MENUJU MASYARAKAT PARTISIPATIF(?): Problematika Sosio-Kultural dalam Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi-Komunikasi

 

Sejalan dengan paradigma pemerintahan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi), salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas informasi menjadi sangat penting, karena dengan semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggungjawabkan.[1]

Pengantar

Apakah keterbukaan informasi bisa memberdayakan kehidupan publik yang lebih demokratis, kritis, dan kreatif? Apakah teknologi informasi bisa menjadi situs yang memberdayakan kehidupan masyarakat di tengah-tengah globalisasi saat ini? Bagaimana efek dan tegangan kultural yang muncul ketika keterbukaan informasi publik menjadikan teknologi informasi-komunikasi sebagai piranti garda depan? Bukankah keterbukaan dalam segala bidang kehidupan sangat digemari para penggerak kapitalisme—nasional maupun transnasional—yang ingin merengkuh keuntungan sebesar-besarnya, termasuk melalui kemajuan teknologi informasi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi kegelisahan pikiran saya yang mendasari lahirnya tulisan ini. Menurut saya, membincang keterbukaan informasi publik tidaklah cukup hanya dengan menomorsatukan kecanggihan teknologi informasi-komunikasi yang dianggap sebagai situs baru penyemai kebebasan dan keterbukaan publik. Pemaknanaan tentang signifikansi “keterbukaan informasi publik” dan “teknologi informasi-komunikasi” beserta kemungkinan tegangan dan permasalahan yang muncul dari kedua konsepsi tersebut perlu juga diperbincangkan, baik dari aspek kultural maupun ekonomi-politik.

Tradisi untuk mengkaji secara kritis sebuah kebijakan dengan perspektif multidisiplin, paling tidak, bisa memberikan masukan tentang kemungkinan keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang muncul. Tulisan ini merupakan paparan konseptual dari perspektif sosio-kultural yang bertujuan memberikan kontribusi pemikiran terkait pemanfaatan teknologi informasi-komunikasi untuk penerapan UU RI No. 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU KIP). Saya tidak memberi penjelasan bertele-tele tentang apa itu teknologi informasi-komunikasi dan hubungannya dengan UU KIP. Saya hanya berusaha memberikan pemikiran terkait tantangan, permasalahan, dan usaha untuk memaksimalkan manfaat penggunaan teknologi informasi-komunikasi bagi keterbukaan informasi publik yang diharapkan bisa memunculkan partisipasi masyarakat dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah.

 Keterbukaan Informasi Publik: Idealitas Di Tengah Keterpurukan

UU yang lahir dari semangat Reformasi merupakan kebijakan yang sebenarnya bersifat ideal. Pemerintah berusaha mengakomodir keinginan warga negara untuk bisa mengakses informasi-informasi terkait kebijakan strategis badan-badan publik penyelenggara negara, sehingga mereka bisa memainkan peran pengawasan dan partisipasi.

Bab I, Pasal 1, ayat (1) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Bab II, Pasal 2, ayat (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Semangat keterbukaan memang sangat kentara dari definisi tentang “informasi publik” dan “kesempatan bagi setiap orang untuk mengaksesnya secara cepat dan mudah”. Pemerintah berusaha menunjukkan bahwa mereka bisa merealisasikan harapan besar publik terhadap menguatnya transparansi dalam penyelenggaraan negara, tidak seperti yang berlangsung selama Orba.

Namun demikian, pemerintah sebenarnya belum membuka sepenuhnya semua informasi, utamanya yang berkategori rahasia. Konseskuensi yang bisa membahayakan “kepentingan yang lebih besar” menjadi alasan utama ditutupnya informasi berkategori rahasia. Informasi kerja-kerja intelejen maupun penyelidikan hukum dalam menangangi kasus-kasus tertentu, misalnya, bisa dikategorikan sebagai informasi rahasia. Ketertutupan tersebut sebenarnya bisa dimaklumi karena, menurut saya, dalam perspektif pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban publik demi terciptanya atmosfer kondusif dalam menjalankan kebijakan lebih penting dibandingkan harus membuka informasi rahasia. Selain itu, masih ada nuansa ketakutan dari penyelenggara terhadap individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat yang bisa saja memanfaatkan informasi rahasia untuk menjalankan kepentingan-kepentingan khusus mereka, baik terkait ideologi, ekonomi, maupun politik. Akan tetapi, ketertutupan tersebut juga bisa menjadi dalih baru untuk ‘mengamankan’ kepentingan rezim, karena setiap ada kasus terkait kebijakan negara—baik di level pusat maupun daerah—yang bisa mencoreng wibawa rezim, mereka akan segera menutup akses terhadap informasi-informasi yang bisa mendukung terbukanya kasus tersebut kepada publik.

Secara ideal undang-undang ini mengasumsikan bahwa setiap warga negara bisa melakukan pengawasan dan partisipaai ketika sebuah kebijakan atau rancangan kebijakan terkait kepentingan publik dibuat pemerintah, sehingga penyelenggaraan good governance bisa lebih maksimal. Contoh sederhana adalah ketika pemerintah atau badan publik hendak melaksanakan “sebuah proyek pembangunan jalan”, masyarakat dari semua lapisan bisa meminta informasi, baik terkait tempat, ukuran, besar anggaran, maupun pelaksanaan tender, sehingga mereka bisa mendapatkan kejelasan dan keterbukaan terkait proyek tersebut. Mereka bisa memberikan kritik, evaluasi, maupun masukan agar proyek yang akan dikerjakan benar-benar bisa memenuhi kepentingan publik. Idealitas semacam ini tentu harus selalu didorong agar pemerintah dalam membuat kebijakan benar-benar lebih mementingkan aspirasi dan harapan masyarakat kebanyakan, bukan hanya segelintir golongan atau kroni seperti yang berlangsung di masa Orba. Selain itu, idealitas pengawasan dan partisipasi publik juga berguna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan negara, mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), meningkatkan dan menggiatkan investasi, serta memperoleh indikasi dini adanya praktik maladministrasi dan tindak pidana KKN.

Tujuan-tujuan ideal dari UU KIP, lebih jauh lagi, memunculkan harapan besar akan terwujudnya roda pemerintahan yang berdaya, bermartabat, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di tengah-tengah keterpurukan bangsa ini. Selama tiga belas tahun perjalanan Reformasi, masyarakat seperti menjalani kehidupan dalam ilusi akan kesejahteraan dan kemakmuran, sementara bertumpuk permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan kultural terus hadir. Bermacam undang-undang dan lembaga dibuat untuk menopang berjalannya kehidupan bernegara dan berbangsa dalam arahan demokrasi, namun belum mampu mendorong lahirnya transparansi. Pemilu legislatif dan eksekutif digelar dengan sistem yang lebih terbuka, tetapi hanya memberi keuntungan material bagi anggota legislatif dan parpol mereka. Lembaga yudikatif baru—seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial—dan Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan, namun kesadaran hukum masih sebatas mimpi dan praktik KKN masih merajalela. Bermacam partai politik muncul, menjanjikan ‘semua kebaikan’ bagi warga, meskipun kenyataannya mereka bukan sibuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Serangkaian perubahan tersebut tampak hanya menjadi prasyarat demokrasi prosedural dalam kehidupan bernegara dan berbangsa karena secara substantif belum berimplikasi pada terwujudnya tata-kelolah pemerintahan yang baik dan masyarakat sipil yang kuat.[2] Sementara, dalam konteks ekonomi-politik, masuknya IMF dan Bank Dunia untuk mengatasi krisis ekonomi dengan pinjaman dan program-program perbaikan ekonomi, telah memasukkan negara dan bangsa ini ke dalam kuasa neoliberalisme.[3]

Berjalannya peran pengawasan dan partisipasi, dalam pandangan pemerintah, merupakan inti dari parameter keberhasilan pelaksanaan undang-undang ini dalam kehidupan masyarakat. Secara lebih terperinci, Patnuaji A Indrarto, pelaksana Bidang Infokom Ombudsman, mengemukakan dua parameter keberhasilan tersebut.[4] Pertama, implementasi UU KIP dikatakan berhasil jika warga negara betul-betul mendapatkan haknya untuk mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan kebijakan dan keputusan publik beserta alasannya. Kedua, masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan masyarakat berperan aktif turut mendorong terwujudnya badan publik yang baik. Kedua parameter keberhasilan tersebut diharapkan akan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif-efisien, dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Selain itu, juga dapat meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat dan atau meningkatnya kualitas pelayanan informasi oleh badan-badan publik. Namun demikian, untuk mewujudkan tujuan-tujuan ideal dari parameter tersebut dibutuhkan kerja keras karena permasalahan-permasalahan yang bersifat substantif maupun teknis akan mengiringi pelaksanaan UU KIP ini.

Pekerjaan yang Tidak Mudah: Kompleks Permasalahan dalam Penerapan UU KIP

Persoalan kesiapan dan ketidaksiapan badan-badan publik penyelenggara negara merupakan masalah pelik dari penerapan undang-undang ini. Birokrasi negara selama ini masih belum mengarah ke good governance karena kuatnya ‘tradisi busuk’ warisan Orba. Selama ini aparat negara masih memposisikan diri berada dalam zona mapan dengan banyak keistimewaan dari kebijakan-kebijakan yang mereka buat dan tuntutan dibukannya informasi publik, tentu, bisa mengganggu atau mengancam posisi mapan tersebut. Kebusukan-kebusukan dalam pembuatan kebijakan, selama ini telah memberikan mereka keuntungan material. Proyek-proyek pembangunan, misalnya, sudah bukan rahasia lagi, selalu menjadi ajang bancakan rezeki bagi para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah. Akibatnya, tidak sampai 5 tahun bangunan atau jalan yang dibangun, misalnya, akan rusak. Apakah para birokrat tersebut mau membuka informasi secara terang-benderang kepada publik ketika kenyamanan dan keselamatan mereka bisa terancam? Rasa-rasanya, tidak semudah yang kita idealisasikan. Wajar kiranya, kalau banyak daerah belum siap menerapkan undang-undang ini, meskipun beberapa daerah sudah siap menerapkannya, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, Banten, Lampung, dan Kepulauan Riau. Saya curiga, kalaupun badan-badan publik di daerah-daerah tersebut siap menerapkan KIP, tetap akan ada informasi-informasi tertentu yang akan tetap ditutupi, atas nama “bisa membahayakan kepentingan yang lebih besar”.

Dengan mendasarkan pada data-data riset, Charles Simabura, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dalam sebuah seminar tentang kesiapan penerapan UU RI No. 14 2008 di Sumatera Barat, menjelaskan:

…hanya ada tiga lembaga publik yang bersedia terbuka dan memberi akses pada sumber informasi publik. Masing-masing adalah lembaga pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan yang juga sekaligus telah menyiapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Sementara 20 lembaga publik lainnya masih menolak keterbukaan informasi, termasuk lembaga-lembaga akademis seperti perguruan tinggi. Kita tidak siap sama sekali…(bahkan ada) upaya penekanan berupa sanksi akademis yang dilakukan sejumlah perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang menuntut agar keterbukaan informasi publik dijalankan secara menyeluruh. Padahal…apa yang dituntut oleh mahasiswa sama sekali tidak termasuk dalam lima parameter pengecualian informasi publik yang harus diberikan. Kelimanya adalah jika informasi itu bisa menghambat proses penegakan hukum, terkait dengan kepentingan persaingan usaha, berpotensi melanggar hak-hak pribadi, kemungkinan merugikan hankamnas, dan jika berpotensi mengganggu hubungan luar negeri. Saya pikir apa yang diminta mahasiswa soal keterbukaan informasi pada lembaga publik tidak ada yang terkait dengan lima parameter itu. [5]

Realitas di atas merupakan sebuah ironi—atau bahkan tepatnya tragedi—karena Sumatera Barat selama ini dikenal sebagai daerah yang mengadopsi dan menegakkan nilai-nilai keislaman dalam bentuk perda. Namun, ketika dituntut untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagian lembaga pemerintah atau badan publik belum siap. Lebih tragis lagi, perguruan tinggi yang sebenarnya harus memprakarsai reformasi birokrasi dan prinsip transparansi, ternyata masih enggan membuka akses informasi publik, bahkan memberikan ancaman kepada para mahasiswa, meskipun informasi yang mereka minta berkategori tidak rahasia. Ketidaksiapan tersebut, pada dasarnya, lebih dikarenakan ketakutan terbukanya “kebusukan-kebusukan” yang selama ini mereka tutupi.

BUMN dan BUMD yang tidak masuk dalam kategori badan publik juga bisa menjadi masalah pelik dalam penerapan UU KIP. Pertanyaan besarnya adalah mengapa BUMN dan BUMD tidak masuk kategori badan publik? Ada apa di balik itu semua? Sepertinya sudah jelas, bahwa kedua lembaga itu adalah badan-badan pemerintah yang selama ini memberikan kontribusi bagi keuangan negara atau memberikan pelayanan kepada publik. Saya menduga, tidak dimasukkannya kedua badan tersebut dalam kategori badan publik lebih dipengaruhi ketakutan dari pemerintah atau elit-elit politik yang selama ini banyak menjadikan badan-badan tersebut ‘ATM berjalan’ dalam menghadapi peristiwa atau kepentingan politik tertentu, seperti Pemilu. Selain itu, banyak elit-elit di BUMN dan BUMD yang selama ini menjalankan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan. Karena secara ekonomis, sosial, dan politik kedua lembaga tersebut berkaitan dengan publik, maka sudah selayaknya dimasukkan ke dalam kategori badan publik agar masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja kedua badan tersebut,[6] sehingga korupsi yang selama ini terjadi bisa dikurangi atau dihentikan.

Persoalan berikutnya adalah terkait pengguna informasi publik. Meskipun UU KIP pada dasarnya diterapkan untuk mengawasi badan-badan publik dan memberikan sanksi kepada badan-badan yang tertutup dalam memberikan informasi, para pemohon dan pengguna informasi publik juga bisa dikenai sanksi yang cukup memberatkan. Sanksi akan diberikan kepada mereka yang menyalahgunakan informasi publik atau membocorkan informasi publik berkategori rahasia. Berikut ini beberapa pasal terkait sanksi kepada pengguna informasi publik.

Pasal 4 ayat (3) Setiap pengguna informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

Pasal 5, ayat (1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49 Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan informasi publik dan/atau melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 54 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 kepada orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 menjadi informasi publik diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Penyertaan alasan untuk mengakses informasi publik dan pemberian sanksi bagi penyalahgunaan informasi publik—baik yang berkategori umum dan “dikecualikan” (rahasia)—secara kritis bisa dibaca dalam beberapa pemahaman. Pertama, penyertaan alasan merupakan kesalahkaprahan pemerintah dalam memahami definisi informasi publik. Ketika sebuah informasi masuk kategori informasi publik—terkecuali informasi publik yang dikecualikan—sebenarnya informasi itu bisa diakses secara bebas tanpa harus menyertakan alasan. Kedua, sanksi-sanksi tersebut merupakan bentuk ancaman dini yang bisa mengurangi keinginan masyarakat untuk mengakses informasi publik. Ketiga, penyelenggara badan-badan publik masih ketakutan dan tidak siap mewujudkan kuatnya dorongan keterbukaan di tengah-tengah masyarakat yang bisa membahayakan kepentingan ekonomi dan politis mereka. Ketiga, pemberian sanksi pidana lebih tampak berlandaskan logika balas dendam kepada warga yang selama ini menuntut transparansi dan dianggap bisa merongrong kewibawaan pemerintah dan penyelenggara badan publik. Mestinya, sanksi yang diberikan harus terlebih dahulu dilihat kadar penyalahgunaannya dan lebih berorientasi mendidik.

Namun demikian, ketakutan pemerintah dan penyelenggara badan publik tidak sepenuhnya salah ketika lebih didasari kepada kekhawatiran munculnya individu atau kelompok yang sengaja “bermain di air keruh” atau sengaja “mengambil kesempatan dalam kesempitan” dalam penerapan UU KIP. Permasalahan tersebut sangat mungkin terjadi, karena sebelum undang-undang ini diterapkan banyak kejadian yang bisa menjadi bukti. Berikut contoh sederhana dari permasalahan yang saya khawatirkan itu.

Seorang kawan guru SD di salah satu desa di Kabupaten Jember pernah bercerita kepada saya bahwa dia selaku pimpinan proyek rehabilitasi bangunan sekolah didatangi oleh seseorang yang mengaku berasal dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Si penggiat LSM itu mempermasalahkan konstruksi bangunan yang banyak menggunakan bahan kelas dua atau tiga. Dia mengancam guru tersebut dengan mengatakan akan melaporkan kasus rehabilitasi bangunan sekolah itu ke pihak berwajib. Meskipun kawan saya itu berargumen bahwa konstruksi dan bahan bangunan itu sudah sesuai dengan anggaran yang sudah disunat oleh atasannya, si penggiat LSM tidak mau tahu. Si guru, karena memang tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib, ketakutan mendengar ancaman itu. Akhir dari ancaman itu adalah ketika si penggiat LSM menawarkan ‘jalan damai’ dengan cara meminta beberapa lembar uang ratusan ribu. Karena tidak ingin repot dengan urusan hukum, kawan saya lalu memberinya beberapa lembar uang yang ia minta.

Contoh di atas, paling tidak, bisa memberikan rambu-rambu betapa keterbukaan informasi publik tidak hanya membutuhkan kesiapan piranti teknologi maupun perundang-undangan, tetapi juga kesiapan teknis penyelesaian permasalahan secara spesifik, mental, dan pikiran semua pihak. Karena aparatus negara maupun pegawai badan publik, khususnya di daerah, sangat rentan terhadap tindakan ancaman maupun pemerasan. Selain itu, transparansi sistem dan mekanisme birokrasi juga benar-benar harus berjalan, karena yang kacau di negara ini sebenarnya bukan pada sistem peraturan, tetapi mentalitas dan performa birokrasi yang masih banyak mewarisi tradisi Orba. Akibatnya, gelombang keterbukaan yang dibawa Reformasi bisa menjadi senjata bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pemerasan.

Kemandirian Komisi Informasi, baik di level pusat maupun daerah, juga bisa menimbulkan masalah pelik. Komisi Informasi, secara ideal, dibentuk sebagai institusi mandiri yang bertugas mensukseskan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, termasuk menetapkan pedoman teknis pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi. Namun, menurut Koalisi Masyarakat Sipil, dalam UU KIP terdapat beberapa ketentuan yang melemahkan kemandirian Komisi Informasi, utamanya terkait keterwakilan pemerintah, dukungan administratif, keuangan, dan tatakelola.[7] Ketidakmandirian Komisi Informasi bisa memunculkan kecenderungan intervensi dari pemerintah ketika harus memutuskan sengketa antara badan-badan publik dengan masyarakat. Menguatnya potensi intervensi akan menyebabkan ketidakjelasan arah kerja dan maksimalisasi pemberdayaan fungsi partisipasi dan pengawasan dari masyarakat, sehingga UU KIP hanya akan menjadi sekedar prosedur pelengkap/formal.

Soal kesiapan masyarakat dalam penerapan UU KIP juga berpotensi menjadi permasalahan. Diakui atau tidak, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum melek huruf atau teknologi dan belum memahami pentingnya keterbukaan informasi bagi kehidupan mereka. Memang sebagian besar generasi muda sudah melek huruf dan teknologi, namun kondisi itu tidak menjamin pemahaman mereka terhadap keterbukaan informasi pulblik. Implikasinya, sangat mungkin hanya kelas menengah kota yang akan bisa menikmati manfaat dari penerapan UU ini. Sementara, masyarakat desa atau kelas bawah kota, tidak akan mampu menggunakan keterbukaan informasi publik bagi keberdayaan dan pemberdayaan hidup mereka. Bahkan, sangat mungkin hanya kelompok NGO atau pressure groups, partai politik, dan pengusaha yang akan banyak mendapatkan manfaat sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, para komsioner yang mengawal UU KIP dari level pusat sampai daerah harus mampu membuat terobosan-terobosan dalam hal sosialisasi dan penerapan. Permasalahan yang mereka hadapi memang lebih berasal dari kesiapan mental aparat negara dan badan publik serta kesiapan masyarakat untuk benar-benar memaksimalkan fungsi pengawasan dan partisipasi. Artinya, dibutuhkan metode-metode interaktif agar para aparat negara, penyelenggara badan publik, dan anggota masyarakat menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mengembangkan demokrasi partisipatif dan transparansi menuju tatakelola kepemerintahaan yang baik. Model sosialisasi melalui penyuluhan kepada aparat negara memang efisien, tapi belum tentu bisa efektif karena seringkali terjebak ke dalam formalitas. Pun demikian, dengan penyuluhan kepada masyarakat awam yang belum tahu banyak tentang keterbukaan informasi publik serta kontribusi strategisnya bagi kehidupan mereka tentu akan kurang efektif ketika tidak disampaikan dalam bahasa sehari-hari. Generasi muda juga harus mendapat porsi besar dalam hal sosialisasi karena merekalah yang akan meneruskan Republik ini. Khusus mereka, tentu dibutuhkan metode yang bersifat interaktif.

Teknologi Informasi-Komunikasi: Beberapa Permasalahan

Di tengah-tengah hambatan dan permasalahan dalam sosialisasi dan penerapan keterbukaan informasi publik, pilihan untuk menggunakan teknologi informasi-komunikasi memang bisa menjadi alternatif utama. Perubahan mendasar dalam teknologi informasi-komunikasi/media[8] yang memunculkan percepatan makna dan wacana kepada masyarakat merupakan alasan di balik pilihan tersebut. Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, saat ini sudah familiar dengan produk-produk teknologi informasi-komunikasi berorientasi digital, dari media (cetak, audio, maupun audio-visual/televisi), telepon seluler, maupun internet—mulai level dasar sampai level lanjut pemanfaatan. Efisiensi dalam hal pembiayaan dan keluasan jangkauan khalayak menyebabkan pilihan penggunaan dan pemberdayaan teknologi informasi-komunikasi menjadi masuk akal dalam sosialisasi dan penerapan UU KIP.

Familiaritas masyarakat terhadap teknologi komunikasi-informasi/media, baik yang berorientasi hiburan maupun informasi/pengetahuan, memang bisa menjadi faktor utama dalam mensukseskan UU KIP. Masyarakat awam—meskipun seringkali kurang menyadarinya—sebenarnya tengah berada dalam jejaring budaya media[9] dan budaya digital[10] yang memunculkan budaya kecepatan[11] di tengah-tengah dinamika dan transformasi kehidupan mereka yang semakin masuk ke dalam kuasa technopoly.[12] Tradisi ber-SMS, menelepon, menonton televisi (baik acara hiburan maupun berita), dan mengakses internet merupakan bentuk-bentuk budaya baru yang berlangsung di ruang metropolitan maupun lokal, sehingga bisa mentransformasi lanskap sosial—sistem, struktur, dan praktik masyarakat. Artinya, kebiasaan penggunaan teknologi informasi-komunikasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memang bisa mempercepat pelaksanaan UU KIP, tetapi juga bisa memunculkan permasalahan-permasalahan sosio-kultural baru yang tidak kalah rumit.

Kehadiran teknologi informasi-komunikasi memang telah, tengah, dan akan membentuk peradaban digital dengan prinsip keterbukaan, kesegeraan, kecepatan, dan kebaruan dalam arahan teknologi yang bisa membimbing masyarakat menuju kehidupan yang demokratis, setara, dan berdaya dalam menghadapi perubahan dunia. Dengan biaya yang murah, kita bisa mengetahui informasi terkini terkait peristiwa-peristiwa ekonomi, politik, dan budaya, baik di level global maupun nasional melalui internet, misalnya. Bahkan, trend konvergensi yang memadukan internet dengan layanan media—semisal surat kabar dan televisi on line—maupun telepon seluler mampu mempermudah dan mempercepat akses informasi dan hiburan yang dibutuhkan masyarakat di tengah-tengah kesibukan mereka. Pun peluang-peluang bisnis baru seringkali muncul melalui dunia maya, sehingga para pebisnis dituntut untuk bisa memahami dan menguasai bahasa baru berbasis teknologi. Hasrat untuk membangun relasi sosial antarmanusia meskipun berbeda letak geografis bisa diatasi dengan fasilitas jejaring sosial—semisal facebook dan twitter—yang bisa diakses secara murah melalui internet. Dalam kondisi itu, teknologi informasi-komunikasi telah menjadi orientasi dan praktik kultural baru yang bisa melampaui batasan-batasan tradisional dan dogmatis dalam kehidupan masyarakat, sehingga bisa mencipta-ulang komunitas berbasis prinsip-prinsip yang lebih cair dan terbuka.[13]

Permasalahannya adalah tingkat “melek informasi” dari masyarakat yang masih rendah. Melek informasi merupakan sebuah fase dan kondisi di mana anggota masyarakat memiliki tingkat pemaknaan, pemahaman, dan penalaran secara kritis terhadap beragam informasi yang mereka peroleh, baik melalui media cetak, media audio-visual, maupun internet. Artinya, masyarakat tidak secara mentah-mentah menangkap dan meyakini informasi yang mereka peroleh, tanpa menimbang aspek-aspek rasionalitas maupun kepentingan-kepentingan ideologis-politis di baliknya. Sebagian besar masyarakat masih menganggap informasi yang bersliweran sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya karena mereka memposisikan media sebagai otoritas kebenaran baru yang menggantikan otoritas lama dalam tradisi lisan tahap pertama. Sebagian mereka tidak memperhatikan kepentingan politik para pemodal media, misalnya, dalam pemberitaan-pemberitaan kasus politis tertentu. Melek informasi memang sangat tergantung dengan tingkat pendidikan dan tingkat sadar media masyarakat.

Ketika tingkat melek informasi masih rendah, beragam informasi publik yang disosialisasikan melalui televisi, internet, maupun media cetak sangat mungkin tidak berarti apa-apa bagi sebagian besar masyarakat. Apalagi kalau informasi-informasi tersebut disampaikan dalam bahasa yang sangat ilmiah dan penuh dengan tabel statistik. Masyarakat yang tidak familiar dengan prosentase dan statistik tentu hanya akan menganggap informasi-informasi penting seputar kebijakan pemerintah sebagai “iklan layanan” yang hanya mengganggu keasyikan menonton sinetron di televisi atau mengganggu keseriusan membaca berita-berita politik di surat kabar, misalnya. Pun kaum muda yang sudah terbiasa ber-on line-ria melalui facebook atau twitter—baik melalui warung internet, laptop ber-modem, maupun telepon seluler—akan sangat malas untuk meminta informasi-informasi publik kepada lembaga-lembaga publik, kecuali mereka mendapatkan tugas dari guru atau dosen mereka. Pun kehadiran internet di kelas menengah kota—baik mahasiswa dan para pekerja kantoran—belum mampu mewujudkan kesadaran kolektif bagi sebagian besar penggunanya untuk ikut berpartisipasi dan mengawasi jalannya kebijakan publik secara maksimal.

Memang ada sebagian kecil warga negara yang bisa memanfaatkan teknologi informasi-komunikasi untuk mengakses informasi-informasi publik. Mereka adalah aktivis LSM, akademisi, mahasiswa dan pelajar, para pengusaha, maupun para pekerja profesional. Berdasarkan kepentingan masing-masing, mereka termasuk kelompok sosial yang diuntungkan dengan lahirnya UU KIP dan penggunaan teknologi informasi-komunikasi untuk sosialisasinya. Masing-masing mereka juga bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan pelik dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi publik dan penggunaan teknologi informasi-komunikasi. Namun demikian, dalam konteks tulisan ini, saya hanya mengelaborasi dua kelompok, yakni kelompok LSM dan pengusaha.

Para aktivis LSM termasuk warga negara yang diuntungkan dengan diterapkannya UU KIP dan kemudahan akses melalui teknologi informasi-komunikasi dalam pelaksanaannya. Penggunaan internet, misalnya, akan mempermudah mereka dalam mengakses dan mengawasi kebijakan negara yang dianggap berpotensi melahirkan penyelewengan, baik korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Hal ini sesuai dengan peran LSM yang bergerak dalam pengawalan kebijakan publik, sehingga apapun informasi publik yang mereka peroleh akan bisa dimanfaatkan untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat sipil. Masalah yang lumayan rumit adalah bahwa tidak semua LSM di tingkat pusat maupun daerah benar-benar ingin memaksimalkan peran pemberdayaan masyarakat. Sebagian dari mereka adalah ‘LSM abal-abal’ yang hanya pandai menggertak dan mengancam aparat pemerintah untuk meraup ratusan atau jutaan ribu demi kepentingan perut para anggotannya. LSM model tersebut hanya akan memperburuk citra LSM-LSM lain yang benar-benar berusaha melakukan advokasi terhadap masyarakat dan pemantauan terhadap setiap kebijakan pemerintah. Masalah lainnya adalah keberadaan LSM yang secara finansial sangat tergantung kepada funding luar negeri. Bukan rahasia lagi, sebagian besar LSM yang sudah mapan saat ini menggantungkan roda institusi mereka kepada donasi lembaga luar negeri. Akibatnya, mereka dituntut untuk membuat laporan yang berisi data-data kepada penyandang dana. Apabila data-data itu berkaitan dengan desain dan kebijakan strategis negara, para donatur bisa saja memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi dan politik negara mereka. Maka, komisi informasi harus jeli dalam membaca kredibilitas LSM-LSM yang mengajukan permohonan untuk mengakses informasi publik, tanpa harus terjebak ke dalam aturan-aturan yang serba membatasi.

Pengusaha atau pemodal termasuk kelompok berikutnya yang paling banyak diuntungkan oleh kemudahan akses terhadap informasi publik melalui teknologi informasi-komunikasi. Apalagi, secara ideal, salah satu tujuan diterapkannya UU KIP adalah bergairahnya investasi di dalam negeri. Setiap pengusaha—baik nasional maupun luar negeri—yang ingin melakukan investasi dalam proyek-proyek negara, misalnya, dengan mudah akan memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk terlibat dalam sebuah tender. Pun demikian para pengusaha yang bergerak dalam sektor perindustrian, perdagangan, maupun pertambangan yang akan dengan mudah memperoleh informasi tentang prosedur dan mekanisme pendirian usaha. Artinya, keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan lembaga-lembaga publik melalui teknologi informasi-komunikasi akan memberi keuntungan besar bagi korporasi. Kondisi ini, kalau tidak dikawal secara hati-hati, akan semakin memperkuat kecenderungan neoliberalisme dalam praktik kepemerintahan.[14] Pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pemodal dan korporasi untuk menggerakkan roda ekonomi yang akan mempengaruhi kehidupan politik, sosial, dan budaya bangsa ini.

Pandangan tentang kemungkinan permasalahan di atas bukan saya maksudkan sebagai bentuk pesimisme dalam penerapan UU KIP. Bukan pula saya maksudkan sebagai peringatan keras agar lembaga-lembaga publik membuat aturan yang bersifat sangat membatasi kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi demi mengawal tata kelola kepemerintahan, Lebih dari itu, pandangan tersebut ingin menekankan bahwa penerapan UU KIP hendaknya menimbang secara hati-hati beberapa permasalahan krusial yang mungkin muncul dan menimbulkan titik-balik yang mengganggu kesuksesan pelaksanaannya. Selain itu, sebuah undang-undang tentu bukan hanya dibuat untuk kelompok tertentu dalam masyarakat, tetapi keseluruhan warga masyarakat, karena negeri ini bukan hanya milik segelintir orang.

UU KIP dan Teknologi Informasi-Komunikasi: Memaksimalkan Peluang

Sebagaimana saya singgung sebelumnya, penggunaan teknologi informasi-komunikasi akan memberikan peluang-peluang baru yang lebih efektif dan efisien bagi pelaksanaan UU KIP, selain juga permasalahan-permasalahan pelik. Menurut saya, ada beberapa persyaratan atau kondisi yang selayaknya dipenuhi untuk memaksimalkan peluang penggunaan teknologi informasi-komunikasi. Tentu saja persyaratan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat kaku, karena saya hanya menawarkan beberapa konsepsi yang masih bisa diperdebatkan.

Pertama, perlunya sosialisasi kepada segenap elemen masyarakat dengan bahasa-bahasa sederhana yang mereka pahami tentang UU KIP maupun teknologi informasi-komunikasi. Salah satu penyebab utama kegagalan pelaksanaan undang-undang atau peraturan pemerintah adalah lemahnya sosialisasi. Idealitas yang mendorong lahirnya undang-undang seringkali berantakan karena masyarakat tidak memahami sepenuhnya keberadaan dan fungsi sebuah undang-undang. Parahnya lagi, banyak undang-undang yang hanya menguntungkan para pemodal besar dalam sistem ekonomi-politik pasar dewasa ini. Karena semangat UU KIP berusaha mendorong lahirnya partisipasi publik secara aktif dalam mengawasi dan mengawal agenda tata-kelola kepemerintahan yang bersih, maka sebisa mungkin sosialisasinya bisa menjangkau masyarakat dari kota hingga desa, dari kelas atas hingga kelas bawah. Maka dari itu, dibutuhkan kesesuaian metode dan bahasa yang digunakan. Saat ini bukan zamannya lagi, sosialisasi hanya digunakan untuk melengkapi persyaratan formal atau sekedar untuk melengkapi SPPD. Bukan masanya lagi, sosialisasi hanya menyentuh kelas-kelas terdidik atau berduit karena kenyataannya masyarakat golongan bawahlah yang selama ini menanggung beban berat akibat penyelewengan kebijakan negara. Tentu saja, sosialisasi yang dilakukan bukan hanya sebatas UU KIP, tetapi juga terkait bagaimana prosedur dan mekanisme untuk mendapatkan kejelasan informasi publik melalui piranti teknologi.

Kedua, ketepatan piranti teknologi informasi-komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan UU KIP sesuai dengan aspek kemudahan dan khalayak sasaran. Tidak semua masyarakat paham penggunaan internet, meskipun mereka sudah terbiasa menonton televisi, membaca surat kabar, ataupun menonton televisi. Maka, pilihan penggunaan piranti teknolofi informasi-komunikasi yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan UU KIP tidak bisa ‘digebyah-uyah’ atau disamakan. Tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi-komunikasi harus benar-benar dipertimbangkan. Artinya, dalam sebuah masyarakat, bisa jadi, penggunaan media cetak dan internet akan lebih memberikan manfaat ketika mereka sudah terbiasa dengan tradisi tulis dan tradisi internet. Sementara, dalam masyarakat yang masih terkungkung dalam tradisi lisan, penggunaan televisi tentu akan lebih tepat. Atau, kalau perlu, teknologi informasi-komunikasi tradisional, seperti dongeng, rembugan dusun, maupun majelis taklim, jama’ah Yasinan dan shalawatan, bisa diberdayakan untuk mendukung keberhasilan undang-undang ini.

Ketiga, perlunya pelatihan kepada khalayak tertentu yang diharapkan akan menjadi kelompok perantara yang akan mendorong suksesnya UU KIP. Dalam terminologi sosial, kelompok perantara merupakan kelas menengah yang memiliki kemampuan kritis dan kreatif dalam mendorong lahirnya partisipasi dan nalar kritis masyarakat awam. Kelompok perantara ini terdiri dari kalangan terpelajar (mahasiswa, dosen, ataupun para alumni perguruan tinggi dan SMA) dan aktivis LSM yang memiliki concern dalam perjuangan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya. Kelompok perantara ini bisa didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat awam yang kurang mengerti tentang pentingnya informasi publik. Selain itu, mereka juga bisa melakukan pelatihan-pelatihan tentang cara menggunakan teknologi informasi-komunikasi untuk fungsi partisipasi dan cara mengakses informasi publik yang dibutuhkan masyarakat. Tentang reward kepada mereka, saya pikir perlu dibicarakan secara transparan oleh pihak-pihak terkait.

Keempat, perlunya ketersediaan piranti teknologi informasi-komunikasi di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau. Hal ini terutama terkait dengan ketersediaan internet. Selama ini pihak pemerintah memang sudah melakukannya, namun belum maksimal. Satu desa, misalnya, diberikan seperangkat komputer yang terhubung dengan internet. Namun demikian, program ini harus dikawal dan didampingi, sampai masyarakat benar-benar mampu mengoperasikan dan memaksimalkan internet untuk akses informasi publik. Jangan sampai seperti program-program lainnya, di mana setelah piranti tersedia, program sudah dianggap selesai. Akibatnya, banyak piranti-piranti mahal yang akhirnya terbengkalai atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas.

Kelima, perlunya kemenyeluruan pola pikir dan sistem dari lembaga-lembaga publik dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UU KIP. Salah satu kelemahan mendasar dari birokrasi Indonesia dalam masa Reformasi adalah belum berubahnya pola pikir yang mendorong perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat. Kebanyakan birokrat masih berposisi layaknya tuan kolonial di masa penjajahan. Dengan lahirnya UU KIP ini, mereka benar-benar dituntut dan harus sadar bahwa birokrat harus semakin transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan untuk memberikan informasi. Selain itu, UU KIP sebenarnya berkorelasi dengan UU dan peratuan lainnya, sehingga kerjasama sinergis antarpihak atau antarlembaga pelaksana mutlak dibutuhkan. Sinergi tersebut berperan untuk mengurangi friksi dan konflik antarpihak dan antarlembaga publik, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus korupsi di negeri ini.

Simpulan

Seideal apapun UU KIP, tanpa pemahaman dan pemaknaan komprehensif dari pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya, para komisioner informasi publik, dan masyarakat, hanya akan menjadi ‘nyanyian usang’. Celakanya, apabila kehadiran UU KIP ini hanya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, seperti pemodal nasional maupun transnasioanl, maka idealitas dalam mewujudkan partisipasi masyarakat akan kembali tunduk kepada kepentingan modal dan menyuburkan neoliberalisme di Indonesia. Maka dari itu, kesiapan segenap elemen dan piranti pendukungnya mutlak dibutuhkan.

Teknologi informasi-komunikasi sebenarnya memberikan peluang bagi maksimalisasi manfaat berupa partisipasi masyarakat karena efesiensi dan efektifitas yang dihasilkannya. Namun demikian, banyak tantangan dan permasalahan yang akan muncul apabila tidak dipersiapkan sejak dini. Sebagaimana yang lazim dikatakan para pakar teknologi informasi-komunikasi, kehadiran internet, misalnya, memang memberikan multi-efek kepada para penggunannya, tetapi semua kembali kepada kearifan dalam menggunakannya. Meskipun demikian, penyelenggara negara wajib memfasilitasi dan mendorong lahirnya kesadaran informasi warga negara sehingga mereka benar-benar bisa memaksimalkan teknologi informasi-komunikasi untuk kepentingan akses informasi publik. Apabila fungsi tersebut tidak berjalan, maka ketersediaan teknologi informasi-komunikasi sampai ke level lokal hanya akan memunculkan permasalahan sosio-kultural baru dan menggugurkan idealitas UU KIP ini.

Paling tidak, sinergi dan pemahaman dari masing-masing pihak serta kesadaran untuk memaksimalkan teknologi informasi-komunikasi masih memberikan peluang bagi munculnya masyarakat partisipatif. Dengan munculnya masyarakat partisipatif tersebut, kepemerintahan yang bersih dan berdaya akan bisa benar-benar memberikan kesejahteraan dan keberadaban bagi masyarakat. Semua carut-marut reformasi dan beragam permasalahan akut bangsa ini sedikit bisa dikurangi dengan partisipasi masyarakat secara maksimal. Negara ini memang harus ‘bergerak’ dan ‘berjalan’, dan masyarakat partisipatif adalah kunci dari cita-cita k0lektif itu.

Catatan akhir

[1] “DKI Dukung UU Keterbukaan Informasi Publik”, diunduh dari: http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=38630, 7 April 2011.

[2] Kondisi inilah yang oleh Malley (dikutip dalam Bünte & Ufen, 2009: 12) disebut titik-balik Reformasi di mana cita-cita ideal dari semangat perubahan semakin tidak menentu, seiring berlarut-larutnya proses transisi sehingga memunculkan ketidakjelasan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak tokoh-tokoh politik, parpol, maupun aktivis yang sibuk dengan agendanya sendiri-sendiri sehingga cita-cita terbentuknya masyarakat sipil yang kuat “semakin jauh api dari panggang”.

[3] Program-program neoliberal yang diajukan kedua lembaga itu, antara lain: privatisasi BUMN, likuidasi dan merger bank-bank bermasalah, rancangan perdagangan bebas, dan pengurangan anggaran sosial. Program-program ekonomi tersebut diidealisasikan bisa memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia Lihat, Christian Chua; 2009: 208.

[4] “Parameter Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik”, diunduh dari: http://www.ombudsman.go.id/Website/detailArchieve/346/id 7 mei 2011, 7 Mei 2011.

[5] “Sumbar Belum Siap Jalankan UU KIP”, diunduh dari: http://regional.kompas.com/read/2011/04/05/19393428/Sumbar.Belum.Siap.Jalankan.UU.KIP, 7 April 2011.

[6] Kaolisi Masyarakat Sipil dalam Petisi-nya Mendorong RUU KIP Sesuai Prinsip-prinso Hak Publik atas Informasi menjelaskan bahwa definisi badan publik dalam RUU KIP didasarkan pada aliran mandat dan aliran dana. Aliran mandat artinya badan yang dibentuk atas dasar perundang-undangan. Aliran dana artinya badan yang mendapatkan dan mengelola dana publik. Dalam definisi ini maka BUMN dapat dikategorikan sebagai badan publik. Argumentasi lain mengapa BUMN masuk dalam kategori badan publik adalah sebagai berikut: Pertama, faktor yuridis. Definisi BUMN sesuai UU No 19 tahun 2003 pasal 1(1), menegaskan bahwa BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan UU tersebut jelas bahwa BUMN/BUMD harus tunduk dibawah yurisdiksi UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga ketika terjadi penyelewengan dan korupsi di BUMN maka dapat dijerat dengan UU anti korupsi. Kedua, faktor politis. Setiap kebijakan pemerintah untuk menentukan kebijakan bisnis BUMN baik privatisasi/ divestasi atau penyertaan modal tambahan dari APBN dipastikan memerlukan persetujuan politik di DPR. Oleh karena itu manganggap BUMN semata di bawah rezim ekonomi tanpa pengaruh domain politik tentu sangat ahistoris. Ketiga faktor ekonomis. Sofyan Djalil sebagai Menteri BUMN pernah mengungkapkan bahwa transparansi BUMN telah terjamin di pasar modal. Namun argumentasi ini tidak memperhitungkan BUMN yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan masih tergantung dari public services obligation. Saat ini, dari total 139 BUMN yang ada hanya terdapat 15 BUMN yang listing di pasar modal. Artinya banyak BUMN yang tidak lolos kriteria (seleksi) pasar modal dan bila dipaksakan kepentingan pelayanan publik akan terabaikan. Diunduh dari: http://www.kontras.org/petisi /LAMPIRAN%20PETISI%20KOALISI%20UNTUK%20KEBEBASAN%20INFORMASI.pdf, 7 mei 2011.

[7] Secara detil ketentuan itu antara lain: (1) komposisi anggota harus mencerminkan wakil Pemerintah selain wakil publik (Pasal 24); (2) dukungan administratif, keuangan dan tatakelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Pasal 27); (3) Sekretaris Komisi Informasi ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang Komunikasi dan Informatika; (4) peraturan pelaksanaan Komisi Informasi harus dibawah Peraturan Pemerintah (Pasal 24 huruf (c). Ibid.

[8] Menurut McQuail (2003: 41) perubahan dalam komunikasi memunculkan beragam tantangan bagi sistem dan teori komunikasi, antara lain: (1) peningkatan proliferasi saluran komunikasi dan melimpahnya ketersediaan beragam jenis informasi; (2) muncul bermacam saluran dan ruang komunikasi sehingga merubah peta penggunaan; (3) komunikasi tengah di-re-institusionalisasi dalam bentuk-bentuk baru organisasi; (4) pola utama aliran komunikasi tengah berubah dalam hal keseimbangannya, dari bentuk “satu ke banyak” media massa tradisional menuju bentuk-bentuk interaktif; (5) komunikasi menjadi tidak lagi bersifat lokal (delocalized) dan semakin dipercepat; (6) teknologi dan sistem baru menawarkan lebih banyak kebebasan maupun kesempatan untuk pengawasan dan kontrol; (7) sejalan dengan inovasi muncul banyak perubahan dan ketidakmenentuan.

[9] Kellner (1995: 1 & 35) menjelaskan beberapa karakteristik budaya media, antara lain: (1) terkonstruksi dari citra, suara, dan tontonan (dalam radio, televisi, film, dan produk lain industri budaya) yang mendominasi waktu senggang, membentuk pandangan politik dan kebiasaan sosial; (2) membantu individu untuk mengkonstruksi pemahaman tentang kelas, etnisitas, ras, kebangsaan, seksualitas, serta tentang “kita” dan “mereka”; (3) membentuk pandangan umum tentang dunia dan nilai terdalam, seperti baik atau buruk, positif atau negatif, moral atau kejahatan; (4) cerita dan citra media menyediakan simbol, mitos, dan sumber yang membantu untuk membentuk budaya umum bagi mayoritas individu di dunia; (5) menyediakan material untuk menciptakan identitas dimana melaluinya individu-individu bisa memasuki masyarakat tekno-kapitalis yang memproduksi bentuk baru budaya global; (6) budaya kita hari ini adalah “budaya media”, di mana media telah mengkolonisasi budaya dan media merupakan alat utama bagi distribusi dan diseminasi budaya; dan, (7) media merupakan situs dimana pertarungan berlangsung untuk mengontrol masyarakat.

[10] Gere (2008: 15-17) menjelaskan kompleksitas konsep budaya digital dalam beberapa pemaknaan, antara lain: (1) merupakan keseluruhan piranti dari simulakra virtual, komunikasi yang bersifat instans, media yang menyerbar di mana-mana, dan keterhubungan global yang membentuk pengalaman-pengalaman hidup kontemporer; (2) menunjukkan adanya penggunaan yang luas bentuk aplikasi dan media yang menjadi mungkin karena kehadiran teknologi digital, termasuk realitas virtual, efek khusus digital, film digital, televisi digital, musik elektronik, game komputer, multimedia, internet, WWW, telepon digital, dan Wireless Application Protocol (WAP), termasuk beragam respons kultural dan artistik dari perkembangan teknologi digital, seperti novel dan film cyberpunk, musik tekno dan pos-pop, tipografi baru, net.art, dan lain-lain; (3) keseluruhan jagat dari kapitalisme kabel yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan tekonologi tinggi seperti Microsoft dan Sony dan perusahaan berbasis internet, yang sekilas tampak memunculkan model ideal bagi bisnis Abad ke-21, termasuk kuasa perusahaan-perusahaan tersebut yang tampak melebihi negara; (4) sebuah budaya yang mengganggu bentuk dan nilai kultural yang ada sebelumnya karena budaya digital berasal dan ditentukan oleh teknologi digital; dan, (5) merujuk bukan hanya kepada pengaruh dan kemungkinan-kemungkinan baru teknologi partikular, tetapi ia mendefinisikan dan menekankan cara berpikir dan bertindak yang mewujud dalam teknologi dan yang memungkinkan perkembangan budaya ini, seperti abstraksi, kodifikasi, regulasi-diri, virtualisasi, dan pemrograman. Lihat juga, Darley, 2008; Manovich, 2001.

[11] Budaya kecepatan sebagai akibat dari kemajuan kapitalisme industri berhasil mempercepat proses produksi, memperluas pasar, mempercepat waktu tempuh distribusi, mempercepat proses konsumsi, serta memperbesar keuntungan pemodal, sehingga menghadirkan pengetahuan ideologis tentang kemajuan, peningkatan, dinamisasi, ketakberjarakan, kesegeraan, mobilitas fisik-sosial, telemediasi, dan solusi-solusi siap pakai atas permasalahan yang ikut mempengaruhi praktik kehidupan sosio-kultural di masyarakat, baik di negara maju atau berkembang. Lihat, Tomlison, 2007.

[12] Praktik sosio-kultural ditarik ke dalam jejaring technopoly, di mana teknologi dan informasi menjadi acuan baru bagi kebudayaan dan diasumsikan sebagai capaian tertinggi manusia yang menghargai kreativitas, kemerdekaan, dan perdamaian karena keterpisahan dari keyakinan-keyakinan tradisional yang cenderung mengekang. Lihat, Postman, 1993.

[13] Dalam kajiannya, Jones (2002: 9-10) menjelaskan tentang potensi ganda internet bagi kehidupan manusia, yakni: (1) internet bisa mencipta-ulang komunitas, melampaui pemahaman kita tentang komunitas dalam kehidupan nyata, sehingga ia bisa membangun-ulang sebuah tempat yang luar biasa bagi para penggunanya dan (2) internet tidak hanya mempertemukan kita secara bersama-sama, tetapi juga tidak mengharuskan kita bersusah-payah karena ia mampu mengatasi persoalan ruang dan waktu, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Internet bisa menjadikan komunitas lebih baik dengan prinsip komunikasi yang setara dan terbuka, karena setiap permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, pada dasarnya, berasal dari kurangnya komunikasi antaranggota. Maka, internet bisa mengkonstruksi masyarakat yang lebih bebas.

[14] Neoliberalisme bisa dikonseptualisasikan sebagai sebuah ideologi ekonomi-politik yang mengidamkan pembebasan dan kebebasan pasar yang memodifikasi dan mentransformasi dalil-dalil ekonomi liberal Adam Smith terkait pengurangan campur-tangan negara dalam urusan pasar demi peningkatan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Lihat, Clarke, 2005: 50-51; Harvey, 2007: 10-11; Lapavitsas, 2005. Fenomena neoliberalisme tidak bisa dilepaskan dari realitas globalisasi saat ini, sehingga banyak pakar berpendapat bahwa saat ini dunia tengah mengalami globalisasi neoliberal. Dalam bidang ekonomi, globalisasi neoliberal ditandai aliran kapital raksasa (huge capital) dari negara-negara maju menuju negara-negara berkembang dan miskin, melalui korporasi transnasional (transnational corporations/TNCs) dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Praktik ini memunculkan homogenisasi sistem dan praktik ekonomi neoliberal serta menciptakan keterhubungan di antara negara-negara di dunia. Lihat, Steger, 2006. Kehadiran TNCs dan ‘tangan-tangan dermawan’ lembaga keuangan diargumenkan bisa mempercepata pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan miskin serta mengurangi kemiskinan. Lihat, Edwards, 2007; Stallings, 2007. Sistem politik neoliberal menjadi hegemonik karena globalisasi yang ditandai: (1) banyak negara mereoperasikan praktik pemerintahan—khususnya dalam bidang ekonomi- politik—dengan sistem demokrasi dan model ekonomi neoliberal yang mengutamakan kemajuan dan stabilitas ekonomi sekaligus sebagai kolaborator utama dari TNCs dan lembaga keuangan, serta menjadikan mereka sebagai aktor penggerak globalisasi.; (2) munculnya “tatanan dunia baru” malalui kerjasama internasional dengan bumbu demokrasi pemerintahan sebagai akibat “globalisasi demokratisasi” dan “demokratisasi globalisasi” untuk menyelesaikan masalah di masing-masing negara; (3) Kekaisaran ekonomi politik dunia yang sekaligus menegaskan pengaruh hegemonik AS dan negara-negara maju lainnya. Lihat, Kien, 2004; Gills, 2002; Pieterse, 2004.

Daftar Bacaan

Clarke, Simon. 2005. “The Neoliberal Theory of Society”, dalam Alfredo Saad-Filho & Deborah Johnston (eds). Neoliberalism: Critical Reader. London: Pluto Press.

Darley, Andrew. 2000. Visual Digital Culture: Surface Play and Spectacle in New Media Genres. London: Routledge.

Edwards, Sebastian, “Capital Mobility, Capital Controls, and Globalization in the Twenty-first Century”, dalam The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, January 2002.

Gere, Charlie. 2008. Digital Culture. London: Reaktion Book.

Gills, Barry K. “Democratizing Globalization and Globalizing Democracy”, dalam ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Maret 2002.

Harvey, David. 2007. A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press.

Jones, Steven G. 2002. “The Internet and its Social Landscape”, dalam Steven G. Jones (ed). Virtual Culture: Identity and Communication in Cybersociety. London: Sage Publications.

Kellner, Douglas, M. 1995. Media Culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and the posmodern. London: Routledge.

Kien, Grant, “Culture, State, Globalization: The Articulation of Global Capitalism”, dalam Journal Cultural Studies <-> Critical Methodologies, Vol. 4, No. 4, 2004.

Lapavitsas, Costas. 2005. “Mainstream Economics in the Neoliberal Era”, dalam Alfredo Saad-Filho & Deborah Johnston (eds). Neoliberalism: Critical Reader. London: Pluto Press.

Manovich, Lev. 2001. The Language of New Media. Massachussets: The MIT Press.

McQuail, Dennis. 2003. “New Horizons for Communication Theory in the New Media Age”, dalam Angharad N. Valdivia (ed). A Companion to Media Studies. Victoria: Blackwell Publishing.

Pieterse, Jan Neverdeen. 2004. Globalization or Empire? New York: Routledge.

Stallings, Barbara, “The Globalization of Capital Flows: Who Benefits?”, dalam Jurnal The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, Maret 2007.

Steger, Manfred B.2006. Globalisme, Bangkitnya Ideologi Pasar (terj. Heru Prasetya). Yogyakarta: Iafadl.

Tomlinson, John. 2007. The Culture of Speed, The Coming of Immediacy. London: Sage Publications.

 

Sumber Internet

 

“DKI Dukung UU Keterbukaan Informasi Publik”, diunduh dari: http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=38630, 7 April 2011.

“Parameter Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik”, diunduh dari: http://www.ombudsman.go.id/Website/detailArchieve/346/id 7 mei 2011, 7 Mei 2011.

“Sumbar Belum Siap Jalankan UU KIP”, diunduh dari: http://regional.kompas.com/read/2011/04/05/19393428/Sumbar.Belum.Siap.Jalankan.UU.KIP, 7 April 2011.

Petisi Kaolisi Masyarakat Sipil Mendorong RUU KIP Sesuai Prinsip-prinso Hak Publik atas Informasi, diunduh dari: http://www.kontras.org/petisi/LAMPIRAN%20PETISI%20KOALISI%20UNTUK%20KEBEBASAN%20INFORMASI.pdf, 7 mei 2011.

 

Share This:

About Ikwan Setiawan 148 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*