patriarkal yang membentuk sistem patriarki sebagai salah satu kajian alternatif terhadap relasi kuasa patriarki dalam kehidupan sosial. Keenam struktur tersebut adalah (i) moda patriarkal produksi dimana buruh perempuan dikendalikan oleh suaminya, (ii) relasi patriarkal dalam pekerjaan ber-upah, (iii) negara patriarkal, (iv) kekerasan laki-laki, (v) relasi patriarkal dalam seksualitas, dan (vi) budaya patriarkal. Ia mendefinisikan tiap-tiap struktur tersebut dalam terma relasi sosial. Mereka tidak diidentifikasikan dalam terma arena bertempat spasial. Semisal, konsep “rumah tangga” mempunyai tempat yang serupa dengan skema “tempat kerja” dalam analisis Marxis. Setiap struktur tersusun dari sub-struktur dan praktik. Sebagai contoh, pembedaan kerja penuh dan part-time dalam pasar buruh merupakan salah satu prakitk patriarkal yang membentuk struktur relasi patriarkal dalam pekerjaan.

Keenam struktur tersebut yang berasal dari kajian teoretis dan empiris merepresentasikan konstelasi yang paling signifikan dalam relasi sosial yang membentuk relasi jender. Dengan kata lain Walby berasumsi bahwa keenam struktur tersebut bisa dengan tepat digunakan untuk mengungkap bentuk beragam penindasan perempuan dalam periode dan tempat yang dikaji. 

Moda patriarkal produksi

Moda patriarkal produksi merupakan satu dari dua struktur patriarkal yang berlangsung pada level ekonomi. Buruh perempuan dikendalikan oleh suami mereka dalam ikatan pernikahan dan hubungan rumah tangga. Bentuknya yang sangat mendasar adalah relasi produksi di mana di dalamnya kerja ‘diperlihatkan’ daripada kewajiban yang menggantikan kerja tersebut. Kerja yang dilakukan oleh perempuan bisa disusun mulai dari memasak dan mencuci untuk suami serta menjaga anak-anak. Perempuan sebagai istri melakukan pekerjaan tersebut untuk suaminya (dan dalam lingkungan tertentu, sebagai anak perempuan untuk ayahnya). Si istri tidak memperoleh upah dari pekerjaan tersebut karena itu semua merupakan konsekuensi dari ikatan pernikahan. Suami bisa mengendalikan buruh istri karena memiliki kekuatan buruh tersebut sedangkan istri hanya menghasilkan. Si suami bisa saja menjual tenaga si istri karena itu memang miliknya.

Ada tiga tahapan teoretis dari klaim yang dilontarkan Walby. Pertama, bahwa pembagian domestik kerja merupakan bentuk utama dari perbedaan laki-laki dan perempuan. Kedua, bahwa pembagian tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap aspek lain dari relasi sosial; ketiga, bahwa dengan sendirinya itu semua merupakan bentuk ketidaksamaan yang cukup signifikan. Kajian anggaran waktu dan kajian lain tentang pembagian domestik kerja menunjukkan jumlah yang tidak sama dari kerja rumah tangga dan bahkan waktu kerja keseluruhan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Sementara kajian lain tentang pembagian yang tidak sama dari sumberdaya rumah tangga menunjukkan bahwa perempuan memiliki lebih sedikit pembagian dalam konsumsi terhadap barang-barang rumah tangga ketimbang laki-laki, dari makanan hingga hiburan untuk waktu luang.

Pembagian kerja merupakan aspek penting dalam relasi patriarki dalam keluarga. Pembagian yang tidak adil bagi perempuan ini merupakan bagian dari formasi diskursif yang berlangsung terus-menerus dan pada akhirnya semakin memapankan posisi laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengenai realitas tersebut Cyba menjelaskan:

Aspek sentral lain dari ketidaksamaan jender berkaitan erat dengan peran dalam rumah tangga atau keluarga. Lepas dari posisi pekerjaannya (ber-upah, pen), perempuan lebih banyak betanggung jawab terhadap keluarga dibandingkan lakilaki. Pembagian kerja dalam keluarga menjadikan perempuan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Meski terdapat perbedaan antarnegara, peran perempuan untuk merawat anak masih saja menjadi objek bagi “pengesahan ideologis” bagi ketidaksamaan jender. Merawat anak bukanlah satusatunya aspek dari relasi atau peran diskriminastif dalam kehidupan privat. Pekerjaan rumah sehari-hari bagi anggota keluarga, dan ketika dikombinasikan dengan partisipasi dalam pekerjaan berupah, mengarah pada jumlah menyeluruh waktu kerja yang tidak bisa dikomparasikan dengan anggaran waktu bagi laki-laki. Posisi yang tidak mengenakkan dalam pekerjaan (berupah) dan kehidupan keluarga yang diskriminatif, pada akhirnya berkaitan erat dengan situasi yang tidak menguntungkan bagi perempuan dalam ruang kehidupan lainnya, yakni kurangnya akses terhadap aktivitas luang dan partisipasi dalam kehidupan publik.[7]

Keluarga, dengan demikian, telah menjadi ‘negara kecil’ dengan seperangkat aturan yang merugikan kepentingan perempuan. Keluarga secara kontinyu menjadi alat kuasa patriarkal dan menjelma sebagai aparat diskursif di mana suami sebagai kepala keluarga menjadi pemimpin yang menjadi representasi kepentingan masyarakat dan negara patriarkal. Kate Millet (1969)—salah satu pemikir feminis Marxis—dengan agak provokatif mengatakan bahwa:

Intitusi utama patriarki adalah keluarga yang merupakan cermin dari dan hubungan dengan masyarakat yang lebih luas; unit patriarkal di dalam keseluruhan patriarkal. Sebagai instrumen fundamental dari unit dasar dari masyarakat patriarkal, keluarga dan perannya bersifat prototip. Sebagai agen dari masyarakat yang lebih luas, keluarga tidak hanya meyakinkan anggota-anggotanya untuk menyesuaikan diri, tapi juga betindak sebagai unit dalam pemerintahan negara patriarkal yang mengatur warganya melalui kepala keluarga masing-masing. Bahkan dalam masyarakat patriarkal di mana mereka termasuk warga negara yang sah, kaum perempuan cenderung dikendalikan melalui ‘kesendirian’ dalam keluarga dan hanya mempunyai sedikit, atau bahkan tidak sama sekali, terhadap hubungan formal dengan negara.[8]

Relasi patriarkal dalam pekerjaan ber-upah

Menurut Walby, kunci utama dari relasi patriarkal dalam pekerjaan ber-upah adalah penutupan akses oleh laki-laki untuk perempuan. Hal itu melibatkan dijauhkannya perempuan dari pekerjaan ber-upah atau pemisahan kerja-kerja perempuan di dalamnya. Kondisi itu menyebabkan devaluasi kerja perempuan dan upah rendah bagi mereka. Ini telah menjadi fakta sosial dengan efek determinis, tidak hanya bagi perempuan di lingkungan kerja, tetapi juga di wilayah lain termasuk ruang domestik serta aspek lain dalam relasi jender. Relasi sosial yang terjadi adalah antara laki-laki, sebagai the excluder (tukang eksklusi) dan devaluer (tukang penurun nilai), dan perempuan, sebagai the excluded (yang dieksklusi) dan devalued (yang diturunkan nilainya).

Walby menambahkan bahwa dalam masyarakat kapitalis-industrialis dewasa ini, aspek konkrit dari relasi patriarkal adalah pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan mempunyai beberapa bentuk baik secara vertikal dan horisontal dan antara full-time dan part-time. Dalam level hirarki vertikal dan horisontal, misalnya, perempuan seringkali dikategorikan sebagai ‘yang kurang mempunyai skill’ dibandingkan laki-laki. Pembedaan antara kerja full-time dan part-time membuat perbedaan jumlah proteksi legal yang diberikan kepada para pekerja.

Sejalan dengan pemaparan Walby, lebih jauh, Martin secara reflektif memaparkan bahwa:

Sistem kapitalis, telah memanfaatkan ketidaksamaan seksual untuk memperkuat kontrol kapitalis, daripada mempromosikan kesamaan seksual melalui pasar. Pembagian jender buruh bisa jadi memperlambat keseluruhan produktivitas ekonomi, namun juga bisa mengesahkan kekuatan kerja untuk dibagi/dibedakan. Loyalitas laki-laki terhadap pimpinan diperkuat dengan keuntungan struktural dari hadirnya perempuan. Bukanlah ‘sistem kapitalis’ anonim yang melakukan semua itu. Lebih dari itu, laki-laki memang selalu mengendalikan posisi yang paling berkuasa sebagai kapitalis dan manajer sehingga secara personal mereka mempunyai keuntungan dari pelayanan yang diberikan para istri dan asisten perempuan. Para lelaki itu telah membuat keputusan untuk memapankan ‘upah keluarga’ dan bayaran yang tidak sama guna mengupah perempuan untuk tipe-tipe pekerjaan yang sama. Selain itu juga untuk membatasi efektivitas peraturan tentang hak-hak perempuan. Para elit laki-laki itu merupakan produk dari patriarki yang membentuk posisi puncak dan memberikan keuntungan bagi mereka dalam setiap tahapan kehidupannya. Mereka telah menciptakan kebijakan yang mampu merespons keberadaan dua sistem, kapitalisme dan patriarki.[9]

Negara patriarkal

Negara dalam pandangan Walby merupakan struktur patriarkal yang lain. Pengaruhnya terhadap relasi jender bukanlah konsekuensi dari menjadi negara kapitalis, melainkan dari asal-usul patriarkal dari negara. Perempuan dijauhkan dari akses terhadap sumberdaya dan kekuasaan negara sebagai bagian sistem patriarkal. Hal itu hanyalah sebagian dari kejadian dijauhkannya perempuan dari kehadiran langsung dalam negara, dan juga, lebih lebih signifikan, merupakan akibat dari kurangnya kekuatan dalam kekuatan politik yang terjenderkan. Tidak dimasukkannya perempuan dalam daftar pemilih Inggris hingga 60 tahun lalu dan representasi 6 % dalam kursi parlemen saat ini merupakan bukti nyata dari struktur patriarkal negara.

Lebih jauh lagi, Walby—mengutip beberapa kajian sebelumnya—menjelaskan bahwa relasi patriarkal negara menyebabkan bermacam dampak serius dalam relasi jender, antara lain: (1) membentuk aturan tentang pernikahan dan perceraian; (2) kesuburan, dengan melegalkan atau mengkriminalkan aborsi; (3) kontrasepsi dan teknologi reproduksi (biologis) baru; (4) seksualitas, dengan lahirnya aturan pengadilan tentang pemeliharaan anak oleh seorang lesbian; (5) tentang homoseksualitas; (6) tentang prostitusi dan pornografi; (7) kekerasan laki-laki, dengan tindakan pengadilan terutama yang berkaitan dengan pemerkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual; (8) kebijakan tentang perumahan yang diprioritaskan bagi korban kekerasan seksual; dan (9) tentang sistem keyakinan, semisal, dengan menyusun parameter yang membolehkan masuknya pengaruh agama.

Kekerasan laki-laki

Kekerasan laki-laki seringkali muncul sebagai fenomena indiviual acak, dan terkadang dianggap sebagai akibat penurunan psikis pada beberapa laki-laki. Walby dengan tegas menolak asumsi tersebut dan mengatakan bahwa kekerasan laki-laki mempunyai asal-usul dalam struktur sosial. Laki-laki menggunakan kekerasan untuk menguasai perempuan. Memang tidak semua laki-laki menggunakan kekuatan tersebut untuk kekerasan. Namun, kekerasan laki-laki mempunyai bentuk sosial reguler dan mempunyai konsekuensi bagi tindakantindakan perempuan, sebagai akibat dari harapan akan kebaikan perempuan dalam rutinitas keseharian. Kekerasan laki-laki terhadap perempuan sangat mungkin terjadi dalam ranah domestik—biasa disebut “kekerasan domestik”/domestic violence—dan juga ranah publik berupa: pemerkosaan, kekerasan terhadap istri, insest bapak dan anak, pelecehan seksual dalam kerja, dan serangan seksual secara fisik.

Relasi patriarkal dalam seksualitas

Kata kunci tindakan patriarkal dalam seksualitas adalah heteroseksualitas, baik berupa asal-usul yang baku maupun struktur internalnya seperti standard ganda. Jadi seksualitas merupakan struktur dalam pengertian keutamaan yang diberikan dalam praktik seksual untuk membedakannya dengan lesbianisme ataupun homoseksualitas, dan juga dalam pengertian relasi yang tidak sama di dalam praktik seksual. Signifikansi kausal utamanya adalah dalam mengarahkan perempuan terhadap pernikahan sebagai tujuan yang benar-benar diinginkan. Dan dalam abad ke-20, signifikansinya adalah menstigmatisasi persahabatan perempuan yang dekat melalui seksualisasinya dan penilaian negatif secara simultan terhadap bentuk seksualitas tersebut.patriarki 2

Mengutip Foucault, Walby mengatakan bahwa seksualitas merupakan praktik sosial sehingga tidak bisa direduksi pada level psikologis ataupun biologis. Seksualitas merupakan variabel historis dan lintas budaya dalam bentuknya. Dengan demikian, seksualitas mempengaruhi aspek-aspek relasi jender yang lain. Seksualitas menjadi lebih penting lagi dalam mengkonstruksi relasi sosial dibandingkan kebiasaan dalam teori sosial. Meskipun demikian, Walby juga tidak sepenuhnya menyepakati pemikiran feminis liberal, seperti  Mckinson, yang menganggap bahwa melalui seksualitaslah subordinasi perempuan terus-menerus berlangsung. Jadi tidak perlu dibedakan antara jender dan seksualitas, karena dari adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuanlah dominasi laki-laki berlangsung. Walby menganggap pendapat tersebut kurang tepat karena akan menghambat kita dalam menemukan dan mengidentifikasi kekuatan yang diakibatkan seksualitas. Seksualitas berlaku dalam ranah historis dan spasial yang khusus sehingga kurang bijak untuk digeneralisir. Seksualitas merupakan variabel historis yang cukup signifikan bagi munculnya subordinasi perempuan sehingga ia perlu diidentifikasi dan dispesifikkan sebagai struktur yang terpisah dari jender.

Budaya patriarkal

Menurut Walby, budaya patriarkal merupakan struktur yang diciptakan dari rangkaian beragam praktik-praktik patriarkal. Dalam ranah filsafat, agama, pendidikan, maupun norma-norma tradisi, perempuan seringkali menjadi subjek yang direndahkan, sementara laki-laki adalah subjek yang ‘berhak untuk berkuasa’.

Dalam legenda Yunani, misalnya, perempuan adalah Pandora yang diturunkan oleh Zeus untuk menghukum laki-laki dengan cara membuka kotak kecil yang berisi kesulitan, kejahatan, maupun penderitaan.[10] Kalau diperhatikan, legenda Pandora sangat mirip dengan cerita penciptaan Hawa untuk Adam dalam agama-agama samawi, Kristen, Yahudi, maupun Islam. Citra-citra negatif perempuan dalam ‘dongeng penciptaan’ inilah yang kemudian menjadikan mereka sebagai subjek dalam agama yang harus mentaati aturan-aturan pengendalian yang cukup ketat yang sebagian besar berorientasi pada kepentingan patriarki serta dikatakan ‘mendapatkan legitimasi dari kitab-kitab suci’.

Sementara Aristoteles, yang seringkali dianggap sebagai pejuang filsafat, merumuskan oposisi binner yang dengan jelas-jelas melemahkan perempuan: pria kuat ><perempuan lemah. “Perempuan sama seperti laki-laki yang tidak berdaya”, dan “perempuan lebih lemah dan dingin dalam hakikatnya, sehingga kita harus melihat karakter mereka sebagai kemerosotan hakikat.”[11] Ilmu pengetahuan dan institusi pendidikan juga memberikan kontribusi dalam membedakan perempuan dan laki-laki dimana laki-lakilah yang seringkali mendapatkan keistimewaan. Rousseau, salah satu bapak ilmu sosial, dengan tegas mengatakan:

Pendidikan wanita dengan demikian harus direncanakan dalam relasinya dengan laki-laki, (1) untuk menyenangkan hati laki-laki, memenangkan penghargaan dan cintanya, (2) untuk melatih laki-laki ketika masih kanak-kanak, (3) untuk membentuknya pada saat dewasa, (4) untuk menasehati dan menghiburnya, membuat hidupnya bahagia. Itu semua adalah kewajiban perempuan saat masih muda.[12]

Bentuk-bentuk patriarki

Bentuk patriarki sangatlah beragam, tergantung pada ruang dan waktu tempat berlangsungnya sebuah struktur patriarkal dalam masyarakat. Walby menjelaskan bahwa bentuk-bentuk patriarki tidak bisa berlaku universal. Lebih jauh ia, dengan memberikan contoh bentuk patriarki di Inggris, membedakan bentuk patriarki ke dalam privat dan publik. Patriarki privat berlandaskan pada penjauhan relatif perempuan dari arena kehidupan sosial dan semata-mata menjadi bagian dari keluarga, dimana ayah/laki-laki mendapatkan pelayanan dari perempuan secara individual dan secara langsung dalam ruang privat rumah. Sedangkan patriarki publik tidak menjauhkan perempuan dari wilayah-wilayah sosial tertentu, tetapi lebih melakukan subordinasi terhadap perempuan dalam wilayah tersebut.

Walby menyarankan bahwa untuk bisa mengungkap perbedaan-perbedaan utama dalam bentuk patriarki di antara negara industrial yang berbeda, perlu kiranya membagi patriarki publik ke dalam dua bentuk: (1) berdasarkan pada pasar dan (2) negara. Keduanya merupakan basis yang membawa perempuan ke dalam ruang publik.

Benarkah agama dan budaya mendukung struktur patriarki?

Satu catatan lebih mesti dibuat untuk persoalan agama dan budaya yang dalam tradisi pemikiran feminis barat diasumsikan ikut mendukung sistem patriarki dalam masyarakat. Harus ada pembacaan kritis terhadap konteks historis terhadap munculnya pemahaman tersebut karena dalam beberapa tradisi agama dan budaya tertentu, pada mulanya memang tidak mendukung ataupun mengajarkan nilai-nilai patriarkal. Kalaupun terdapat data yang mengatakan demikian, pada dasarnya itu bisa dibaca sebagai kasus parsial dan tidak bijak untuk mengeneralisirnya sebagai sebuah kebenaran universal.

Yang pertama-tama harus dibedakan adalah nilai agama dan budaya (dalam artian tradisi). Agama pada awalnya bukanlah bagian dari budaya karena ia berasal dari wahyu illahiyah yang suci. Namun dalam perkembangannya agama kemudian dimasukkan dalam ritual tradisi sebuah masyarakat, sehingga yang dibaca sebagai penyubur patriarki yang bersemayam dalam tradisi masyarakat tersebut. Ini adalah persoalan interpretasi dari para penyebar agama tertentu yang bisa dilihat sebagai sebuah kesalahpahaman. Islam, misalnya, dalam kaca mata feminis dianggap sebagai penyubur patriarki hanya karena dikatakan memperbolehkan poligami dan memperlakukan perempuan dalam posisi yang ‘dibelakangkan’. Benarkah demikian? Banyak kajian yang menunjukkan bahwa Islam lahir sebagai agama yang memberikan pencerahan bagi kaum perempuan dan dalam banyak aspek ‘membebaskan’ mereka dari kuatnya pengaruh laki-laki. Kajian yang dilakukan Al-Hibri, sebagaimana dikutip Badran, menunjukkan bahwa:

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat matriarkal Arab telah dihancurkan melalui transfer teknologi militer dari kerajaan tetangganya, Bynzantium dan Sassanids. Peralihan ke Islam membawa peningkatan bagi perempuan, termasuk hak untuk warisan, reduksi poligami (maksimal 4 istri), pemberian hukum bagi pembunuh bayi perempuan, dan hak bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam bai’a, pemilihan pemimpin komunitas. Sepeninggal Muhammad SAW, kepentingan patriarkal kembali menguat dan membahayakan penghormatan Islam terhadap perempuan.[13]

Hal di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya agama tidaklah menyuburkan patriarki, dan sebaliknya, para interpreter agama itulah yang kembali memasukkan nilai-nilai agama sebagai penguat tradisi lama masyarakat tribal. Selalu melihat pada teks apa adanya inilah yang menyebabkan para pemuka agama melupakan konteks dari ayat-ayat suci. Sementara terdapat juga ritual tradisi yang sebenarnya memperbolehkan perempuan untuk ikut berkontestasi dalam wilayah publik. Dalam kajian tentang representasi gender di Negeri Sembilan Malaysia, Michael G. Peletz mengemukakan bahwa:

Pada masa awal periode 1450-1680, perempuan sangat aktif dalam ritual komunal sepertihalnya dengan wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara. Perempuan dengan kapasitas reproduktif dan regeneratifnya memperoleh kekuatan magis dan ritual yang sulit ditandingi laki-laki. Kondisi itu berubah pada masa-masa akhir periode  tersebut, ketika Islam dan juga “agama-agama besar lainnya” (terutama Budha dan Kritianitas)—yang tidak menyediakan basis tekstual bagi partisipasi perempuan—berkembang di Asia Tenggara. Secara umum, posisi ritual tertinggi dari keyakinan dominan tersebut lebih banyak ditempati laki-laki, yang mengendalikan ritual komunal pada level tertinggi. Peran ritual perempuan secara progresif menurun dan peran mereka lebih banyak berkaitan dengan shamanisme dan pemanggilan arwah.[14]

Data tersebut secara eksplisit menjelaskan betapa perempuan juga bisa mempunyai peran dalam ranah publi. Masalahnya ketika para penyebar agama, lagi-lagi, salah menginterpretasi teks ayat suci, maka yang terjadi adalah pengibirian peran perempuan dalam status ritual yang tinggi. Mereka tidaklah mempraktikkan nilai Islam, tetapi nilai Arab yang dipenuhi dengan tradisi penurunan derajat perempuan. Satu kritik lain yang mesti diberikan pada struktur dn bentuk patriarki Walby dan juga pemikir-pemikir feminis Barat lainnya adalah mereka tidak sepenuhnya mampu menjangkau realitas partisipasi perempuan dalam ranah publik, terutama di negara-negara Asia. Ada banyak contoh yang bisa dikemukakan bahwa di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, perempuan banyak berperan dalam ranah publik dan tidak semata-mata terkungkung untuk urusan “kasur”, “dapur”, dan “sumur”—meminjam lirik lagu eks kelompok dangdut Manis Manja Grup, sebelum akhirnya dikendalikan oleh budaya dan agama yang juga dalam banyak kasus ‘berselingkuh’ dengan kepentingan kolonial.

Dalam sebuah penelitian etnografi gender di Jawa Tengah, Suzanne A. Brenner mendapati sebuah realitas bahwa sejak dulu perempuan Jawa dari masyarakat biasa banyak melakukan aktivitas-aktivitas publik yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan berimplikasi pada peran-peran sosial lainnya.

Pada sebagian besar keluarga Jawa saat ini, dengan mengabaikan kelas sosial dan pekerjaan, seorang istri (tetap) meneruskan kebiasaan lama untuk banyak mengatur keuangan rumah tangga. Mereka beranggapan bahwa laki-laki tidaklah kompeten dalam mengatur keuangan, dan banyak laki-laki menyetujuinya. Suami diharapkan untuk memberikan semua penghasilannya untuk istri, yang kemudian mengalokasikannya untuk keperluan rumah tangga. .. Banyak perempuan Jawa yang juga berkarir sebagai pegawai negeri sipil, guru, dokter, pemilik toko, ataupun bisnis wiraswasta lainnya…Para istri biasanya juga memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan suaminya, khususnya kekayaan yang diperoleh dari warisan orang tuanya. Anak perempuan Jawa mendapatkan warisan yang sama dengan anak laki-laki…Laki-laki (mantan suami) tidak mempunyai hak atas kekayaan tersebut, dan ketika menikah, para perempuan tetap bisa membawa kekayaan tersebut. Sedangkan kekayaan yang diperoleh dari hasil jerih payah berdua akan dibagi ketika bercerai.[15]

Tradisi peran aktif perempuan dalam mengolah kehidupan rumah tangga, perlahan mulai bergeser ketika pengaruh tradisi priyayi masuk ke dalam kehidupan masyarakat biasa, baik semasa kolonial maupun poskolonial. Kemampuan perempuan dalam mengatur roda ekonomi baik di ruang keluarga maupun publik (semisal di pasar) inilah yang kemudian memunculkan asumsi mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kasar dan bestatus rendah. Sedangkan laki-laki memperoleh citra sebagai mereka yang mampu mengendalikan diri sehingga memiliki kelebihan-kelebihan dalam hal rasionalitas dan kesaktian dibanding perempuan. Hal itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari eksistensi dan perkembangan dua ideologi yang saling bersimbiosis mulualistik dalam sistem sosial masyarakat priyayi Jawa, yakni (1) ideologi priyayi yang lebih berorientasi pada sesuatu yang bersifat ‘halus’ yang selalu dikaitkan dengan kesaktian—sebuah nilai yang tidak bisa dilepaskan dari nilai kolonial dan (2) ideologi gender Islam yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang dipenuhi dengan hawa nafsu sehingga termasuk dalam ‘golongan rendah’.[16]

Akhiran: membaca ‘konteks kejadian dan ruang-ruang yang disucikan’

Paparan konsep yang dikemukakan Walby dan beberapa pemikir di atas, bagaimanapun juga, mampu memberikan pencerahan terhadap dominasi patriarki dan penindasan terhadap perempuan. Salah satu yang menarik dari kajiannya, adalah konsistensi Walby dalam membicarakan patriarki dalam perspektif sosiologis yang terasa lebih komperhensif dibandingkan harus selalu membabi buta ‘menyalahkan’ laki-laki tanpa landasan konseptual yang jelas. Usahanya untuk membuat struktur patriarki memberikan kontribusi besar dalam memetakan wilayah berlangsungnya ketidakadilan gender, terutama dalam masyarakat kapitalis dewasa ini. Argumenya tentang struktur patriarki dalam praktik pendidikan, agama, media, maupun kultural secara spesifik juga membuka kesadaran kita untuk terus berani menginterpretasi dan mengkritisi bermacam praktik ‘kekerasan simbolik’ dalam wujud hegemoni ideologis terhadap perempuan yang sangat mungkin terus berlangsung hingga saat ini.

Satu hal yang sangat disayangkan adalah bahwa Walby ternyata masih terjebak dalam ‘perangkap subjektivitas’ ala feminis barat—terutama aliran radikal—yang selalu menganggap bahwa struktur masyarakat pada dasarnya tetaplah patriarki dan berpotensi untuk mendominasi dan mensubordinasi perempuan. Wilayah kerja domestik, misalnya, masih saja dianggap sebagai ranah subordinasi di level privat yang menjadi cikal-bakal penindasan perempuan dalam ranah yang lebih luas. Ranah kerja upah maupun sosiokultural juga masih diasumsikan menjadi medan subordinasi yang bertransformasi terus-menerus dalam masyarakat kontemporer. Realitas saat ini menunjukkan bahwa para perempuan juga banyak mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses bidang-bidang pekerjaan yang pada masa lampau didominasi laki-laki.

Yang patut dipertimbangkan dari pendapat Walby, selain struktur patriarki, adalah bahwa persoalan kuasa patriarki tidak bisa dilepaskan dari konteks ruang dan waktu. Adalah sangat tidak bijak ketika melihat realitas patriarki di Barat untuk memandang persoalan di timur. Terdapat kondisi sosio-kultural yang jelas membedakan persoalan patriarki dalam masyarakat. Perbedaan inilah yang harus dilihat ketika hendak mengkaji persoalan patriarki ataupun gender. Ada ‘konteks kejadian’ yang harus selalu dibaca dengan kritis sesuai dengan kotekstualitasnya, bukan dari kacamata pemikir barat. Artinya, tidak cukup hanya dengan sebuah teori besar untuk ‘membedah’ struktur dan bentuk patriarki dalam masyarakat. Dibutuhkan kejelian dan kecemerlangan peneliti dalam membaca realitas di balik realitas yang terhampar di pelupuk mata, termasuk ke dalam ruang-ruang yang disucikan, yang dilindungi oleh doktrin agama (yang ‘diselewengkan’) dan budaya (yang ‘di-adi luhung-kan’) demi sebuah kepentingan kuasa.

Catatan akhir

[1] Sebagaimana dikutip dalam “Gender”, diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Gender, 2 Oktober 2006.

[2] Sebagaimana dikutip dalam “Gender Role”, diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Gender_Role, 2 Oktober 2006.

[3] Gender berasal dari kata dari bahasa Inggris Pertengahn gendre, dan Latin genus, yang berarti “jenis”, “bentuk”, atau “tipe”. Juga bisa dilacak dari bahasa Proto-Indo-European dari akar kata gen, yang juga berarti “jenis”. Dalam bahasa Perancis modern bisa ditemukan kata genre yang juga bermakna “tipe” dan “jenis”. Dan dalam bahasa Yunani berasal dari akar gen- yang bermakna “menghasilkan” dan muncul dalam kata gene, genesis, dan oxygen. Pada perkembangan awalnya, gender lebih berorientasi biologis yang berarti jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Namun sejak era 1950-an kata gender lebih merujuk pada perbedaan peran sosial antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang disebabkan faktor sosial, psikologis, dan kultural yang sudah mengakar jauh sebelumnya. Lebih jauh lihat “Gender”, dalam http://en.wikipedia/wiki/Gender. Gender juga bisa didefinisikan sebagai perbedaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan budaya yang sama di mana perbedaan itu merupakan konstruksi sosial dan kultural serta selalu berubah sepanjang waktu. Perbedaan-perbedaan itu terefleksikan dalam peran, tanggung jawab, akses pada sumberdaya, hambatan, kesempatan, kebutuhan, persepsi, pandangan hidup, dan lain-lain. Lihat, “Gender”, dalam http://sachet.org.pk/home/g_for_gender/definition_of_gender, 3 Oktober 20106.

[4] Patriarki berasal dari bahasa Yunani patér, dengan bentuk genitif patris, dengan akar kata patr yang bermakna “bapak” dan arché yang bermakna “tua” “awal”, atau secara metaforis, “aturan” . Patriarki merujuk pada harapan kultural bahwa seorang bapak mempunyai tanggung jawab utama terhadap kesejahteraan keluarganya (pada masa kebudayaan kuno, termasuk mengatur budak dalam keluarga). Patriarki kemudian digunakan dalam konteks yang lebih luas, yakni merujuk pada masyarakat yang mana kaum laki-laki memegang tanggung jawab untuk mesejahterakan komunitasnya secara menyeluruh sehingga mereka juga memegang tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan publik. Lihat “Patriarchy”, dalam http://en.wikipedia/wiki/Patriarchy. Definisi tersebut memang terkesan lebih bernuansa positif dan kultural. Sedangkan patriarki dalam nuansa kritis bisa didefinisikan sebagai sistem sosial dan cara berpikir dimana peran “ayah” menjadi model bagi setiap bentuk dominasi dan subordinasi. Baca “Patriarchy” dalam gbgm-umc.org/umw/corinthians/glossary.stm

[5] Semua penadapat Walby yang dikutip dalam tulisan ini berasal dari artikel tersebut.

[6] Penemuan-penemuan itu antara lain berupa: (a) patriarki menciptakan sistem politik berdasarkan invensi konsep negara yang mengesahkan berlangsungnya dominasi kaum laki-laki bersenjata/militer untuk menaklukkan masyarakat lain dan dominasi laki-laki terhadap perempuan karena perempuan merupakan pusat dari masyarakat pra-patriarki dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan prinsip egaliteran. (b) Patriarki menciptakan ekonomi berdasarkan penemuan barang pampasan perang, yang kemudian disebut “kekayaan privat” (privare=merampok/merampas), dan pada eksploitasi sistemtik dari masyarakat yang ditaklukkan, terutama kaum perempuan, karena perempuan mempunyai kontrol terhadap alat-alat produksi dan menjadi produsen, distributor, serta pemberi kesejahteraan yang bernama kehidupan, makanan, keamanan, dan bertanggung jawab bagi terciptanya integrasi dalam komunitas. (c) Patriarki menciptakan masyarakat yang dipecah-pecah ke dalam kelas sosial, ras, generasi, dan jenis kelamin yang berarti bahwa sejak saat itu, utamanya, perempuan dianggap secara alamiah takluk kepada laki-laki sehingga tidak bisa lagi memunculkan masyarakat matriarkal. (d) Patriarki menciptakan “God-Father” atau “agama ciptaan laki-laki” berlandaskan peperangan besar, perampasan, keperkasaan, ataupun kehebatan laki-laki yang dianggap mampu dan sah untuk memberikan dan mengendalikan kehidupan. Dengan demikian menggantikan the Great Mother atau Dewi dengan ide dan ideologi Tuhan esa yang mutlak, kejam, dan pencemburu. (e) Patriarki menciptakan teknologi berlandaskan pada prinsip “perang sebagai bapak dari semuanya”, dengan cara mentransformasikan teknik dan filsafat pre-patriarkal “alchemy” ke dalam bentuk patriarkal yang berarti bahwa laki-laki sejak saat itu secara sistematis berusaha menggunakan pengetahuan perempuan tentang kehidupan dan alam semesta untuk menyesuaikan dan merusaknya sebagai alat kontrol kehidupan dan alam. Lalu pada akhirnya mereka berusaha menggantikan kehidupan, perempuan, dan alam semesta dengan “kemajuan teknologi”, sebuah proyek bernama kreasi kedua. Baca Claudia von Werlhof, “Capitalist Patriarchy and the Struggle for a ‘Deep’ Alternative, makalah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional bertajuk A radically different world view is possible. The gift-economy inside and outside Patriarchal Capitalism, Las Vegas, USA, 13th – 14th of November 2004, diakses dari http://uuhome.de/global/downloads/LasVegas.pdf.

[7] Eva Cyba, Social Inequality and Gender, diakses dari http://www.jsse.org/2005-2/pdf/inequality_cyba.html , 3 November 2006.

[8] Lebih jauh Millet menjelaskan bahwa kontribusi utama keluarga terhadap berlangsungnya struktur patriarki adalah sosialisasi kepada anak-anak (umumnya melalui contoh dan perintah dari orang tua mereka) tentang ideologi patriarkal terutama tentang kategori peran, temperamen, dan sifat. Sosialisasi itu kemudian menjadi pemahaman yang seragam—meskipun terkadang ada juga perbedaan kecil—dan diperkuat melalui kelompok, sekolah, media, dan tempat belajar lainnya, baik formal maupun informal. Mungkin ada sanggahan tentang adanya keseimbangan kekuasaan antara personalitas dari bermacam rumah tangga. Yang harus diingat keseluruhan nilai dan bentuk budaya mendukung kekuasaan laki-laki dalam segala medan kehidupan di luar rumah. Kate Millet.1969. “Theory of Sexual Politics”, Chapter 2 of Sexual Politics, diakses dari http://www.marxists.org/ , 6 November 2006.

[9] Brian Martin, “Patriarchy”, Chapter 5 of Tied Knowledge: Power in Higher Education, diakses dari http://www.uow.edu.au/arts/sts/bmartin/pubs/98tk/tk05.html, 3 November 2006.

[10] Apabila diperhatikan, dongeng tersebut hampir mirip dengan kisah dalam kitab-kitab agama samawi di mana Tuhan menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Hawa kemudian memakan buah larangan dan menyebabkan mereka berdua di buang ke bumi. Lebih jauh tentang hal ini baca Antony Synnot. 2003.Tubuh Sosial, Simbolisme, Diri, dan Masyarakat (terj. Yudi Susanto). Yogyakarta: Jalasutra.hlm.79-80.

[11] Ibid.hlm.85.

[12] Tidak hanya Rosseau, banyak pemikir Eropa lainnya yang mempunyai pandangan serupa dengannya. Mereka antara lain Hegel, Ruskin, Schopenhauer, Charles Darwin, Paul Broca, dan lain-lain. Bahkan para pemikir abad ke-20, seperti Sigmund Freud, Jean-Paul Sartre, maupun Carl Gustav Jung, mempunyai konsepsi tentang superioritas patriarkal terhadap perempuan. Ibid.hlm.96-105.

[13] Margot Badran, “Islam, Patriarchy, and Feminism in the Middle East”, artikel direproduksi dari jurnal Trend in History, 4 (1), Fall, 1985, pp. 49-71, diakses dari http://www.wluml.org/english/pubs/pdf/dossier4/D4-MidEast.pdf , 6 Oktober 2006.

[14] Michael G. Peletz. Reason and Passion: Representations of Gender in a Malay Society. Berkeley: University of California Press, c1996 1996, diakses dari http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft4r29p0jz/, 4 November 2006.

[15] Suzanne A. Brenner. “Why Women Rule the Roost: Rethinking Javanese Ideologies of Gender and Self-Control”, dalam Ong, Aihwa, and Michael G. Peletz(eds) Bewitching Women, Pious Men: Gender and Body Politics in Southeast Asia. Berkeley: University of California Press, c1995 1995. http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft4x0nb2bf/,  4 Oktober 2006.

[16] Lebih jauh Brenner menjelaskan bahwa ide tentang status rendahan bagi perempuan yang menguasai uang—yang tidak hanya menyebar di kalangan priyayi tetapi juga masyarakat kebanyakan, non-elit—menunjukkan betapa kuatnya ideologi priyayi dalam masyarakat Jawa. Ideologi priyayi ini bisa dilacak lebih jauh lagi pada perkawinan antara nilai-nilai aristokratik Jawa dengan kode-kode pekerjaan untuk pegawai birokrasi kolonial dari golongan lokal (pada abad ke-19) yang disepakati oleh elit Belanda dan Jawa dan dilegitimasi dengan referensi tradisi Jawa. Alih-laih untuk bisa diterima pemerintah kolonial serta untuk menjalankan fungsi-fungsi kejawaannya, para priyayi lebih mendukung ideologi yang lebih melayani negara daripada harus memikirkan kekayaan mandiri, yang merupakan sumber utama dari prestige di Jawa. Pandangan tentang perdagangan sebagai sesuatu yang kasar sebenarnya lebih melindungi kepentingan priyayi dan kolonial dan digunakan untuk melawan monied elite (kelompok elit masyarakat yang memperoleh status sosial tinggi karena kekayaannya, pen) yang bisa saja menjadi pesaing mereka dalam hal status dan kekuasaan. Beberapa perempuan priyayi yang berdagang untuk membantu pendapatan suaminya tidak dipersoalkan selama suaminya tidak terlibat langsung dalam bisnisnya. Brenner menambahkan bahwa dua ideologi gender, priyayi dan Islam, menghadirkan citra laki-laki sebagai mereka yang memiliki kemampaun mental dan spiritual yang lebih tinggi yang membuat mereka memperoleh peran dominan dalam kehidupan sosial dan spiritual. Sedangkan perempuan dituduh tidak mempunyai kecakapan spiritual, kurang rasional, dan kurang bisa mengendalikan diri. Statemen kategorial tersebut tetap terjada dalam sistem ideologi yang menempatkan laki-laki sebagai pusat dari aturan sosial, moral, dan simbolik. Sistem ideologis ini terus tumbuh dan diperkuat bukan hanya oleh nilai-nilai elit priyayi Jawa, tetapi juga oleh tendendsi patriarkal aturan kolonial Belanda (dimana dominasi laki-laki langsung diterapkan dalam kehidupan sosial dan domestik dan sangat berpengaruh dalam perkembangan retorika para priyayi abad ke-19 dan ke-20), doktrin Islam, serta negara poskolonial Indonesia. Ibid.

Sumber gambar featured image: http://dessykania.tumblr.com/post/35202196042/pro-dan-kontra-budaya-patriarki-di-indonesia-ada

Gambar untuk konten: www.vemale.com

Share This:

About Ikwan Setiawan 148 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*