Menjadi Hindu sebagai Siasat Wong Tengger di Masa Orde Baru

Sayangnya, keyakinan religi sebagai identitas komunal masyarakat Tengger tidak cukup ampuh untuk menjadikan mereka aman dari ancaman rezim negara Orde Baru yang mengharuskan setiap warga negara memeluk salah satu dari agama yang diakui, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Syiwa-Sugata, bagi rezim negara, bukanlah agama resmi, sehingga warga Tengger diharuskan untuk memeluk salah satu dari kelima agama tersebut. Tentu saja, ini merupakan ancaman terhadap eksistensi Tengger, apalagi dasar peraturan tersebut adalah untuk membersihkan sisa-sisa komunis dari bumi Indonesia. Ketika sebuah komunitas etnis tidak memeluk salah satu dari agama resmi, maka mereka akan dicap tidak beragama alias komunis. Labelisasi komunis tentu akan memunculkan trauma mendalam karena tragedi berdarah yang juga dialami oleh sebagian warga Tengger yang dituduh menjadi anggota atau simpatisan PKI. Trauma terhadap tragedi berdarah 1965, di mana banyak warga Tengger yang dibunuh oleh laskar-sipil atas arahan pihak militer, menjadikan mereka harus memilih salah satu dari agama resmi yang diwajibkan dan diakui oleh rezim Orde Baru.

Maka, pada tahun 1973, atas campur tangan rezim negara dan pertemuan para dhukun, disepakati bahwa masyarakat Tengger memeluk agama Hindu. Hal itu didasarkan pada kemiripan ritual dan mantra-mantra yang dibaca para dhukun. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat Tengger bersepakat terhadap pilihan religi baru tersebut. Dhukun dan masyarakat Tengger Ngadas Malang memilih memeluk agama Budha. Sekali lagi, pilihan ini merupakan ‘pilihan politis’, dalam artian mereka memilih untuk menjadi Hindu didasarkan atas pertimbangan untuk keselamatan generasi berikutnya, karena ketika memilih untuk tidak memilih agama tersebut, sangat mungkin mereka akan dihabisi oleh rezim represif yang menggunakan kekuatan laskar-Muslim untuk melakukan pembunuhan. Ketika hal itu terjadi, generasi penerus Tengger akan semakin sedikit dan lambat-laun akan mengalami kepunahan.

Mengkonversi keyakinan religi mereka menjadi Hindu Dharma sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat Bali merupakan ujian berat terhadap identitas religi dan budaya Tengger. Bagaimana tidak, para dhukun yang biasanya membaca mantra-mantra ritual harus belajar juga ayat-ayat dalam kitab Weda serta menularkan pemahaman mereka masyarakat. Demikian pula, tambahan ritual yang harus disesuaikan dengan ajaran Hindu, seperti peribadatan di Pura. Mereka harus berbagi tempat suci, tidak hanya di Pedhanyangan tetapi juga di Pura. Kita bisa menduga betapa konflik batin terkait keyakinan muncul dalam diri wong Tengger. Namun demikian, mereka memiliki kesadaran komunal yang terus dibangun oleh para dhukun bahwa pilihan mengkonversi agama bukanlah semata-mata kekalahan oleh agama mayoritas, tetapi sebuah siasat eksistensial untuk tetap meng-ada dan menjadi Tengger di tengah-tengah praktik kekuasaan yang represif dan siap membunuh siapa saja yang dianggap melakukan perlawanan. Untungnya, terdapat beberapa aspek ritual dan keyakinan religi yang sama antara ‘agama Tengger’ dan Hindu, sehingga masyarakat bisa beradaptasi, meskipun dilandasi keterpaksaan.

Setelah mereka memeluk agama Hindu, beberapa penyesuaian peribadatan dilakukan dengan memasukkan beberapa doa dan ritual seperti pemeluk Hindu di Bali. Namun, wong Tengger tidak mau sepenuhnya memeluk Hindu sesuai dengan tradisi orang Bali. Mereka tetap mempertahankan ritual-ritual dan mantra-mantra warisan Syiwa-Sugata yang sudah bercampur dengan adat mereka. Artinya, penerimaan terhadap agama mayoritas orang Bali ini bukanlah penerimaan sepenuhnya, tetapi penerimaan yang bersifat lentur dengan tetap menakomodasi kebiasaan-kebiasan religi lokal. Tentu saja, bukan persoalan mudah bagi masyarakat Tengger untuk mempraktikkan ritual dan doa serta membaca kitab yang diberikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, proses konversi tersebut bisa diterima, walaupun sebagian besar ritual dan mantra Tengger tetap dijalankan.

Seiring kembalinya beberapa generasi muda Tengger dari menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Hindu Dharma di Bali, pada era 1990-an sampai dengan 2000-an muncul gerakan untuk melakukan purifikasi ajaran Hindu di wilayah ini. Namun, gerakan tersebut bisa diredam oleh para dhukun yang bersikukuh untuk mempertahankan sistem dan keyakinan religi warisan para leluhur. Mereka meyakini bahwa ketika ajaran leluhur ditinggalkan, maka masyarakat Tengger akan mendapatkan musibah, karena wilayah Bromo merupakan tanah hila-hila, tanah suci/keramat, yang berbeda dengan wilayah Bali. Itulah mengapa sampai sekarang tidak ada tradisi ngaben di masyarakat Tengger. Mereka tetap mengubur jenasah, tetapi tidak sama dengan umat Islam yang menguburkan jenasah dengan kepala menghadap ke utara. Kepala jenasah di Tengger menghadap ke Gunung Bromo sebagai gunung suci. Masyarakat dengan tuntunan dhukun juga tetap menjalankan ritual-ritual yang berbeda, seperti Kasada, Unan-unan, dan Entas-entas. Artinya, secara resmi mayoritas Tengger memang beragama Hindu, tetapi Hindu mereka tetaplah memiliki perbedaan dengan agama yang diyakini dan dijalankan masyarakat Bali. Meskipun demikian, masyarakat Tengger mulai mengalami ketidaktunggalan identitas karena masuknya mereka ke dalam ajaran Hindu Dharma.

Meskipun sudah memeluk agama resmi yang direstui oleh negara, bukan berarti masyarakat Tengger terbebas sepenuhnya dari tegangan dengan kekuasaan politik. Mereka harus menghadapi kehendak negara untuk menjadikan kawasan Bromo-Semeru yang dulunya menjadi tempat warga Tengger menjalani hidup sehari-hari dengan bercocok-tanam sebagai kawasan taman nasional.

Alasan dijadikannya sebuah kawasan sebagai taman nasional adalah untuk menjadikannya sebagai wilayah konservasi sehingga anggota masyarakat yang dulunya mengambil kayu atau hasil-hasil alam lain dan menggarap lahan di sana tidak bisa leluasa lagi melakukannya. Begitupula hak ulayat sebagai warisan dari kebijakan kerajaan Singasari dan Majapahit yang menjadikan kawasan di sekitar Bromo sebagai tanah perdikan—dibebaskan dari pajak—menjadi tidak berguna. Masyarakat Tengger tidak memiliki kebebasan untuk mengola tanah perdikan tersebut karena sudah dikuasai oleh negara. Kalaupun mereka hendak mengola sebuah lahan yang berada di kawasan taman nasional, mereka harus mendapatkan izin dari aparatur negara. Artinya, masyarakat Tengger tidak memiliki keleluasaan untuk berada dan mengada di atas tanah perdikan yang pada zaman kerajaan dibebaskan untuk kepentingan komunitas di sekitar Bromo sebagai hadiah atas dharma bakti mereka.

Ironisnya, dalih menjadikannya kawasan tersebut sebagai taman nasional ternyata menyimpan misi khusus, yakni menjadikan dan mengembangkan kawasan Bromo sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional. Meskipun para dhukun Tengger membuat aturan tegas bahwa orang non-Tengger tidak boleh membeli tanah di sekitar Bromo untuk keperluan pertanian maupun pembangunan hotel, kenyataannya, hotel-hotel yang ada dari era Orde Baru sampai sekarang dimiliki oleh orang-orang non-Tengger yang menikahi para perempuan Tengger atau mampu mengambil hati pemuka adat, aparat pemerintahan, dan masyarakat. Tragisnya, hak pengelolaan pariwisata Bromo sebagian besar berada dalam wewenang pemerintah pusat melalui Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, sehingga masyarakat Tengger tidak mendapatkan wewenang untuk berperan-aktif dalam pengelolaan. Kalaupun mereka terlibat, itu sebatas menyewakan home stay, jeep, kuda tunggangan, atau usaha-usaha warung. Tanah hila-hila yang dikeramatkan dan disucikan oleh keyakinan Tengger, sejak Orde Baru hingga saat ini harus dibagi pemaknaannya dengan rezim negara yang mengeruk devisa dari potensi wisata Bromo.

Pertanyaannya, mengapa wong Tengger tidak berani melakukan mobilisasi massa dengan mengusung kesamaan identitas sak-keturunan untuk menuntut hak-hak adat mereka terhadap kawasan Bromo? Terdapat beberapa kemungkinan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertama, kebijakan taman nasional dan wisata Bromo ditetapkan oleh rezim Orde Baru yang terkenal kejam terhadap gerakan-gerakan perlawanan masyarakat atau komunitas kecil seperti Tengger. Apalagi, masyarakat juga masih mengalami trauma pembunuhan 1965 yang juga menelan korban jiwa dari warga Tengger yang terlibat atau dituduh terlibat PKI. Tentu mereka tidak ingin mengulangi-kembali tragedi pembunuhan tersebut. Kedua, salah satu kearifan lokal Tengger, setya terhadap guru pemerintah, mengharuskan mereka untuk mematuhi dan menuruti peraturan yang dibuat oleh penguasa negara, meskipun hal itu berarti meminggirkan hak-hak adat mereka sebagai sebuah komunitas yang turun-temurun menempati kawasan Bromo.

Foto0141

Gambar 1. Balai Desa Ngadisari, Sukapura, Probolinggo.

Kearifan lokal berupa kesetiaan terhadap pemerintah ini memang menjadi warisan nenek-moyang sejak zaman kerajaan. Pada masa Orde Baru kearifan ini, pada akhirnya, memang menjadikan warga Tengger seolah-olah tidak mampu berbuat banyak terhadap tindakan rezim negara, termasuk menjadikan kawasan tempat mereka hidup sebagai wilayah taman nasional. Namun, apabila kita kembalikan pada kondisi politik nasional di mana rezim memainkan politik represeif sekaligus merangkul, maka kita bisa melihat sebenarnya wong Tengger tengah bersiasat dengan identitas mereka. Tindakan frontal, semisal memainkan isu resistensi, tentu akan menjadi pilihan konyol. Maka, para dhukun mulai ‘memainkan’ isu kesetiaan terhadap pemerintah sebagai wacana untuk mendapatkan perhatian mereka. Apalagi, Presiden Suharto juga mulai memainkan politik merangkul kekuatan ataupun komunitas yang dianggap memiliki ajaran-ajaran leluhur dan bisa mendukung pemerintahannya.

Sebenarnya, masyarakat Tengger memiliki tradisi resistensi terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Hal itu dibuktikan dengan keterlibatan mereka dalam gerakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Bahkan, dalam cerita turun-temurun, salah satu pejuang Tengger ikut membunuh penguasa Probolinggo, seorang China yang menyewa kabupaten ini dari pihak kolonial. Namun, perlawanan tersebut lebih didasarkan kepada kenyataan bahwa penguasa kolonial adalah penguasa asing—bukan penguasa Republik merdeka—yang eksploitatif terhadap masyarakat dan sumber daya alam kawasan Tengger. Menghadapi pemerintah Republik, mereka dihadapkan pada sebuah trauma sekaligus dilema. Trauma terhadap pembunuhan 1965 dan dilema karena adat mewajibkan mereka patuh kepada pimpinan, meskipun sudah jelas-jelas berbuat kedhaliman. Bahkan, di masa Reformasi, ketika banyak komunitas adat di luar Jawa melakukan perlawanan untuk menuntut hak-hak adat mereka, komunitas Tengger tidak melakukan gerakan serupa. Mereka tetap mematuhi apa-apa yang digariskan oleh aparatus negara. Meskipun demikian, bukan berarti mereka hanya diam, tidak melakukan apa-apa untuk kepentingan survival di tengah-tengah kekuasan rezim negara. Mereka terus melakukan negosiasi dalam banyak arena kebudayaan maupun pemerintahan untuk menegaskan eksistensi mereka.

Sejak era 1980-an mulai banyak pejabat negara—dari menteri, gubernur, hingga bupati—yang datang pada perayaan Kasada dengan atas inisiatif pemerintah kabupaten dan para dhukun Tengger. Kehadiran para pejabat tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian gelar Warga Kehormatan Tengger mulai dilakukan oleh para dhukun dalam acara seremonial Kasada, mengikuti trend serupa di komunitas-komunitas etnis lain di Indonesia. Bagi para pejabat, gelar tersebut akan menjadi nilai lebih karena mereka dianggap bisa melakukan pendekatan kepada komunitas-komunitas etnis yang sekaligus mengarahkan mereka untuk menopang program-program pemerintah. Sementara, bagi komunitas Tengger, kedatangan para pejabat dan pemberian gelar kehormatan tersebut merupakan bentuk siasat kultural untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, khususnya terkait eksistensi mereka.

Pada saat yang sama, rezim negara juga melihat potensi bidang pertanian dan wisata yang bisa dimanfaatkan untuk akumulasi finansial negara. Maka, kawasan Bromo segera menjadi sasaran program pembangunan bidang pertanian dalam bentuk revolusi hijau berupa massifikasi tanaman sayur-mayur dan kentang dengan menggunakan pupuk dan pestisida. Infrastruktur jalan yang menghubungkan kawasan Tengger dengan kota-kota kabupaten dibangun untuk memperlancar pengiriman hasil pertanian ke wilayah-wilayah perkotaan Jawa Timur dan Indonesia. Selain itu, pembenahan transportasi juga dimaksudkan untuk memperlancar aktivitas pariwisata Bromo sehingga pajak penghasilan dari usaha perhotelan dan tiket masuk bisa meningkat. Bangunan-bangunan sekolah dasar mulai didirikan untuk mendidik para putra Tengger dengan ilmu-ilmu modern dan ideologi kepatuhan terhadap rezim negara atas dasar Pancasila. Nilai dan praktik modernitas semakin berkembang di tengah-tengah usaha mereka untuk tetap menjaga identitas religi dan budaya Tengger.

Mengingat potensi ekonomi pertanian dan wisata serta keunikan budaya Tengger yang dianggap bisa menopang bangunan budaya nasional, rezim negara memberikan perhatian politik secara khusus kepada komunitas Tengger. Perhatian itu diwujudkan dalam bentuk pemberian kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo kepada Suja’i, Koordinator Dhukun se-Kawasan Tengger, dari Utusan Golongan pada era 1990-an, sebelum akhirnya ditiadakan pasca Reformasi 1998. Pemberian kursi DPRD ini, selain untuk mengapresiasi keunggulan kultural dan potensi ekonomi, bisa ditafsir sebagai usaha rezim negara untuk memperkuat rangkulan mereka terhadap komunitas wong Tengger di empat kabupaten. Dengan posisi tersebut, rezim juga mendapatkan dukungan politik, khususnya untuk partai mereka, Golongan Karya. Dan, memang terbukti, selama periode sebelum Reformasi 1998, Golongan Karya selalu menjadi pemenang dalam Pemilu. Hal itu tentu tidak bisa dilepaskan dari posisi Suja’i yang menjadi Koordinator Dhukun se-Kawasan Tengger di mana ‘suaranya’ menjadi panutan bagi dhukun-dhukun pandita dan warga di empat kabupaten. Inilah pertama kali identitas Tengger diinkorporasi secara pragmatis oleh rezim negara melalui keterwakilan di DPRD.

Pak Jai

Gambar 2. Su’jai, Koordinator Dhukun Pandita Se-Kawasan Tengger
pada era 1990-an yang diangkat menjadi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Namun, pilihan Suja’i untuk mau menjadi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari unsur Utusan Golongan harus juga dibaca sebagai bentuk siasat politiko-kultural yang dimainkan untuk tujuan-tujuan strategis bagi pengembangan, penguatan, dan pemberdayaan komunitas Tengger. Su’jai dan dhukun-dhukun lain bukanlah orang-orang yang tidak paham politik, apalagi mereka juga mengalami tegangan-tegangan politis yang melibatkan komunitas Tengger. Dengan menerima posisi strategis tersebut, Suja’i bisa menegosiasikan kepentingan-kepentingan komunal Tengger agar lebih diperhatikan oleh pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Mereka bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas sekolah, misalnya, untuk menjadikan anak-anak Tengger pintar dan tidak di-stigma sebagai komunitas terbelakang. Secara kultural, keunikan dan karakteristik religi mereka juga tidak akan dipermasalahkan oleh rezim ataupun kekuatan-kekuatan religi lain. Artinya, di era 1990-an, politik identitas yang dimainkan wong Tengger adalah politik kultural yang tidak frontal dengan memberikan suara mereka untuk menyokong kepentingan rezim, tetapi mereka juga bisa menegosiasikan kepentingan komunal di tengah-tengah proses hegemonik negara.

Keterangan

Pernelitian bersama : Ikwan Setiawan – Albert Tallapessy – Andang Subaharianto

 

Share This:

About Ikwan Setiawan 160 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*