Kuasa di balik narasi: Kontribusi pendekatan ekonomi-politik untuk mengkaji budaya poskolonial dalam narasi film

A. Pendahuluan: Selalu Ada yang Ideologis di Balik yang Ekonomis
Membicarakan film adalah membicarakan beragam kepentingan, baik yang berorientasi ekonomi maupun ideologi-politik. Cara pandang yang berusaha membuka bersemayamnya kepentingan ideologi di balik produksi dan narasi film merupakan jantung dari pendekatan ekonomi-politik yang berkembang dalam kajian media, termasuk kajian film. Proses komodifikasi (commodification) dan massifikasi (massification) dalam industri film yang berorientasi pada akumulasi kapital—dalam hal ini adalah “modal uang” (finance capital)—bukan semata-mata persoalan bisnis yang didanai oleh para pemodal film dan dikerjakan oleh para filmmaker. Lebih dari itu, dalam pendekatan ekonomi-politik, di balik praktik industri, distribusi, dan konsumsi produk narasinya selalu menyelipkan kepentingan ideologis-politis untuk menyampaikan pesan-pesan partikular terkait wacana dan pengetahuan sosio-kultural yang dianggap akan memperkuat kuasa kapitalisme dalam masyarakat.

Konsepsi di atas bisa terjadi karena sarana yang paling tepat dan massif untuk melakukan proses eks-nominasi ideologi adalah representasi, yang di antaranya bisa dilakukan melalui narasi film. Dengan mengambil inspirasi dari peristiwa dan kecenderungan sosio-kultural yang terjadi dalam masyarakat, para filmmaker bisa membuat film yang menarik dan mudah dipahami sehingga bisa laku sekaligus berhasil menyebarkan wacana ideologis yang bisa mengkonstruksi cara berpikir penonton dalam menyikapi perubahan sosio-kultural yang terjadi dalam masyarakat. Apa yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam era 2000-an, film Indonesia mulai beranjak dari tema-tema konsensual terkait integrasi sosial yang dikembangkan dalam industri film melalui pengawasan ketat rezim negara selama masa Orde Baru , menuju beragam tema naratif yang bersifat kontekstual, dari kompleksitas kehidupan kaum remaja/muda perkotaan, isu-isu gender terkait kekuatan perempuan, maupun kritik kebangsaan.

Keberagaman tersebut tidak bisa dilepaskan dari perubahan sosio-kultural yang terjadi dalam masyarakat Indonesia poskolonial yang dipengaruhi oleh globalisasi budaya dan kecenderungan penerapan sistem ekonomi-politik neoliberal. Menimbang kondisi tersebut, pembacaan secara kritis terhadap hubungan prinsip-prinsip neoliberalisme dalam mempengaruhi narasi film perlu dilakukan karena di tengah-tengah beragam tema dan genre yang ada, sangat mungkin bersemayam wacana-ideologis kapitalisme neoliberal di dalamnya. Bukan semata-mata persoalan akumulasi keuntungan, tetapi bagaimana para pemodal film menggunakan beragam tema sosio-kultural dalam masyarakat untuk menarik perhatian penonton serta memasukkan rayuan-rayuan ideologi neoliberal di dalam narasi tersebut. Atas pertimbangan itulah, maka tulisan ini akan melihat kontribusi pendekatan ekonomi-politik untuk mengkaji persoalan budaya poskolonial yang direpresentasikan dalam film Indonesia era 2000-an. Budaya poskolonial, dalam konteks ini, dipahami sebagai praktik dan orientasi kultural yang terdapat pada masyarakat selepas penjajahan dan dipengaruhi secara lanjut oleh masuknya budaya global-neoliberal melalui industri budaya dan media.

B. Pendekatan Ekonomi-Politik Film: Beberapa Perspektif
Pendekatan ekonomi-politik media, termasuk film, tidak bisa dilepaskan dari popularitas pendekatan ekonomi-politik Marxisme untuk membaca kepentingan-kepentingan kelas pemodal dalam menjalankan praktik ekonomi di balik produksi, distribusi, dan konsumsi. Tesis utama yang diusung adalah bahwa basis ekonomi akan menentukan superstructure yang di dalamnya termasuk persoalan ideologi, agama, relasi sosial, politik maupun budaya. Kelas pemodal dengan kemampuan modal dan alat produksinya mampu menggerakkan mekanisme dan moda produksi yang melibatkan kreator dan buruh dalam organisasi dan praktik kerja untuk menciptakan benda-benda industrial yang mempunyai nilai tukar dan nila guna serta bisa memenuhi kebutuhan dari para konsumennya melalui proses sirkulasi, distribusi, dan konsumsi dari produk-produk yang akan mendorong terjadinya perubahan orientasi ideologi masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan pada struktur dan praktik sosio-kultural (Marx, 1991, 1992; Lebowitz, 2002; Wood, 2003). Mengacu pada tesis base/superstructure, pendekatan ekonomi-politik dalam kajian film lebih banyak mengarah pada kepentingan pemodal melalui sistem kerja dan produksi untuk mengkomodifikasi persoalan-persoalan dalam masyarakat demi kepentingan komersialisasi. Dengan konsepsi tersebut, paling tidak terdapat beberapa kecenderungan yang berkembang dalam pendekatan ekonomi-politik film, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pertama, penekanan kajian terhadap institusi pemodal, organisasi dan mekanisme produksi, dan proses komersialisasi dalam industri film yang mempengaruhi bentuk dan tema naratif yang pada akhirnya berpengaruh terhadap praktik sosio-kultural—ideologi, struktur dan sistem sosial, agama, maupun budaya—dalam setting historis partikular (Granham, 2006; Maxwell, 2001). Dalam perspektif ini, siapa pemilik modal, bagaimana sistem, mekanisme, dan organisasi produksinya, bagaimana posisi para filmmaker dalam produksi, serta kecenderungan wacana ideologis yang ditampilkan, menjadi bahan kajian yang penting. Dalam konteks Indonesia, bisa dilihat bagaimana dominasi keluarga Punjabi melalui production house-nya telah menjadi kekuatan industri film yang sangat mempengaruhi kecenderungan genre dan tema naratif tentang problematika kaum remaja di kota dengan segala hingar-bingarnya.

Kedua, penekanan kajian terhadap proses komodifikasi dalam film yang dengan massifikasi dan standardisasi produknya melakukan “penipuan massa” (mass deception) karena menawarkan produk-produk industrial yang sebenarnya tidak mengusung wacana pencerahan dan semata-mata sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang yang mengurangi potensi rasional, kreatif, dan resisten dari para penikmatnya serta demi memenuhi kepentingan ideologis kapitalis untuk akumulasi modal (Adorno, 1991; 1997; Witkin, 2003; Strinati, 2004: 46-75; Leslie, 2005: 34-40). Dengan perspektif kritis yang biasa dilakukan oleh Mazhab Frankfurt, model ini menekankan pentingnya pembacaan kepada aspek komodifikasi yang dilakukan oleh filmmaker terhadap problematika sosio-kultural masyarakat dalam format yang serba ringkas—baik dalam hal ruang maupun waktu (time and space supression)—sehingga tidak memunculkan sudut pandang komprehensif dan kritis dari penonton serta sekedar menjadi media hiburan. Prinsip komodifikasi juga membatasi sekaligus menyempitkan isu dan wacana yang diangkat dalam narasi film. Komplikasi masalah yang berlangsung dalam masyarakat kota, misalnya, kebanyakan hanya disuguhkan dalam bentuk problematika cinta kaum muda dalam setting metropolitan serta menghilangkan problematika kaum miskin kota. Artinya, permasalahan utama yang seharusnya patut diketahui oleh penonton dialihkan ke dalam permasalahan lain yang bersifat kamuflatif. Tujuan di balik ini, tentu saja, untuk menggaet penonton sebanyak-banyaknya sehingga keuntungan kapital semakin menumpuk karena narasi tentang cinta dan kehidupan metropolitan masih menjadi orientasi utama dalam masyarakat Indonesia.

Ketiga, hampir serupa dengan model yang dikembangkan Mazhab Frankfurt adalah penekanan kepada potensi “monopoli pengetahuan” (monopoly of knowledge) melalui film yang berasal dari bentuk medium dan isinya sehingga bisa merubah praktik sosio-kultural, ekonomi, maupun politik (Babe, 2009: 35-41) sebagai akibat dari “bias” yang disebabkan oleh keterbatasan “ruang dan waktu” (bahan bahan dan bentuk) dan “kegunaan” serta motivasi di balik mediasi (van Loon, 2008: 22-27). Pendekatan yang dikembangkan dari pemikiran Innis ini, pakar ekonomi-politik Kanada, mengkaji potensi bias yang dilakukan oleh para filmmaker terhadap isi yang serba dimapatkan dalam medium narasi sebagai bentuk efektifitas dan efisiensi modal, sehingga bisa memunculkan agenda setting terkait pengetahuan tertentu yang lebih banyak dieksploitasi di dalam narasi. Dalam film-film era 2000-an, misalnya, kecenderungan untuk merepresentasikan narasi metropolitanisme serta marjinalisasi narasi lokalisme, telah menghadirkan pengetahuan tentang kemajuan peradaban yang seolah-olah terus berlangsung dalam ruang kota. Akibatnya, penonton secara ajeg memposisikan kota sebagai ‘rumah idaman’ untuk merubah nasib dan terlepas dari ikatan-ikatan tradisional.

Dari pembacaan terhadap ketiga perspektif tersebut, bisa dikonseptualisasikan argumen terkait kepentingan ekonomi-politik dalam produksi dan narasi film, bahwa “selalu ada kepentingan yang bersifat ekonomis, ideologis, dan politis, di balik proses dan produksi film”. Kepentingan ekonomis mewujud dalam praktik komodifikasi, produksi, dan distribusi yang diharapkan mendatangkan keuntungan finansial bagi para produser, filmmaker, maupun para distributornya. Kepentingan ideologis bisa dilihat dari kecenderungan untuk merepresentasikan wacana dan pengetahuan partikular tentang problematika sosio-kultural yang terjadi dalam masyarakat, melalui penonjolan isu tematik yang disukai oleh pemodal yang bisa mengkonstruksi orientasi pemikiran masyarakat penonton. Maka, dalil deterministik ideologi Marxisme, tidak lagi dipahami secara kaku, tetapi melalui praktik representasi yang wajar, sehingga bisa menjadi tuntunan yang diproduksi terus-menerus. Sementara, kepentingan politis merupakan usaha untuk menggiring orientasi pemikiran penonton ke dalam formasi, bentuk, dan praktik sosio-kultural yang akan memproduksi dan mereproduksi secara terus-menerus kuasa pemodal dan kelompok-kelompok dominan lainnya dalam kehidupan masyarakat, tanpa harus mendikte secara dogmatis, tetapi melakukan negosiasi dan artikulasi dalam ranah budaya sehingga memunculkan kuasa hegemonik. Dalam kajian ini, penulis tidak akan mengkaji bagaimana bentuk organisasi, peran pemodal, dan kelengkapan modal serta alat produksinya dan lebih ditekankan pada praktik representasi dalam narasi yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi-politik dalam produksi film.

Pendekatan ekonomi-politik lebih digunakan untuk melihat kecenderungan wacana-ideologis yang disajikan dalam film sebagai akibat dari kuasa pemodal yang secara cerdas membaca dan memproduksi kembali persoalan-persoalan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat demi memperoleh keuntungan finansial sebesar-besarnya melalui sistem dan mekanisme industri budaya yang lebih banyak mendukung beroperasinya relasi kuasa-hegemonik. Artinya, penekanan utama akan tetap diarahkan kepada praktik representasi budaya poskolonial-neoliberal dalam film dalam kaitannya dengan usaha untuk mendatangkan keuntungan finansial sembari terus melakukan hegemoni melalui kecenderungan formasi diskursif dan pengetahuan kultural-ideologis partikular dalam konteks “budaya media” (media culture) , termasuk film, yang semakin populer dewasa ini.

C. Budaya Poskolonial, Hegemoni Neoliberal, dan Genre Film: Membaca Konteks dan Teks Naratif
Untuk bisa memenuhi kepentingan komersial dan kepentingan ideologis-politiknya, tentu saja para pemodal harus memperhatikan konteks sosio-kultural masyarakat dan situs untuk merepresentasikan kepentingan tersebut. Yang termasuk dalam konteks sosio-kultural adalah perubahan budaya yang ada di masyarakat akibat penerapan sistem ekonomi-politik yang mengikuti kecenderungan yang di negara-negara Barat dan pengaruh budaya global dalam kehidupan sehari-hari warga. Situs representasi dalam hal ini adalah genre film populer agar masyarakat lebih tertarik untuk menonton.

1. Ekonomi-Politik Neoliberal, Industri Budaya, dan Budaya Poskolonial
Terkait persoalan budaya, dalam hal ini dipahami sebagai praktik dan orientasi kultural, pembicaraan tidak bisa dilepaskan dari poskolonialitas atau kondisi budaya poskolonial yang secara genealogis berlangsung dalam masyarakat pada masa penjajahan, selepas kemerdekaan, dan transformasinya hingga saat ini. Pada masa kolonial, penerapan sistem ekonomi-politik eksploitasi telah mengakibatkan proses pengekangan, pembatasan, dan pengebirian hak-hak dari warga terjajah. Penjajah direpresentasikan sebagai subjek superior yang tengah menjalankan proyek besar Pencerahan bagi warga benua lain yang diceritakan secara stereotip dalam catatan perjalanan, karya sastra, maupun penelitian antropologis sebagai “liyan” (the other) yang kanibal, terbelakang, tidak berpendidikan, tidak beradab, dan tidak bergama sehingga layak untuk dijajah dan dididik menjadi modern (Said, 1978, 1994; Slemon, 1995; Bishop, 1995; Kachru, 1995; Célestin, 1996; Lidchi, 1997; Loomba, 2000: 57-58; Weaver-Hightower, 2007; Mrázek, 2006: 147; Brantlinger, 2009; Pennycook, 1998). Kondisi inilah yang menyebabkan inferioritas sehingga mereka seringkali memimpikan untuk “menjadi seperti penjajah” atau “bermimpi menjadi Barat” (Lombard, 2000; Fanon, 2008: 74). Akibatnya, mereka berada ambivalensi antara tradisionalisme dan modernisme, antara emansipasi dan asimiliasi, yang seringkali menghadirkan dualitas tragis atau kegandaan psikis (Mbebe, 2001: 12; Quayson, 2000: 16-17).

Resistensi fisik dan intelektual terhadap penjajah dan segala pengaruhnya memang menghasilkan kemerdekaan. Namun, resistensi yang dijalani sebagai penanda dari cita-cita nasionalisme untuk membangun kehidupan kenegaraan dan kebangsaan tanpa beban-beban historis masa kolonial (Gandhi, 1998: 111-112), nyatanya tidak bisa menghilangkan jejak-jejak ideologis yang diwarisi dari bangsa penjajah berupa penerapan sistem pendidikan, hukum, militer, politik, ekonomi, dan sosio-kultural yang banyak meniru rezim kolonial atau negara-negara yang dianggap maju. “Proyek-proyek modernitas”, seperti proyek emansipasi, ekspansi, renovasi, dan demokratisasi (Canclini, 1995) yang menjanjikan beragam wacana dan praktik perbaikan serta pencerahan bagi kemajuan setiap manusia dan bangsa, seperti yang dijanjikan proyek Abad Pencerahan (Venn, 2006: 55), ternyata menjadi impian besar dari praktik negara modern poskolonial yang benar-benar mengadopsi Barat. Dengan kata lain, hasrat kosmopolitan untuk mendapatkan kemajuan dan pencerahan sebagaimana dialami negara-negara maju sebenarnya menjadi paradigma yang kuat bagi para elit di tingkat nasional, sehingga berpengaruh pada kendurnya strategi budaya nasional dan kebimbangan dalam menentukan sikap subjek-subjek poskolonial (Fanon, 1995). Dalam kasus Indonesia, misalnya, ketakjuban pada formasi negara modern ala Barat telah menghasilkan kebimbangan-kebimbangan subjek poskolonial, dari elit politik, akademik, sampai ke rakyat biasa, dalam menentukan arah kehidupan bernegara, berbangsa, dan berbudaya sampai hari ini (Sears, 2005: 335-336).

Ambivalensi dalam diri subjek-subjek poskolonial memberikan peluang besar masuknya pengaruh neoliberalisme melalui globalisasi dalam bidang ekonomi dan politik yang selalu diidealisasikan memberikan kesejahteraan, demokratisasi, dan pemberadaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, tekanan internasional—utamanya dari negara-negara maju—untuk membatasi kuasa negara dengan alasan perbaikan kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di negara-negara poskolonial, telah menjadi penyemai baru bagi neoliberalisme yang memproyeksikan pencerahan bagi warga negara yang bisa memainkan peran dan kemampuannya—baik modal maupun pengetahuan—sesuai dengan selera dan tuntutan pasar (Hindess, 2005; 2004). Pernyataan itu tentu tidak dimaksudkan sebagai serangan balik terhadap penguatan hak asasi manusia dan demokrasi, tetapi lebih sebagai semacam peringatan bahwa neoliberalisme bisa dengan mudah memasukkan agenda ideologis-politiknya untuk melakukan hegemoni melalui kedua proyek tersebut.

Superioritas proyek pemberadaban dan peradaban neoliberal ala Barat yang diterapkan di negara-negara poskolonial bisa menghadirkan imperialisme modern di mana “sang pusat” (the center) tidak lagi membutuhkan institusi kultural di wilayah periperal karena keseluruhan sektor dari elit dan intelektual lokal—mewarisi tradisi kolonial—mengidentifikasi hasrat kosmopolitan mereka dengan pusat imperial, sang Barat (Brennan, 2008: 48). Artinya, untuk menjadikan dunia bergerak sesuai keinginannya, negara-negara Barat tidak perlu hadir, tetapi ketika negara-negara poskolonial berada dalam posisi ketergantungan (dependency) terhadap formasi dan praktik diskursif neoliberal-global, maka hegemoni mereka sebenarnya tetap berjalan (Hoogvelt, 2001). Kondisi inilah yang melahirkan konsep dan praktik “Kekaisaran Baru”.

Penterjemahan ekonomi-politik neoliberal ke dalam praktik kehidupan negara poskolonial telah menghadirkan kecenderungan baru munculnya elit-elit pemodal dalam industri budaya yang berideologi neoliberal dalam proses produksi dan distribusinya, sehingga budaya saat ini lebih banyak terkonsentrasi pada media hiburan yang mengandalkan teknologi seperti film, majalah, iklan ataupun program televisi (Hall, 2000). Kerja-kerja media yang mengandalkan kapitalisme teknologi (technocapitalism) telah mempercepat perluasan pasar dan mampu membentuk masyarakat penonton dalam jejaring pemuasan hasrat (Kellner, 2003). Kondisi ini memunculkan tesis tentang imperialisme kultural di mana hegemoni budaya massa Barat telah menyebabkan homogenisasi kultural—utamanya komodifikasi dalam bentuk, model, dan representasi—di negara-negara berkembang (Banerjee, 2002: 519-520; Sparks, 2007: 145-147; Wise, 2008: 34-35). Akibatnya, sebagian besar representasi kultural yang muncul dalam produk-produk tersebut adalah pesan-pesan yang sesuai dengan agenda pasar untuk membentuk budaya konsumen neoliberal bersumber dari Barat secara terus-menerus di masyarakat poskolonial. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan Hardt & Negri (dikutip dalam Venn, 2006: 137) negara-negara poskolonial tetap saja tersubordinasi, masuk dalam kuasa modal: “yang luar terinternalisasi ke yang dalam”.

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan penerapan ekonomi-politik neoliberal—meskipun seringkali tidak diakui oleh pemerintah—telah menghasilkan booming industri budaya yang menjadi trend baru kapitalisme industri. Kondisi tersebut didukung oleh semakin longgarnya kontrol negara. Akibatnya, masyarakat semakin terbiasa dengan produk-produk industri budaya, dari program televisi, film, fashion, dan lain-lain, yang memasukkan mereka ke dalam jejaring dan praktik modernitas budaya, meskipun masih ada sebagian nilai tradisi-lokal yang dijalankan. Namun, kecenderungan secara umum, praktik dan orientasi budaya yang berlangsung semakin digerakkan semakin menuju semangat pembebasan dan kebebasan yang sangat Barat. Celakanya, orientasi dan praktik yang diambil lebih mengarah pada ketercerabutan dari kearifan-kearifan lokal yang pernah menjadi konsensus sosio-kultural dan lebih mengedepankan budaya konsumen, budaya metropolitan, dan proyek-proyek pembebasan hasrat individual lainnya.

Meskipun Barat-neoliberal menjadi orientasi hegemonik dalam masyarakat Indonesia, masih ada saja usaha-usaha dari sebagian masyarakat untuk menjalankan praktik kultural yang berorientasi pada tradisionalisme. Akibatnya, terjadi hibridisasi kultural yang berusaha memadukan kekuatan tradisi-lokal dengan kekuatan modernitas sehingga memunculkan bentuk budaya campuran. Di satu sisi, hibriditas kultural yang terjadi bisa menjadi kekuatan ideologis-kultural untuk terus menegosiasikan budaya lokal di tengah-tengah hegemoni budaya modern-neoliberal sehingga karakteristik lokal akan terus bertransformasi ke dalam praktik kehidupan terkini, sekaligus menciptakan kreativitas-kreativitas kultural yang selalu baru (Clothier, 2006).

Hibridisasi kultural dalam konteks nasional dan lokal memang sangat dipengaruhi oleh percepatan teknologi dan industri budaya yang diimpor dari negara-negara maju sehingga mempengaruhi struktur, bentuk, praktik, dan orientasi budaya di negara-negara berkembang (Pieterse, 2001: 222). Massifikasi industri budaya dalam level nasional yang banyak menyerap, mengadopsi, dan memodifikasi produk Barat beserta wacana dan praktik kultural yang ditawarkan (Glynn & Tyson, 2007; Shim, 2006; McMillin, 2001), serta perluasan pasar produk-produk hibridnya pada level lokal, menjadikan pemahaman terhadap budaya poskolonial, tidak bisa semata-mata dikonstruksi dalam esensialisme kultural yang mengandalkan otentisitas budaya, karena realitasnya telah mengalami hibridisasi, baik dalam hal praktik, bentuk, maupun orientasi nilai kultural. Dinamisasi budaya hibrid pada masyarakat poskolonial menjadi mungkin ketika mereka secara sadar dan kritis melakukan penyerapan terhadap budaya global dan mensintesakannya dengan kekayaan budaya lokal sehingga menghasilkan budaya glokal (Giulianotti & Robertson, 2007). Di samping itu, penyesuaian dan transformasi budaya modern-global ke dalam praktik kultural masyarakat lokal bisa menghadirkan “lokalisme baru” (Schuerkens, 2003; Hannerz, 2000).

Namun demikian, hibridisasi kultural bisa semakin memperlemah keragaman budaya lokal yang ada pada masyarakat poskolonial serta memperkuat hegemoni budaya global-modern berorientasi Barat, ketika para subjek hanya bisa melakukan proses penterjemahan, peniruan, dan pencampuran bentuk kultural dan gaya hidup global, tanpa bisa melakukan artikulasi dan negosiasi secara ajeg bentuk, praktik, dan nilai kultural yang ada dalam masyarakat. Alih-alih memberdayakan lokalitas atau semangat baru kebangsaan, hibriditas yang terjadi pada tataran permukaan, cenderung memberi peluang bagi para pemodal industri budaya untuk menginkorporasi realitas keberagaman dan campuraduk selera kultural yang menjadi produk-produk layak jual (Kalra, Kaur, & Hutnyk, 2005: 91-93). Salah satu contoh dari proses tersebut adalah hibridisasi kultural yang muncul dalam teks naratif maupun format film dan tayangan televisi, baik yang diproduksi di Hollywood, Amerika Latin, Asia, maupun Afrika, sebagai akibat logis dari globalisasi (Kraidy, 2005: 1-12). Hibriditas kultural, dengan demikian, bisa menjadi bentuk hegemoni baru yang menjadikan masyarakat poskolonial enggan untuk menunjukkan identitas kultural, selain hibriditas mereka (Hogan, 2004: 14). Dalam kondisi tersebut, neoliberalisme akan mudah menyusupkan nilai ideologisnya melalui produk dan narasi hibrid industri budaya di negara-negara poskolonial, tanpa harus menunjukkan identitasnya secara jelas, tetapi meng-eksnominasi-kannya melalui percampuran dengan budaya lokal yang masih berkembang dalam masyarakat.

Merujuk pada paparan di atas, budaya poskolonial dalam konteks globalisasi bisa dikonseptualisasikan sebagai bentuk, praktik, dan orientasi nilai serta makna kultural yang berlangsung dalam masyarakat sebagai respons terhadap masuknya pengaruh formasi diskursif neoliberalisme melalui sistem ekonomi, politik, dan media yang cenderung berkiblat pada negara-negara maju. Mengikuti kecenderungan pemikiran poskolonial, paling tidak, terdapat tiga konsep tentang budaya poskolonial. Pertama, dalam budaya poskolonial bisa saja berlangsung hegemoni kultural yang berasal dari negara-negara maju, dalam hal ini Barat, yang masuk ke kehidupan masyarakat melalui formasi diskursif yang disebarluaskan oleh globalisasi industri budaya dan penerapan sistem ekonomi politik neoliberal, seperti maraknya budaya konsumen, gaya hidup ala Barat, marketisasi budaya, maupun semakin kendornya relasi dan nilai tradisional-lokal. Kedua, sebagai akibat dari keberantaraan, budaya poskolonial bisa mewujud sebagai budaya-budaya hibrid yang menjadi situs pertarungan untuk (1) menegosiasikan dan mengartikulasikan lokalitas dalam kehidupan kultural yang makin beragam dan (2) memperlemah lokalitas sebagai perekat nilai kebangsaan karena bentuk-bentuk kultural yang dinegosiasikan dan diartikulasikan hanya bersifat permukaan tanpa menekankan kedalaman ideologis. Namun demikian, industri budaya poskolonial yang dipengaruhi industri budaya global dengan kepentingan pasar dan komersilnya, selalu siap dan sigap membaca semua potensi politis tersebut.

Karena hasrat kapital dan pasar yang begitu kuat dalam neoliberalisme, maka para pemodal industri budaya, baik dalam level global maupun nasional/lokal, bisa saja mentransformasikan atau meng-eks-nominasi-kan kepentingan komersil mereka ke dalam potensi politik—hegemoni dan hibriditas—yang terjadi dalam tegangan-tegangan budaya poskolonial dengan cara menginkorporasi dan mengartikulasikannya dalam mekanisme industri. Salah satu konsepsi ideologis yang menggerakkan mekanisme inkorporasi ini adalah bahwa sangat penting bagi kapitalisme neoliberal untuk memperluas akumulasi modal, meskipun harus mengkomodifikasi nilai dan praktik kultural yang makna diskursifnya mempunyai potensi untuk melawan perluasan kepentingan ideologisnya di tengah-tengah masyarakat. Kemajuan teknologi mendukung inkorporasi tersebut. Implikasinya, apapun bentuk budaya—baik yang ada di wilayah negara maju maupun poskolonial—bisa dimainkan dan dikomodifikasikan dengan teknologi, sehingga teknologi dan produk-produk yang dihasilkannya akan menentukan arah kebudayaan sebuah masyarakat (Youngs, 1997).

Contoh menarik dari pemikiran tersebut adalah partikularitas selera kultural dan gaya hidup yang semakin beragam di kalangan kelas menengah kota, semisal, mereka ingin menemukan dan merasakan kembali etnisitas, keprimitivan, maupun religiusitas di tengah-tengah keseragaman kultural sebagai bentuk hibriditas kultural mereka. Partikularitas tersebut sejalan dengan perayaan deskonstruktif posmodern terhadap kekakuan subjek terpusat/modern (centered subject) dan formasi diskursifnya, termasuk formulasi tipikal dalam genre sastra dan film, beragam teks, praktik, dan proses sosio-kultural yang sebelumnya menjadi liyan serta tidak masuk dalam narasi besar budaya modern memperoleh signifikansinya. Perayaan terhadap subjek yang tidak terpusat (decentered subject), marjinalitas, lokalitas, mistisisme, pluralisme, eksotisme, fragmentasi, anti-narasi, keberbedaan, atomisasi individual, dan wacana-wacana yang membedakan dengan modernisme menjadi penegas eksistensi posmodernisme, baik dalam teks teoretis, sastra, media, maupun praktik-praktik dalam kehidupan nyata (Lyotard, 1984; Hutcheon, 1989; Harper, 1994; Ashley, 1994; Malpas, 2005).
Bagi para pemikir poskolonial dan posmodern, kecenderungan ini bisa memunculkan representasi-representasi kultural partikular yang mempunyai potensi perlawanan terhadap ketunggalan makna dan pengetahuan akibat seragamisasi, seiring dengan perlawanan terhadap konstruksi subjektivitas tunggal dan logosentrisme ala Barat yang dihasilkan praktik modernitas dan kolonialitas; sebuah titik temu antara poskolonialisme dan posmodernisme (Quayson, 2005; Ahluwalia, 2001: 3-4). Namun, kecairan ideologi neoliberal terkait pasar dan budaya komersil, mampu memunculkan cara pandang akomodatif sehingga hasrat partikularitas konsumsi posmodern bernuansa hibrid—yang etnis/yang primitif atau yang religius di tengah-tengah yang modern—ditransformasi, dikomodifikasi, dan diinkorporasi ke dalam narasi kesukaan-diri yang seolah-olah memberi kebebasan bagi penyemaian selera individual, tetapi sebenarnya menciptakan “masyarakat-yang-digerakkan-pasar” (Venn, 2006: 143-144; Jackson, 2002; Huggan, 2001: 6, 31-33; Dirlik, 2002: 110; Comaroff & Comaroff, 2006; Einstein, 2008; Bryman, 1995: 100-112; Byrne & McQuillan, 1999).

Ketika industri budaya berhasil menginkorporasi bermacam selera, bentuk, dan praktik kultural yang berkembang dalam masyarakat, maka konsepsi tentang identitas nasional pada masyarakat poskolonial menjadi problematik. Bermacam “kebijakan budaya” (cultural policy) yang dikonsepsikan oleh negara untuk membentuk budaya nasional berbasis keadiluhungan etnis semakin kabur dan bisa dikatakan gagal karena ketidakmampuan menciptakan program-program yang tepat, sehingga mereka lebih memilih regulai pasar neoliberal untuk mengatur kebijakan budaya sekaligus memperoleh keuntungan kapital dan berharap kepentingan nasionalnya tetap terjaga. Akibat dari pilihan tersebut adalah maraknya industri budaya yang sekaligus menghasilkan popularitas budaya pop dan menjadi situs baru bagi para pemodal dan individu-individu kreatif—perantara budaya baru —untuk menyemaikan identitas kultural nasional yang semakin cair dan tidak semata-mata dikonstruksi dengan konsepsi budaya adiluhung.
Dengan demikian, konsepsi identitas nasional menjadi dinamis dan dialogis, memunculkan makna yang beragam, berubah, dan berkontestasi melalui konstalasi hamparan kultural berupa citra, ide, ruang, benda, wacana, dan praktik, yang di satu sisi mempopulerkan ide de-diferensiasi kultural dan, di sisi lain, menjadikan bentuk kekuasan budaya nasional semakin sulit untuk diidentifikasi (Edensor, 2002: 17). Apa yang harus dicatat adalah bahwa beragam negosiasi, artikulasi, dan kontestasi yang terjadi dalam representasi industri budaya, tetaplah berada dalam garis edar neoliberal, meskipun mungkin akan muncul representasi yang melawan. Maka, pembacaan beragam representasi tentang poskolonialitas tidak bisa menegasikan popularitas neoliberalisme sebagai praktik ekonomi-politik yang banyak diadopsi dan diterapkan di negara-negara poskolonial.

2. Membaca Genre Film dalam Kerangka Ekonomi-Politik: Situs Hegemoni dan Tegangan-tegangan Resistensinya
Karena film merupakan salah satu bentuk industri budaya, maka formula komersialisasi yang diterapkan oleh production house, tentu tidak akan berbeda dengan paparan di atas, yakni menginkorporasi dan merepresentasikan persoalan dan kecenderungan budaya poskolonial-neoliberal di tengah-tengah masyarakat di dalam narasinya. Dalam konteks ekonomi-politik, formula tersebut bisa mempermudah penerimaan penonton serta memperluas proses hegemoni neoliberal di tengah-tengah masyarakat, karena para pemodal dan kompleksitas industrinya juga menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik neoliberalisme industri budaya. Tentu dibutuhkan strategi untuk bisa melangsungkan kepentingan ekonomis-ideologis-politis tersebut, yang salah satunya adalah memilih genre populer, seperti drama remaja, keluarga, komedi, maupun horor. Model pemilihan genre populer sebenarnya lebih banyak mengikuti pola yang digunakan oleh industri film Hollywood yang terbukti mampu menjadi sang dominan dalam budaya film di seluruh dunia.

Popularitas film-film Hollywood menjadikan para produser dan sutradara di negara-negara poskolonial berusaha untuk meniru—baik genre maupun tema naratif—film-film tersebut, meskipun sudah disesuaikan dengan konteks negara dan sosio-kultural zamannya masing-masing. Kepentingan untuk distribusi dan pemasaran memang menjadi pertimbangan pertama mengapa produksi film di negara-negara poskolonial banyak meniru genre populer dari Hollywood, seperti drama/melodramatik, aksi, maupun horor. Harbord (2002: 77) menjelaskan keterkaitan genre film dan pemasaran dalam beberapa alasan. Pertama, genre berguna untuk memahami konteks budaya yang lebih luas dalam hubungannya dengan mutasi dan komplikasi tekstual dalam film. Kedua, genre terletak pada tempat antara wacana produksi dan institusi, estetik dan klasifikasi, serta penonton dan nilai kultural. Ketiga, menimbang ranah-ranah yang saling bertentangan tersebut dan juga ruang pengetahuan yang hendak di sampaikan, genre diharapkan memberikan titik hubung bagi keterputusan antara pemasaran dan penonton karena wacana pemasaran memang cenderung membayangkan penonton yang sangat kompleks sehingga fragmentasi dan segmentasi teks berupa genre sangat dibutuhkan.

Dengan demikian, spesifikasi struktur semantik/sintaktik sebuah genre bisa mempertemukan kepentingan produksi industrial dan konsumsi penonton. Bagi filmmaker, genre bisa mempermudah kerja-kerja perfilman dalam konteks industrial karena bisa menjadi acuan untuk menyusun narasi film serta menjadi strategi pemasaran sesuai dengan selera dan popularitas genre di dalam masyarakat (Moine, 2008: 64-68). Sementara, bagi penonton, genre film bisa menjadi acuan konseptual dalam memperkirakan jalannya narasi cerita yang akan mereka tonton/hipotesis (Hayward, 2000: 166-171). Relasi produksi-konsumsi genre dalam film seolah-olah menempatkan pemodal/kreator dan penonton dalam posisi yang seimbang. Artinya, kreator bisa menciptakan genre-genre yang sesuai dengan trend selera penonton, meskipun harus diikuti dengan transformasi narasi audio-visual yang disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural, politik, maupun ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan transformasi pula, film bisa merepresentasikan kecenderungan dinamika sosio-kultural yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat yang semakin ‘terpasarkan’, sehingga mereka sebenarnya ikut pula memproduksi pesan-pesan ideologis yang memperkuat berkuasanya pasar. Sementara, penonton, disatu sisi, diberikan kebebasan untuk memilih genre-genre yang sesuai dengan selera mereka, tetapi, di sisi lain, tetap disuguhi dengan keterbatasan pilihan berupa genre-genre populer. Keterikatan pada genre-genre populer, lebih jauh lagi, menjadikan mereka semakin mudah terikat dengan pengetahuan kultural-ideologis yang menjadi bagian formasi dan praktik diskursif neoliberlisme.

Fungsi genre untuk memasukkan pengetahuan kultural-ideologis dan relasi kuasa-hegemonik, pada dasarnya, melekat pada spesifikasi dan tipikalisasi narasi audio-visual yang menjadi mitos. Film melakukannya melalui narasi-narasi stereotip dalam genre populer yang merepresentasikan permasalahan-permasalahan seperti yang terjadi dalam kehidupan nyata untuk kemudian memberikan resolusi yang mengembalikan permasalahan tersebut ke dalam norma dan nilai yang disesuaikan dengan wacana kultural-ideologis partikular (Moine, 2008: 72-79). Contoh menarik dari fungsi ideologis ini, misalnya, bisa dilihat dalam konflik-konflik genre film western, fiksi ilmiah, gangster, dan horor yang secara tipikal menangkap kegelisahan publik terhadap permasalahan yang mereka hadapi—ketidakadilan ekonomi, konflik politik, konflik sosio-kultural, dan lain-lain—untuk kemudian menenangkan mereka dengan resolusi-resolusi yang sekedar memberikan kepuasan, tetapi tidak mengarah pada tindakan praksis, sehingga tetap menguntungkan kelas-kelas penguasa (Wright, 2003: 42-50). Menurut Fulton (2005: 5-7), narasi formulaik dalam media pada abad kapitalisme akhir (late capitalism) berperan besar untuk menaturalisasi kepentingan ideologis kelas pemodal dengan cara menciptakan subjek-subjek yang koheren dengan kepentingan ekonomi kapitalis melalui tawaran akan pembebasan dan kebebasan dalam menentukan pilihan dalam jejaring pasar kapitalisme global.

Film bergenre drama remaja/kaum muda Indonesia pada era 2000-an, misalnya, banyak mengkomodifikasi tema naratif tentang perayaan subkultur kaum muda yang mengekspresikan problematika cinta yang juga merepresentasikan metropolitanisme sebagai salah satu penanda dari kehadiran budaya poskolonial-neoliberal. Dalam film Ada Apa Dengan Cinta (2001) dan Eiffel I’m in Love (2003), misalnya, metropolitanisme yang disuguhkan mewujud sebagai mall, plasa, restoran, rumah mewah/apartemen, mobil, dan fasilitas-fasilitas mewah lainnya, sebagai setting berlangsungnya adegan-adegan naratif. Bermacam problematika dan konflik yang dihadapi para tokoh di dalam kedua film tersebut, bisa mereka selesaikan sendiri dalam ruang-ruang negosiasi yang disediakan kota dan budaya metropolitannya, sembari menggusur peran keluarga sebagai institusi integrasi sosial terkecil. Meskipun orang tua tetap dihadirkan dalam kedua film tersebut, tetapi kehadiran mereka sekedar pelengkap dari yang mengesankan adanya keluarga. Dengan kata lain, keluarga diartikulasikan dalam film hanya sebagai tempelan untuk menandakan bahwa institusi ini masih ada dalam jagat metropolitan.

Pembatasan fungsi keluarga sebagai ruang penyelesaian permasalahan yang dihadapi kaum muda, paling tidak, menandakan usaha untuk mulai menggusur ikatan konsensual yang menjadi kekuatan lokal bangsa, meskipun pada masa Orde Baru pernah digunakan sebagai alat legitimasi rezim. Memang, dalam realitas kehidupan, keluarga masih sangat dominan sebagai institusi integrasi. Namun, hasrat untuk membebaskan diri kaum muda di metropolitan sebenarnya sangat kuat. Perilaku seks bebas, tawuran antarpelajar/mahasiswa, dan penggunaan narkoba menjadi permasalahan sosial yang memprihatikan akibat semakin longgarnya peran institusi keluarga dan digantikan oleh institusi yang terlahir dari modernitas budaya kota. Mall, plasa, maupun restoran mewah memberikan mampu memberikan mereka kenyamanan, tanpa harus diganggu oleh kekangan-kekangan orang tua. Dengan model narasi tersebut, neoliberalisme yang memberikan rayuan pembebasan dan kebebasan berdasarkan hukum pasar hadir tidak secara kaku, tetapi melalui narasi yang menyentuh langsung persoalan dan hasrat kaum muda di perkotaan. Contoh sederhana tersebut menunjukkan bahwa di samping sebagai alat untuk mendatangkan keuntungan finasial bagi pemodal, genre drama remaja telah menjadi situs untuk terus menyemaikan kepentingan ideologis neoliberalisme melalui proses kultural bernama narasi film guna melakukan proses hegemoni.

Meskipun terdapat usaha untuk menciptakan kuasa-hegemonik budaya poskolonial-neoliberal melalui film, pada era 2000-an juga muncul para pemodal dan filmmaker yang berusaha menggunakan hibriditas kultural sebagai inspirasi untuk mengkritisi atau meresistensi kuasa tersebut. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai paradigma kritis sebagai akibat persinggungan mereka dengan pengetahuan-pengetahuan lokal, misalnya, yang sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk menjaga karakteristik bangsa. Dengan kata lain, mereka telah menjadi subjek etik yang sadar tidak mungkin menolak film-film bergenre populer dan menggunakannya sebagai situs untuk mendapatkan keuntungan finansial sekaligus menyampaikan cara pandang alternatif dalam memaknai kecenderungan neoliberal dalam kehidupan masyarakat.

Film Nagabonar Jadi Dua (2007), misalnya, secara cerdas dan jenaka menggambarkan bagaimana konflik antara generasi muda (anak laki-laki) dan generasi tua (bapak) dalam memandang persoalan neoliberalisme. Si anak ingin membangun resort di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit yang dimiliki si bapak. Dengan berargumen bahwa di dekat kebun itu terdapat makam istri/ibu si anak dan kerabat dekatnya, proyek yang didanai investor dari Jepang tidak jadi dijalankan, karena si anak melihat kesedihan hati bapaknya ketika kuburan tersebut mau dibongkar dan dipindah. Kepentingan ekonomi-politik neoliberal, dengan demikian, dikalahkan oleh kearifan lokal tentang makam yang masih sangat kuat di tengah-tengah masyarakat kita. Narasi film ini memang mengambil setting di ibukota dan bermacam kompleks permasalahannya dengan gaya Hollywoodianisme. Namun, film ini tidak kehilangan nalar lokalnya untuk menghadapi perubahan zaman dengan memberikan cara pandang terhadap persoalan neoliberalisasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Dengan demikian, hibriditas kultural yang ditawarkan bisa menjadi kekuatan ideologis-kultural untuk terus menegosiasikan budaya lokal di tengah-tengah kecenderungan neoliberalisme saat ini.

D. Simpulan
Untuk bisa menghubungkan secara detil dan kritis teks naratif film beserta representasi kuasa-hegemonik yang dipengaruhi oleh perubahan budaya poskolonial Indonesia, pendekatan ekonomi-politik membutuhkan ‘bantuan’ dengan pendekatan-pendekatan lain, yakni cultural studies dan pendekatan poskolonial. Modifikasi teoretis yang memadukan ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan sebuah bacaan ulang-alik antara teks dan konteks sehingga bisa ‘membuka’ bersemayamnya kepentingan ideologis-kultural-neoliberal di balik representasi budaya poskolonial dalam film. Alur berpikirnya adalah bahwa semua persoalan budaya poskolonial yang ada dalam film tidak bisa dilepaskan dari ekonomi-politik yang berlangsung dalam konteks masyarakat/negara dan juga industri film. Dalam kondisi tersebut, para produser dan filmmaker bisa saja terus-menerus melakukan proses hegemoni melalui representasi budaya poskolonial-neoliberal dalam narasi. Untuk bisa menganalisis representasi dalam narasi secara detil, maka cara baca cultural studies yang memposisikan relasi kuasa dibangun melalui praktik penandaan dalam media, termasuk film, akan sangat membantu. Sementara, pendekatan poskolonial akan berguna untuk membicarakan realitas sosio-kultural masyarakat poskolonial Indonesia di era global yang sudah mulai mengalami dan menjalankan neoliberalisme dalam kehidupan mereka yang direpresentasikan dalam film. Maka, pertimbangan analitik antara teks naratif dan konteks realitas menjadi sangat penting.

Dengan demikian, proyek politik kajian poskolonial dan cultural studies bisa bersanding dengan proyek kajian ekonomi-politik dalam kajian film sebagai bentuk keterlibatan untuk terus membaca, menganalisis, dan mengkritisi formasi diskursif modernitas ala Barat yang bertransformasi ke dalam kuasa-hegemonik kapitalisme neoliberal yang eksnominasinya pada ranah tekstual dan praksis sosio-kultural berhasil menjadi bayangan, impian, dan pengetahuan ideal dalam masyarakat poskolonial. Membicarakan ekonomi-politik melalui pembacaan representasi naratif film akan membantu untuk membuka salah satu situs produksi yang menjadi penyebaran formasi diskursifnya, sehingga para pemikir cultural studies dan kajian poskolonial bisa memahaminya sebagai basis untuk mengkonseptualisasikan—mengikuti pemikiran Scott (1999: 10-15) dan Chen (1998: 25)—dekolonisasi representasi berupa usaha untuk mendekonstruksi, mendesentralisasi, mendeformasi, menghancurkan kepalsuan, dan mendisartikulasi bayangan kultural kolonial yang dihasilkan dari proses historis, untuk selanjutnya merekonstruksi, mereartikulasi, dan menghubungkan kembali bentuk yang lebih demokratis serta mencerahkan bagi masyarakat di tengah-tengah pengaruh hegemonik neoliberal dewasa ini.

Dengan demikian, para intelektual dan kerja-kerja akademis mereka tidak hanya akan berkutat pada ruang tekstual deskriptif, tetapi sekaligus bisa terus melibatkan diri secara diskursif dan politis untuk ‘membuka’ dan ‘membongkar’ situs-situs kultural yang menjadikan bangsa ini terjerembab dalam ketidakberdayaan akut, karena semakin kehilangan kekuatan kreativitas nasional/lokalnya. Paling tidak, hasil kajian kritis terhadap representasi budaya poskolonial dengan tiga pendekatan tersebut bisa menjelaskan secara konseptual bahwa kebudayaan Indonesia hari ini telah masuk ke dalam hegemoni neoliberalisme, sehingga berbasis temuan-temuan tersebut, aktivitas-aktivitas akademis-kritis lanjutan bisa terus dilakukan, utamanya untuk mereformulasi representasi-representasi baru dalam situs dan praktik kultural yang lebih memperkuat beragam budaya lokal di tengah-tengah praktik keberantaraan masyarakat.

Gejayan, “mendung (yang tetap) membuat semangat”, 16 Juni 2010.

Daftar Bacaan
Adorno, Theodor W.1997. “Culture Industry Reconsidered”, dalam Paul Marris & Sue Tornhman (eds). Media Studies: A Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press.
__________________.1991. The Culture Industry: selected essays on mass culture. London: Routledge.
Aitken, Ian.2001. European Film Theory and Cinema: A Critical Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Ashley, David.1994. “Postmodernism and Antifoundationalism”, dalam David R.Dickens & Andrea Fontana (eds). Postmodernism and Social Inquiry. London: University College London Press.
Althusser, Louis.1971. Lenin and Philosophy. New York: Monthly Review Press.
Altman, Rick.2003. “A Semantic/Syntactic Approach to Film Genre”, dalam Barry Keith Grant (ed). Film Genre Reader III. Austin: University of Texas Press.
Babe, Robert. A.2009. Cultural Studies and Political Economy: Toward New Integration. Lanham (UK): Lexington Books.
Backer, Howard. S.1982. Art World. Barkeley: University of California Press.
Banerjee, Indrajit, “The Local Strikes Back?: Media Globalization and Localization in the New Asian Television Landscape”, dalam Gazette: The International Journal for Communication Studies, Vol. 64, No. 6, 2002.
Barker, Chris & Dariuzs Galasiñski.2001. Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity. London: Sage Publication.
Barthes, Roland.1983. Mythologies. New York: Hill and Wang.
Besley, Catherine.1990. Critical Practice. London: Routledge.
Bhabha, Hommi K.1994. The Location of Culture. London: Routledge.
Bishop, Alan J.1995. “Western Mathematics: The Secret Weapon of Cultural Imperialism”, dalam Bill Aschroft, Garret Griffiths, dan Helen Tiffin (eds). The post-colonial studies reader. London: Routledge.
Boggs, Carl.1984. The Two Revolution: Gramsci and the Dilemas of Western Marxism. Boston: South End Press.
Bondanella, Peter.2006. “Italian Neorealism”, dalam Linda Badley, R. Barton Palmer & Steven Jay Schneider (eds). Traditions in World Cinema. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Bowden, Brett.2006. “Civilization, standards, and markets”, dalam Brett Bowden & Leonard Seabrook (eds). Global Standard of Market Civilization. London: Routledge.
Brantlinger, Patrick.2009. Victorian Literature and Postcolonial Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Brennan, Timothy.2008. “Postcolonial Studies and Globalization Theory”, dalam Revathi Krishnaswamy & John C. Hawley (eds). The Postcolonial and The Global. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Bryman, Alan.1995. Disney and His World. London: Routledge.
Byrne, Eleanor & Martin McQuillan.1999. Deconstructing Disney. London: Pluto Press.
Canclini, Néstor Garcia.1995. Hybrid Culture: Strategy for Entering and Leaving Modernity (terj. Inggris Christoper L. Chiappari & Silvia L. Lopez). Minneapolis: University og Minnesota Press.
Célestin, Roger.1996. From Cannibals to Radicals: Figures and Limits of Exoticism. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Chapman, James.2003. Cinemas of the World: Film and Society from 1895 to the Present. London: Reaktion Books.
Clarke, Simon.2005. “The Neoliberal Theory of Society”, dalam Alfredo Saad-Filho & Deborah Johnston (eds). Neoliberalism: Critical Reader. London: Pluto Press.
Clothier, Ian M. “Hybridity and Creativity”, dalam Aotearoa Ethnic Network Journal, Vol. 1, Issue 2, November, 2006.
Comaroff, John L. & Jean Comaroff.2006. Ethnicity Inc. Chicago: The University of Chicago Press.
Cooke, Paul.2007. “Introduction: World Cinema’s ‘Dialogues’ with Hollywood”, dalam Paul Cooke (ed). World Cinema’s ‘Dialogues’ with Hollywood. London: Palgrave Macmillan.
Danaher, Geoff, Tony Schirato, & Jen Webb.2000. Understanding Foucault. New South Wales: Allen & Unwin.
Dirlik, Arif.2002. “Bringing History Back In: Of Diasporas, Hybridities, Places, and Histories”, dalam Elisabeth Mudimbe-Boyi (ed). Beyond Dichotomies: Histories, Identities, Cultures, and the Challenge of Globalization. New York: State University of New York Press.
Edensor, Tim.2002. National Identity, Popular Culture and, Everyday Life. Oxford: Bergh Publisher.
Edwards, Sebastian, “Capital Mobility, Capital Controls, and Globalization in the Twenty-first Century”, dalam The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, January 2002.
Einstein, Mara.2008. Brands of Faith: Marketing religion in a commercial age. London: Routledge.
Everling, Clark.1997. Social Economy: The logic of capitalist development. London: Routledge.
Fanon, Franz.2008. Black Skin White Mask (Englis trans. Charles Lam Markmann). London: Pluto Press.
__________.1995. “National Culture”, dalam Bill Aschroft, Garret Griffiths, & Helen Tiffin (eds). The post-colonial studies reader. London: Routledge.
Featherstone.2007. Consumer Culture and Postmodernism, 2nd Edition. London: Sage Publications.
Fiske, John.2002. Television Culture. London: Routledge.
Fulton, Helen.2005. “Introduction: the power of narrative”, dalam Helen Fulton, Rosemary Huisman, Julian Murphet, & Anne Dunn (eds). Narratives and Media. Cambridge: Cambridge University Press.
Gandhi, Leela.1998. Postcolonial Theory: A Critical Introduction. New South Wales: Allen & Unwin Publishing.
Garnham, Nicholas.2006. “Contribution to a Political Economy of Mass-Communication”, dalam Meenakshi Gigi Durham & Douglas M. Kellner (eds). Media and Cultural Studies Keyworks. Victoria: Blackwell Publishing.
_________________.1997. “On the Cultural Industries”, dalam Paul Marris & Sue Torham (eds). Media Studies: A Reader. Edinburg: Edinburg University Press.
Gills, Barry K. “Democratizing Globalization and Globalizing Democracy”, dalam ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Maret 2002.
Giulianotti, Richard & Roland Robertson, “Forms of Glocalization: Globalization and the Migration Strategies of Scottish Football Fans in North America”, dalam Jurnal Sociology, Vol. 41, No. 1, 2007.
Glynn, Kevin & A.F. Tyson, “Indigeneity, media and cultural globalization: The Case of Mataku, or the Maori X-Files”, dalam Jurnal International Journal of Cultural Studies Vol. 10 (2), 2007.
Gramsci, Antonio.1981. “Class, Culture, and Hegemony”, dalam Tony Bennett, Graham Martin, Collin Mercer, & Janet Woolacott (eds). Culture, Ideology, and Social Process. Batsford: The Open University Press.
Hall, Stuart.1997a. “The Work of Representation”, dalam Stuart Hall. Representation, Cultural Representation and Signifying Practices. London: Sage Publication in association with The Open University.
__________.1997b. “The problem of ideology, Marxism without guarantees”, dalam David Morley and Kuan-Hsing Chen. Stuart Hall, Critical Dialogue in Cultural Studies. London: Routledge.
___________.1997c. “Gramsci’s relevance for the study of race and ethnicity”, dalam David Morley & Kuan-Hsing Chen (eds). Stuart Hall, Critical Dialogue in Cultural Studies. London: Routledge.
__________.2000. “The Local and the Global: Globalization and Ethnicity”, dalam Anthony D. King (ed). Culture, Globalization, and the World-System: Contemporary Condition for the Representation of Identity. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Hannerz, Ulf.2000. “Scenarios for Peripheral Cultures”, dalam Anthony D. King. Culture, Globalization, and The World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Harbord, Jane.2002. Film Cultures. London: Sage Publications.
Harper, Phillip Brian.1994. Framing the Margins: The Social Logic of Postmodern Cultuere. New York: Oxford University Press.
Harvey, David.2007. A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press.
Hayward, Susan.2000. “Genre/Subgenre”, dalam Cinema Studies: Key Concepts. London: Routledge.
Heck, Marina Camargo.1980/2005. “The ideological dimension of media messages”, dalam Hall, Stuart, Hobson, D., Andrew, L. & Paul Willis (eds). Culture, Media, and Language: Selected Working Papers in Cultural Studies, 1972-79. London: Routledge in sssociation with Center for Contemporary Cultural Studies Birmingham.
Hesmondhalgh, David.2007. The Cultural Industries, 2nd Edition. London: Sage Publications.
Hindess, Barry.2005. “Citizenship and Empire”, dalam Thomas Blom Hansen & Finn Stepputat (eds). Sovereign Bodies: Citizens, Migrants, and States in the Postcolonial World. Princeton: Princeton University Press.
___________.2004. “Liberalism – what’s in a name?”, dalam Wendy Larner & William Walters (eds). Global governmentality: Governing international spaces. London: Routledge.
Hogan, Patrick Colam.2004. Empire and Poetic Voice: Cognitive and Cultural Studies of Literary Tradition and Colonialism. New York: State University of New York Press.
Hoogvelt, Ankie.2001. Globalization and the Postcolonial World: The New Political Economy of Development 2nd Edition. Hampshire: Palgrave.
Huddart, David.2007. “Hybridity and Cultural Rights: Inventing Global Citizenship”, dalam Joel Kuortti and Jopi Nyman (eds). Reconstructing Hybridity: Post-Colonial Studies in Transition. Amsterdam: Rodopi.
Huggan, Graham.2001. The Postcolonial Exotic. London: Routledge.
Hutcheon, Linda.1989. The Politics of Postmodernism. London: Routledge.
Jackson, Peter. “Commercial cultures: Transcending the cultural and the economic”, dalam Jurnal Progress in Human Geography Vol. 26, No. 1, 2002.
Kachru, Braj B.1995. “The Alchemy of English”, dalam Bill Aschroft, Garret Griffiths, & Helen Tiffin (eds). The post-colonial studies reader. London: Routledge.
Kalra, Virinder S., Raminder Kaur, & John Hutnyk.2005. Diaspora & Hybridity. London: Sage Publications.
Kapoor, Ilan.2008. The Postcolonial Politics of Development. London: Routledge.
Kellner, Douglas M. 2003. Media Spectacle. London: Routledge.
_______________.1995. Media Culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and the posmodern. London: Routledge.
Kien, Grant, “Culture, State, Globalization: The Articulation of Global Capitalism”, dalam Journal Cultural Studies <-> Critical Methodologies, Vol. 4, No. 4, 2004.
Kwok-bun, Chan.2007. “Introduction: Globalization, Localization and Hybridization: Their Impact on Our Lives”, dalam Chan Kwok-bun, Jan W. Walls & David Hayward. (eds). East-West Identities: Globalization, Localization, and Hybridization. Leiden: Koninklijke Brill NV.
Kraidy, Marwan M.2005. Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization. Philadelphia: Temple University Press.
Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe.1981. “Hegemony and Ideology in Gramsci”, dalam Tony Bennett, Graham Martin, Collin Mercer, and Janet Woolacott (eds). Culture, Ideology, and Social Process. Batsford: The Open University Press.
Lapavitsas, Costas.2005. “Mainstream Economics in the Neoliberal Era”, dalam Alfredo Saad-Filho & Deborah Johnston (eds). Neoliberalism: Critical Reader. London: Pluto Press.
Lebowitz, Michael.2002. “Karl Marx: The Needs of Capital vs. The Needs of Human Beings”, dalam Douglas Dowd (ed). Understanding Capitalism: from Karl Marx to Amartya Sen. London: Pluto Press.
Leslie, Esther.2005. “Adorno, Benjamin, Brecht and Film”, dalam Mike Wayne (ed). Understanding Film: Marxist Perspective. London: Pluto Press.
Lidchi, Henrietta.1997. “The Poetics and The Politics of Exhibiting Other Culture”, dalam Stuart Hall (ed). Representation, Cultural Representation and Signifying Practices. London: Sage Publication in association with The Open University.
Lombard, Denys.2000. Nusa Jawa: Silang Budaya, Batas-batas Pembaratan (alih bahasa Winarsih P.A., dkk.). Jakarta: Penerbit Gramedia.
Loomba, Ani.2000. Colonialism/Postcolonialism. London: Routledge.
Louw, Eric.2001. Media and Cultural Production. London: Sage Publications.
Lyotard, Jean-François.1984. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Malpas, Simon.2005. The Postmodern. London: Routledge.
Marx, Karl.1992. The Capital: A Critique of Political Econnomy Volume 2 (English trans. David Fernbach). London: Penguin Books in association with New Left Review.
________.1991. The Capital: A Critique of Political Econnomy Volume 3 ((English trans. David Fernbach). London: Penguin Books in association with New Left Review.
Maxwell, Richard.2001. “Why Culture Works”, dalam Richard Maxwell (ed). Culture Works: The Political Economy of Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Mazumdar, Ranjani.2007. Bombay Cinema: An Archive of the City. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Mbembe, Achille.2001. On Postcolony. Berkeley: University of California Press.
McGuigan, Jim.1996. Culture and Public Sphere.London: Routledge.
McMillin, Divya. “Localizing the global: Television and hybrid programming in India”, dalam International Journal of Cultural Studies, Vol. 4 (1), 2001.
Mennel, Barbara.2008. City and Cinema. London: Routldege.
Mrazek, Rudolf.2006. Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Neupert, Richard.2006. “The French New Wave”, dalam Linda Badley, R. Barton Palmer & Steven Jay Schneider (eds). Traditions in World Cinema. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Palmer, R. Barton.2006. “The British New Wave”, dalam Linda Badley, R. Barton Palmer & Steven Jay Schneider (eds). Traditions in World Cinema. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Pennycook, Alastair.1998. English and The Discourses of Colonialism. London: Routledge.
Pieterse, Jan Neverdeen.2004. Globalization or Empire? New York: Routledge.
Pieterse, Jan Neverdeen. “Hybridity, So What? The Anti-hybridity Backlash and The Riddles of Recognition”, dalam Jurnal Theory, Culture, and Society, Vol 18 (2-3), 2001.
Postman, Neil.1993. Technopoly: The Surrender of Culture to Technology. New York: Vintage Books.
Quayson, Ato.2005. “Postcolonialism and Postmodernism”, dalam Henry Schwarz & Sangeeta Ray (eds). A Companion to Postcolonial Studies. Malden (USA): Blackwell Publising.
___________.2000. Postcolonialism: Theory, Practice or Process?. London: Polity Press.
Said, Edward W.1978/2003. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. London: Penguin Books.
_____________.1994. Culture and Imperialism. New York: Vintage Books.
Schuerkens, Ulrike, “The Sociological and Anthropological Study of Globalization and Localization”, dalam Jurnal Current Sociology, Vol. 5, No. 3/4, 2003.
Sears, Lauire J.2005. “Intellectuals, Theosophy, an Failed Narratives of the Nation in Late Colonial Java”, dalam Henry Schwarz & Sangeeta Ray (eds). A Companion to Postcolonial Studies. Malden (USA): Blackwell Publising.
Sen, Khrisna & David T. Hill.2000. Media, Culture, and Politics in Indonesia. Oxford: Oxford University Press.
Shim, Doobo, “Hybridity and the rise of Korean popular culture in Asia”, dalam Jurnal Media, Culture, & Society, Vol. 28 (1), 2006.
Slack, Jennifer Daryl.1997. “The theory and method of articulation in cultural studies”, dalam David Morley & Kuan-Hsing Chen (eds). Stuart Hall, Critical Dialogue in Cultural Studies. London: Routledge.
Slemon, Stephen.1995. “The Scramble for Postcolonialism”, dalam Bill Aschroft, Garret Griffiths, & Helen Tiffin (eds). The post-colonial studies reader. London: Routledge.
Sparks, Collin, “What’s wrong with globalization?”, dalam Jurnal Global, Media, and Communication, Vol. 3, No. 2, 2007.
Stallings, Barbara, “The Globalization of Capital Flows: Who Benefits?”, dalam Jurnal The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Maret 2007.
Steger, Manfred B.2006. Globalisme, Bangkitnya Ideologi Pasar (trans. Heru Prasetya). Yogyakarta: Iafadl.
Strinati, Dominic.2004. “Chapter II, The Frankfurt School and culture industry”, dalam An Introduction to Theories of Popular Culture, 2nd Edition. London: Routledge.
Telotte, J.P.2006. “German Expressionism”, dalam Linda Badley, R. Barton Palmer & Steven Jay Schneider (eds). Traditions in World Cinema. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Tomlinson, John.2007. The Culture of Speed, The Coming of Immediacy. London: Sage Publications.
van Loon, Joost.2008. Media Technology: Critical Perspective. Bekshire: McGraw-Hill & Open University Press.
Venn, Couze.2006. The Postcolonial Challenge: Toward Alternatif Worlds. London: Sage Publications.
Wang, Georgette & Emilie Yueh-yu Yeh.2007. “Globalization and Hybridization in Cultural Production: A Tale of Two Films”, dalam Chan Kwok-bun, Jan W. Walls & David Hayward. (eds). East-West Identities: Globalization, Localization, and Hybridization. Leiden: Koninklijke Brill NV.
Wayne, Mike.2001. “Third Cinema as Critical Practice: A Case Study of The Battle of Algiers”, dalam Political Film: The Dialectics of Third Cinema. London: Pluto Press.
Weaver-Hightower, Rebecca.2007. Empire Islands: Castaways, Cannibals, and Fantasies of Conquest. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Williams, Raymond.2006. “Base/Superstructure in Marxist Cultural Theory”, dalam Meenakshi Gigi & Douglas M. Kellner (eds). Media and Cultural Studies KeyWorks. Victoria: Blackwell Publishing.
Wise, J. Macgregor.2008. Cultural Globalization: A User’s Guide. Victoria: Blackwell Publishing.
Witkin, Robert W.2003. Adorno and Popular Culture. London: Routledge.
Wood, Ellen Meiksins.2002. The Origin of Capitalism: A Longer View. London: Verso.
Wright, Hess Judith.2003. “Genre Films and the Status Quo”, dalam Barry Keith Grant (ed). Film Genre Reader III. Austin: University of Texas Press.
Young, Robert, J.1995. Colonial Desire: Hybridity, culture, and race. London: Routledge.
Yearwood, Gladstone L., “Cultural Development and Third World Cinema”, dalam Jurnal International Communication Gazette, Vol. 39, 1987.
Youngs, Gillian.1997. “Culture and the technological imperative: missing dimensions”, dalam Michael Talalay, Chris Farrands & Roger Tooze (eds). Technology, Culture and Competitiveness: Change and the World Political Economy. London: Routledge.

Share This:

About Ikwan Setiawan 166 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*