Keberaksaraan dalam abad digital: Implikasi-implikasinya terhadap proses kebudayaan dan kebangsaan

Diri dibentuk oleh perjumpaan data dan kata yang diakses dari seluruh dunia, hingga sudut terkucilnya, lewat BBM, WWW, instant messaging, MP4, mobile phone, Skype, hingga Youtube. Hidup…yang sesungguhnya memberi mereka paradoks: bebas meneguhkan atau menciptakan klaim tentang diri sendiri tetapi saat bersamaan mereka lenyap dalam riuh…Generasi inilah yang akan menentukan bagaimana sebuah bangsa, negara, bahkan kebudayaan akan dikembangkan dan menjadi pada masa nanti. (Radar P. Dahana, 2012)

Awal Cerita
Dalam sebuah kesempatan, beberapa bulan yang lalu, seorang kawan mengirim pesan singkat, “Kok ndak pernah eksis, up date status donk.” Sementara, dalam sebuah kesempatan dan ruang yang [sangat] berbeda, Ibu Negara, Ani Yudhoyono, terlibat percekcokan dengan seorang warga negara tentang foto keluarganya yang ia pajang di media sosial instagram. Dua peristiwa tersebut hanyalah peristiwa biasa di era peradaban internet di mana banyak individu terhubung melalui jaringan maya tempat di mana mereka bisa ‘menghidupkan’ kedirian, mengeluarkan uneg-uneg serta merespons peristiwa-peristiwa kehidupan dalam hitungan detik. Narasi kehidupan yang sejatinya begitu kompleks bertransformasi dalam gugusan kata dan citra yang sangat ringkas. Eksistensi seorang manusia ditentukan oleh sering atau tidaknya ia meng-up date statusnya via facebook, twitter,maupun instagram. Pun, keinginan tokoh bangsa—seperti Ibu Negara—untuk “dibicarakan” oleh banyak warga negara bukan lagi diwujudkan dalam tindakan sosial empatik, tetapi dengan memajang foto keluarganya dalam media sosial.

Maka, benar kiranya apa yang dikatakan Radar dalam kutipan di atas bahwa cara-cara lama untuk meng-ada digantikan dengan kecepatan kita untuk menggunakan kata (ataupun tampilan visual dan audio-visual) melalui beragam sarana jaringan digital, meskipun pilihan itu segera melenyapkan kedirian kita dalam riuhnya data yang berganti setiap saat. Proses mem-pragmatis-kan diri melalui puluhan tombol digital itulah yang saat ini menjadi titik-tolak bagi proses berkebudayaan dan berkebangsaan yang tidak lagi membutuhkan pemikiran-pemikiran mendalam melalui gugusan aksara dalam tulisan kontemplatif seperti yang dilakukan para pendiri bangsa ini; dari Sutan Takdir Alisjahbana, Armin Pane, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Tan Malaka, hingga Sjahrir.

Berdasarkan pembacaan singkat di atas, tulisan ini akan mendiskusikan posisi dan masalah tradisi keberaksaraan di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi yang mampu mengubah dengan cepat tradisi analog menuju tradisi digital; salah satu penanda peradaban dari abad ke-21. Aksara yang dalam era teknologi analog sudah mengalami tantangan luar biasa dari kelisanan kedua yang dibawa oleh program televisi dan film, saat ini harus menghadapi realitas booming piranti, media, dan permainan digital yang mampu mengubah cara berpikir, kebiasaan tubuh, dan impian ideal umat manusia. Permainan kode dan tombol dalam teknologi digital menghadirkan kebiasan-kebiasaan baru yang menggiring individu ke dalam pola pikir ringkas, serba cepat, emosional, serba bisa, serba mudah, dan serba pragmatis. Kondisi inilah yang membawa implikasi-implikasi kultural dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dan, dalam konteks yang lebih luas, proses kebangsaan yang bersifat kompleks tidak bisa mengelak dari kebiasaan-kebiasan baru tersebut.

Keberaksaraan dan Titik-baliknya
Keberaksaraan di sini saya pahami sebagai kemampuan untuk menggunakan aksara sebagai medium untuk membaca, memikirkan, menuliskan, dan menemukan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat dengan menggunakan pijakan-pijakan rasional. Salah satu capaian terbesar tradisi keberaksaraan—dalam artian modern—adalah ditemukannya dalil, formula, dan teknik untuk mencanggihkan dan mempermudah kehidupan umat manusia. Tradisi tulis memiliki keunggulan—seperti bersifat abstraktif dan kontemplatif—dibandingkan tradisi lisan yang cenderung bersifat formulaik, repetitif, dan situasional terhadap sebuah permasalahan (Ong, 1989). Revolusi aksara berhasil memunculkan rezim kebenaran bernama “pengetahuan ilmiah”. Implikasinya adalah pengutamaan standar-standar rasional dalam membahas dan menciptakan solusi bagi permasalahan hidup manusia, sehingga membuahkan banyak temuan dan perubahan dalam bidang kesehatan, ekonomi, politik, dan sosio-kultural. Lebih dari itu, otoritas tradisional yang dikonstruksi melalui garis darah biru, mantra ghaib, ataupun sabda pandhita ratu mengalami detradisionalisasi oleh munculnya otoritas baru bernama “intelektual” yang mampu menggerakkan wacana dan tindakan masyarakat luas.

Ditemukannya media cetak telah memperluas jangkauan tradisi keberaksaraan melintasi batas-batas geografis dan etnis yang pada masa lampau sangat dibatasi oleh otoritas lisan. Tradisi tulis mampu menghadirkan gerakan sosio-kultural baru dengan penggunaan bahasa pasaran atau rendahan (vernacular language) dalam surat kabar maupun karya sastra, sehingga masyarakat yang awalnya terpisah oleh garis geo-politik, mulai mengkonstruk imajinasi tentang solidaritas bangsa (Anderson, 1991). Sementara, hadirnya televisi dan sinema menjadi media baru yang mampu menyaingi keberadaan media cetak serta memiliki efek yang lebih massif dalam hal mengkonstruksi imajinasi kultural karena tampilan-tampilan yang disuguhkan lebih mendekati realitas (Fiske, 2002; Andrew, 1984). Memang, tradisi tulis masih digunakan dalam kerja-kerja film maupun televisi, tetapi itu semua digunakan sekedar sebagai panduan untuk membuat narasi yang membingkai aspek-aspek kelisanan yang menarik. Inilah masa-masa menguatnya kelisanan-kedua (secondary orality) di tengah-tengah tradisi tulis. Berbagai macam tanda, wacana ideologis, dan kepentingan politik direpresentasikan dan dikonstruksi dengan apik melalui narasi-narasi yang seolah-olah natural (Kellner, 1995).

Salah satu aspek yang tidak bisa ditolak dari perkembangan media cetak dan media audio-visual adalah komodifikasi dan marketisasi potensi dan permasalahan kultural yang ada dalam masyarakat di belahan bumi manapun. Kalau pada masa kolonial para antropolog dan filolog ‘memburu’ ke-eksotis-an masyarakat pedalaman dengan berbekal tinta dan kertas untuk mengamati dan menuliskannya dalam laporan-laporan ilmiah yang begitu tebal, para wartawan dan kru televisi/film ‘memburu’ ke-eksotis-an tersebut untuk membuat laporan jurnalistik, film dokumenter, maupun film cerita yang lebih menarik. Berbeda dengan laporan atau buku ilmiah yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk memahami gugusan tanda dan wacananya, produk media cetak maupun media audio-visual bisa dinikmati sembari menikmati secangkir kopi di kafe atau di rumah. Implikasi lanjtunya adalah masuknya para pemodal besar yang memfasilitasi proses komodifikasi beragam keunikan kultural maupun religi dalam paket pariwisata maupun industri budaya yang cukup menguntungkan.

Apa yang berlangsung kemudian adalah “selebrasi penanda” tanpa “kedalaman petanda”, atau meminjam istilah Baudrillard (1983), jagat simulakra yang menyuguhkan hiper-realitas; realitas yang melebihi dan tampak lebih bagus dari realitas yang sesungguhnya. Konsekuensi lanjut dari perkembangan ini adalah banyak negara mulai menomorsatukan produksi dan promosi paket-paket wisata maupun produk industri budaya yang menjual ketradisionalan religi, budaya, dan etnisitas masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan devisa (Huggan, 2001; Einstein, 2008). Sementara, hasil-hasil penelitian para intelektual yang diterbitkan dalam bentuk buku dan jurnal hanya dikonsumsi oleh kalangan terbatas, khususnya lingkaran akademisi, karena masyarakat awam lebih suka membaca brosur maupun majalah pariwisata serta menonton film dokumenter dan film cerita untuk mendapatkan informasi terkait masyarakat dan budaya tertentu. Keberaksaraan yang menandai modernitas manusia mengalami titik-balik sebagai akibat perkembangan teknologi informasi-komunikasi yang sejatinya berasal dari perkembangan keberaksaraan itu sendiri.

Revolusi Digital: Ketika Manusia Berada dalam Arahan Tombol
Perkembangan pesat teknologi internet untuk kepentingan masyarakat sipil—tidak seperti awal kelahirannya yang digunakan untuk kepentingan militer—yang dimulai pada era 1990-an menjadi penanda pentingnya lahirnya revolusi digital. Menurut Creeber & Martin (2009: 5) revolusi digital merupakan perubahan radikal dalam kehidupan manusia di muka bumi sebagai akibat penggunaan secara luas piranti digital seperti komputer dan telekomunikasi yang mampu menurunkan secara drastis biaya-biaya yang pada masa sebelumnya sangat mahal. Akibatnya, cara kita berpikir tentang diri dan planet (atau, bahkan semesta) mengalami perubahan; ruang dan waktu menjadi sangat ringkas dengan bantuan teknologi digital. Meningkatnya intensitas komunikasi global—teknologi satelit, televisi digital, jaringan telepone, serta internet—semakin mendekatkan seorang individu dengan individu-individu lain dan peristiwa-peristiwa di negara-negara lain dengan frekuensi, kecepatan, kualitas, dan capaian yang tidak pernah terbayangkan pada zaman analog. Realitas ini meyebabkan peningkatan “globalisasi” dalam segala aspek kehidupan—ekonomi, teknologi, sosio-kultural, dan politik—yang menjadikan manusia-manusia di muka bumi secara gradual saling-terhubung.

Paling tidak, terdapat beberapa implikasi lanjut dari revolusi digital bagi proses kebudayaan umat manusia. Pertama, lahirnya masyarakat cyber yang memungkinkan manusia di belahan bumi yang secara fisik dan geopolitik terpisah untuk membangun ikatan solidaritas komunal melalui komunikasi yang semakin intensif via jejaring on line. Idealisasi yang dikembangkan adalah menciptakan masyarakat sipil yang lebih baik dengan prinsip fleksibilitas, kebebasan, inklusivitas, dan leburnya hirarki sosial karena setiap individu yang berada di dalamnya memiliki kesamaan untuk bersuara meskipun mereka terdiri dari multi-identitas (Jones, 2002). Kedua, berkembangnya budaya digital di mana manusia semakint terbiasa dengan nilai, wacana, dan praktik kultural yang dihadirkan oleh oleh teknologi digital, seperti internet, World Wide Web (WWW), Wireless Application Protocol (WAP), televisi dan film digital, game komputer, multimedia, musik elektronik, cyber-sastra dan film, jejaring sosial, dan lain-lain (Gere, 2008; Darley, 2000). Ketiga, berkembangnya budaya kecepatan (culture of speed) yang ditandai oleh cara berpikir dan bertindak serba cepat yang mampu meringkas dan mengatasi jauhnya jarak ruang dan waktu dengan bantuan teknologi media baru (Tomlison, 2007). Dalam kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk semakin familiar dengan konsep ke-segera-an agar mereka bisa merespons persoalan ataupun mengembangkan potensi yang dalam diri ataupun masyarakat mereka dengan cepat dan cekatan.

Dunia dan kehidupan sebagai basis proses kebudayaan benar-benar tengah di-format-ulang—meminjam istilah komputer—bukan oleh tebalnya halaman pemikiran seorang intelektual ataupun njlimetnya program pemerintah, tetapi oleh “arahan singkat tombol”. Hanya dengan meng-klik mouse atau menekan tombol tertentu dalam kibor komputer, kita bisa segera mengetahui berita terkait shut-down di AS atau kasus pembunuhan si cantik Holly di apartemen mewahnya. Bahkan, SMS yang sifatnya sangat rahasia dari Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan cepat tersebar di media on line. Realitas-realitas tersebut menegaskan betapa formasi sosio-kultural telah mengalami pergeseran dan perubahan yang cukup signifikan dalam abad digital. Segala hal yang pada masa lampau tabu untuk dibicarakan menjadi gampang dibicarakan. Grup-grup tertentu yang menggunakan facebook dengan cekatan dan berani mengkritik peristiwa-peristiwa terkini yang sedang hangat di media on line, seperti kegagalan rezim negara RI dalam mengatur persoalan ekonomi maupun politik. Pada saat yang sama, komunitas pengguna facebook yang merasa memiliki kepedulian terhadap masa depan negara-bangsa ini, bersepakat untuk membincang figur pemimpin alternatif seperti Joko Widodo. Para sastrawan membentuk komunitas sastra-cyber bermunculan sebagai usaha untuk meretas jalur alternatif menuju popularitas ketika penerbit besar tidak mau menerbitkan karya-karya mereka. Dengan kata lain, dunia yang tengah di-format-ulang adalah dunia yang serba mungkin dan sangat cair.

Keberaksaraan yang dalam Pusaran Digital: Implikasi-implikasi Kultural
Masih adakah mahasiswa yang biasa menulis surat cinta kepada kekasihnya? Masih adakah mahasiswa yang biasa menulis kepada orang tua untuk menyampaikan kabar sekaligus merayu agar segera dikirim uang bulanan? Masih adakah mahasiswa yang membaca beberapa buku tebal hanya untuk mengerjakan tugas sebuah matakuliah? Jawaban untuk pertanyaan pertama dan kedua, tentu saja, TIDAK. Sementara, untuk pertanyaan ketiga adalah mungkin masih ada, meskipun kuantitasnya semakin sedikit, dalam artian tidak terlalu sulit untuk menghitungnya. Telepon seluler (HP) memberikan kemudahan kepada para mahasiswa untuk menyatakan perasaan rindu mereka dengan fasilitas SMS (short message service) ataupun talkmania dan sejenisnya. Melalui HP pula mereka dengan cepat meminta kiriman uang kepada orang tua dengan alasan-alasan yang dibuat semasuk-akal mungkin. Dan, orang tua juga akan segera mengirim uang via bank atau ATM. Adapun para mahasiswa saat ini memang tidak harus bersusah-susah membaca beberapa buku tebal untuk mengerjakan tugas, karena mesin pencari seperti Google maupun Yahoo siap mengantarkan mereka untuk berselancar, mencari tulisan-tulisan yang sesuai dengan tugas.

Sejatinya, dunia internet banyak memberi kemudahan kepada kita untuk “mengunduh” bermacam bahan rujukan untuk kepentingan akademis. Pun alatnya tidak harus kita bawah ke mana-mana, karena smartphone telah dilengkapi fasilitas internet yang cukup canggih. Kita bisa mendapatkan sample copy jurnal-jurnal internasional ataupun buku-buku terbitan terkini berbahasa Inggris secara gratis. Artinya, tradisi keberaksaraan masih cukup mendapatkan tempat dalam revolusi digital karena jutaan buku dan jurnal hasil penelitian para pakar internasional dengan bisa kita akses secara gratis, meskipun banyak juga yang harus kita beli dengan kartu kredit. Sebagai tambahan, dengan internet pula, kita bisa menyebar-luaskan gagasan akademis kita, tidak hanya ke dalam negeri, tetapi ke ranah global. Tidak mengherankan kalau e-journal menjadi trend yang sangat digandrungi karena selain bisa mengangkat nama seorang akademisi, juga bisa mengangkat derajat institusi tempat ia bekerja.

Masalahnya, bermacam fasilitas yang diberikan piranti digital membentuk kebiasaan-kebiasaan yang mulai menjauhkan manusia dari tradisi keberaksaraan. Anak-anak terbiasa dengan game on line untuk mengisi waktu luang sehingga dunia fantasi mereka bukan lagi didasari kebiasaan ‘observasi’ terhadap peristiwa-peristiwa di sekitarnya, tetapi ragam adegan dan visualitas antaberanta yang menyebabkan kecanduan. Bahkan, banyak pula mahasiswa yang asyik menghabiskan waktu untuk bermain game on line. Akibatnya, ketika mendapatkan tugas, mereka akan segera melakukan tindakan pragmatis berupa copy and paste dari sumber internet, tanpa mau mengolahnya lagi dalam bahasa mereka sendiri atau menambahkan rujukan-rujukan pustaka. Tidak ada kebiasaan untuk membaca dan merefleksikan pemikiran-pemikiran akademis yang bisa menjadi ‘nutrisi’ bagi otaknya. Demikian pula untuk menjadi terkenal, seseorang tidak perlu mendalami keahlian ataupun mengikuti pelatihan tertentu yang menyita waktu. Cukuplah ia melakukan dan merekam adegan-adegan yang lucu dan unik serta mengunggahnya ke youtube. Artinya, etika-etika dalam tradisi tulis yang membutuhkan kedalaman nalar dan waktu untuk mempelajarinya diringkas dan dimapatkan dalam hitungan detik dan space beberapa KB (kilobite) ataupun MB (megabite). Konsekuensinya, tokoh idola yang bisa menginspirasi generasi muda adalah tokoh-tokoh yang dihasilkan oleh abad digital yang celakanya sebagian besar tidak mempunyai kekuatan dalam hal intelektual.

Semakin lentur atau cairnya identitas kultural merupakan implikasi lain dari popularitas budaya digital. Seorang individu yang terhubung secara nasional maupun global melalui jejaring sosial ataupun media on line dengan cepat mendapatkan beragam makna, nilai, dan praktik kultural baru dalam hitungan detik. Dengan cepat ia bisa menjadi seseorang yang sangat nasionalis ketika ada isu-isu besar yang mengusik sentimennya sebagai anggota bangsa. Dengan cepat pula ia bisa menjadi bagian dari komunitas global yang sangat responsif dan empatik terhadap tragedi kemanusiaan di Afrika ataupun bencana alam tsunami di Aceh dan Jepang. Seorang remaja di Banyuwangi bisa menjadi penggila Justin Beiber, tetapi juga bisa menjadi penggila penyanyi-penyanyi lokal seperti Catur Arum, Demy, maupun Suliana. Dengan kata lain, secara etnis ia memang menjadi warga masyarakat atau komunitas tertentu, tetapi secara kultural ia tidak hanya mengkonsumsi tradisi leluhur, tetapi tradisi yang dikonstruksi oleh kemajuan digital dalam ranah global.

Berkembangnya tindakan-tindakan responsif dalam menyikapi persoalan partikular merupakan implikasi lain dari berkurangnya etika keberaksaraan dalam masyarakat. Banyak anggota masyarakat yang dengan cepat menjadi brutal dan anarkis ketika mereka mendengar atau menonton berita yang menyinggung sentimen keagamaan maupun etnisitas yang menyebar secara luas, bukan hanya melalui breaking news televisi, tetapi juga melalui media sosial dan on line. Realitas ini adalah bentuk kembalinya tradisi kelisanan—desas-desus dan gosip—yang menyebabkan mentalitas dan tindakan amuk berkembang semakin pesat di tengah-tengah abad informasi dan transparansi yang dikatakan membawa misi penyebarluasan demokrasi dan kesadaran HAM. Akibat lainnya adalah menguatnya tradisi dogmatis dalam memahami agama karena kedalaman tafsir digantikan oleh mobilisasi dogma yang disampaikan tokoh-tokoh tertentu dan disebarluaskan melalui jejaring internet. Inilah yang menyebabkan gerakan teroris yang mengatasnamakan agama semakin menjamur saat ini; sebuah titik-balik bagi paradigma positif teknologi informasi digital.

Marjinalisasi tradisi kedalaman nalar juga menggiring manusia kepada gaya hidup yang digerakkan oleh kekuatan-kekuatan modal nasional maupun trnasnasional. Produk e-banking maupun kartu kredit menjadikan nasabah semakin biasa dengan kecepatan proses transaksi; tanpa pikir panjang bahwa di akhir bulan mereka harus membayar jutaan rupiah. Dengan cekatan pula mereka bisa berbelanja on line—tanpa prosedur yang rumit seperti prosedur belanja konvensional—untuk mendapatkan produk-produk gadget, elektronik, ataupun pakaian terbaru yang dikeluarkan oleh para produsen luar negeri. Maka, di balik mobilisasi ideologi kebebasan, kelenturan, maupun ke-serba-bisa-an yang ditawarkan oleh abad digital, senyatanya juga menaturalisasi beroperasinya neoliberalisme. Mengikuti pemikiran Gramsci tentang hegemoni (Gramsci, 1981; Williams, 2006), piranti teknologi informasi telah menjadi aparatus-aparatus ideologis baru yang memproduksi konsensus-konsensus secara global melalui penyebarluasan budaya digital yang memberi rasa nyaman, kecepatan, dan kemudahan, dengan target terbentuknya—meminjam istilah Sklair (2008)—kepemimpinan kelas-pemodal-transnasional. Dengan kata lain, revolusi digital yang diidealisasi menawarkan kehidupan yang demokratis dan transparan tengah bergeser menjadi revolusi instrumental yang melayani kepentingan kelas pemodal melalui wacana dan praktik kultural yang sangat memukau.

Menuju Bangsa (yang Melupakan) Aksara (?)
Saya sungguh tidak sependapat dengan anggapan bahwa bangsa ini adalah bangsa lisan yang tidak memiliki keunggulan dalam peradaban aksara. Saya meyakini sepenuhnya pada masa kerajaan para pujangga telah mengembangkan tradisi keberaksaraan melalui proses penterjemahan naskah-naskah India, pencatatan perjalanan para raja, penemuan teknologi pembuatan candi yang sampai saat ini belum bisa disamai oleh teknologi modern, rekayasa tata kota hidrolik Majapahit di Trowulan, maupun pengembangan strategi politik untuk perluasan wilayah melalui jalur diplomasi seperti yang dilakukan Gadjah Mada. Penggusuran aksara tradisional—seperti ha na ca ra—oleh aksara latin yang diimpor dari Eropa sebagai konsekuensi kultural kolonialisme menjadikan bangsa ini melompat ke dalam peradaban modern. Sayangnya, kesadaran modern tersebut tidak bisa dinikmati oleh semua golongan, sehingga peradaban lisan masih berkembang kuat di masyarakat.

Dua rezim pascakolonial, Soekarno dan Soeharto, dengan caranya masing-masing berusaha kuat untuk memajukan bangsa ini dengan tradisi keberaksaraan. Konflik dan intrik politik di masa Soekarno telah meluluhlantakkan bangunan tersebut. Sementara, kehendak untuk me-nina-bobo-kan warga negara dengan program pembangunan nasional yang sebagian besar dibiayai dengan pinjaman luar negeri telah menjadikan program pendidikan sekedar instrumen untuk menjalankan relasi kuasa hegemonik, meskipun pada satu dasawarsa akhir kepemimpinan Orde Baru mulai tumbuh intelektual kritis yang menyuarakan ketidakadilan rezim. Artinya, perjalanan keberaksaraan bangsa ini mengalami pasang-surut sesuai dengan kondisi ekonomi-politik dalam kehidupan kenegaraan.

Ketika gerakan Reformasi 1998 memunculkan harapan besar akan kehidupan yang lebih demokratis, para elit negeri ini sibuk dengan “politik gusur-menggusur” yang lebih didasari oleh intrik-intrik kelisanan yang melibatkan elit sipil maupun militer. Tidak ada sebuah desain besar terkait kebangsaan dan kenegaraan yang direncanakan dengan matang melalui diskusi-diskusi ilmiah yang melibatkan tokoh-tokoh intelektual. Ketika belum ada desain besar bagaimana mencerdaskan bangsa ini dengan tradisi keberaksaraan, revolusi digital telah masuk dengan cepat ke dalam kesadaran dan imajinasi sebagain besar masyarakat, dari wilayah metropolitan hingga pedusunan. Implikasi dari kondisi tersebut cukup luas terhadap proses kebangsaan kita saat ini.
Dalam praktik politik pasca Reformasi, dimensi pencitraan seorang politisi lebih menonjol dibandingkan kemampuan nalar mereka dalam menjawab tantangan kenegaraan dan kebangsaan. Tren ini, pada dasarnya, mengikuti trend di negara-negara maju di mana para elit politik lebih menyukai ber-iklan dengan cara polesan di sana-sini, dari tampilan fisik yang di-edit sedemikian rupa dengan Photoshop sampai dengan pe-wibawa-an diri mereka; sebuah usaha untuk membuat framing visual guna mengeruk suara pemilih (Grabe & Buci, 2009). Tidak mengherankan apabila pada kampanye Pilpres 2004, tim media Susilo Bambang Yudhoyono sampai harus membuat iklan, “Kapan lagi punya Presiden ganteng?”. Sementara, para caleg yang tidak mempunyai kemampuan finansial memadai, cukup memesan baliho dan spanduk ke agen-agen digital printing yang ada di setiap kota untuk bisa memampangkan wajah mereka di pinggir jalan dengan kalimat propaganda yang selalu saja menjual rakyat miskin. Bahkan, para calon pemimpin yang berkompetisi dalam Pilkades dan Pilkasun ikut-ikutan memasang baliho. Akibatnya, lanskap jalan raya dipenuhi oleh “sampah visual” yang sangat menipu.

Dalam bentuk lain, peradaban digital hadir melalui popularitas survei politik. Dengan mengeluarkan ratusan juta atau milyaran rupiah, seorang calon pemimpin negara maupun daerah bisa menyewa para intelektual dari sebuah lembaga survei untuk mengetahui tingkat keterpilihan mereka. Angka dan prosentase dari survei itulah yang nantinya akan disebarluaskan ke masyarakat melalui televisi, media cetak, maupun media on line, sehingga akan membentuk opini publik. Konsekuensinya, para pemilih bukan lagi disuguhi fakta-fakta objektif tentang kemampaun seorang calon, tetapi mobilisasi citra positif melalui saluran informasi. Tentu saja, kita bisa membaca kepemimpinan politik di negeri ini sebagai sebuah tragedi, karena para pemimpin yang berkuasa adalah mereka yang dalam hal kemampuan dan nalar tidak siap dengan konsep dan desain yang jelas. Menjadi wajar, kalau bangsa ini tetap saja tertinggal dalam hal pendidikan maupun ekonomi. Menjadi wajar pula kalau korupsi berjamaah untuk mengembalikan modal selama pemilihan menjadi hal yang lazim dan dalam tataran tertentu sudah dianggap menjadi budaya bangsa ini.

Dengan kata lain, trend digitalisasi politik dan politisasi digital berkontribusi secara langsung terhadap proses pembodohan dan pemiskinan masyarakat serta permasalahan akut lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang saya maksudkan dengan digitalisasi politik adalah proses untuk men-digital-kan praktik-praktik politik dengan bantuan teknologi informasi agar lebih bisa cepat dan luas untuk menjangkau konstituen. Digitalisasi politik bisa berupa pengiklanan atau pem-framing-an seorang calon pemimpin melalui bantuan teknologi media digital serta melalui penayangan hasil survei melalui televisi maupun media on line. Sementara, politisasi digital adalah proses peninggian nilai kecakapan seorang calon pemimpin yang dilakukan oleh para agen atau intelektual survei berdasarkan angka-angka digital. Para intelektual survei biasanya memberikan ulasan terhadap angka-angka survei untuk mendongkrak citra politik seorang calon pemimpin. Implikasi lanjut dari tradisi digital dalam proses kenegaraan adalah para aparatus negara lebih mempercayai hasil survei tentang persoalan tertentu dari pada pendapat para pakar yang dihasilkan melalui kajian mendalam. Celakanya, banyak akademisi politik yang lebih memilih merayakan tubuh dan pikiran mereka di dunia televisi, dari pada harus menulis artikel serius di media cetak, jurnal, ataupun buku.

Lucunya lagi, dengan argumen ingin mensosialisasikan internet ke dalam kehidupan masyarakat, pemerintah melaksanakan program internet masuk desa, tanpa menimbang terlebih dahulu tingkat melek huruf dan melek media yang masih rendah. Kondisi mengakibatkan kekurangoptimalan piranti internet di wilayah perdesaan, meskipun sebagian sudah dimanfaatkan dengan benar. Rupa-rupanya, rezim negara sudah diliputi prinsip kesegeraan dan kecepatan, tetapi mereka lupa bahwa yang terjadi sebenarnya adalah ke-terburu-buru-an. Lebih dari itu, mereka juga lupa bahwa untuk membuat program dibutuhkan kajian mendalam berdasarkan temuan-temuan lapangan dan rancangan strategis untuk menghadapi masalah yang timbul. Nalar keberaksaraan perlahan-lahan dipinggirkan dalam praktik kenegaraan dan kebangsaan sehingga wajar pemerintah mudah sekali dirasani atau, bahkan, dicaci-maki oleh warga negara melalui media on line ketika program yang mereka canangkan berantakan; nalar digital dilawan dengan olok-olok digital pula.

Dan, yang lebih mengerikan adalah perkembangan politik kebangsaan yang benar-benar sudah menegasikan etika politik karena berada dalam kuasa para pemodal industri media. Beberepa ketua partai menjadi pemilik dari perusahaan televisi dan media on line yang menjadi perluasan usaha media mereka. Oligarki partai yang didukung pemodal tentu sangat membahayakan fondasi demokrasi negara ini, karena para politisi-pemodal media itu bisa menggunakan transmisi publik untuk mengkampanyekan program politik mereka dan membentuk opini publik dengan alasan demokratisasi media; sebuah alibi khas industri media komersil. Yang tidak mengenakan, mereka adalah para politis-pemodal yang dibesarkan oleh Orde Baru, sebuah rezim yang diruntuhkan oleh gerakan Reformasi.

Mengakrabi “yang Digital” dengan “yang Aksara”: Catatan Simpulan
Sebagai sebuah bangsa, kita tentu mempunyai idealisasi-idealisasi dalam mengkonstruksi kebudayaan maupun praktik kenegaraan dan kebangsaan yang mampu mencapai derajat kemajuan, sehingga—meminjam ungkapan Sutan Takdir Alisjahbana (1998)—bisa setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Kehadiran peradaban digital saat ini memang menjadi buah simalakama. Di satu sisi, ketika kita sebagai bangsa dan negara belum juga menciptakan konsensus nasional baru pascareformasi, kita harus ber-euforia dan berselebrasi dengan facebook, twitter, instagram, Google, Yahoo, televisi digital, dan lain-lain yang sangat praktis dalam menghadirkan beragam wacana budaya, teori politik, maupun teori ekonomi. Konsekuensinya, kesempatan bangsa ini untuk memikirkan secara mendalam nasib kebangsaannya sangatlah langkah karena setiap warga negara semakin terbiasa dengan paradigma lentur, termasuk dalam hal nasionalisme. Di sisi lain, tanpa mengikuti trend digital, kita semakin jauh tertinggal karena semua transaksi wacana, ekonomi, maupun politik secara global banyak menggunakan dunia cyber. Namun, semakin larut masyarakat dan aparatus negara dalam logika digital, semakin mempermudah berlangsungnya hegemoni kapitalisme neoliberal, karena para pemodal transnasional sangat menyukai keterbukaan yang tidak harus dibatasi oleh peran ketat rezim negara.
Apa yang bisa kita lakukan, menurut saya, adalah mensosialisasikan dan mengembangkan-kembali secara ajeg tradisi keberaksaraan—kedalaman nalar, membaca secara detil, observasi, refleksi, tujuan konstruktif, dan menulis secara kritis—di tengah-tengah tradisi digital yang berkembang semakin luas. Sejatinya, teknologi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak bisa dipenuhi secara maksimal dengan tenaga fisik, bukan untuk mengendalikan pikiran. Pembiasaan tradisi menulis sejak usia dini merupakan jawaban yang paling masuk akal dari kekhawatiran berkurangnya keberaksaraan dalam bingkai kebudayaan, kebangsaan, dan kenegaraan saat ini. Pembiasaan tersebut akan berimplikasi kepada kesadaran kita untuk tidak dengan mudah menerima teknologi-teknologi digital tanpa memahami fungsi dan kegunaannya. Selain itu, kita bisa membangun kesadaran bahwa kehadiran piranti digital tidak harus menggusur kesadaran untuk menulis secara konstruktif dan kritis. Mereka hanya melengkapi kekurangan sumber informasi, meng-up date rujukan-rujukan teoritis terkait permasalahan tertentu, ataupun mengetahui trend budaya secara global untuk bisa mengkritisi dan tanpa harus larut dalam logika neoliberalnya. Dengan kata lain, menolak era digital adalah konyol, tetapi larut dalam permainannya adalah tragedi.

Pustaka Rujukan
Alisjahbana, St. Takdir. 1998. “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru”. Dalam Achdiat K. Mihardja (ed). Polemik Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka
Anderson, Benedict. 1991. Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.
Andrew, Dudly. 1984. Concepts in Film Theory. Oxford: Oxford University Press.
Baudrillard, Jean. 1983. Simulacra and Simulations (terj. Paul Foss, Paul Patton & Philip Beitchman). New York: Semiotext(e).
Creeber, Glen & Royston Martin (ed). 2009. “Introduction”. Dalam Digital Culture: Understanding New Media. London: Open University Press & McGraw-Hill.
Dahana, Radhar Panca. 2012. “Generasi Digital”, Kompas, 28 November.
Darley, Andrew. 2000. Visual Digital Culture: Surface Play and Spectacle in New Media Genres. London: Routledge.
Einstein, Mara. 2008. Brands of Faith: Marketing Religion in a Commercial Age. London: Routledge.
Fiske, John. 2002. Television Culture. London: Routledge.
Gere, Charlie. 2008. Digital Culture (Expanded Second Edition). London: Reaktion Books.
Grabe, Maria Elizabeth & Erik Page Bucy. 2009. Image Bite Politics: News and the Visual Framing of Elections. Oxford: Oxford University Press.
Gramsci, Antonio. 1981. “Class, Culture, and Hegemony”. Dalam Tony Bennett, Graham Martin, Collin Mercer, & Janet Woolacott (eds). Culture, Ideology, and Social Process. Batsford: The Open University Press.
Hartley, John. 2004. Communication, Cultural, and Media Studies: The Key Concepts Third Edition. London: Routledge.
Jones, Stephen G. 2002. “The Internet and its Social Landscape”. Dalam Stephen G. Jones (ed). Virtual Culture: Identity and Communication in Cybersociety. London: Sage Publications.
Kellner, Douglas. 1995. Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern. London: Routledge.
Ong, Walter J. 1989. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London: Routledge.
Sklair, Leslie. 2008. “Discourses of Globalization: A Transnational Capitalist Class Analysis”. Dalam Revanthi Krishnaswamy & John C. Hawley (eds). The Post-colonial and The Global. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Tomlinson, John. 2007. The Culture of Speed: The Coming of Immediacy. London: Sage Publications.
van den Boomen, Marianne, Sybille Lammes, Ann-Sophie Lehmann, Joost Raessens, Mirko Tobias Schäfer (eds). 2009. “Introduction: From the virtual to matters of fact and concern”. Dalam Digital Material, Tracing New Media in Everyday Life and Technology. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Williams, Raymond. 2006. “Base/Superstructure in Marxist Cultural Theory”. Dalam Meenakshi Gigi & Douglas M. Kellner (eds). Media and Cultural Studies KeyWorks. Victoria: Blackwell Publishing.

Sumber featured image: http://www.cityofevanston.org/building-housing/digital-submission/

Share This:

About Ikwan Setiawan 164 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*