Membaca-kembali perempuan Jawa

Dalam kajian gender, perempuan oleh para pemikir feminis barat seringkali diasumsikan sebagai ‘makhluk’ yang menempati posisi subordinat dan marjinal dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, agama, maupun budaya. Hal ini seperti menjadi sebuah kewajaran ketika menilik kondisi banyak perempuan di belahan dunia yang masih terkungkung dalam keterpinggiran yang disebabkan oleh superioritas patriarki dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, maupun negara. Namun, apakah kita harus mengamini asumsi universalis para pemikir feminis? Dalam banyak kasus, terdapat partikularitas persoalan mengenai kondisi perempuan dan ketidakadilan yang mereka peroleh dalam kehidupan. Artinya, untuk mengkaji sebuah kondisi perempuan kita tidak harus ‘hanya mengekor’ pada dalil-dalil umum yang dikembangkan para feminis barat. Ada kondisi-kondisi partikular yang ‘mewajibkan’ kita untuk jeli karena tidak setiap kondisi di Eropa bisa diterapkan dalam konteks lokal, Indonesia misalnya. Dalam kasus Indonesia saja, yang terdiri dari beragam kultur dan subkultur, seorang peneliti gender mesti menghindarkan diri dari asumsi universal karena dari masing-masing kultur dan subkultur mempunyai ‘konteks kejadian’ yang berbeda dalam hal gender.

Easi berikut merupakan review dari tulisan Suzanne A. Brenner, “Why Women Rule the Roost: Rethinking Javanese Ideologies of Gender and Self-Control” (dalam Ong, Aihwa and Michael G. Peletz (eds). 1995. Bewitching Women, Pious Men: Gender and Body Politics in Southeast Asia. Los Angeles: University of California Press) yang berisi kajian etnografi yang dilakukannya mengenai “ideologi gender” dan “pengendalian diri” dalam jagat perempuan Jawa. Dalam penelitian yang dilakukan di Solo dan Yogyakarta, Brenner menemukan realitas betapa di balik konsep perempuan Jawa sebagai ‘konco wingking’ (kawan di belakang) terdapat konteks historis dan kultural yang melingkupinya dan sampai saat ini menyisakan peran signifikan perempuan dalam ranah keluarga dan sosial, meskipun pengaruh tradisi keraton dan Islam dalam Jawa kontemporer masih kuat.

Kuasa perempuan dalam ranah privat dan publik: dari rumah hingga pasar

Dalam beberapa penelitian etnografi banyak ditemukan data betapa para perempuan Jawa pada dasarnya mempunyai peran yang cukup signifikan dalam kehidupan rumah tangga dan dalam banyak hal mempunyai equalitas dalam peran. Peran dominan perempuan Jawa dalam kehidupan rumah tangga, terutama berkaitan dengan persoalan ekonomi di mana seorang istri lebih banyak berperan dalam mengatur lalu-lintas keuangan keluarga. Perempuan adalah ‘ratu’ dalam mengatur kehidupan ekonomi keluarga sedangkan laki-laki bertugas mencari uang dan memberikan penghasilannya untuk dikelola oleh istri. Hal ini bukan menandakan bahwa perempuan Jawa hanya berkutat aktivitas rumah tangga. Lebih dari itu, aktivitas tersebut lebih menunjukkan betapa perempuan Jawa bisa berbagi peran dengan kaum laki-laki dalam mengelola keluarga dan betapa tergantungnya sebuah keluarga terhadap kehadiran seorang ibu.

Perempuan Jawa dalam kehidupan keluarga pada zaman dahulu juga mendapatkan hak ekonomi yang sama dengan laki-laki. Seorang anak perempuan mendapatkan harta warisan yang sama dengan anak laki-laki. Hal itu mulai berubah ketika pengaruh hukum warisan ala Islam masuk di Indonesia yang membuat perempuan memperoleh harta warisan lebih sedikit di banding laki-laki. Meskipun demikian, perempuan dengan harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya akan memberikan ‘posisi yang kuat’ ketika ia berumah tangga. Artinya, seorang istri tidak harus terlalu bingung ketika ia bercerai dari suaminya karena secara ekonomi ia masih mempunyai harta warisan dari orang tuanya yang cukup untuk melanjutkan kehidupannya. Di samping peran domestik, perempuan Jawa juga memainkan peran-peran sosialekonomi yang cukup strategis dalam menggerakkan roda kehidupan masyarakat.

Perempuan Jawa 2

Adalah hal yang sangat biasa kita menemukan banyak perempuan melakukan aktivitas
perdagangan di pasar maupun wilayah-wilayah komersial lainnya. Di sebagian besar
pasar tradisional di Solo dan Yogya, dan juga wilayah-wilayah Jawa lainnya, kita bisa
menemukan betapa ruang publik ekonomi lebih banyak diisi oleh perempuan-perempuan
tangguh yang melakukan transaksi niaga. Dalam banyak kasus, penghasilan perempuan Jawa yang berdagang di pasar seringkali lebih banyak dibandingkan penghasilan suaminya. Bahkan dalam ranah pekerjaan modern seperti guru, dokter, pegawai negeri sipil, dan lain-lain, perempuan Jawa juga mendapatkan ruang yang cukup leluasa. Namun, peran dominan tersebut ternyata masih saja menempatkan perempuan sebagai ‘kelas kedua’ yang berada dalam ‘posisi selalu diawasi’. Subordinasi tersebut memang sepertinya tidak masuk akal ketika dikomparasikan dengan peran strategis perempuan dalam sektor ekonomi. Tentu saja persoalan tersebut tidak cukup hanya dikaji melalui ‘apa-apa’ yang tampak dalam jagat Jawa kontemporer. Lebih dari itu, dibutuhkan penelusuran konteks historis dan sosio-kultural Jawa untuk menemukan perspektif baru tentang persoalan perbedaan gender dalam masyarakat Jawa, khususnya yang berkaitan dengan perempuan.

Akar subordinasi: priyayi, kolonial, dan ajaran Islam

Apabila ditelusuri dari konteks historis, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi marjinalisasi perempuan Jawa, yakni: (1) nilai-nilai tradisi priyayi; (2) kepentingan kolonial; dan (3) pengaruh ajaran Islam tentang perempuan yang disalahtafsirkan.

Tradisi priyayi secara langsung atau tidak langsung mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam mengkonstruksi citra dan peran perempuan dalam masyarakat Jawa. Berbeda dengan tradisi rakyat kebanyakan yang diwarnai dengan tradisi egaliter dan blokosuto (transparan) sehingga terkesan kasar, kalangan priyayi yang hidup di keraton—baik Solo maupun Yogyakarta—lebih banyak mempertahankan nilai-nilai alus (lembut). Nilai-nilai tersebut penting untuk dipelihara karena akan berkaitan dengan status yang membedakan priyayi dan rakyat kebanyakan serta memelihara kuasa. Di samping itu, nilai-nilai kelembutan berkiatan erat dengan kemampuan seseorang untuk mampu mengola potensi diri, hati, dan pikirnya sehingga akan memperoleh kesakten (kesaktian) yang akan berguna bagi kemapanan kekuasaannya.

Dalam pandangan priyayi, mereka yang banyak bergulat dengan ‘jagat kasar’, akan sulit untuk memperoleh level kesakten tersebut karena mereka yang banyak bicara dan berperilaku kasar tentau tidak akan bisa menggunakan pikiran dan hatinya dengan jernih. Dan yang mampu melakukan semua itu adalah kaum laki-laki karena dianggap lebih bisa mengendalikan diri, pikiran, dan hatinya. Maka, sangat jarang perempuan di keraton yang mempunyai daya linuwih. Karena perempuan Jawa biasa lebih banyak bergulat pada ruang-ruang ekonomi pasar, maka mereka dianggap tidak akan mampu memperoleh derajat kuasa yang dominan dalam struktur masyarakat karena mereka lebih sering berperilaku kasar. Maka menjadi sangat wajar ketika realitas menunjukkan bahwa meskipun perempuan Jawa biasa lebih banyak berperan dalam kehidupan rumah tangga dan sosial, tetapi lelaki tetap dianggap superior karena mereka lebih mempunyai kemampuan untuk pengendalian diri.

Lebih jauh Brenner menjelaskan bahwa ide tentang status rendahan bagi perempuan yang menguasai ruang ekonomi—yang tidak hanya menyebar di kalangan priyayi tetapi juga masyarakat kebanyakan, non-elit—menunjukkan betapa kuatnya ideologi priyayi dalam masyarakat Jawa. Ideologi priyayi ini bisa dilacak lebih jauh lagi pada perkawinan antara nilai-nilai aristokratik Jawa dengan kode-kode pekerjaan untuk pegawai birokrasi kolonial dari golongan lokal (pada abad ke-19) yang disepakati oleh elit Belanda dan Jawa dan dilegitimasi dengan referensi tradisi Jawa. Alih-laih untuk bisa diterima pemerintah kolonial serta untuk menjalankan fungsi-fungsi kejawaannya, para priyayi lebih mendukung ideologi yang lebih melayani negara daripada harus memikirkan kekayaan mandiri, yang merupakan sumber utama dari prestige di Jawa. Pandangan tentang perdagangan sebagai sesuatu yang kasar sebenarnya lebih melindungi kepentingan priyayi dan kolonial dan digunakan untuk melawan monied elite (kelompok elit masyarakat yang memperoleh status sosial tinggi karena kekayaannya, pen) yang bisa saja menjadi pesaing mereka dalam hal status dan kekuasaan. Dengan kata lain, terdapat simbiosis mutualisme antara kepentingan priyayi dan kolonial.

Ajaran Islam juga bisa dipandang sebagai penyebab yang menyebabkan marjinalisasi perempuan dalam masyarakat Jawa. Perkembangan pesat ajaran Islam di sebagian besar wilayah Jawa, ternyata membawa konsekuensi yang cukup dramatis bagi eksistensi perempuan Jawa. Perubahan tersebut lebih banyak berkaitan dengan disiarkannya ‘tafsir ajaran Islam’ tentang perempuan yang lebih banyak memposisikanmereka sebagai makhluk yang harus dikendalikan karena dipenuhi dengan hawa nafsu. Tafsir ini sangat merugikan karena pada akhirnya kaum laki-laki bisa mendapatkan kekuasaan yang cukup dominan dalam mengatur perempuan, baik dalam keluarga maupun sosial. Dalam hal warisan perempuan juga mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Perempuan akhirnya hanya menjadi ‘pelengkap’ dan’penghibur’ bagi laki-laki.

Berkembangnya tradisi poligami dalam masyarakat Jawa saat ini tidak bisa dilepaskan dari kuasa laki-laki dalam tafsir ajaran Islam yang banyak dimanfaatkan oleh mereka yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan nafsunya. Dalam konteks inilah tafsir ajaran yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih ‘banyak nafsunya’, bisa digugurkan dan terbukti hanya menjadi alat politis kaum laki-laki.

Simpulan: politik wacana dalam tradisi Jawa dan Islam

Justifikasi agama dan tradisi tentang potensi destruktif perempuan yang berkaitan dengan, kiranya perlu dikoreksi lagi. Dalam banyak kasus menunjukkan betapa kaum laki-laki lebih tidak bisa mengendalikan nafsunya dibanding perempuan. Ketika diberikan uang lebih, sangat mungkin mereka akan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, semisal berjudi atau melacur. Sehingga sangat wajar kalau para perempuan Jawa sangat ketat dalam mengendalikan keuangan keluarga dan tidak mudah memberikan uang kepada suaminya apabila alasannya tidak jelas. Pandangan priyayi yang mengatakan bahwa kaum laki-laki lebih bisa mengendalikan diri serta mengembangkan potensi kesakten-nya dibanding perempuan juga perlu direvisi. Dalam banyak kasus para ibu Jawa lebih bisa mengendalikan dirinya dengan berpuasa. Mereka juga seringkali tirakat ketika anak-anak mereka hendak ujian atau tes pekerjaan. Dengan kata lain, pandangan yang mengatakan bahwa perempuan itu kurang bisa mengendalikan diri dan nafsunya hanyalah politik wacana yang digunakan kekuatan dominan laki-laki dengan mencari pelegalan dalam tradisi dan agama sehingga perempuan selalu berada dalam bayang-bayang kuasanya.

Ke depan, kajian jender sangat mungkin mengambil inspirasi dari apa-apa yang dilakukan Brenner. Memang tidak mungkin cukup satu paradigma yang bisa berlaku universal. Dibutuhkan lebih banyak paradigma untuk membeda persoalan gender dalam masyarakat, terutama masyarakat lokal. Brenner telah memberikan inspirasinya secara cerdas dalam membongkar politik wacana dalam tradisi Jawa dan Islam serta pengaruhnya dalam masyarakat. Namun, kita juga tetap harus mengedepankan perspektif kritis untuk masuk ke dalam ‘ruang-ruang sakral’ yang selama ini berlindung di balik tradisi dan agama. Semoga!!!

Sumber gambar:

http://luk.staff.ugm.ac.id/itd/pedagang/01.html

 

Share This:

About Ikwan Setiawan 161 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*