POLITIK BUDAYA POPULER: Antara populisme, resistensi, dan hegemoni

Apa-apa yang populer kemarin tidak bisa menjadi populer hari ini karena orang-orang saat ini tidak ingin menjadi orang-orang di hari kemarin. (Tony Bennet)[1]

Pandangan Awal: Budaya Massa

Sampai dengan tulisan ini dibuat perdebatan diantara para pemikir budaya tentang kata ’populer’ dan ’budaya populer’ (mungkin) masih belum menemukan titik temu (atau mungkin sengaja dibuat selalu bertentangan?). Paling tidak ada 3 faksi besar yang memberikan pemaknaan terhadap istilah populer dan budaya populer, yakni (1) para pemikir berparadigma humanis, (2) para pemikir kritis Marxis (biasa dikenal dengan Mazhab Frankfurt), dan (3) para pemikir cultural studies.

Dalam aras pemikiran kalangan humanis istilah populer (dengan kata benda people) sebenarnya tidak biasa digunakan. Istilah yang sering digunakan untuk menggantikan kata itu adalah ’massa’ (mass), meskipun kata massa lebih bermakna sebagai kata benda sehingga berbeda dengan populer yang lebih bermakna kata sifat. Massa di sini merupakan gerombolan orang-orang dalam jumlah massif dan berkonotasi dengan segala perilaku dan kondisi yang jelek, rendahan, kurang bermartabat dan beradab karena mereka merupakan orang-orang dari kelas pekerja yang berpendidikan dan berbudaya rendah.

Kelahiran massa sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kelas pekerja di Eropa pascarevolusi industri. Mereka yang berasal dari wilayah-wilayah pertanian bermigrasi ke kota-kota industri untuk menjadi buruh sehingga jumlah mereka semakin banyak dari waktu ke waktu. Pesatnya jumlah kelas pekerja yang rata-rata berpendidikan rendah ini merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak kehadirannya sehingga bagi mereka dibutuhkan pemukiman-pemukiman baru. Lahirnya pemukiman-pemukiman baru tersebut memunculkan kelas pekerja sebagai kekuatan sosial baru yang membawa beberapa perubahan signifikan dalam konstalasi dan kontestasi struktur masyarakat. Perubahan tersebut menurut Dwight McDonald antara lain disebabkan oleh pertama, berkembangnya demokrasi politik di mana penentuan kekuasaan dan kebijakan tidak lagi berada di tangan elit bangsawan dan borjuis. Kedua, berkembangnya pendidikan massa yang bisa diakses oleh kelas pekerja, meskipun masih pada level rendahan[2].

Massa kelas pekerja dalam perkembangannya tidak hanya membutuhkan pendidikan, lebih jauh itu sebagai manusia normal mereka juga membutuhkan pemenuhan-pemenuhan estetika yang dipenuhi melalui produk-produk budaya. Kalangan industri melihat kondisi tersebut sebagai sebuah peluang pasar yang harus dipenuhi sehingga diciptakanlah produk-produk budaya massa seperti buku, jurnal periodik, musik, perabot rumah, dan lain-lain yang kemudian mengambil secara parsial dari budaya tinggi[3]. Inilah yang kemudian melahirkan konsep budaya massa (mass culture), sebuah produk budaya yang diproduksi dalam skala massif dan diperuntukkan untuk konsumsi massa[4]. Massa di sini hanya berperan sebagai konsumen passif yang mengkonsumsi produk-produk industri yang murah dan bermutu rendah sehingga kalangan elit melihat budaya massa sebagai budaya rendah (low culture) yang membedakan dengan budaya tinggi (high culture) mereka.

Pemaknaan yang diberikan oleh para pemikir Mazhab Frankfurt terhadap budaya populer sebenarnya tidak jauh berbeda dengan para pemikir humanisme. Yang berbeda, pemikir Mazhab Frankfurt lebih memilih istilah industri budaya (culture industry) untuk mengggambarkan proses komodifikasi, produksi, reproduksi yang menghasilkan distribusi produk-produk budaya yang serba standar, seragam, dan massif[5].

Dengan kata lain, kedua pandangan di atas tetap melihat budaya populer sebagai budaya massa yang identik dengan massifikasi produk berselera rendah dan dikonsumsi oleh kelas massa pekerja. Artinya perspektif politis kelas elit dengan keadiluhungan budaya tinggi menggiring mereka pada paradigma yang tetap saja memandang rendah proses sosial dari budaya massa. Budaya massa dianggap menciptakan individu dan masyarakat yang passif dalam praktif konsumsi dan menciptakan pola pikir yang serba standar sehingga kesadaran mereka sebagai manusia kreatif terbelenggu oleh aturan-aturan kebendaan[6]. Kedua pandangan tersebut sampai sekarang masih digunakan oleh banyak pemikir kritis ketika menyoroti semakin meluasnya pengaruh konsumtif budaya populer dalam pembentukan masyarakat komoditas sebagai pengaruh globalisasi ekomomi.

’Yang populis’ sebagai medan pertarungan resistensi

Pandangan humanis yang terlalu ”mendeskriditkan” budaya massa kemudian pada perkembangannya memunculkan pemikiran kritis kalangan kulturalis dalam perspektif cultural studies. Dengan pandangan kebudayaan dalam huruf ”k” kecil, mereka mendefinisikan kebudayaan sebagai praktik sehari-hari yang melibatkan proses produksi, konsumsi, dan pertarungan makna di dalamnya. Pemaknaan inilah yang kemudian melahirkan pandangan kritis terhadap terma budaya massa yang diusung oleh dua pandangan sebelumnya. Para pemikir cultural studies telah membuat ”revisi besar” dalam kajian budaya di mana mereka memunculkan istilah dan pemaknaan terhadap ”budaya populer” (sebagai ganti budaya massa/industri budaya) sebagai sebuah ruang dan medan yang patut untuk dijadikan bahan kajian mendalam.

Masukknya budaya populer sebagai salah satu bidang kajian dalam cultural studies, secara langsung membawa implikasi politis bagi proses pemaknaan yang diberikan. Kalau dalam terma budaya massa titik tekan lebih diarahkan pada massifikasi produk dan passifikasi massa, maka dalam budaya populer penekanan diberikan pada kata populer sebagai kata sifat yang berhubungan dengan orang kebanyakan. Populer dengan kata lain adalah segala hal yang berkaitan dan disukai banyak orang dan orang kebanyakan. Sedangkang kata ”populis” lebih bermakna sifat atau kualitas yang berhubungan dengan kepentingan orang kebanyakan (people).

Populisme, dalam perkembangannya, menemukan pemaknaan yang meluas seiring dengan meluasnya pemaknaan budaya populer. Jim McGaughin mendefinisikan populisme sebagai asumsi intelektual yang diciptakan oleh para pengkaji budaya populer yang lebih menekankan kajian pada signifikansi pengalaman dan praktik simbolik dari orang-orang biasa/kebanyakan secara analitis dan politis ketimbang kebudayaan dengan K.[7] Pemaknaan tersebut memang lebih banyak didasarkan pada pemaknaan yang diberikan para pengkaji terhadap makna budaya populer itu sendiri.

John Fiske dengan sederhana memberikan definisi tentang populer sebagai (1) apa yang menarik bagi sebagian besar orang (2) melayani kepentingan rakyat kebanyakan, dan (3) sesuatu yang kasar, umum, rendah (mutunya, pen.), vulgar, dan murahan.[8] Pemaknaan yang diberikan Fiske menyiratkan satu kondisi utama untuk bisa menjadi populer yakni ’demi rakyat kebanyakan’. Artinya sebuah produk atau karya apapun yang diciptakan untuk kalangan kebanyakan akan sangat tergantung sepenuhnya kepada pemaknaan yang diberikan oleh mereka sehingga tidak semua produk massif industri bisa menjadi bagian dari budaya populer. Lebih lanjut Fiske menjelaskan:

Budaya populer dalam masyarakat industri benar-benar eksis, meskipun tidak pernah murni dan otentik karena selalu diciptakan dari sumber budaya yang bertentangan dengannya (budaya tinggi, pen.). Budaya populer secara tipikal terikat pada produk dan teknologi budaya massa, tetapi kreativitasnya berada dalam cara-cara menggunakan produk dan teknologi tersebut, bukan dalam proses produksinya….Budaya massa industrial bukanlah budaya populer meskipun ia menyediakan sumber kultural bagi lahirnya budaya populer. Budaya populer secara khusus melibatkan seni membuat dari apa yang tersedia/ada.[9]

Dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa budaya populer merupakan seni, cara, atau kreativitas dalam menggunakan produk-produk budaya massa industrial. Definisi seperti ini menekankan praktik konsumsi dan pemaknaan budaya oleh orang kebanyakan sebagai unsur utama populisme budaya populer. Artinya sebagus apapun sebuah produk—misalnya film, musik, ataupun televisi—yang diproduksi dan didistribusikan oleh jaringan industri, ketika produk tersebut tidak mendapat respons positif dari rakyat, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai budaya populer, ia hanya sebatas produk industri. Dengan kata lain dalam budaya populer, teks/produk merupakan sumber kultural yang dirampas atau digunakan dengan cara-cara yang ditentukan oleh kepentingan sosial pembaca/pengguna.[10]

Dalam kondisi tersebut, eksistensi budaya populer seringkali dijadikan sebagai sebuah apparatus untuk berlangsungnya pembedaan cita rasa estetik. Artinya, ’sekelompok orang’ yang merasa punya otoritas kebudayaan mencoba membuat klasifikasi cita rasa kebudayaan sehingga mereka memposisikan diri sebagai ’kelas yang beda’ karena lebih menikmati ’budaya tinggi’ yang berselera. Pierre Bourdieu, sebagaimana dikutip oleh Storey, menjelaskan bahwa dalam relasi estetik sebenarnya terselip sebuah relasi kuasa:

Intoleransi estetik bisa jadi kekerasan yang menakutkan…Sesuatu yang paling tidak toleran bagi mereka yang merasa sebagai pemilik kebudayaan yang legitimate adalah penyatuan kembali cita rasa yang ’tidak suci’ di mana cita rasa didikte untuk terpisah. Hal ini berarti bahwa permainan seniman dan estetikus serta perjuangan mereka bagi monopoli legitimasi artistik bukanlah tanpa maksud, seperti yang ditampakkan. Pada dasarnya, dalam setiap perjuangan seni terdapat juga imposisi bagi seni kehidupan, yakni transmutasi cara manasuka hidup menjadi cara hidup yang legitimate yang mana menganggap setiap cara hidup lain sebagai sesuatu cara yang manasuka.[11]

Dengan perspektif yang agak meluas, kita bisa memahami ternyata dalam penjustifikasian sesuatu yang populer sebagai ’praktik yang kurang baik’, pada dasarnya terdapat sebuah relasi kuasa yang sengaja dikonstruksikan oleh mereka yang tidak ingin kehilangan hegemoni dalam masyarakat.

Yang harus dicatat adalah bahwa rakyak kebanyakan punya caranya sendiri bagaimana harus memaknai cita rasa populer mereka. Dalam budaya populer itulah terjadi pergulatan dalam medan pertarungan semiotik di mana para audiens melakukan proses pemaknaan terhadap apa-apa yang dibawa oleh industri budaya.[12] Memang, para pembuat program televisi, misalnya, mengkonstruksi makna, kenikmatan, ataupun identitas sosial melalui teks acara, tetapi yang harus dicatat adalah bahwa para audiens juga mempunyai tindakan semiotik resisten. Dengan kata lain mereka bisa memberikan makna dan memunculkan kenikmatan berdasarkan identitas sosial masing-masing. Budaya populer, dengan demikian, bisa didefinisikan sebagai salah satu bagian dari ’estetika yang membumi’ (grounded aesthetics). Paul Willis menjelaskan terma itu sebagai berikut:

Grounded aesthetics merupakan elemen kreatif dalam proses dimana makna diatributkan pada simbol-simbol dan praktik-praktik dan yang mana simbol serta praktik dipilih, dipilih kembali, diringkas, dan disusun kembali guna menyuarakan lebih jauh lagi makna-makna yang sesuai dan khusus….Grounded aesthetetic dengan demikian merupakan jamur bagi budaya orang kebanyakan.[13]

Sebagai grounded aesthetics, makna dalam budaya populer tidak bisa diputuskan sebelumnya. Artinya, makna merupakan hasil dari produksi dalam penggunaannya (production in use) sehingga kalau semula teks dan praktik budaya populer yang semula dianggap banal dan tidak menarik bisa jadi merupakan orisinalitas dan kepentingan kultural yang cukup berharga.

Dari tindakan pemaknaan tersebut para audiens—rakyat kebanyakan—ketika menemukan budaya populer yang sesuai dengan kebutuhan, mereka juga menggunakan budaya populer sebagai medan pertarungan ’kedua’; perlawanan pada otoritas budaya tinggi yang mewakili kelompok dominan dengan beragam anjuran moralnya. Artinya budaya populer menjadi alat untuk melawan hegemoni kelompok dominan dengan modal simbolik cita rasa tingginya. Di Indonesia, misalnya, musik dang dut telah menjadi pilihan rakyat kebanyakan (terutama dari kelas menengah ke bawah), berbeda dengan kelompok ningrat maupun borjuis yang lebih memilih karawitan dan pertunjukan orkestra. Dang dut dengan demikian menjadi ekspresi estetis sekaligus politis rakyat karena mereka bisa menemukan kepuasaan akan eskpresi dengan biaya murah. Demikian pula ketika musik rap dan hip hop—dengan lirik-lirik dan musik pemberontakannya—menjadi pilihan generasi muda di Amerika maupun negara-negara lain untuk mengeskpresikan suara-suara pembebasan dari keterkungkungan politisnya, meskipun di satu sisi kedua musik tersebut merupakan produk kapitalisme industri rekaman.

Ketika rakyat kebanyakan sudah asyik dengan dunia dan budayanya sendiri, di sinilah posisi subversif sesungguhnya dari budaya populer. Kalau dalam proses produksinya berasal dari perampokan dari budaya tinggi, ketika menjadi pengalaman dan kebiasaan rakyak kebanyakan maka ia dianggap sebagai potensi destruktif. Budaya populer ditakutkan mampu menggalang solidaritas rakyat kebanyakan—solidaritas yang tidak dipaksakan sebagaimana di negara-negara sosialis maupun komunis—melalui kesamaan cita rasa kultural sehingga mampu mengganggu keseimbangan tatanan hegemonik yang ada dalam masyarakat. Artinya melalui budaya populer sangat memungkinkan lahirnya aliansi strategis untuk menciptakan gerakan bersama. Benarkah demikian? Kiranya masih membutuhkan penelitian lanjut.

Menengok (Kembali) Gramsci: ketika ’yang elit’ menggunakan ’yang populer’

Praktik-praktik budaya tidak membawa dalam dirinya nuansa politis, tetapi fungsi politisnya tergantung pada jejaring relasi sosial dan politik.[14]

Argumen-argumen tentang ’independensi’ pemaknaan yang dilakukan para audiens dalam budaya populer mendapat kritik tajam dari para pemikir yang mendasarkan pandangannya pada kekuatan ekonomi dalam produksi budaya populer. Mereka tetap menganggap bahwa budaya populer tak lebih dari sekedar budaya massa yang diproduksi oleh kekuatan kapitalis sehingga ideologi yang ditawarkan adalah semata-mata konsumerisme yang berdalih memenuhi kebutuhan cita rasa rakyat kebanyakan. Mereka adalah para pemikir yang mewakili kelompok ekonomi politik. Untuk melihat posisi mereka dalam kajian budaya populer, berikut ini pendapat Peter Golding dan Graham Murdock, sebagaimana dikutip Storey:

Apa yang membedakan perspektif politik ekonomi kritis….adalah bahwa (pendekatan) ini memfokuskan kajian pada kesalinghubungan antara dimensi ekonomi dan simbolik dari komunikasi publik (termasuk budaya populer). Tujuannya adalah menunjukkan bagaimana cara-cara yang berbeda dalam membiayai dan mengorganisir produksi kultural memberikan konsekuensi pada tataran wacana dan representasi dalam ranah publik dan bagi akses para audiensnya.[15]

Dengan perspektif di atas, bisa diasumsikan bahwa kelompok ini menganggap bahwa ’para pembela’ populisme—dan juga para pemikir cultural studies—hanya merayakan romantisme bagi kemampuan subverfsif dalam konsumsi budaya populer. Bagi mereka budaya populer tidak lebih dari konstruksi para penguasa modal di mana negosiasi yang dilakukan audiens hanyalah fiksi belaka. Perspektif ini tentu terpengaruh pemikiran reduksionis konomi di mana kekuatan ekonomi menjadi satu-satunya faktor penting proses pemaknaan. Dengan kata lain, perspektif ini menegasikan konsumsi sebagai proses aktif, kreatif, dan produktif yang berhubungan dengan kenikmatan, identitas, dan proses pemaknaan.

Konflik-konflik wacana yang terjadi inilah yang dilihat oleh McRobbie sebagai krisis paradigma dalam cultural studies kontemporer. ’Menengahi’ kondisi ini McRobbie menawarkan agar para pemikir dan praktisi cultural studies ’menengok kembali’ pemikiran-pemikiran Gramsci tentang hegemoni. Namun, konsep hegemoni yang ditawarkan oleh McRobbie lebih mengarah pada perspektif Neo-Gramscian sebagaimana yang pernah diintrodusir oleh Stuart Hall pada dekade akhir 70-80-an. Secara sederhana konsep hegemoni Neo-Gramscian yang ditawarkan McRobbie menekankan pada keseimbangan antara pertanyaan-pertanyaan tentang agensi manusia (pengalaman aktif) dan masalah-masalah struktur sosial dan ekonomi.[16] Dengan perspektif ini McRobbie rupa-rupanya melihat sebuah produk budaya populer sebagai hasil dari proses produksi yang dilakukan oleh kekuatan ekonomi dan dipengaruhi struktur sosial tertentu (kekuatan kapital, pemerintah, kelas-kelas dominan, dan lain-lain). Namun di sisi lain, audiens bisa juga memberikan ’menentang’ pemaknaan yang diberikan oleh pihak produsen dan menggantikannya dengan pemaknaan berdasarkan kepentingan mereka.

Perspektif yang ditawarkan McRobbie ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari analisis Gramscian terhadap budaya populer yang ditawarkan Stuart Hall dan Tony Bennet. Dalam perspektif Bennet, misalnya, budaya populer merupakan sebuah medan kekuatan dari relasi-relasi yang dibentuk oleh tekanan-tekanan dan tendensi-tendensi yang saling berkontradiksi.[17] Artinya, budaya populer tidak bisa dikatakan dengan mudah sebagai budaya massa yang dipaksakan dan sejalan dengan ideologi dominan, atau sebagai budaya oposisional yang muncul secara spontan. Lebih dari itu budaya populer merupakan area negosiasi di antara keduanya yang mana di dalamnya—dalam tipe-tipe budaya populer yang partikular dan berbeda—nilai dan elemen ideologis dan kultural dominan, subordinat, dan oposisional ’bercampur’ dalam variasi yang berbeda.[18]

Mengapa kelas yang berkuasa harus terlibat di dalam budaya populer? Yang harus disadari adalah bahwa kelas yang berkuasa (ruling class) dalam sebuah struktur masyarakat tentu tidak ingin kehilangan kuasa hegemoniknya terhadap kelas-kelas subordinat ataupun oposisional. Kelas penguasa ini melihat budaya populer—sebagai budaya yang digemari kelas subordinat dan oposisional—merupakan alat yang bisa digunakan untuk terus melanggengkan kekuasaannya. Chantal Mouffe memformulasikan konsep hegemoni Gramsci sebagai kemampuan kelas penguasa untuk melakukan “sintesa-sintesa yang lebih tinggi” sehingga semua elemen masyarakat berfusi dalam “keinginan kolektif” yang menjadi protagonis baru dari tindakan politis selama berlangsungnya hegemoni.[19]

Dalam kasus Indonesia signifikansi pemikiran tersebut misalnya bisa dilihat dalam perkembangan televisi di Indonesia. Ketika TVRI masih menjadi televisi tunggal “cap pemerintah” pemerintah berusaha menegosiasikan kepentingan-kepentingannya melalui tayangan-tayangan yang seolah-olah mengartikulasikan kepentingan estetik rakyat banyak, semisal, Aneka Ria Safari, Selekta Pop, Kamera Ria, Film Cerita Akhir Pekan, maupun Siaran Pedesaan. Di samping tayangan-tayangan yang ‘menghibur’ TVRI juga kerap menyiarkan Laporan Khusus yang berisi acara seremonial kenegaraan presiden, menteri, dan juga pejabat-pejabat negara lainnya. Dalam model tayangan-tayangan tersebut tampak jelas bahwa pemerintah berusaha keras menancapkan kuasa hegemoniknya melalui tayangan-tayangan yang digemari rakyat banyak sehingga rakyat di-nina bobokan dalam fantasi cita rasa estetik. Hal serupa sebenarnya terjadi di Inggris ketika BBC menjadi satu-satunya radio yang dianggap ‘sebagai institusi kultural yang merepresentasikan identitas nasional Inggris.”[20]

Dengan perspektif hegemoni ini—dan juga mungkin dipadu dengan perspektif lainnya, semisal semiotika serta kuasa dan wacana Foucault—para pengkaji budaya populer juga sangat mungkin untuk memperluas kajiannya dalam kaitannya dengan jender, ras, identitas, pemuda, dan lain-lain.

Terus memaknai (secara kritis) budaya populer: kasus Indonesia

Budaya populer, bagaimanapun juga, saat ini sudah menjadi sebuah realitas budaya yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia sehari-hari. Di Indonesia, entah sadar atau tidak sadar, bangsa ini sebenarnya sudah sejak lama menggunakan produk-produk industri budaya massa dalam praktik-praktik konsumsi, baik melalui pemaknaan kritis maupun sekedar mengkonsumsinya. Masalahnya adalah sampai saat ini masih sedikit kajian-kajian yang berkonsentrasi pada wilayah budaya populer sebagai praktik dan teks. Adalah sebuah tantangan bagi para pengkaji budaya untuk lebih memperhatikan bagaimana rakyat kebanyakan—semisal kaum buruh, warga urban, ataupun warga pedesaan—memperlakukan benda-benda budaya buatan pabrik, apakah dalam praktik konsumsi, pemaknaan resisten, maupun counter-hegemony terhadap kekuatan dominan. Banyak ahli selama ini hanya ’menyalahkan’ budaya populer sebagai bentuk budaya yang ’menina-bobokan’ kesadaran rakyat dalam jebakan kapitalisme, tetapi data-data yang diungkapkan sekedar konsepsi normatif yang masih harus diuji kebenarannya.

Memang keberadaan budaya populer di Indonesia—dari dulu hingga sekarang—bisa jadi berbeda dengan eksistensi budaya populer di Inggris maupun Amerika dan munkgin dibutuhkan modifikasi pada model pendekatan untuk mengkajinya. Di beberapa daerah Indonesia, misalnya, banyak terjadi kecenderungan perpaduan antar kesenian berbasis rakyat dengan industri rekaman (audio-visual) yang kemudian dalam praktiknya mampu menjadi budaya populer tanpa harus menghilangkan kekhasan kultural yang dimiliki. Belum lagi trend-trend tontonan televisi—seperti ’sinetron metropolis’ maupun ’sinetron reliji’—yang bisa jadi menghadirkan pemaknaan beragam dari penonton yang mempunyai latar belakang suku, jenis kelamin, maupun agama yang berbeda. Yang harus ditemukan dari realitas-realitas seperti itu adalah relasi-relasi sosial dan wacana apa yang sebenarnya ada di balik itu semua. Dengan kata lain, ketika budaya populer merupakan sesuatu yang biasa, maka yang biasa itulah yang sebenarnya menjadi penting karena di balik yang biasa selalu terselip yang tidak pernah disadari bahkan oleh mereka yang biasa menggunakannya.

Gejayan, pada dini hari-dini hari yang panas, November 2006

* Artikel ini merupakan tugas critical review matakuliah “Paradigma Kajian Budaya dan Media” sewaktu penulis menempuh S-2 di Program Studi Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Catatan akhir

[1] Tony Bennet. 1986. “The Politics of ‘the popular’ and popular culture”, dalam Tony Bennet, Colin Mercer, and Janet Woollacott (eds). Popular Culture and Social Relations. Philadelpia: Open University Press.hlm.18.

[2] Dwight McDonald.1956. “A Theory of Mass Culture” dalam Bernard Rosenberg and David Manning White (eds). Mass Culture. Illionis: The Free Press.hlm.59-60.

[3] Ibid.hlm.

[4] Ibid.hlm.

[5] Lebih lanjut tentang hal ini lihat Theodor Adorno and Max Hokheimer, The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception, dalam www.marxist.org.

[6] Adorno menganggap keterbelengguan sebagai individu ini menjadi penghalang utama bagi lahirnya pencerahan pribadi sehingga individu-individu tidak memiliki kebebasan dalam menilai dan memutuskan secara sadar pilihan-pilihan bagi diri mereka sendiri. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan penipuan massal (mass deception). Lebih jauh tentang hal ini baca Dominic Strinati.2004. Popular Culture Pengantar Menuju Teori Budaya Populer (alih bahasa Abdul Mukhid). Yogyakarta: Penerbit Bentang.hlm.61.

[7] John Storey.1993. An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture.Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.hlm.182.

[8] John Fiske.1995. “Popular Culture” dalam Lentricchia & Thomas McLaughin (eds). Critical Terms for Literary Study.hlm.322.

[9] Ibid.hlm.325-326.

[10] Kepentingan sosial ini tidak bersifat universal, tetapi sangat individual dan kontekstual. Artinya, pilihan terhadap sebuah produk bisa jadi dipengaruhi oleh jenis kelamin, umur, lokasi tempat tinggal, dan lain-lain.

[11] Storey.Op.cit.hlm.192.

[12] Ibid.hlm.186.

[13] Ibid.hlm.

[14] Tony Bennet.1986.”Introduction: ‘the turn to Gramsci’. Op.cit.hlm.xvi.

[15] Storey.Op.cit.hlm.194.

[16] Ibid.hlm.200.

[17] Bennet menambahkan bahwa medan budaya populer distrukturkan oleh usaha kelas penguasa untuk memenangkan hegemoni dan oleh bentuk-bentuk oposisi terhadap usaha tersebut. Bennet.Op.cit.hlm. xiii-xv.

[18] Ibid.

[19] Mouffe menambahkan bahwa ketika kepentingan-kepentingan kelompok subordinat diartikulasikan, pada kenyataannya kelas penguasa berusaha menetralisir mereka sehingga bisa mencegah perkembangan tuntutan spesifik mereka sendiri. Lebih lanjut baca Chantal Mouffe.1981. “Hegemony and Ideology in Gramsci”, dalam Tony Bennet, Graham Martin, Collin Mercer, & Janet Woolacott. Culture, Ideology, and Social Process. Batsford: The Open University Press.hlm. 224-225.

[20] Lebih jauh tentang kasus BBC ini baca Stuart Hall.1986. “Popular culture and the state” dan David Cardiff&Paddy Scannell.1986. “Good luck war workers! Class, politics, and entertainment in wartime broadcasting” dalam Tony Bennet, Colin Mercer, and Janet Woollacott (eds). Op.cit.hlm.93-115.

Bahan bacaan

Bennet, Tony.1986. “Introduction: the turn to Gramsci” and “The Politics of ‘the popular’ and popular culture”, dalam Tony Bennet, Colin Mercer, and Janet Woollacott (eds). Popular Culture and Social Relations. Philadelpia: Open University Press.

Adorno, Theodor and Max Hokheimer, The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception, dalam www.marxist.org.

Fiske, John.1995. “Popular Culture” dalam Lentricchia & Thomas McLaughin (eds). Critical Terms for Literary Study. Chicago: University of Chicago.

Hall, Stuart.1986. “Popular culture and the state” dan David Cardiff&Paddy Scannell.1986. “Good luck war workers! Class, politics, and entertainment in wartime broadcasting” dalam Tony Bennet, Colin Mercer, and Janet Woollacott (eds).

McDonald, Dwight.1956. “A Theory of Mass Culture” dalam Bernard Rosenberg and David Manning White (eds). Mass Culture. Illionis: The Free Press.

Mouffe, Chantal.1981. “Hegemony and Ideology in Gramsci”, dalam Tony Bennet, Graham Martin, Collin Mercer, & Janet Woolacott. Culture, Ideology, and Social Process. Batsford: The Open University Press.

Storey, John.1993. An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture.Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.

Strinati, Dominic.2004. Popular Culture Pengantar Menuju Teori Budaya Populer (alih bahasa Abdul Mukhid). Yogyakarta: Penerbit Bentang.

Sumber foto featured image: http://keepo.me/kota-kita-channel/yuk-baca-tips-asik-dan-nyaman-nonton-konser-musik

 

Share This:

About Ikwan Setiawan 148 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*