Bahasa Using: Perjuangan panjang sebuah identitas

Dalam dominasi Jawa Kulonan

Kebijakan terkait bahasa yang diajarkan di institusi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik rezim negara yang berkuasa. Selama Orde Baru, seluruh siswa yang tinggal di wilayah berbasis etnis Jawa atau yang diidentifikasi sebagai varian etnis Jawa di Jawa Timur harus mempelajari bahasa Jawa Kulonan yang berkembang di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hal ini dilandasi sebuah kenyataan kultural bahwa sebagian besar masyarakat Jawa di Jawa Timur merupakan masyarakat yang identik dengan tradisi Mataraman—terpengaruh oleh budaya Solo dan Yogyakarta. Di Banyuwangi sendiri, sebagai akibat dari proses migrasi yang dilakukan oleh kolonial Belanda, masyarakat Jawa Mataraman berdomisili di wilayah selatan. Posisi dominan secara historis menjadikan sebagian besar aparat birokrasi dan pendidik juga berasal dari komunitas Jawa Mataraman. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mengajarkan bahasa Jawa Kulonan merupakan usaha mereka untuk memperkuat pengaruh budaya Jawa Mataraman di tengah-tengah keragaman kultural dan linguistik masyarakat Jawa Timur. Bahasa dan budaya Jawa yang berbasis di Solo dan Yogyakarta dikonstruksi sebagai prototipe keadiluhungan sehingga layak dijadikan orientasi berpikir, berbahasa, dan bertindak masyarakat Jawa Timur. Akibatnya, tidak ada tempat dalam institusi akademis untuk mengajarkan bahasa Jawa dialek masing-masing kabupaten, khususnya yang diidentifikasi berbeda dengan bahasa Jawa Mataraman, seperti di wilayah kebudayaan Arek. Hal serupa juga dialami oleh bahasa Using, yang pada masa Orde Baru seringkali dianggap sebagai bahasa Jawa dialek Using oleh para peneliti linguistik. Kondisi itulah yang menghadirkan penindasan linguistik bagi masyarakat non-Mataramam, seperti mereka yang berasal dari komuntias Jawa-Arek, Jawa-Tengger, Madura yang tinggal di wilayah Tapal Kuda, maupun Using.

Komunitas Using di Banyuwangi pun harus merelakan bahasa mereka tidak diajarkan di sekolah-sekolah, demi mematuhi peraturan pemerintah tersebut. Bahkan, mereka pun tidak bersuara ketika sebagian para linguis memosisikan bahasa Using sekedar sebagai bahasa Jawa dialek Using. Apa yang dihasilkan dari pengajaran bahasa Jawa Kulonan bagi para siswa dari etnis Using adalah mulai biasanya mereka dengan bahasa Jawa Kulonan dan juga budaya Jawa Mataraman. Bagi siswa yang tidak mengetahui sejarah panjang konfrontasi Blambangan dengan Mataram Islam, tentu tidak akan merasakan apa-apa, selain bahasa dan budaya baru yang tidak biasa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal berbeda bisa jadi dirasakan oleh generasi muda atau tua yang mendapatkan cerita atau membaca kisah perjuangan masyarakat Blambangan dalam menghadapi dominasi Jawa Mataraman. Bagi mereka, pengajaran bahasa Jawa Kulonan berarti tidak memberikan kesempatan kepada bahasa yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat untuk berkembang dan memperkuat identitas kultural mereka.

Perjuangan di masa Orba

Beberapa budayawan yang membaca sejarah Blambangan masa lalu dan yang berada dalam pengaruh hasrat untuk menegaskan serta memperkuat identitas Using berusaha untuk melakukan kajian mendalam terhadap kelayakan bahasa Using sebagai bahasa, bukan sekedar dialek dari bahasa Jawa. Rintisan dari usaha linguistik tersebut sudah dilakukan sejak masa Orde Baru, khususnya oleh (alm) Hasan Ali, salah seorang budayawan keturunan Pakistan, dalam bentuk penulisan Kamus Bahasa Using. Meskipun mendapatkan pengakuan akademis dari para linguis, usaha untuk membuat tata bahasa dan kamus bahasa Using yang dilakukan oleh Hasan Ali dan rekan-rekannya belum mendapatkan repons memuaskan dari para pendidik di sekolah-sekolah. Selain karena belum ada peraturan yang membolehkannya, sebagian besar guru di Banyuwangi berasal dari Jawa sehingga mereka tidak menguasai bahasa Using, di samping belum adanya pedoman baku tentang pembelajarannya. Meskipun demikian, rezim negara juga memberikan keleluasaan bagi para budayawan untuk menggelar acara berbahasa Using di radio khusus pemerintah daerah (RKPD). Hal itu merupakan jalan tengah yang ditempuh rezim negara dalam mengakomodasi suara para budayawan.

Menyikapi dorongan para budayawan, Bupati Purnomo Sidiq, sebagai aparatus negara, ikut mendukung gagasan untuk memasukkan bahasa Using sebagai muatan lokal. Pada tahun 1994, Purnomo Sidiq melontarkan gagasan itu pada Kongres Bahasa Jawa di Batu dan di Solo. Pada tahun 1996 ia menindaklanjuti dengan mengeluarkan SK Bupati Nomor 428 tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku-buku Materi Bahasa Using sebagai Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyuwangi.1 Bagi para budayawan dan intelektual Using, SK ini merupakan lompatan yang luar biasa, karena Bupati yang nota-benenya berasal dari Jawa Mataraman yang selama ini diidentikkan sebagai pihak dominan, ternyata mau mengakomodasi keinginan mereka dalam bentuk SK yang tentu saja memberikan legitimasi bagi aktivitas-aktivitas lanjutan. Terlepas dari upaya si Bupati untuk mendapatkan konsensus politik dari warga Using dengan membuat kebijakan tersebut, tindak lanjut dari SK tersebut pun dijalankan. Pada awal 1997, uji coba untuk menjadikan bahasa Using sebagai muatan lokal dilaksanakan di 3 sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi, Rogojampi, dan Kabat, sebagai basis komunitas Using selain di Glagah, Kalipuro, Srono, Songgon, Cluring, Giri, Gambiran, Singojuruh, Licin, dan Genteng. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memang tidak langsung menerapkan untuk seluruh sekolah di Banyuwangi karena banyak sekolah sempat menolak memasukkan bahasa Using dalam muatan lokal, khususnya sekolah dari daerah yang etnis Jawa dan Maduranya lebih mendominasi.2 Muncul persepsi bahwa kebijakan ini akan menjadikan para siswa non-Using akan diwajibkan menggunakan bahasa Using dalam kehidupan sehari-hari, padahal tujuannya hanya sekedar mengenalkan. Lambat laun kebijakan ini bisa berkembang ke sekolah lainnya, ketika sedikitnya ada 10 sekolah di tiga kecamatan yang menerapkan pembelajaran bahasa Using yang kemudian berlanjut hampir di tujuh kecamatan dengan jumlah 210 sekolah dasar yang menerapkannya.

Para budayawan sangat sadar betapa bahasa memegang peran signifikan dalam mengkonstruksi pemahaman kultural sebuah komunitas atau masyarakat. Bukan hanya sebagai penanda atau indeks dari sebuah komunitas, lebih dari itu, bahasa merupakan medium untuk merepresentasikan budaya dan memperkuat solidaritas komunal di antara para anggota yang berlatar sosial berbeda (Duranti, 1997). Ketika bahasa lokal Using diperbolehkan masuk kurikulum, maka tujuan ideal untuk memperkuat identitas komunitas ini lebih mudah dilakukan karena para siswa tidak harus susah-payah mempelajari bahasa Jawa Kulonan dan mereka juga bisa lebih fokus dalam mempelajari bahasa ibu sendiri. Selain itu, konstruksi identitas berbasis bahasa lokal juga diharapkan bisa memperkuat solidaritas untuk mengikis ketergantungan linguistik dan kultural terhadap kekuatan Jawa-Mataraman yang di masa lalu didentifikasi sebagai penindas.

Kesadaran akan keterhubungan erat antara bahasa dan identitas etnis menjadi pijakan utama kaum budayawan yang getol memperjuangkan bahasa Using sebagai bagian integral dalam pendidikan. Dalam konteks kelompok minoritas, perjuangan untuk mewariskan penguasaan bahasa ibu bagi generasi penerus merupakan perjuangan politik kebahasaan yang diharapkan akan memperkuat ikatan komunal dan kesamaan identitas di antara anggota kelompok. Appiah (2005: 102) menawarkan konsepsi pemikiran berikut terkait pentingnya bahasa ibu bagi kelompok minoritas. Menurutnya, kelompok-kelompok minoritas memiliki kepentingan dalam hal penguasaan anak-anak mereka terhadap bahasa politis; tetapi secara tipikal mereka juga memiliki perhatian—berakar dari hubungan antara bahasa dan identitas—bahwa anak-anak mereka harus menguasai bahasa mereka sendiri. Ketersediaan bahasa minoritas pada tataran yang lebih besar merupakan kondisi untuk menjalankan opsi identitas yang paling memungkinkan, untuk menghidupkan kehidupan di mana penalaman seseorang sebagai anggota sebuah kelompok dibentuk, ditafsir, dan dimediasi melalui bahasa-nya. Hal ini berarti bahwa anak-anak dari kelompok minoritas yang mana untuk mereka opsi tersebut masih bersifat terbuka harus menguasai bahasa mereka yang akan lebih baik menjadi bagian dari proses pendidikan: serta, menyediakan kesempatan bagi mereka untuk belajar bahasa politis, sehingga mereka bisa menerima opsi tersebut tanpa merasa terjebak dalam identitas minoritas yang tidak bisa mereka tolak.

Perasaan tidak malu dan minder untuk menggunakan bahasa Using yang tengah di-uji-coba-kan oleh rezim negara di tingkat kabupaten merupakan target antara untuk memantapkan identitas Using bagi anak-anak dan generasi muda. Mereka adalah Lare-lare Using yang sedini mungkin mengenal bahasa mereka sendiri yang sejalan dengan usaha kampanye keunikan kesenian dan heroisme kisah perjuangan para pendahulu di zaman Blambangan. Melalui penyiapan secara dini, generasi penerus komunitas Using tidak akan lagi mengidentifikasikan diri mereka dengan Jawa-Banyuwangi yang masih ada unsur Jawa-nya, meskipun hal itu tidak dimaksudkan sebagai bagian dari Jawa-Kulonan. Memutus mata rantai linguistik bahasa Jawa Kulonan dalam institusi akademis—meskipun belum diterapkan di seluruh sekolah di wilayah Using—berarti memutus mata rantai keminderan akan julukan atau labelisasi Using. Dengan demikian, generasi penerus akan memiliki kebanggaan dan kesiapan untuk meneruskan bahasa dan budaya sekaligus terus menumbuhkan, mengembangkan, dan memberdayakan identitas Using.

Bahasa Using di masa Reformasi: Legitimasi sebuah identitas

Perjuangan untuk melegitimasi bahasa Using dalam institusi akademis akhirnya bisa diwujudkan pada masa pasca Reformasi. Adalah Bupati Samsul Hadi yang pada tahun 2003 mengesahkan bahasa Using sebagai bagian kurikulum bermuatan lokal untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di seluruh Banyuwangi, tanpa memandang latar bekalang etnis mereka. Kebijakan ini disambut antusias oleh para budayawan, tokoh adat, maupun intelektual berlatar Using. Hasan Sentot (2008) menjelaskan di blog-nya sebagai berikut.

“Alhamdulillah, setelah puluhan tahun perjuangan, akhirnya Bahasa Using diajarkan di tingkat SD dan SMP. Ini tidak lepas dari uapaya keras dari Budayawan yang tergabung dalam Dewan Kesenian Blambangan (DKB) dan Budayawan Hasan Ali yang menyusun Kamus Using. Berangsung-angsur wong Using juga mulai menunjukkan eksistensi dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan sempat menempatkan Syamsul Hadi yang orang Using sebagai Bupati, meski akhirnya terjerat sejumlah kasus korupsi. Sebelumnya, Bupati Banyuwangi selalu dijabat orang dari luar dan tentara tentunya…Saat Orde Baru, ternyata meneruskan Mataram. Bisa percaya bisa tidak, dua pejabat Bupati banyuwangi berasal dari Mojokerto (dulu Majapahit), yaitu Djoko Supaat dan T. Purnomo Sidik. Saat Mataram menguasai Blambangan, juga menggunakan background Majapahit dalam cerita Damarwulan untuk mendiskreditkan Raja Blambangan.”

Ucapan “Alhamdulillah, setelah puluhan tahun perjuangan” menegaskan ungkapan syukur dari Hasan sebagai salah seorang intelektual berlatar Using karena perjuangan panjang yang dilakukan sejak awal Orde Baru akhirnya membuahkan hasil manis pada masa Reformasi. Bahasa Using yang dulu dimarjinalkan oleh kekuatan Mataraman dari para penguasa sebelumnya, bisa dijadikan muatan kurikulum di SD dan SMP. Nuansa politis yang dikonstruksi dalam pendapat Hasan semakin kentara ketika persoalan bahasa tersebut dikaitkan dengan keberhasilan banyak warga Using dalam “berbagai aspek kehidupan”. Dan, rujukan utama bagi keberhasilan tersebut adalah terpilihnya Syamsul Hadi sebagai bupati Banyuwangi. Artinya, politik identitas melalui bahasa Using berjalin-kelindan dengan posisi politis yang sekian puluh tahun tidak pernah disandang oleh warga Using. Tentu saja, penyejajaran tersebut merupakan sesuatu yang wajar, karena warga Using yang selama ini mengklaim sebagai penerus langsung trah Blambangan selalu berada dalam posisi subordinat di tanah mereka sendiri akibat fakta politis yang tidak pernah memenangkan mereka. Namun, upaya untuk terlalu membanggakan Bupati Syamsul sebagai orang Using, pada akhirnya, sedikit mengabaikan usaha yang dilakukan Purnomo Sidiq yang menginisiasi penerapan bahasa Using sebagai muatan lokal pada era sebelum Reformasi.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, bisa kami katakan bahwa kemenangan akan bahasa merupakan kemenangan politik dari kelompok subordinat yang secara kultural-historis semestinya menempati posisi ordinat atau dominan. Digemarinya lagu-lagu Banyuwangen yang berbahasa Using sejak zaman kemerdekaan sampai masa Reformasi dianggap belum cukup karena posisi di ranah akademis dan politis belum diraih. Dengan diputuskannya bahasa Using sebagai muatan lokal, maka pembalikan posisi politiko-linguistik yang pada awalnya dikuasai oleh pendatang dengan sokongan rezim kurikulum di tingkat pusat bisa berlangsung. Kalau sebelum keputusan yang diambil Bupati Syamsul anak-anak Using harus mau belajar bahasa Jawa Mataraman, dengan keputusan tersebut mereka hanya butuh belajar bahasa ibu sendiri. Dengan demikian, mereka tidak harus terbebani harus belajar bahasa Mataraman serta secara politis bisa diperkenalkan mulai dini dengan bermacam aspek kultural yang direpresentasikan melalui praktik berbahasa.

Melalui pengajaran bahasa Using kepada para siswa Jawa dan Madura, misalnya, posisi dominan secara simbolik bisa diwujudkan, karena bahasa mereka yang pada masa lampau dianggap menindas bisa diarahkan sesuai keinginan para budayawan dan birokrat yang berkiblat atau menjadikan bahasa dan budaya Using sebagai rezim kebenaran yang harus dituruti. Maka, untuk memperkuat posisi politis tersebut, meskipun banyak mendapat kritik dari akademisi maupun masyarakat non-Using, kebijakan pemberlakukan bahasa Using sebagai muatan lokal tetap dilaksanakan di masa Bupati Syamsul Hadi. Legitimasi formal dari penguasa, dengan demikian, menjadi faktor penting yang menopang kebanggaan bagi para aktor di balik pengusahaan bahasa Using dalam kurikulum muatan lokal sekolah. Lebih jauh lagi, pilihan menjadikan bahasa Using sebagai muatan kurikulum lokal di Banyuwangi serta menginvestasi makna beraroma pembalikan politis dari kekuatan dominan—Mataraman—merupakan pilihan cerdas dari para budayawan dan aparatus negara. Hal itu tidak hanya mengkonsolodikasikan kekuatan politiko-linguistik bagi generasi penerus komunitas, tetapi juga menegaskan kepada masyarakat non-Using tentang peralihan posisi politis di bumi Blambangan.

Meskipun rezim penguasa berganti kepada bupati yang bukan berasal dari etnis Using, penetapan bahasa Using sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal tetap dipertahankan. Ketika Ratna Ayu Lestari (selanjutnya disingkat RAL) terpilih sebagai Bupati Banyuwangi periode 2004-2009, dia membuat keputusan yang memperkuat keputusan yang dibuat Bupati Syamsul. Bupati RAL mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembejalaran Bahasa Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar. Meskipun selama kepemimpinannya banyak ditentang oleh budayawan, tokoh adat, dan seniman karena dianggap kurang atau tidak berpihak kepada penguatan masyarakat dan budaya Using, ternyata RAL masih memberikan perhatian kepada bahasa Using dengan Perda tersebut. Meskipun demikian, RAL tetap dianggap tidak melakukan usaha konkrit dalam pembejalaran bahasa Using karena, dia memangkas anggaran penerbitan buku sebesar Rp. 150.000.000 yang biasanya dianggarkan oleh rezim sebelumnya.

Berikut ini kami kutipkan beberapa pasal penting dari Perda yang dijadikan dasar berpikir dan bergerak para aktor kultural untuk menegaskan legitimasi penerapan bahasan Using sebagai muatan lokal.

Pasal 3

Pembelajaran bahasa Using sebagai kurikulum muatan lokal wajib dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, di Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 4

Sekolah pada jenjang pendidikan dasar wajib mengajarkan bahasa daerah lainnya yang masih dipelihara dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat sekitarnya sesuai latar belakang bahasa ibu peserta didik atau pilihan wali peserta didik.

Dengan dua pasal di atas, implikasi lanjutnya adalah bahwa bahasa Using wajib diajarkan sebagai muatan lokal di seluruh SD dan SMP—baik negeri maupun swasta—di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Termasuk di sekolah-sekolah yang berbasis etnis Jawa dan Madura. Para siswa harus belajar bahasa Using, selain bahasa Jawa dan Madura. Terdapat 5 materi yang diajarkan dalam pembelajaran, yakni “cara membaca”, “mendengarkan”, “menulis”, “sastra Using”, dan “berbicara”. Meskipun terdapat banyak kendala dalam penerapannya, kebijakan ini tetap dijalankan. Bagi generasi tua, kewajiban tersebut bisa jadi hanya dianggap sebagai kewajiban di sekolah buat anak-anak mereka. Namun, bagi para siswa, kewajiban tersebut merupakan bentuk institusionalisasi sejak usia pendidikan dasar kepada mereka terkait keunggulan bahasa dan budaya Using. Artinya, usaha simbolik untuk membalik logika politik bahasa bisa berimplikasi terhadap penguatan eksistensi budaya Using sebagai identitas yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi.

Menariknya, idealisasi yang diyakini oleh para aktor kultural di Banyuwangi terkait pembelajaran bahasa Using harus berhadapan dengan kebijakan kurikulum yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Antariksawan Jusuf (2014) mencatat bahwa dengan aturan pada Kurikulum 2013 yang mengharuskan seorang guru tingkat SMP mengajar mata pelajaran sesuai dengan keahliannya menjadikan tak seorang guru pun yang mengajarkan bahasa Using karena tidak ada di antara mereka yang bergelar Sarjana Bahasa Using. Celakanya lagi, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, per April mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal wajib di Sekolah/Madrasah, di mana bahasa daerah di Jawa Timur hanya terdiri dari Bahasa Jawa dan Bahasa Madura. Dan, sama sekali tidak menyebut bahasa Using. Artinya, dua peraturan yang berasal dari pusat dan provinsi sama sekali tidak melegitimasi pembelajaran bahasa Using di Banyuwangi.

Pergub ini diposisikan sebagai ancaman terhadap eksistensi bahasa Using sebagai identitas masyarakat Banyuwangi, atau lebih tepatnya komunitas Using. Antariksawan (2014) menyebutnya sebagai “lonceng kematian bahasa Using”. Lebih jauh ia menjelaskan:

…Peraturan Gubernur yang sewenang-wenang ini makin mempercepat proses kematian Bahasa Using…Tanpa aturan yang membela keberadaannya, masa depan Bahasa Using sudah suram. Secara teori, peraturan itu mengancam keberlangsungan bahasa Using, sesuatu yang sangat bertentangan dengan rumusan para founding fathers negara ini. Yaitu kebudayaan Indonesia adalah sumbangsih puncak-puncak kebudayaan lokal. Suatu hukum besi yang memberi ruang kebudayaan daerah untuk maju pesat. Artinya, kegelapan yang sama mengintai pada eksistensi masyarakat etnik Using Banyuwangi yang berjumlah hampir satu juta orang. Sebuah jumlah yang sangat signifikan untuk mempertahankan identitasnya. Tanpa Bahasa Using sebagai pelajaran, kematian Bahasa Using semakin cepat. Dan kematian bahasa ini ke depan akan memusnahkan kesenian Gandrung, misalnya. Karena lirik-lirik lagu dalam kesenian Gandrung atau upacara-upacara tradisional lainnya misalnya ritual trance Seblang, Kebo-keboan dan ritual lainnya, menggunakan bahasa Using. Pada akhirnya, keberadaan masyarakat Using yang menjadi sasaran. (Antariksawan, 2014)

Wacana yang dikonstruksi oleh Antariksawan sebagai intelektual Using lebih menekankan kepada apek legali-formal dalam pengembangan dan pemapanan bahasa Using sebagai bentuk identitas komunitas Using di Banyuwangi. Pergub yang dikatakan “sewenang-wenang” tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun budayawan yang sudah sekian tahun memperjuangkan legitimasi bahasa Using di SD maupun SMP. Asumsi konseptual yang dibangun adalah terdapat relasi langsung antara keberadaan peraturan yang melindungi kurikulum lokal bahasa Using dengan pembiasaan anak-anak Using dan juga anak-anak Banyuwangi dalam menggunakan bahasa ini. Karena dengan belajar di sekolah, mereka akan bisa mengetahui dan memahami lebih jauh signifikansi bahasa Using. Sebenarnya, logika ini merupakan cara pandang formalistik dalam memahami eksistensi bahasa ibu di tengah-tengah masyarakat. Namun, cara pandang ini memang masih dibutuhkan di tengah-tengah semakin terbukanya hubungan antara satu etnis dengan etnis lain di Banyuwangi. Ketika anak-anak tidak dibiasakan untuk mempelajari bahasa ibu, sangat mungkin mereka akan lebih suka memilih bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang sudah semakin biasa di Banyuwangi.

Lebih jauh lagi, untuk memperkuat argumennya, Antariksawan menghubungkan ketiadaan payung hukum pengajaran bahasa Using dengan ancaman terhadap semakin tergerus atau terpinggirkannya budaya Using, dalam hal ini kesenian dan ritual. Gandrung, seblang, kebo-keboan, sebagai ritual yang menggunakan bahasa Using dimunculkan untuk meyakinkan pembaca tentang pentingnya payung hukum bagi pengajaran bahasa ini. Tentu saja, yang dimaksudkan Antariksawan adalah bahwa ketika bahasa maupun mantra yang digunakan dalam ekspresi kultural tersebut tidak bisa lagi dipahami oleh generasi penerus, maka dikhawatirkan mereka tidak akan menggemari gandrung, kebo-keboan, seblang, dan ritual lain. Apa yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Antariksawan adalah kenyataan bahwa di banyak komunitas Using yang masih menggunakan bahasa Using sebagai bahasa sehari-hari, utamanya mereka yang bertempat tinggal di dusun. Selain itu, korelasi antara pengajaran bahasa Using bagi para siswa Jawa, Madura, Mandar, China, dan etnis-etnis lain, juga tidak menjadi bahasan. Karena mereka tentu tidak begitu membutuhkan pelajaran bahasa Using. Mobilisasi ketakutan akan punahnya bahasa Using yang berarti pula terpinggirkannya budaya dan masyarakat atau komunitas Using merupakan formasi diskursif yang lebih digunakan untuk negosiasi kepentingan identitas komunitas Using itu sendiri.

Kritik yang dilancarkan Antariksawan, rupa-rupanya, juga diikuti oleh para aktor kultural di Banyuwangi. Dewan Kesenian Blambangan (selanjutnya disingkat DKB), mengirimkan surat protes kepada Gubernur Soekarwo terkait dikeluarkannya Pergub Nomor 19 Tahun 2014. Lebih lanjut, DKB akan memboikot pagelaran seni-budaya yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi jika bahasa Using tidak dimasukkan ke dalam pembelajaran bahasa lokal versi pemerintah provinsi (Ika Ningtyas, 2015). Sebagai implikasi dari peraturan ini, sejumlah sekolah mulai tidak mengajarkan bahasa Using, karena tidak diwajibkan oleh pemerintah provinsi, sebagai institusi di atas pemerintah kabupaten. Tentu saja, gerakan boikot pagelaran seni-budaya ini menarik untuk dicermati lagi. Ancaman boikot ini merupakan bentuk ‘terapi kejut’ terhadap pemerintah provinsi, karena selama ini kesenian Banyuwangi sering menjadi andalan provinsi untuk mengisi acara-acara mereka, termasuk sebagai duta seni ke tingkat nasional maupun internasional. Tujuan ancaman tersebut, tentu saja, agar aparat pemerintah provinsi mau menimbang-ulang ataupun merevisi keputusannya. Namun, apakah para pengurus DKB mewujudkan ancaman tersebut? Sampai dengan tulisan ini dibuat, belum ada realisasi dari ancaman tersebut. Apalagi yang mengirim duta seni adalah dinas-dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan.

Melanjutkan perjuangan linguistik

Sebenarnya, perjuangan untuk memperkuat kedudukan bahasa Using tidak hanya cukup melalui legalisasi SK ataupun membawanya ke forum-forum seminar. Apalagi kalau seminar yang dilakukan hanya menjadi jawaban responsif terhadap sesuatu yang mengancam eksistensi bahasa Using. Bukan pula sekedar sebagai usaha untuk melegitimasi perubahan dari Using menjadi Osing atau Oseng. Apa yang dilakukan Antariksawan Jusuf dengan menerbitkan novel dwi bahasa NAWI BKL INAH serta publikasi hasil lomba penulisan cerpen berbahasa Using merupakan sebuah bentuk perjuangan nyata untuk menyebarluaskan bahasa di ujung timur Jawa ini di tengah-tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Paling tidak, ketika tersedia banyak terbitan sastra dalam bahasa Using, anak-anak, remaja, dan generasi muda bisa mendapatkan rujukan-rujukan yang mudah.

Apa yang perlu diperhatikan adalah adanya usaha sekelompok orang yang merasa memiliki legitimasi untuk mengurusi pengembangan bahasa Using, tetapi mereka sebenarnya hanya memanfaatkan momentum Pergub yang sedang ramai tersebut. Kehadiran orang-orang seperti ini tidak akan banyak membawa keberdayaan bagi bahasa Using itu sendiri, tetapi sekedar memperkuat posisi tawar mereka dalam peta kebahasaan, sementara mereka tidak mengerti atau belum pernah melakukan kajian tentang bahasa Using. Celakanya, seringkali orang-orang seperti itulah yang memiliki kedekatan akses terhadap birokrasi karena rajin melakukan lobi-lobi untuk mensukseskan program mereka. Sementara, orang-orang yang benar-benar memperjuangkan bahasa Using menjadi termarjinalkan.

Terlepas dari persoalan di atas, para pemerhati, akademisi, intelektual, dan budayawan yang memiliki kepedulian sudah saatnya memperbanyak kajian tentang bahasa dan sastra Using dan mempublikasikannya. Para sastrawan juga mesti memperbanyak terbitan dengan bahasa Using serta mengangkat kompleksitas kultural masyarakat. Semakin banyaknya publikasi, sekali lagi, akan menegaskan bahwa bahasa dan sastra Using tidak akan kehabisan bahan. Implikasinya, ketika ada pihak-pihak yang berusaha mematikan bahasa ini, mereka akan berhadapan dengan kenyataan kayanya bahasa Using. Selain itu, pengayaan aspek kajian bahasa Using mutlak dibutuhkan. Mempelajari hasil-hasil kajian sebelumnya bisa menjadi modal bagi kajian-kajian yang bersifat up to date dan kontekstual, sehingga bahasa Using memiliki pijakan akademis yang kuat untuk terus diperjuangkan sebagai bahasa yang layak dijadikan penyemai identitas Banyuwangi, di samping keberadaan bahasa Jawa Kulonan dan Madura.

Keterangan

Penelitian bersama: Andang Subaharianto – Albert Tallapessy – Ikwan Setiawan

*Tulisan pendek ini merupakan sebagin kecil dari penelitian kami yang berjudul “POLITIK IDENTITAS ETNIS PASCA REFORMASI: Studi Kasus pada Masyarakat Tengger dan Using”. Sebagai penelitian yang belum selesai, tulisan ini masih membutuhkan perbaikan, khususnya dengan memasukkan data-data baru. Dalam tulisan ini kami tidak akan membahas aspek linguistik bahasa Using, tetapi fokus kepada bagaimana proses pembakuan bahasa Using dalam hubungannya dengan identitas Using di Banyuwangi.

Catatan akhir

1 Lihat, “Bahasa Using Banyuwangi Menjadi Bahasa Multietnis”, tersedia di: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/19625/lihat/kategori/7/lihat/kategori/2/Sospol, diunduh 18 Mei 2015.

2 Ibid.

Pustaka acuan

Appiah, Kwame Anthony. 2005. The Ethics of Identity. Princeton: Pricenton University Press.

Duranti, Alessandro. 1997. Introduction to Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal wajib di Sekolah/Madrasah.

Sentot, Hasan. 2008. “Ada Apa dengan Wong Using”, tersedia di: http://hasansentot2008.blogdetik.com/2009/01/15/ada-apa-dengan-wong-Using/, diunduh 18 Agustus 2011.

Yusuf, Antariksawan. “Lonceng Kematian Bahasa Using”. Jawa Pos, 12 Oktober, 2014.

Sumber foto: Facebook Antariksawan Juyuf, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208372740984057&set=a.1083262089713.2014720.1471193799&type=3&theater

Share This:

About Ikwan Setiawan 179 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

2 Comments

  1. blambangan memang punya identitas tersendiri dan menjadi bagian dari majapahit. kisah blambangan yang selalu berparadox antara baik dan buruk bisa menjadi pemicu semangat masyarakat itu sendiri. Bahasa Osing secara kultural verbal sebenarnya sudah bisa didengar hingga ke jawa tengah, melalui lagu dan seni. Hanya memang benar, untuk ranah intelektual lingustik masih belum mendapatkan posisi yang semestinya.

    Dari pandangan masyarakat umum seperti saya, kajian kajian tentang budaya sebenarnya dari masyarakat Blambangan (yang tidak dipelintir belanda atau mataraman) sendiri harus mulai digali dan disebarluaskan. dari kajian budaya itu identitas osing sendiri akan muncul. permasalahan terbesar sebenarnya bukan dari ranah lingusitik, tapi dari penggalian kembali budaya osing asli.

    banyak masyarakat osing asli masih hidup terbelakang. pemangku birokrasi dan akademisi di BWI kebanyakan merupakan pendatang dari “kulonan dan madura”.

    termikasih infonya. 😀

1 Trackback / Pingback

  1. Bahasa Using: Perjuangan panjang sebuah identitas | MATATIMOER Institute for Cultural Studies and Community Development

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*