Melakoni cultural studies: Sebuah catatan tentang pengalaman

Arah yang (mulai) bergeser
Memperkenalkan cultural studies (selanjutnya disingkat CS) di Jurusan Sastra Inggris di Fakultas Sastra Universitas Jember adalah proses dinamis yang membutuhkan strategi ngakali; sebuah strategi yang dijalankan dengan cara beriasat secara liat dalam menghadapi kekakuan disiplin. Pembelajaran dan pengkajian sastra berorientasi pada aspek tema, pesan moral, dan konflik psikologis dan sosial, merupakan rezim kebenaran yang dirasionalisasikan dengan kepentingan “untuk segera lulus kuliah” melalui varian diskursifnya, seperti “tidak usah ndakik-ndakik, kamu ndak mungkin bisa”, “tidak usah membahas yang abot-abot, otakmu ndak nutut”. Akibatnya, sampai dengan awal 2000-an, meskipun sudah ada seorang mahasiswa konsentrasi linguistik yang menggunakan perspektif semiotika mitos Barthesian untuk mengkaji cover majalah, paradigma CS masih dianggap sebagai kerangka teoretis yang belum perlu diajarkan di bangku kuliah S-1 dengan beberapa asumsi akademis, seperti (1) tidak jelas pijakan teoretis dan kerangka metodologisnya dan (2) terlalu melebih-lebihkan budaya pop sebagai objek kajian.

Kemapanan kurikulum di Jurusan mulai bisa diakali, ketika saya dan beberapa dosen muda menyelesaikan kuliah di Universitas Gadjah Mada, baik yang menempuh S2 Kajian Budaya dan Media maupun Sastra. Alih-alih mengubah secara radikal, konsep ngakali digunakan untuk bermanuver di tengah-tengah rezim kurikulum yang masih sulit untuk diubah. Kesempatan untuk mengelola seminar kami manfaatkan untuk mendatangkan pembicara-pembicara yang memiliki kompetensi dalam kajian sastra ‘beraroma’ CS. Dalam rapat-rapat Jurusan, kami juga meyakinkan para senior bahwa perkembangan kajian sastra sudah cukup luas dan mengarah ke relasi tekstual-kontekstual. Selain itu ‘kuliah singkat’ terkait CS yang dipelopori oleh para sarjana sastra seperti Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart Hall, dan Tony Bennett tidak lupa kami selipkan. Paling tidak, para dosen yang awalnya menuduh kajian ini tidak penting menjadi tahu betapa kompleksnya CS.

Mengampu matakuliah Theory of Literature, Literary Criticism, dan Literary Research Methodology merupakan kesempatan untuk terus mewacanakan beberapa perspektif CS ke dalam proses perkuliahan. Teori hegemoni, materialisme kultural, representasi, historisisme baru, feminisme/posfeminisme maupun queer—tentu dengan sekian modifikasi untuk keperluan mahasiswa S1—menjadi menu teoretis untuk membaca-ulang karya-karya klasik dan karya-karya sastra pop. Demikian pula dengan poskolonialisme yang menjadi perspektif untuk membaca karya sastra diasporik serta posmodernisme untuk membaca karya-karya fiksi-sains, distopian, dan realisme magis yang perkembangannya cukup pesat di wilayah metropolitan. Paling tidak, dengan politik ngakali tersebut, sejak angkatan 2008 para mahasiswa mulai tertarik untuk menerapkan kerangka teoretis ala CS untuk skripsi mereka. Bahkan, beberapa mahasiswa konsentrasi linguistik juga sudah menggunakan critical discourse analysis dan semiotika mitos Barthesian untuk skripsi mereka; melampaui cara pandang deskriptif kajian linguistik.

Usaha-usaha untuk terus memperkenalkan CS sebagai disiplin antardisipliner dengan kerangka teoretik dan metodologisnya merupakan ‘politik akademis’ yang bisa kita lakukan dalam tingkatan terkecil. Mengingat belum adanya jurusan kajian budaya dalam level S1, memasukkan CS dalam kajian berorientasi tekstual-kontekstual merupakan pilihan untuk terus mengupas bermacam konstruksi diskursif dengan beragam kepentingan ideologisnya dalam karya sastra yang berjalin-kelindan dengan kondisi kontekstual. Dalam kondisi demikian, CS ditempatkan—meminjam istilah McEwan (2002)—sebagai hidden discipline di tengah-tengah arus utama yang menuntut keketatan akar ilmu, sehingga tampak tidak pe-de untuk berdiri sebagai sebuah prodi tersendiri. Memang, kesan yang muncul adalah bahwa CS hanya difokuskan pada kajian tekstual, sementara isu-isu terkait kehidupan sehari-hari, perjuangan kelas buruh dan kelompok-kelompok subordinat, dan dinamika gaya hidup dalam pusaran ekonomi pasar hanya diteropong dari menara gading. Namun, sekali lagi, realitas itu merupakan implikasi dari pilihan disiplin Sastra Inggris yang menggunakan teks-teks berbahasa Inggris sebagai objek kajiannya.

Paling tidak, dalam tingkatan mikro, selain untuk kepentingan kajian, bekal CS bisa memberikan satu cara pandang baru bagi mahasiswa dan kolega dosen ketika mereka berada dalam kehidupan sehari-hari. Betapa dunia yang tampak sangat biasa ini menyimpan kompleksitas, kontestasi ideologis dan kepentingan, pemapanan relasi kuasa, dan perjuangan kelas yang terus berlangsung. Memang, sebagian kecil pemikir memandang sudah saatnya memikirkan perspektif “CS pasca-hegemoni” dikarenakan dominasi kekuatan transnasional—modal dan militer—pasca 9/11, sehingga tidak memadai lagi menggunakan perspektif hegemoni (Thoburn, 2007). Namun, pemapanan relasi kuasa melalui formasi diskursif dan proses semiosis masih terus berlangsung dalam budaya populer dan kehidupan sehari-hari dalam bentuknya yang semakin menarik serta melibatkan tidak hanya pemodal lokal, tetapi juga pemodal nasional dan internasional. Artinya, akan muncul proses membandingkan antara konstruksi tekstual dengan peristiwa sehari-hari sehingga mereka bisa menyadari—mengikuti pemikiran Johnson (2007)—betapa hegemoni memang tidak cukup dilihat dari gugusan representasional, tetapi juga dalam lingkup praksis. Implikasi yang bisa diharapkan adalah mereka mampu memproduksi wacana—melalui skripsi—yang mampu menjlentrehkan keterhubungan struktur dunia naratif dengan permasalahan kekuasan dalam masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah dipahami.

Memang, penalaran kritis tersebut tidak serta-merta menjadikan dosen dan mahasiswa—dalam keketatan aturan kurikulum dan batasan akademis lainya—menjadi intelektual organik, tetapi pada level paling sederhana tidak akan menjadikan kita traditional intelligentsia yang selalu mengedepankan netralitas ilmu pengetahuan dan memisahkan diri dari persoalan kelas. Usaha akademis ini bisa terus menyuarakan persoalan-persoalan kultural dan kekuasaan dalam batas-batas kajian sastra yang tidak melupakan pentingnya pemahaman kondisi historis partikular, sehingga secara ajeg bisa memproduksi wacana publik dalam level kecil. Paling tidak, kita bisa memproduksi pengetahuan dengan mendekati peran keterlibatan kritis seorang intelektual organik: tidak hanya mendeskripsikan kehidupan sosial berdasarkan aturan ilmiah, tetapi, alih-alih mengartikulasikan perasaan dan pengalaman masyarakat, khususnya dari kelompok-kelompok subordinat (Gramsci, 1971: 9). Dengan cara pandang ini, paling tidak, kita bisa menunjukkan betapa budaya dalam teks tidaklah membentuk subjek seperti robot yang manut (Belsey, 2003: 24), sehingga sangat mungkin dalam kompleksitas naratifnya terdapat resistensi diskursif terhadap kelas dominan atau sangat mungkin pula resistensi tersebut sengaja diinkorporasi untuk kemudian didekonstruksi serta ditata-ulang untuk kembali menegosiasikan kepentingan kelas dominan. Wacana-wacana dalam skripsi, pada akhirnya, juga akan memperkuat posisi CS sebagai konstruk di ruang publik humaniora yang terus-menerus berkomitmen untuk terlibat dalam persoalan ideologis dan politik dengan cara yang berbeda dari ilmu politik maupun partai politik.

Membawa CS ke lapangan
Mengikuti Tri Dharma Perguruan Tinggi, tantangan berikutnya adalah membawa melakoni CS di dalam ranah penelitian dan pengabdian; dua ranah yang sebenarnya bisa menjadi jawaban atas keragu-raguan banyak pihak yang menganggap terlalu berlebihan apabila CS dikatakan bersifat politis dan terlibat dalam persoalan sosial, sedangkan banyak pelaku disiplin ini yang lebih menggemari produk-produk permainan representasional dan terlalu nyaman di menara gading (Mowitt, 2003; Valentine, 2003; Connor, 2003). Pilihan ini sekaligus membawa CS melampaui orientasi tekstual dengan masuk ke dalam kehidupan masyarakat dan budaya lokal yang dinamis dan penuh kontestasi. Namun, kendala pertama yang akan dihadapi adalah peraturan yang dibuat kementerian yang masih memberikan porsi pendanaan yang lebih besar untuk penelitian terapan ketimbang penelitian fundamental yang berorientasi kepada kritik atau temuan teori. Belum lagi kecenderungan masih kuatnya tema-tema residual-ideal tentang budaya tradisional dan budaya bangsa yang sampai saat ini masih banyak diadopsi kementerian pasca Reformasi, meskipun sudah mulai pula dibuka kesempatan untuk membuat kajian-kajian terkait industri budaya dan industri kreatif. Maka, menggunakan CS, pada akhirnya, memang menjadi ‘politik penelitian’ karena kita dituntut untuk tetap berpikir intersipliner dan kritis sembari bersiasat untuk memenuhi persyaratan tematik yang diminta oleh rezim penelitian. Pilihan ini bermanfaat untuk menghindarkan dari repetisi produksi pengetahuan tentang masyarakat dan budaya lokal—khususnya Tapal Kuda—yang tidak mengungkap permasalahan sebenarnya. Selama masa Orde Baru, sebagian besar penelitian budaya di masyarakat Tapal Kuda—Tengger, Jawa Mataramn/Panaragan, Madura, Osing—diarahkan kepada dokumentasi deskriptif kearifan lokal seperti bahasa, kesenian, ritual, dan nilai-nilai luhur yang mendukung budaya nasional.

Sejatinya, masyarakat Tapal Kuda merupakan situs kultural yang penuh dinamika dan tegangan. Kekuatan-kekuatan dominan berbasis agama, jender, politik, ekonomi pertanian dan perkebunan serta kelompok-kelompok subordinat seperti buruh perkebunan, seniman rakyat, saling berkontestasi untuk mengisi ruang dan praktik kultural di wilayah ini, sejak era kolonial hingga pascakolonial. Termasuk bagaimana permasalahan kontestasi jender dalam seni pertunjukan, negosiasi lokalitas melalui ritual yang semakin diwarnai oleh modernitas dan kepentingan kelas pemodal, serta positioning dan negosiasi identitas etnis di tengah-tengah poskolonialitas kultural dan perkembangan industri budaya. Padahal, CS menyediakan beragam pendekatan untuk membaca kompleksitas dalam masyarakat dan budaya lokal. Sebagaimana dipaparkan Kuan-Sing Chen (1998: 3), CS—paling tidak dengan kompleks Althusserian-Foucauldian-Gramscian—menekankan kepada kekhususan historis dan wilayah yang memungkinkan untuk melihat secara kritis kompleksitas persoalan kultural dalam beragam aspeknya. Inilah yang akan memberikan CS energi sekaligus memaksanya untuk terus menelisik masih kuatnya struktur hegemonik: kapitalisme, neokolonialisme, patriarki, heteroseksisme, dan lain-lain. Dalam konteks masyarakat Tapal Kuda bisa ditambahkan dinamika dan kompleksitas masyarakat dan budaya lokal sebagai akibat dari keinginan untuk terus menghadirkan sebagian yang tradisional di tengah-tengah hasrat untuk menjadi semakin modern.

Pengaruh rezim kebenaran penelitian budaya adiluhung merupakan faktor yang belum bisa dihilangkan sepenuhnya. Apalagi rezim pasca Reformasi juga masih menekankan pentingnya budaya daerah sebagai identitas budaya bangsa di tengah-tengah lalu-lintas globalisasi dan penerapan kapitalisme neoliberal dalam sistem ekonomi-politik negara (Setiawan, 2011). Bahkan, rezim Presiden Jokowi-JK yang terkenal dengan slogan Revolusi Mental-nya dan yang digadang-gadang membawa perubahan fundamental dalam aspek kebudayaan, masih mengidealisasi gagasan budaya adiluhung yang diposisikan sebagai penopang bagi pertumbuhan fundamental ekonomi dalam arahan sistem pasar bebas. Implikasi diskursif dari ‘pengawetan kultural’ ini adalah repetisi esensialisme yang menempatkan lokalitas sebagai entitas beku dan selalu mensubsidinya dengan makna-makna romantik, sementara masyarakat sudah hidup dalam kehidupan yang semakin modern.

Dalam perkembangannya, mulai menguat pula usaha untuk mentransformasi cara pandang esensial ke dalam—mengikuti pemikiran Huggan (2001)—eksotika pascakolonial, sebuah rezim kultural yang menginkorporasi, mengkomodifikasi, dan mengartikulasikan eksotisme lokal ke dalam mesin industri budaya dan industri pariwisata yang diwarnai ‘percumbuan manis’ antara kehendak untuk terus menegosiasikan kekuatan budaya lokal sebagai penanda khusus identitas dan kehendak untuk mendapatkan keuntungan devisa. Beberapa akademisi cukup bersemangat mendukung melalui bermacam wacana strategis yang mereka sampaikan melalui forum-forum yang diadakan birokrat kebudayaan, sampai-sampai menegasikan bermacam kritik terhadap kebijakan re-eksotisasi itu. Acara seperti Jember Fashion Carnival, Banyuwangi Ethno Carnival, Banyuwangi Beach Jazz Festival, dan Parade Gandrung Sewu mendapatkan legitimasi akademis. Demikian pula dengan liputan media massa—baik cetak, televisi, maupun online—yang berkontribusi memperkuat wacana publik tentang signifikansi lokalitas yang di-karnaval-kan bagi penumbuhan ekonomi kreatif dan industri pariwisata. Ironisnya, karnivalisasi budaya lokal tersebut hanya menjadi selebrasi hiperealitas tanpa menimbang gerakan nyata untuk memperkuat keberadaan komunitas-komunitas kultural di tingkat bawah.

Di tengah-tengah rezim penelitian dan kompleksitas kultural tersebut, melakoni CS memang menuntut kerja ekstra. Kami mesti menelisik secara mendalam konstruksi dan relasi dalam masyarakat dan budaya di Tapal Kuda. Para informan utama yang sekaligus menjadi juru bicara keunikan kultural sudah terbiasa dengan para peneliti senior yang menanyakan makna ritual dan kearifan lokal. Akibatnya, sangat sulit bagi mereka untuk sekedar bercerita tentang pengaruh modernitas, sementara mereka sudah biasa menonton televisi, generasi muda sudah berpendidikan menengah dan tinggi, telepon seluler dan android sudah biasa, dan sebagian kecil anak muda sudah menjalani hubungan seksual pranikah. Kalangan seniman yang sudah terbiasa mendapatkan proyek dari birokrat juga sulit bicara jujur terkait bagaimana proses subordinasi yang mereka alami. Belum lagi endapan etnosentrisme yang masih berlangsung dalam masyarakat. Karakteristik CS yang bersifat interdisipliner memungkinkan kami untuk terus bereksperimen guna menemukan formula metodologis di lapangan.

Maka, mulai awal tahun 2000-an hingga saat ini, beberapa penelitian non-esensialis mulai dikerjakan. Kontestasi jender dalam pertunjukan gandrung, inkorporasi rezim negara terhadap seni pertunjukan tradisional, hegemoni modernitas dalam kehidupan sehari-hari, relasi dan operasi neoliberalisme dalam praktik kultural, hibriditas sebagai siasat masyarakat lokal untuk survive di tengah-tengah peradaban modern dan pasar, proyek identitas kultural yang disponsori negara, perjuangan praksis kelas subordinat dalam memberdayakan kesenian guna menegosiasikan identitas, serta usaha elit politik lokal untuk memainkan isu-isu etnisitas sebagai penopang ambisi kekuasaan mereka menjadi tema kajian yang mulai dikerjakan oleh beberapa peneliti muda di Universitas Jember. Paling tidak, tulisan-tulisan jurnal dan buku serta paparan dalam seminar terkait tema-tema tersebut menjadi bagian formasi diskursif untuk terus menunjukkan kepada publik akademis tentang daya-guna CS di lapangan. Salah satu isu yang sedang ramai saat ini dalam kajian tekstual dan etnografis terkait lesbianisme, gay, biseksualitas, dan transgender (LGBT) memang belum sempat kami sentuh dalam penelitian lapangan, meskipun dalam kajian sastra sudah mulai dikembangkan. Alasannya adalah bahwa LGBT memang masih direpresi sedemikian rupa dalam masyarakat Tapal Kuda yang sebagian besar masih menabukannya. Namun demikian, bukan berarti LGBT tidak berlangsung.

Tema lain yang mulai dilirik tetapi membutuhkan pendalaman lagi adalah kebijakan budaya yang diterapkan oleh rezim pemerintah kabupaten yang menaungi secara langsung permasalahan budaya lokal. Sebagian besar kebijakan budaya di Tapal Kuda dan Jawa Timur—sebagaimana saya singgung sebelumnya—masih bersifat esensialis, tetapi tidak dalam kerangka strategis. Sebagian kecil, seperti di Banyuwangi, mulai memadukan citarasa global ke dalam selebrasi yang lokal. Sebagian akademisi memilih untuk terlibat dalam perumusan desain kebijakan, sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah lain. Sebagian yang lain menolak untuk terlibat. Keberadaan dua kutub ini juga berlangsung dalam level internasional. McGuigan mempermasalahkan susahnya seorang intelektual kritis yang terbiasa mengkaji aspek-aspek ketidakberesan dan ketidakadilan dalam kebijakan budaya serta tidak terbiasa dengan capaian-capaian solutif untuk menjadi intelektual praktis (1996: 190). Sementara, Tony Bennet menggunakan studi kasus di Australia untuk membincang pentingnya cultural policy studies, di mana dengan mengusung perspektif governmentality Foucauldian dan Habermasian dia menyarankan agar intelektual CS terlibat secara aktif-kritis dalam desain kebijakan budaya dan pelaksanannya sehingga persoalan ini tidak dikerjakan oleh para teknisi kultural (Bennet, 2007). Sementara, Masalahnya adalah bahwa rezim negara pasca Reformasi—si pembuat kebijakan—belum pernah secara serius memikirkan bagaimana mendesain kebudayaan, sehingga apapun saran dari intelektual CS hanya menjadi tumpukan makalah sebagai bahan pertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan. Dalam posisi demikian, kami memang lebih memilih untuk tidak terlibat di dalam pembuatan kebijakan, tetapi tidak lupa untuk mengkritisi dan menunjukkan sisi lemah dari kebijakan yang mereka ambil.

Melibatkan-diri di dalam komunitas
Seorang intelektual adalah seorang individu dengan peran publik khusus….intelektual adalah seorang individu yang diberkati keahlian untuk merepresentasikan, mewujudkan, menyuarakan sebuah pesan, pandangan, sikap, filsafat atau opini untuk publik. Peran ini memiliki garis batas, dan tidak bisa dimainkan tanpa pemahaman menjadi seseorang yang menempatkannya di arena publik guna memunculkan pertanyaan-pertanyaan memalukan, mengkonfrontasi ke-ortodok-an dan dogma (ketimbang memproduksi mereka), menjadi seseorang yang tidak mudah dikooptasi oleh pemerintah dan perusahaan. Raison d’etre-nya adalah merepresentasikan semua orang dan isu yang secara rutin mudah dilupakan atau disembunyikan. Intelektual melakukannya berdasarkan prinsip-prinsip universal: bahwa semua manusia berhak mengharapkan standar layak perilaku terkait kemerdekaan dan keadilan dari kekuasaan global atau nasional. Kekerasan secara sengaja ataupun ceroboh terhadap standar tersebut perlu diungkapkan dan dilawan secara berani. (Said dikutip dalam McGuigan, 1996: 185-186)

Saya sengaja mengutip agak panjang pernyataan Said karena terdapat beberapa poin penting yang bisa diserap untuk membincang keterlibatan intelektual CS dalam kerja-kerja lapangan serta untuk menjawab keragu-raguan sebagian pihak terkait keefektifan perspektif ini dalam kerja-kerja politiko-kultural di lapangan. Pertama, intelektual memiliki tanggung jawab akademis untuk selalu melakukan kritik terhadap persoalan-persoalan yang berpotensi memapakan kekuasaan berbasis apapun serta menyampaikannya kepada publik secara luas. Kedua, untuk bisa melakukan peran tersebut, seorang intelektual harus menempatkan dan merasakan dirinya berada di tengah-tengah publik sehingga bisa menyuarakan secara lantang keberadaan kelompok-kelompok subordinat dan permasalahan-permasalahan serius yang selalu mudah ‘dibersihkan’ dari pandangan dan perasaan publik itu sendiri. Ketiga, dalam menjalankan peran tersebut, intelektual terikat oleh prinsip-prinsip universal terkait kemerdekaan untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta terbebas dari kekuasaan-kekuasan dominan, baik yang digerakkan oleh kekuatan global, nasional, maupun lokal.

Tantangan utama dari peran intelektual ini memang terletak pada (1) komitmen untuk terus menyuarakan temuan-temuan kritis di ruang kelas dan lapangan, meskipun ada usaha kooptasi yang dilakukan rezim negara dan korporasi serta (2) melibatkan diri dalam persoalan publik secara langsung. Diseminasi temuan-temuan kritis melalui ajang seminar, penulisan jurnal, pendirian kelompok studi, dan penerbitan buku merupakan implementasi diskursif dari peran tersebut. Sementara, keterlibatan di ranah publik membutuhkan tindakan yang lebih praksis. Tentu saja keterlibatan ini bukan semata-mata dilandasi oleh sikap emosional belaka, tetapi lebih didasari temuan elaboratif dari permasalahan yang dihadapi kelompok-kelompok subordinat berdasarkan cara pandang CS. Apalagi tujuan CS adalah melibatkan diri dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh publik. Said memilih bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebelum akhirnya mundur karena berbeda pendapat dengan Yasser Arafat. Gayatri Spivak memilih untuk menggunakan sebagian uang hasil mengajarnya untuk pergi ke wilayah pedalaman India guna melakukan praktik pedagogik bagi kaum perempuan dari kasta terendah; subaltern yang sesungguhnya (Spivak, 2009; 2004).

Apa yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan kita untuk melibatkan-diri. Dalam artian, kita bisa menimbang publik atau komunitas apa yang bisa diadvokasi sesuai dengan kepentingan agar mereka mampu menyuarakan suara dan hak mereka yang selama ini disenyapkan oleh sistam dan kekuasaan. Prinsip inilah yang oleh Giroux (2001) dikatakan sebagai performative pedagogy, sebuah praktik pedagogi publik yang menekankan pentingnya memahami teori sebagai basis untuk melakukan intervensi ke dalam konteks permasalahan dan kekuasaan dengan tujuan untuk mendorong anggota komunitas bertindak strategis agar bisa mengubah konteks permasalahan mereka menjadi lebih baik. Sekecil apapun komunitas yang kita dampingi, pada akhirnya, memang menjadi keterlibatan praksis, tetapi bukan untuk mendukung dan memproduksi kekuasaan. Pilihan keterlibatan tersebut bukanlah untuk menjadikan kita manusia super atau patron yang bisa menyelesaikan semua permasalahan dalam komunitas. Sebaliknya, untuk memperbanyak komunitas-komunitas yang berani memperkuat keberadaan mereka dan menyuarakan struktur penindasan yang berlangsung selama ini serta mampu melakukan usaha-usaha konstruktif untuk mengubah keadaan, atau paling tidak mengetahui bagaimana cara untuk melakukan perubahan. Lebih jauh lagi, pengalaman-pengalaman keterlibatan bisa kita gunakan untuk semakin melengkapi kerangka teoretis dan metodologis CS dengan menambahkan banyak elemen lokal, baik dalam hal kompleksitas permasalahan, temuan konseptual dan keterlibatan.

Keterangan

Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Temu Alumni dengan tema Kajian Budaya & Media dan Sumbangannya dalam Pembentukan Berbagai Wacana Publik di Indonesia, Prodi Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana UGM, 24 Oktober 2015.

Pustaka Acuan
Bennet, Tony. 2007. Critical Trajectories: Culture, Society, Intellectuals. Malden (USA): Blackwell Publishing.
Belsey, Catherine. 2003. “From Cultural Studies to Cultural Criticism”. Dalam Paul Bowman (ed). Interrogating Cultural Studies: Theory, Politcs and Practice. London: Pluto Press, h. 19-29.
Chen, Kuang-Hsing. 1998. “The Decolonization Question”. Dalam Kuang-Hsing Chen (ed). Trajectories: Inter-Asia Cultural Studies. London: Routledge, h. 1-46.
Connor, Steven. 2003. “What Can Cultural Studies Do?” Dalam “Cultural Studies, in Theory.” Dalam Paul Bowman (ed). Interrogating Cultural Studies: Theory, Politcs and Practice. London: Pluto Press, h. 207-232.
Giroux, Henry A. 2001. “Cultural Studies as Performative Politics”. Dalam Jurnal Cultural Studies Critical Methodologies, Vol. 1(1): 5-23.
Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Book. London: Lawrence and Whilshart.
Huggan, G. 2001. The Postcolonial Exotic: Marketing the Margins. London: Routledge.
Johnson, Richard. 2007.”Post-hegemony? I don’t Think So”. Dalam Jurnal Theory, Culture and Society, Vol. 24(3): 95-110.
Kompridis, Nikolas. “Normativizing Hibridity/Neutralizing Culture”. Dalam Jurnal Political Theory, Vol. 33, No. 3. Juni 2005.
McEwan, Paul. 2002. “Cultural studies as hidden discipline”. Dalam International Journal of Cultural Studies, Vol. 5(4): 427-437.
McGuigan, Jim. 1996. Culture and Public Sphere. London: Routledge.
Mowitt, John. 2003. “Cultural Studies, in Theory.” Dalam Paul Bowman (ed). Interrogating Cultural Studies: Theory, Politcs and Practice. London: Pluto Press, h. 175-188.
Setiawan, Ikwan. “Budaya Nasional di Tengah Pasar: Konstruksi, Dekonstrusi, dan Rekonstruksi”. Dalam Kawistara, Vol. 2(1): 58-72.
Spivak, Gayatri C. 2009. “Nationalism and the Imagination”. Dalam Jurnal Lectora, Vol. 25: 75-98.
Spivak, Gayatri C. 2004. “RightingWrongs”. Dalam Jurnal The South Atlantic Quarterly, Vol. 103(2/3): 523-581.
Thoburn, Nicholas. 2007. “Pattern of Production: Cultural Studies after Hegemony”. Dalam Jurnal Theory, Culture, & Society, Vol. 24(3): 79-94.
Valentine, Jeremy. 2003. “The Subject Position of Cultural Studies: Is There a Problem?” Dalam Paul Bowman (ed). Interrogating Cultural Studies: Theory, Politcs and Practice. London: Pluto Press, h. 189-206.

Share This:

About Ikwan Setiawan 160 Articles
Ketua Umum Matatimoer Institute. Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Jember. Aktif dalam penelitian sastra, budaya lokal dan media dengan fokus kepada persoalan poskolonialitas, hegemoni, politik identitas, dan isu-isu kritis lainnya. Email: senandungtimur@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*